LAKIP 2015
1. LATAR BELAKANG Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandart dilaksanakan berdasarkan Instruksi Peresiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998. Laporan
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 yang di kelola. Adapun Landasan Hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah : a.
Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
b.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.
c.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
d.
Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan;
e.
Peraturan Pemerintah Nomor ; 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan nasional;
f.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
g.
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
h.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
i.
Surat
Keputusan
Kepala
Lembaga
Adminitrasi
Negara
(LAN)
Nomor
239/IX/6/8/2003; j.
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar; (Dinas);
k.
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar; (Dinas);
l.
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor
Tahun 2014 tentang Sasaran dan
Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Polewali Mandar, Tahun 2014 – 2019; m.
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun 2015, hasil akhir yang dicapai diharapkan dapat bermanfaat dan membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati permasalahan dan acuaan dalam penyusuna program dan kegiatan tahun berikutnya lebih terfokus, efisien, efektif, efisien, terkur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, serta meningkatkan jumlah perolehan PAD dan PDRB sektor Pariwisata.
Sistimatika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah : BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1
Rencana Strategis
2.2
Penetapan Kinerja Tahunan 2015
BAB III PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 3.1
Tujuan : Melestarikan Seni Budaya Tradisi
3.1.1.
Capaian Sasaran 1, Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Lokal
3.1.1.1.
Indikator 1, Jumlah Organisasi / kelompok kesenian yang di bina
3.1.1.2.
Indikator 2, Persentase Organanisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni budaya
3.2.
Tujuan : Mewujudkan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan dan sektor andalan penunjang pereokonomian daerah.
3.2.1.
3
Capaian Sasaran 2, Meningkatnya Promosi wisata yang efektif dan efesien
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
3.2.1.1.
Indikator 1, jumlah kunjungan wisata per tahun
3.3.
Tujuan : Meningkatkan perkembangan usaha pariwisata
3.3.1
Capaian Sasaran 3, Meningkatnya Perkembangan Usaha Pariwisata
3.3.1.1
Indikator 1, Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan
3.3.1.2
Indikator 2, Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang di kembangkan Sumber Daya Manusianaya.
3.3.1.3
Indikator 3, Jumlah PAD dari sektor Pariwisata
3.4.
Tujuan 4 : Meningkatkan diversifikasi produk wisata
3.4.1.
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Usaha Pariwisata
3.4.1.1
Indikator 1, Jumlah Regulasi Standarisasi Pengembangan Pariwisata
3.4.1.2.
Indfikator 2, Jumlah Lembaga/Dunia Usaha
yang bermitra dalam
pengembangan Objek Wisata
BAB IV PENUTUP 5.1
Kesimpulan
5.2
Saran – saran
LAMPIRAN - LAMPIRAN 1.2
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mempunyai tanggung jawab agar penerapan good governance dapat berjalan dengan baik. Untuk mendukung upaya tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, berupaya melaksanakan tugas pokoknya yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009, tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. Selain pelaksanaan tugas pokok diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mempunyai beberapa fungsi yaitu : 1). Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan wisata; 2).
Penyusunan rencana dan program dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan wisata;
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
3).
Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan wisata;
4).
Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan wisata;
5).
Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
6).
Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
7).
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati. Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar
sebagai salah satu lembaga teknis daerah memiliki susunan organisasi yang terjabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat dijabarkan masing – masing sebagai berikut : a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas yang meliputi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan serta urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 1) Pelaksanaan program yang meliputi penyusunan program dan anggaran 2)
Penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat;
3) Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi ;
urusan
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan) dan perlengkapan; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi. Sekretariat, terdiri dari : 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok; merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi: melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol, surat-menyurat, kearsipan, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi : a.
Pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol serta surat menyurat;
b.
Pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi;
c.
Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
d.
Pelaksanaan urusan perlengkapan;
e.
Pelaksanaan urusan kepegawaian;
f.
Pengelolaan dan pelaksanaan urusan umum lainnya.
2). Sub Bagian Perencanaan dan Verifikasi; mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi: mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan, serta verifikasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Verifikasi mempunyai fungsi: a.
Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dengan bidang lain dalam lingkungan dinas;
b.
Pelaksanaan verifikasi anggaran baik anggaran rutin maupun kegiatan;
c.
Penyusunan laporan hasil verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan;
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
3). Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi: menyelenggarakan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan pelaporan mempunyai fungsi: a.
Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;
b.
Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas;
c.
Pengelolaan administrasi keuangan lainnya
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
c.
Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
1)
Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan,
memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang kebudayaan, khususnya dibidang sejarah dan kepurbakalaan.
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi: a.
Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
b.
Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
c.
Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang sejarah dan kepurbakalaan;
d.
Penyusunan laporan kegiatan dibidang sejarah dan kepurbakalaan;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
2)
Seksi Nilai – Nilai Tradisional dan Kesenian Daerah mempunyai tugas pokok:
merencanakan
kegiatan,
memberi
petunjuk,
memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas
memberi
tugas,
membimbing,
bidang kebudayaan, khususnya
dibidang nilai-nilai tradisional dan kesenian daerah.
d.
Bidang Usaha Pariwisata, terdiri dari :
1). Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang usaha pariwisata, khususnya dibidang sarana pariwisata. 2). Seksi Pembinaan Usaha Wisata mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang usaha pariwisata, khususnya dibidang pembinaan usaha wisata.
e.
Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata
1). Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pengembangan dan promosi wisata, khususnya dibidang promosi wisata. 2).
Seksi Pengembangan dan Promosi Budaya mempunyai tugas pokok: merencanakan
kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pengembangan dan promosi wisata, khususnya dibidang pengembangan masyarakat sadar wisata.
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
A. RENCANA STRATEGIS Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran yang telah dikemukan, maka konsep pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Polewali Mandar adalah merupakan salah satu penjabaran
dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014-2019. Adapun visi dari Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar adalah : “ Terwujudnya Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan menuju Polewali Mandar Sejahtera “ . Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan sejumlah misi yang akan dijalankan secara sungguh-sungguh dan seksama selama periode 2014-2019 adalah sebagai berikut: 1.
