BAB I. Pemerintah Kabupaten Wakatobi Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon III (unit kerja mandiri) dan eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan teknologi sesuai potensi daerah berdasarkan perencanaan stratejik yang dirumuskan sebelumnya. Implementasi Rencana Stratejik tersebut kemudian dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 memuat informasi capaian kinerja tahun ke lima atas pelaksanaan Visi, Misi berdasarkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016. Penyampaian LAKIP Kabupaten Wakatobi 2015 kepada Pemerintah dimaksudkan untuk mempertanggungjawaban kinerja seluruh Stakeholders Kabupaten Wakatobi, maupun hasil kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha yang menjadi penggerak roda pembangunan di daerah, juga merupakan sarana evaluasi Pemerintah atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai upaya pembinaan untuk perbaikan kinerja di masa datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, mengacu pada : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2015

I-1


5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

18.

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24); Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi; (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);


I-2

Pemerintah Kabupaten Wakatobi 19. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi, (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26); 20. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 27); 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 6); 22. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 11).

1.2. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi sebagai daerah otonom secara resmi ditandai dengan pelantikan Syarifudin Safaa, SH, MM sebagai pejabat Bupati Wakatobi sejak tanggal 19 Januari 2004 sampai dengan tanggal 19 Januari 2006. Kemudian dilanjutkan oleh H. LM. Mahufi Madra, SH, MH sebagai pejabat bupati sejak tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan tanggal 28 Juni 2006. Kemudian berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung maka pada tanggal 28 Juni 2006 Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yang terpilih yaitu Ir. Hugua dan Ediarto Rusmin, BAE dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, SH atas nama Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.74-314 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Wakatobi Ir. Hugua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.74-315 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Wakatobi Ediarto Rusmin, BAE untuk masa bhakti 2006-2011. Saat ini kepemimpinan daerah Kabupaten Wakatobi dijabat oleh pasangan bupati dan wakil bupati Ir. Hugua dan H. Arhawi, SE yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam, SE pada tanggal 28 Juni 2011 atas nama Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.74-403, tanggal 30 Mei 2011 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Wakatobi Ir. Hugua dan Wakil Bupati Wakatobi H. Arhawi, SE untuk masa bhakti 2011-2016.

1.2.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah 1.2.1.1. Kedudukan. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Wakatobi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


I-3

Pemerintah Kabupaten Wakatobi 1.2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi dalam melakukan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2015 menyelenggarakan 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan, yaitu : a. Urusan Wajib, yaitu : (1). Pendidikan; (2). Kesehatan; (3). Lingkungan Hidup; (4). Pekerjaan Umum; (5). Penataan Ruang; (6). Perencanaan Pembangunan; (7). Perumahan; (8). Kepemudaan dan Olahraga; (9). Penanaman Modal; (10). Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (11). Kependudukan dan Catatan Sipil; (12). Ketenagakerjaan; (13). Ketahanan Pangan; (14). Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; (15). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (16). Perhubungan; (17). Komunikasi dan Informatika; (18). Pertanahan; (19). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; (20). Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; (21). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (22). Sosial; (23). Kebudayaan (24). Statistik; (25). Kearsipan; dan (26). Perpustakaan. b. Urusan Pilihan, yaitu : (1). Kelautan dan Perikanan, (2). Pertanian, (3). Kehutanan, (4). Energi dan Sumber Daya Mineral, (5). Pariwisata, (6). Industri; dan (7). Perdagangan.

1.2.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 41 tahun 2007 terbentuk melalui : (1). Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, (2). Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, (3). Peraturan DaerahNomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi, dan (4). Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan Perda tersebut di atas, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Waktobi sampai tahun 2015 adalah sebanyak 36 SKPD, yaitu : 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi = 1 SKPD 2. Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi = 1 SKPD 3. Inspektorat Daerak Kabupaten Wakatobi = 1 SKPD 4. Dinas = 12 SKPD 5. Badan = 7 SKPD 6. Rumah Sakit = 1 SKPD 7. Kantor = 5 SKPD 8. Kecamatan = 8 SKPD Jumlah = 36 SKPD


I-4

Pemerintah Kabupaten Wakatobi 1.2.3. Susunan Organisasi dan Jumlah Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Susunan Organisasi dan jumlah pegawai pada satuan kerja/unit kerja perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015, disajikan pada Tabel 1 sebagai beriku : Tabel 1. Susunan Organisasi dan Jumlah Pegawai Pada Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015. Jumlah Personil No.

Nama SKPD

(1) A. I.

(2) SKPD Yang Terbentuk Menurut Perda Sekretariat

1.1.

1.2.

II.

Jumlah PNS Non PNS Personil (Personil) (Personil) (3+4) (3) (4) (5) 149

161

310

Sekretariat Daerah a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) - Bagian Administrasi Pemerintahan Umum - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan - Bagian Humas dan Protokoler b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) - Bagian Administrasi Pembangunan - Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bagian Layanan Pengadaan c. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum (Asisten III) - Bagian Hukum dan Perundang-Undangn - Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian - Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat DPRD - Bagian Umum - Bagian Keuangan - Bagian Tata Hukum dan Perundang-Undangan - Bagian Humas dan Persidangan Inspektorat

118

132

250

27

19

46

6

5

11

14

6

20

7

8

15

26

17

43

9

5

14

11

7

18

6

5

11

65

96

161

13 3 49 31 13 7 6 5 32

5 6 85 29 12 6 5 6 8

18 9 134 60 25 13 11 11 40

- Sekretariat

13

2

15

-

5 4 5 5

2 1 1 2

7 5 6 7

Irban Wilayah I Irban Wilayah II Irban Wilayah III Irban Wilayah IV


Ket. (6)

I-5

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Jumlah Personil No.

