BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Keberhasilan pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan diukur menggunakan indikator hasil (outcome) yaitu ukuran yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program atau indikator keluaran (output) yaitu ukuran barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sasaran/target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh staf/anggota dalam menskenariokan dan menentukan masa depan organisasi. Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam berakuntabilitas, karena dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih tentang hasil-hasil (outcome) ataupun keluaran-keluaran (output) yang harus mereka wujudkan. Selain sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai acuan yang menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. Penjabaran Renstra secara tahunan tertera dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisikan informasi target tahunan secara rinci, RKT LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 1

merupakan satu media yang akan menghubungkan antara Renstra atau Dokumen Perencanaan Kinerja jangka Menengah dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. RKT disusun sebelum ada alokasi anggaran. Target tahunan yang dirinci dalam RKT akan menjadi dasar penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu organisasi atau instansi kepada atasannya langsung. PK disusun setelah ada alokasi anggaran.

1.1.2 Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agendapenting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan olehpemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus padapeningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerjaberorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIPdiimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masinginstansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebutmerencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantaukinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yanglebih tinggi.Informasi yang diungkapkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) antara lain meliputi: a. Kesungguhan instansi pemerintah dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah berfokus pada hasil, b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja, c. Pencapaian kinerja instansi d. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis, e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya, f. Capaian kinerja utama dari masing-masing instansi, g. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008 maka Inspektorat Jenderal semakin memantapkan perannya dalam membangun sistem akuntabilitas yang baik dengan didukung oleh sistem pengendalian yang handal. Akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip dari good public governance menuntut dua hal, yaitu:

LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 2

1. Answerability yakni kemampuan untuk menjawab dalam hubungannyadengan tuntutan dari para aparatur pemerintahan untuk menjawab secara periodik terkait dengan penggunaan kewenangannya, sumber daya, dancapaian dari penggunaan sumber daya tersebut. 2. Consequences yakni terkait dengan akibat dari pelaksanaan kewenanganyang diberikan kepada mereka, untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya good public governance, maka Inspektorat Jenderal KESDM berkewajibanmelaporkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan yang disebabkandari segala kebijakan atau keputusan yang dibuat melalui penerapanmekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diterimanya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujudpertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal dan Unit Utama atau Satuan Kerja dalam lingkungan Kementerian ESDM di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LAKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

Fungsi Utama LAKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Sebagai auditor intern pemerintah maka Inspektorat Jenderal lebih mengutamakanpencegahan (prevention) terhadap hal-hal yang dapat menghambatpencapaian tujuan dan program-program pemerintah dari pada LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 3

melakukanpenindakan yang bersifat represif. BerdasarkanUndang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,maka InspektoratJenderal sebagai Auditor Kementerian tidak hanya memantapkan perannya dalam Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara namun juga berperan dalam Pengawasan Kinerja Kementerian. Program tahun 2012 Inspektorat Jenderal KESDM adalah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian. Strategi Inspektorat Jenderal dalam pencapaian visi dan misi yang ditetapkan meliputi: Strategi preemptif, pemerintah meningkatkan kesadaran (awareness) untukmencegah timbulnya moral hazards, mendorong partisipasi masyarakat untukmembantu pemerintah dalam memberantas korupsi melalui sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan. Strategi preventif, pemerintah mengembangkansistem dan prosedur untuk perbaikan manajemen, mencegah dan mendeteksisecara dini permasalahanpermasalahan yang timbul di dalampenyelenggaraan pemerintahan, Strategi represif, pemerintah melakukanupaya pemberantasaan korupsi melalui sinergi antara Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab kepada Presiden danaparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan Komisi PemberantasaanKorupsi). Inspektorat Jenderal menetapkan sasaran di tahun 2012 sebagai berikut: 1. Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan pembangunan secara lancar dan tepat sasaran. 2. Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundangundangan (2K) yang berlaku dan tercapainya efisiensi, efektifitas, dan keekonomian dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya. 3. Terwujudnya sistem pengendalian intern yang dilandasai oleh rasa tanggung jawab pada setiap jenjang organisasi. 4. Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna yang didukung oleh tesedianya sarana prasarana yang memadai. 5. Terwujudnya sistem pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja sampai ketingkat Eselon I. 6. Terciptanya aparatur pemerintahan yang akuntabel, profesional, jujur, kreatif dan bebas KKN yang mendukung terwujudnya good governance dan clean government.


Page 4

Strategi yang dicanangkan antara lain adalah: 1. Menyelenggarakan berbagai macam pemeriksaan diantaranya Pemeriksaan Kinerja Operasional, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, Pemeriksaan Operasional dalam Kota dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dalam kota. 2. Melakukan koordinasi program/ kegiatan, Evaluasi APIP, Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan dan Monitoring/ evaluasi Satker/ Unit Utama. 3. Melakukan penyusunan LAKIP/Laporan Kinerja, Evaluasi program Kerja triwulanan, penyusunan laporan tahuna, Analisis/ pengkajian organisasi dan tata laksana dan monitoring/ pengawasan pelaksanaan program kegiatan. 4. Melakukan pengembangan pendidikan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis, pendidikan dan menyelenggarakan seminar/ bimtek/ sosialisasi/ workshop. 5. Melakukan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, perencanaan/ implementasi/ pengelolaan sistem akuntansi pemerintah. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi norma standar prosedur dan kriteria dan optimalisasi penerimaan negara, evaluasi/laporan serta monitoring/ pengawasan pelaksanaan program/ kegiatan. 7. Menyelenggarakan pemantauan percepatan pemberantasan korupsi dan penilaian inisiatif anti korupsi. Five Pilar Good Public Governance : 1. Transparant 2. Accountable 3. Responsible 4. Independent 5. Fairness

1.4 GAMBARAN UMUM BerdasarkanPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010, Inspektur Jenderal dibantu oleh: 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Inspektur I 3. Inspektur II 4. Inspektur III 5. Inspektur IV Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 5

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Pelaksanaan pengawasan intern dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal terdiri dari: 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal: Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepadaseluruh unit di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal; b. koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barangmilik negara, dan akuntansi; c. penyiapan pemantauan tindak lanjut, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, dan laporan; d.koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional; dan e. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, dan hubungan masyarakat. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari 4 bagian, yaitu: a. Bagian Rencana dan Keuangan Bagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan informasi,pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi.


Page 6

b. Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan pemantauan tindak lanjut, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, serta penyusunan akuntabilitas kinerja dan laporan. c. Bagian Hukum dan Kepegawaian;Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,pemberian pertimbangan hukum, pengelolaan kepegawaian dan jabatanfungsional, serta penataan organisasi dan tata laksana. d. Bagian Umum. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat. 2. Inspektorat I Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadapkinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan satuan kerja PT. PLN(Persero). 3. Inspektorat II Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadapkinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral danatubara,dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 4. Inspektorat III Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadapkinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitiandan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN).


Page 7

5. Inspektorat IV Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadapkinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi , BadanPendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan BPH Migas. 1.5 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Inspektorat I

InspektoratII

Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Bagian Rencana Dan Keuangan

Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat II


Bagian Pemantauan, Evaluasi, Dan Laporan (PEL)

Inspektorat IV

Inspektorat III

Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat III


Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat IV


Bagian Hukum Dan Kepegawaian

Bagian Umum

Sub Bagian Rencana

Sub Bagian

Sub Bagian Hukum

Sub Bagian

Sub Bagian Keuangan

PEL I Sub Bagian

Sub BagianKepegawaian

Tata Usaha Sub Bagian

PEL II


Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kelompok Jabatan Fungsional

Rumah Tangga

Page 8

1.6 Sumber Daya Manusia Tabel 1: Berdasarkan Latar belakang pendidikan Unit Eselon II

S2

Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV TOTAL

S1

D3

SMA

SMP

SD

Jumlah Pegawai

13

27

2

43

3

2

90

9

16

0

0

0

0

25

6

18

0

2

0

0

26

10

15

0

2

0

0

27

9

16

0

1

0

0

26

47

92

2

48

3

2

194

Tabel 2: Berdasarkan jenis kelamin

Unit Eselon II

Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV TOTAL


L

P

Jumlah Pegawai

64

26

90

18

7

25

20

6

26

17

10

27

19

7

26

138

56

194

Page 9

1.7 Sistematika Penulisan BAB I

Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi Inspektorat Jenderal serta uraian singkat mandat yang dibebankan kepada Instansi (gambaran umum tupoksi) serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis serta Penetapan Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Inspektorat Jenderal.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini diungkapkan akuntabilitas kinerja, diutamakan menitik beratkan pada pencapaian sasaran organisasi. Didalamnya disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

BAB IV

Penutup

BAB V

Lampiran


Page 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 PERENCANAAN 2.1.1. Umum Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat JenderalTahun 2010 – 2014 adalah bagian dari tugas sektoral Kementerian ESDM mengacu pada Renstra Kementerian ESDM yang disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis diprediksi akan mempengaruhi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran. Meskipun terjadi perubahan lingkungan strategis, perencanaan pengawasan senantiasa berpegang pada pendekatan kesisteman agar pencapaian realisasi perangkat keras (hardware) seiring sejalan dan terpadu dengan pencapaian realisasi perangkat lunak (software) dan pengembangan sumber daya manusia (brainware). Selain itu perancanaan harus bersfat rasional (terukur secara kuantitatif), menyeluruh/ komprehensif (mencakup semua aspek/subsistem) dan terpadu/integral (antar aspek/subsistem), mengikuti perkembangan (kontekstual), antisipatif (responsif) serta berkelanjutan (berkesinambungan).

2.1.2

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2014

Rencana Strategis merupakan bagian yang terintegrasi dari bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2010-2014 yang mengacu kepada Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2010-2014, menunjukan komitmen yang berisi visi, misi, tujuan dan strategi dan faktor pendukungnya. Dokumen ini merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan agenda program yang dicanangkan bersama sebagai komitmen seluruh jajaran Inspektorat Jenderal. Fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan perannya sebagai unit utama di Kementerian ESDMyang memberikan pelayanan jasa dan pengawasan internal serta menunjang kinerja Kementerian ESDM melalui SPIP. Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan secara independen dan lugas dalam rangka kepemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta bebas dari KKN, mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi yang akurat dan aktual serta meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 11

Bentuk tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian visi tertera pada misi, yaitu: a. Efektifitas penerapan SPIP di lingkungan KESDM, b. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi, c. Membangun budaya anti korupsi di lingkungan KESDM. Diharapkan Inspektorat Jenderal KESDM dapat menjadi penggerak dan sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KESDM dengan kata lain menjadi quality assurance atau katalisator bagi unit-unit di lingkungan KESDM. Tujuan pengawasan Inspektorat Jenderal adalah memberikan arah dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian ESDM agar berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Arahan bertujuan untuk mendorong kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta untuk menemukan secara dini penyimpangan atau hambatan yang terjadi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dan penyesuaian kembali. Selain itu peran pendampingan dalam menghadapi penyimpangan atau hambatan dilakukan kepada unit-unit di lingkungan KESDM guna perbaikan di masa mendatang dan mendorong peningkatan pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat). Dalam rangka mewujudkan lingkungan KESDM yang bersih, akuntabel dan transparan, maka Inspektorat Jenderal merancang sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai sampai tahun 2014, sasaran-sasaran yang menjadi landasan dalam berkinerja adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara lancar dan tepat sasaran, mewujudkan ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (2K) yang berlaku dan tercapainya efisiensi, efektivitas dan keekonomian (3E) dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya, mewujudkan sistem pengendalian internal yang berlandaskan pada rasa tanggungjawab di setiap jenjang organisasi, menyelenggarakan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, mewujudkan sistem pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja sampai ke tingkat eselon II, menciptakan aparatur pemerintah yang akuntabel, profesional, jujur, kreatif dan bebas KKN yang mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. diterjemahkan dalam kinerja Inspektorat Jenderal melalui rencana strategis lima tahunan dengan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM dan didukung oleh 5 (lima) kegiatan pokok dijabarkan dalam 29 (dua puluh sembilan) output kegiatan serta ada 128 (seratus dua puluhl delapan) sub output kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dengan indikator kinerja kegiatan yang terukur dalam variasi outcome dan output.


Page 12

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KESDM dalam lima tahun 2010-2014 antara lain dengan menggunakan sarana : 1. Audit Kinerja, 2. Audit Dana Dekonsentrasi, 3. Audit Tujuan Tertentu, 4. Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi. 2.1.3

Arah dan Kebijakan

Fokus prioritas kebijakan pembangunan nasional bidang sarana/prasarana dan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi tugas Kementerian ESDM adalah: 1. Mendukung peningkatan daya saing sektor riil, 2. Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), 3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi, 4. Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan. Fokus prioritas kebijakan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Nasional diarahkan kepada: 1. Menjamin keamanan pasokan energi, 2. Melakukan pengaturan harga energi, 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KESDM, Inspektorat Jenderal lebih memposisikan diri sebagai mitra kerja dengan memberikan quality assurance dan consulting yang diharapkan dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit di lingkungan KESDM serta membantu unit-unit mencapai tujuannya, Jasa assurance dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu sedangkan consulting dilakukan dengan sosialisasi, asistensi / bimbingan teknis. Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal mengacu kepada kebijakan pengawasan secara nasional, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis KESDM 2010-2014 dan isu-isu strategis yang sedang terjadi. Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM sebagai berikut: 1.Meningkatkan implementasi SPIP di lingkungan KESDM dalam rangka mempertahankan opini yang diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian,arah kebijakan : a. Peningkatan efektivitas pengawasan Itjen, Koordinasi, dan Sinergi Pengawasan Nasional dan Pengawasan Masyarakat, Percepatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. b. Meningkatkan efektifitas sistem pengendalian Intern pada semua unit/satker di KESDM


Page 13

2. Mengintensifkan evaluasi akuntabilitas dan kinerja organisasi,arah kebijakan: Mengembangkan, menerapkan, memonitoring dan mengevaluasi sistem pengukuran dan evaluasi kinerja pada unit/satker di KESDM 3. Menyusun dan menyempurnakan SOP,arah kebijakan: Pengawasan Itjen KESDM diarahkan pada pengawasan berbasis resiko untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang berkualitas dan tepat sasaran, (hemat, efisien, efektif dan bebas KKN) serta peningkatan kualitas pelayanan publik di unit/satker di KESDM 4. Mendorong dan mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi,arah kebijakan: Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarananya 5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan dan penunjang, arah kebijakan: Mengikutsertakan auditor dalam program sertifikasi berstandar Internasional dan Diklat teknis bidang Migas, Listrik, Geologi, Pertambangan, dan Akuntansi 6. Meningkatkan kualitas inisiatif anti korupsi, arah kebijakan : a. Membangun budaya anti korupsi; b. Penerapan sanksi yang tegas bagi para pelaku KKN

2.1.4 Strategi Strategi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2011 antara lain adalah: - Mengoptimalkan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus dan pelaksanaan deskwork; - Meningkatkan atensi dan aksi terhadap pengawasan masyarakat - Mengoptimalkan penerapan reward and punishment untuk berfungsinya pengawasan melekat; - Mengoptimalkan program pengembangan SDM, sarana dan prasarana pengawasan; - Meningkatkan kegiatan deskwork dalam rangka memantapkan pangawasan sejak tahap perencanaan. Diharapkan pada tahun 2014 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah berhasil melakukan pencapain realisasi dari tujuan yang telah ditetapkan di awal yaitu Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan pembangunan secara lancar dan tepat sasaran, Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (2K) yang berlaku dan tercapainya efisiensi, efektifitas dan keekonomian (3E) dalamsetiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya, Terwujudnya sistem pengendalian intern yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab pada setiap jenjang organisasi, Terselengaraanya sistem pengawasan dan sistem informasi yang berdayaguna yang didukung oleh tersedianya saran dan prasarana yang memadai,dan Terwujudnya Sistem pengukuran monitoring dan evaluasi kinerja


Page 14

sampai ketingkat Eselon I serta Terciptanya aparatur pemerintahan yang akuntabel, profesional, jujur, kreatif dan bebas KKN yang mendukung terwujudnya good governance dan clean goverment. 2.1.4.1

Pemeriksaan

Pemeriksaan Inspektorat Jenderal terdiri dari tiga kegiatan pokok, meliputi: pemeriksaan dokumen-dokumen yang diterima mengenai kegiatan operasional dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, disebut “kegiatan buril” (deskwork), Pemeriksaan Lapangan (field work), dan Pengecekan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, maka apabila para auditor, pelaksana, pejabat pembuat komitmen, dan pimpinan unit di lingkungan Kementerian ESDM tidak secara disiplin/tertib melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan, akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Inspektur Jenderal menerbitkan Surat Edaran Nomor 212.SE/07/IJN/2002 tanggal 11 Februari 2002 bahwa Inspektorat Jenderal akan meningkatkan pemberian sanksi terhadap: 1. Temuan berulang 2. Kasus yang merugikan negara 3. Kewajiban penyetoran kepada negara 4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan 6. Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran 7. Kelemahan Administrasi

2.1.4.1.1 Kegiatan Buril/Bahan untuk Pemeriksaan di Lapangan (Deskwork Buril) Kegiatan buril adalah kegiatan pengujian dan penlaian yang dilakukan di kantor terhadap data masukan yang diterima dengan melakukan analisis dan evaluasi dengan menggunakan sistem monitoring dan pengelolaan data (sismolahta). Tahun Anggaran 2012 pelaksanaan kegiatan buril mebih diintensifkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan data serta informasi sebagai bahan penunjang pelaksanaan pemeriksaan dilapangan guna mewujudkan peningkatan kualitas hasil pengawasan. Bahan masukan untuk pemeriksaan di lapangan dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut: a. Telaahan staf/monitoring Kegiatan Pengelolaan Unit setiap ke-Inspekturan Kegiatan telaahan staf terhadap laporan-laporan yang masuk berupa inventarisasi dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 15

b.

c.

d.

e.

serta tugas pembangunan termasuk aspek pengelolaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. Apabila terdapat permasalahan-permasalahan segera ditindaklanjuti dengan telaahan staf sebagai data awal dalam melakukan pengawasan. Monitoring Pengawasan Masyarakat dilaksanakan secara insidental atau periodik melalui koordinasi antara Inspektorat Jenderal serta unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Koordinasi ini dilakukan dengan cara monitoring/memantau pelaksanaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang beridentitas jelas serta memperhatikan nilai strategis dari bobot permasalahan yang disampaikan. Salah satu ukuran dari keberhasilan pembangunan adalah masyarakat telah terlayani keperluannya dengan kualitas pelayanan yang prima, maka Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu memastikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat telah sesuai dengan standar yang baku. Evaluasi Deskwork/Buril dimaksudkan untuk menilai/mengukur bidang pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing ke-Inspekturan pada Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian ESDM, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2010. Evaluasi deskwork pada lingkungan Kementerian ESDM bertujuan agar rencana kerja pengawasan tahunan dapat terlaksana berdasarkan resiko di masing-masing satker/unit yang akan diperiksa. Evaluasi manfaat adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat manfaat dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat meminimalisir efek sia-sia/mubazir/tidak bermanfaat bagi organisasi dan bagi masyarakat pada umumnya. Evaluasi Pelayanan Publik untuk menjamin pelaksanaan kegiatan Inspektorat jenderal yang mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada masyarakat, maka setiap pelayanan perlu dilakukan evaluasi, Pada Kementerian ESDM pelayanan publik berusaha mengacu pada UU ITE tersebut mengamanatkan keterbukaan informasi, Kementerian ESDM khususnya Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan serta mengevaluasi pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat pada umumnya disesuaikan dengan kondisi yang ada.


