BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Kesuksesan sebuah penyelenggaraan tugas pemerintahan, terutama pada penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat sangat tergantung pada kualitas SDM Aparatur. SDM Aparatur atau Aparatur Sipil Negara yag mana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ditekankan harus berkualitas tercermin pada keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan sikap perilaku disiplin mempunyai implikasi kuat terhadap suatu yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu Aparatur Sipil Negara dalam perspektif manajemen kepegawaian merupakan penggerak utama kinerja organisasi di pemerintahan perlu dimanfaatkan dan diperdayakan secara optimal dan efektif agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur disegala bidang pada saat ini menjadi suatu wacana yang mengemuka baik pada sektor publik maupun privat. Hal ini dipicu karena berbagai kemajuan baik teknologi dan pengetahuan maupun budaya. Pada sektor penyelenggaraan pemerintahan, upaya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi publik dan terwujudnya pemerintahan yang baik, sehingga dunia usaha dan masyarakat dapat terlayani dengan baik dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah penting apabila upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah di Pemerintah Kabupaten Gresik telah berupaya mendukung salah satu Misi Kabupaten Gresik yaitu “Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola kepemerintahan yang
BKD KABUPATEN GRESIK
1
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015 baik” yang mana misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020. Dan untuk mewujudkan misi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik telah menetapkan kebijakan yakni : 1.
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
2.
Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran;
3.
Meningkatkan kualitas perencanaan program dan pelaporan kinerja SKPD;
4.
Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan keuangan SKPD tepat waktu;
5.
Meningkatkan mutu seleksi penerimaan Calon PNS;
6.
Meningkatkan dan mengefektifkan pembinaan dan pengawasan disiplin PNS;
7.
Meningkatkan kinerja PNS melalui penghargaan yang layak;
8.
Meningkatkan sistem pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;
9.
Optimalisasi Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun; 11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat pimpinan bagi pejabat struktural; 12. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat teknis dan diklat fungsional; 13. Optimalisasi dokumentasi data kepegawaian; 14. Meningkatkan kualitas data Pegawai Negeri Sipil; 15. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang berkelanjutan. Dan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, harus ada ada pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan terukur, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan optimal. Atas dasar itu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam pengelolaan manajemen SDM aparatur di Pemerintah Kabupaten Gresik, disusunlah Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 yang berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKD Kabupaten Gresik
BKD KABUPATEN GRESIK
2
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015 tahun 2015 dengan mengetengahkan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pada capaian kinerja tahun dimaksud. .
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, seiring dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang didalamnya terdapat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sebagai penyempurnaan kelembagaan yang sudah ada untuk menangani bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Serta memiliki fungsi sebagai berikut : a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BKD KABUPATEN GRESIK
3
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bidang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Agar Pemerintahan
dalam
pelaksanaan
Umum,
bidang
Administrasi
urusan
Keuangan,
Otonomi
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian dan Persandian sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik.
Faktor-faktor
memanfaatkan kekuatan (Strenght) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian dan Persandian mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan. Penyusunan
Laporan
Kinerja
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Gresik ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah: 1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2015;
BKD KABUPATEN GRESIK
4
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015 2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2015, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh
masukan
dalam
rangka
memperbaiki
kinerja
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik di masa yang akan datang; 3. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
sebagai
salah
satu
prasyarat
terciptanya
pemerintahan yang baik dan terpercaya.
1.4 DASAR HUKUM Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
BKD KABUPATEN GRESIK
5
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 14. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik; 20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2015.
BKD KABUPATEN GRESIK
6
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015
1.5 POLA PENYUSUNAN Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik maka ruang lingkup penyusunan Laporan Kinerja yang disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut : 1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang urusan Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ; 2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagai mana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015, dan; 3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati. Laporan Kinerja merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam rencana strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 2015.
BKD KABUPATEN GRESIK
7