Nama SKPD

(1) III. 3.1

(2)

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Dinas Daerah Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga - Sekretariat Dinas - Bidang Pendidikan Dasar - Bidang Pendidikan Menengah - Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal - Bidang Pemuda dan Olahraga - Bidang Kebudayaan Dinas Kesehatan - Sekretariat Dinas - Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat - Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Promosi Kesehatan - Bidang Alat Kesehatan dan Farmasi, Makanan dan Minuman - Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dinas Pekerjaan Umum, Pertambanga dan Energi - Sekretariat Dinas - Bidang Bina Marga - Bidang Cipta Karya - Bidang Tata Ruang - Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran - Sekretariat Dinas - Bidang Kebersihan - Bidang Pertamanan dan Pemakaman - Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - Sekretariat Dinas - Bidang Perhubungan Darat - Bidang Perhubungan Laut - Bidang Perhubungan Udara - Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Sekretariat Dinas - Bidang Perindustrian - Bidang Perdagangan - Bidang Koperasi - Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jumlah PNS Non PNS Personil (Personil) (Personil) (3+4) (3) (4) (5) 456 643 1,099 84 32 116 16 12 28 30 6 36 25 4 29 4

3

7

5 4 53 17 8

4 3 4 2 0

9 7 57 19 8

12

1

13

10

0

10

6 43 10 8 10 8 7

1 39 27 3 3 4 2

7 82 37 11 13 12 9

21

236

257

12 2 3 4 41 13 8 9 6 5

15 180 6 35 45 4 9 6 20 6

27 182 9 39 86 17 17 15 26 11

32

25

57

16 3 5 4 4

10 2 6 4 3

26 5 11 8 7


Ket. (6)

I-6

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Jumlah Personil No. (1) 3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Nama SKPD (2) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat Dinas - Bidang Perbendaharaan - Bidang Pendapatan I - Bidang Pendapatan II - Bidang Anggaran - Bidang Akuntansi dan Pelaporan - Bidang Pengelolaan Aset Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Sekretariat Dinas - Bidang Kependudukan - Bidang Pencatatan Sipil - Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat Dinas - Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial - Bidang Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Hubungan Industrial Persyaratan dan Pengawasan Tenaga Kerja - Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan - Sekretariat Dinas - Bidang Pertanian - Bidang Perkebunan - Bidang Peternakan - Bidang Kehutanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Sekretariat Dinas - Bidang Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata - Bidang Pemasaran Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat Dinas - Bidang Pengembangan Perikanan - Bidang Bina Usaha dan Pemasaran - Bidang Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan


28

74

8 8 7 7 6 6 4 23 8 5 5 5 25 9 4 5

7 4 2 5 2 4 4 42 12 3 24 3 8 2 2 1

15 12 9 12 8 10 8 65 20 8 29 8 33 11 6 6

4

2

6

3

1

4

32

78

110

8 6 6 4 8 27 9 6 7 5 29 9 5 4

7 3 2 2 64 39 13 8 8 11 67 24 0 1

15 9 8 6 72 66 20 14 15 16 96 33 5 5

11

42

53


Ket. (6)

I-7


Nama SKPD

(1) IV.

(2)

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Sekretariat Badan - Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya - Bidang Pengembangan Wilayah - Bidang Statistik Penelitian dan Pengembangan - Bidang Penanaman Modal Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan - Sekretariat Badan - Bidang Umum, Dokumentasi dan Perencanaan - Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai - Bidang Pengembangan dan Pembinaan Disiplin - Pendidikan dan Pelatihan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Sekretariat Badan

Jumlah PNS Non PNS Personil (Personil) (Personil) (3+4) (3) (4) (5) 186 194 380 32

16

48

15 5 5 3 4

12 2 1 0 1

27 7 6 3 5

33

8

41

11 5 7 5 5

4 1 1 1 1

15 6 8 6 6

20

7

27

7

3

10

- Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

3

1

4

- Bidang Kewaspadaan Nasional - Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi - Bidang Politik Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Sekretariat Badan

3

1

4

4

1

5

3

1

4

30

16

46

10

4

14

- Bidang Keluarga Berencana

4

3

7

- Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sosial Budaya

3

2

5

- Bidang Usaha Ekonomi, SDA TTG

4

2

6

- Bidang Pemberdayaan Perempuan

4

2

6

- Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

5

3

8

Badan Lingkungan Hidup

20

36

56

- Sekretariat Badan

7

5

12

- Bidang Amdal - Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan - Bidang Standarisasi dan konservasi SDA

4

5

9

4

10

14

5

16

21


Ket. (6)

I-8


Nama SKPD

(1)

(2) Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Sekretariat Badan - Bidang Ketersedian Kerawananan Pangan - Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan - Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Sekretariat Badan - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik - Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi Kantor Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - Subag. Tata usaha - Seksi Pengembangan Kapasitas - Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan - Seksi Pembinaan Operasional Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu - Subag. Tata Usaha - Seksi Perizinan Bidang Sosial dan Litbang - Seksi Perizinan Bidang Ekonomi dan SDA - Seksi Perizinan Bidang Perhubugan, PU dan Tata Ruang Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip - Sekretariat (Subag. Tata Usaha + kepala kantor) - Seksi Pengolahan Data Elektronik dan Arsip - Seksi Pengembangan dan Layanan Bahan Pustaka - Seksi Pembinaan Kantor Penghubung - Subag Tata Uusaha - Seksi Pelayanan Informasi - Seksi Transportai dan Pelayanan Perjalanan - Seksi Pelayanan Akomodasi Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

4.6.

4.7.