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan berlandaskan pada nilainilai agama dan budaya.
2.
Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
3.
Meningkatkan infrastruktur guna mendorong daya saing daerah.
4.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Berbagai dasar pemikiran telah dirumuskan sebagai rambu-rambu di dalam
Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan pada masa mendatang yang penuh dengan harapan dan tantangan, yang harus dipedomani oleh insan kebudayaan dan kepariwisataan untuk lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan yang berencana dan berkesinambungan.
Adapun Rumusan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
“Budaya Lestari, Pariwisata Unggul Masyarakat Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014–2019 adalah : 1.
Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian.
2.
Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, dan inovatif.
3.
Meningkatkan destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional.
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Didalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memuat dua sasaran strategis yang setiap sasaran tersebut memuat indikator–indikator kinerja sebagai sebagai acuan dalam pengukuran pencapaian kinerja tersebut. Adapun Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015 dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1 : Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2015
NO
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya
1
Pengembangan
9
INDIKATOR KINERJA Jumlah Kelompok Kesenian dan budaya
dan yang dibina
TARGET
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Kelestarian Seni Budaya Persentase Kelompok Kesenian dan Lokal
Budaya yang Berperan Aktif dalam
100
Pengembangan Seni Budaya Jumlah Event Seni Budaya/ Wisata yang diikuti Meningkatnya
promosi
wisata yang efektif dan Jumlah kunjungan wisatawan
2
2
320.000
efisien Jumlah
Perkembangan Pariwisata
Wisata
yang
dikembangkan
Meningkatnya 3
Destinasi
Usaha
Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang dibina Jumlah PAD dari Sektor Pariwisata Jumlah
Meningkatnya 4
Pengelolaan Pariwisata
Regulasi
Standarisasi
Kualitas Pengembangan Pariwisata
1
20 100.000.000 2
Usaha Jumlah Lembaga/Dunia Usaha yang Bermitra dalam Pengembangan Objek
1
Wisata
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Tahun 2015 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2009 – 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya adalah Penetapan Kinerja 2015 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang di dokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan ( Annual Performance Plan ). Adapun Penetapan Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2 Penetapan Kinerja Tahun 2015
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Anggaran
Sasaran
Indikator Kinerja
Strategis
Satuan
Target
Program Dan Kegiatan
Setelah Perubahan
1
2
3
4
Jumlah Kelompok Kesenian
Pengelolaan
dan Kelompok
budaya yang dibina
5
Kesenian
22
6 Keragaman
Budaya/Fasilitasi Perkembangan
Budaya
52.479.000
Daerah Persentase Kelompok Kesenian Meningkatnya Pengembangan dan Kelestarian Seni
Budaya
Lokal
dan
Budaya
yang
Berperan
Aktif
Pengelolaan Persen
100
dalam
Keragaman
Budaya/Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival
397.189.000
Budaya Daerah
Pengembangan Seni Budaya Pengembangan Pemasaran Pariwisata/Pengembangan Jumlah Event Seni Budaya/
125.500.000
Jaringan Kerjasama Promosi
Wisata Event
2
yang diikuti
Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata/Pelaksanaan
108.806.000
Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Pengembangan
Nilai
Budaya/Pelestaraian
Meningkatnya promosi wisata Jumlah kunjungan Wisatawa yang efektif dan wisatawan
n
Aktualisasi 320.000
Adat
35.375.000
Budaya
Daerah Pengelolaan
efisien
dan
Budaya
Kekayaan /Pengembangan 303.140.700
Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatnya
11
Jumlah
Destinasi Objek
1
Pengembangan
Destinasi 130.869.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Perkembangan
Wisata
yang Wisata
Usaha
dikembangkan
Wisata/Peningkatan Pembangunan Saraana dan
Pariwisata
Prasarana Pariwisata Pengembangan Jumlah Usaha
Pelaku Pariwisata
yang dibina
Orang/Pel aku Usaha
Kemitraan/Pengembangan 20
sumber Daya Manusia dan 35.050.000 Profesionalisme
bidang
Pariwisata Jumlah PAD dari Sektor Pariwisata Jumlah
Kualitas
000
Regulasi
Standarisasi Meningkatnya
Rupiah
100.000.
Pengembangan
Pengembangan
Wisata/Pengembangan
2
Pariwisata
148.278.000
Daerah Tujuan Wiasata Pengembangan
Dokumen
Destinasi
Destinasi
Wisata/Pengembangan, Sosialisasi
dan
Penerapan
39.139.000
serta Pengawaan Standarisasi
Jumlah
Pengelolaan
Lembaga/Dunia
Usaha
Usaha
Pariwisata
Bermitra
yang dalam
Pengembangan
Lembaga/ Dunia
Pengembangan Kemitraan / 1
Usaha
Monitoring,
Evaluasi
dan 83.792.000
Pelaporan
Objek Wisata
Tujuan I : Melestarikan Seni Budaya Tradisi
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
I
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pengembangan dan Kelestarian Seni Budaya
Lokal. Meningkatnya Pengembangan dan Kelestarian Seni Budaya Lokal ini dimaksudkan agar seni budaya lokal yang merupakan aset daerah sebagai ciri masyarakat mandar ini bisa tetap dikembangkan dan dilestarikan, khususnya bagi para generasi muda sebagai generasi penerus sehingga seni budaya lokal yang beraneka ragam yang kita miliki ini tidak akan punah ditelan zaman yang serba modern saat ini. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan seluruh potensi seni dan budaya lokal yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Sebagaimana kita ketahui melalui budayalah kita dapat mengenal jati diri masyarakatnya. Disamping itu budaya juga dapat mencerminkan dan menciptakan karakter, budi pekerti bangsa. Diharapkan dengan sasaran ini seni dan budaya lokal dapat tetap dikenal di kembangkan dan dilestarikan dilingkungan masyarakat sendiri bahkan di masyarakat luar. Adapun gambaran tentang pencapaian untuk sasaran di tahun 2015 ini adalah : Dengan Indikator Kinerja sebagai berikut : 1.