Page 16

2.1.4.1.2

Kegiatan Pemeriksaan di Lapangan (field work)

2.1.4.1.2.1 Pemeriksaan Periodik/Kinerja Pemeriksaan Periodik/Kinerja dilaksanakan secara terpadu antara auditor Inspektorat I sampai dengan IV berdasarkan hasil Desk work dan pertimbanganpertimbangan kemampuan personil sesuai bobot klasifikasi obyek pemeriksaan. Pada Tahun Anggaran 2012 Inspektorat Jenderal akan melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas umum pemerintahandan pembangunan termasuk aspek keuangan, aspek perlengkapan, aspek kepegawaian terhadap pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan satuan kerja, pemeriksaan penerimaan negara dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2012, pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM alak dilakukan terhadap 161 obyek pemeriksaan, dengan rekapitulasi setiap unit eselon I sebagai berikut: Tabel 3: Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) TA 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Unit/Satker

Jumlah obrik

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal DitJen Migas DitJen Ketenagalistrikan DitJen Minerba DitJen EBTKE Badan Geologi Balitbang ESDM Badiklat ESDM BPH Migas PT PLN (Persero) Dewan Energi Nasional Dekonsentrasi

7 2 12 4 10 5 21 24 15 3 39 2 17

Jumlah

161

2.1.4.1.2.2 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan kegiatan yang diarahkan terutama untuk mengungkap adanya indikasi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta kasus-kasus dan permasalahanpermasalahan tertentu yang tidak tercakup dalam pemeriksaan kinerja, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan berdasarkan pada laporan khusus sebagai pendalaman temuan operasionaldan pengaduan masyarakat baik melalui Kotak


Page 17

Pos maupun yang ditujukan kepada pimpinan Kementerian ESDM dengan memperhatikan bobot permasalahan yang disampaikan, dengan tujuan sebagai berikut: 1. Melakukan uji silang terhadap kegiatan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern/eksternyang rawan terhadap kebocoran 2. Atas instruksi Menteri dilakukan pula uji silang terhadap hasil pemeriksaan aparat pengawasan ekstern maupun pengaduan masyarakat pada BUMN. 3. Memberi motivasi/bimbingan pada obyek yang diperiksa untuk meningkatkan produktivitas kerja agar lebih ekonomis,efisien danefektif. 4. Membantu obyek yang diperiksa dalam pemecahan masalah yang dihadapi 5. Melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan unit yang tidak terselesaikan dalam pemeriksaan kinerja, yang memberikan indikasi adanya penyelewengan atau kasus yang mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Obyek pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat diusulkan pada Rapat Koordinasi Pengawasan (RKP) atau atas Instruksi Menteri ESDM kepada Inspektur Jenderal atau atas perintah Inspektur Jenderal. 2.1.4.1.2.3 Reviu laporan Keuangan Kementerian ESDM Setiap semester auditor melakukan reviu Laporan Keuangan Kementerian ESDM dengan tujuan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Rencana reviu laporan keuangan Tahun Anggaran 2012 adalah: Tabel 4: Rencana Reviu Laporan Keuangan TA 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11

Unit Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal DitJen Migas DitJen Ketenagalistrikan DitJen Minerba DitJen EBTKE Badan Geologi Balitbang ESDM Badiklat ESDM BPH Migas Dewan Energi Nasional


Lokasi Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

Page 18

2.1.4.1.2.4 Pemeriksaan Dekonsentrasi Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada sektor ESDM. Rencana pemeriksaan kegiatan dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 dilakukan pada 17 (tujuh belas) Satuan Kerja ESDM di 17 provinsi. 2.1.4.1.2.5 Pemeriksaan Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN) Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada Pemerintah atas posisi IKMN Kementerian dan sebagai dasar untuk perhitungan nilai aset apabila diperlukan. Kegiatan ini dilakukan sesuai kebutuhan. 2.1.4.1.2.6 Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sektor ESDM Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pembinaan Otonomi Daerah pada sektor ESDM khususnya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kegiatan pengawasan/evaluasi dan pembinaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data pengawasan yang mutakhir dan lengkap di setiap daerah, untuk dapat dijadikan titik tolak kajian pengawasan. Sedangkan untuk masalah teknis harus berkoordinasi dengan Badan dan Direktorat Jenderal terkait sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2.1.4.1.2.7 Monitoring dan Evaluasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pemerintah sektor ESDM diperlukan monitoring dan evaluasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan pengawasan sektor ESDM. Dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi NSPK diharapkan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan sektor ESDM dapat diminimalkan selain itu agar penyelenggaraan sektor ESDM lebih terarah, transparan, efektif dan partisipatif.

2.1.4.2

Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maksud Tindak lanjut adalah untuk mendapatkan bukti-bukti pelaksanaan Tindak lanjut (TL) atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan maupun Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP). Sedangkan tujuannya untuk mendorong Obyek Pemeriksaan yang bersangkutan melaksanakan


Page 19

tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengawasan secara menyeluruh.

2.1.4.3 Kunjungan Kerja Kunjungan kerja merupakan kegiatan kunjungan yang dilaksanakan baik Inspektur Jenderal maupun pejabat Eselon II yang bersifat rutin maupun mendadak ke satuan kerja/BUMN, serta memberikan pengarahan langsung untuk menaggulangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh obyek pemeriksaan di lapangan ataupun untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menyempurnakan program yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Penentuan obyek dan bahan kunjungan kerja disiapkan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal setelah dibahas pada rapat pimpinan Inspektorat Jenderal.

2.1.4.4 Inspeksi Umum Inspeksi Umum merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kebijakan pemerintah baik kegiatan sektor ESDM maupun sektor terkait yang mempunyai nilai strategis, politis dan bersifat nasional. Pelaksanaan Inspeksi Umum Tahun Anggaran 2012 dijadwalkan satu bulan dua kali, sedangkan penentuan obyek dan bahan-bahan Inspeksi Umum disiapkan Sekretaris Inspektorat Jenderal 2.1.4.5 Pemutakhiran Data Pemutakhiran Data dimaksudkan untuk mendapatkan data pengawasan yang valid, lengkap, dan mutakhir dari setiap unit di lingkungan Kementerian ESDM serta dapat dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan tugas pengawasan dan dilaksanakan meliputi kegiatan seluruh unsur SPIP. 2.1.4.6 Monitoring dan Implementasi SPIP Pengendalian Intern merupakan hal yang mendasar dalam suatu organisasi, termasuk di dalam organisasi pemerintah. Pengendalian intern di pemerintahan diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2008 yang didefinisikan sebagai proses integral pada tindakan dankegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melaluikegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asetnegara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Lebih lanjut untukmengatur pelaksanaan Pengendalian Intern di Kementerian ESDM berjalan lebihefektif, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 20

Intern Pemerintah di Lingkungan KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Menteri melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Kementerian untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,transparan, dan akuntabel dimana pelaksanaan Pengendalian Intern tersebut dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan berpedomanpada PP Nomor 60 Tahun 2008. Untuk mendukung pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM dapat berjalan dengan baik, maka masing-masing unit utama diLingkungan Kementerian ESDM wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur: 1. Lingkungan pengendalian; 2. Penilaian risiko; 3. Kegiatan pengendalian; 4. Informasi dan komunikasi; 5. Pemantauan pengendalian intern. Penerapan sebagaimana di maksud di atas dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Kementerian. Di dalam penerapannya maka dilakukan dengan cara membentuk satuan tugas di masing-masing unit utama yangdiketuai oleh pejabat sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Peraturan MenteriESDM Nomor 17 Tahun 2011 dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berfungsisebagai pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan dilingkungan Kementerian. Terkait hal tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian ESDMpada tahun 2012 akan melaksanakan beberapa program kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses Pengendalian Intern telah berjalan dengan baik, yaitumonitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Dengan adanya monitoring SPIP ini diharapkan dapat memberikan suatu tambahan alat bagi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu pengawasan dan pemeriksaan. 2.1..4.7 Penyusunan Standar/Kriteria Kinerja Penyusunan Standar/Kriteria Kinerja dilaksanakan melalui perencanaan strategis terhadap kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan tujuan untuk penetapan target yang akan dicapai, sehingga realisasi pelaksanaannya dapat diukur/dinilai tingkat kinerjanya. Disamping hal tersebut diharapkan dapat tercipta media atau sarana dalam rangka perbaikan dan peningkatan hasil kegiatan yang berorientasi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Untuk dapat melaksanakan hal dimaksud maka Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM melakukan inventarisasi dan sinkronisasi terhadap hasil pengawasan tahun 2012 yang dilakukan dengan cara menyelenggarakan Seminar Hasil Pengawasan.


Page 21

2.1.4.8

Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

Kemajuan di bidang teknologi informasi terutama dalam hal informasi yang lengkap dan terkini (up to date) sangat diperlukan dalam menghadapi era globalisasi di bidanginformasi. Bidang energi dan sumber daya mineral merupakan bidang strategis, baiksebagai salah satu penghasil devisa terbesar bagi negara, investasi di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan investasi yang padat modal dan berteknologitinggi. Oleh karenanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Keputusan Nomor 1468.K/73/M.PE/1998 tentang Sistem Informasi Pertambangan dan Energi (SIPE)mengharapkan masing-masing unit di lingkungan Kementerian ESDM mengembangkan sistem informasinya. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada TahunAnggaran 2012 sedang melakukan pengembangan infrastruktur sistem informasi. Halini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dengan unit lain di lingkungan KementerianESDM dan juga masyarakat di luar Kementerian dalam rangka meningkatkan fungsinya sebagai unit pengawasan. 2.1.4.9

Penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) Pengawasan

Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini berisi tentang penyempurnaan standar/kriteria kinerja, penyempurnaan standar operasional Pengawasan, analisis laporan hasil pengawasan APIP, dan evaluasi obyek pemeriksaan dan pelayanan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim kerja. 2.1.4.10 Penilaian Inisiatif Anti Korupsi PIAK adalah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya. PIAK ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya. Kemudian PIAK sendiri merupakan pengembangan/modifikasi dari AIA (Anti Corruption Initiative Assessment) yang dibuat oleh lembaga anti korupsi di Korea, ACRC (Anti Corruption and the Civil Rights Commission) sejak tahun 2002. Hal terpenting dalam PIAK adalah indikator yang digunakan. Dasar penilaian dari PIAK adalah inisiatif, maka syarat penetapan indikator yang dinilai harus diyakini sebagai indikator yang implementasinya mampu mencegah upaya korupsi, dapat diaplikasikan ke semua unit utama yang terlibat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. KPK melakukan PIAK karena menganggap bahwa inisiatif internal suatu instansi/lembaga merupakan salah satu kunci penting keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Beberapa inisiatif seperti pembuatan dan penegakan kode etik, pengawasan atas pengadaan barang dan jasa, serta transparansi dalam rekrutmen pegawai merupakan upaya yang dianggap mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu Inspektorat Jenderal sebagai mitra KPK


Page 22

dilingkungan Kementerian perlu mengadakan kegiatan sosialisasi PIAK kepada setiap unit utama terutama pada unit yang mengikuti sayembara PIAK oleh KPK. 2.1.4.11 Koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi (Sekretariat Inspektorat Jenderal) 2.1.4.11.1 Bagian Rencana dan Keuangan 1. Sub Bagian Rencana: a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana kerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM; b. Pelaksanaan pengelolaan sistem, jaringan dan situs informasi; c. Bekerjasama dengan ke-Inspekturan menyusun UPKPT dan PKPTserta matrik rencana pelaksanaan program kerja dan penarikan danaTahun Anggaran 2012; d. Melakukan koordinasi dengan ke-Inspekturan, Bagian di lingkunganItjen Kementerian ESDM, Biro Keuangan, Biro Perencanaan danKerjasama, Bappenas, dan Kementerian Keuangan dalam rangkamenyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(RKA KL) Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM TA 2013 dan revisiRKA KL Tahun Anggaran 2012; e. Memantau dan melakukan telaahan usulan RKA KL denganKementerian Keuangan; f. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan dalam rangkapersiapan penyusunan Tim Auditor; g. Menyiapkan Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas bagiauditor yang akan melaksanakan tugas lapangan; h. Melakukan pengumpulan bahan rencana kerja dan program kerja ItjenKementerian ESDM; i. Penyiapan rencana kerja dan penganggaran berbasis kinerja; j. Pengurusan ketatalaksanaan dan prosedur kerja; k. Penyusunan program kerja terpadu Itjen Kementerian ESDM; l. Melaksanakan pengendalian kegiatan Itjen tahun 2012; m. Penyiapan bahan untuk sidang, rapat koordinasi, dan rapat kerjapimpinan Inspektorat Jenderal; n. Menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan PKPT antara InspektoratJenderal Kementerian dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kotaseluruh Indonesia; o. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan, terhadap Standar PelayananMinimal dan NSPK sektor energi dan sumber daya mineral; p. Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi Pengawasan danPenunjang Pengawasan; q. Evaluasi Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Governance) diSektor ESDM; r. Pembenahan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring Sistem s. Pengendalian Internal KESDM; t. Pengembangan Tata Cara Audit dan Pengawasan Sektor ESDM. LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 23

2. Sub Bagian Keuangan (1). Pembinaan / Administrasi dan Pengelolaan Keuangan: a. Menyiapkan dan mengirimkan Spesimen Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, dan Penerbit Surat Perintah Membayar(SPM) yang digunakan Kantor Pelayanan dan PerbendaharaanNegara (KPPN) sebagai kartu kredit pengeluaran anggaran yang dikelola; b. Melakukan koordinasi dengan masing-masing bagian dan Ke-Inspekturan dalam rangka mengajukan permintaan PerencanaanArus Kas, Uang Persediaan (UP), dan Tambahan Uang Persediaan(TUP) ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN; c. Melakukan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan sesuaipermintaan dan kebutuhan dana yang diajukan dalam perencanaankas, UP dan TUP; d. Membukukan dan mempertanggungjawabkan dana yang dikelolaberasal dana Permintaan Uang Persediaan dan Tambahan UangPersediaan; e. Koordinasi dengan Bagian Hukum dan Kepegawaian dalam memproses dan pembayaran gaji pegawai dan kegiatan lain yangberhubungan dengan Kantor Pelayanan dan PerbendaharaanNegara (KKPN); f. Memproses Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan DokumenTagihan Pembayaran Langsung (LS) yang diajukan oleh pihakketiga/rekanan yang telah dilakukan pengujian atas kebenaranformal; g. Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) beserta DokumenTagihan Pembayaran Langsung (LS) yang diajukan oleh pihakketiga/rekanan ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN); h. Bekerjasama dengan Bagian dan Tata Usaha Ke-Inspekturan menginventarisir dana yang dibintang/unalocated dan mengajukanusulan revisi ke Biro Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sesuai dengan kewenangan untuk membuka revisi (2). Perencanaan/Implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah: a. Menjaga aset Pemerintah Pusat melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum dengansistem komputerisasi; b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja; c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan secara keseluruhan; d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintahsecara efisien; e. Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Rumah Tangga mengenai LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 24

aset tetap dalam rangka penyusunan neraca; f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan bulanan, triwulanan semesteran dan tahunanberupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atasLaporan Keuangan. (3). Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran: a. Melakukan pengujian tagihan terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh masing-masing bagian yang ditandatangani oleh P2K sesuai kebenaran formal; b. Melakukan pengujian tagihan terhadap ringkasan pembayaran/kontrak/SPK yang diajukan oleh masing-masing bagian yang ditandatangani P2K sesuai kebenaran formal; c. Melakukan pengujian terhadap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) tagihan yang diajukan oleh masing-masing bagian yang ditandatangani oleh P2K sesuai kebenaran formal; d. Melakukan pengujian atas kebenaran formal tagihan pihak ketiga/ rekanan yang diajukan oleh masing-masing bagian dan telah disetujui oleh P2K; e. Membukukan permintaan pembayaran sesuai alokasi dana dan Mata Anggaran Kegiatan (MAK). (4). Penyelenggaraan Akuntansi dan Informasi a. Melakukan siklus pemrosesan transaksi keuangan menggunakan aplikasi dan sistem komputer yang berlaku; b. Memaksimalkan pengimplementasian teknologi sistem informasi (komputerisasi) pada kegiatan akuntansi pengelolaan anggaran; c. Memanfaatkan teknologi informasi guna pengolahan data akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan penyampaianinformasi sebagai pertanggungjawaban realisasi anggaran; d. Perencanaan pengembangan dan perbaikan sistem yang ada guna penyesuaian pola kerja dan struktur organisasi yang semakin baikdan melakukan koordinasi dengan instansi terkait; e. Melakukan studi banding pada instansi terkait yang sudah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akuntansi dan informasidengan baik, sehingga diperoleh gambaran pengembangan sistemke arah lebih baik; f. Melakukan penyusunan laporan triwulanan.

2.1.4.11.2 Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan a). Sub Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan (PEL) I Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, sub bagian PEL I melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 25

masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, BPH Migas, Satuan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero), serta penyusunan laporan berkala dengan rincian tugas sebagai berikut: a. Mengumpulkan dan menginventarisir Laporan Hasil Pengawasan dan data pendukung lainnya hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, BPK-RI dan BPKP b. Mengolah dan menyajikan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, BPK-RI dan BPKP; Monitoring penyelesaian Tindak Lanjut (TL) Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM; c. Mengolah dan menyajikan dalam bentuk rekapitulisasi baik terhadap LHP dan MHP maupun tindak lanjut dari unit/obrik; d. Menganalisis, mengevaluasi LHP/MHP dan tindak lanjut terhadap rekomendasi terhadap temuan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM; e. Pemantauan dan Tindak Lanjut hasil pengawasan BPKP dan BPK-RI; f. Mengumpulkan,menginventarisasimemonitor dan meneruskan kembali ke unit terkait kasus KKN/Yustisia dan pengaduan masyarakat (Wasmas); g. Menyajikan hasil analisis dan evaluasi LHP/MHP termasuk tindak lanjutnya serta membuat program pengecekan hasil Tindak Lanjut; h. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Negara PAN dan RB dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut pengawasan masyarakat serta mendokumentasikannya; i. Mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan ekstern (BPK-RI, BPKP, Kejaksaan dan instansi terkait); j. Mempersiapkan/melaksanakan rapat koordinasi pengawasan (RAKORWAS) dan rapat kerja dengan instansi terkait; k. Mempersiapkan/melaksanakan Rapat Dinas Pengawasan (RDP) dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi terkait untukobyek pengawasan; l. Menyusun program kerja tahun yang akan datang dan membuat laporan hasil kegiatan pada Bagian Pemantauan, Evaluasi, danLaporan; m. Bekerjasama/Koordinasi dengan Inspektorat dan Bagian di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dalam penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Laporan Tahunan LHP APIP Pusat Tahun 2012; n. Mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan tahun 2012 o. Menyiapkan bahan rapim, rapat kerja dengan DPR; p. (Menyiapkan Laporan Bahan Nota Keuangan; q. Menyusun Laporan Triwulanan Inspektorat Jenderal; r. Menyusun laporan Monitoring LHP/MHP Triwulanan (Menteri,tembusan BPKP);


Page 26

s. Menyusun laporan kepada MENPAN Hasil Pengawasan Semesteran(BPK, ITJEN, BPKP); t. Menyusun Laporan kepada MENPAN tentang Pengawasan/ u. Pengaduan Masyarakat/ Tromol Pos 5000 (triwulanan); v. Menyusun laporan Tindak Lanjut/Keputusan RDP KOMISI VII DPR-RI; w. Menyusun laporan realisasi pemeriksaan (LHP) Itjen ke BPKP danBPK; x. Menyusun laporan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (semesteran); y. Menyusun laporan berkala.

b). Sub Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan (PEL) II Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, sub bagian PEL II melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM, Inspektorat Jenderal KESDM, Balitbang ESDM, Badiklat ESDM, Badan Geologi, Pusat Data dan Informasi ESDM, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, serta evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Inspektorat Jenderal dengan rincian tugas sebagai berikut: a. Mengumpulkan dan menginventarisir Laporan Hasil Pengawasan dan data pendukung lainnya hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, BPK-RI dan BPKP; b. Mengolah dan menyajikan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, BPK-RI dan BPKP; c. Monitoring penyelesaian Tindak Lanjut (TL) Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM; d. Mengolah dan menyajikan dalam bentuk rekapitulisasi baik terhadap LHP dan MHP maupun tindak lanjut dari unit/obrik; e. Menganalisis, mengevaluasi LHP/MHP dan tindak lanjut terhadap rekomendasi terhadap temuan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM; f. Pemantauan dan Tindak Lanjut hasil pengawasan BPKP dan BPK-RI; g. Mengumpulkan, menginventarisasi, memonitor dan meneruskan kembali ke unit terkait kasus KKN/Yustisia dan pengaduan masyarakat(Wasmas); h. Menyajikan hasil analisis dan evaluasi LHP/MHP termasuk tindak lanjutnya serta membuat program pengecekan hasil Tindak Lanjut; i. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Negara PAN dan RB dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut pengawasan masyarakat serta mendokumentasikannya; j. Mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan ekstern (BPK-RI, BPKP, Kejaksaan dan instansi terkait); k. Mempersiapkan/melaksanakan rapat koordinasi pengawasan (RAKORWAS) dan rapat kerja dengan instansi terkait; LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 27

l. Mempersiapkan/melaksanakan Rapat Dinas Pengawasan (RDP) dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi terkait untuk obyek pengawasan; m. Menganalisis dan membuat laporan 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) berdasarkan Daftar Penilaian Obyek Pemeriksaan (DPOP); n. Menyusun program kerja tahun yang akan datang dan membuat laporan hasil kegiatan pada Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan; o. Bekerjasama/Koordinasi dengan Inspektorat dan Bagian di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dalam penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Laporan Tahunan LHP APIP Pusat Tahun 2012; p. Mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan tahun 2012; Menyusun Laporan Bulanan realisasi pemeriksaan Itjen Kementerian ESDM; Menyiapkan bahan rapim, rapat kerja dengan DPR;Menyiapkan Laporan Bahan Nota Keuangan q. Menyusun Laporan Triwulanan Inspektorat Jenderal; r. Menyusun laporan Monitoring LHP/MHP Triwulanan (Menteri, tembusan BPKP); s. Menyusun laporan kepada MENPAN dan RB Hasil Pengawasan Semesteran (BPK, ITJEN, BPKP); t. Menyusun Laporan kepada MENPAN tentang Pengawasan/Pengaduan Masyarakat; u. Menyusun laporan Tindak Lanjut/Keputusan RDP KOMISI VII DPR-RI; v. Menyusun laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal KESDM sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2006 (triwulanan); w. Menyusun laporan realisasi pemeriksaan (LHP) Itjen) ke BPKP danBPK; x. Menyusun laporan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (semesteran). y. Menyusun laporan evaluasi kinerja dan penyusunan laporanInspektorat Jenderal. 2.1.4.11.3 Bagian Hukum dan Kepegawaian a) Sub Bagian Hukum

(1). Penataan dan Penegakan Hukum/LP2P: a. Memberikan pemahaman kepada unit kerja maupun PNS yangbersangkutan dalam menyiapkan data yang diperlukan dalampenyampaian Laporan PajakPajak Pribadi (LP2P), kegiatan inidilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke unit tersebut; b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam menyusun daftar nama pejabat/pegawai yang wajib mengirim LP2P; c. Meneliti dan mencatat LP2P para pejabat/pegawai yang dikirim kepada Menteri ESDM;