V. 5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5


103

134

10 5 6 10 20 9 3 4 4 93 35 10 7 13 5 10 4 2 2

7 0 0 96 8 4 2 1 1 184 155 8 3 5 139 6 3 1 1

17 5 6 113 28 13 5 5 5 277 190 18 10 18 144 16 7 3 3

2

1

3

9

8

17

4 1 3 1 32 12 7 7 6 7

2 2 4 0 12 5 3 2 2 3

6 3 7 1 44 17 10 9 8 10

- Sub. Bagian Umum dan kerja sama

3

2

5

- Sub. Bagian Olah raga, seni budaya dan rohani

2

1

3

- Sub bagiab Usaha, Batuan Hukum Dan Sosial

2

0

2


Ket. (6)

I-9


Nama SKPD

(1) VI. 6.1

(2)

VII. 7.1

7.2

7.3

7.4

Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah - Bagian Tata Usaha - Bidang Penunjang Medis - Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan - Bidang Keperawatan Kecamatan Kecamatan Wangi-Wangi - Sekretariat Kecamatan - Seksi Pemerintahan - Seksi Ketentraman dan Ketertiban - Seksi Pembangunan - Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Kesra - Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Wangi-Wangi Selatan - Sekretariat Kecamatan - Seksi Pemerintahan - Seksi Ketentraman dan Ketertiban - Seksi Pembangunan - Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Kesra - Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kaledupa

Jumlah PNS Non PNS Personil (Personil) (Personil) (3+4) (3) (4) (5) 165 105 270 165 105 270 22 29 51 30 16 46 17 1 18 96 59 155 289 306 595 72 69 141 26 15 41 11 12 23 10 10 20 10 11 21 8 11 19 7 10 17 49 49 98 20 17 37 7 7 14 6 7 13 5 6 11 5 6 11 6 6 12 46 56 102

- Sekretariat Kecamatan

13

23

36

- Seksi Pemerintahan

8

7

15

- Seksi Ketentraman dan Ketertiban

6

6

12

- Seksi Pembangunan

7

7

14

- Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Kesra

5

6

11

- Seksi Pelayanan Umum

7

7

14

Kaledupa Selatan

18

22

40

- Sekretariat Kecamatan

8

7

15

- Seksi Pemerintahan

2

4

6

- Seksi Ketentraman dan Ketertiban

2

3

5

- Seksi Pembangunan

2

3

5

- Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Kesra

2

2

4

- Seksi Pelayanan Umum

2

3

5

Ket. (6)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 I - 10


Nama SKPD

(1) 7.5

(2)

7.6

7.7

7.8

Kecamatan Tomia - Sekretariat Kecamatan - Seksi Pemerintahan - Seksi Ketentraman dan Ketertiban - Seksi Pembangunan - Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Kesra - Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Tomia Timur - Sekretariat Kecamatan - Seksi Pemerintahan - Seksi Ketentraman dan Ketertiban - Seksi Pembangunan - Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Kesra - Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Binongko - Sekretariat Kecamatan - Seksi Pemerintahan - Seksi Ketentraman dan Ketertiban - Seksi Pembangunan - Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Kesra - Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Togo Binongko - Sekretariat Kecamatan - Seksi Pemerintahan - Seksi Ketentraman dan Ketertiban - Seksi Pembangunan - Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Kesra - Seksi Pelayanan Umum Total (I + II + III + IV + V + VI + VII I)

Jumlah PNS Non PNS Personil (Personil) (Personil) (3+4) (3) (4) (5) 33 21 54 14 9 23 4 3 7 3 3 6 4 2 6 5 2 7 3 2 5 38 43 81 15 18 33 5 5 10 4 5 9 4 5 9 5 5 10 5 5 10 21 38 59 10 16 26 3 5 8 2 4 6 2 5 7 2 4 6 2 4 6 12 8 20 5 3 8 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1,370 1,601 2,971

Ket. (6)

Sumber : Nominatif Pegawai SKPD Kabupaten Wakatobi, Keadaan per 31 Desember 2015.

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa proporsi PNS Kabupaten Wakatobi tahun 2015 pada SKPD/Unit Kerja yang terbentuk menurut Perda seluruhnya berjumlah 1.370 personil atau sebesar 38,50% dari total PNS Kabupaten Waktobi sebanyak 3.558 personil. Dari jumlah PNS Kabupaten Wakatobi tahun 2015 tersebut, diantaranya 2.188 personil atau sebesar 61,50% berada pada unit kerja UPTD Diknas, Unit kerja SLTP, unit kerja SLTA, unit kerja UPTD Dinkes (Puskesmas) dan pada unit kerja UPTD Perikanan, masing-masing :


Pemerintah Kabupaten Wakatobi 1. Unit Kerja UPTD Diknas dan SKB (8 UPTD dan 1 SKB), sebanyak 1.108 personi (31,14%) 2. Unit Kerja SLTP, ( 42 SMP dan 1 MTs), sebanyak 402 personil (11,30%) 3. Unit Kerja SLTA (16 SMA dan 2 SMK), sebanyak 306 personi (8,60%) 4. Unit kerja UPTD Dinkes (20 Puskesmas) sebanyak 365 personil (10,26%) 5. Unit kerja UPTD Perikanan (3 UPTD) sebanyak 7 personil (0,20%) Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Wakatobi berdasarkan tingkat pendidikan selama lima tahun terakhir khususnya untuk pendidikan Sarjana (S1) meningkat dari 1.405 personil pada tahun 2011 menjadi 1.770 personil pada tahun 2015 atau meningkat cukup signifikan sebesar 25,89%. Demikian halnya komposisi PNS kabupaten Wakatobi menurut pangkat dan golongan, pada tahun 2015 sebagian besar (74,59%) menempati pangkat peñata dan pembina, yaitu penata (golongan III) sebesar 54,95% dan pembina (golongan IV) sebesar 19,65%, dengan peningkatan jumlah masing-masing : golongan III meningkat dari 1.488 personil pada tahun 2011 menjadi 1.955 pesonil pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 31,38% dan Golongan IV meningkat dari 591 personil pada tahun 2011 menjadi 699 personil pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 18,27%. Jumlah dan komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Wakatobi menurut pendidikan, pangkat dan golongan tahun 2011-2015, selengkapnya disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut. Tabel 2. Jumlah dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Wakatobi Menurut

Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tahun 2011-2015 Jumlah dan Proporsi No.