Jumlah Kelompok Kesenian dan Budaya yang di bina. Jumlah organisasi kesenian dan budaya yang aktif dalam pengembangan seni dan budaya yang aktif dalam pengembangan seni dan budaya untuk tahun 2015 ini targetnya sebanyak 22 organisasi kesenian dan telah tercapai sebanyak 22 sehingga capaian sebesar 100 %. Jumlah organisasi kesenian dan budaya yang aktif ini merupakan organisasi kesenian yang telah terdaftar dan memiliki NIPOK (Nomor Induk Pendirian Organisasi Kesenian ) yang di keluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setelah melakukan verifikasi terhadap organisasi – organisasi kesenian yang ada. Adapun ke 22 organisasi kesenian yang aktif dan terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta telah mendapat bantuan alat kesenian tradisional dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3: Nama organisasi kesenian yang terdaftar dan telah menerima bantuan alat kesenian tradisional
No
Nama Organisasi
Alamat
Jenis Alat Musik
1.
Tammalanre
Desa Mammi Kec. Binuang
Rebana
2.
Tomarendeng
3.
Desa Katumbangan
13
Desa Lekopadis Kec. Tinambung Desa Katumbangan Kec.
Rebana Rebana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Campalagian 4.
Desa Pappandangan
5.
Parandangan
6.
Idola Mammesa
7.
Kalumammang
8.
Musik Tradisional Bambu
9.
Reog Ponorogo
10.
Desa Tubbi
11.
Desa Sidorejo
12.
Peto’osang
13.
Rumpa
14.
Alu / Cahaya Wai Manurung
15.
Seni Lestari budaya kuda lumping
16.
Sikola Paqbanua
17.
Sayoang
18.
Saragian
19.
Sanggar seni sipakaraya
20.
Mapilli Barat / Bonra
21.
Lingk. Manding
14
Desa Pappandangan Kec. Anreapi
Rebana
Desa Rappang kec. Tapango Rebana Desa Barumbung Kec. Matakali Desa Kalumammang, Kecamatan Alu Desa Kaleok, Kecamatan Binuang Desa Batu Kecamatan Tapango Desa Tubbi , Kecamatan Tutar Desa Siderejo, Kecamatan Wonomulyo Kel. Peto’osang Kecamatan Alu Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Desa Alu Kecamatan Alu Desa Indomakkombong kecamatan matakali Kecamatan Wonomulyo Desa Sayoang Kecamatan Alu Desa Saragiang, Kecamatan Alu Kecamatan Campalagian Desa Mapilli Barat / Bonra Kecamatan Luyo Lingkungan Manding Kecamatan Polewali
Rebana
Rebana
Suling kecil
Gendang Besar
Gendang Besar
Jimbe
Gendang Besar
Gendang Besar Gendang Besar Gendang Kecil Gendang Besar Gendang Kecil
Gendang Kecil Gendang Kecil Gendang Kecil
Gendang Kecil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
22.
Serambi Yakiniku
Kecamatan Campalagian
Gendang Besar dan Kecapi
Pemberian bantuan alat kesenian tradisional tahun ini diberikan kepada 22 organisasi kesenian dan budaya yang dinyatakan layak untuk dibantu setelah melalui verifikasi oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata. Ada lima jenis alat musik traditional yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk pemberian bantuan tersebut, ini disesuaikan dengan kebutuhan setiap organisasi yang akan dibantu, kelima jenis alat musik tradisional tersebut adalah Gendang Penari, Qasidah Rebana, Rebana, dan Suling. Diharapkan dengan kegiatan ini jumlah organisasi kesenian yang anda bisa terus meningkat jumlah dan tetap akan aktif guna pelestarian seni budaya tradisional khususnya dikalangan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan tetap mengenali dan mencintai seni budaya lokal daerahnya sehingga diharapkan pada akhirnya dapat ikut melestarikannya. Disamping itu pemberian bantuan ini sebagai salah satu dukungan pemerintah terhadap organisasi kesenian yang terus melakukan geliat seni dan sebagai stimulant bagi pelaku seni yang ada untuk terus eksis mengembangkan seni tradisional. Di tahun ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 51.046.000,- untuk Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan Fasilitasi Perkembangan Budaya Daerah berupa pemberian bantuan berupa alat kesenian tradisional bagi 22 organisasi kesenian. Adapun Realisasi keuangannya sebesar 97 %, sedangkan capaian untuk target di Tahun 2015 ini berdasarkan indikator kinerjanya fisik mencapai 100%. Adapun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih banyaknya kelompok kesenian yang belum terdaftar dan belum memiliki NIPOK (Nomor Induk Pendirian Organisasi Kesenian ) yang di keluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sehingga beberapa kelompok kesenian yang telah di usulkan dalam musrembang kecamatan belum mendapatkan alat kesenian tersebut oleh karena itu kami Dinas kebudayaan dan Pariwisata pada tahun-tahun mendatang agar lebih gencar dalam melaksanakan sosialisasi kepada para kelompok kesenian yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dalam hal untuk mendapatkan NIPOK sehingga bisa terdata dan terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang nantinya menjadi kelompok kesenian binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Foto 1 : Penyerahan Alat Kesenian Kepada Para Kelompok Seni Budaya oleh Bapak Bupati dan Wakil Buapati Polewali Mandar
2.