Page 28

d. Secara aktif memonitor seluruh unit kerja di lingkungan KESDM dalam menyelesaikan LP2P; e. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Badan, Sekretariat Ditjen tentang penyelesaian LP2P Pejabat KESDM yang wajib laporkepada Presiden; f. Membuat dan menyampaikan laporan berkala mengenai hasil pelaksanaan tugas tim LP2P kepada Menteri ESDM dan Menteri PAN dan RB melalui Inspektur Jenderal Kementerian ESDM; g. Penyampaian LP2P bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil disampaikan tepat waktu. h. Penataan dan Penegakan Hukum/LP2P: (2). Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:

a. Memberi pelayanan prima dengan menyiapkan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan pihak pemakai khususnya pimpinan dan auditor; b. Menyajikan peraturan perundang-undangan dengan mudah dan cepat; c. Mendayagunakan sarana informasi dalam menginformasikan peraturan perundang-undangan yang diperlukan khususnya pimpinan dan auditor sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja. Sarana informasi tersebut berupa edaran bulanan JDIH dan website JDIH yang menyatu dengan website Inspektorat Jenderal; d. Membina hubungan yang berkesinambungan dan lebih erat dengan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum antar kementerian maupun dengan yang ada di Pemerintahan Daerah didalam memperoleh dokumentasi peraturan yang dibutuhkan sebagaimana yang diharapkan dalam menyediakan dan memenuhi informasi hukum secara cepat dan mudah diperoleh. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja; e. Memperluas jaringan kerja dan sistem jaringan dan dokumentasi hukum; f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan, pertemuan berkala, seminar hukum maupun teknologi informasi baik yang diselenggarakan instansi sendiri maupun instansi lainnya. (3). Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum: a. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam penyusunan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian ESDM. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja terhadap unit kerja tersebut; b. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam memberikan bantuan hukum; c. Penyiapan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri ESDM serta evaluasipelaksanaan peraturan perundang-undangan sektor energi dansumber daya mineral; LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 29

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perancang peraturanperundangundangan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum danHAM Nomor: M.73.KP.04.12 tahun 2006 tanggal 14 Februari 2006. (4). Penyelenggaraan Perpustakaan/ Kearsipan/Dokumentasi: a. Memberi pelayanan terbaik dengan menyiapkan seluruh keperluanperaturan perundang-undangan; b. Mengumpulkan bahan dokumentasi dan informasi di dalam suatu data base yang memadai; c. Menginformasikan bahan dokumentasi, informasi hukum dansetiap peraturan perundang-undangan terbaru sehingga sangatmembantu pelaksanaan tugas pimpinan dan auditor dengan cepat,tepat, dan akurat; d. Pengembangan fasilitas perpustakaan secara online ke berbagai ruangan pimpinan dan auditor dengan menggunakan Local AreaNetwork (LAN); e. Meningkatkan wawasan sumber daya manusia dengan mengikuti seminar tentang perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi.

b) Sub bagian Kepegawaian

1. Pengadministrasi Kepegawaian I: a. Menyusun formasi PNS Tahun 2012 selanjutnya diajukan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan, b. Menyusun rencana kenaikan pangkat tahun 2012, c. Menyusun laporan semester kekuatan pegawai, d. Menyusun DUK tahun 2012, pendidkan, kemampuan, catatan kepegawaian, dan masukan dari atasan langsung, e. Menyelesaikan pengadministrasian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2010, f. Menyusun Laporan Gerakan Disiplin Nasional (GDN), g. Menyusun Laporan WASKAT, h. Menyiapkan pelaksanaan upacara bendera. 2. Pengadministrasian Kepegawaian II: a. Memproses Kenaikan pangkat pilihan, reguler maupun penyesuaian ijazah dalam tahun 2012, b. Memproses pensiun terhadap PNS karena BUP dalam tahun anggaran 2012 dan kenaikan pangkat pengabdian, c. Memproses kenaikan gaji berkala dalam Tahun Anggaran 2012 d. Memproses janji PNS dalam Tahun Anggaran 2012,


Page 30

e. Memproses mutasi berupa kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan serta mutasi jabatan struktural, jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional umum dalam Tahun Anggaran 2012. f. Memproses Ujian Dinas TK I PNS dalam Tahun Anggaran 2012, g. Sidang jabatan dan kepangkatan dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan dilasanakan bulan Januari dan bulan Juli, h. Membuat konsep usulan kenaikan pangkat, naik jabatan JFA, pengangkatan pertama/perpindahan JFA, dan usulan pensiun, i. Membuat konsep PAK, j. Menyiapkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Eselon III dan IV. 3. Pengadministrasian Kepegawaian III: a. Pendidikan dan pelatihan struktural sejumlah tujuh pegawai yang terdiri dari, diklatpim TK I, Diklatpim TK II, Diklatpim TK III Diklatpim TK IV, b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebanyak 80 pegawai yang terdiri dari Diklat ESQ,Diklat E-Government, Bimbingan Teknis Kepegawaian, Diklat Pengelolaan Geologi, Diklat Kehumasan, Diklat Reviu Laporan Keuangan, Orientasi CPNS, Diklat Prajabatan Golongan III, Diklat teknis Analisa Jabatan, Diklat Teknis Investigasi, Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). 4. Pengadministrasian Kepegawaian IV: a. Memproses Kartu Asuransi Kesehatan (ASKES); b. Menyediakan blangko LP2P; c. Mengusulkan pegawai yang akan memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS); d. Memproses kartu pegawai; e. Memproses cuti pegawai; f. Pengambilan BAPERTARUM; g. Pengambilan TASPEN; h. Memproses KARIS/KARSU. 5. Pengentri Data: a. Mencatat surat dan dokumen ke dalam buku agenda surat masuk; b. Mencatat surat/nota dinas yang akan dikirim ke dalam buku agenda; c. Memasukkan data pegawai ke dalam aplikasi SIPEG; d. Memproses KP4; e. Menginventarisir DUPAK terhadap JFA; f. Melaporkan melanjutkan dinas belajar atau belajar sendiri; g. Mendistribusikan daftar hadir pada pagi, siang, sore hari; h. Membuat rekapitulasi absensi.


Page 31

2.1.4.11.4 Bagian Umum Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat. Bagian Umum menyelenggarakan: pelayanan ketatausahaan, kesekretariatan, dan persuratan dinas, sertakearsipan; danpengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan barangmilik negara, hubungan masyarakat, dan keprotokolan a) Sub Bagian Tata Usaha 1. Menerima dan memilah surat dari unit-unit yang terkait, mencatat ke dalam buku agenda sesuai dengan unitnya, kemudian mendistribusikan sesuai tujuan tersebut; 2. Melakukan pencatatan/monitoring data pengawasan tahun 2011; 3. Mencatat jumlah surat yang masuk untuk setiap unit per triwulannya; 4. Mengikuti sosialisasi TPDK yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM; 5. Melaksanakan sosialisasi TPDK di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM; 6. Melakukan pemberian nomor surat keluar berdasarkan TPDK kemudian mengirim surat tersebut sesuai alamat yang dituju; 7. Melakukan pencatatan arsip/dokumen aktif tahun 2010 kemudian mengirim arsip/dokumen tersebut ke ruang penyimpanan arsip; 8. Melakukan penataan, pemilahan, klasifikasi, pencatatan untuk setiap arsip/dokumen, baik yang akan disimpan di ruang arsip maupun arsip yang sudah tidak aktif dan akan dimusnahkan; 9. Menyusun Jadwal Retensi Arsip (JRA) untuk arsip/dokumen yang akan dimusnahkan; 10. Melakukan studi banding sistem kearsipan ke unit-unit yang terkait; 11. Mengikuti diklat-diklat kearsipan yang diselenggarakan Arsip Nasional maupun Kementerian ESDM untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. b) Sub Bagian Rumah Tangga

Kegiatan Rumah Tangga Membuat rencana kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga, dengan mempersiapkan dan mengumpulkan bahan atau data pendukung Term of Reference (TOR), Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dan penawaran dari perusahaan yang sesuai dengan bidangnya, brosur dan spesfikasi teknis barang yang diperlukan; a. Melaksanakan pengadaan dan penyimpanan barang/bahan pada Sub Bagian Rumah Tangga; LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 32

b. Melaksanakan pemeliharaan peralatan kantor secara periodik bulanan, triwulanan atau insidentil; c. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor secara periodik bulanan, triwulanan atau insidentil; d. Melakukan pengawasan kebersihan gedung kantor dan lingkungan; e. Melakukan tugas keprotokolan, untuk pelayanan pimpinan, mempersiapkan peralatan/perlengkapan rapat-rapat/ pertemuan/pengumuman internal/ minuman pegawai; f. Melakukan pengaturan kendaraan dinas untuk antar jemput pegawai dan operasional kantor lainnya; g. Melaksanakan pelayanan operator telepon; h. Melakukan pengaturan tugas pengamanan gedung kantor dan lingkungan, pengaturan dan ketertiban parkir, penerimaan tamu yang dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan Itjen selama 24 jam; i. Melakukan pembayaran langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air dan gas) pada instansi yang terkait.

2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK Implementasi dari rencana lima tahun kedepan 2010-2014, Inspektorat Jenderal KESDM memiliki 1 (satu) program,yaitu: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM. Dengan 5 (lima) kegiatan pokok, yaitu: 2.5.1 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dan satuan Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 2.5.2 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral Batubara, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2.5.3 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN). 2.5.4 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas. 2.5.5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal KESDM.


Page 33

Kondisi Yang Diinginkan Inspektorat Jenderal menganggap perubahan paradigma merupakan suatu peluang dalam memposisikan Itjen sebagai mitra kerja yang diharapkan dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit atau satker Eselon I dan membantu mencapai tujuan. Sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi unit/satker berjalan lancar dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat Jenderal mendukung good governance dan clean goverment dengan memberikan rekomendasi yang dapat merubah sistem unit/satker menjadi lebih baik. a. Penetapan Kinerja 2012 Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah dirancang untuk periode 2010 – 2014, Inspektorat Jenderal menetapkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) tingkat Eselon I Kementerian ESDM. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan: 1. Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara lancar dan tepat sasaran. 2. Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundangundangan (2K) yang berlaku dan tercapainya efisiensi, efektivitas dan keekonomian (3E) dalam setiap pelaksnaan tugas dan pengelolaan sumber daya. 3. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern yang dilandasi oleh rasa tanggungjawab pada setiap jenjang organisasi. 4. Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 5. Terwujudnya sistem pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja sampai ketingkat Eselon II. 6. Terciptanya aparatur pemerintah yang akuntabel, profesional, jujur kreatif, dan bebas KKN yang mendukung terwujudnya good governance dan clean government. Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja utama baru di Inspektorat Jenderal yang telah ditandatangani oleh Menteri ESDM pada akhir tahun 2011 yaitu : 1. Persentase Satker/Unit Utama di KESDM yang pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sudah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. 2. Jumlah Satker yang telah tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya. 3. Jumlah Unit Eselon I yang telah melaksanakan Diagnostic Assessment terhadap unsur-unsur SPIP. 4. Jumlah pegawai Itjen yang telah mampu memanfaatkan Sistem Informasi pengawasan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas. LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 34

5. Jumlah unit Eselon I yang Akuntabilitas kinerjanya meningkat. 6. Jumlah Satker yang mendapat skor baik dalam mengimplementasikan PIAK. 7. Indeks kepuasan unit Eselon I atas pelaksanaan pendampingan dan konsultasi (lischert scale) Indikator Kinerja Utama ini merupakan hal yang diperjanjikan oleh pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas kinerja yang ingin dicapai ditahun tersebut.Indikator kinerja utama ini merupakan sarana yang diciptakan untuk mengidentifikasi apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak secara obyektif dan akuntabel. Pada tahun 2012, Inspektorat Jenderal menetapkan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) sebanyak 160 obyek pemeriksaan. PKPT yang berjumlah 160 obyek pemeriksaan ini diharapkan mewakili seluruh satuan kerja dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang harus diawasi tahun 2012 sehingga dapat mendukung terwujudnya visi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Meningkatkan efektifitas penerapan SPIP di lingkungan KESDM, Melakukan Evaluasi Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi, Membangun budaya anti korupsi di lingkungan KESDM. Kembali kepada fungsi Inspektorat Jenderal yang paling utama adalah mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi dari 9 (sembilan) unit utama Eselon I dan 99 (sembilan puluh sembilan) satker di lingkungan KESDM melalui program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian ESDM. Tahun 2012 ditargetkan minimal 15% dari jumlah unit utama telah melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dalam DIPA sesuai dengan tugas dan fungsinya,dengan mengukur efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit Eselon I dan satker di lingkungan KESDM dan mengukur kelancaran kegiatanserta tepat sasaran sehingga akuntabilitas meningkat. Inspektorat Jenderal secara terprogram menyelenggarakan berbagai macam pemeriksaan diantaranya Pemeriksaan Kinerja Operasional, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Pemeriksaan Operasional Dalam Kota dan Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu Dalam Kota untuk memastikan sasaran seluruh unit Eselon I dan Satker – satker tercapai. Tidak hanya mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi saja, Inspektorat Jenderal juga memiliki tugas untuk memastikan seluruh Unit Eselon I dan Satker – satker tertib dan taat pada perundang – undangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya, tahun 2012 ditargetkan 45% dari unit Eselon I dan satker-satker dilingkungan KESDM melakukan efisiensi anggaran, efektivitas perencanaan dan keekonomian pengelolaan sumber daya tercapai. Kegiatan yang diusung Inspektorat Jenderal adalah dengan melakukan koordinasi program/kegiatan evaluasi APIP, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan monitoring/evaluasi unit Eselon I dan satker-satker. Cara pengukuran capaian target dengan menghitung total temuan yang sudah ditindak lanjuti LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 35

berapa%. (dibandingkan dengan tahun lalu) dan berkurangnya saldo temuan Satker yg di tindak lanjuti. Setelah memastikan seluruh unit Eselon I dan satker – satker melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Inspektorat Jenderal memantau dan mendampingi unit Eselon I dalam mempertahankan opini hasil pemeriksaan laporan Keuangan oleh BPK dengan melakukan diagnostic assessment terhadap implementasi unsur-unsur SPIP, agar unit Eselon I mampu menganalisis keunggulan dan kekurangan sistem pengendalian intern masing-masing. Tahun 2012 ditargetkan minimal 4 unit Eselon I telah melaksanakan diagnostic assessment terhadap unsur-unsur SPIP. Kegiatan yang diusung Inspektorat Jenderal dalam mencapainya dengan penyusunan LAKIP/Laporan Kinerja, Evaluasi Program Kerja Triwulanan, Penyusunan Laporan Tahunan, Analisis/Pengkajian Organisasi dan Tata Laksana dan Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan. Cara pencapaian target dengan berkoordinasi antar Inspektorat Jenderal dengan Unit Eselon I di lingkungan KESDM, sehingga terciptanya laporan Diagnostic Assessment. Inspektorat Jenderal wajib melakukan evaluasi diri demi peningkatan kualitas kerja, secara rutin pegawai Inspektorat Jenderal mendapatkan tambahan informasi atau pendidikan yang terkait dengan sistem informasi pengawasan, diharapkan melalui sarana ini kita mampu mengukur peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai Inspektorat Jenderal, yang berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hasil kerja. Kegiatan yang diusung antara lain pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis, pendidikan dan pelatihan struktural serta dengan menyelenggarakan seminar/bimtek/ sosialisasi/workshop. Setelah program pengawasan Inspektorat Jenderal dilaksanakan sesuai dengan jadwal, dan hasil dari pengawasan terjabarkan pada setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), nilai pada LHP tersebut (baik, kurang baik ataupun buruk) menjadi salah satu faktor penilaian akuntabilitas kinerja masing - masing unit Eselon I , tetapi akuntabilitas kinerja Eselon I tidak hanya terwakilkan dari LHP atau realisasi anggaran, karena akuntabilitas kinerja dinilai dari korelasi dan relevansi antara perencanaan strategis dengan sasaran yang dicanangkan dalam 1 tahun anggaran, dan obyektivitas indikator kinerja utama dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran dan menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi tercapai atau tidak tercapainya sasaran strategis. Kegiatan yang diusung adalah Evaluasi Lakip unit Eselon I KESDM, Monitoring dan Evaluasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Optimalisasi Penerimaan Negara, Evaluasi/Laporan serta Monitoring/ Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan. Tidak hanya mengukur akuntabilitas unit Eselon I , Inspektorat Jenderal melakukan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi yang merupakan salah satu program dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang wajib dilaksanakan oleh tiap unit pengawasan Kementerian di Indonesia, tahun 2012 Inspektorat Jenderal menargetkan minimal 3 LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 36

unit Eselon I mendapatkan skor baik dalam mengimplementasikan PIAK. Kegiatan yang diusung adalah Seminar Penilaian Inisiatif Anti Korupsi dan Pemantauan Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka mengukur kinerja pengawasan di Inspektorat Jenderal, maka umpan balik (feedback) berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pelaksanaan pendampingan dari masing-masing unit Eselon I dan satker-satker menjadi dasar pengukurannya. Kegiatan yang diusung adalah Evaluasi Deskwork Buril dan Konseling/Pendampingan. Tahun Anggaran 2012, Inspektorat Jenderal menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah direvisi dari Indikator Kinerja Utama sebelumnya menjadi lebih spesifik dan lebih baik pengukurannya, tetapi dokumen Rencana Strategis tidak direvisi karena dinilai masih relevan dengan perkembangan instansi, tetapi jika dikaji lebih lanjut maka dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal belum menjelaskan cascading RPJMN dan RENSTRA Kementerian ESDM juga tidak menjabarkan manfaat riil yang akan dicapai oleh unit/satker di lingkungan KESDM. Indokator Kinerja Utama yang telah direvisipun belum menampilkan rasio perbandingan atau formulasi perhitungan guna mencapai indikator yang dimaksud. Secara garis besar Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal sulit untuk dicapai karena beberapa indikator sulit diukur.


Page 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masingmasing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masingmasing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Secara umum pengukuran capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Namun untuk beberapa indikator kinerja sasaran dan kegiatan juga dilakukan perbandingan dengan realisasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya maupun dengan standar yang lazim. Secara ringkas dari 6 (enam) sasaran strategis Inspektorat Jenderal yang telah ditargetkan, belum dicapai secara maksimal. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang belum maksimal diwujudkan tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi agar terdapat perbaikan kinerja di masa mendatang.


Page 38

3.1.1 RENCANA DAN CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT I

3.1.1.1 Kegiatan Pengawasan A. AUDIT Survey Audit Kinerja: Melaksanakan Survey Pendahuluan Audit Operasional/Kinerja terhadap 39 auditable unit/obrik di lingkungan Inspektorat I, yaitu: Tabel 5: Unit/ Obrik di Lingkungan Inspektorat I No. 1.

Rencana Survei

Unit/Satuan Kerja

Realisasi Survei

Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I

Januari

Januari

2.

Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II

April

April

3.

Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali

April

April

4.

Unit Induk Pembangkit Hidro Jawa-Bali

-

-

5.

Unit IndukPembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara

Oktober

Oktober

6.

Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan

-

-

7.

Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sulawesi, Maluku dan Papua

Januari

Januari

Januari

Januari

8.

Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua

9.

Listrik Perdesaan Aceh

Oktober

Oktober

10.

Listrik Perdesaan Sumatera Utara

Januari

Januari

11.

Listrik Perdesaan Sumatera Barat

-

-

12.

Listrik Perdesaan Riau

Januari

Januari


Page 39

13.

Listrik Perdesaan Kepulauan Riau

Oktober

Oktober

14.

Listrik Perdesaan Sumatera Selatan

Januari

Januari

15.

Listrik Perdesaan Bangka Belitung

Januari

Januari

16.

Listrik Perdesaan Lampung

April

April

17.

Listrik Perdesaan Jambi

April

April

18.

Listrik Perdesaan Bengkulu

Januari

Januari

19.

Listrik Perdesaan Kalimantan Barat

April

April

20.

Listrik Perdesaan Kalimantan Tengah

Januari

Januari

21.

Listrik Perdesaan Kalimantan Selatan

April

April

22.

Listrik Perdesaan Kalimantan Timur

Januari

Januari

23.

Listrik Perdesaan Sulawesi Utara

24.

Listrik Perdesaan Gorontalo

Januari

Januari

25.

Listrik Perdesaan Sulawesi Barat

Oktober

Oktober

26.

Listrik Perdesaan Sulawesi Selatan

Januari

Januari

27.

Listrik Perdesaan Sulawesi Tengah

Januari

Januari

April

April

Januari

Januari

28.

29.

Listrik Perdesaan Sulawesi Tenggara

Listrik Perdesaan Maluku


-

-

Page 40

30.

Listrik Perdesaan Maluku Utara

Januari

Januari

31.

Listrik Perdesaan Papua

Januari

Januari

Oktober

Oktober

32.

Listrik Perdesaan Papua Barat

33.

Listrik Perdesaan Bali

Januari

Januari

34.

Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Barat

Januari

Januari

35.

Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Timur

April

April

36.

Listrik Perdesaan Jawa Timur

37.

Listrik Perdesaan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

Januari

Januari

38.

Listrik Perdesaan Jawa Barat

Januari

Januari

39.

Listrik Perdesaan Banten

Januari

Januari

-

-

Survey Pendahuluan akan melibatkan 21 auditor di lingkungan Inspektorat I, yang bertujuan untuk mengidentifikasi area kunci dalam rangka analisis resiko melekat (inherent risk) atas sifat dan volume kegiatan entitas, personil dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta pengujian substantif. Audit Kinerja Melaksanakan Audit operasional terhadap 48 auditable unit/obrik di lingkungan KESDM: Tabel 6: Unit/Obrik di lingkungan Inspektorat I No 1

2

Unit/ Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan


Rencana Audit

Realisasi Audit

Agustus

Agustus

Juni

Juni

Page 41

3

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

September

September

4

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Juni

-

5

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

November

September

6

Direktorat Panas Bumi

November

Desember

7

Direktorat Bio Energi

Oktober

September

8

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

Oktober

Oktober

9

Direktorat Konservasi Energi

November

Desember

10

Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I

Agustus

Agustus

11

Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II

Mei

Mei

12

Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali

Juli

Juli

13

Unit Induk Pembangkit Hidro Jawa-Bali

Tidak di Audit

-

14

Unit IndukPembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara

Oktober

Oktober

15

Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan

September

September

16

Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sulawesi, Maluku dan Papua

November

November

17

Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua

Juni

Juni

Oktober

September

18

Listrik Perdesaan Aceh


Page 42

19

Listrik Perdesaan Sumatera Utara

Februari

Februari

20

Listrik Perdesaan Sumatera Barat

April

April

21

Listrik Perdesaan Riau

April

April

22

Listrik Perdesaan Kepulauan Riau

November

November

23


Maret

Maret

24

Listrik Perdesaan Bangka Belitung

Juli

Juli

25

Listrik Perdesaan Lampung

Agustus

Agustus

26

Listrik Perdesaan Jambi

Agustus

Agustus

27


Maret

Maret

28

Listrik Perdesaan Kalimantan Barat

Agustus

Agustus

29

Listrik Perdesaan Kalimantan Tengah

Februari

Februari

30

Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Barat

Mei

Mei

31

Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Timur

Mei

Mei

32

Listrik Perdesaan Jawa Timur

Juni

Juni

33


Maret

Maret

34

Listrik Perdesaan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

Juni

Juni

Februari

Februari

35

Listrik Perdesaan Jawa Barat


Page 43

36

Listrik Perdesaan Banten

Juli

Juli

37

Listrik Perdesaan Kalimantan Selatan

Mei

Mei

38

Listrik Perdesaan Kalimantan Timur

Februari

Februari

39

Listrik Perdesaan Sulawesi Utara

Maret

Maret

40

Listrik Perdesaan Gorontalo

April

April

41

Listrik Perdesaan Sulawesi Barat

November

November

42

Listrik Perdesaan Sulawesi Selatan

April

April

43

Listrik Perdesaan Sulawesi Tengah

Juli

Juli

44

Listrik Perdesaan Sulawesi Tenggara

Mei

Mei

45

Listrik Perdesaan Maluku

Juli

Juli

46

Listrik Perdesaan Maluku Utara

Oktober

Oktober

47

Listrik Perdesaan Papua

September

September

48

Listrik Perdesaan Papua Barat

November

November

Audit operasional akan melibatkan auditor seluruh Keinspekturan ( Inspektorat I,II,III dan IV) selama 10 bulan pada tahun anggaran yang berjalan, bertujuan untuk menilai kinerja (performance) dari pengelola kegiatan/manajemendan menilai apakah sumber daya yang ada telah digunakan secara efektif. Efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Audit Dengan Tujuan Tertentu Melaksanakan audit investigatif terhadap empat auditable unit/obrik berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat, berita di media massa,


Page 44

pengembangan hasil audit yang menunjukkan adanya indikasi KKN dan permintaan pimpinan yaitu: Tahun 2012 telah dilakukan 5 (lima) kali pemeriksaan khusus/pemeriksaan pada Pengaduan dari KSO PT PERCI tentang Pembatalan Penunjukan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan GI Inter Bus Galang 500/275 KV pada bulan September. Audit Investigatif akan melibatkan 20 auditor yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang memadaibahwa telah terjadi unsur-unsur tindak pidana korupsi, perdata dan kejahatan keuangan lainnya(fraud). Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan yang direncanakan akan dilakukan pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan/ Direktorat jenderal Energi baru , Terbarukan dan konservasi Energi/ PT PLN (Persero) unit Induk Pembangunan/ PT PLN (persero) Unit Pelaksana Konstruksi tidak dilaksanakan. Audit Barang Milik Negara yang direncanakan akan dilaksanakan pada empat auditable unit/obrik: 1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2. Direktorat jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi 3. PT PLN (persero) Unit Induk Pembangunan 4. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Tidak terlaksana dengan hambatan tertentu. Reviu Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester II Tahun Anggaran 2011 dan Semester I Tahun Anggaran 2012 terhadap 3 auditable unit/obrik di yaitu Pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dan PT PLN (Persero) Listrik Perdesaan dan Induk Pembangkit dan Jaringan. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) melibatkan enam auditor yang bertujuan untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L) Semesteran dan Tahunan pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi sehingga dapat membantu Menteri/Pimpinan Lembaga dalam menghasilkan LK K/L yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemantauan dan Monitoring a. Melaksanakan pemantauan monitoring deskwork/buril terhadap 48 auditable unit/obril. Melibatkan 21 auditor yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan pengendaian intern


Page 45

(internal control) dan kinerja (performance) pengelola kegiatan/manajemen pertriwulanan. b. Monitoring Pelaksanaan Crash Program Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap I dan II yang berasal dari Batubara dan Tenaga Panas Bumi tidak terlaksana. Monitoring pelaksanaan crash program pembangkit listrik 10.000 MW tahap I dan II yang berasal dari batubara dan tenaga panas bumi melibatkan 21 auditor yang bertujuan unutk menilai kemajuan program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara dan tenaga panas bumi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. EVALUASI a. Evaluasi Manfaat Evaluasi Manfaat direncanakan dilaksanakan pada 24 auditable unit/obrik terealisasi antara lain pada: 1. PLTU Mulut Tambang Baturaja (20 MW) Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. 2. PLTU Cilacap ( 562 MW ) Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. 3. PLTA Asahan I ( 180 MW ) Desa Ambar halim, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. 4. PLTMH Kukusan di Desa Mamben Daya, kecamatan Wanasaba, Kabupaten Kombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat 5. PLTSa Bantargebang di Desa Cikeling Udik, kecamatan Bantargebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 6. PLTM Manggani di Desa Jorong Puadata, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, provinsi Sumatera Barat. Evaluasi Manfaat pembangunan proyek sektor energi dan mineral melibatkan 21 auditor yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan manfaat proyek yang dibangun di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tujuan pembangunannya. Dilaksanakan bulan Maret. b. Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sektor ESDM terhadap 22 auditable unit/obrik mengevaluasi: 1. Pelayanan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum Sementara (IUKU-S) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2. Pelayanan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 3. Pelayanan Izin Sertifikat Laik Operasi Instalasi Ketenagalistrikan (SLO) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan


Page 46

4. Pelayanan Izin Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Tabel 7: Unit/Obrik Obyek Evaluasi No

Obyek Evaluasi

Rencana

Realisasi

1.

PLTM Cisangiri (2MW) Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

April

April

2.

PLTA Pakkat (10MW) Desa Nanggumba, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara

April

April

3.

PLTU Bintan (21,6 MW) Desa Sei Lekop, Kecamatan Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau

April

April

4.

PLTP Dieng (165 MW) Kecamatan Dieng, kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

April

April

5.

PLTM Hek (2,5 MW) Desa Damai Makmur, Kecamatan Nuhon, kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

April

April

April

April

6.

7. 8.

PLTM Hanga-Hanga II (2MW) Desa hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Satuan Kerja Listrik Perdesaan Banten

-

Oktober

-

November

9.

Pembangunan Desa Mandiri Energi (DME) Berbasis Bahan Bakar nabati (BBN) Singkong Lokasi Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan, kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat

-

November

10.

Pembangunan Desa Mandiri Energi (DME) Berbasis Bahan Bakar nabati (BBN) Biogas Lokasi Desa Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, kabupaten Metro, provinsi Lampung

-

November

-

November

11.

Satuan kerja Listrik Perdesaan Jawa Barat

Pembangunan Unit Biogas Skala Rumah Tangga Lokasi Desa Haurgombong Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat


Page 47

Evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik sektor ESDM akan melibatkan 21 auditor yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang prima serta memastikan bahwa kualitas pelayanan publik termasuk perizinan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat telah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan publik yang baku. c. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Melaksanakan evaluasi SPIP terhadap dua auditable unit/obrik yang direncanakan pada bulan Desember Tidak terlaksana yaitu: 1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

C. PENGAWASAN LAINNYA Direncanakan akan dilaksanakan: a. Sosialisasi 1. Melaksanakan sosialisasi SPIP ke unit-unit terkait di lingkungan KESDM melibatkan Badan Diklat Kementerian ESDM dan Pusdiklat Pengawasan BPKP. 2. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang - undangan terbaru (Peraturan Pengadaan barang /Jasa, Peraturan Menteri Keuangan dan sebagainya) ke unit-unit terkait di lingkungan KESDM. b. Asistensi dan Konsultasi Memberikan asistensi dan konsultasi pengadaan barang/jasa maupun penyusunan LAKIP pada unit-unit terkait di lingkungan KESDM. Asistensi dan konsultansi akan melibatkan auditor selama 10 hari pada tahun anggaran berjalan dengan keluaran (output) berjumlah dua kali asistensi dan konsultansi Dalam tahun Anggaran 2012 kegiatan pengawasan lainnya yang terlaksana berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akhir tahun pada Satuan Listrik Perdesaan pada bulan Desember: 1. Pelaksanaan Kegiatan Akhir Tahun 2012 pada Listrik Perdesaan Jawa Barat 2. Pelaksanaan Kegiatan Akhir Tahun 2012 pada Listrik Perdesaan Jawa Timur 3. Pelaksanaan Kegiatan Akhir Tahun 2012 pada Listrik Perdesaan Sumatera Barat 4. Pelaksanaan Kegiatan Akhir Tahun 2012 pada Listrik Perdesaan Sumatera Utara. LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 48

3.1.1.2

Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawasan

a. Studi banding di bidang pengawasan dari perencanaan (program), pelaksanaan, laporan dan tindak lanjut terhadap tujuh Kementerian/Instansi lain pada bulan Agustus yaitu: 1. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 5. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan 6. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama 7. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Studi banding ini Tidak terlaksana. b. Kegiatan Konferensi/ workshop di bidang pengawasan yaitu: Tabel 8: Kegiatan Konferensi/workshop No

Konferensi/ Workshop

Rencana

Realisasi

1.

South Pacific and Asia Conference (SOPAC) 2012 Sydney, Australia

Maret

Maret

2.

23rd Annual ACFE Fraud Conference and Exhibition Orlando, Florida AS

Juni

-

3.

Fraud and Corruption Asia Pacifc Summit, Hongkong.

Juni

-

4.

The IIA\’s 2012 International Conference Boston, AS

Juli

-

5.

ECIIA European Conference 2012 Amsterdam Belanda

September

-

6.

The 2012 Asian Conference of the Asian Confederation of The Institute of Internal Auditor (ACIIA) bangkok, Thailand

November

-

7.

Diklat Anggaran Berbasis kinerja Ciawi Bogor

-

Mei

8.

Diklat Pengadaan barang dan Jasa Ciawi Bogor

-

September

9.

Diklat Review Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Ciawi Bogor

-

Juli


Page 49

10.

JFA Perjenjangan Auditor Madya Ciawi, Bogor

-

Juni

11.

Diklat Hukum dan Lingkungan Migas Yogyakarta

-

Maret

12.

Workshop Public Policy and Beuracracy Reform Course Korea Selatan

-

November

13.

Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

-

September

14.

Seminar hasil Pemeriksaan Semester I di Bandung

-

September

15.

Seminar hasil Pemeriksaan Semester II di Bandung

-

Desember

c. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) di bidang pengawasan direncanakan akan dilaksanakan dua tahap pada bulan Agustus, dan terealisasi pada bulan Mei dengan tema “Pemanfaatan Potensi CBM, SLO Jaringan Distribusi pada Lisdes, Jenis dan Spesifikasi Transformator Pedoman Keselamatan Operasi Hilir Migas dan Receiving Terminal LPG dan SPBE” di Gedung Inspektorat Jenderal Jakarta d. Diklat teknis substantif pengawasan dengan jenis gelar profesi tidak terlaksana dalam tahun 2012 antara lain: 1. Qualified Internal Auditor (QIA) 2. Professional Internal Auditor (PIA) 3. Certified Internal Auditor (CIA) 4. Certified Government Auditing Professional (CGAP) 5. Certified Fraud Examiner (CFE) 6. Certification in Control Self-Asessment (CCSA)

3.1.2 RENCANA DAN CAPAIAN MKINERJA INSPEKTORAT II 3.1.2.1 Peningkatan Pengawasan A. Penyelesaian Kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara dan uang negara yang diselamatkan. Berdasarkan temuan laporan Hasil Pemeriksaan selama tahun anggaran 2012, jumlah uang negara yang diselamatkan sebesar Rp.2.373.042.536,- dan uang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp. 67.896.376,- atau 2,86% dari 12 LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 50

(dua belas) obrik atau 44,44 % dari rencana sebanyak 27 (dua puluh tujuh) obrik. B. Pemantauan pengaduan masyarakat yang telah diproses/ditindaklanjuti Selama tahun anggaran 2012 tidak ada pengaduan masyarakt yang masuk, sehingga tidak ada pengaduan masyarakat yang diproses/ ditindaklanjuti. C. Penyelesaian LHP/MHP yang tepat waktu. Selama tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Pertambangan dan Energi (dekonsentrasi) sebanyak 34 (tiga puluh empat) obrik atau 100% dari rencana, namun LHP/MHP yang telah selesai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) LHP/MNP atau 97,06% dari rencana sebanyak 34 (tiga puluh empat) LHP/MHP. D. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selama tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Pertambangan dan Energi (Dekonsentrasi) sebanyak 9 (sembilan) obrik atau 33,33% dari rencana sebanyak 27 (dua puluh tujuh) obrik. E. Reviu laporan keuangan Selama tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan reviu laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM, Direktorat jenderal Mineral dan Batubara atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) obrik. F. Realisasi PKPT Selama tahun anggaran 2012 realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat II sebanyak 82 (delapan puluh dua) obrik atau 107,89% dari rencana sebanyak 76 (tujuh puluh enam) obrik. 1. Pemeriksaan/audit kinerja/operasional Audit ini untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (pengeluaran anggaran) terdiri dari 34 (tigs puluh empat) satker/unit: a. Sekretariat Jenderal KESDM • Biro Perencanaan dan Kerjasama • Biro Keuangan • Biro Kepegawaian dan Organisasi • Biro Hukum dan Humas • Biro Umum • Pusat Data dan Informasi ESDM • Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 51

b. Direktorat jenderal Mineral dan batubara KESDM • Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara • Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara • Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral • Direktorat Pembinaan Pengusahaan mineral • Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara c. Dekonsentrasi Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara pada dinas-dinas pertambangan dan energi di setiap Provinsi di Indonesia sebanyak 33 provinsi. 2. Pemeriksaan/audit pelayanan publik Selama tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan/audit pelayanan publik terhadap 11 (sebelas) obrik dari yang direncanakan sebanyak 13 (tiga belas) obrik.Audit dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran pada RKA-KL, direncanakan tiga auditable unit/obrik pada bulan Februari, Agustus, dan November. 3. Pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu. Selama tahun anggaran 2012 dilaksanakan audit sebanyak 63 (enam puluh tuga) obrik atau sebesar 121,15% dari rencana sebanyak 52 (lima puluh dua) obrik. Audit dilakukan secara Pre-Memori artinya bersifat kondisional pada: a. Perizinan pada Ditjen Minerba b. Pekerjaan GI Galag dan GI Sarulla pada induk Pembangunan jaringan Sumatera I di Medan c. Evaluasi kegiatan dana dekonsentrasi sebanyak 51 (lima puluh satu) obrik dari rencana 40 (empat puluh) obrik d. Evaluasi manfaaat sebanyak 4 (empat) obrik dari rencana 4 (empat) obrik e. Evaluasi temuan semester I dan semester II sebanyak 6 (enam) obrik dari rencana sebanyak 6 (enam ) obrik. 4. Pemeriksaan/Reviu Laporan Keuangan Rencana terealisasi pada 2 (dua) obrik) reviu atas laporan keuangan unit Eselon I yaitu: a. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM b. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

5. Pemeriksaan Khusus dan post audit Direncanakan pada tiga pemeriksaan yaitu: a. Pengaduan masyarakat pada kegiatan Setjen


Page 52

b. Pengaduan masyarakat pada kegiatan Minerba c. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) KESDM Tidak dilaksanakan 6. Telaahan/evaluasi deskwork Masing-masing kelompok melaksanakan tugas kegiatan deskwork sebagai bahan audit rinci terhadap 50 (lima puluh) obrik dalam tahun anggaran 2012 dari rencana 50 (lima puluh) obrik yaitu: a. Tugas Umum Memonitor pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, selain itu melakukan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan tupoksi,sehingga memiliki file data terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. b. Kepegawaian Memonitor pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat jenderal dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara seta melakukan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan kepegawaian sehingga memiliki file data kepegawaian. c. Keuangan Melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan penyerapan dana/anggaran untuk: - DIPA di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara - Kegiatan pendapatan PNBP, pelaksanaan pendokumentasian (file data) yang berkaitan dengan kegaitan keuangan. d. Perlengkapan Melakukan pemantauan administrasi perlengkapan dan barang milik kekayaan negara. Pelaksanaan pendokumentasian (file data) administrasi kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa. 7. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkun Sekretariat Jenderal KESDM dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, direncanakan dua kali dalam tahun 2012, tidak terlaksana. 8. Konseling/pendampingan Selama tahun anggaran 2012 konseling/ pendampingan tidak dilaksanakan. 9. Dukungan operasional dan teknis keinspekturan Selama tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau 100% dari rencana 4 (empat) kegiatan.


Page 53

G. Pegawai Inspektorat II yang mentaati ketentuan jam kerja Selama tahun anggaran 2012 pegawai Inspektorat II mentaati ketentuan jam kerja sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atau 100% dari yang direncanakan. H. Realisasi anggaran Selama tahun anggaran 2012 realisasi anggaran Inspektorat II adalah sebesar 76,49%. 3.1.2.2 Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara A. Penyusunan Laporan Keinspekturan (Program Kerja, Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II B. Penyertaan Diklat dan Pengembangan Profesi Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai, penyertaan diklat teknis dan diklat fungsional yaitu: a. Diklat Fungsional: - Sertifikasi Pengendali Mutu - Sertifikasi Pengendali Teknis - Sertifikasi Ketua Tim - Sertifikasi Anggota Tim Selama tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan: - Diklat penjenjangan pengendali teknis - Diklat penjenjangan ketua tim - Diklat setifikasi anggota tim b. Diklat penjenjangan pengendali mutu tidak dilaksanakan karena belum memperoleh panggilan diklat dari BPKP. - Kursus Pendukung - Direncanakan penyertaan diklat pendukung yaitu: - Diklat perencanaan audit - Kursus audit investigasi - Diklat pengadaan barang dan jasa - Kursus etika/manajemen bisnis - Kursus-kursus lain yang menunjang kompetensi dan profesionalisme auditor Kursus/Diklat Pendukung Selama tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan diklat: - Diklat pengadaan barang/jasa - Bimtek LAKIP - Pelatihan di Kantor Sendiri - Sosialisasi dan seminar Selama tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan: - Sosialisasi penyusunan laporan Triwulanan - Seminar di bidang pengawasan LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 54

3.1.3 RENCANA DAN CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT III 3.1.3.1 Audit Kinerja Pada tahun 2012 kgiatan field work akan dilaksanakan terhadap 49 obyek pemeriksaan reguler dan empat obyek audit pelayanan publik yaitu: A. Audit Operasional sebanyak 47 obyek pemeriksaan, terdiri dari : 1. Inspektorat Jenderal, Jumlah satuan kerja yang diaudit sebanyak obyek audit, terdiri dari: - Bagian Rencana dan Keuangan dan Keinspekturan - Bagian Hukum dan Kepegawaian, Bagian Umum dan Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Laporan.

dua

2. Badan Geologi, Jumlah datuan kerja di lingkungan Badan Geologi sebanyak tujuh satuan kerja dengan 21 (dua puluh satu) obyek audit yaitu: - Sekretariat Badan Geologi, sebanyak dua obyek audit: a. Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan b. Bagian Umum dan bagian Kepegawaian - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, sebanyak tiga obyek audit a. Bagian Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api b. Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah dan Bidang Evaluasi Potensi Bencana c. Bagian Tata Usaha - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung apian sebanyak satu obyek audit. - Pusat Survei Geologi, sebanyak lima obyek audit: a. Bidang sarana teknik b. Bidang Program dan Kerja Sama dan Bidang Informasi c. Bagian Tata Usaha d. Kelompok Kerja (KK) Pemetaan Geofisika, KK Geodinamika Selat Sunda dan Sesar Aktif, KK Survei Dinamika Cekungan, dan KK Penyusunan Atlas Cekungan e. KK Pemetaan Geologi, KK Pemetaan Geokimia, KK Survei Seismik LUSI dan Pengembangan Konsep Geosains - Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi sebanyak satu obyek audit - Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, sebanyak empat obyek audit: a. Bagian Tata Usaha b. Bidang Geologi Lingkungan c. Bidang Geologi Teknik d. Bidang Air Tanah - Pusat Sumber Daya Geologi sebanyak 5 (lima) obyek audit: a. Bagian Program dan Kerja Sama dan Bidang Informasi LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 55

-

b. Bagian Tata Usaha c. Bidang Sarana Teknik d. Kelompok Penyelidikan Konservasi dan Unsur Tanah Jarang dan Kelompok Penyelidikan Energi Fosil e. Kelompok Penyelidikan Mineral dan Kelompok Penyelidikan Panas Bumi dan Bawah Permukaan. Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, Jumlah datuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan sebanyak lima satuan kerja dengan 22 obyek audit yaitu: a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, sebanyak dua obyek audit: • Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan • Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, sebanyak empat obyek audit: • Bagian Tata Usaha • Bidang Program dan Bidang Afiliasi dan Informasi • Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan • Kelompok Program Penerapan Teknologi Penambangan Mineral dan Batubara, Kelompok Program Penelitian dan Pengembangan dan Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara, Kelompok Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral dan Kelompok Program Kajian Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara. c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas, sebanyak enam obyek audit: • Bagian tata Usaha • Bidang Program dan Bidang Afiliasi dan Informasi • Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan • Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Eksplorasi dan Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Teknologi Gas • Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Eksploitasi • Kolompok Pelaksana Penelitian dan pengembangan Teknologi Proses dan kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Produk d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, terbarukan dan Konservasi Energi, sebanyak lima obyek audit: • Bidang Tata Usaha


Page 56

• Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan • Bidang Program dan Bidang Afiliasi dan Informasi • Kelompok Program Penelitian dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan • Kelompok Program Penelitian dan Pengembangan Teknik Ketenagalistrikan dan kelompok Program Penelitian dan pengembangan Teknologi Konservasi dan Lingkungan Ketenagalistrikan e. Pusat Penelitian dan pengembangan Geologi Kelautan, sebanyak lima obyek audit: • Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan • Bidang Program dan Bidang Afiliasi dan Informasi • Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Pemetaan Geologi Kelautan dan Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembnagn Sumber Daya Geologi Kelautan • Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Lingkungan dan Kebencanaan Geologi Kelautan dan Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Kajian Kebijakan Geologi Kelautan • Bagian Tata Usaha f. Sekretariat jenderal DEN, jumlah unit kerja yang diaudit sebanyak dua obyek audit, terdiri dari: • Biro Umum • Biro Fasilitas Energi dan Persidangan dan Biro Fasilitas Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi.

B. Audit Pengelolaan PNBP sebanyak dua obyek pemeriksaan, terdiri dari: a. PNBP Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara b. PNBP Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” C. Audit Pelayanan Publik sebanyak empat obyek pemeriksaan terdiri dari: a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi b. Pusat Survei Geologi c. Pusat Lingkungan Geologi d. Pusat Sumber Daya Geologi


Page 57

Inspektorat III telah berhasil menyelesaikan 48 LHP/MHP atau 97,96% dari target sebanyak 49 LHP/MHP pada satuan kerja Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari 48 LHP/MHP yang telah direalisasikan tersebut 47 LHP/MHP berasal dari Pemeriksaan Operasional/Kinerja dari seluruh entitas di lingkungan Inspektorat III dan 1 Laporan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jumlah LHP/MHP pemeriksaan operasional/kinerja semula ditargetkan 49 LHP/MHP namun terealisir 47 karena adanya penggabungan entitas yang semula diperiksa terpisah yaitu : a. Kelompok Program Penelitian dan Pengembangan (KP3) Eksploitasi Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" yang semula diperiksa sendiri, dalam pelaksanaannya digabung dengan KP3 Eksplorasi dan KP3 Teknologi Gas. b. Tiga KP3 di lingkungan Puslitbang TEKMIRA yang semula diperiksa tersendiri dalam pelaksanaannya digabung dengan Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Litbang.

3.1.3.2 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu tahun 2012 sesuai penugasan Menteri, telah dilaksanakan sebanyak 3 entitas atau 100% dari target sebanyak 3 entitas di lingkungan Badan Geologi dan Balitbang ESDM. Kegiatan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk inventarisasi PNBP pada Pusat Survey Geologi, Pusat Sumber Daya Geologi dan Puslitbang Geologi Kelautan. 3.1.3.3 Reviu Inspektorat III direncanakan semester I dan II pada Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM dan Sekretariat Jenderal DEN dan terealisasi pada Semester I T.A 2012 pada Unit Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal KESDM, dan Sekjen Dewan Energi Nasional. 3.1.3.4 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan pemantauan dan evaluasi Inspektorat III berupa pelayanan publik di lingkungan Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2012 direncanakan pada Badan Geologi dan badan Penelitian dan Pengembangan ESDM dan telah berhasil dilaksanakan sebanyak 18 entitas atau 100% dari target sebanyak 18 entitas. a. Pemantauan dan Evaluasi manfaat dilingkungan Pusat Sumber Daya Geologi, Survei terpadu Geologi dan Geo Kimia Daerah Panas Bumi di Banda Baru Kab. Maluku Tengah, Maluku b. Pemantauan dan Evaluasi Manfaat di lingkungan Pusat Sumber Daya Geologi, LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 58

Pemboran dalam dan evaluasi potensi CBM di Sawahlunto, Sumatera Barat c. Pemantauan dan Evaluasi Manfaat di lingkungan Pusat Sumber Daya Geologi, Survei terpadu Geologi dan Geo Kimia Daerah Panas Bumi di Wai Selabung Kab. Kemering Ulu Selatan, Sumatera Selatan d. Pemantauan dan Evaluasi Manfaat, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Pusat Sumber Daya Geologi, Survei Landaian Suhu Sumur KPH daerah Panas bumi Kepahyang di Kabupaten Kepahyang Bengkulu e. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Pelayanan Air Bersih Daerah Sulit Air Kab. Serdang Begadai, Sumut f. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Pelayanan Air Bersih Daerah Sulit Air Kab. Pontianak Kalbar g. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Pelayanan Air Bersih Daerah Sulit Air Kota Balikpapan, Kaltim h. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Pelayanan Air Bersih Daerah Sulit Air Kab. Merangin, Jambi i. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik pada Pos Pengematan Gunung Api Gunung Gede di Kab. Cianjur Jabar j. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik pada Pos Pengamatan Gunung Api Gunung Tangkuban Perahu di Kab. Subang Jabar k. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik pada Pos Pengematan Gunung Api Gunung Guntur di Kab. Garut Jabar l. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publk pada Pos Pengamatan Gunung api Gunung Salak di Kab. Sukabumi, Jabar m. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publk pada Pos Pengamatan Gunung api Gunung Krakatau di banten n. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publk pada Pos Pengamatan Gunung api Gunung Ciremai di Kab. Garut, Jabar o. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik pada Pos Pengamatan Gunung Api Gunung Galunggung di Kab. Tasikmalaya, Jabar

3.1.3.5 Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri di lingkungan Inspektorat III telah terlaksana dengan capaian target sesuai rencana yang ditetapkan. Pada tahun 2012 Inspektorat III telah berhasil melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan PKS yang diikuti sebanyak 20 orang dari target sebanyak 20 orang auditor di lingkungan Inspektorat III atau sebesar 100%. 3.1.3.6 Kegiatan pengawasan lainnya Kegiatan pengawasan lainnya berupa Evaluasi desk worklbunl Inspektorat III, Konseling/ Pendarnpingan, Laporan Kegiatan Keinspekturan dan Evaluasi LAKIP telah berhasil dilaksanakan dengan capaian target yang baik. Pada tahun 2012 telah dilakukan kegiatan pengawasan lainnya terhadap 25 entitas atau 100% dari LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 59

target sebanyak 25 entitas di lingkungan Inspektorat III yang terdiri dari Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Setjen DEN. Konseling/Pendampingan direncanakan di lingkup Inspektorat Jenderal, badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM dan Sekretariat Jenderal DEN. Terlaksana pada Forum Evaluasi Perencanaan Kegiatan PPPTMGB Lemigas pada Ses Bageol di Bandung. Evaluasi/pengukuran indeks kepuasan satuan kerja di lingkungan Badan Geologi , Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal DEN. Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara dengan merencanakan penyertaan Diklat dan Pengembangan Profesi direncanakan mengikuti: • • • • • • • • • • • •

JFA Pengendali Mutu JFA Pengendali Teknis JFA Ketua Tim Pengawasan Usaha Jasa Resolusi Sengketa dan Arbritase Internasional Audit PNBP Sub Sektor Pemetaan Digital Peningkatan Nilai Tambah Biji Timah Perhitungan Royalti Pengewasan Usaha Jasa Pertambangan Minerba Pengawasan Usaha Jasa Pertambangan Minerba Perhitungan Royalti

Terlaksana pada tahun anggaran 2012 adalah mengikuti penyertaan: • • • • • • • • •

Diklat Fungsional dalam rangka mengikuti Diklat JFA Pembentukan Auditor Ahli pada Pusdiklat Pengawasan BPKP di Bogor Diklat Fungsional Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjenjangan Pengendali teknis pada Pusdiklatwas BPKP di Bogor Diklat Fungsional Reviu Laporan Keuangan pada Pusdiklatwas BPKP di Bogor Diklatnis dalam rangka mengikuti Sosialisasi Penyusunan Laporan Triwulanan di lingkungan KESDM di Bandung Diklatnis Bimtek dan Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah Angkatan VIII di lingkungan KESDM di Bandung Fraud and Corruption Asia Pacific Summit di Hongkong Operational Audit For Oil Gas and Petrochemical Companies Training di Hongkong South Asia & Pacific Conference di Sidney Tugas Belajar selama 2 Tahun pada Technische Universitat Darmstadt German


Page 60

3.1.4 RENCANA DAN CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT IV 3.1.4.1 Audit Kinerja a. Audit Operasional Penggunaan Dana APBN dan Tupoksi/Pelayanan Publik b. Audit Operasional Optimalisasi PNBP, memeriksa operasional dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, terdiri dari unit: - Pusat Diklat Teknologi Mineral dan Batubara Bandung - Pusat Diklat Migas Cepu - PTK Akamigas di Cepu c. Audit Perencanaan atas Penyusunan Anggaran 2013, dilakukan pada bulan Desember 2012 pada setiap unit Eselon I yaitu: - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas bumi - Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral - Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir (BPH) Migas Realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat IV meliputi Pemeriksaan reguler di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur Hilir Migas yang keseluruhannya berjumlah 30 PKPT (Obrik) atau 100 % yang ada sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebanyak 32 Obrik.

Tabel 9: Target dan Realisasi unit/obrik di lingkungan Inspektorat 4

2010

Target PKPT 2011

2012

28

29

30

2013

Realisasi PKPT 2014

2015

28

29

30

Persentase Pencapaian Tahun 2012 100 %

Dari tabel tersebut terlihat capaian pengawasan pada deskwork Inspektorat IV mencapai 100%. Capaian ini relatif sama dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya, dimana pada dari tahun 2010 dan 2011 capaian rencana pengawasan lingkup deskwork Inspektorat IV jug mencapai 100%. Selain pelaksanaan PKPT tersebut, Inspektorat IV juga telah melaksanakan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap pelaksanaan perizinan pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Tugas tersebut merupakan perintah Menteri ESDM yang ingin mengetahui kondisi pelayanan di Ditjen Migas. 3.1.4.2

Audit Dengan Tujuan Tertentu

Dilakukan secara Pre – memori artinya bersifat kondisional, dalam tahun anggaran 2012 dilaksanakan terhadap pelaksanaan perizinan pada Direktorat Jenderal LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 61

Minyak dan Gas Bumi. Tugas tersebut merupakan perintah Menteri ESDM yang ingin mengetahui kondisi pelayanan di Ditjen Migas pada bulan Oktober 2012. 3.1.4.3 Reviu Laporan Keuangan Pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan reviu atas laporan keuangan unit Eselon I yaitu: -

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir (BPH) Migas.

Tidak terealisasi karena beberapa kendala. 3.1.4.4 Monitoring/ Evaluasi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Direncanakan untuk tahun anggaran 2012 yaitu: a. Monitoring/ Evaluasi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) terhadap Perijinan Bidang Usaha Hilir Migas pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas. b. Monitoring/ Evaluasi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) terhadap Penerbitan Sertifikat dan Izin Teknik Migas pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas c. Monitoring/ Evaluasi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) terhadap Jasa Pelatihan dan Serifikasi Migas pada Pusat-pusat di badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Selama tahun 2012, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan Pelayanan Publik yaitu sebanyak 5 (lima) kegiatan Pelayanan Publik berupa Pemberian Izin Usaha Niaga Penyimpanan BBM dan 6 (enam) kegiatan Pelayanan Publik Pelayanan Diklat Teknis. a. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemberian Sertifikasi Juru Ukur Tambang. b. Monitoring dan Evaluasi Manfaat Kegiatan Diklat Perencanaan Penanggulangan Bencana Geologi pada Pusdiklat Geologi c. Monitoring dan Evaluasi Manfaat Kegiatan Diklat Manajemen Perijinan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pusdiklat Mineral dan Batubara d. Monitoring dan Evaluasi Manfaat Kegiatan Diklat Manajemen Pertambangan Rakyat Bagi Aparat Dinas Pertambangan Energi pada Pusdiklat Minerba e. Monitoring dan Evaluasi Manfaat Kegiatan Diklat Pengawasan Eksplorasi Sumber Daya Mineral pada Pusdiklat Minerba f. Monitoring dan Evaluasi Manfaat Kegiatan Diklat Inventarisasi Potensi Panas Bumi Pada Pusdiklat Geologi.


Page 62

g. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemberian Sertifikasi Juru Ledak. 3.1.4.5 Pemeriksaan Khusus dan Post Audit: a. Pengaduan masyarakat pada kegiatan migas; b. Pengaduan masyarakat ada kegiatan Badiklat c. Pengelolaan barang Milik Negara (BMN) kegiatan Migas dan d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) kegiatan Badiklat Selama tahun 2012 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat IV tidak ada sehingga tidak ada yang perlu ditindaklanjuti, namun ada 3 (tiga) buah tembusan sanggah banding yang menjadi lingkup Inspektorat IV dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Sanggah banding tersebut berasal dari Direktorat Pembinaan Program Dirjen Migas sebanyak 2 (dua) sanggah banding dan 1 (satu) dari Badan Diklat ESDM. Dibandingkan dengan kinerja tahun 2011 dalam hal pelayanan terhadap pengaduan masyarakat, secara presentase sama, yaitu 100%, namun di tahun 2011 terdapat 1 (satu) pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan lelang di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pengadua tersebut telah ditindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan khusus. 3.1.4.6 Pemantauan dan Evaluasi Manfaat Kegiatan ini diprioritaskan pada: a. Pekerjaan Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk Transportasi Laut Wilayah I-VII pada BPH Migas. b. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kediklatan. 3.1.4.7 Evaluasi atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Tahun 2012 direncanakan akan dilakukan Evaluasi atas LAKIP lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dan badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir (BPH) Migas. Evaluasi atas LAKIP tersebut tidak terlaksana karena hambatan tertentu. 3.1.4.8 Pelaksanaan Pendampingan dan consulting Selama tahun 2012 jumlah pendampingan dan consulting yang dilakukan oleh Inspektorat IV terhadap Direktorat Jenderal Minyak dan gas Bumi, Badan Diklat ESDM dan BPH Migas mencapai 11 (sebelas) kali dengan rincian sebagai berikut : a. Pelaksaaan kegiatan Konseling/Pendampingan Diklat Pengolahan dan Pemurnian Emas di Sukabumi dilaksanakan yang dilaksanaan tanggal 28 s.d. 30 Maret 2012. b. Konseling/Pendampingan Diklat Geofisika Teknik dan Lingkungan, yang dilaksanakan di Bandung tanggal 28 - 30 Maret 2012.


Page 63

c. Konseling/Pendampingan Diklat Eksplorasi Batubara Tambang Bawah Tanah di Palembang, tanggal 28 - 30 Maret 2012 d. Konseling/Pendampingan Diklat Bendahara di Semarang tanggal 28 - 30 Maret 2012 e. Konseling/Pendampingan Diklat Pengelolaan PLTMH di Kupang tanggal 28 - 30 Maret 2012 f. Konseling/Pendampingan Keikutsertaan Pegawai Dinas ESDM Prov. Sulut pada Kegiatan Diklat yang dilaksanakan Badiklat ESDM tanggal 28 - 30 Maret 2012. g. Sebagai anggota kegiatan kegiatan Konversi Minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg. h. Sebagai anggota kegiatan kegiatan Pembangunan Jaringan Gas Kota di 5 (lima) lokasi, yaitu Jambi, Sidoarjo, Bogor, Palembang dan Cirebon. i. Sebagai anggota kegiatan kegiatan FEED dan DEDC Jaringan Gas Kota di 4 (empat) lokasi. j. Sebagai anggota kegiatan kegiatan Pembangunan SPBG k. Sebagai anggota kegiatan kegiatan Disiplin Pegawai Badiklat


Page 64

Table 10 & 11 : Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2012

No

Rencana PKPT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Migas Ditjen Ketenagalistrikan Ditjen Minerba Ditjen EBTKE Badan Geologi Balitbang ESDM Badiklat ESDM BPH Migas PLN Setjen DEN Pemda Total

No

Realisasi PKPT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Migas Ditjen Ketenagalistrikan Ditjen Minerba Ditjen EBTKE Badan Geologi Balitbang ESDM Badiklat ESDM BPH Migas PLN Setjen DEN Pemda Total

Feb

Mar 1

2

Apr

2

2

Mei 1 2 2

2

Jun 1

Bulan Jul 1

2 2

2

4

5

Ags 1

Sep 1

2 1

1

1

1 3 3 2

1 5 2

4 2

1 3

4

4

4

5

3

2 5

1 17

3 16

2 16

2 19

1 13

Feb

Mar 1

Apr

Mei 1 2 2

Jun 1

2

2

2

2

2 2

2 1 4

3 2

Des

2

2 4

3

1 16

3 1 2 14

1 16

2 16

Bulan Jul 1

Ags 2

Sep

Okt

Nov 1

Des

2

1

2 1

4 2

5

4

4

4

5

3

2 5

1 17

3 16

2 16

2 19

1 16

1 16

Jumlah 7 2 11 4 10 5 21 22 15 4 38 2 17 158

1

2

1 5 2

Jumlah 7 2 11 4 10 5 21 24 15 3 39 2 17 160

4 1 2 18

3 3 2


4

2 2 1 3 2

Nov 1

1 4

2 2

1 3

Okt

2 1

3 4 1 3 16

3 4 1 3 1 1 16

1 1 2 2

2 1

2

2 2 1 4

3 11

14

4

Page 65

3.1.5 RENCANA DAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL Sekretariat Inspektorat Jenderal turut serta dalam mendukung tercapainya target indikator kinerja utama : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Jumlah pemantauan pengaduan masyarakat yang telah diproses/ ditindaklanjuti; Jumlah realisasi anggaran; Jumlah realisasi pelaksanaan PKPT; Jumlah penyelesaian LHP dan MHP yang tepat waktu; Indeks Kepuasan unit Eselon I atas pelaksanaan pendampingan dan konsultasi (partnering dan consulting); 7. Jumlah penyelesaian kasus yang berpotensi merugikan negara dan uang negara yang diselamatkan;

Indikator kinerja utama Sekretariat Inspektorat Jenderal ini merupakan hal yang diperjanjikan oleh pihak Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas kinerja yang ingin dicapai ditahun tersebut. Indikator kinerja utama ini merupakan sarana yang diciptakan untuk mengidentifikasi apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak secara obyektif dan akuntabel. Pada tahun 2012, Sekretariat Inspektorat Jenderal menetapkan 9 (sembilan) output. Output ini diharapkan mewakili seluruh 4 (empat) Bagian dan 8 (delapan) Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung terwujudnya visi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Meningkatkan efektifitas penerapan SPIP di lingkungan KESDM, Melakukan Evaluasi Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi, Membangun budaya anti korupsi di lingkungan KESDM. Dengan terlaksananya output tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menargetkan mampu menyelesaikan/memproses sejumlah temuan terutama yang berpotensi merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.46.206.648217 atau secara menyeluruh sebesar 100% dari total temuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara sehingga dapat mengembalikan semua kerugian tersebut ke Kas Negara. Sekretariat Inspektorat Jenderal mendapatkan tugas dalam proses pemantauan hasil pemeriksaan ke seluruh obyek pemeriksaan. Ditargetkan Inspektorat Jenderal dapat melakukan kegiatan pemantauan secara efektif terhadap 160 obyek pemeriksaan atau sebesar 100%. Tidak hanya menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan yang terprogram, Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pemerintahan yang juga memiliki tugas sebagai pelayan masyarakat juga memproses pengaduan masyarakat yang masuk. Dari sejumlah surat pengaduan masyarakat yang masuk, Sekretariat Inspektorat Jenderal menargetkan untuk dapat memproses/menyelesaikan seluruh pengaduan yang masuk atau sebesar 100% pengaduan tersebut. Maksud yang ingin dicapai dari target 100% kasus pengaduan masyarakat yang terproses/ditindak lanjuti adalah untuk mendukung proses pengawasan Inspektorat Jenderal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 66

kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tercermin dari ketanggapan Inspektorat Jenderal dalam merespon laporan dan aduan masyarakat.

Capaian Target Indikator Kinerja Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal disesuaikan dengan capaian target Indikator Kinerja Umum Inspektorat Jenderal, hal ini dikarenakan Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan fungsi sebagai pendukung manajemen dan teknis Inspektorat Jenderal. Indikator Kinerja Umum untuk Sekretariat Inspektorat Jenderal diperbandingkan selama tiga tahun terakhir adalah: 1. Kasus atas kewajiban penyetoran kepada kas negara dapat kita kelompokkan dalam dua jenis temuan, yakni kasus yang merugikan negara dan kewajiban penyetoran kepada negara. Kasus yang merugikan negara merupakan temuan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara dan tindak lanjutnya dapat berupa tuntutan pidana, tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaann dan atau dikenakan hukuman administratif pegawai yang terlibat berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Temuan pemeriksaan ini terdiri dari: a. Ketekoran kas b. Uang/Barang Negara/Badan Usaha diambil untuk kepentingan pribadi c. Pengeluaran fiktif d. Harga pengadaan/pelaksanaan pekerjaan lebih tinggi dari semestinya e. Tindakan lain pegawai yang menimbulkan kerugian Negara f. Kelalain pegawai yang menimbulkan kerugian Negara Kasus kewajiban penyetoran kepada negara merupakan temuan berupa kewajiban penyetoran kepada negara (Kas Negara atau Kas Daerah) yang masih harus dilakukan oleh instansi atau oleh pihak ketiga sebagai akibat pelanggaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyimpangan dari ketentuan yang diperjanjikan dan penyimpangan dari batas waktu penyetoran serta adanya koreksi pemeriksaan yang mengakibatkan kekurangan penyetoran kepada negara yang terdiri dari Kewajiban penyetoran pajak dan denda atas kelambatan pekerjaan/pengadaan barang. Pada tahun 2010 terdapat 24 kasus terdiri dari 19 kasus yang kewajiban penyetoran kepada negara dan 5 kasus yang merugikan negara . Pada tahun 2011 terjadi peningkatan temuan kasus yang berpotensi merugikan negara menjadi 89 dengan rincian 85 kasus yang kewajiban penyetoran kepada negara dan 4 kasus yang merugikan negara. Sepanjang tahun 2012 kembali terjadi peningkatan temuan kasus yang berpotensi merugikan negara menjadi 119 dengan rincian 113 kasus yang kewajiban penyetoran kepada negara dan 6 kasus yang merugikan negara Kenaikan jumlah kasus yang berpotensi merugikan negara ini menandakan bahwa proses reformasi birokrasi yang berlangsung di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih harus didukung oleh berbagai pihak agar kedepannya didapat hasil yang lebih positif yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


Page 67

Grafik 1: Kasus yang berpotensi merugikan negara

Grafik Kasus yang Berpotensi Merugikan Negara 300 Total Kasus yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara

200 119 89

100 0

24 19 5 2010

85

4 2011

113

Kewajiban Penyetoran Kepada Negara Kasus yang Merugikan Negara

6 2012

Pada tahun 2010 dari target Rp. 4.067203.020 dan $ 7.250.000 telah direalisasikan sebesar Rp 41.625.923 atau 1,023% dan pada tahun 2011 dari target sebesar Rp33.625.839.669,5 dan $2.342 telah direalisasikan sebesar Rp390.577.928. atau sebesar 1,162 %. Pencapaian realisasi 1,162 % disebabkan berbagai situasi di intern unit-unit terkait dimana proses pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh para auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak dapat ditindak lanjuti oleh unit terkait dalam jangka waktu tahun anggaran 2011 sedangkan pada tahun 2012 dari target sebesar Rp.46.206.648.217 dan $2.342 telah direalisasikan sebesar Rp. Rp.8.768.910.976. dan $2.342 atau sebesar 18,97%. Kenaikan sejumlah 16 % realisasi tersebut disebabkan semakin baiknya koordinasi yang dilakukan Sekretariat Inspektorat Jenderal ke unit-unit yang terkait , Namun masih perlu penyempurnaan lagi yang bersifat komprehensif agar tren kenaikan realisasi ini dapat berlanjut untuk tahun-tahun kedepan.

Grafik 2: Target nilai potensi kerugian negara

Grafik Target Nilai Potensi Kerugian Negara

Rp50.000.000.000 Rp45.000.000.000 Rp40.000.000.000 Rp35.000.000.000 Rp30.000.000.000 Rp25.000.000.000 Rp20.000.000.000 Rp15.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp5.000.000.000 Rp-

Rp46.206.648.217 Rp33.625.839.670

Rp8.768.910.976,0

Rp4.067.203.020 1,023% $2.342 Rp390.577.928 1,162% 18,978% $2.342 $7.250.000,00 $2.342 Rp41.625.923 Persentase Target Realisasi Target Dollar Realisasi realisasi Rupiah Rupiah Amerika Dollar Amerika 2010 Rp4.067.203.0 Rp41.625.923 $7.250.000,00 0 1,023% 2011 Rp33.625.839. Rp390.577.928

$2.342

0

1,162%

2012 Rp46.206.648. Rp8.768.910.9

$2.342

$2.342

18,978%


Page 68

2. Pengawasan masyarakat adalah merupakan usaha pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar kebijakan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, dan mengandung maksud mendorong akuntabilitas negara. Dalam wasmas ini masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah, informasi tersebut dapat berupa umpan balik, sasaran dan gagasan, maupun keluhan. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Meneg PAN Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tanggal 7 April 2009 yang menyatakan bahwa pengaduan masyarakat yang ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Besarnya perhatian Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kegiatan pemantauan pengaduan masayarakat terwujud dalam kegiatan Koordinasi dan Monitoring TP 5000 dan Wasmas. Pengawasan masyarakat adalah merupakan usaha pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar kebijakan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, dan mengandung maksud mendorong akuntabilitas Negara. Dalam kegiatan ini masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah, informasi tersebut dapat berupa umpan balik, sasaran dan gagasan, maupun keluhan. Indikator Keluaran kegiatan Koordinasi dan Monitoring TP 5000 adalah meningkatnya pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti. Kegiatan Koordinasi dan Monitoring TP 5000 dan Wasmas mencakup penanganan pengaduan masyarakat yang diterima instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk BUMN/BUMD, BHMN/BHMD dan badan usaha/badan Negarz lainnya yang disampaikan secara tertulis. Baik melalui surat maupun media elektronik secara jelas dan bertanggung jawab. Kegiatan ini meliputi : 1. Pencatatan Pencatatan dilakukan sesuai dengan prosedur penatausahaan/ pengadministrasian yang berlaku, dengan cara manual. 2. Penelaahan Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah dan di kelompokkan berdasarkan kode jenis masalah. 3. Penyaluran Penyaluran adalah suatu kegiatan instansi penerima pengaduan masyarakat untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada instansi yang berwenang melakukan penanganan, tindakan korektif dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.


Page 69

4. Pengarsipan Penataan dokumen atau pengarsipan yang baik dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pencarian kembali dokumen pengaduan masyarakat bila sewaktu-sewaktu diperlukan. 5. Konfirmasi dan Klarifikasi 6. Penelitian/Pemeriksaan 7. Pelaporan Hasill Penelitian/Pemeriksaan 8. Tindak Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan 9. Pemanfaatan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat 10. Pemantauan dan Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kegiatan Koordinasi dan Monitoring TP 5000 dan Wasmas direncanakan akan dilaksanakan di obyek pengaduan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan hasil yang dapat kita lihat dalam Grafik berikut : Grafik 3: Pemantauan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Pemantauan Pengaduan Masyarakat 16 14

14

12 10 9

8

8

6

Jumlah Pemantauan Pengaduan Masyarakat

4 2 0 2010

2011

2012

Pada Indikator Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dapat kita lihat sesuai Tabel Diatas Bahwa Pengaduan masyarakat yang masuk dan telah di proses. Pada tahun pada tahun 2010 terdapat 9 (sembilan) buah dan pada tahun 2011 pengaduan meningkat menjadi 14 Pengaduan. Perlu diperhatikan secara khusus bahwa kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak dapat di nilai dari jumlah pengaduan yang masuk namun di nilai dari berapa jumlah pengaduan Masyarakat yang berhasil ditindak lanjuti. Berdasarkan hasil pengecekan/ pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga akhir Desember terhadap surat pengaduan masyarakat dalam pengelolaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 70

terdapat 8 pengaduan. Dari 8 Surat Pengaduan Masyarakat tersebut merupakan permasalahan pada Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Negara di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dirinci sebagai berikut : a. Ditjen Migas = 1 surat atau 12,5% b. Ditjen Ketenagalistrikan = 2 surat atau 25% c. Badiklat = 2 surat atau 25% d. Balitbang = 1 surat atau 12,5% e. PT. PLN (Persero) = 1 surat atau 12,5% d. Lain-lain = 1 surat atau 12,5% Dari 8 surat pengaduan tersebut apabila diklasifikasikan berdasarkan profil permasalahan dapat dirinci sebagai berikut : a. Penyalahgunaan wewenang =3 surat atau 37,5% b. Korupsi/Pungutan liar =3 surat atau 37,5% c. Pelayanan Masyarakat =1 surat atau 12,5% d. Lingkungan Hidup =1 surat atau 12,5% Dari hasil monitoring terhadap 8 surat pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang masuk sampai dengan Desember 2012, 8 (delapan) surat pengaduan telah diteruskan kepada unit terkait.

3. Jumlah Penyelesaian MHP/LHP Tepat Waktu hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Lingkungan unit terkait merupakan suatu indikator kinerja yang menyentuh inti dari kegiatan suatu Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan di Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dasar Hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah pasal 6 ayat (1) huruf b.1.j) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang menyatakan “melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan”. Kegiatan desk work/buril dimaksud, diharapkan dapat memperoleh informasi akurat tentang data status auditan sebagai bahan penyusunan program kerja audit. Dari data input tersebut, diidentifikasi permasalahannya sesuai dengan alokasi sistem pengendalian manajemen, yang terdiri dari 8 (delapan) substansi. Pengalokasian dimaksud dirinci sebagai langkah awal untuk pelaksanaan audit rinci pada auditan. Data yang sudah diidentifikasi dengan masing-masing substansi sistem pengendalian manajemen dituangkan ke dalam format program kerja audit. Namun Indikator Jumlah Penyelesaian MHP/LHP Tepat Waktu saat ini sulit untuk di ukur pencapainya karena pada Inspektorat Jenderal KESDM belum ada peraturan yang secara jelas mengatur batas waktu penyelesaian maksimal Penyelesaian


Page 71

MHP/LHPselesai secara jelas. Namun sampai Tanggal 25 Januari 2013 ini tercatat 9 MHP/LHP yang belum Selesai dari Total PKPT yang berjumlah 158

Grafik 4: Penyelesaian MHP/LHP tepat waktu

Jumlah Penyelesaian MHP/LHP Tepat Waktu 200 164

100

149

0

2012

94% Target Realisasi Persentase Realisasi

4. Pelaksanaan Survey untuk mengukur Indeks Kepuasan unit Eselon I atas pelaksanaan pendampingan dan konsultasi (partnering dan consulting) pada unit eselon I KESDM belum terukur karena Inspektorat Jenderal belum melakukan survey untuk pengukuran tersebut. Inspektorat Jenderal juga belum membuat SOP Survey dan Juklak Survey tersebut 5. Dalam proses setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh para auditor terdapat jenis kegiatan pengawasan lainnya yaitu proses pemantauan dan evaluasi dengan pelaksanaan melalui pemantauan berkelanjutan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan diharapkan dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. Namun dalam realita di lapangan hasil penyelesaian tindak lanjut juga tergantung komitmen auditan untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan. Berikut unit Eselon I yang telah menindaklanjuti :

a. Unit Sekretariat Jenderal, Pusdatin dan PPBMN dari 46 temuan dengan nilai saldo Rp.924.544.560 telah menindaklanjuti 7 temuan dengan nilai saldo Rp.41.029.050. Sehingga temuan yang belum ditindaklanjuti berjumlah 39 temuan dengan nilai saldo Rp.883.515.510. b. Unit Direktorat Jenderal Migas dari 61 temuan dengan nilai saldo Rp. 790.920.418 telah menindaklanjuti 28 temuan dari 115 temuan dengan nilai saldo yang tetap (tidak berkurang). c. Unit Direktorat jenderal Ketenagalistrikan.PT. PLN telah menindaklanjuti 102 temuan dengan nilai saldo Rp. 232.679.220. Sehinggan temuan yang belum ditindaklanjuti berjumlah 107 temuan dengan nilai saldo Rp.1.663.969.823

d. Unit Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menindaklanjuti 8 temuan dan 25.867.326. Sehinggan temuan yang belum ditindaklanjuti berjumlah 41 temuan dengan nilai saldo Rp.16.249.000


Page 72

e. Unit Ditjen EBTKE dari 4 temuan, keseluruhan temuan tersebut belum ditindaklanjuti. f. Unit Balitbang ESDM telah menindaklanjuti 87 temuan dari 109 temuan dengan nilai saldo Rp.30.885.867 sehingga temuan yang belum ditindaklanjuti berjumlah 22 temuan dengan nilai saldo Rp.18.351.280 g. Unit Badiklat ESDM telah menindaklanjuti 22 temuan dari 95 temuan .sedangkan yang sudah ditindaklanjuti sebesar 73 dengan nilai saldo Rp. 417..060.006 h. Sedangkan unit Badan Geologi telah menindaklanjuti 61 temuan dari 132 temuan dengan nilai saldo yang telah ditindaklanjuti sebesar Rp.115.005.515 sehingga temuan yang belum ditindaklanjuti berjumlah 71 temuan dengan nilai saldo sejumlah 59.731.083 i. Unit Dinas Dekonsentrasi telah menindaklanjuti 23 temuan Sehingga temuan yang belum ditindaklanjuti berjumlah 56 temuan. j. unit BPH Migas telah ditindaklanjuti 7 temuan dengan nilai saldo Rp. 9.288.000 sehingga sebanyak 11 temuan belum ditindak lanjuti dengan nilai saldo Rp. 48.680.950 k. Pada Setjen DEN telah ditindaklanjuti 3 temuan sehingga menyisakan saldo 3 temuan . Berdasarkan pemantauan yang dilakukan tiap triwulan terhadap hasil pemeriksaan Itjen terhadap unit-unit Eselon I lainnya diperoleh berupa temuan yang telah ditindaklanjuti oleh auditan. Namun dalam realita di lapangan hasil penyelesaian tindak lanjut tidak sepenuhnya membuat status temuan obyek pemeriksaan menjadi selesai. Hal ini dibutuhkan komitmen auditan untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan. 6. Sumber anggaran yang di pakai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berasal dari APBN TA 2012. Perbandingan Realisasi anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat kita lihat dalam grafik berikut :

Grafik 5: Realisasi Penyerapan anggaran

Realisasi Penyerapan Anggaran Rp87.621.692.498 2012 Rp84.018.579.759 2011 Rp-

Rp100.000.000.000

Rp105.083.480.00 0 Rp115.436.600.00 0 Rp200.000.000.000

Realisasi

2011 Rp84.018.579.759

2012 Rp87.621.692.498

Target

Rp115.436.600.000

Rp105.083.480.000


Page 73

Grafik 6: Persentase penyerapan anggaran

Persentase Penyerapan Anggaran Realisasi

83% 2012 73,00% 2011

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2011 sampai 2012, anggaran di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mengalami penurunan. Dari pada tahun 2011 Rp 115.436.600.000. menjadi Rp. 105.083.480.000. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemotongan anggaran sesuai Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal No 79/04/SIJ/2012 Hal Pemotongan Anggaran Kementerian ESDM tanggal 19 Maret 2012 sebagai tindak lanjut dari surat Kepala Biro Keuangan Nomor 1612/82/SJK.2/012 tanggal 1 Maret 2012. 7. Untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja/operasional, dilakukan dengan penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) berdasarkan skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia sebagai hasil pembahasan dari seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya UPKPT tersebut dibahas dengan BPKP dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Kementerian PAN untuk ditetapkan menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan. Untuk obyek pemeriksaan dengan dana dekonsentrasi terlebih dahulu dibahas/dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi, dalam rapat koordinasi pengawasan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak terjadi tumpang tindih waktu/pelaksanaan pemeriksaan.

Grafik 7: Program kerja pengawasan tahunan

Program Kerja Pengawasan Tahunan 179 180 Jumlah Obyek 160 Pemeriksaan

165

160 163

160 158 Target Realisasi

140 2010

2011

2012

Tahun Pengawasan


Page 74

Jika dilihat perkembangan dari tahun 2010 ke tahun 2011, target obyek pemeriksaan pada PKPT cenderung naik disebabkan adanya perubahan struktur organisasi KESDM pada obyek pemeriksaan penentuan obyek pemeriksaan lebih difokuskan sampai unit eselon III sehingga diharapkan terpenuhinya hasil pemeriksaan yang efisien dan efektif, namum pada tahun 2012 diakibatkan saat ini Sekretariat Inspektorat Jenderal telah mengalami pergeseran (shifting) peranan sebagai unit partnering and development consulting. Dari tradisional audit yang memeriksa dan evaluasi akan keuangan, operasi dan prosedur perusahaan, menjadi lebih berbasis risiko atau Risk Based Internal Audit (RBIA). Audit Berbasis Risiko / Risk Based Ausit (RBA) merupakan Audit yang dilakukan dengan cara : “Identify areas of the financial statements where there is a higher risk of material misstatement and concentrate audit efforts in those areas, caused by either high inherent or control risk. Identify lower-risk areas in which to perform less extensive procedures.” Hal tersebut direkomendasikan dalam rangka meningkatkan pengawasan keuangan negara agar penyerapan anggaran di kementerian/lembaga negara semakin baik dan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasi penggunaan anggaran negara. Sebagai contoh mendasarkan pada indikator anggaran dalam RAPBN, data empiris tahun anggaran yang lalu, dan penyimpangan-penyimpangan yang lalu. Suatu area audit/akun dikatakan memiliki risiko yang lebih tinggi apabila terdapat risiko yang lebih besar atas risiko salah saji yang bernilai material. Efektivitas pengawasan dalam aspek “fraud risk management” berdampak besar kepada keamanan. Kebocoran dapat diselamatkan. Kecurangan dapat dicegah. Kesalahan proses dapat diminimumkansehingga peran strategis dari internal audit, yaitu dipandang sebagai partner bisnis dan memberikan nilai tambah. Kelebihan implementasi RBA dalam Audit adalah dengan RBA kinerja Auditor dalam melakukan Audit bisa lebih efektif, efisien dan fokus pada area dengan risiko yang lebih tinggi. Dengan RBA ini diyakini dapat memberikan efisiensi dalam pelaksanaan audit yaitu pengurangan waktu audit. Hal ini karena auditor telah mengidentifikasi segala risiko terhadap entitas kliennya sejak dini. Pengimplementasi RBA ini menjadi alasan kenapa dibanding tahun lalu realisasi pemeriksaan pada Itjen KESDM menjadi lebih sedikit, karena dengan Risk Based Ausit dibentuk skala prioritas khusunya pada Obrik Dekonsentrasi yang memiliki Pagu Anggaran dengan nominal tertentu.


Page 75

3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA 3.2.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis 3.2.1.1 Umum Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas pemerintahan di lingkungan KESDM, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada masyarakat diperlukan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM guna peningkatan kinerja pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan internal sebagai penggerak dan sekaligus pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KESDM dengan kata lain menjadi quality assurance atau katalisator bagi unit-unit di lingkungan KESDM. Dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal yang pertama yaitu Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara lancar dan tepat sasaran. Komitmen Inspektorat Jenderal terwakilkan pada kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM yaitu: 1. Meningkatkan implementasi SPIP di lingkungan KESDM dalam rangka mempertahankan opini yang diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian. Inspektorat Jenderal secara terus menerus melakukan perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dalam implementasi SPIP sampai dengan tahun 2012 di lingkungan KESDM, Pada bulan November Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan konsinyering dengan turut menghadirkan perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melaksanakan pemetaan atau kegiatan diagnosis awal agar memperoleh gambaran area yang memerlukan perbaikan. Tujuan dilakukannya pemetaan nanti agar Inspektorat Jenderal mendapatkan gambaran keberadaan infrastruktur dan gambaran kondisi penerapan SPIP di lingkungan KESDM. Berdasarkan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kelemahan Sistem Pengendalian Internal biasanya terletak pada akuntansi dan pelaporan serta manajemen aset. Hasil dari kegiatan ini terdapat ketertiban atau peningkatan efektifitas dalam sistem pengendalian internal unit satuan kerja dilihat dari keandalan pelaporan keuangan , pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan. Evaluasi Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi di lingkungan KESDM yang seharusnya dilakukan setiap tahun mengalami hambatan pada tahun 2012, LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 76

hambatan yang paling utama adalah keterbatasan dalam perencanaan, selain itu pendalaman materi mengenai akuntabilitas dan kinerja organisasi para auditor harus dilakukan sebelum dilaksanakan evaluasi Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi. Hasil dari kegiatan ini belum terlihat karena evaluasi baru akan dilaksanakan pada tahun 2013. 2. Menyusun dan menyempurnakan SOP. Pada tahun anggaran 2012, Inspektorat Jenderal merencanakan penyusunan dan penyempurnaan SOP melalui Jasa Konsultasi, SOP yang direncanakan akan tersusun adalah: a. SOP Tugas dan Fungsi Bagian Rencana dan Anggaran b. SOP Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga c. SOP Tugas dan Fungsi Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Laporan d. SOP Tugas dan Fungsi Bagian Hukum dan Kepegawaian Hasil dari kegiatan ini terbentuknya acuan dasar pelaksanaan tugas dan fungsi disetiap bagian di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM agar lebih efektif dan efisien, serta mempermudah pengukuran kinerja. 3. Mendorong dan mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Inspektorat Jenderal dalam hal ini menjadi supporting unit untuk mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi dalam perubahan organisasi KESDM berjalan sesuai dengan bentuk organisasi yang baru dan peraturan yang berlaku. Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah mengawal penyusunan SOP di lingkungan KESDM. Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat dari SOP unit/satker KESDM yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan dan penunjang. Sebagai unit pengawasan internal, Inspektorat Jenderal harus memahami segala bentuk permasalahan atau isu-isu strategis yang muncul dan dapat menangani permasalahan secara obyektif sesuai prinsip 2K dan 3E. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kompetensi auditor, baik teknis dan non teknis. 4. Mendorong dan mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Inspektorat Jenderal dalam hal ini menjadi supporting unit untuk mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi dalam perubahan organisasi KESDM berjalan sesuai dengan bentuk organisasi yang baru dan peraturan yang berlaku. Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah mengawal penyusunan SOP di lingkungan KESDM. Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat dari SOP unit/satker KESDM yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku


Page 77

5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan dan penunjang. Sebagai unit pengawasan internal, Inspektorat Jenderal harus memahami segala bentuk permasalahan atau isu-isu strategis yang muncul dan dapat menangani permasalahan secara obyektif sesuai prinsip 2K dan 3E. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kompetensi auditor, baik teknis dan non teknis Meningkatkan kualitas inisiatif anti korupsi. Inspektorat Jenderal adalah unit utama yang harus berkomitmen dan memiliki inisiatif untuk memotivasi seluruh unit di lingkungan KESDM untuk memberantas korupsi. Atas dasar komitmen tersebut terbentuklah tim verifikasi dan validasi penilaian inisiatif anti korupsi di KESDM. Tahun 2012 KESDM telah mengikuti Program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diwakili 3 (tiga) unit utama yaitu: Sekretariat Jenderal KESDM, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Badan Geologi. Dari 3 (tiga) unit peserta tersebut mendaptkan nilai baik. Hasil dari kegiatan ini lebih ke arah pembangunan moral aparatur pemerintah di lingkungan KESDM dalam berinisiatif menghindari praktek KKN. 3.2.1.2 Pengukuran Tingkat Capaian Pengukuran tingkat capaian kinerja KESDM 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. 6 (enam) Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal antara lain: 1. Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara lancar dan tepat sasaran. 2. Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundangundangan yang berlaku (2K) dan terciptanya efisiensi, efektivitas dan keekonomian (3 E) dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya. 3. Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang handal dan dilandasi oleh rasa tanggung jawab pada setiap jenjang organisasi. 4. Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 5. Terwujudnya sistem pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja sampai ketingkat Eselon II. 6. Terciptanya aparatur pemerintah yang akuntabel, profesional, jujur, kreatif, dan bebas KKN yang mendukung terwujudnya good governance dan clean governance. Terukur dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang merupakan hasil revisian terbaru disahkan tahun 2012, antara lain: LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 78

1. Persentase Satker/Unit Utama di KESDM yang pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sudah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya 2. Jumlah Satker yang telah tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya. 3. Jumlah unit Eselon I yang telah melaksanakan Diagnostic Assessment terhadap unsut-unsur SPIP 4. Indeks Kepuasan Auditor Terhadap sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas 5. Indeks Kepuasan Unit Eselon 1 atas Pelaksanaan Pendampingan dan Konsultasi 6. Jumlah Unit Eselon 1 yang Akuntabilitas Kinerjanya meningkat 7. Jumlah Unit Eselon 1 yang mendapat score baik dalam mengimplementasikan PIAK Atau dapat dilihat melalui tabel berikut: Tabel 12: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama No.

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

1.

Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara lancar dan tepat sasaran.

Terselenggarakan nya pelaksanaan tugas & fungsi pemerintah dan pembangunan secara lancar dan tepat sasaran

2.

Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (2K) yang berlaku dan tercapainya efisiensi, efektifitas dan keekonomian (3E) dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya.

Jumlah Satker yang telah tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya

Terwujudnya sistem pengendalian intern yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab pada setiap jenjang organisasi

Jumlah Unit Eselon I yang telah melaksanakan Diagnostic Assesment terhadap unsur unsur SPIP

3.

4.

Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang telah mampu memanfaatkan Sistem Informasi Pengawasan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas Indeks Kepuasan Unit Eselon I atas Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi

5.

Terwujudnya Sistem pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja sampai ketingkat Eselon I


Jumlah Unit Eselon I yang Akuntabilitas kinerjanya meningkat

Page 79

6.

Terciptanya aparatur pemerintahan yang akuntabel, profesional, jujur, kreatif dan bebas KKN yang mendukung terwujudnya good governance dan clean goverment

Jumlah Unit Eselon I yang mendapat score baik dalam mengimplementasikan PIAK

Berdasarkan keenam sasaran tersebut diatas, beberapa ada sasaran yang mencapai target, banyak hambatan dan kendala yang menjadi dasar kegagalan pencapaian target sasaran, antara lain penetapan Indikator Kinerja Utama yang belum disesuaikan dengan kemampuan intern dan keterbatasan waktu pelaksanaan, pengukuran target Indikator Kinerja tahun 2012 terlalu tinggi untuk dicapai. Secara umum hal ini menggambarkan capaian kinerja yang kurang maksimal dalam pelaksanaan tahun anggaran 2012. Capaian Tahun Anggaran 2012 untuk Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM diukur dengan: 1. Persentase (%) Kasus di Departemen ESDM yang ditangani Aparat Penegak Hukum 2. Persentase (%) Penyelesaian Kasus KKN atau Tuntutan Ganti Rugi 3. Jumlah Rekomendasi Hasil Audit yang diimplementasikan 4. Persentase (%) Penyelesaian LHP yang tepat waktu 5. Persentase (%) Rekomendasi yang tuntas Ditindaklanjuti dalam 6 (enam) Bulan 6. Indeks Kepuasan Unit Eselon I (Lichert Scale) Indikator Kinerja Utama Program Inspektorat Jenderal ini tidak mengalami perbaikan seiring dengan perbaikan dokumen RENSTRA dan IKU, maka pengukuran capaian program Inspektorat Jenderal mengalami kesulitan dan hampir tidak bisa diukur karena tidak relevan. Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal mendukung pencapaian program dan sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan antara lain: A. Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian ESDM Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pembinaan, Koordinasi, Pelayanan Administratif dan Dukungan Teknis Bagi Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Berkualitas Indikator Kegiatan: 1. Jumlah Pegawai yang Terkena Kasus Disiplin dan Kkn (Dalam Rangka Proses Administrasi Kepegawaian)


Page 80

2. Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindaklanjuti Dalam 6 (Enam) Bulan 3. Jumlah Sop yang Dibuat dan Dilaksanakan 4. Indeks Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lichert Scale) 5. Penggunaan Anggaran Itjen Sesuai Rencana 6. Jumlah Jam Pelatihan Per Pegawai 7. Indeks Kepuasan Unit Eselon I (Lichert Scale)

B. Kegiatan: Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Satuan Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Aparatur Di Lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Satuan Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Den Indikator Kegiatan: 1. Jumlah Rencana Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Satuan Kerja Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Den yang Terealisasi 2. Persentase (%) Laporan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Satuan Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN yang Ditindaklanjuti 3. Persentase (%) Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Satuan Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN yang Diimplementasikan 4. Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan 5. Persentase (%) Evaluasi Kebijakan - Kebijakan yang diterbitkan dan Pelayanan Publik Oleh Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Satuan Kerja PT PLN (Persero) dan DEN dan Pembuatan SOP Di Lingkungannya 6. Jumlah Jam Pelatihan Per Pegawai 7. Jumlah Pelaksanaan Pendampingan (Partnering dan Consulting)

C. Kegiatan: Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan


Page 81

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Aparatur Di Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Indikator Kegiatan: 1. Persentase (%) Laporan Pengaduan Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang Ditindaklanjuti. 2. Persentase (%) Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang Diimplementasikan 3. Persentase (%) Evaluasi Kebijakan-Kebijakan yang Diterbitkan dan Pelayanan Publik Oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan Pembuatan Sop Di Lingkungannya 4. Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan 5. Jumlah Jam Pelatihan Per Pegawai 6. Jumlah Pelaksanaan Pendampingan (Partnering dan Consulting) D. Kegiatan: Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur Di Lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Indikator Kinerja Kegiatan: 1. Jumlah Rencana Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Terealisasi 2. Persentase (%) Laporan Pengaduan Lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Ditindaklanjuti 3. Persentase (%) Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Diimplementasikan 4. Persentase (%) Evaluasi Kebijakan-Kebijakan yang Diterbitkan dan Pelayanan Publik Oleh Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pembuatan SOP Di Lingkungannya 5. Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan 6. Jumlah Jam Pelatihan Per Pegawai (Minimal)


Page 82

7. Jumlah Pelaksanaan Pendampingan (Partnering dan Consulting) E. Kegiatan: Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur Di Lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bph Migas Indikator Kinerja Kegiatan: 1. Jumlah Rencana Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas yang Terealisasi 2. Persentase (%) Laporan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas yang Ditindaklanjuti 3. Persentase (%) Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas yang Diimplementasikan 4. Persentase (%) Evaluasi Kebijakan-Kebijakan yang Diterbitkan dan Pelayanan Publik Oleh Lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas dan Pembuatan SOP Di Lingkungannya 5. Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan 6. Jumlah Jam Pelatihan Per Pegawai (Minimal) 7. Jumlah Pelaksanaan Pendampingan (Partnering dan Consulting)


Page 83

3.2.1.3 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2012 3.2.1.3.1 SASARAN I


Indikator : Presentase Satker / Unit Utama di KESDM yang pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sudah sesuai dengan Tugas dan fungsinya . Target: Menyelenggarakan berbagai macam pemeriksaan di antaranya Pemeriksaan Kinerja Operasional, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Pemeriksaan Operasional dalam kota dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam kota, target pemeriksaan 15% unit utama atau diatas 24 obrik Realisasi: Pada tahun 2012 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Operasional, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Pemeriksaan Operasional dalam kota dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam kota pada 158 unit/satker atau 98,75 % dari total unit utama di lingkungan Kementerian ESDM Penjelasan: Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawas internal pemerintah mendampingi proses pelaksanaan tugas dan fungsi unit/satker dil lingkungan Kementerian ESDM agar tugas dan fungsi yang tertera pada Permen ESDM nomor 18 Tahun 2010 terlaksana secara lancar dan tepat sasaran. Inspektorat Jenderal mendampingi sejak proses perencanaan sampai pelaksanaan agar tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Dalam Tahun Anggaran 2012 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pendampingan pada 158 (seratus lima puluh delapan obrik Mayoritas hasil pemeriksaan terkait dengan kelemahan administrasi sebanyak 32,80 % (total temuan 264 temuan dari 805 temuan), hal ini membuktikan bahwa target sasaran tercapai dan manfaat dari kinerja Inspektorat Jenderal sebagai pendamping dirasakan oleh unit/satker di lingkungan Kementerian ESDM berupa perbaikan Sistem Pengendalian Internal.


Page 84

3.2.1.3.2 SASARAN II Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (2K) dan terciptanya efisiensi, efektivitas dan keekonomian (3 E) dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya.

Indikator: Jumlah Satker yang telah tertib dan taat pada peraturan perundangundangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya. Target: 45 % (empat puluh lima perseratus) unit atau satker yang telah di tindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal dan melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dibandingkan dengan tahun lalu. Realisasi: Dalam Tahun 2012 total unit/satker yang telah diperiksa adalah 158 obrik dan telah ditindak lanjuti 130 obrik atau 82,27%. Tabel 13: Perbandingan saldo temuan TA 2011 s.d TA 2012

No

Unit/Satker

Saldo Temuan TA 2011

Saldo Temuan TA 2012

Persentase Penurunan Jumlah Temuan

Persentase Penurunan Jumlah Temuan

1

SETJEN, PUSDATIN & PPBMN

49

46

-

6,12

2

ITJEN

11

20

81,8

-

3

DITJEN MIGAS

148

99

-

33,11

4

DITJEN MINERBA

95

93

-

2,1

5

DITJEN KETENAGALISTRIKAN/ PT PLN

256

255

-

0,39

165

143

-

13,33

6

BALITBANG


Page 85

7 8

BADIKLAT BADAN GEOLOGI

97

95

-

2,06

133

132

-

0,75

9

BPH MIGAS

39

23

-

41,02

10

SETJEN DEN

7

7

-

0

11

DITJEN EBTKE

20

20

-

0

12

DINAS

135

86

-

36,29

Total

1155

1019

-

11,77

Penjelasan: Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan internal pemerintah mendampingi unit/satker di lingkungan Kementerian ESDM dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan bertujuan menunjang ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (2K) dan terciptanya efisiensi, efektivitas dan ekonomis (3E). Peningkatan ketertiban dan ketaatan serta peningkatan efisiensi, efektivitas dan ekonomis terlihat dari hasil pemantauan tindak lanjut tahun 2012 dibandingkan dengan tahun lalu, tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat temuan tahun lalu mengalami penurunan pada mayoritas unit/satker yang diperiksa, hal ini menandakan bahwa mayoritas unit/satker telah mencapai 2K dan 3E, sementara unit/satker lainnya masih dalam pendampingan menuju perbaikan Sistem Pengendalian Internal Organisasi. Auditable unit/Obrik yang telah ditindak lanjuti selama tahun 2012 adalah: Tabel 14: Daftar 130 Obrik yang telah ditindaklanjuti TA 2012 Obrik

Obrik

Obrik

Listrik Perdesaan Aceh PLN


Bidang Afiliasi dan Informasi, dan Bidang Program Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara

Bagian Tata Usaha dan Bidang Penyelenggaraan Sarana Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Geologi Kelautan


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang Program dan Bidang Afliliasi dan Informasi Puslitbang Geologi Kelautan

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat


Page 86

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi J Jawa Timur

Bagian Rencana dan Laporan, dan bagian Keuangan Sekretariat BALITBANG ESDM

Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian Sekretariat BALITBANG ESDM


Bidang Program dan Kerjasama, Bagian Tata Usaha, dan kelompok Jabatan Fungsional Pusdiklat Mineral dan Batubara

Listrik Perdesaan Sulawesi Tengah PLN

Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara, Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara dan Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat, dan Bidang Standar dan Sarana Prasarana Pusdiklat Mineral dan Batubara

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kep Riau

Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara, Subdirektorat Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Listrik Perdesaan Sumatera Barat PLN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tengah

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional dan Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha hulu Migas Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas

Listrik Perdesaan Riau PLN

Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian Sekretariat Badan Geologi

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Migas, Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Migas, dan Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Bagian Rencana dan Laporan, dan bagian Keuangan Sekretariat Badan Geologi

Bagian Tata Usaha, bidang program dan kerja sama dan kelompok jabatan Fungsional Pusdiklat Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu


Page 87

Listrik Perdesaan Aceh PLN

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat dan Bidang Standar dan Sarana Prasarana Pusdiklat Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Bagian Tata Usaha Pusat Sumber Daya Geologi

Unit Pengelola PNBP Pusdiklat TMB

Bagian tata Usaha Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Bidang Sarana Teknik Pusat Sumber Daya Geologi

Unit Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Balai Diklat Ombilin

Bagian tata Usaha Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas"

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat

Listrik Perdesaan Bengkulu PLN

Bidang Penyelenggaraan Sarana Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas"

Listrik Perdesaan Gorontalo PLN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat

Bagian Afiliasi dan Informasi, dan Bidang Program Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas"

Listrik Perdesaan Sulawesi Selatan PLN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara

Bidang Afiliasi dan Informasi dan bidang Program Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Bidang Sarana Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat, dan Bidang Sarana dan Prasarana Teknis Pusdiklat Migas Cepu

Bagian Tata Usaha, Bidang Program dan Kerjasama, serta Kelompok Jabatan Fungsional Pusdiklat Migas Cepu

Subdirektorat Keselamatan Hulu Migas, Subdirektorat Keselamaan Hilir Migas,dan Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas

Bagian Tata Usaha Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan


Unit Pembangkit Jaringan Sumatera II PLN

Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Timur PLN

Page 88

Kelompok Program Penelitian dan Pengembangan Pemetaan Geologi Kelautan dan Kelompok Program penelitian dan pengembangan Sumber Daya Geologi Kelautan Puslitbang Geologi Kelautan

Bagian Tata Usaha Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara

Bidang Geologi Lingkungan Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan

Kelompok Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan dan Kebencanaan Geologi Kelautan, Kelompok Program penelitian dan pengembangan Kajian Kebijakan Geologi Kelautan Puslitbang Geologi Kelautan

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Geologi Kelautan

Bidang Geologi Teknik Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan

Bidang Afiliasi dan Informasi, dan Bidang Program Puslitbang Geologi Kelautan

Kelompok Kerja (Pokja) Pemetaan Geofisika, Pokja Geodinamika Selat Sunda dan Sesar Aktif, Pokja Survei Cekungan, dan KK Penyusunan Atlas Cekungan (TA2011) Pusat Survei Geologi

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

Bagian Tata Usaha Puslitbang Geologi Kelautan

Kelompok Kerja (KK) Pemetaan Geologi, KK Pemetaan Geokimia, KK Survei Seismik LUSI, dan KK Pengembangan Konsep Geosains (TA 2011) Pusat Survei Geologi

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat

Listrik Perdesaan Kalimantan Selatan PLN

UPT Museum Geologi Pusat Survei Geologi

Kelompok Program Puslitbang Tekmira

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung

Listrik Perdesaan Jambi PLN

Listrik Perdesaan Maluku Utara PLN

Bagian Tata Usaha Pusat Survei Geologi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh

Listrik Perdesaan Sulawesi Tenggara PLN

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan

Listrik Perdesaan Papua PLN

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi


Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat

Page 89

Unit Pengelola PNBP PTK AKAMIGAS

Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Barat PLN

Bagian Umum, Bagian Kepegawaian Sekretariat Badan Geologi

PTK Akamigas Non PNBP

Kelompok Penyelidikan Panas Bumi dan Bawah Permukaan, dan Kelompok Penyelidikan Mineral Pusat Sumber Daya Geologi

Bagian Rencana dan Laporan, dan Bagian Keuangan Sekretariat Badan Geologi

Kelompok Penyelidikan Energi Fosil, dan Kelompok Penyelidikan Konservasi dan Unsur Tanah Jarang Pusat Sumber Daya Geologi

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan, dan Kelompok Pelaksana LitbangTek (Eksploitasi Tambang dan Pengelolaan Sumber Daya, Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral, dan Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara) Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan

Bagian Hukum dan Bagian Umum dan Kepegawaian Setditjen Minerba

Bagian Tata Usaha, dan Bidang Program dan Kerjasama dan Kelompok Jabatan Fungsional Pusdiklat Geologi

Listrik Perdesaan Jawa Tengah dan DIY PLN

Subdirektorat Penyiapan Program Minerba dan Subdirektorat Pengembangan Investasi & Kerja Sama Minerba Direktorat Pembinaan Program Minerba

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat , dan Bidang Standar dan Sarana Prasarana Pusdiklat Geologi

Bagian Tata Usaha Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Setjen KESDM

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah, dan Bidang Evaluasi Potensi Bencana Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Bagian Rencana dan Laporan, dan Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Minerba

Listrik Perdesaan Jawa Barat PLN

Listrik Perdesaan Jawa Timur PLN

Bagian Hukum dan Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Ditjen Minerba

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Irian Jaya Barat

Unit Pengelola PNBP Pusdiklat Migas Cepu


Page 90

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat, dan Bidang Sarana dan Prasarana Teknis Pusdiklat Migas Cepu

Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen KESDM

Listrik Perdesaan Kalimantan Timur PLN

Bagian Tata Usaha, Bagian Program dan Kerjasama, dan Jabatan Fungsional Widyaswara Pusdiklat Migas Cepu

Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba, Subdit Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi Minerba dan Subdit Penerimaan Negara Minerba TA 2011 dan TA 2012 Direktorat Pembinaan Program Minerba

Listrik Perdesaan Sumatera Utara PLN

Unit Pengelola PNBP Pusdiklat Migas Cepu

Biro Perencanaan dan Kerjasama Setjen KESDM

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan

Listrik Perdesaan Maluku PLN

Sekretariat BPH Migas Sekretariat BPH Migas

Bidang Sarana Teknik Pusat Survei Geologi

Listrik Perdesaan Banten PLN

PNBP BPH Migas Sekretariat BPH Migas

Bidang Program dan Kerjasama, dan Bidang Informasi Pusat Survei Geologi

Listrik Perdesaan Bangka Belitung PLN

Biro Umum Setjen KESDM

Listrik Perdesaan Kalimantan Tengah PLN

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pusdatin Setjen KESDM

Listrik Perdesaan Sulawesi Utara PLN

Listrik Perdesaan Sulawesi Tengah PLN

Bagian Rencana dan Laporan, dan Bagian Hukum Sekretariat Ditjen Migas

-

-

Bidang Program dan Kerjasama, dan Bidang Informasi Pusat Sumber Daya Geologi

Bagian Keuangan, dan Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Ditjen Migas


Page 91

3.2.1.3.3 SASARAN III Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang handal dan dilandasi oleh rasa tanggung jawab pada setiap jenjang organisasi

Indikator: Jumlah Unit Eselon I yang telah melaksanakan Diagnostic Assesment terhadap unsur unsur SPIP Target: 4 (empat) dari total jumlah total Unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM yang telah melaksanakan Diagnostis Asessment degan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal adalah Dengan cara Penyusunan LAKIP/ Laporan Kinerja, Evaluasi Program Kerja Triwulanan, Penyusunan Laporan Tahunan, Analisis/ Pengakajian Organisasi dan Tata Laksana dan Monitoring / Pengawasan Pelaksanaan Program / Kegiatan Realisasi: (tidak terlaksana) Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawan internal pemerintah merencanakan melakukan Koordinasi antara unit eselon I dalam pelaksanaan pada tahun 2012 dan baru akan dilaksanakan Diagnostic Assessment pada tahun 2013. Pelaksanaan Diagnostic Assessment tertunda karena keterbatasan waktu dan sumber daya.

3.2.1.3.4 SASARAN IV Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Indikator: 1. Indeks kepuasan Auditor Terhadap sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas 2. Indeks Kepuasan Unit Eselon I atas Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi Target: Skor hasil survey menggunakan lichert scale masing-masing indikator adalah 3 (tiga) Realisasi: (tidak terlaksana) Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawas internal pemerintah menjadi penjamin terlenggaranya sistem pengawasan dan informasi pengawasan yang berdayaguna dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana internal agar kegiatan pemeriksaan berjalan lancar. Tersedianya sarana dan prasarana secara langsung mendukung kepuasan auditor, untuk mengetahui LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 92

tingkat kepuasan auditor maka dilakukan survey indeks kepuasan menggunakan lichert scale, tetapi pada tahun 2012 survey belum dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Begitu pula dengan pengukuran kepuasan atas kegiatan pendampingan dan konsultasi pada unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM. Survey untuk mengukur tingkat kepuasan pendampingan dan konsultasi belum dilaksanakan, tahun 2012 direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2013.

3.2.1.3.5 SASARAN V Terwujudnya sistem pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja sampai ketingkat Eselon I

Indikator: Jumlah Unit Eselon I yang Akuntabilitas kinerjanya meningkat. Target: 2 (dua) unit eselon I yang memiliki skor evaluasi lakip diatas rata-rata, yang menggambarkan sistem pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja yang diterapkan internal sudah cukup baik serta menunjang kinerja kementerian ESDM. Realisasi: (tidak terlaksana) Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawas internal pemerintah belum melaksanakan evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tingkat eselon I sebagai cermin kinerja eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, dari hasil evaluasi tersebut akan terlihat unit-unit eselon I yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara akuntabel dan transparan Pada tahun 2012 Inspektorat Jenderal merencanakan untuk melakukan evaluasi LAKIP ditahun 2013.

3.2.1.3.6 SASARAN VI Terciptanya aparatur pemerintah yang akuntabel, profesional, jujur, kreatif, dan bebas KKN yang mendukung terwujudnya good governance dan clean governance.

Indikator: Jumlah Unit Eselon I yang mendapat score baik dalam mengimplementasikan PIAK Target: 3 (tiga) unit Utama telah mendapatkan score baik dalam mengimplementasikan PIAK


Page 93

Realisasi: Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawas internal pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan aparatur pemerintah yang akuntabel, professional, jujur, kreatif dan bebas KKN yang mendukung terwujudnya good governance dan clean governance. Sejak Tahun 2010, Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan kegiatan PIAK (Penilaian Inisiatif Anti Korupsi) guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang berakibat kerugian negara. Pada tahun 2012 Inpektorat Jenderal telah melaksanakan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi dan menghasilkan 3 unit utama mendapatkan score baik yaitu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan EBTKE, Sekretariat Jenderal, Badan Geologi.

3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL KESDM TAHUN 2009-2012 Trend capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal tahun 2009-2012 sulit diperbandingkan karena IKU mengalami beberapa revisi/perbaikan sesuai dengan isu-isu strategis dan perkembangan organisasi, dilihat dari perbaikan-perbaikan Rencana Strategis (RENSTRA) dan IKU mempengaruhi perubahan pada perencanaan Program Kerja Inspektorat Jenderal. Data yang dapat ditampilkan adalah data perubahan atau perbaikan setiap tahunnya pada Indikator Kinerja Utama tahun 2009-2012. Tabel 15: Data Perubahan/Perbaikan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal 2009-2012

No

1

2

TA 2009

TA 2010

TA 2011

Penyelesaian kasus yang berpotensi merugikan negara dan uang negara yang diselamatkan



Pengaduan masyarakat yang telah diproses/ditindak lanjuti




TA 2012

Presentase Unit Utama dilingkungan KESDM yang melaksanakan kegiatan dalam DIPA sudah sesuai dengan Tugas dan fungsinya

Jumlah Satker yang telah tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya

Page 94

3

4

5

6

7

8

9

Penyelesaian LHP dan MHP yang tepat waktu



Indeks kepuasan unit eselon I atas pelaksanaan pendampingan dan konsultasi



Pelaksanaan pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan



Pelaksanaan reviu laporan keuangan



Realisasi pelaksanaan PKPT



Pegawai Itjen yang mentaati jam kerja



Realisasi Anggaran .




Jumlah Unit Utama yang telah melaksanakan Diagnostic Assesment terhadap unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang telah mampu memanfaatkan Sistem Informasi Pengawasan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas

Indeks Kepuasan Unit utama atas Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi (likert scale) Jumlah Unit Utama yang Akuntabilitas kinerjanya meningkat Jumlah satker yang mendapat nilai baik dalam mengimplementasikan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi -

-

Page 95

Tabel 16: Data Perubahan/Perbaikan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 20092012

No

1

2

TA 2009

Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundangundangan yang berlaku (2 K) dan terciptanya efisiensi, efektivitas dan keekonomian (3 E) Terciptanya hasil (outcome), yang positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kegiatan dan pengelolaan sumber daya.

Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta terciptanya aparatur pemerintah yang akuntabel, profesional, jujur, kreatif dan bebas KKN

TA 2010

TA 2011

Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundangundangan yang berlaku (2 K) dan terciptanya efisiensi, efektivitas dan keekonomian (3 E) Terciptanya hasil (outcome), yang positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kegiatan dan pengelolaan sumber daya.


Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta terciptanya aparatur pemerintah yang akuntabel, profesional, jujur, kreatif dan bebas KKN

Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundangundangan yang berlaku (2K) dan terciptanya efisiensi, efektivitas dan keekonomian (3 E) dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya


TA 2012

Terselenggarakan nya pelaksanaan tugas & fungsi pemerintah dan pembangunan secara lancar dan tepat sasaran.

Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundangundangan (2K) yang berlaku dan tercapainya efisiensi, efektifitas dan keekonomian (3E) dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya.

Page 96

3

4

5

-

-

-

-

-

-

Pengendalian internal pemerintah yang handal dan dilandasi oleh rasa tanggung jawab pada setiap jenjang organisasi.

Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Terwujudnya sistem pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja sampai ketingkat Eselon I.

6

-

-

Terciptanya aparatur pemerintah yang akuntabel, profesional, jujur, kreatif, dan bebas KKN yang mendukung terwujudnya good governance dan clean governance

7

-

-

-

Terwujudnya sistem pengendalian intern yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab pada setiap jenjang organisasi

Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Terwujudnya Sistem pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja sampai ketingkat Eselon I Terciptanya aparatur pemerintahan yang akuntabel, profesional, jujur, kreatif dan bebas KKN yang mendukung terwujudnya good governance dan clean goverment -

Perubahan Renstra dan IKU masih harus dilakukan di tahun 2013, karena Renstra Inspektorat Jenderal terlihat terlalu sederhana sedangkan kompleksitas pekerjaan operasional meningkat dan tuntutan pelayanan konsultasi dan pendampingan oleh stakeholder terus bertambah. LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 97

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012, Total capaian sebesar 83,38% dari total anggaran Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2012, pencapaian dibawah 100% (seratus per seratus) dikarenakan optimalisasi dan penghematan anggaran juga dikarenakan beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak terealisasi akibat keterbatasan waktu lelang. Tabel 17: Realisasi Keuangan dan Output TA 2012

NOMOR

URAIAN KEGIATAN

1

2

PAGU

REALISASI

Realisasi Output

% Realisasi Keuangan

3

4

5

6

105.083.480.000

87.621.692.498

83,38%

94,05%

020.20.03

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN ESDM

1887

PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN LINGKUP DITJEN LISTRIK, DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI DAN SATUAN KERJA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)

8.555.880.000

8.047.546.287

6.194.700.000

5.851.660.500

43 Laporan

665.394.175

1 Laporan

1.276.861.062

3 Laporan

253.630.550

1 Laporan

1887

001

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

1887

002

LAPORAN REVIU, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1887

003

LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

1887

004

PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI

1888

1888 1888 1888

001

1.381.740.000 310.200.000

PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL, DITJEN MINERAL, BATUBARA SERTA DEKOSENTRASI DAN TUGAS PERBANTUAN

7.645.180.000

5.847.911.460


5.284.000.000

3.913.238.600

52 Laporan

578.586.060

1 Laporan

1.077.096.370

3 Laporan

002

LAPORAN REVIU, PEMANTAUAN LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012DAN EVALUASI 003

669.240.000


669.240.000 1.381.740.000

76,49%

Page 98

1888

004

1889


6.793.989.874

4.662.700.000

4.507.806.000

49 Laporan

661.976.667

1 Laporan

1.358.286.657

3 Laporan

265.920.550

1 Laporan


1889

002


1889

003


1889

004


1.381.740.000 310.200.000 5.843.530.000

4.350.082.118

3.482.350.000

2.148.820.000

30 Laporan

665.813.470

1 Laporan

1.315.973.098

3 Laporan

219.475.550

1 Laporan

001


1890

002


1890

003


1890

004

PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA ITJEN KEMENTERIAN ESDM

002

669.240.000

96,72%

PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN LINGKUP DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI, BADIKLAT DAN BPH MIGAS

1890

1891

1 Laporan

7.023.880.000

001

1891

278.990.430

PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN ITJEN, BADAN GEOLOGI DAN BALITBANG DAN SEKRETARIAT DEN

1889

1890

310.200.000

669.240.000 1.381.740.000 310.200.000

74,44%

82,33%

76.015.010.000

62.582.162.759

DOKUMEN PERENCAAN ANGGARAN

3.253.655.000

3.153.947.940

3 dokumen

PENYEMPURNAAN/EVALUASI/REVISI RKA KL 2011

1.018.655.000

962.905.000

1 dokumen

325.000.000

324.625.000

1 dokumen

1.866.417.940

1 dokumen

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA TA 2011 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS PROGRAM


1.910.000.000

Page 99

1891

003

LAYANAN KINERJA DAN KEGIATAN

11.938.160.000

10.508.015.169

28 Laporan

PENINGKATAN KUALITAS PENGEMBANGAN SDM

650.000.000

645.995.000

1 Laporan

GERAKAN DISIPLIN NASIONAL

150.000.000

148.860.000

1 Laporan

PENYUSUNAN LAKIP/LAPORAN KINERJA

489.200.000

419.245.000

1 Laporan

PENYEMPURNAAN ORGANISASI ITJEN KESDM

103.276.000

102.935.000

1 Laporan

KONSOLIDASI PENYUSUNAN LAPORAN TIM KERJA

338.800.000

201.450.000

1 Laporan

EVALUASI PROGRAM KERJA TRIWULANAN

525.600.000

507.735.000

1 Laporan

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

504.994.000

440.095.000

1 Laporan

PENGELOLAAN SIMAK BMN

531.650.000

509.757.940

1 Laporan

PENGELOLAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

256.850.000

252.183.615

1 Laporan

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN/ PENYEDIAAN DATA PERUNDANGAN

107.500.000

107.030.000

1 Laporan

PENYELENGGARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN PEMBERITAAN HUMAS DAN PEMBERITAAN

567.200.000

556.298.884

1 Laporan

RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/ PIMPINAN KELOMPOK KERJA/ KONSULTASI

400.000.000

399.995.500

1 Laporan

14.400.000

14.378.210

1 Laporan

330.560.000

329.457.385

1 Laporan

1.490.000.000

532.383.500

1 Laporan

PEMBERIAN TANDA JASA/PENGHARGAAN/ KEHORMATAN PENGELOLAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA


Page 100

MANUSIA PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

1.099.000.000

1.089.536.950

1 Laporan

SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (SJDIH)

372.500.000

369.226.775

1 Laporan

PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN /UPDATING/ANALISA DATA STATISTIK

157.000.000

155.715.670

1 Laporan

PENELITIAN/KLASIFIKASI, REGISTRASI PENERAPAN SISTEM KEARSIPAN

719.235.000

691.478.240

1 Laporan

36.000.000

35.836.680

1 Laporan

PENGAWASAN DAN PELACAKAN ARSIP/DOKUMEN NEGARA

456.659.000

456.397.600

1 Laporan

PENERBITAN MAJALAH/JURNAL

480.536.000

435.468.238

1 Laporan

ANALISIS/PENGKAJIAN PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

417.000.000

411.796.800

1 Laporan

PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM

333.000.000

330.084.390

1 Laporan

PENATAUSAHAAN, PEMBUKUAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

406.000.000

400.145.325

1 Laporan

PEMBINAAN/ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

367.000.000

351.755.525

1 Laporan

PERENCANA/IMPLEMENTASI/PENGELOLAAN SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH

257.200.000

241.246.180

1 Laporan

PENGAWETAN BUKU-BUKU PERATURAN/PEMELIHARAAN/PERAWATAN BUKU DAN PERALATAN PERPUSTAKAAN


Page 101

PENYELENGGARAAN AKUTANSI DAN INFORMASI 1891

004

LAPORAN, KOORDINASI, INVENTARISASI, KAJIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

377.000.000 13.688.001.000

371.526.762

1 Laporan

12.238.846.898

17 Laporan

KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN

450.000.000

445.890.000

1 Laporan

PEMANTAUAN PERDA DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

207.202.000

206.500.000

1 Laporan

EVALUASI APIP

257.000.000

248.210.000

1 Laporan

KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI

500.000.000

431.734.800

1 Laporan

3.534.896.465

1 Laporan

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

4.296.004.000

TIM KERJA EVALUASI KEEKONOMIAN, KEEFISIAN DAN KEEFEKTIFAN (3E)

293.800.000

292.889.875

1 Laporan

MONITORING DAN EVALUASI

781.725.000

761.606.970

1 Laporan

PENCETAKAN/PENERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINASI

688.900.000

610.448.785

1 Laporan

PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KONSERVASI DAN KONSERVASI ENERGI

357.000.000

356.144.000

1 Laporan

EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN

342.000.000

261.561.905

1 Laporan

MONITROING/PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

524.000.000

461.259.280

1 Laporan

2.102.004.005

1 Laporan

354.509.970

1 Laporan

KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/ SWASTA/LEMBAGA TERKAIT INTEGRASI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI


2.201.400.000 356.000.000

Page 102

KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BANTUAN HUKUM

299.500.000

259.792.080

1 Laporan

ANALISA DAN EVALUASI RESIKO UNIT SATKER

416.970.000

343.403.963

1 Laporan

1.148.711.450

1 Laporan

419.283.350

1 Laporan

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPIP PENINGKATAN CITRA PELAYANAN UMUM 1891

1891

1891

005

006

007

1.214.500.000 502.000.000

LAPORAN, PENGELOLAAN PERLENGKAPAN, ASET DAN RUMAH TANGGA

1.790.193.000

1.770.849.424

2 Laporan

PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

1.106.450.000

1.103.113.560

1 Laporan

PEMBINAAN/PENYULUHAN PENGELOLAAN ARSIP/DOKUMEN NEGARA

683.743.000

667.735.864

1 Laporan

LAPORAN, PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI

702.200.000

656.262.200

2 Laporan

PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN ONLINE

112.000.000

104.686.050

1 Laporan

PENYELENGGARAAN/PENGELOLAAN SIM

590.200.000

551.576.150

1 Laporan

9.443.322.121

21 Laporan

LAPORAN KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

10.584.882.000

PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGAWASAN JANGKA PENDEK

300.000.000

299.910.000

1 Laporan

PENYEMPURNAAN PETUNJUK PENGAWASAN, PROSEDURAL DAN TATA LAKSANA

240.000.000

221.600.000

1 Laporan

PENYUSUNAN UPKPT/PKPT 2011

297.824.000

295.245.000

1 Laporan

KOORDINASI PENGAWASAN

116.800.000

63.455.000

1 Laporan


Page 103

KOORDINASI DAN MONITORING TP 5000 DAN WASMAS

219.910.000

150.025.000

1 Laporan

RAPAT KERJA KEMENTERIAN (RAKER)

204.000.000

85.992.000

1 Laporan

RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN (RAKORWAS)

116.800.000

7.293.700

1 Laporan

RAPAT DINAS PENGAWASAN (RDP)

120.000.000

68.345.000

1 Laporan

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGAWASAN

200.000.000

190.340.000

1 Laporan

PEMANTAUAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

285.000.000

233.880.000

1 Laporan

PEMUTAKHIRAN DATA HASIL PENGAWASAN (BPK,BPKP)

450.000.000

305.175.000

1 Laporan

MONITORING TL TGR/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

254.000.000

102.230.000

1 Laporan

KUNJUNGAN KERJA

700.000.000

686.995.000

1 Laporan

INSPEKSI UMUM

700.000.000

613.775.000

1 Laporan

PEMUTAKHIRAN DATA OBYEK PENGAWASAN

1.037.818.000

1.028.540.000

1 Laporan

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.346.000.000

1.171.559.441

1 Laporan

PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANFAAT

968.000.000

951.362.665

1 Laporan

PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN

519.730.000

514.749.245

1 Laporan

PEMBUATAN BUKU JUKLAK DAN JUKNIS

631.000.000

619.480.855

1 Laporan

1.773.432.415

1 Laporan

59.936.800

1 Laporan

PENYEMPURNAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN


1.818.000.000 60.000.000

Page 104

1891

010

Laporan Penyelenggaraan Seminar / Bimtek / Sosialisasi / Workshop

1891

994

LAYANAN PERKANTORAN

1891

995

Kendaraan Bermotor

1891

996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1891

997

1891

998

2.196.800.000

1.996.605.415

1 Laporan

18.118.343.000

15.642.397.784

12 bulan

735.000.000

703.505.000

16 unit

75.000.000

73.989.300

91 unit

Perangkat dan Fasilitas Kantor

2.039.700.000

104.412.000

3 unit

Gedung/Bangunan

9.200.276.000

6.290.009.508


200 M2

Page 105

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Berdasarkan Pasal 543 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010, Inspektorat Jenderal KESDM merupakan instansi yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Selama 3 (tiga) tahun sejak 2009 sesuai dengan rencana strategis lima tahunan sampai dengan 2014, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas dan kinerjanya berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja dengan baik. 2. Dokumen Renstra (Rencana Strategis), IKU (Indikator Kinerja Umum),IKP

(Indikator Kinerja Program), IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) harus dievaluasi karena tidak ada korelasi diantara dokumen-dokumen tersebut, hal ini yang menyebabkan sulitnya penilaian capaian IKU, dan kuantifikasi manfaat yang dijabarkan pada IKU masih memiliki kelemahan, formulasi dan dasar penghitungan indikator tidak dicantumkah sebagai pembanding, maka dalam 2 (dua) tahun terakhir ini, sebesar 60% indikator tidak tercapai.

3. Kegagalan pencapaian indikator sasaran ini menjadikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal menyumbangkan nilai negatif untuk LAKIP Kementerian ESDM yang setiap tahunnya dievaluasi oleh KEMENPAN-RB diwakili oleh Inspektorat Jenderal dan Satu Unit Utama. 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai pada Tahun

Anggaran 2012 adalah: a. Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang handal dan dilandasi oleh rasa tanggung jawab pada setiap jenjang organisasi Jumlah Unit Utama yang telah melaksanakan Diagnostic Assesment terhadap unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Penyebab: Tahun 2012 Inspektorat Jenderal baru merencanakan koordinasi dengan Unit-unit utama untuk melaksanakan Diagnostic Assesment. LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2012

Page 106

b. Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 1. Indeks kepuasan Auditor Terhadap sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas 2. Indeks Kepuasan Unit Eselon I atas Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi Penyebab: Tahun 2012 Inspektorat Jenderal baru merencanakan melakukan survey dan terealisasi di tahun 2013. c. Terwujudnya sistem pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja sampai ketingkat Eselon I Jumlah Unit Eselon I yang Akuntabilitas kinerjanya meningkat. Penyebab: Tahun 2012 Inspektorat Jenderal baru merencanakan penjadwalan kegiatan evaluasi kinerja unit-unit utama di lingkungan Kementerian ESDM. 5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2012 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin pada capaian indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran rencana strategis. 6. Sangat disadari bahwa Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal yang disusun pada tahun 2011merupakan revisi Indikator Kinerja Utama tahun 2009 masih belum mendukung sasaran strategis yang disusun pada tahun 2010, namun kinerja Inspektorat Jenderal masih tetap terukur. Pada tahun 2013 direncanakan akan direviu untuk direvisi agar mempermudah pengukuran kinerja dan menjelaskan hasil dari pendampingan kepada unit/satuan kerja di lingkungan KESDM.

B. HAMBATAN DAN KENDALA Pencapaian sasaran strategis belum maksimal pada tahun anggaran 2012 disebabkan oleh indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian sasaran masih belum relevan dan secara teknis masih banyak yang harus diperbaiki.


Page 107

C. SARAN 1.

Pengukuran capaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal lebih mengarah pada keberhasilan pendampingan terhadap unit/satuan kerja dilingkungan KESDM.

2.

Hasil-hasil strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal harus senantiasa dipantau, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara terus menerus sehingga tidak berhenti dalam tataran kebijakan formal saja, tetapi menjadi program bergulir yang bertitik tumpu pada pelaksanaan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di lingkungan Kementerian ESDM.

3.

Terhadap berbagai target capaian yang melebihi maupun yang tidak tercapai, Inspektorat Jenderal KESDM akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melaui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan penanganan di masa mendatang.

4.

Keadaan manajemen kinerja belum dibangun dengan baik akan sulit untuk menyajikan informasi mengenai kinerja dengan baik. Apa yang dibuat dalam LAKIP ini adalah jalan pintas yang sangat darurat. Apabila tidak segera dibangun goal setting yang baik dengan indikator kinerja keberhasilan organisasi yang baik, kesulitan seperti iniakan berlangsung tiap tahun.untuk perbaikan organisasi ke depan, mulai dari saran-saran untuk memperbaiki perencanaan yang lebih berorientasi kinerja serta pengembangan system pengukuran kinerja yang dibutuhkan.

5.

Perbaikan dokumen pendukung LAKIP Inspektorat Jenderal harus menjadi perhatian oleh pimpinan karena Inspektorat Jenderal menjadi unit yang mewakili untuk dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur NegaraReformasi Birokrasi setiap tahunnya didampingi oleh satu unit utama lainnya, hasil evaluasi LAKIP Inspektorat Jenderal sangan mempengaruhi nilai atau peringkat Akuntabilitas Kementerian ESDM.


Page 108

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Recommend Documents