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

(Org)

(%)

(Org)

(%)

(Org)

(%)

(Org)

(%)

(Org)

(%)

1

SD Sederajad

10

0.3

9

0.27

10

0.3

5

0.15

6

0.17

2

SMP Sederajad

12

0.36

11

0.33

8

0.24

6

0.18

38

1.07

3

SMA Sederajad

579

17.24

586

17.63

585

17.76

497

15.30

682

19.17

4

D-I

67

2

61

1.84

60

1.82

58

1.79

55

1.55

5

D-II

748

22.28

723

21.75

702

21.32

537

16.53

512

14.39

6

D-III

470

14

459

13.81

434

13.18

413

12.71

413

11.61

7

S1

1,406

41.87

1.413

42.51

1.429

43.4

1.654

50.91

1,770

49.75

8

S2

65

1.94

61

1.84

64

1.94

78

2.40

80

2.25

9

S3

1

0.03

1

0.03

1

0.03

1

0.03

2

0.06

3,358

100

3,324

100

3,293

100

3,249

100

3,558

100

Jumlah B.

Pangkat dan Golongan

1

Pembina Utama Madya (IV/d)

-

-

-

-

-

-

1

0.03

1

0.03

2

Pembina Utama Muda (IV/c)

15

0.45

16

0.48

13

0.39

15

0.46

15

0.42

3

Pembina TK.I (IV/b)

41

1.22

55

1.65

55

1.67

62

1.91

61

1.71

4

Pembina (IV/a)

535

15.93

555

16.7

540

16.4

584

17.97

622

17.48

591

17.6

626

18.83

608

18.46

622

20.38

699

19.65

Sub jumlah



Jumlah dan Proporsi Uraian

No.

2011

2012

2013

2014

2015

(Org)

(%)

(Org)

(%)

(Org)

(%)

(Org)

(%)

(Org)

(%)

4.23

334

10.05

370

11.24

423

13.02

389

10.93

5

Penata TK.I (III/d)

142

6

Penata (III/c)

281

8.37

367

11.04

417

12.66

432

13.30

424

11.92

7

Penata Muda TK.I (III/b)

386

11.49

375

11.28

455

13.82

483

14.87

507

14.25

8

Penata Muda (III/a)

679

20.22

580

17.45

462

14.03

488

15.02

635

17.85

1,488

44.31

1.656

49.82

1.704

51.75

1,826

56.20

1,955

54.95

Sub jumlah 9

Pengatur TK.I (II/d)

156

4.65

207

6.23

261

7.93

288

8.86

214

6.01

10

Pengatur (II/c)

411

12.24

418

12.58

396

12.03

297

9.14

284

7.98

11

Pengatur Muda TK.I (II/b)

483

14.38

323

9.72

220

6.68

121

3.72

107

3.01

12

Pengatur Muda (II/a)

221

6.58

86

2.59

100

3.04

54

1.66

263

7.39

1,271

37.85

1,034

31.11

977

29.67

760

23,39

868

24.40

13

Juru TK.I (I/d)

4

0.12

1

0.03

2

0.06

-

-

0

0.00

14

Juru (I/c)

1

0.03

1

0.03

1

0.03

-

-

34

0.96

15

Juru Muda TK.I (I/b)

-

-

2

0.06

-

-

1

0.03

1

0.03

16

Juru Muda (I/a)

3

0.09

4

0.12

1

0.03

-

-

1

0.03

Sub jumlah

8

0.24

8

0.24

4

0.12

1

0.03

36

1.01

Jumlah

3,358

100

3,324

100

3,293

100

3,249

100

3,558

100

Sub jumlah

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Wakatobi, kondisi per 31 Desember 2015

1.2.4. Kondisi Pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan sesuai misi Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 ditujukan untuk menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dan benar (Good Governance). Dalam pelaksanaannya sesuai kewenangan dan fungsi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Wakatobi berupaya untuk mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan, regulasi, pelayanan, kelembagaan dan manajerial pemerintahan. Secara makro kondisi pemerintahan tergambarkan sebagai berikut :

1.2.4.1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Peningkatan kapasitas pemerintah daerah tidak dapat terlepas dari kondisi kualitas SDM aparatnya sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut kebijakan pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan, kualitas, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didukung sarana dan prasarana yang memadai. Upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah juga dilakukan dengan meningkatkan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam membuat regulasi. Regulasi yang telah disusun pada tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut :


Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tabel 3. Jumlah Produk Hukum Kabupaten Wakatobi Yang Disusun Tahun 2011-2015 No. 1 2 3

Jenis Produk Hukum Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Bupati (Perbub) Surat Keputusan Bupati (SK Bupati)

2011 4 16 708

2012 15 7 790

Tahun 2013 2014 37 6 36 38 831 858

2015 12 34 729

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Wakatobi, 2015

1.2.4.2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Swasta Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka strategi dan kebijakan yang diimplementasikan adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aktivitas antara lain melalui pemberian bantuan social kepada kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan serta kelompok binaan dan mitra kerja serta pemberian pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat. Bahkan untuk mendorong kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wakatobi juga telah memberikan tunjangan penghasilan bagi kepala desa dan perangkatnya serta pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa, dengan realisasi rata-rata sebesar Rp. 4,664,642,800 per tahun. Alokasi dan realisasi bantuan keuangan pada pemerintah desa/kelurahan tahun 2011-2015 selengkapnya disajikan pada Tabel 4 di bawah ini :: Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun 2011-2015. Realisasi Prosentase Tahun Alokasi (Rp) (Rp) (%) 2011 7,523,468,315 6,998,379,500 93.02 2012 7,943,168,315 7,140,034,500 89.89 6,929,600,000 6,919,800,000 99.86 2013 2014 1,170,000,000 1,155,000,000 98.72 2015 1,125,000,000 1,110,000,000 98.67 Rata-rara 4,938,247,326 4,664,642,800 94.46 Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Wakatobi, 2011-2015.


Pemerintah Kabupaten Wakatobi 1.3. Gambaran Umum Geografis Daerah 1.3.1. Letak Geografis dan Posisi Geostrategis Letak geografis, Kabupaten Wakatobi berada dalam gugusan pulau-pulau di jazirah Tenggara Kepulauan Sulawesi Tenggara, tepatnya di sebelah Tenggara Pulau Buton. Secara astronomis terletak pada bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari Utara ke Selatan pada posisi garis lintang 5º12’ –6º25’ Lintang Selatan (sepanjang kurang lebih 160 km) dan garis bujur 123º20’ – 124º39’ Bujur Timur (sepanjang kurang lebih 120 km), sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Gambar 1. Letak Geografis Kabupaten Wakatobi.