Persentase Kelompok Kesenian dan Budaya yang beran aktif dalam Pengembangan seni Budaya. Target persentase kelompok kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni budaya adalah 100 % untuk mencapai target tersebut yang di bebankan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di perlukan program dan kegiatan yang mendukung. Untuk mencapai target tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festifal Budaya Daerah merupakan kegiatan yang menjadi agenda tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kegiatan ini berisi kegiatan atraksi ataupun pertunjukan seni budaya dan juga perlombaan permainan rakyat baik yang hanya dipertunjukan maupun di perlombakan ditingkat Kecamatan, Pelajar dan Masyarakat Umum yang diharapkan dengan kegiatan ini dapat melestarikan kesenian dan kebudayaan lokal yang ada di kabupaten Polewali Mandar, sehingga masyarakat tetap mengenal budayanya walaupun dalam era moderenisasi saat ini dan akhirnya dapat mencintai dan ikut melestarikan budaya
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
tersebut. Kegiatan Festival Budaya Daerah untuk tahun 2015 sebagai rangakaian Hari Jadi Kabupaten Polewali Mandar dan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal penyelenggaraan Pameran Expo sebagai pendukung acara dalam pelaksanaan Festival Budaya Daerah ke XI dan di selenggarakan pada Tanggal 1 s/d 6 Desember 2015 bertempat di Pantai Bahari Kecamatan Polewali yang dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Barat dan Beliau berpesan bahwa sangat memberikan apresiasi yang sangat terhadap kegiatan seperti ini dan beliau juga mencanangkan bahwa kegiatan Festival Budaya untuk tahun depan agar lebih meriah lagi karena pada tahun 2016 akan di laknanakan Festival Budaya yang berskala Internasional yang nantinya para pesertanya berasal dari luar negeri.
Foto 2 : Pembukaan Festival Budaya ke XI tahun 2015 Oleh Bapak Gubernur Sulawesi Barat dan Bapak Bupati Polewali Mandar
Adapun Lomba yang di pertandingkan dalam event Festival Budaya antara lain - Lomba Permainan Rakyat Diantaranya -
17
Lomba Mangasing
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
-
Ma`gasing dan
-
Ma`jekka
1. Lagu Daerah 2. Lomba Tomalolo Tomakappa 3. Lomba Tari Kreasi Selain itu event ini juga merupakan ajang promosi seni dan budaya yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan festival budaya daerah tahun anggaran 2013 ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 397.189.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 396.939.000,-. Dan pada kegiatan ini pula kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandardengan persentase capain 100%.
Foto 3. Pelaksanaan Event Festival Budaya XI 2015 Lomba Tari Kreasi
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
3.
Jumlah Event Seni Budaya / Wisata yang di Ikuti Jumlah Event Promosi Yang di Ikuti Ditahun 2015 ini target untuk indikator 2 event, sementara jumlah event promosi yang diikuti sebanyak tiga event dan terlaksana dengan melebihi target sehingga capaiaan realisasi untuk indikator ini sebanyak 200 %. Dinas Kebudayaan dan Parawisata telah berhasil mencapai target tersebut dengan mengikuti tiga event promosi wisata yaitu : 1. Pelaksanaan Festival Erau Internasional Folka Art Festival ( EIFAF ) dilaksanakan di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 7 - 13 Juni 2015. Festival ini diikuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar disebabkan oleh festival ini adalah festival yang berskala internasional yang di hadiri ± 15 negara asing. Dan kami dari
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten
Polewali
Mandar
berpartisipasi dalam penggelaran seni badaya melalui kesenian pakkacaping tobaine. Foto 4. Atraksi Pakacaping Tobaine Dalam Festival Erau Di Tenggarong Kalimantan Timur
19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
2. Pelaksanaan Festival Kemilau Sulawesi dilaksanakan di Bali pada tanggal 26 28 September 2015. Festival ini merupakan event tahunan yang selalu di ikuti diikuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar karena ini adalah festival yang di selanggarak oleh Kementrian Pariwisata sebagai salah satu ajang promosi kepariwisataan khususnya untuk wilayah sulawesi. 3. Pelaksanaan Festival Film Dokumenter sebagai sarana promosi melalui media
Foto 5. Atraksi Kesenian Tradisional Mandar Makottau Dalam Festival Kemilau Sulawesi di Provensi Bali
20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Selain event festival diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
juga
melakukan promosi melalui belanja jasa publikasi seperti : 1. Belanja iklan promosi media luar ruang yaitu pemasangan baliho di spot-spot tertentu di wilayah Makassar. 2. Belanja iklan promosi media video profil yaitu pembuatan film dokumenter tentang potensi obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar ini dapat
dlihat
langsung
melalui
youtube
dengan
link
yaitu
https://www.youtube.com/watch?v=eYgNIUS5UaU 3. Belanja iklan promosi media nasional yaitu belanja promosi melalui sriwijaya inflight megazine. 4. Belanja iklan promosi melaui Film Dokumenter Media juga merupakan salah satu ajang promosi seni dan budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. Melalui Program Pengembangan pemasaran pariwisata dengan kegiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dengan masing masing anggaran Rp. 125.500.000,- dan Rp 108.806.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 125.500.000,- dan Rp.
106.604.500,- Dan pada 2 kegiatan ini pula kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Kabupaten Polewali Mandardengan persentase capain fisik 100%. Foto 6. Salah satu adegan dalam pembuatan Film Dokumenter Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Tujuan II : Mewujudkan Sektor Pariwisata Sebagai Lokomotif
Pembangunan
Dan Sektor Andalan Penunjang Perekonomian Daerah
II.
Sasaran Strategis : Meningkatnya Promosi Wisata Yang Efektif dan Efesien. Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan sektor pariwisata sebagai lokomotif
pembangunan dan penunjang sektor andalan penunjang perekonomian. Dan untuk mewujudkan tujan tersebut perlu dilakukan kegiatan kegiatan yang mengundang daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Polewali Mandar yang di tunjang oleh promosi promosi
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
potensi dari sektor pariwisata dan event kunjungan wisata seperti kegiatan festival dan lain-lain.Sehingga para wisatawan tersebut bisa mengenal potensi – potensi kepariwisataan yang ada di daerah ini agar dapat menjadikan kepariwisataan di polewali mandar dapat sejajar dengan daerah lain di indonesia dan dapat menjadi kebanggaan masyarakat sebagaimana di ketahui bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki banyak potensi wisata yang layak untuk di kembangkan. Adapun gambaran tentang pencapaian untuk sasaran di tahun 2015 ini adalah : Dengan Indikator Kinerja sebagai berikut : 1.