Posisi Geostrategis, Kabupaten Wakatobi terletak pada posisi sangat strategis karena: (1) Perairan laut Kabupaten Wakatobi dilalui oleh jalur pelayaran kawasan Timur dan Barat Indonesia; (2) Ditinjau dari sisi bioregion, letak geografis Kabupaten Wakatobi sangat penting karena berada pada kawasan yang sangat potensial yakni diapit oleh Laut Banda dan Laut Flores yang memiliki potensi sumberdaya keragaman hayati kelautan dan perikanan yang cukup besar; dan (3) Kabupaten Wakatobi berada

pada Pusat Kawasan Segi Tiga Karang Dunia (Coral Tri-angle Center) yang meliputi 6 (enam) negara, yakni Indonesia, Malaysia, Philipines, Papua New Guine, Solomon Island, dan Timor Leste.

1.3.2. Batas Administrasi Daerah Wilayah Kabupaten Wakatobi diapit oleh perairan laut Buton, laut Banda dan laut Flores. Dengan demikian, maka batas-batas administratif daerah Kabupaten Wakatobi berada pada wilayah perairan laut, sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah perairan laut Kabupaten Buton dan Buton Utara

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores - Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah perairan laut Kabupaten Buton.

Gambar 2. Peta Batas Wilayah Kabupaten Wakatobi


Pemerintah Kabupaten Wakatobi 1.3.3. Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Wakatobi adalah sekitar 19.200 km², terdiri dari daratan seluas ± 823 km² atau hanya sebesar 3%, dan luas perairan ± 18.377 km2 atau sebesar 97 % dari luas Kabupaten Wakatobi adalah perairan laut. Secara administratif Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 wilayah kecamatan, 75 desa dan 25 kelurahan. Wilayah kecamatan terluas adalah kecamatan WangiWangi dengan luas 241 km² (29,40%) yang sekaligus merupakan wilayah ibokota Kabupaten, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah kecamatan Kaledupa, yaitu seluas 45,50 km² (5,53%), selengkapnya disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut : Tabel 5. Luas Wilayah Daratan Kabupaten Wakatobi Menurut Wilayah Administrasi Kecamatan, Tahun 2015. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8

Jumlah Desa

Jumah Kelurahan

Luas Daratan (km²)

Prosentase (%)

Wangi-Wangi Wangi-Wangi Selatan Kaledupa Kaledupa Selatan Tomia Tomia Timur Binongko Togo Binongko

14 18 12 10 8 5 5 3

6 3 4 2 4 4 2

241,98 206,02 45,50 58,50 47.10 67,90 93,10 62,90

29,40 25,03 5,53 7,11 5,72 8,25 11,31 7,64

Total

75

25

823,00

100,00

Kecamatan

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, 2015

1.3.4. Topografi Kepulauan Wakatobi merupakan gugusan pulau-pulau karang yang sebagian besar (70%) memiliki topografi landai, terutama dibagian selatan pulau Wangi-Wangi, bagian utara dan selatan pulau Kaledupa, bagian Barat dan Timur pulau Tomia, serta wilayah bagian selatan pulau Binongko, dengan ketinggian tempat berkisar antara 3 – 20 meter diatas permukaan laut. Sedangkan bentuk topografi perbukitan, berada di tengah-tengah pulau dengan ketinggian berkisar antara 20-350 m dpl. Selain bentangan pulau-pulau kecil, relief dan topografi, di Kabupaten Wakatobi juga membentang Gunung Tindoi di Pulau Wangi-Wangi, Gunung Pangilia di Pulau Kaledupa, Gunung Patua di Pulau Tomia dan Gunung Watiu’a di Pulau Binongko. Pada puncak gunung di empat pulau besar tersebut, terdapat situs peninggalan sejarah berupa benteng dan makam yang sangat erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Kabupaten Wakatobi maupun sejarah perkembangan kejayaan Kesultanan Buton, Tidore, dan Ternate. Situs sejarah dimaksud ialah Benteng Liya, Benteng Tindoi, Benteng Patu’a, dan Benteng Suosuo serta peninggalan benda-benda purbakala


Pemerintah Kabupaten Wakatobi lainnya. Kesemuanya merupakan aset daerah yang sangat berharga, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai obyek wisata budaya, baik nasional maupun internasional.

1.4. Gambaran Umum Demografi 1.4.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Wakatobi per 31 Desember 2015 adalah sebanyak menjadi 110.192 Jiwa. Komposisi dan penyebaran penduduk Kabupaten Wakatobi menurut jenis kelamin per Kecamatan pada tahun 2015 selengkapnya disajikan pada Tabel 6. sebagai berikut : Tabel 6. Komposisi Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kecamatan Wang-Wangi Wangi-Wangi Selatan Kaledupa Kaledupa Selatan Tomia Tomia Timur Binongko Togo Binongko Jumlah

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

14.155 14.889 5.995 3.974 3.883 4.983 5.099 2.762 55.700

13.587 14.479 5.915 4.134 3.839 4.922 4.950 2.666 54.492

27.742 29.368 11.910 8.108 7.722 9.905 10.009 9.428 110.192

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Wakatobi, 2015

Kepadatan penduduk Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015 rata-rata 134 jiwa/km2. dengan pertumbuhan selama 10 tahun terakhir rata-rata 0,33% per tahun. Wilayah yang tertinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kaledupa yaitu rata-rata 262 jiwa/km2, dan terendah di kecamatan Togo Binongko, yaitu rata-rata 86 jiwa/km2, selengkapnya disajikan pada Tabel 7. sebagai berikut : Tabel 7. Kepadatan Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan Tahun 2015. No. 1 2 3 4 5

Kecamatan Wang-Wangi Wangi-Wangi Selatan Kaledupa Kaledupa Selatan Tomia

6

Tomia Timur

7 8

Binongko Togo Binongko Jumlah

Luas (km2) 241.98 206.02 45.50 58.50 47.10

Penduduk (jiwa)

Kepadatan (jiwa/km2)

27,742 29,368 11,910 8,108 7,722

115 143 262 139 164

67.90

9,905 10,009 5,428 110,192

146 108 86 134

93.10 62.90 823,00



Pemerintah Kabupaten Wakatobi 1.4.2. Kompsisi Penduduk Menurut Kepala Kelurga Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015 adalah sebanyak 35.549 KK dengan rata-rata jiwa sebesar 3,01 jiwa per KK. Rincian jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan selengkapnya disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut : Tabel 8. Komposisi Penduduk Menurut Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Wakatobi Tahun 2015. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kecamatan Wang-Wangi Wangi-Wangi Selatan Kaledupa Kaledupa Selatan Tomia Tomia Timur Binongko Togo Binongko Jumlah

Kepala Keluarga 9,143 9,663 4,071 2,814 2,595 3,534 3,029 1,700 35.549

Penduduk (Jiwa) 27,742 29,368 11,910 8,108 7,722 9,905 10,009 5,428 110,192

Penduduk per KK (Jiwa) 3.03 3.04 2.93 2.88 2.98 2.80 3.30 3.19 3,01


1.5. Kondisi Sosial 1.5.1. Pendidikan Kemajuan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, baik jumlah sekolah, jumlah murid dan tenaga pendidik/guru pada setiap jenjang pendidikan, sebagai berikut. a. Jumlah Sekolah Pertumbuhan jumlah sekolah di Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir, yakni : TK/RA meningkat sebesar 19,51%. yakni dari 82 sekolah pada tahun 2011 menjadi 98 sekolah pada tahun 2015, SD sederajad meningkat sebesar 0,85%, yakni dari 117 sekolah pada tahun 2011 menjadi 118 sekolah pada tahun 2015, SLTP sederajad (SMP/MTs/SMPLB) meningkat sebesar 14,89%, yakni dari 47 sekolah pada tahun 2011 menjadi 54 sekolah pada tahun 2015 dan SLTA (SMA/SMK/MA) meningkat sebesar 31,82%, yakni dari 22 sekolah pada tahun 2011 menjadi 29 sekolah pada tahun 2015. Tren pertumbuhan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan selengkapnya disajikan pada Gambar 3, sebagai berikut :



Jumlah Sekolah

Gambar 3. Grafik Pertumbuhan Jumlah Sekolah TK, SD, SLTP dan SLTA di Kabupaten Wakatobi Tahun 2011–2015 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

117

118

117

118

118

98 82

82

50

47

2011

TK/RA

2012

SD/MI/SDLB

54

50

2013

54 29

29

27

24

22

Tahun

98

87

2014

SMP/MTs/SMPLB

2015

SMA/SMK/MA

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, 2011-2015

b. Jumlah Guru Jumlah guru PNS pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah masing-masing : guru SD/MI meningkat 151 personil atau tumbuh sebesar 19,82%, guru SMP/MTs meningkat meningkat 41 personil atau tumbuh sebesar 11,08% dan guru SMA/SMK/MA meningkat 65 personil atau tumbuh sebesar 19,82%. Kondisi jumlah guru di Kabupaten Wakartobi pada setiap jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir, selengkapnya disajikan pada Tabel 9, sebagai berikut : Tabel 9. Jumlah Guru di Kabupaten Wakatobi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015. No. 1.

2.

3.

4.

Jenjang Pendidikan SD/MI - PNS - NON PNS SD/MI - PNS - NON PNS SMP/MTs - PNS - NON PNS SMA/SMK/MA - PNS - NON PNS

2011 342 130 212 1242 762 480 718 370 348 516 255 261

Jumlah Guru (Personil) 2012 2013 2014 356 326 326 132 127 120 224 199 206 1222 1242 1179 770 853 874 452 389 305 736 704 608 391 375 388 345 329 220 598 649 648 280 295 302 318 354 346

2015 326 120 206 1218 913 305 631 411 220 666 320 346

Sumber : Dinas Pendidika, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Wakatobi c. Jumlah Murid Peningkatan jumlah siswa pada tahun 2015 di Kanupaten Wakatobi dibanding tahun sebelumnya, adalah : Siswa TK sederajad tumbuh sebesar 1,85% (63 siswa), SD sederajad tumbuh sebesar 2,24% (331 siswa) dan siswa SMA sederajad tumbuh sebesar 7,16% (362 siswa). Sedangkan jumlah siswa pada jenjang SMP sederajat jumlahnya cendrung menurun dibanding tahuntahun sebelumnya. Kondisi jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir selengkapnya disajikan pada Gambar 4, sebagai berikut : Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Jumlah Siswa Pada Jenjang Pendidkan TK, SD, SLTP dan SLTA di Kabupaten Wakatobi Tahun 2011-2015 16.750

15.660

15.250

14.930

14.787

14.535

14.204

13.750

Jumlah Siswa

12.250 10.750 9.250 7.750

6.867

6.250 4.750 3.250

6.839

5.121 3.399

6.556

5.368

5.053 3.617

3.412

3.345

6.635 5.509

6.577 5.871 3.680

1.750 250

Tahun

2011

SISWA TK/RA

2012 SISWA SD/MI/SDLB

2013

2014

SISWA SMP/MTs/SMPLB

2015 SISWA SMA/SMK/MA

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, 2011-2015

Untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar, juga diikuti dengan peningkatan Ruang Kelas Belajar (RKB) pada semua jenjang pendidikan. Peningkatan jumlah RKB selama lima tahun terakhir, adalah : (1). TK sederajad meningkat sebesar 22,03%, yakni dari 118 RKB pada tahun 2011 menjadi 144 RKB pada tahun 2015. (2). SD sederajad meningkat sebesar 3,17%, yakni dari 726 RKB pada tahun 2011 menjadi 749 RKB pada tahun 2015, (3). SMP sederajad meningkat sebesar 16,04%, yakni dari 268 RKB pada tahun 2011 menjadi 311 RKB pada tahun 2015 dan (4). SMA sederajad meningkat sebesar 48,68%, yakni dari 152 RKB pada tahun 2011 menjadi 226 RKB pada tahun 2015. Kondisi jumlah RKB pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir selengkapnya disajikan pada Tabel 10, sebagai berikut :


Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tabel 10. Jumlah Ruang Kelas Belajar (RKB) Pada Setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wakatobi Tahun 2011-2015 No. 1. 2. 3. 4.

Sekolah

Jumlah Ruang Kelas Belajar (RKB) 2012 2013 2014 129 133 144 726 749 749 284 311 311 188 212 226

2011 118 726 268 152

TK Sederajad SD Sederajad SMP Sederajad SMA Sederajad

2015 144 749 311 226

Sumber : Dinas Pendidkan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, 2015

1.5.2. Kesehatan Pembangunan kesehatan di Kabupaten Wakatobi dititik beratkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka pemerintah Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara menyeluruh di setiap kecamatan sampai ke desa-desa. Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Wakatobi sampai tahun 2015, terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 20 unit Puskesmas, 14 unit Pustu, 12 unit Polindes, 70 Poskesdes dan 1 Puskesmas keliling, selengkapnya disajikan pada Tabel 11, sebagai berikut : Tabel 11. Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan Tahun 2015. No.

Kecamatan

RSUD

Pus Kesmas

Pustu

Polindes

Pos Kesdes

Pusk. Keliling

Jum (unit)

Prosentase (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Wangi-Wangi Wangi-Wangi Selatan Kaledupa Kaledupa Selatan Tomia Tomia Timur Binongko Togo Binongko Jumlah

1 1

2 3 3 2 3 2 3 2 20

3 1 1 1 2 3 1 2 14

2 5 1 1 1 2 12

14 13 11 8 7 9 6 2 70

1 1

21 23 16 12 12 15 10 8 116

18,10 19,83 13,79 10,34 10,34 12,93 8,62 6,90 100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi, 2015

Disamping ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana disajikan pada Tabel 11 diatas, juga diiringi dengan ketersediaan tenaga medis/paramedis, terutama dokter, sebagaimana pada Gambar 5 dibawah ini :



Jumlah Personil (Orang)

Gambar 5. Jumlah Tenaga Medis/Paramedis di Kabupaten Wakatobi Tahun 2011-2015. 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

342

344

325

312

286

71

61

40

30 21 31

13

13

Tahun 2011

70

27 34

13

2012

Dr./DrG

34

24

64

35

14

2013

Perawat/Bidan

34

64

34

34

16

6

2014

Farmasi

Gizi

34 6

2015

Sanitasi

Kesmas

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi, 2015

1.6. Kondisi Perekonomian Daerah. 1.6.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Wakatobi selama 5 tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 13.43% atau meningkat rata-rata Rp. 279.37 milyar per tahun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga mengalami pertumbuhan rata-rata 8.80% atau meningkat ratarata Rp. 162.61 milyar per tahun. PDRB Kabupaten Wakatobi atas harga berlaku dan harga konstan tahun 2011-2015 selengkapnya disajikan pada Tabel 12. sebagai berikut : Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wakatobi Tahun 2011-2015. No, 1, 2,

Nilai PDRB (Milyar Rupiah)

U r a i a n PDRB Harga Berlaku PDRB Harga Konstan

2011

2012

2013

2014**

2015***

1,798.39 1,716.52

2,053.59 1,889.70

2,295.53 2,037.26

2,575.41 2,197.12

2,915.88 2,366.96

Sumber: Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, Tahun 2015 dan Tahun 2016, di olah

Keterangan: **) = angka sementara.

1.6.2. Struktur Perekonomian Daerah Kontribusi sektor primer terhadap PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama lima tahun terakhir, terus mengalami penurunan yaitu untuk pada PDRB ADHB menurun dari 44,97% pada tahun 2011 menjadi 42.66% pada tahun 2015 dan pada PDRB ADHK menurun dari 45,00% pada tahun 2011 menjadi 41,15% tahun 2015.


Pemerintah Kabupaten Wakatobi Sedangkan kontribusi sektor sekunder terus mengalami peningkatan, yaitu pada PDRB ADHB meningkat dari 18.88% pada tahun 2011 menjadi 20.89% tahun 2015 dan pada PDRB ADHK meningkat dari 18,96% pada tahun 2011 menjadi 20.84% tahun 2015. Demikian halnya sektor tersier juga mengalami peningkatan, yaitu pada PDRB ADHB meningkat dari 36.15% pada tahun 2011 menjadi 36.46% tahun 2015 dan pada PDRB ADHK, meningkat dari 36.04% pada tahun 2011 menjadi 38.02% tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi mulai mengarah pada struktur ekonomi modern. Struktur perekonomian Kabupaten Waktobi selama lima tahun terakhir, dapat dilihat pada Tabel 22 sebagai berikut : Tabel 13. Nilai dan Kontribusi Sektor Terhadap Struktur PDRB Kabupaten Wakatobi Tahun 2011-2015 No. (1) A. I. a b II. c d e f III g h i j k l m,n

2011 (Milyar) (%) (2) (3) (4) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku SEKTOR PRIMER 808.69 44.97 Pertanian, Kehutanan, dan 521.33 28.99 Perikanan Pertambangan dan 287.36 15.98 Penggalian SEKTOR SEKUNDER 339.58 18.88 Industri Pengolahan 78.72 4.38 Pengadaan Listrik dan Gas 0.21 0.01 Lapangan Usaha

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Konstruksi SEKTOR TERSIER Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

2013 (Milyar) (%) (7) (8)

2014** (Milyar) (%) (9) (10)

2015*** (Milyar) (%) (11) (12)