Jumlah Kunjungan Wisatawan. Untuk kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik tahun 2015 ini
targetnya sebanyak 320.000 wisatawan dan ditahun ini jumlah itu dapat melebihi dari target yang ditetapkan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 336.976 wisatawan, peningkatannya kurang lebih sebesar 1,12 % dari tahun lalu. Peningkatan ini disebabkan oleh banyak destinasi obyek wisata baru terbuka dan didukung oleh banyaknya event tahunan yang di tetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai daya tarik kunjunagan wisatawan dan salah satu event tersebut adalah festival sandeq dan festival kuda pattuduq (kuda menari). Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata adalah kegiatan Festival Sandeq yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kecamatan Polewali Pantai Bahari dari tanggal 1 s/d 6 Desember 2015 sebagai salah satu event tahunan yang bertujuan untuk menarik wisatawan dan salah satu kegiatan pelestarian buadaya lokal di Kabupaten Polewali Mandar, dengan agenda kegiatan antara lain :
1. Kappung Sandeq. 2. Lomba Sandeq Race Etape Pendek dan lomba segitiga sandeq 2 kelas 3. Pendidikan dasar sandeq bagi para anak sekolah. 4. Lomba sandeq mini 5. Berlayar bersama sandeq 6. Lomba perahu lepa-lepa dan tarik tambang diatas perahu Pada tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menganggarakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 303.140.700,- realisasi keuangan sebesar Rp. 303.060.400,- dan persentase capain fisik 100%. Foto 7. Pelaksanaan Lomba Sandeq Race Pada Festival Sandeq 2015
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
yang Dikawasan ini pula wisatawan sangat merasa nyaman menikmati keindahan pantai mampie karena sejak pada tahun 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menyediakan Gazebo sebagai tempat istirahat yang di kelola lansung oleh Kelompok Sadar Wisata Pantai Mampie yang mana pada tahun ini juga memberikan kontibusi PAD bagi Polewali Mandar. Adapun jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Polewali Mandar tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Selanjutnya pada kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah adalah sebuah kegiatan festival saiyyang pattuduq atau kuda menari yang menjadi ikon budaya Kabupaten Polewali Mandar pada khususnya dan Sulawesi Barat pada umumnya. Dimana kegiatan ini di gelar di Kecamatan Tinambung Kelurahan Tinambung pada tanggal 5 Maret 2015 dengan mengahadirkan kurang lebih 50 kuda yang berparisipasi dalam event tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2015 menganggarkan untuk kegiatan tersebut Rp. 35.375.000,- dengan realisasi keuangan Rp.35.225.000,- dan capaian kenerja fisik 100 %.
Foto 8. Pelaksanaan Festival Saiyyang Pattuduq 2015
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Dari beberapa kegiatan diatas merupakan kegiatan yang dapat mendukung dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dan ada 4 jenis wisata yang dapat di ukur tingkat kunjungannnya antara lain 1. Wisata Religi
: 39.148 kunjungan wisatawan
2. Wisata event seni budaya
: 125.000 kunjungan wisatawan
3. Wisata Alam
: 72.828 kunjungan wisatawan
4. Wisata Mice
: 100.000 kunjungan wisatawan
Total
: 336.976 kunjangan wisatawan
Adapun grafik perkembangan jumlah kunjungan dari tahun ketahu dapat kita lihat di bawah ini : Grafik 1 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 - 2015
25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
350,000 300,000 250,000 Target Kunjungan Wisatawan Realisasi Kunjungan Wisatawan
200,000 150,000 100,000 50,000 0 2013
2014
2015
Dari grafik diatas dapat digambarkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu dapat melampaui target yang telah di tetapkan ini disebabkan oleh banyak destinasi objek wisata yang telah terbuka dan banyaknya event seni budaya yang merupakan event tahunan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah ditetapkan. Ini juga tak terlepas dari banyaknya promosi-promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, para pemerhati seni budaya dan para pemerhati objek wisata di Kabupaten Polewali Mandar baik melalui media cetak, media sosial dan media elektronik serta memalalui film dokumenter sehinnga terget yang telah di tetapkan dapat tercapai. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengenjot jumlah kunjungan wisatawan masuk di Kabupaten Polewali Mandar adalah masih perlunya di tingkatkan promosi-promosi event kegiatan dan objek wisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar sehingga tahun-tahun ke depan Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah kunjungan wisatawan baik lokal maupun manca negara agar masyarakat Polewali Mandar ada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang nantinya menjadikan masyarakat Polewali Mandar menjadi sejahtera dan sejalan dengan visi da misi Bupati Polewali Mandar. Dengan slogan Ayo Ke Polewali Manda
Tujuan III : Meningkatkan Perkembangan Usaha Pariwisata
26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
III. Sasaran Strategis : Meningkatnya Perkembangan Usaha Pariwisata Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan usaha pariwisata ini sesuai dengan misi Bupati Polewali Mandar dalam pengembangan di sektor pariwisata sehingga mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dapat meningkatkan perkembangan bidang usaha yang menunjang kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun indikaotor kinerja dalam mendukung kegiatan perkembangan usaha pariwisata adalah : 1. Jumlah Destinasi Wisata yang di Kembangkan Target untuk jumlah destinasi wisata yang dikembangkan untuk tahun 2015 ini sebanyak satu objek dan realisasi untuk kegiatan ini sebanyak tiga objek wisata terlaksana sesuai target sehingga tercapai realisasi sebesar 100%. Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan untuk tahun anggaran 2015 berupa satu objek wisata pantai, yaitu objek wisata bahari yaitu pantai Mampie dan Gonda dan satu lagi objek wisata alam yaitu air terjun Sarung Allo untuk tahun 2015 Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja diatas antara lain : Program Pengembangan Destinasi Wisata dengan kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang dilaksanakan untuk pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2015 ada satu lokasi objek wisata yang dikembangkan yaitu objek wisata pantai mampie yang lokasinya berada di Kecamatan Wonomulyo. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pembangunan sarana prasarana yaitu berupa pembangunan gazebo informasi wisata yang dimaksudkan dapat dijadikan tempat beristirahat dan sebagai sarana promosi obyek wisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar bagi pegunjung pantai mampie. Adapun untuk pantai Gonda Mangrove Park Desa Lailko Kecamatan Campalagian dan wisata alam air terjun Limbong Kumandang di Desa Kurra Kecamatan Tapango sebagai destinasi objek wisata baru yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yaitu pembangunan Gazebo sebagai sarana dan prasarana pendukung tempat objek wisata.