921.93

44.89

1,030.63

44.90

1,127.65

43.79

1,243.91

42.66

574.05

27.95

649.72

28.30

710.28

27.58

760.07

26.07

347.88

16.94

380.90

16.59

417.37

16.21

483.84

16.59

397.92 88.15 0.25

19.38 4.29 0.01

450.02 97.33 0.26

19.60 4.24 0.01

522.09 115.69 0.28

20.27 4.49 0.01

609.17 133.76 0.30

20.89 4.59 0.01

4.86

0.27

5.44

0.27

6.18

0.27

7.38

0.29

7.66

0.26

255.79 650.12

14.22 36.15

304.08 733.74

14.81 35.73

346.24 814.88

15.08 35.50

398.75 925.66

15.48 35.94

467.45 1,062.80

16.03 36.45

236.53

13.15

275.95

13.44

308.91

13.46

351.33

13.64

403.58

13.84

28.70

1.60

31.93

1.55

35.39

1.54

38.57

1.50

43.48

1.49

8.72

0.49

10.19

0.50

11.20

0.49

12.72

0.49

16.41

0.56

19.97 23.36 49.50 0.92

1.11 1.30 2.75 0.05

21.81 32.49 53.89 1.05

1.06 1.58 2.62 0.05

24.47 35.44 58.15 1.16

1.07 1.54 2.53 0.05

24.57 40.20 62.79 1.32

0.95 1.56 2.44 0.05

26.29 44.71 71.22 1.55

0.90 1.53 2.44 0.05

7.13

134.84

6.57

150.86

6.57

174.68

6.78

187.87

6.44

5.37

104.96

5.11

116.66

5.08

135.16

5.25

157.47

5.40

1.55

32.22

1.57

34.98

1.52

41.04

1.59

49.38

1.69

1.65

34.40

1.68

37.65

1.64

43.30

1.68

60.84

2.09

100.00

2,053.59

100.00

2,295.53

100.00

2,575.41

100.00

2915.88

100.00

45.00

837.73

44.33

893.33

43.85

945.92

43.05

973.86

41.14

28.91

510.40

27.01

546.61

26.83

584.49

26.60

589.72

24.91

16.09

327.34

17.32

346.72

17.02

361.43

16.45

384.14

16.23

18.96 4.40 0.01

368.50 83.96 0.26

19.50 4.44 0.01

401.00 90.19 0.29

19.68 4.43 0.01

441.05 101.77 0.32

20.07 4.63 0.01

493.17 116.46 0.34

20.84 4.92 0.01

0.28

5.26

0.28

5.79

0.28

6.35

0.29

6.51

0.28

Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, o Pertahanan dan Jaminan 128.25 Sosial Wajib p Jasa Pendidikan 96.58 Jasa Kesehatan dan q 27.94 Kegiatan Sosial Jasa lainnya/Other r,s,t,u 29.64 Services Activities Total PDRB Harga Berlaku 1,798.39 B PDRB Atas Dasar Harga Konstan I. SEKTOR PRIMER 772.49 Pertanian, Kehutanan, dan a 496.25 Perikanan Pertambangan dan b 276.24 Penggalian II. SEKTOR SEKUNDER 325.47 c Industri Pengolahan 75.53 d Pengadaan Listrik dan Gas 0.22 e

2012 (Milyar) (%) (5) (6)

4.80



No. (1) f III

Lapangan Usaha

(2) Konstruksi SEKTOR TERSIER Perdagangan Besar dan g Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan h Pergudangan Penyediaan Akomodasi i dan Makan Minum j Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan k Asuransi l Real Estat m,n Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, o Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib p Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan q Kegiatan Sosial Jasa lainnya/Other r,s,t,u Services Activities Total PDRB Harga Konstan

2011 (Milyar) (%) (3) (4) 244.93 14.27 618.56 36.04

2012 (Milyar) (%) (5) (6) 279.03 14.77 683.46 36.17

2013 (Milyar) (7) 304.73 742.93

(%) (8) 14.96 36.47

2014** (Milyar) (%) (9) (10) 332.61 15.14 810.15 36.87

2015*** (Milyar) (%) (11) (12) 369.86 15.63 899.94 38.02

225.59

13.14

258.01

13.65

284.82

13.98

309.26

14.08

338.79

14.31

28.21

1.64

30.22

1.60

31.97

1.57

33.80

1.54

36.52

1.54

8.32

0.48

9.30

0.49

9.96

0.49

11.01

0.50

13.71

0.58

20.23

1.18

22.33

1.18

25.07

1.23

25.66

1.17

27.55

1.16

22.30

1.30

28.70

1.52

30.43

1.49

33.46

1.52

36.15

1.53

47.59 0.88

2.77 0.05

50.52 0.98

2.67 0.05

52.87 1.07

2.60 0.05

56.27 1.17

2.56 0.05

60.38 1.32

2.55 0.06

118.07

6.88

122.55

6.49

131.17

6.44

142.95

6.51

154.30

6.52

92.18

5.37

98.71

5.22

108.72

5.34

120.83

5.50

135.23

5.71

26.22

1.53

29.45

1.56

31.62

1.55

36.15

1.65

41.60

1.76

28.95

1.69

32.70

1.73

35.24

1.73

39.59

1.80

54.40

2.30

1,716.52

100.00

1,889.70

100.00

2,037.26

100.00

2,197.12

100.00

2,366.96

100.00

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka Tahun 2015 dan Tahun 2016, di olah Keterangan: ***) = Angka Sangat Sementara.

1.7. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) 2015 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan; meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Gambaran Umum Geografis, Gambaran Umum Demografi, Kondisi Sosial, Kondisi Perekonomian Daerah dan Sistimatika Penyajian. Bab II. Rencana Stratejik; meliputi rencana stratejik, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan rencana dan target kinerja tahun 2015. Bab III. Akuntabilitas Kinerja; menjelaskan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran tahun 2015 secara keseluruhan. Bab IV. Penutup; memuat simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wakatobi tahun 2015.


BAB I. Pemerintah Kabupaten Wakatobi Latar Belakang

Recommend Documents