Dengan pembangunan sarana prasarana diobjek wisata, kegiatan ini dimaksudkan juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di objek wisata tersebut. Kegiatan ini pada tahun 2015 dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 130.896.000,-dan adapun realisasi anggarannya sebesar Rp.
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
130.766.000,- dengan persentase capaian realisasi fisik 100 %. Foto 9. Gazebo di Obyek Wisata Alam Air Terjun Limbong Kumandang Desa Kurra
Adapun kendala yang dihadapi dalam pembangunan sarana dan prasarana objek wisata adalah masih perlunya sarana pendukung di lokasi obyek wisata tersebut karena pembangunan gazebo saja belum dapat memberikan kenyamanan bagi para wisatawan masih perlu ada sarana pendukung lainnya antara lain adalah ruang ganti dan toilet di lokasi obyek pariwisata. Sehingga dengan lengkapanya sarana pendukung tersebut maka dengan sendirinya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun manca negara dapat berkunjung di tempat tersebut. Selain sarana pendukung diatas masih perlunya dilakukan sosialisasi kepada para kelompok sadar wisata sebagai pengelolah obyek wisata tersebut agar selalu menjaga kebersihan dan keasrian tempat wisatanya sebagai salah satu yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk dapat berkunjung dan bisa memberi kesan yang baik sehingga wisatawan tersebut dapat kembali ke tempat wisatanya. 2. Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang di Bina. Target untuk jumlah pelaku usaha pariwisata yang di bina adalah untuk tahun 2015 ini sebanyak 20 orang/pelaku usaha pariwisata yang dibina dan realisasi untuk kegiatan ini sebanyak 30 orang/pelaku usaha pariwisata yang di
28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
bina dan melampaui target yang telah ditetapkan sehingga tercapai realisasi sebesar 150%. Jumlah pelaku usaha Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis
dan
indikator kinerja diatas adalah dengan melakukan pembinaan terhadap beberapa pelaku usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata antara lain : Tabel 4 Daftar Nama Pelaku Usaha Pariwisata yang di Bina No
Nama Pelaku Usaha Pariwisata
Alamat
1.
Pokdarwis Pantai Ba’batoa
Desa Lapeo Kec. Campalagian
2.
Pokdarwis Mampie
Desa Galeso Kec. Wonomulyo
3.
Pokdarwis Tanjung Buku
Desa Buku Kec. Mapilli
4.
Pokdarwis Sarung Allo
Desa Pappandangan Kec. Anreapi
5.
Pokdarwis Pantai Lurae Baurung
Desa Panyampa Kec. Campalagian
6.
Pokdarwis Resota
Desa Karama Kec. Tinambung
7.
Pokdarwis Kapila
Kel. Polewali Kec. Polewali
8.
Pokdarwis Tanjung Karamasang
Kel. Amasangan Kec. Binuang
9.
Pokdarwis Binanga Liu
Kel. Mandaing Kec. Polewali
10.
Pokdarwis Tinunnungan
Desa Ongko Kec. Campalagian
11.
Hotel Lilianto
Kel. Polewali. Kec. Polewali
12.
Hotel Ratih
Kel. Polewali. Kec. Polewali
13.
Hotel Polewali Indah
Kel. Polewali. Kec. Polewali
14.
Hotel Arham
Kel. Lantora Kec. Polewali
15.
Hotel Nirmala
Kel. Lantora Kec. Polewali
16.
Hotel Pasific
Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo
17.
Hotel Istana
Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo
18.
Wisma Agussalim
Kel. Lantora Kec. Polewali
19.
Wisma anugrah
Kel. Pekkabata Kec. Polewali
20.
Hotel Perdana
Kel. Pekkabata Kec. Polewali
21.
RM. Asia
Kel. Polewali. Kec. Polewali
22.
RM. Surya
Kel. Polewali. Kec. Polewali
23.
Warung Risqi Barokah
Desa Batetangnga Kec. Binuang
24.
RM. Hegar Manah
Kel. Polewali. Kec. Polewali
25.
RM. Idola
Kel. Polewali. Kec. Polewali
29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Ket
LAKIP 2015
26.
Warung Sop Saudara
Kel. Pekkabata Kec. Polewali
27.
Warung Rejo Mulyo
Kel. Pekkabata Kec. Polewali
28.
RM. Srikandi
Kel. Lantora Kec. Polewali
29.
Warung Kopi Daeng Sija
Kel. Lantora Kec. Polewali
30.
RM. Liberty
Kel. Pekkabata Kec. Polewali
Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja diatas ialah Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata yang dilaksanakan untuk membina sumber daya manusia para pengelola bidang usaha pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar agar dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung di Polewali Mandar sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan bersahaja. Dengan pembinaan bagi para pelaku usaha pariwisata ini dimaksudkan juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di lokasi objek wisata Polewali Mandar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 35.050.000,dan adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 34.783.200,- dengan persentase capaian realisasi fisik 100 %. Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha pariwisata adalah masih kurangnya sumber daya manusia atau tenaga-tenaga terlatih yang memiliki keterampilan teknis operasional perhotelan, memberikan bekal pengetahuan tentang standar kompetensi perhotelan serta pelayanan prima dan terciptanya sumber daya manusia yang profesional dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya yang mampu berdaya saing di industri perhotelan. Sehingga diharapakan para pengelolah Hotel, Penginapan dan Wisma agar dapat menerima dan mencari karyawan yang menpunyai disiplin ilmu dan mengerti tentang ilmu pariwisata dan ilmu perhotelan sehingga kedepan hotel,wisma dan penginapan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar bisa bersaing dengan hotel,wisma dan penginapan dengan daerah daerah yang telah maju dalam sektor pariwisata seperti Bali, Jogjakarta dan lainnya 3. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata. Disamping pendataan jumlah kunjungan wisatawan tersebut diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mempunyai tanggung jawab dalam hal pengumpulan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari sektor pariwisata yang berasal
30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
dari tempat wisata Pantai Mampie Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pariwisata sebesar Rp. 104.500.000,- dan PAD untuk sektor pariwisata ini mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100.000.000,- Namun jika dibandingkan dari tahun sebelumnya tahun 2014 yang realisasinya sebesar Rp. 100.300.000,- ada penurunan pemesukan PAD dari sektor pariwisata ini di sebabkan oleh karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah tidak menangani lagi sektor PAD dari Hotel, Penginapan, Restaurant dan Rumah Makan yang mana sejak Tahun 2013 sudah di kelola langsung oleh Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar. Adapun gambaran jumlah perolehan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari sektor Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar tiga tahun terakhir dapat dilihat dari grafik dibawah ini : Grafik 2: Jumlah PAD dari Sektor Pariwisata
Rp115,000,000 Rp110,000,000 Rp105,000,000
Jumlah PAD dari sektor Pariwisata
Rp100,000,000 Rp95,000,000 Rp90,000,000
Dari grafik diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian tahun 2013 merupakan
2012 2013 2014 2015
pencapaian tertinggi di empat tahun terakhir dalam hal pencapaian PAD dari sektor Pariwisata, yaitu sebesar Rp. 114.602.000,- Sedangkan untuk tahun 2014 terjadi penurunan yaitu sebanyak 8,7 % dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2015 terjadi lagi kenaikan PAD yang jumlah pencapaiannya hanya sebesar Rp. 104.500.000,- walaupun di lihat dari grafik diatas terlihat jelas fluktuatif dari segi angka tetapi secara objektif namun demikian karena target jumlah capaian tersebut sesuai yang telah tetapkan pencapaian PAD dari sektor pariwisata di tahun 2014. Adapun program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis
31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
dan indikator kinerja adalah Program Pengembangan Destinasi Wisata dengan kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata. Kegiatan ini merupakan pembangunan antara lain : 1.
Belanja Papan Petunjuk anjungan pariwisata Polman di asrama Todilaling Jogjakarta
2.
Belanja Papan Informasi Potensi Pariwisata di kota Polewali
3.
Belanja Papan Petunjuk / Gazebo informasi objek wisata pantai mampie
4.
Belanja Pengelolaan Pantai Mampie
Dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 148.278.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 143.111.000,- dengan capaian realisasi keunagan 97 % dan realisasi fisik 100 % .
Foto 10. Gazebo dan Papan Informasi di Pantai Mampie
Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata adalah masih kurangnya pemahaman dan pengertian antara pengusaha di sektor usaha pariwisata dengan pihak Dinas Pendapatan dan Perizinan dalam mengelolah dan memperoleh PAD sebanyak-banyaknya ini disebabkan karena masih banyaknya para pengusaha di sektor pariwisata belum memberikan data yang riil terhadap data kujungan atau tamu kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendapatan dan Perizinan sehingga sangat mempengaruhi tingkat Pendapatan Asli Daerah sehingga diharapkan tahun-tahun kedepan agar kiranya antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas
32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar agar terus melakukan sosialisai tentang manfaat dan pentingnya dari pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dari para pengelolah objek wisata dan pengeloha hotel, wisma, penginapan, restourant, warung dsb, yang bergerak di bidang usaha pariwisata.
Tujuan VI : Meningkatkan Diversifikasi Produk Wisata
IV.
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Usaha Pariwisata Untuk meningkatkan kualitas usaha pariwisata perlu dilakukan diversifikasi produk wisata sehingga tercipta banyaknya pilihan produk wisata yang akan membuat para wisatawan akan menpunyai banyak alternatif dalam melakukan wisata di Kabupaten Polewali Mandar dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menpunyai program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja.
1.1.
Program Pengembangan Destinasi Wisata dengan kegiatan Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi
Kegiatan ini merupakan
kegiatan dalam hal proses penetapan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang usaha pariwisata oleh sebab itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama DPRD Kabupaten Polewali Mandar berhasil merumuskan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 tentang TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Peraturan Daerah ini mengatur tata cara dan aturan yang telah disepakati antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan para pengusaha pariwisata. Kapasiatas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah hanya memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendapatan dan Perizinan dalam hal penerbitan surat izin usaha pariwisata kepada pengusaha yang bergerak di bidang kepariwisataan kerena pada dasarnya hanya Dinas Pendapatan dan Perizinan yang berhak mengeluarkan izin usaha sedangkan kami Dinas Kebudayan dan Pariwisata hanya melakukan survey selanjutnya memberikan rekeomendasi tersebut. Selanjutnya pada kegiatan ini dapat tercapai dua dukemen selain PERDA TDUP ada juga dokumen yang di lahirkan yaitu data base daftar pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata seperti data hotel, retaurant, warung, café, trefel,
33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
penginapan, wisma dan lain sebagainya. Data ini merupakan data peluku usaha pariwisata terbaru dan akan terus terap date setiap tahunnya yang akan menjadi rujukan sebagai salah satu potensi pendukung kepariwisataan di Kabupaten Polewali Mandar
Adapun program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja adalah Program Pengembangan Destinasi Wisata dengan kegiatan Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawsan Standarisasi dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 39.139.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.138.000,- dengan realisasi fisik 100 % . 1.2.
Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaopran Kegiatan ini merupakan kegiatan belanja modal yaitu belanja pengadaan angkutan darat bermotor sepeda motor ini di laksanakan dalam rangka mendukung kegiatan monotoring dan evaluasi potensi objek wisata baru di Kabupaten Polewali Mandar dan sebagai mobilisasi dalam rangka pemuktahiran data baik data kunjungan wisatawan, potensi objek wisata, maupun pelaku usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dan pengadaan kendaraan sepeda motor ini sebanyak 2 buah jenis trayel Kawasaki 150 cc dengan harga satuannya sebesar Rp. 36.250.00,-. Adapun program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja adalah Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 83.792.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.792.000,- dengan realisasi fisik 100 % . Foto 11. Belanja angkutan bermotor Sepeda Motor
34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Tabel. 5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2015 Kode
Jumlah
Uraian
rekening
Anggaran
Realisasi
Lebih Kurang
4
Pendapatan
100.000.000
104.500.000
(4.500.000)
4.1
Pendapatan Asli Daerah
100.000.000
104.500.000
(4.500.000)
4.1.1
Pajak Daerah
4.1.2
Retribusi Daerah
4.1.3
Hasil
100.000.000
104.500.000
(4.500.000)
100.000.000
104.500.000
(4.500.000)
3.464.715.260
3.102.155.226
362.560.034
Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain – lain Pendapatan
4.1.4
Asli Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Operasi 5.1.1
Belanja Pegawai
1.906.468.100
1.772.445.906
134.022.194
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1.386.247.160
1.157.709.320
228.537.840
5.3.3
Belanja Bunga
5.4.4
Belanja Subsidi
5.5.5
Belanja Hibah
5.2.3
Belanja Modal
172.000.000
172.000.000
5.2.3.1
Belanja Modal Tanah
5.2.3.2
Belanja Modal Peralatan
62.000.000
62.000.000
110.000.000
110.000.000
dan Mesin 5.2.3.3
Belanja
Modal
Gedung
dan Bangunan 5.2.3.4
Belanja
Modal
Jalan,
Irigasi dan Jaringan
35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Ket
LAKIP 2015
Jumlah Belanja Surplus ( Defisit )
4.1
3.464.715.260
3.102.155.226
(3.364.715.260 )
(3.001.855.226)
KESIMPULAN Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
Pemerintah, dan mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Tahun Anggaran 2015 ini telah melaksanakan 13 program dengan 31 kegiatan, keseluruhan program dan kegiatan ini sudah termasuk kegiatan administrasi umum. Dinas kebudayaan dan pariwisata telah melaksanakan program dan kegiatan – kegiatan tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar telah berhasil melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di sektor kebudayaan dan pariwisata. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja dari setiap indikator kinerja dari dua sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat mencapai hasil 100%. Sedangkan hasil capaian kinerja keuangan ( alokasi anggaran dan realisasi anggaran ) tahun 2015 sebesar 98.62%. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam kurun waktu tahun 2015 yang lalu. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala dan hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan – hambatan dalam pencapaian kinerja. Sehingga akan lebih memudahkan dalam mengatasinya. 4.2. SARAN Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Dinas dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran – saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain : 1.
Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pihak – pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2.
Perlu adanya penambahan pagu anggaran untuk mendukung dalam proses peningkatan kualitas pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan guna meningkatkan pelestarian
Kebudayaan
dan
Pengembangan
pariwisata
Daerah
khususnya
pengembangan objerk wisata di masa yang akan datang; 3.
37
Diharapkan adanya ketegasan pemerintah dalam bentuk aturan hukum bagi pihak –
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
pihak terkait atau wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sehingga berpengaruh terhadap PAD dari sektor pariwisata. 4.
Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata baik formal maupun non formal;
5.
Meningkatkan bentuk – bentuk pengawasan / monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan di lingkup intern maupun dengan melibatkan pihak – pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2015 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari kesempurnaan dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar ini dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar disusun dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan AKIP ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan
LAKIP ini disusun berdasarkan Rencana stratejik (Restra) Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014 s/d 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar adalah
38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
“Budaya Lestari, Pariwisata Unggul Masyarakat Sejahtera”. Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan pula sejumlah misi,yaitu: Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan
pemanfaatan kebudayaan dan kesenian,
Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, dan inovatif, Meningkatkan destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional. Sebagai operasionalisasi dari visi dan misi tersebut diatas,kemudian dirumuskan sejumlah tujuan dan sasaran.Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka kemudian dirumuskan berbagai
kebijakan,yaitu:peningkatan
profesionalisme
aparatur
pemerintah
daerah,peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah,pengembangan manajemen kepegawaian daerah yang prima,dan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. Menindaklanjuti berbagai kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan diatas, akhirnya dicanangkan 13 (tiga belas) program dengan 32 (tiga puluh dua) kegiatan untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2015. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan, dari 31 kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2015, secara umum dapat dinyatakan telah dicapai dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaan beberapa kegiatan terdapat penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100% atau dengan kata lain nilai akuntabilitas keuagan secara kuantitatif, pencapaiannya telah dapat diserap secara optimal berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan.
Meskipun demikian, laporan ini dapat disusun sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan, serta disampaikan sebagai bahab pertimbangan lebih lanjut pada tingkat atasan. Jika dalam penyusunan LAKIP ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Akhir kata, saran dari berbagai pihak tetap diharapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di masa yang akan datang dan penyempurnaan LAKIP lebih lanjut.
Polewali, 28 Januari 2015 Kepala Dinas
Hj. A. Nursami. MP, SE. M.Adm.KP Pangkat : Pembina Tk. I
39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP 2015
NIP
40
: 19650625 199503 2 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah