BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor : Tahun 2016 Tanggal : 2016 Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya sistematis danterencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baikdengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secaraberkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing daerah memiliki kekuatan sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda. Untuk itu proses pembangunan diawali dengan perencanaan yakni suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

rencana

pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat dengan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang daerah dan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja pembangunan daerah setiap tahunnya. RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah; arah kebijakan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

1

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA keuangan daerah; strategi pembangunan daerah; kebijakan umum; program SKPD; program lintas SKPD; program kewilayahan; rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 20162021 diawali dengan persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMDberupa perumusan rancangan awal RPJMD yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengolahan data dan informasi; penelahaan RTRW;analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; perumusan permasalahan pembangunan daerah; penelahaan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota lainnya; analisis isu-isu strategis pembangunan

jangka

menengah;

penelahaan

RPJPD;

perumusan

penjelasan visi dan misi, perumusan tujuan da sasaran; perumusan strategi dan arah kebijakan; perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah; penyusunan indikari rencana program prioritas disertaikebutuhan pendanaan; penetapan indikator kinerja daerah; pembahasan dengan SKPD; pelaksananaan forum konsultasi publik; pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan penyelarasaran program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Rancangan awal RPJMD menjadi dasar penyusunan rancangan Rensta

Renstra SKPD, hasil verfikasi dan masukan dari rancangan

SKPD

Rancangan

menyempurnakan

RPJMD,

yang

pada

Rancangan saatnya

Awal

RPJMD

mendapatkan

menjadi masukan

penyempurnaan pada Musrenbang RPJMD sehingga menjadi Rancangan Akhir RPJMD yang diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021merupakan RPJMD periode 5 tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025. RPJMDterintegrasi dan dijabarkan kembali dalam Renstra SKPD se Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021dalam bentuk program dan kegiatanyang disertai kebutuhan pendanaan. Program-program yang menjadi


2

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA perioritas pembangunan Daerah seperti Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berbudi Pekerti Luhur dan Berdaya Saing, Penanggulangan kemiskinan berbasis potensi sumberdaya lokal,Pemenuhan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Mempertahankan daya dukung lingkungan, ketangguhan terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklimdilaksanakan dengan strategi holistik integratif sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 berdasar pada : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4.

Undang-Undang

Nomor

26

Tahun

2008

tentang

Pembentukan

Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);


3

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8.

Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah

Dengan

Peraturan Menteri DalamNegeriNomor 21Tahun2011tentang Perubahan Atas

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun

2006tentangPedoman PengelolaanKeuangan Daerah; 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah


4

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Kabupaten Lombok Utara Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Pembentukan

Susunan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 25); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Lombok Utara 20052025 dengan visi Lombok Utara Sejahtera dan Bermartabat, memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 yang memiliki visi : Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong; dan memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 dengan visi Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera. RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD harus terintegrasi dan sesuai dengan RPJMD dalam RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

5

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD; keselarasan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran; keselarasan dalam strategi dan arah kebijakan; mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta mempedomani indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan. Selanjutnya RPJMD dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Gambar I.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan


6

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 1.4. 1.5.

Sistimatika Penyusunan RPJMD Maksud dan Tujuan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasaahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 7.2. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X.

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1. Pedoman Transisi 10.2. Kaidah Pelaksanaan

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

7

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20162021disusun

dengan

maksud

untuk

mengarahkan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan citacita dan tujuan pembangunan nasional, provinsi serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2016-2021 Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah : 1.

Menetapkan visi, misi, tujuan,sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan daerah jangka menengah, serta indikator kinerja pembangunan daerah;

2.

Menetapkan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan dokumen penganggaran;

3.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan.

4.

Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan kabupaten

dengan

perencanaan

pembangunan

provinsi

dan

perencanaan pembangunan nasional serta antar kabupaten yang berbatasan. 5.

Menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.


8

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Kabupaten Lombok Utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat yang termasuk dalam 15 (lima belas) Kecamatan yaitu

Kecamatan

Bayan,

Gangga,

Kayangan,

Tanjung,

Pemenang,

Gunungsari, Batulayar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Kuripan, Gerung, Lembar dan Sekotong Tengah. Seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal tercetus keinginan

warga masyarakat Kabupaten Lombok

Barat bagian Utara untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten lombok Barat bagian Utara menjadi Kabupaten Lombok utara. Alasan pemekaran Kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatkan pelayanan masyarakat yang mana dengan dipindahkannya Ibukota Kabupaten lombok Barat di Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat pemerintahan Kabupaten. Setelah melalui proses dan tahapan usulan pemekaran Kabupaten Lombok Barat mendapatkan tindak lanjut dengan diagendakannya 12 Rancangan Undang Undang dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Undang Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara yakni dengan diterbitkannya Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor RU.02/8231/DPR-RI/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Usul DPR mengenai 12 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999.


9

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Perjuangan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh Masyarakat Lombok Utara akhirnya terwujud dengan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjadi tonggak sejarah bagi keberlangsungan pemerintahan Kabupaten Lombok Utara dengan Penjabat Bupati DRS. H. LALU BAKRI yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2008 oleh Menteri dalam Negeri atas nama presiden RI. Sebagai Daerah Otonomi baru yang belum memiliki Bupati dan Wakil Bupati Definitif maka KPUD Kabupaten Lombok Barat sebagai Pelaksana Pemilu-Kada Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan Pemilu-Kada Pertama Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 7 Juni 2010. Pemilu-Kada pertama ini diikuti oleh empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan telah berhasil dilaksanakan dengan aman, damai, dalam suasana yang sangat kondusif. Masyarakat telah memilih Pemimpin mereka yakni dengan telah terpilihnya pasangan Calon Bupati H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati H. Najmul Ahyar, SH, MH. Selanjutnya KPUD Kabupaten Lombok Barat menetapkan Pemenang Pemilu-Kada Kabupaten Lombok Utara yakni Pasangan H. Djohan Sjamsu, SH sebagai Bupati dan H. Najmul Ahyar, SH, MH, sebagai wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2010-1015. Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lombok Utara maka tercatat sebagi tonggak sejarah Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara bahwa H. Djohan Sjamsu, SH dan H. Najmul Ahyar, SH, MH, sebagai Bupati dan Wakil Bupati PERTAMA Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara terletak antara 115⁰28’

sampai dengan

115⁰46’Bujur Timur dan antara 8⁰120’ sampai 8⁰550’ Lintang Selatan. Total luas daratan Kabupaten Lombok Utara mencapai 809,53 Km2 dan luas perairan laut mencapai 503,24 km2. Terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Bayan dengan luas daratan 329,1 km2, Kayangan 126,35 km2, Gangga 157,35 km2, Tanjung 115,64 km2 dan Pemenang 81,09 km2, dengan ibukota Kabupaten di Kecamatan Tanjung. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

10

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Gambar. II.1. Grafik Luas Wilayah Kabupaten Lombok Utara (km2) Pemenang, 81.09 Tanjung; 115,64

Bayan; 329,1

Gangga; 157,35 Kayangan; 126,35

Gambar II.2. Peta Administrasi Kabupaten Lombok Utara

Secara topografis, sebagian besar wilayah di Kabupaten Lombok Utara berupa perbukitan/pegunungan yang menyusur pada bagian tengah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

11

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA dari utara ke selatan, sedangkan dataransempit berada pada sepanjang pesisir pada wilayah barat dari utara ke selatan. Kondisi topografis ini ditunjukkan dengan proporsi kemiringan tanah yang didominasi kemiringan diatas 40 % yaitu mencapai 48.571,80 Ha atau 60 % dari keseluruhan wilayah, diikuti dengan kemiringan tanah 15 – 40 % yang meliputi 20.238,25 Ha atau 25 % dari keseluruhan luas tanah, kemiringan tanah 2-15 % mencapai luas 10.523,89 Ha atau 13 % dan kemiringan 0-2% mencapai luas 1.619,06 Ha atau hanya 2 % dari keluruhan luas tanah yang ada. Ketinggian wilayah dari permukaan laut berkisar antara 0 sampai 1000 meter lebih, dengan ketinggian rata-rata 539,69 M dari permukaan laut. Luas wilayah dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut mencapai 8.095,30 Ha, wilayah dengan ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut mencapai 1.619,06 Ha dan diatas 1.000 meter dari permukaan laut mencapai 539,69 Ha. Menilik data kontribusi per sektor terhadap PDRB,

secara umum

potensi unggulan daerah Kabupaten Lombok Utara bertumpu pada sektor Pertanian dalam arti luas dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang sebagian besar disumbangkan oleh aktivitas Pariwisata. Pada sub sektor tanaman bahan makanan, komoditas tanaman padi sebagai tanaman pangan menjadi komoditas utama yang diusahakan oleh masyarakat. Selain padi, tanaman pangan yang paling banyak dibudidayakan dan diproduksi di Kabupaten Lombok Utara adalah Jagung, Kacang Tanah dan Ubi Kayu. Jika dilihat dari masing-masing kecamatan, untuk komoditi jagung paling banyak dibudidayakan dan diproduksi di Kecamatan Bayan yang mencapai luas panen 4.485 ha atau 70 % dari luas tanam keseluruhan dengan produksi 28.058 ton atau 70 % total produksi jagung di Kabupaten Lombok Utara. Mengingat besarnya produksi jagung di Kecamatan Bayan, menjadi sangat penting untuk mengembangkan industri pengolahan jagung dalam skala mikro maupun kecil di wilayah ini sehingga masyarakat dapat memperoleh nilai tambah dari produksi komoditas yang menjadi potensi wilayahnya. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

12

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Sementara itu, sub sektor pertanian yang lain yaitu sub sektor perkebunan rakyat memegang peranan yang penting dan beberapa komiditinya menjadi produk unggulan daerah yaitu Kelapa, Kopi dan Kakao (PAPIKO).

Tanaman kelapa terdapat di sepanjang pesisir pantai sampai

daerah perbukitan mencakup areal tanam seluas 10.888 Ha di Kabupaten Lombok Utara, tanaman kakao seluas 3.023 Ha dan tanaman kopi mencakup areal 1.302 Ha terluas berada di Kecamatan Gangga. Potensi sub sektor pertanian lainnya di Kabupaten Lombok Utara adalah sub sektor peternakan yang beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan luas wilayah dan daya dukung sektor pertanian, sub sektor peternakan dapat dikembangkan secara optimal terutama pengembangan populasi dan produktivitas ternak besar yaitu Sapi sebagai dukungan terhadap program Bumi Sejuta Sapi yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Beberapa tahun terakhir pengembangan ternak Sapi ini dilakukan secara komprehensif dengan produk sampingannya berupa pengolahan kotoran ternak sebagai sumber energi alternatif (biogas) dan pupuk organik.

Selanjutnya pengembangan sub sektor peternakan

diarahkan pada pengelolaan dan tatalaksana secara modern dan terpadu sehingga dapat lebih meningkatkan pendapatan petani peternak. Selain sapi, ternak lain yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan adalah ternak kecil yaitu ternak kambing terutama di wilayah timur yaitu di Kecamatan Bayan dan Kayangan mengingat kondisi wilayahnya yang sesuai (lahan kering). Pengembangan ternak ruminansia ini harus diikuti dengan pengembangan faktor-faktor produksi yang lain terutama pakan hijauan makanan ternak. Kabupaten Lombok Utara juga memiliki pesona alam yang indah. Hal tersebut mendukung tumbuhnya usaha di bidang pariwisata semakin pesat. Wisata alam yang menjadi primadona adalah wisata pantai yang terpusat di Tiga Gili di Kecamatan Pemenang. Selain itu wisata budaya yang berlokasi sebagian besar diwilayah Bayan juga menjadi pilihan wisatawan seperti Masjid Kuno Bayan dan Rumah adat Segenter di bayan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

13

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Berdasarkan data proyeksi BPS, jumlah penduduk pada tahun 2015 diperkirakan telah mencapai 212.265 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 104.573 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 107.692 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin rata-rata adalah 97 atau diantara 100 perempuan terdapat 97 orang laki-laki. Sementara itu jumlah penduduk disajikan pada tabel. Tabel II.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2014

No.

Tahun

Laki-Laki

Jumlah Penduduk Perempuan

Total

Rasio Jenis Kelamin

1.

2010*

98.667

101.405

200.072

97,29

2.

2011

99.663

102.429

202.092

97,29

3.

2012

102.038

105.118

207.156

97,07

4.

2013

100.953

104.111

205.064

96,96

5.

2014

103 490

106 643

210 133

97,04

Ket : * Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 Sumber Data :* BPS Kabupaten Lombok Utara

Tabel II.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok UtaraMenurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Kecamatan

Jenis Kelamin Laki Laki Perempuan (P) (L)

Total

Sex Ratio

Pemenang

17 354

16 903

34 257

102,67

Tanjung

23 110

23 749

46 859

97,31

Gangga

20 828

22 000

42 828

94,67

Kayangan

19 194

20 070

39 264

95,64

Bayan

23 004

23 921

46 925

96,17

103 490

106 643

210 133

97,04

Lombok Utara

Sumber : BPS Kab. Lombok Utara, 2014


14

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Jika dilihat dari komposisi penduduk tersebut perbandingan antara penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Tabel II.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Utara Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2014 Kelompok Umur

Laki-Laki

Perempuan

Total

0-4

11.268

11.076

22.344

5-9

10.986

10.647

21.633

10-14

10.187

10.020

20.207

15-19

9.613

9.047

18.660

20-24

9.126

9.428

18.554

25-29

8.669

9.669

18.338

30-34

7.838

9.028

16.866

35-39

7.590

8.548

16.138

40-44

7.143

7.576

14.719

45-49

5.765

5.936

11.701

50-54

4.614

4.691

9.305

55-59

3.380

3.351

6.731

60-64

2.690

2.680

5.370

65-69

1.964

2.133

4.097

70-75

1.384

1.465

2.849

75+

1.273

1.348

2.621

Total

103.490

106.643

210.133

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2014

Melihat struktur umur penduduk penduduk laki-laki pada kelompok usia muda sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan, namun hal ini berbanding terbalik pada penduduk kelompok umur tua, penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Melihat dari sisi kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Lombok Utara cukup beragam.

Hal tersebut

salah satunya terindikasi dari

kemajemukan pemeluk agama di Kabupten Lombok Utara. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Lombok Utara beragama Islam. Pada tahun 2014 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

15

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA pemeluk agama Islam mencapai 197.877pemeluk agama lainnya yaitu Hindu dan Budha yaitu masingmasing 17.835dan 11.353. Banyaknya pemeluk Agama di Kabupaten Lombok Utara di masing-masing Kecamatan disajikan pada tabel. Tabel II.4. Banyaknya Pemeluk Agama Di Kabupaten Lombok Utara Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2014 No

Kecamatan

Islam

Protestan

Katolik

Hindu

Budha

1.

Pemenang

29874

-

2.

Tanjung

43119

3.

Gangga

4. 5.

-

3812

1300

34986

10

-

10217

5511

58857

39685

7

6

1477

4231

45406

Kayangan

41933

-

-

1166

-

43099

Bayan

43266

-

3

1163

311

44743

197877

17

9

17835

11353

227091

Jumlah/ Total

Jumlah

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat

2.2.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat

ditinjau dari kesejahteraan

dan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan perkembangan seni budaya dan olahraga. Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi diukur diantaranya dengan indikator pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita dan pemerataan pendapatan. Sementara itu kesejahteraan sosial dapat digambarkan dengan indikator pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesempatan kerja dan angka kriminalitas. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara menunjukkan keadaan yang terus tumbuh secara positif walaupun

pertumbuhannya

cukup

fluktuatif.

Berdasarkan

data

BPS

Kabupaten Lombok Utara, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 mencapai 4,56 %, tumbuh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, secara nasional metode perhitungan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

16

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA indikator-indikator ekonomi makro terutama PDRB mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana tahun dasar yang digunakan tidak lagi tahun 2000 tetapi tahun dasar 2010 dengan perhitungan yang diperluas mencakup 17 kriteria bukan hanya 9 sektor sebagaimana sebelumnya. Pembaharuan tahun dasar dan kriteria ini, menyebabkan terjadinya perbedaan dipublikasikan

pada

data perhitungan dibandingkan dengan data yang tahun-tahun

sebelumnya.

Selengkapnya

laju

pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir disajikan pada tabel. Tabel II.5. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 Kategori 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6. Konstruksi 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa lainnya PDRB

2010 1,77 3,58 3,27 6,24

2011 5,12 2,16 3,35 7,14

2012 2,90 1,35 5,20 11,37

2013* 1,77 6,41 3,22 4,92

2014** 2,46 7,17 3,41 37,55

5,33 5,41

6,84 6,31

7,16 4,98

7,62 6,85

7,51 6,15

4,15 3,81 6,34 8,99 5,25 2,71 5,37

6,25 4,46 8,08 7,62 6,48 3,64 3,13

6,27 4,09 5,94 6,13 6,38 4,69 5,16

5,65 3,66 7,48 7,23 4,89 4,33 4,65

5,63 5,38 7,42 5,12 5,10 5,42 6,17

7,54 5,12 5,63 5,61 3,75

4,51 5,48 5,46 5,22 5,34

1,26 5,55 6,15 4,62 4,08

3,45 5,23 6,76 7,12 4,12

4,49 5,71 5,41 6,53 4,56

Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015 *) : Angka Sementara **) : Angka Sangat Sementara


17

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Gambar II.3. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014

Struktur ekonomi Kabupaten Lombok Utara masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 34,78 %; diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang kontribusinya sebesar 13,55 %; sektor konstruksi 8,44 %; akomodasi dan

penyediaan

makan minum 7,09 %; administrasi pemerintahan,

pertanahan dan jaminan sosial 6,91 %; jasa pendidikan 5,57 %; transportasi dan pergudangan 5,24 %; real estate 4,42 %; pertambangan dan penggalian 4,07 %; jasa keuangan dan asuransi 2,44 %; jasa lainnya 2,16 %; jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,65 %; informasi dan komunikasi 1,85 %; industri

pengolahan

1,35

%;

serta

beberapa


sektor

lainnya

yang 18

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA menyumbang kontribusi di bawah 1 %. Berdasarkan tabel dan grafik di atas, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 mencapai 4,36 %, dengan rata-rata pertumbuhan sektor pertanian selaku sektor utama pembangun struktur ekonomi hanya mencapai 2,8 %, sehingga berpengaruh nyata terhadap belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Sementara itu sektor lain yang tumbuh sangat progresif adalah sektor pengadaan listrik dan gas (tumbuh 37,5 % di tahun 2014), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (tumbuh 7,42 %di tahun 2014),

sektor

konstruksi (tumbuh 6,15 % tahun 2014), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (tumbuh sampai 5,63 % di tahun 2014). Disisi lain, upaya-upaya

industrialisasi hasil-hasil pertanian yang

dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir belum mampu mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan secara progresif yang ditunjukkan dengan rata-rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan yang baru mencapai 3,69 %, sedangkan kontribusinya terhadap struktur ekonomi juga belum meningkat bahkan cenderung menurun dengan besaran 1,58 % di tahun 2010 menjadi 1,35 % di tahun 2014. Data ini menggambarkan perlunya upaya lebih massif dan komphrehensif dalam mendorong pemberian nilai tambah terhadap produk-produk pertanian yang diandalkan sebagai salah satu strategi percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus upaya penanggulangan kemiskinan. Mengingat besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur ekonomi secara keseluruhan, maka percepatan pertumbuhan ekonomi utamanya harus didorong dari sektor utama yakni sektor pertanian. Potensi sektor pertanian terutama di lahan kering yang selama ini belum mendapat perhatian perlu segera digali dan dikembangkan pada berbagai sub sektor maupun komoditi dengan mencermati kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta menangkap peluang yang tersedia. Sektor pertanian harus menjawab RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

19

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA kebutuhan sektor pariwisata yang terus berkembang melalui pemenuhan kebutuhan sektor pariwisata berupa komiditi hortikultura, telur, daging dan lain-lain. Sementara ituPDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 tercatat sebesar 3,25 trilyun rupiahmeningkat sebesar 11,7 % dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2013 yang mencapai

2,91 trilyun rupiah. Kondisi

yang sama ditunjukkan oleh nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 yang pada tahun 2014mencapai 2,82 trilyun rupiah rupiah, mengalami peningkatan sebesar 4,58 % jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 yang besarnya 2,7 trilyun rupiah. Tabel II.6. Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Tahun 2010 – 2014 dengan Perhitungan Baru Indikator

2010

2011

2012

1. Pertumbuhan ekonomi (%) 3,75 5,34 4,08 2. PDRB ADH Berlaku (Juta Rp) 2.369.372,95 2.560.214,74 2.736.375,15 3. PDRB ADH Konstan Tahun 2010 2.369.372,95 2.495.979,23 2.597.797,97 (Juta Rp) Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

2013*

2014**

4,12 2.916.857,58 2.704.706,33

4,56 3.256.037,58 2.828.133,34

Pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB dan PDRB per kapita tidaklah cukup untuk menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meskipun PDRB per kapita penduduk Kabupaten Lombok Utara lebih tinggi dari PDRB per kapita penduduk di beberapa kabupaten di Provinsi NTB, namun angka kemiskinan penduduk Kabupaten Lombok Utara menunjukkan angka tertinggi di Provinsi NTB. Selama menurunkan

tahun angka

penurunan 3,5 %

2011-2012Kabupaten kemiskinan

secara

Lombok

progressif

Utara

berhasil

dengan

rata-rata

atau lebih dari target yang ditetapkan dalam RPJMD

sebesar 2,5 % pertahun. Pada tahun berikutnya (tahun 2013) penurunan angka kemiskinan tidak seprogresif periode sebelumnya yakni sebesar 1,34% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

20

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA sehingga angka kemiskinan pada tahun 2013 mencapai 34,6 %. Penyebab melambatnya penurunan

kemiskinan ini

disebabkan antara lain karena

terjadinya inflasi akibat kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2013.

Meskipun melambat, angka kemiskinan di tahun 2013

yang besarnya 34,63 %, masih lebih baik dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yang ditetapkan sebesar 35,6 %.Sementara itu angka kemiskinan di Tahun 2014 juga menurun menjadi 34,27 %, Mencermati tren penurunan angka kemiskinan yang terus melambat, upaya

percepatan

penurunan

kemiskinan

harus

dipertajam

dengan

melakukan penanggulangan kemiskinan secara terpadu antar berbagai sektor dan memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tepat sasaran. perlindungan sosial dan namun

juga

dirasionalkan,

sangat

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya upaya meningkatkan pendapatan masyarakat

terkait

dengan

bagaimana

garis

kemiskinan

artinya untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, masyarakat

harus mendapatkannnya dengan harga yang wajar. Bagaimana peredaran barang lebih lancar dan terdistribusi dengan baik sampai ke pelosok desa akan sangat berpengaruh terhadap percepatan penurunan kemiskinan. Penyediaan bahan pangan lokal yang menjadi kebutuhan keluarga seharihari berupa sayur-sayuran dan buah-buahan di sekitar lingkungan melalui pemanfaatan

pekarangan

juga

berperan

penting

dalam

upaya

penanggulangan kemiskinan karena keluarga miskin dapat meningkatkan konsumsinya tanpa harus membeli atau mengeluarkan uang.


21

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Gambar II.4. Angka Kemiskinan Tahun 2010-2014

43,14 43,14 39,27

40,64 38,14 35,9

35,64 34,63

34,27 33,14 Angka Kemiskinan Target RPJMD

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Kualitas penduduk

Tahun 2014

yang utamanya ditunjukkan dengan indikator

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan perkembangan yang signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. IPM mengukur tiga dimensi utama: hidup yang panjang dan sehat (longevity), akses untuk ilmu pengetahuan (knowledge), dan standar kehidupan yang layak (decent living). Indikator hidup yang panjang dan sehat dihitung berdasarkan angka harapan hidup, indikator akses untuk ilmu pengetahuan dihitung berdasarkan angka harapan lama sekolah (Expected year school) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years School). Sedangkan indikator standar kehidupan yang layak dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita disesuaikan (Purchasing Power Parity).berdasarkan perhitungan IPM metode baru, IPM Kabupaten RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

22

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Lombok Utara pada tahun 2014 mencapai 60,17 poin, naik sebesar 0,97 poin dari tahun 2013 yang besarnya 59,20 poin. Peningkatan IPM pada tahun 2014

merupakan

peningkatan

terprogresif

(Top

Mover)

diantaranya

kabupaten-kabupaten lain di NTB dimana IPM Kabupaten Lombok Utara meningkat 1,63 % diatas rata-rata peningkatan IPM NTB yang besarnya 0,9 %. Pada komponen indeks pembangunan IPM, Kabupaten Lombok Utara menunjukkan peningkatan terprogresif pada indikator harapan lama sekolah dan peningkatan daya beli. Pencapaian ini harus ditingkatkan untuk dapat mensejajarkan IPM Kabupaten Lombok Utara dengan kabupaten-kabupaten lain dengan secara terus-menerus memberikan prioritas pada pembangunan pendidikan disertai inovasi dan kreativitas pemecahan masalah, seiring dengan pembangunan kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat yang juga menjadi komponen IPM. Tabel II.7. IPM, AHH, EYS, MYS, Pengeluaran yang Disesuaikan dan Rangking IPM Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010- 2014 IPM 2010 2011 2012 2013 2014 56,13 57,13 58,19 59,20 60,17 AHH (Angka Harapan Hidup) 2010 2011 2012 2013 2014 64,13 64,45 64,74 65,04 65,19 EYS (Harapan Lama Sekolah) 2010 2011 2012 2013 2014 10,66 11,05 11,46 11,87 12,31 MYS (Rata-rata Lama Sekolah) 2010 2011 2012 2013 2014 4,23 4,43 4,63 4,89 4,97 Pengeluaran yang disesuaikn 96 komoditas 2010 2011 2012 2013 2014 7.083 7.169 7.304 7.358 7.594 Ranking IPM 2010 2011 2012 2013 2014 10 10 10 10 10


23

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Tabel II.8. IPM Kabupaten/Kota di ProvinsiNusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota 2012 Lombok Barat 62,24 Lombok Tengah 60,57 Lombok Timur 60,73 Sumbawa 61,96 Dompu 62,6 Bima 61,05 Sumbawa Barat 66,45 Lombok Utara 58,19 Kota Mataram 74,22 Kota Bima 71,21 Nusa Tenggara Barat 62,98 Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2014

2013 62,91 61,25 61,43 62,44 63,16 62,08 66,86 59,2 75,22 71,72 63,76

2014 63,52 61,88 62,07 62,88 63,53 62,61 67,19 60,17 75,93 72,23 64,31

Gambar II.5. Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Utara Berdasarkan Perhitungan Metode Baru Tahun 2010 – 2014 60,17 59,20 58,19 57,13 56,13

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014


24

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA GambarII.6. Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dan Pertumbuhannya Tahun 2014

75,93 72,23

67,19 63,53 63,52 62,88 62,61

1,05

0,58

0,97 0,71 0,48

0,69

0,97

60,17 62,07 61,88

0,85

1,63

1,03

Gambar II.7. Grafik Indeks Harapan Lama SekolahKabupaten/Kota di Provinsi NTB dan Pertumbuhannya Tahun 2014

84,81

82,87 73,40 73,13 72,79 70,56 68,65

68,38 67,16

66,32

3,66 3,0

2,61 1,57

1,5

2,03

2,29

0,07


1,37 0,68

25

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Jika ditinjau dari setiap komponen indeks yang membangun IPM, tingkat pendidikan penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan perkembangan walaupun belum cukup siginifikan. Pada tahun 2012 rata-rata lama bersekolah penduduk Kabupaten Lombok Utara mencapai 4,63 tahun, naik menjadi 4,89 di tahun 2013 dan dan 4,97 di tahun 2014.

Lambatnya peningkatan rata-rata lama bersekolah ini disebabkan

kerana indikator ini diukur pada penduduk usia 25 tahun ke atas, warisan masa lalu para orangtua yang tidak sempat mengenyam pendidikan maupun sempat sekolah namun tidak sampai tamat SD tergambar pada data rata-rata lama sekolah ini. Lebih lanjut intervensi pemerintah dalam memperbaiki ratarata lama sekolah dengan mendorong peningkatan partisipasi pendidikan pada penduduk usia sekolah, cukup sulit mendorong peningkatan yang progresif pada indikator ini. Strategi memperbaiki rata-rata lam sekolah pada penduduk usia 25 tahun ke atas dapat ditempuh dengan mengencarkan program-program Paket Kesetaraan (Paket A, B, C) yang dapat dipadukan dengan program pemberdayaan ekonomi sehingga meningkatan motivasi masyarakat untuk mengikuti program ini. Di sisi lain, partisipasi pendidikan pada penduduk usia sekolah menunjukkan peningkatan yang progresif terutama pada kelompok umur 1618 tahun/jenjang pendidikan menengah dimana angka partisipasi pendidikan kelompok umur 16-18 tahun di tahun 2012 hanya mencapai 48,59 %, naik menjadi 57,81 % di tahun 2013 dan menjadi 70,2 % di tahun 2014.Sementara itu untuk angka melek huruf (meskipun tidak lagi menjadi indikator perhitungan IPM), menunjukkan peningkatan yang juga signifikan. Jika pada tahun 2013, penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf hanya mencapai 77 %, maka dapat ditingkatkan menjadi 80,5 % di tahun 2014. Meskipun penduduk melek huruf meningkat siginfikan, namun 19,5 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf tetap perlu mendapat penanganan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat maupun meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam mengakses peluang ekonomi yang akan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

26

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Tabel II.9. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012-2014 Kelompok Umur

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

96,34 95,28 57,81

97,23 96,56 70,2

7 – 12 Tahun 97,42 13 – 15 Tahun 85,54 16 – 18 Tahun 48,59 Sumber : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2014

Gambar II.8 Grafik Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012-2014

16 – 18 Tahun

Tahun 2014

13 – 15 Tahun

Tahun 2013 Tahun 2012

7 – 12 Tahun

0

50

100

150

Gambar II.9. Grafik Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (%) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (Tahun) Th 2012-2014 Rata-rata Lama Sekolah

Angka Melek Huruf 80,5

4,97 4,89

4,63

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

77

77,03

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014


27

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Indikator IPM yang lain yakni indikator kesehatan berupa Angka Harapan Hidup juga menunjukkan perkembangan yang positif. Jika pada tahun 2012 angka harapan hidup mencapai 64,74 tahun, maka di tahun 2014 dapat ditingkatkan menjadi 65,19 tahun. Kasus kematian bayi dapat diturunkan dari tahun ke tahun, namun kematian ibu masih cenderung fluktuatif, dimana upaya-upaya yang dilakukan dapat menekan kematian ibu menjadi 0 kasus di tahun 2012, namun muncul lagi 2 kasus di tahun 2013 dan meningkat menjadi 6 kasus di tahun 2014. Pada indikator ketenagakerjaan, di Lombok Utara penduduk berusia 15 tahun keatas (angkatan kerja) jumlahnya cukup potensial yaitu sebesar 145.949 jiwa atau sekitar 69,45 persen dari total jumlah penduduk Lombok Utara. Jika dilihat dari kegiatan utama yang dilakukan sebesar 73,11 persen bekerja dan 10,65 persen sekolah atau mengurus rumah tangga. Sementara angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lombok Utara adalah sebesar 5,42 persen dari total angkatan kerja.Angka pengangguran di Lombok Utara sangat terpengaruh pada daya serap pada sector pertanian, pada umumnya pekerja di Kabupaten Lombok Utara masih bekerja pada sector pertanian yaitu sebesar 54,42 persen dari jumlah penduduk bekerja. Salah satu ciri dari pekerja pertanian di Kabupaten Lombok Utara adalah pekerja keluarga yang membantu usaha pertanian dari kepala rumah tangga, para pekerja keluarga ini umumnya bekerja di bawah 24 jam dalam seminggu sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif kecil.

Tabel II.10. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Tahun 2012-2014 (%) Lapangan Usaha L P Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 2012 55,93 59,31 2013 53,17 50,44 2014 54,86 53,76 Industri 2012 4,71 6,73 2013 4,9 5,27


L+P 57,13 52,2 54,42 5,43 5,03

28

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2014 4,02 9,68 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 2012 11,44 23,78 2013 10,63 29,34 2014 11,71 30,39 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 2012 12,95 7,68 2013 12,16 13,47 2014 11,26 5,31 Lainnya 2012 14,97 2,48 2013 19,14 1,47 2014 18,15 0,87 Sumber Data : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015

6,27 15,82 17,26 19,14 11,08 12,62 8,9 10,54 12,88 11,28

Gambar II.10. Grafik Lapangan Kerja Utama Penduduk Tahun 2012-2014

6,27

Tahun 2014

54,42

8,9 19,14 11,28

5,03

Tahun 2013

52,2

12,62 17,26 12,88

5,43

Tahun 2012

57,13

11,08

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan Industri Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Lainnya

15,82 10,54

Salah satu sektor yang mengalami peningkatan pada persentase penduduk bekerja adalah sektor perdagangan dengan tingkat pertumbuhan mencapai 2 persen pertahun, hal ini mengingat adanya perkembangan jumlah penduduk yang mengakibatkan sebagian penduduk bekerja mulai meninggalkan sektor tradisional seperti pertanian dan beralih ke sektor lainnya salah satunya adalah sektor perdagangan. Sementara itu jika dilihat dari status pekerjaannya, di tahun 2014 sebagian besar pekerja bekerja dengan berusaha sendiri mencapai 50,66 %, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

29

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA diikuti pekerja bebas 21,79 %, sebagai pekerja keluarga 15,17 % dan buruh/karyawan 12,39 %. Pekerja yang berusaha sendiri cenderung meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan kewirausahaan, sementara itu pekerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan dan pekerja dengan status pekerja keluarga cenderung menurun. Sementara itu status pekerjaan sebagai pekerja bebas cenderung fluktuatif. Gambar II.11. Grafik Status Pekerjaan Penduduk Tahun 2012-2014

15,17 21,79

Tahun 2014

12,39 50,66 14,29 25,09

Tahun 2013

18,38 42,24 17,2 16,2

Tahun 2012

21,86 44,73

Pekerja Keluarga

2.3.

Pekerja Bebas

Buruh/Karyawan

Berusaha

ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum meliputi pelayanan dasar dan pelayanan penunjang. Pelayanan dasar dalam rangka memenuhi kebutuhan/hajat didup masyarakat meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, perhubungan dan penataan ruang. Sementara pelayanan penunjang antara lain dalam bidang penanaman modal, koperasi usaha

kecil

dan

ketenagakerjaan,

menengah,

pemberdayaan

kependudukan perempuan

dan

dan

catatan

sipil,

perlindungan

anak,

keluarga berencana dan keluarga sejahtera, komunikasi dan informatika, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

30

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA pertanahan,

pemberdayaan

masyarakat

desa,

perpustakaan,

penyelenggaraan keamanan dan ketertiban serta pemuda dan olahraga. Pelayanan dasar

di bidang pendidikan diukur dengan pencapaian

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta ketersediaan dan kualifikasi tenaga pengajar pada jenjang pendidikan dasarsampai dengan tahun 2014di Kabupaten Lombok Utara belum dapat memenuhi standar pelayanan minimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, terdapat 27 indikator untuk mengukur pelayanan tingkat pendidikan dasar, mulai dari jarak sekolah sampai dengan penerapan manajemen berbasis sekolah. Sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, pelaksanaan urusan pendidikan telah dapat memenuhi standar tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil, sementara itu SD dengan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang mencapai 73,65 % di tahun 2015, atau 26,35 % SD belum dapat memenuhi standar jumlah rombongan belajar tidak melebihi 32 orang. Pada jenjang SMP, indikator setiap rombongan belajar tidak melebihi 36 orang baru dapat dipenuhi oleh 61,11 % sekolah, meningkat dari kondisi tahun sebelumnya yang besarnya 58 %.

Sementara ketersediaan ruang

kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik, guru dan papan tulis pada SD dapat ditingkatkan dari 59,86 % di tahun 2014 menjadi 64,19 % di tahun 2015, sedangkan pada SMP indikator yang sama dapat ditingkatkan dari 73,53 % di tahun 2014 menjadi 83,33 % di tahun 2015. Untuk indikator di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

31

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik, dapat ditingkatkan dari 73,53 % di tahun 2014 menjadi 75 % di tahun 2015. Selengkapnya tentang capaian SPM disajikan pada tabel. Tabel II.11. Pencapaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2014-2015

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM I.

PENDIDIKAN DASAR OLEH KABUPATEN/ KOTA

1.

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan

PERHITUNGAN (%) TAHUN TAHUN TINGKAT 2014 2015 SD MI SMP

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

MTs

100.00

100.00

SD MI SD MI SMP MTS SMP MTS SMP MTS SMP

76.19 100.00 59.86 12.50 58.82 100.00 73.53 0.00 73.53 0.00 73.53

73,65 100,00 64,19 12,50 61,11 100,00 83,33 0,00 75,00 0,00 75,00

MTs

0.00

0,00

SD MI SMP

39.19 0.00 47.06

39,19 0,00 88,8

MTs

0.00

0,00

SD MI SD

58.11 0.00 31,08

73,65 0,00 31,08

MI

0.00

0,00

SMP

44.12

44,12

MTs

35.56

35,56

SD MI SD MI SMP

99.32 84.38 100.00 50.00 100.00

100,00 84,38 100,00 50,00 100,00


32

LOMBOK UTARA


JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM

9.

10.

11.

12.

kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik

PERHITUNGAN (%) TAHUN TAHUN TINGKAT 2014 2015 MTS SMP

48.89 47.06

48,89 44,44

MTs

44.44

44,44

SMP

55.88

52,78

MTs

44.44

44,44

SD

99.32

100,00

MI

50.00

50,00

SMP

100.00

100,00

MTs

44.44

44,44

SD

100.00

100,00

MI

100.00

100,00

Pelaksanaan pelayanan umum bidang kesehatan selama tahun 20102015 untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat sehat pada RPJMD 2010-2015 menunjukkan perkembangan yang cukup baik yang diindikasikan dengan usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, jumlah kasus gizi buruk maupun gizi kurang. Kasus kematian ibu maupun kasus kematian bayi menunjukkan kondisi yang membaik dari tahun sebelumnya ditunjukkan dengan kejadian kasus yang menurun. Pada tahun 2015, kematian ibu dapat diturunkan menjadi 2 kasus dari 6 kasus di tahun sebelumnya, sedangkan kematian bayi dapat diturunkan dari 40 kasus di tahun 2014 menjadi 22 kasus di tahun 2015. Sementara itu kasus gizi buruka dapat diturunkan dari 27 kasus 20 tahun 2014 menjadi 15 kasus di tahun 2015, demikian pula dengan kasus gizi kurang dapat diturunan dari 2,73 % di tahun 2014 menjadi 1,26 % di tahun 2015. Meskipun berbagai indikator kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak menunjukkan perbaikan, namun untuk memperbaiki status kesehatan secara berkesinambungan diperlukan penanganan komphrehensif mulai dari akar permasalahan. Resiko kematian ibu dan bayi maupun resiko rendahnya RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

33

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA berat badan

bayi yang dilahirkan masih cukup tinggi yang diindikasikan

dengan status gizi ibu ketika hamil yang perlu penanganan menyeluruh. Ibu hamil yang kurang energi kronis belum dapat diturunkan secara siginifikan dan masih berada di atas angka 20 %, bahkan pada beberapa desa menunjukkan angka di atas 30 % diantaranya di Desa Loloan dan Sukadana. Sementara itu persentase ibu hamil anemia menunjukkan peningkatan dari angka 12,63 % menjadi 16,79 %. Pada beberapa desa diantaranya Sambik Elen, Loloan, Senaru, Karangbajo, Dangiang, Sokong, Pemenang Barat persentase ibu hamil Anemia mencapai lebih dari 20 %. Tabel II.12. Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2014-2015

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM I

PELAYANAN KESEHATAN DASAR

1 2

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan Ibu Nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Cakupan pelayanan anak balita. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatanat Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

3

4 5 6 7 8 9

10 11 12

PERHITUNGAN (%) TAHUN SATUAN TAHUN 2015 2014 % %

86,47

75,97

150,4

134,46

86,80

80,46

% %

87,34

81,47

60,6

73,6

% %

103,3

89,1

93,9

82,1

% %

100

96,5

3,41

23,98

100

100

88

86

%

% % %

SPM BPMPPKBPEM DES

Cakupan peserta KB Aktif 13 A

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per

% Orang


1

1

34

LOMBOK UTARA


JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM

B C D E 14 II 15 16

100.000 penduduk < 15 tahun Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif Penderita DBD yang Ditangani Penemuan Penderita Diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.

III

PENYELIDIKAN

17

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

IV

PROMOSI

18

Cakupan Desa Siaga Aktif

PERHITUNGAN (%) TAHUN SATUAN TAHUN 2015 2014 % % % % %

72,91 45,9 100 100

41,62 44,9 100 100

100

100

%

SPM RSUD

% SPM RSUD

%

100

100

%

100

100

Gambar II.12. Peta Ibu Hamil Kurang Energi Kronis


35

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Gambar II.13. Peta Ibu Hamil Anemia

Kondisi Ibu ketika hamil yang mengalami kurang energi kronis maupun anemia menimbulkan resiko tinggi yang dihadapi ibu pada saat proses persalinan, demikian pula resiko terjadinya berat badan lahir rendah pada bayi yang dilahirkan dan berujung pada kematian bayi maupun resiko balita yang mengalami gizi kurang dan tinggi badan yang tidak sesuai umur (stunting). Kondisi ini tentunya memerlukan penanganan komphrehensif dari berbagai pihak, tidak cukup hanya dengan sosialisasi dan penyuluhan namun permasalahan kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan balita dapat diperbaiki dengan menyediakan sumber pangan dan gizi di lingkungan ibu dan balita melalui pemanfataan pekarangan (kawasan rumah panga lestari) atau kebun gizi.


36

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Gambar II.14. Peta Balita Gizi Kurang/BGM (Bawah Garis Merah)

Khusus untuk kejadian penyakit, beberapa penyakit yang selama ini menjadi penyakit endemik di Kabupaten Lombok Utara diantaranya penyakit Malaria, masih ditemukan, demikia pula kejadian penyakit demam berdarah. Penyakit yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah masih tingginya penemuan penderita Tubercolosis (TB). Penyakit TB berkaitan erat dengan pola hidup masyarakat yang belum menerapkan periku hidup bersih dan sehat, maupun sanitasi lingkungan yang buruk, untuk itu pendekatan promotif/preventif melalui PHBS harus digencarkan demikian pula perbaikan terhadap kualitas perumahan dan sanitasi. Kejadian TBC positif yang relatif


37

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA tinggi ditemukan pada desa-desa wilayah perkotaan diantaranya pemenang barat, pemenang timur, sigar penjalin, sokong, tanjung dan gondang. Gambar II.15. Peta Desa dengan Penyakit TBC Positif

Layanan dasar selanjutnya adalah pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Jenis layanan pada bidang ini meliputi sumberdaya air, jalan, air minum, penyehatan lingkungan pemukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan), penataan pemukiman kumuh perkotaan, penataan bangunan dan lingkungan, jasa konstruksi dan penataan ruang dengan setiap jenis layanan memiliki indikator. Sampai dengan tahun 2015, sebagian layanan dasar pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini dapat tercapai, namun beberapa indikator belum dapat

memenuhi standar pelayanan

minimal yang ditetapkan. Indikator yang belum tercapai diantaranya tersedianya

air

baku,tersedianya

sistem

air

limbah,penanganan

sampah,,tersedianya sistem jaringan drainase,tersedianya Sistem Informasi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

38

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Jasa Konstruksi,tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah melalui peta analog dan digital, dilakukannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat dan tersedianya luasan RTH publik sebesar 20%.Selengkapnya disajikan pada pada Tabel dan Grafik. Tabel II.13. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13.1 13.2 14 15 16 17

Indikator Standar Pelayanan Minimal Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja

Capaian 2015

Target Nasional Nilai Tahun

20.71

100%

2014

70.0

70%

2014

100

100%

2014

100

100%

2014

62.21

60%

2014

80.83

60%

2014

80.83

60%

2014

79.37

80%

2014

0

60%

2014

1.75

5%

2014

10.28 0.10

20% 70%

2014 2014

0

50%

2014

Belum tersedia data

50%

2014

Belum tersedia data

10%

2014

13.84

100%

2014

84.84

100%

2014

100

100%

2014


39

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA No. 18 19.1 19.2 20.1

20.2 21

22 23

Capaian 2015

Indikator Standar Pelayanan Minimal setelah persyaratan lengkap. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.


0

100%

2014

73.33 73.33 33.33 73.33 73.33 33.33

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2014 Kab 2014 Kec 2014 Kel 2014 Kab 2014 Kec 2014 Kel

100

100%

2014

100

100%

2014

100

100%

2014 Kab

0

100%

2014 Kab,Kec

0

25%

2014

Pelayanan dasar berikutnya adalah pelayanan dasar lingkungan hidupyang

terbagi

menjadi

pelayanan

pencegahan

pencemaran

air,

pelayanan pencegahan pencemaran udara.pelayanan informasi status kerusakan lahan serta pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Sampai dengan tahun 2015, prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air telah mencapai 100%, sementara tidak terdapat usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari udara sehinga prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber

yang tidak

bergerak

yang

memenuhi

persyaratan

administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara diasumsikan tercapai 100 %, sedangkanluasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

40

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA belum

ditetapkan

ditetapkan

dan

diinformasikan

status

kerusakannya,sehingga capaian indikator ini 0 %, selanjutnya prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti telah mencapai 100 % sementara kinerja penanganan sampah baru mencapai 13 %. Tabel II.14. Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Lingkungan Hidup NO 1. 2.

3. 4. 5.

Indikiator Kinerja Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Prosentase Penanganan sampah

Tahun 2014 100 %

Tahun 2015 100 %

100 %

100 %

0%

0%

100 %

100 %

13 %

13 %

Selanjutnya pelayanan dasar perhubungan yang terdiri dari jenis layanan angkuta jalan, angkutan sungai dan danau, angkutan penyebrangan dan angkutan laut. Pencapaian pada beberapa indikator SPM telah memenuhi target, sebaliknya beberapa indikator belum memenuhi target SPM. Tabel II.15. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014-2015 No 1

Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan

1

Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Indikator SPM 1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 2 Tersedianya angkutan umum yang melayani


2014

2015

97,11%

95,25%

91,30%

98,26%

41

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA No

Jenis Pelayanan Dasar

2

3

Jaringan Prasarana Angkutan Jalan Fasilitas Perlengkapan Jalan

3 4 5 a .

4

5

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Sumber Daya Manusia (SDM)

b . 6

7 8

9 1

6 2

Angkutan Laut

1

Keselamatan Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

1 1

2

Indikator SPM jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (marka) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur


2014

2015

5,00%

5,00%

50,00%

50,00%

19,25%

20,85%

15,85%

17,85%

25,25%

25,51%

7,71%

7,71%

14,59%

20,33%

22,65%

23,85%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

81,00%

34,00%

100,00%

99,39%

46,00%

92,12%

42

LOMBOK UTARA


Jenis Pelayanan Dasar 2

3 4

Jaringan Prasarana Angkutan Laut Keselamatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Indikator SPM pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. 3 Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. 5 Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota. 6 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT

2014

2015

100,00%

100,00%

46,00%

92,12%

46,00%

92,12%

Selanjutnya adalah pelayanan umum yang sifatnya penunjang. Pelayanan

umum

kependudukan

dan

yang

sifatnya

catatan

sipil,

penunjang

antara

ketenagakerjaan,

lain

pelayanan

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, komunikasi dan informatika serta penyelenggaraan keamanan dan ketertiban. Sampai dengan tahun 2015, jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik (KTP elektroniknya telah terbit) 147.696 orang atau 92,10 %, naik dari kondisi tahun 2014 yang jumlahnya 140.362 orang atau 87,95 %. Sementara cakupan kepemilikan akte kelahiran meningkat dari 29,12 % di tahun 2014 menadi 32,66 % di tahun 2015. Target standar pelayanan minimal untuk cakupan penduduk ber KTP dan cakupan akte kelahiran adalah 100 %, belum tercapainya target standar pelayanan minimal ini disebabkan antara lain karena masih adanya masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengakses layanan kependudukan sedangkan rendahnya cakupan akte kelahiran disebabkan karena orangtua belum memiliki akte nikah, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, persyaratan akte nikah dalam penerbitan akte kelahiran dapat digantikan dengan surat pernyataan.

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pelayanan


43

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA jemput boladan menginisiasi kerjasama dengan pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah bari orangtua yang belum memiliki akte nikah. Tabel II.16. Pencapaian Kependudukan dan Catatan Sipil No.

Indikator Kinerja

Tahun 2014

Tahun 2015

1.

Ketersedian Sistem Administrasi Kependudukan

Ada

Ada

2.

Cakupan kepemilikan kartu keluarga

100 %

100 %

3.

Presentase Penduduk memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP

87,95 %

92,10 %

4.

Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran

29,12 %

32,66 %

Selanjutnya Pelayanan

pelayanan

Pelatihan

Kerja,

penunjang

ketenagakerjaan

Pelayanan

Penempatan

terdiri

Tenaga

dari Kerja,

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pelayanan Kepesertaan Jamsostek dan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan. Kinerja Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama telah dapat melampaui target SPM dengan capaian 92 %, demikian pula dengan pelayanan penempatan tenaga kerja dengan indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan telah mencapai 91,77 %. Sedangkan sebagian besar kinerja yang lain belum mencapai target SPM antara lain pelayanan pelatihan kerja dengan indikator besaran tenaga kerja yang medapatkan pelatihan berbasis kompetensi, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, besaran pekerja buruh yang menjadi peserta jamsostek, besaran pemeriksaan perusahaan dan besaran pengujian


44

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA peralatan di perusahaan. Selengkapnya Capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel. Tabel II.17. Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja No

Jenis Pelayanan Dasar

1

Pelayanan Pelatihan Kerja

2 3 4 5

Pelayanan Penem-patan Tenaga Kerja Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan


Indikator Standar Pelayanan Minimal 1

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek 1 Besaran pemeriksaan perusahaan 2 Besaran pengujian peralatan di perusahaan

Capaian 2015

75%

2016

42%

60%

2016

46%

60%

2016

-

70%

2016

91,77%

50%

2016

92%

50%

2016

28%

45%

2016

5%

50%

2016

7,5%

Gambar II.16. Grafik Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

7,50%

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

50%

5%

Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek

Capaian Target Nasional

45% 28%

50%

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

92%

50%

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

70% 0

91,77%

60% 46% 42%


60% 75%

45

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Selanjutnya layanan penunjang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pada tahun 2015 cakupan peserta KB aktif mencapai 67 %, melampaui target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota dimana Cakupan peserta KB aktif ditargetkan mencapai 65 % (Tahun 2014). Sementara itu untuk cakupan pasangan usia subur dengan istri dibawah 20 tahun, di tahun 2015 mencapai 4 %, masih lebih tinggi dari standar pelayanan minimal yang besarnya 3,5 %. Upaya penurunan pasangan usia subur dengan istri dibawah 20 tahun ini harus ditingaktkan dengan penanganan lintas sektor dari berbagai pihak untuk dapat menekan jumlah PUS dengan istri usia muda termasuk upaya pencegahan pernikahan dini. Pencegahan pernikahan usia dini sangat penting, mengingat menikah terlalu dini berimplikasi pada ketidaksiapan pasangan secara psikologis maupun ekonomi sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah termasuk permasalahan di bidang kesehatan ibu dan anak. Pernikahan pada usia muda berkaitan erat dengan kejadian putus sekolah terutama pada siswa perempuan di jenjang pendidikan menengah. Untuk itu penanganan pencegahan pernikahan usia muda melibatkan berbagai SKPD diantaranya Dinas Pendidikan, tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat sendiri dengan penguatan kearifan lokal melalui regulasi lokal mapun penguatan peran kelembagaan kearifan lokal (diantaranya Majelis Krama Desa). Tabel II.18. Pencapaian Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No.

Indikator Kinerja

Tahun 2014

Tahun 2015

1.

Cakupan PUS dengan istri dibawah 20 tahun (%)

3.99

4

2.

Cakupan Peserta KB Aktif (%)

67

67

3.

Persentase PUS sasaran KB yang tida terpenuhi (unmeetneed)

22

16


46

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA No. 4.

Indikator Kinerja

Tahun 2014

Tahun 2015

100

100

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk masyarakat

Di layanan dasar komunikasi dan informatika, sebagian besar indikator layanan telah memenuh target nasional yang ditetapkan. Indikator yang telah terpenuhi adalah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melaluimedia massa:majalah, radio, dan televisi,media website (media online),media tradisional seperti pertunjukan rakyat,media luar ruangberupa

buletin,

leaflet,

booklet,

spanduk,

balihoserta

Cakupan

pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat

kecamatan.

Yang

belum

tercapai

adalah

diseminasi

dan

pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya. Tabel II.19. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2014

Indikator SPM Desiminasi Informasi melalui Majalah, Radio, dan Televisi Desiminasi Informasi melalui Media website (media online) Desiminasi Informasi melalui Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat; Desiminasi Informasi melalui Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; Desiminasi Informasi melalui Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk, Baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Capaian 2014

Target Nasional

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

50


47

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2.4.

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Sampai dengan tahun 2014, struktur ekonomi Kabupaten Lombok Utara masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 34,78 %; diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang kontribusinya sebesar 13,55 %; sektor konstruksi 8,44 %;

penyediaan akomodasi dan makan minum 7,09 %;

administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial 6,91 %; jasa pendidikan 5,57 %; transportasi dan pergudangan 5,24 %; real estate 4,42 %; pertambangan dan penggalian 4,07 %; jasa keuangan dan asuransi 2,44 %; jasa lainnya 2,16 %; jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,65 %; informasi dan komunikasi 1,85 %; industri pengolahan 1,35 %; serta beberapa sektor lainnya yang menyumbang kontribusi di bawah 1 %. Tabel II.20. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 Kriteria Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB

2010 38,37 3,91 1,58 0,08

2011 37,94 3,71 1,52 0,07

2012 37,28 3,60 1,50 0,08

2013 36,11 3,64 1,46 0,07

2014 34,78 4,07 1,35 0,08

0,11 8,58

0,12 8,48

0,13 8,36

0,13 8,42

0,14 8,44

12,67 5,51 5,05 1,92 2,42 4,10 0,25

13,00 5,40 5,41 1,92 2,41 4,08 0,24

13,32 5,29 5,73 1,91 2,47 4,22 0,24

13,45 5,24 6,32 1,92 2,46 4,34 0,25

13,55 5,24 7,09 1,85 2,44 4,42 0,26

6,29 5,33 1,63 2,18 100,00

6,52 5,43 1,61 2,13 100,00

6,49 5,61 1,63 2,14 100,00

6,60 5,74 1,67 2,18 100,00

6,91 5,57 1,65 2,16 100,00


48

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Selama 3 (tiga) tahun terakhir, beberapa sektor menunjukkan tren penurunan kontribusi terhadap PDRD

diantaranya sektor pertanian.

Sementara beberapa sektor yang lain menunjukkan tren peningkatan kontribusi terhadap PDRB seperti sektor perdagangan besar dan eceran dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Gambar II.17. Grafik Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014

Menilik data kontribusi per sektor terhadap PDRB,

secara umum

potensi unggulan daerah Kabupaten Lombok Utara bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas;sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang menggambarkan aktivitas pariwisata.Pada sub sektor tanaman bahan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

49

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA makanan, komoditas tanaman padi sebagai tanaman pangan menjadi komoditas utama yang diusahakan oleh masyarakat. Pada sub sektor tanaman bahan makanan, komoditas tanaman padi sebagai tanaman pangan menjadi komoditas utama yang diusahakan oleh masyarakat. Selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 rata-rata produksi dan produksi padi baik padi sawah maupun padi ladang di Kabupaten Lombok Utara disajikan pada tabel. Tabel II.21. Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Padi Tahun 2012-2014 No

Tahun

1.

Tahun 2012

Luas Panen (Ha) 13.265

Rata-rata Produksi (Kw/Ha) 51.36

Produksi (Ton) 77.878

2.

Tahun 2013

13.252

56,59

74.991

3.

Tahun 2014

13.260

54,12

71.761

Sumber data : Dinas Pertanian,Perkebunan,Kehutanan,Kelautan dan Perikanan KLU, 2014

Selain padi,tanaman pangan yang paling banyak dibudidayakan dan diproduksi di Kabupaten Lombok Utara di Tahun 2014 adalah Jagung, Kacang Tanah dan Ubi Kayu. Jika dilihat dari masing-masing kecamatan, untuk komoditi jagung paling banyak dibudidayakan dan diproduksi di Kecamatan Bayan yang mencapai luas panen 4.092 ha atau 73 % dari luas tanam keseluruhan dengan produksi 25.173,98 ton atau 73 % total produksi jagung di Kabupaten Lombok Utara. Sementara itu total luas panen jagung di Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2014 mencapai 5.602 Ha dengan produksi mencapai 34.415 ton. Mengingat besarnya produksi jagung di Kecamatan Bayan, menjadi sangat penting untuk mengembangkan industri pengolahan jagung dalam skala mikro maupun kecil di wilayah ini sehingga masyarakat dapat memperoleh nilai tambah dari produksi komoditas yang menjadi potensi wilayahnya. Pengolahan sederhana antara lain dalam bentuk jagung pecah maupun beras jagung memberikan nilai tambah yang cukup siginifikan bagi petani dalam meningkatkan pendapatannya. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

50

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Tabel II.22. Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Jagung Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 No 1 2 3 4 5

Kecamatan Pemenang Tanjung Gangga Kayangan Bayan TOTAL Tahun 2013

Luas Panen (Ha) 53 1.371 4.781

Rata-rata Produksi (Kw/Ha) 57,85 62,78 62,56

6.205

62,57

Produksi (Ton) 306,61 8.607,14 29.909,94 38.823,69

Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan KLU, 2015

Selain padi dan jagung, komoditas kacang tanah dibudidayakan di seluruh kecamatan namun paling banyak dipanen di Kecamatan Bayan (luas panen 2.782 Ha atau 38,7 % dari keseluruhan luas panen kabupaten). Tabel II.23. Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Kacang Tanah Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 No 1 2 3 4 5

Kecamatan Pemenang Tanjung Gangga Kayangan Bayan TOTAL Tahun 2012

Luas Panen (Ha) 161 256 906 2.061 2,782 7.186 7.542

Rata-rata Produksi (Kw/Ha) 19,82 21,12 20,11 18,35 17,51 18,26 18,43

Produksi (Ton) 319,1 540,67 1.821,97 3.818,64 6.622,64 13.122,66 13.897,37

Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan KLU, 2015

Sementara itu, sub sektor pertanian yang lain yaitu sub sektor perkebunan rakyat memegang peranan yang penting dan beberapa komiditinya menjadi produk unggulan daerah yaitu Kelapa, Kopi dan Kakao.Potensi sub sektor pertanian lainnya di Kabupaten Lombok Utara adalah sub sektor peternakan yang beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan luas wilayah dan daya dukung sektor pertanian, sub sektor peternakan dapat dikembangkan secara optimal RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

51

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA terutama pengembangan populasi dan produktivitas ternak.Selanjutnya pengembangan sub sektor peternakan diarahkan pada pengelolaan dan tatalaksana secara modern dan terpadu sehingga dapat lebih meningkatkan pendapatan petani peternak. Mengingat sepanjang wilayah Kabupaten Lombok Utara merupakan pesisir pantai, sub sektor perikanan juga potensial untuk dikembangkan terutama perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, demikian juga perikanan darat potensial

untuk berkembang dengan melimpahnya

ketersediaan air dibeberapa wilayah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Selain sektor pertanian, potensi unggulan Kabupaten Lombok Utara adalah keindahan panorama alam dan kekhasan budaya yang menjadi obyek pariwisata. Keindahan alam Kabupaten Lombok Utara utamanya berada di kawasan pulau-pulau kecil (3 Gili)

yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili

Trawangan. Pulau-pulau ini selain terkenal dengan keindahan pantai juga memiliki keindahan taman bawah laut yang menjadi tujuan utama wisatawan. Selain wisata pantai dan bahari, wilayah pegunungan yang menyusur sepanjang bagian tengah wilayah Kabupaten Lombok Utara juga menjadi daya tarik tersendiri dengan alam khas pegunungan yang sejuk terutama kawasan wisata Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang menjadi jalur pendakian

pencinta

gunung

baik

domestik

maupun

asing.

Wilayah

pegunungan ini juga dilengkapi dengan air terjun antara lain air terjun Tiu Pupus di kecamatan Gangga, air terjun Teja di Kecamatan Kayangan, air terjun Sendang Gila dan Kelep di Kecamatan Bayan. Disisi lain wisata budaya dengan nilai-nilai budaya yang terjaga kearifannya sampai saat ini dapat dijumpai di Desa Tradisional Senaru dan Segenter serta Bangunan Masjid Kuno Bayan Beleq di Kecamatan Bayan.


52

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Tabel II.24. Obyek Pariwisata Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2015 No Kecamatan 1 Pemenang

Nama Obyek Wisata

a. Gili Tramena (Trawangan,Meno dan Air. b. Goa Jepang Gili Trawangan

Jenis Obyek Wisata

- Alam Pantai - Alam/sejarah

Jumlah 2 lokasi 2

Tanjung

a. Pantai Sire b. Arung Jeram Tengak Pekatan

- Alam Pantai - Minat Khusus

Jumlah 2 Lokasi 3

Gangga

4

Kayangan

5

Bayan

a. b. c. d. e.

Pantai Kerakas Selelos Air Terjun Kerta Raharja Air Terjun Tiu Pupus Pantai Lempenge

-

Alam pantai Budaya Alam pegunungan Alam pegunungan Alam pantai

Jumlah 5 Lokasi

a. Air Terjun Teja b. Masjid Kuno sesait

- Alam Pegunungan - Budaya

Jumlah 2 Lokasi

Total

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Air Terjun Sindang Gila Air Terjun Kelep Air Terjun Torean Masjid Kuno Bayan Beleq Desa Tradisional Senaru Desa Tradisional Segenter T.N.Gunung Rinjani Pantai Tanjung Menangis Padang Golf Dam Keru

-

Alam pegunungan Alam Pegunungan Alam pegunungan Budaya Budaya Budaya Alam pegunungan Alam pantai Minat khusus Budaya buatan

Jumlah 10 Lokasi 21 Lokasi Obyek Wisata

Sumber data : Dinas Pariwisata, 2015

Kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Utara selama 5 tahun terakhir terus meningkat, jika pada tahun 2011 pada tahun 2013 tercatat kunjungan wisatawan asing dan domestik mencapai 485.870 orang lebih. Perkembangan sektor pariwisata yang sangat menggembirakan ini tentunya menjadi potensi bagi pengembangan sektor lain karena pertumbuhan sektor pariwisata memiliki efek yang kompleks terhadap pertumbuhan berbagai sektor lainnya sebagai daya ungkit bagi kemajuan disektor pariwisata itu sendiri,

serta

menjadi

salah

satu

unggulan

bagi


peningkatan

dan 53

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA pertumbuhan ekonomi masyarakat karena kegiatan pariwisata mencakup banyak

sektor

ekonomi

seperti

perdagangan,

hotel,

dan

restoran,

transportasi, komunikasi dan perhubungan. Disisi lain perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Utara yang pada saat ini masih didominasi oleh kunjungan ke Tiga Gili menjadi peluang untuk berkembangnya wilayah-wilayah lain yang juga memiliki potensi wisata baik potensi wisata alam maupun budaya. Pengembangan pariwisata tentunya harus diarahkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat mulai dari tingkat bawah dan bukan hanya bermanfaat bagi pemilik modal. Dengan berkembangnya pariwisata, sektor lain seperti sektor pertanian harus dapat menangkap peluang besarnya kebutuhan akan konsumsi tanaman pangan, telur, ikan, hortikultura dan lain-lain. Dengan demikian produksi dan komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Lombok Utara harus selaras

dengan

kebutuhan sektor pariwisata sehingga

perkembangan pariwisata juga memberikan manfaat nilai tambah bagi petani. Tabel II.25. Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2011-2015 No 1. 2. 3. 3. 3.

Tahun Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Wisatawan Domestik 31.511 43.165 52.663 55.544 66.838

Wisatawan Asing 306.135 383.804 433.207 447.797 468.687

Jumlah 337.646 426.969 485.870 503.341 535.524

Sumber Data :Dinas Pariwisata KLU


54

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Gambar II.18 Grafik Kunjungan Wisatawan Tahun 2011-2015

433.207

447.797

468.687

383.804 306.135

Wisnu Wisman 66.838 52.663 55.544 31.511 43.165

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2011 2012 2013 2014 2015


55

LOMBOK UTARA


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Keuangan Daerah dijabarkan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Ruang lingkup keuangan daerah ini meliputi : hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan pada azas umum : 1.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadian, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2.

Secara tertib artinya adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat

guna

didukung

dengan

bukti-bukti

aministrasi

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. 3.

Taat pada peraturan perundangan-undangan berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


56

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 4.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

5.

Efisien dalam arti pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

6.

Ekonomis berarti pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.

7.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

8.

Bertanggungjawab

merupakan

perwujudan

kewajiban

seseorang

untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanan

kebijakan

yang

dipercayakan

kepadanya

dalam

rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 9.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau

keseimbangan

distribusi

hak

dan

kewajiban

berdasarkan

pertimbangan yang obyekitf. 10. Kepatutan berarti tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 11. Manfaat untuk masyarakat dalam arti bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3.1.

KINERJA KEUANGAN MASA LALU Kinerja keuangan daerah diindikasikan dengan kinerja pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas

pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

57

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; sumber kedua adalah dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sumber pendapatan daerah juga dapat berasal dari pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik.

Dalam

pengelolaan pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil usaha daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Masih kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah sesuai dengan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014, mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber

utama

pendapatan

daerah

secara

wajar

dan

dapat

dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek pendapatan asli daerah. Arah pengelolaan pendapatan daerah difokuskan pada langkahlangkah sebagai berikut : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

58

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA a. Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah termasuk diantaranya berbasis pada teknologi informasi. b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah termasuk diantaranya dengan memberikan kemudahan dalam perijinan. c. Peningkatan

koordinasi

dan

pengawasan

terhadap

pemungutan

pendapatan daerah. d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi. e. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. f. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah. g. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.

Sebagaimana disebutkan diatas, upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah diantaranya dilakukan dengan kebijakan intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah. Namun demikian manajemen pengelolaan dan audit kinerja juga menjadi komponen penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan menerapkan manajemen pengelolaan dan audit kinerja yang objektif maka akan berdampak pada efisiensi, transparansi dan efektif menutup kebocoran-kebocoran. Intensifikasi dan ekstensifikasi juga direncanakan dengan selalu mempertimbangkan keseimbangan objek pajak dan retribusi dengan beban yang ditanggung masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah melakukan berbagai upaya dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang berdampak pada meningkatnya

penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun

sebagaimana disajikan pada tabel.


59

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Tabel III.1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 URAIAN PENDAPATAN DAERAH 1 Pendapatan Asli Daerah 1 Hasil Pajak Daerah 2 Hasil Retribusi Daerah 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4 Lain-lain PAD yang Sah 2 Dana Perimbangan 1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 2 Dana Alokasi Umum 3 Dana Alokasi Khusus 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1 Pendapatan Hibah 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 6 Pendapatan Lainnya JumlahPendapatan

Realisasi APBD Tahun 2011 404.532.420.470,52 26.411.511.339,00 17.956.459.253,00 2.279.755.848,00 -

Realisasi APBD Tahun 2012 414.923.669.600,96 35.721.399.552,96 23.633.697.093,00 4.101.798.620,00 644.770.458,00

% +/(-) 2,57 35,25 31,62 79,92 -

Realisasi APBD Tahun 2013 494.116.745.910,86 49.620.496.591,96 31.899.795.141,50 7.739.619.801,00 1.406.334.527,00

% +/(-) 19,09 38,91 34,98 88,69 118,11


% +/(-) 18,90 63,42 53,06 76,26 28,54


% +/(-) 11,03 27,76 18,83 (18,77) 40,76

Ratarata +/(-) 12,90 41,33 34,62 56,52 46,85

6.175.296.238,00 310.853.011.740,00 29.389.359.740,00

7.341.133.381,96 344.306.288.668,00 29.633.154.668,00

18,88 10,76 0,83

8.574.747.122,46 04.082.904.362,00 24.086.840.362,00

16,80 17,36 (18,72)

16.816.077.636,92 416.735.617.603,00 23.573.560.603,00

96,11 3,13 (2,13)

31.954.600.284,40 469.693.280.446,00 15.801.782.446,00

90,02 12,71 (32,97)

55,45 10,99 (13,25)

246.356.652.000,00 35.107.000.000,00 67.267.897.391,52

275.520.014.000,00 39.153.120.000,00 34.895.981.380,00

11,84 11,53 (48,12)

314.808.074.000,00 65.187.990.000,00 40.413.344.956,90

14,26 66,50 15,81

339.993.327.000,00 53.168.730.000,00 89.682.612.319,58

8,00 (18,44) 121,91

362.867.848.000,00 91.023.650.000,00 78.997.115.726,17

6,73 71,20 (11,91)

10,21 32,69 19,42

4.000.000.000,00 15.116.610.511,52

11.577.831.380,00

(23,41)

12.821.996.956,90

10,75

28.329.524.319,58

120,94

1.153.190.000,00 27.879.855.726,17

(1,59)

26,67

46.992.806.880,00

20.818.150.000,00

(55,70)

27.591.348.000,00

32,54

45.779.088.000,00

65,92

37.939.193.000,00

(17,13)

6,41

1.158.480.000,00

2.500.000.000,00

115,80

0,00

-

15.574.000.000,00

-

0,00

(100,00)

(21,05

404.532.420.470,52

414.923.669.600,96

2,57

494.116.745.910,86

19,09

587.508.732.282,50

18,90

12.024.877.000,00 652.289.697.025,24

11,03

12,90


60

LOMBOK UTARA


Dari tabel 3.1. dapat dilihat bahwa, selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, pendapatan daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 12,9 %. Jika pada tahun 2011 realisasi pendapatan daerah mencapai 404,5 milyar rupiah lebih, maka pada tahun 2015 dapat ditingkatkan menjadi 652,2 miyar rupiah lebih. Pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 12,9 % per tahun ini diperoleh dari pertumbuhan

pendapatan

asli

daerah

sebsar

41,33

%

per

tahun,

pertumbuhan dana perimbangan 10,99 % per tahun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 19,42 % per tahun.

1. Pendapatan Asli Daerah Sebagai komponen dari pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kegiatan pemerintahan baik tugas pokok maupun

tugas

pembantuan harus diimbangi oleh adanya PAD sebagai media penggerak program pemerintah daerah. Agar keberadaan PAD berfungsi maksimal, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran artinya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Strategi peningkatan PAD dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, mempelajari pengembangan kerjasama dengan pemerintah daerah lain maupun dengan badan swasta berupa kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan serta penyertaan modal pada badan usaha milik pemerintah atau merintis pembentukan perseroan daerah. Selama tahun 2011-2015, pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan mencapai 41,33 % per tahun, dimana hasil pajak daerah tumbuh rata-rata sebesar 34,62 % per tahun, hasil retribusi daerah tumbuh 56,52 % per tahun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh 46,85 % per tahun dan lain-lain PAD yang sah tumbuh 55,45 % per tahun. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

61

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Meskipun telah mengalami rata-rata pertumbuhan yang sangat signifikan selama tahun 2011-2015, peluang mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah masih terbuka lebar, dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis pada tekonologi informasi sehingga meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mengeliminir peluang kebocoran-kebocoran, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan walaupun tumbuh signifikan namun jumlahnya secara absolut masih sangat rendah dan sementara ini hanya bersumber dari deviden penyertaaan modal pada Bank NTB, disisi lain perusahaan daerah air minum yang dimiliki daerah belum berkontribusi terhadap penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini karena cakupan layanan yang belum mencapai 80 %. Upaya meningkatkan pendapatan perusahaan daerah air minum dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi usaha antara lain dengan usaha penyediaan air minum dalam kemasan yang selama ini

masih didatangkan dari luar daerah bahkan untuk memenuhi

kebutuhan lokal.

2. Dana Perimbangan Selama tahun 2011-2015, penerimaan dana perimbangan tumbuh sebesar 10,99 %. per tahun yang terdiri dari dana alokasi umum yang tumbuh sebesar 10,21 % per tahun, dana alokasi khusus tumbuh sebesar 32,69 % per tahun, dan penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak yang justru cenderung menurun sebesar 13 % per tahun.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah selama tahun 2011-2015 tumbuh sebesar 19,42 % per tahun, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang tumbuh sebesar 26,67 % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

62

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA %, dana penyesuaian dan otonomi khusus tumbuh sebesar 6,41 %, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya cenderung fluktuatif dan pendapatan lainnya berupa dana desa yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk disalurkan kepada pemerintah desa.. 3.2.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai; belanja hibah; belanja bantuan sosial; belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa; belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten/kota dan pemerintahan desa; serta belanja tidak terduga. Sementara belanja langsung terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa serta belanja modal. Selama

tahun

2011-2015,

proporsi

realisasi

belanja

dapat

dipertahankan dengan proporsi belanja langsung yang lebih besar dari belanja tidak langsung dengan rata-rata 44 % belanja tidak langsung dan 56 % belanja langsung. Belanja daerah selama tahun 2011-2015 terus meningkat dengan ratarata pertumbuhan sebesar 15,14 % per tahun. Jika pada tahun 2011 belanja daerah hanya mencapai 378,5 milyar rupiah lebih maka pada tahun 2015 telah mencapai 662 milyar rupiah lebih. Belanja tidak langsung juga meningkat rata-rata 15 % per tahun yang didominasi belanja pegawai pegawai yang mengalami pertumbuhan sebsar 10,9 % per tahun, yang dipergunakan

untuk

membayar

gaji

dan

tunjangan

PNS,

Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerahi, Pimpinan dan Anggota DPRD, tambahan penghasilan PNS, biaya operasional Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, Penunjang

Komunikasi

Intensif

Kecendurangan peningkatan

Pimpinan

dan

belanja pegawai terjadi

Anggota

DPRD.

seiring

dengan

peningkatan jumlah pegawai baru hasil seleksi CPNS mengingat masih RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

63

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA belum terpenuhinya jumlah PNS di Kabupaten Lombok Utara. Belanja Langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan juga terus meningkat dengan pertumbuhan 15,5 % per tahun. Jika pada tahun 2011 belanja langsung mencapai 203 milyar rupiah lebih, maka pada tahun 2015 dapat ditingkatkan menjadi 357 milyar rupiah lebih. Yang patut mendapat perhatian untuk dapat dikendalikan

adalah pertumbuhan belanja pegawai

pada belanja langsung yeng terdiri dari honorarium Non PNS dan honorairium PNS yang meningkat 35 % per tahun. Sementara itu belanja barang/jasa pada belanja langsung juga terus meningkat dengan kenaikan 23,8 % per tahun, sementara itu belanja modal meningkat rata-rata sebesar 7,38 % per tahun. Gambar III.1. Proporsi Realisasi Belanja Langung dan Tidak Langsung

Th. 2011Th. 2012Th. 2013Th. 2014Th. 2015 Belanja Langsung

53,8

54,5

59,7

57,4

54,0

Belanja Tidak Langsung

46,2

45,5

40,3

42,6

46,0


64

LOMBOK UTARA


Tabel III.2. Belanja Daerah Tahun 2011-2015 URAIAN BELANJADAERAH 1 BelanjaTidakLangsung 1 Belanja Pegawai 4 Belanja Hibah 5 Belanja Bantuan Sosial 6 Belanja BagiHasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa 7 Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/ KotadanPemerintahanDesa 8 BelanjaTidakTerduga 2 BelanjaLangsung 1 BelanjaPegawai 2 BelanjaBarangdanJasa 3 BelanjaModal JumlahBelanja

Realisasi APBD Tahun 2011 378.523.008.516,25 174.838.252.616,00 142.605.182.894,00 7.299.148.000,00 9.589.957.789,00 261.013.933,00


% +/(-) 13,23 11,46 12,23 (37,69) 69,29 (0,34)


% +/(-) 20,05 6,31 9,34 (6,03) (13,45) 2,08

Realisasi APBD Tahun 2014 549.858.186.197,00 234.343.260.748,00 195.819.797.418,00 7.359.483.500,00 14.058.000.000,00 -

% +/(-) 6,87 13,12 11,89 72,20 0,05 -

Realisasi APBD Tahun 2015 662.039.757.343,00 304.509.876.474,00 215.741.159.884,00 19.901.835.375,00 13.784.366.635,00 4.307.782.359,00

% +/(-) 20,40 29,94 10,17 170,42 (1,95) -

Ratarata +/(-) 15,14 15,21 10,91 49,73 13,49 0,44

15.082.950.000,00

13.149.710.680,00

(12,82)

13.475.722.725,00

2,48

17.105.979.830,00

26,94

50.542.880.321,00

195,47

53,02

203.684.755.900,25 13.855.640.593,00 70.652.305.367,25 119.176.809.940,00 378.523.008.516,25

622.510.100,00 233.736.185.422,00 21.777.856.290,00 71.805.205.953,00 140.153.123.179,00 428.602.191.628,39

14,75 57,18 1,63 17,60 13,23

97.581.276,00 307.359.928.870,08 30.089.384.106,00 108.703.337.793,08 168.567.206.971,00 514.527.395.710,50

31,50 38,17 51,39 20,27 20,05

315.514.925.449,00 44.190.452.631,00 124.884.510.538,00 146.439.962.280,00 549.858.186.197,00

2,65 46,86 14,89 (13,13) 6,87

231.851.900,00 357.529.880.869,00 44.798.072.625,00 159.306.605.693,00 153.425.202.551,00 662.039.757.343,00

13,32 1,38 27,56 4,77 20,40

15,56 35,90 23,87 7,38 15,14


65

LOMBOK UTARA


3.2.2. Analsis Pembiayaan Realisasi APBD Kabupaten Lombok Utara sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2015, menunjukkan realisasi surplus pada tahun 2011 (surplus sebesar 26 milyar rupiah lebih) dan tahun 2014 (dengan surplus sebesar 37 milyar rupiah lebih). Sementara itu realisasi APBD terjadi defisit pada tahun 2012 (defisit 13 milyar rupiah lebih), tahun 2013 (defisit 20 milyar rupiah lebih) dan di tahun 2015 (defisit 9 milyar rupiah lebih). Defisit APBD yang terjadi pada tahun 2012, 2013 dan 2015 diatasi dengan pembiayaan yang berasal dari penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan angggaran tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pembiayaan berupa SILPa ini selama tahun 2011-2015 cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertmbuhan 18,91 %. Meskipun meningkat di periode 20112015, namun penerimaan pembiayaan dari SILPa diproyeksikan terus berkurang seiring meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran dan kualitas penyerapan belanja. Penerimaan

pembiayaan

berupa

SILPa,

tidak

sepenuhnya

dipergunakan untuk menutup defisit APBD, namun dikeluarkan pula dalam bentuk pengeluaraan pembiayaan berupa penyertaan modal pada badan usaha milik daerah yang jumlahnya terus meningkat dalam upaya meningkatkan

penerimaan

pendapatan

asli

daerah

dalam

bentuk

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selengkapnya tentang pembiayaan APBD selama tahun 2011-2015 disajikan pada tabel.


66

LOMBOK UTARA


Tabel III.3. Realisasi Surplus/Defisit APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015

URAIAN PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH Surplus( Defisit) PEMBIAYAANDAERAH 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 2 Penerimaan kembali dana bergulir 3 Penerimaan kembali pemberian pinjaman Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan PembiayaanNetto 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Realisasi APBD Tahun 2011


% +/(-)


% +/(-)


404.532.420.470,52 378.523.008.516,25 26.009.411.954,27 51.514.672.998,45 51.514.672.998,45

414.923.669.600,96 428.602.191.628,39

2,57 13,23

(13.678.522.027,43)

(152,59)

(20.410.649.799,64)

77.533.834.952,72 77.533.834.952,72

50,51 50,51

51.513.872.998,45

77.524.084.952,72

800.000,00

9.750.000,00

494.116.745.910,86 514.527.395.710,50

587.508.732.282,50 549.858.186.197,00 37.650.546.085,50 37.741.245.815,65 37.741.245.815,65

(284,47)

62.448.762.925,29 62.448.762.925,29

19,09 20,05 49,22 (19,46) (19,46)

50,49

62.355.312.925,29

(19,57)

-

93.450.000,00

-

51.514.672.998,45 51.514.672.998,45 77.524.084.952,72

77.533.834.952,72 1.500.000.000,00 76.033.834.952,72 62.355.312.925,29

50,51 47,60 (19,57)


(19,46) (23,66) (39,65)


Ratarata +/(-)

11,03 20,40 (125,90)

(39,56) (39,56)

84,08 84,08

12,90 15,14 (128,43) 18,89 18,89

37.636.095.815,65

(39,64)

69.391.791.901,15

84,38

18,91

105.150.000,00

-

-

-

37.741.245.815,65 6.000.000.000,00 31.741.245.815,65 69.391.791.901,15

18,90 6,87

% +/(-)

652.289.697.025,24 662.039.757.343,00 (9.750.060.317,76) 69.473.791.901,15 69.473.791.901,15

62.448.762.925,29 4.406.334.527,00 58.042.428.398,29 37.631.778.598,65

% +/(-)

-

82.000.000,00

-

-

(39,56) (45,31) 84,40

69.473.791.901,15 8.500.000.000,00 60.973.791.901,15 51.223.731.583,39

84,08 92,10 (26,18)

18,89 17,68 (0,25)

67

LOMBOK UTARA


3.3.

KERANGKA PENDANAAN Kerangka

pendanaan

keuangan

daerah

terkait

dengan

pengelolaan

penerimaaan pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Pertama Belanja yang dikeluarkan secara periodik oleh pemerintah dalam kebutuhan pelayanan dasar pemerintah daerah disebut belanja periodik prioritas pertama. Pada belanja tidak langsung, disamping belanja pegawai, sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa juga menjadi belanja periodik dan mengikat yang harus dikeluarkan setiap tahun (dengan rumusan 10 % dari dana perimbangan yang diterima daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus). Selama tahun 2011-2015, belanja pegawai pada belanja tidak langsung meningkat 11 % per tahun, dengan realisasi belanja di tahun 2015 mencapai 215 milyar rupiah lebih, sementara itu belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa di tahun 2015 mencapai 50,5 milyar rupiah lebih dan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa mencapai 4,3 milyar rupiah lebih. Pada belanja langsung kompenen belanja periodik adalah belanja jasa kantor yang besanya mencapai Rp. 20.046.929.000,- dengan pertumbuhan diproyeksikan mencapai 10 % per tahun. Selengkapnya disajikan pada tabel.


LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Tabel III.4. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Tahun 2015 No. A

B C

Uraian Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 3 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Belanja Langsung 1 Belanja Jasa Kantor Pengeluaraan Pembiayaan TOTAL


Rata-rata Pertumbuhan

270.591.822.564,00 215.741.159.884,00 4.307.782.359,00

15,21 10,91 27,76

50.542.880.321,00

10,99

20.046.929.000,00 20.046.929.000,00 8.500.000.000,00 299.138.751.564,00

10,00 10,00 10,00

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja a.

Proyeksi Pendapatan Daerah Berdasarkan trend peningkatan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir, dengan data awal target pendapatan daerah tahun 2016 yang besarnya Rp. 803.825.755.504 dikurangi pendapatan dana insentif daerah yang besarnya Rp. 39.242.722.000 sehingga besarnya Rp. 764.583.033.504, menggunakan asumsi rata-rata pertumbuhan selama tahun 2011-2015 sebesar 12,9 %, diproyeksikan pendapatan daerah tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut. Tabel III.5. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021 Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Total Pendapatan Daerah 764.583.033.504 863.214.244.826 974.568.882.409 1.100.288.268.239 1.242.225.454.842 1.402.472.538.517


LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA b.

Proyeksi Belanja Daerah Berdasarkan

proyeksi

pendapatan,

proyeksi

rencana

pembiayaan nettto, diproyeksikan belanja daerah tahun 2017-2021 berdasarkan data dasar belanja daerah tahun 2016 yang telah ditetapkan pada APBD Tahun 2016. Proyeksi tahun 2016-2021 sebagai mana tabel berikut. Tabel III.6. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017-2021 Tahun Tahun 2016* Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Proyeksi Pendapatan Daerah 764.583.033.504 863.214.244.826 974.568.882.409 1.100.288.268.239 1.242.225.454.842 1.402.472.538.517

Pembiayaan Netto 40.085.026.165 34.072.272.240 28.961.431.404 24.617.216.694 20.924.634.190 17.785.939.061

Proyeksi Belanja 804.668.059.669 897.286.517.066 1.003.530.313.813 1.124.905.484.933 1.263.150.089.032 1.420.258.477.578

Keterangan : * Data APBD 2016 dikurangi Dana Insentif Daerah

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dalam rangka mengukur kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan untuk mendanai program pembangunan jangka menengah daerah. Kapasitas riil keuangan daerah diproyeksikan terus meningkat sepanjang tahun 2016-2021. Pada tahun 2017, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai 863 milyar rupiah lebih ditambah dengan proyeksi pembiayaan netto sebesar 34 milyar rupiah lebih sehingga total kemampuan keuangan daerah diperkirakan mencapai 897 mlyar rupiah lebih. Dengan kewajiban belanja wajib dan mengikat untuk belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepeda pemerintah desa serta belanja langsung berupa belanja jasa kantor yang besarnya diproyeksikan sebesar 361 milyar rupiah, maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di tahun 2017 diperkirakan mencapai 535 milyar rupiah, sampai dengan tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 890 milyar rupiah lebih. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

LOMBOK UTARA


Tabel III.7. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Tahun 2017-2021 Uraian

Tahun 2017

Tahun 2018

Pendapatan Daerah

863.214.244.826

974.568.882.409

1.100.288.268.239

1.242.225.454.842

1.402.472.538.517

Pembiayaan Netto

34.072.272.240

28.961.431.404

24.617.216.694

20.924.634.190

17.785.939.061

897.286.517.066

1.003.530.313.813

1.124.905.484.933

1.263.150.089.032

1.420.258.477.578

361.957.889.392

398.153.678.332

437.969.046.165

481.765.950.781

529.942.545.859

Total Penerimaan Belanja yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

535.328.627.674 605.376.635.481 686.936.438.768 781.384.138.250 890.315.931.718


71

LOMBOK UTARA


BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sasaran

pembangunan

daerah

yang

dengan

Sasaran

dalam

Rencana

ditetapkan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025 mencakup 3 (tiga) sasaran pokok sebagai berikut : 1. Terwujudnya masyarakat Lombok Utara yang sejahtera, ditunjukkan oleh : a. Terwujudnya masyarakat yang bermoral tinggi berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya b. Berkurangnya keluarga miskin. c. Tersedianya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat d. Meningkatnya kualitas penduduk e. Tersedianya lapangan kerja yang layak f. Terpenuhinya kebutuhan hunian dan permukiman yang layak g. Terpenuhinya sarana dan prasarana publik h. Meningkatnya pelayanan dasar pendidikan i.

Meningkatnya pelayanan kesehatan

j.

Meningkatnya kesejahteraan sosial

2. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, ditunjukkan : a. Tersedianya infrastruktur dasar yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Utara. b. Tingkat pembangunan yang semakin merata diseluruh wilayah kecamatan c. Mantapnya sistem hukum dan penegakan hak azasi manusia RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

72

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA d. Terwujudnya manajemen sistem perencanaan pembangunan yg partisipatif e. Terwujudnya keseimbangan peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan f. Meningkatnya kualitas pendayagunaan sumberdaya alam seperti hutan, lahan pertanian, perkebunan dan perairan dan kelautan

3. Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, yang ditunjukkan oleh: a. Kualitas SDM yang makin meningkat. b. Meningkatnya daya juang masyarakat dengan memanfatkan potensi yang ada. c. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya yang ada tanpa harus mengandalkan program pemerintah. d. Meningkatnya perekonomian daerah seperti komoditi pertanian, industri dan jasa lainnya. e. Meningkatnya penguasan dan pemanfaatan IPTEK. f. Tersedianya infrastruktur transportasi yang memadai.

Berbagai permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah tersebut diidentifikasi pada tabel berikut.


73

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Tabel IV.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah

No. 1.

Sasaran RPJPD/Indikator Kinerja Terwujudnya Masyarakat Lombok Utara yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Bermoral Tinggi berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya 1. Penurunan Angka Kemiskinan 2. Pertumbuhan ekonomi 3. PDRB per kapita 4. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Kasus asusila 6. Kasus penyalahgunaan narkoba

Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)

< < < < < <

Permasalahan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

1. Ancaman degradasi moral dan budaya akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan dampak negatif berkembangnya pariwisata

1. Penguatan aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari

2. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (34,23 % Tahun 2014) dengan percepatan penurunan yang melambat dibandingkan dengan periode tahun 2010-2012 3. Sektor pertanian sebagai lapangan usaha utama penduduk (54%) dan kontributor terbesar PDRB (34,78%) belum tumbuh secara signifikan, belum meningkatkan kesejahteraan petani dan belum dapat menangkap peluang tumbuhnya sektor pariwisata 4. Sektor industri terutama industri pengolahan berbasis pertanian belum tumbuh secara signifikan untuk menangkap peluang potensi sektor pertanian dan pariwisata 5. Belum terbangunnya kewirausahaan pada berbagai sektor 6. Belum terbangunnya koordinasi dan


2. Kembali ke khakikat pendidikan dimulai dari keluarga, lingkungan dan sekolah sejak usia dini 3. Meningkatkan peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dalam segala aspek pembangunan 4. Penanggulangan kemiskinan secara holistik dan terintegrasi berbasis kawasan/spasial dengan memastikan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan 5. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas, mengoptimalkan pembangunan pertanian pada lahan kering dengan arah diversifikasi komoditas yang

74

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA No.

Sasaran RPJPD/Indikator Kinerja


Permasalahan sinergi yang baik dalam program penanggulangan kemiskinan 7. Pertumbuhan aktivitas pariwisata belum memberikan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan sektor lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan menjadi kebutuhan pariwisata dan memiliki NTP tinggi (al tanaman hortikultura, telur, daging, ikan), transfer teknologi budidaya, fasilitasi penyediaan peralatan produksi dan pemasaran. 6. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan berbasis pertanian terutama industri skala rumah tangga dengan teknologi tepat guna dan kecil untuk menjawab kebutuhan domestik dan pariwisata dengan fasilitasi penyediaan peralatan produksi, modal dan pemasaran. 7. Menggencarkan wirausaha baru dengan fasilitasi diklat, permodalan, peralatan produksi dan pemasaran 8. Membangun destinasi wisata berbasis masyarakat (desa wisata) dengan penekanan pada upaya pemberdayaan masyarakat


75

LOMBOK UTARA


Sasaran RPJPD/Indikator Kinerja Kesehatan 1. Usia Harapan Hidup (UHH) 2. Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) < < <

Permasalahan


1. Masih tingginya angka kematian bayi karena faktor ekonomi dan faktor sosial budaya.

1. Mengawal secara intesif kesehatan ibu dan anak terutama pada 1.000 hari pertama kehidupana (ASHAR)

2. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta perlindungan ibu dan anak 3. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan pemenuhan gizi. 4. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan kesehatan yang bersifat promotif/preventif 5. Belum optimalnya peran tokoh masyarakat/tokoh agama, tokoh budaya dalam mendukung pembangunan kesehatan 6. Belum terbangunnya koordinasi dan sinergi yang baik antara stakeholder pembangunan kesehatan

2. Mendorong berperannya kearifan lokal yang mendukung perlindungan kesehatan ibu dan anak, perilaku hidup bersih dan sehat 3. Menggencarkan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi (kebun gizi keluarga/ kawasan rumah pangan lestari) 4. Mengawal dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam membangun pelayanan kesehatan di tingkat paling bawah (Posyandu) sesuai amanat Undang-Undang Desa 5. Menggencarkan program kesehatan promotif/preventif diantaranya stimulasi pembangunan jamban keluarga 6. Mengoptimalkan peran kaderkader kesehatan dan


76

LOMBOK UTARA




Permasalahan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditingkat yang paling bawah dalam mendukung program pembangunan kesehatan.

Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Sekolah Angka melek huruf

< < <

1. Ancaman degradasi nilai dan hakikat penyelenggaraan pendidikan 2. Relatif rendahnya tingkat pendidikan penduduk (rata-rata lama sekolah) menghadapi tantangan perkembangan nasional dan global 3. Sarana prasarana untuk semua jenjang pendidikan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimimal 4. Masih reltif tingginya angka buta aksara 5. Relatif rendahnnya partisipasi sekolah dijenjang pendidikan menengah dan tinggi 6. Relatif rendahnya mutu dan relevansi pendidikan.

1. Revitalisasi kembali khakikat penyelenggaraan pendidikan dalam rangka membangun sumberdaya manusia berkualitas 2. Meningkatkan secara progresif tingkat pendidikan penduduk usia sekolah, mengawal secara intensif keberlanjutan sekolah. 3. Pembangunan sarana prasarana baik untuk peningkatan cakupan maupun peningkatan mutu menuju pemenuhan SPM secara berkeadilan baik bagi sekolah negeri maupun swasta 4. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 5. Stimulasi peningkatan


77

LOMBOK UTARA




Permasalahan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan partisipasi sekolah menengah dengan penyediaan beasiswa transisi dan beasiswa pendidikan sekolah menengah. 6. Stimulasi partisipasi pendidikan tinggi dengan beasiswa masuk perguruan tinggi dan beasiswa selama menempuh pendidikan 7. Fasilitasi beasiswa bagi siswa berrestasi akademis maupun di bidang olahraga/atlet 8. Menggencarkan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan (program kejar paket) dipadukan dengan pemberdayaan ekonom

2.

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan serta Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Angka partisipasi sekolah perempuan Partisipasi dan kesempatan kerja

1. Perencanaan dan penganggaran belum responsif gender <

2. Kesempatan kerja perempuan belum setara dengan laki-laki

<


1. Mengintegrasikan data terpilah dan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran (Peremcanaan dan penganggaran responsif gender).

78

LOMBOK UTARA




Permasalahan

perempuan

Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan 2. Menciptakan kesempatan kerja yang sama untuk laki-laki dan perempuan

1. Rendahnya kapasitas birokrasi <

Tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

<

Nilai SAKIP

<

Opini BPK

=

2. Rendahnya kualitas pelayanan publik 3. Belum optimalnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik 4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan

1. Meningkatkan kapasitas birokrasi melalui reformasi birokrasi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 3. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik berbasis teknologi informasi 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat baik laiki-laki maupun perepuan dalan perumusan kebijakan berbasis kemajuan teknologi informasi 5. Membangun sistem akuntabilitas kierja birokasi berbasis teknologi informasi 6. Meningkatkan sarana prasarana berbasis teknologi informasi

Infrastruktur 1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten 2. Tersedianya air baku untuk

<

1. Masih terdapat kesejangan infrastruktur antar wilayah 2. Potensi sumber air baku belum terkelola dan terdistribusi dengan


1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan panjang jalang kabupaten yang

79

LOMBOK UTARA


Sasaran RPJPD/Indikator Kinerja kebutuhan pokok minimal sehari-hari 3. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada 4. Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per hari 5. Tersedianya sistem jaringan drainase di perkotaan sehingga tidak terjadi genangan 6. Berkurangnya pemukiman kumuh

Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) <

baik 3. Tingginya jumlah rumah tidak layak huni

<

4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan menyediakan sarana prasarana sanitasi

<

5. Relatif rendahnya kualitas sarana prasarana perhubungan 6. Masih terdapat rumah tangga belum mengakses listrik

< <

7. Persentase rumah dengan jamban sendiri dan bertangki septik

<

8. Tersedianya sistem transportasi yang terpadu

<

9. Persentase rumah tangga menggunakan listrik

<

10. Persentase penanganan sampah

Permasalahan

7. Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup akibat pelaksanaan pembangunan 8. Tingginya ancaman kejadian bencana

<


Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan ditangani (dari 209 km menjadi 350 km) 2. Menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur 3. Meningkatkan distribusi air baku maupun air bersih 4. Penangangan secara komphrehensif dan terintergrasi antara pemenuhan infrastruktur dan pemberdaayaan 5. Meningkatkan jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi 6. Meningkatkan stimulasi pembangunan jamban keluarga 7. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan 8. Stimulasi pembangkit listrik tenaga surya I 9. ntensifikasi pemanfaatan energi baru terbarukan (biogas, matahari sebagai sumber energi) 10. Mengurangi sampah dari sumbernya dengan

80

LOMBOK UTARA




11. Persentase penanganan kejadian bencana 12. Persentase penanganan pelanggaran Perda

Permasalahan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri 11. Meningaktkan kesiapsiagaan dan cakupan penangangan bencana 12. Meningkatkan sarpras pengamanan perda


81

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 4.1.2. Permasalahan Pembangunan yang Berhubungan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

dengan

Selain permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diatas, permasalahan juga diidentifikasi untuk setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib dan pilihan, walaupun sebagian permasalahan penyelenggaraan urusan tentunya juga merupakan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan urusan wajib yang diselenggarakan yakni urusan

Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan;

Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Sosial; Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kebudayaan; Kepemudaan dan Olahraga; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri;

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik; Kearsipan; Komunikasi dan Informatika serta urusan Perpustakaan. Sementara urusan pilihan sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah potensi daerah meliputi urusan Pertanian, Kehutanan, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian serta Transmigrasi.

Identifikasi permasalahan pada penyelenggaraan urusan tersebut disajikan pada tabel berikut.


82

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Tabel IV.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah No. 1.

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Pendidikan 1. Angka Partisipasi Kasar a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C

> > >

2. Angka Partisipasi Murni a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C

> > >

3. Angka Melek Huruf

<

4. Rasio Jumlah SD/MTs : Penduduk usia 7-12 tahun

<

5. Rasio Jumlah SMP/MI : Penduduk usia 13-15 tahun

<

6. Rasio Jumlah SMA/SMK Negeri : Rasio Penduduk usia 16-18 tahun :

<

7. Rasio Jumlah Rombel SD : Jumlah Kelas SD

<

8. Rasio Jumlah Rombel SMP : Jumlah Kelas SMP

<

9. Rasio Guru : Murid SD

<

Permasalahan

1. Relatif rendahnya pendidikan penduduk menghadapi tantangan perkembangan nasional dan global 2. Sarana prasarana untuk semua jenjang pendidikan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimimal 3. Masih reltif tingginya angka buta aksara Kurangnya jumlah dan kompetensi guru. 4. Relatif rendahnnya partisipasi sekolah dijenjang pendidikan menengah dan tinggi 5. Relatif rendahnya mutu dan relevansi pendidikan


Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan 1. Meningkatkan secara progresif tingkat pendidikan penduduk usia sekolah, mengawal secara intensif keberlanjutan sekolah 2. Pembangunan sarana prasarana baik untuk peningkatan cakupan maupun peningkatan mutu menuju pemenuhan SPM baik untuk sekolah negeri maupun swasta 3. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 4. Stimulasi peningkatan partisipasi sekolah menengah dengan penyediaan beasiswa transisi dan beasiswa pendidikan sekolah menengah. 5. Stimulasi partisipasi pendidikan tinggi dengan beasiswa masuk perguruan tinggi dan beasiswa selama menempuh pendidikan

83

LOMBOK UTARA


10. Rasio Guru : Murid SMP

Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) <

11. Rasio Guru : Murid SMA

<


Permasalahan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan 6. Fasilitasi program vokasi Perguruan Tinggi/Politeknik di Kabupaten Lombok Utara 7. Meningkatkan keterjangkauan sekolah menengah. 8. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi

2.

Kesehatan 1. Usia Harapan Hidup (UHH) 2. Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) 4. Prevalensi Gizi Buruk, Gizi Kurang 5. Ibu Hamil Kurang Energi Kronis

< < < < <

1. Masih tingginya angka kematian bayi karena faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. 2. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta perlindungan ibu dan anak 3. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan pemenuhan gizi. 4. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan kesehatan yang bersifat promotif/preventif 5. Belum optimalnya peran tokoh masyarakat/tokoh agama, tokoh budaya dalam mendukung


1. Mengawal secara intesif kesehatan ibu dan anak terutama pada 1.000 hari pertama kehidupana (ASHAR) 2. Mendorong berperannya kearifan lokal yang mendukung perlindungan kesehatan ibu dan anak, perilaku hidup bersih dan sehat 3. Mengawal dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam membangun pelayanan kesehatan di tingkat paling bawah (Posyandu) sesuai amanat Undang-Undang Desa 4. Menggencarkan program kesehatan promotif/preventif

84

LOMBOK UTARA




Permasalahan pembangunan kesehatan 6. Belum terbangunnya koordinasi dan sinergi yang baik antara stakeholder pembangunan kesehatan

3.

Pekerjaan Umum 1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten 2. Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari 3. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada 4. Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per hari 5. Tersedianya sistem jaringan drainase di perkotaan sehingga tidak terjadi

> < <

<

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan diantaranya stimulasi pembangunan jamban keluarga 5. Mengoptimalkan peran kaderkader kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat yang paling bawah dalam mendukung program pembangunan kesehatan.

1. Masih terdapat kesejangan infrastruktur antar wilayah

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur

2. Kualitas pekerjaan jalan dan infrastruktur lainnya belum memadai

2. Meningkatkan pengawasan terhadap pihak ketiga

3. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan infrastuktur

3. Memperbaiki kualitas perencanaan pekerjaan

4. Potensi sumber air baku/minum belum terkelola dan terdistribusi dengan baik

4. Menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur 5. Meningkatkan distribusi sumber air minum melaui pamdes maupun PDAM

<


85

LOMBOK UTARA




Permasalahan


genangan 4.

5.

6.

Perumahan 1. Rumah tidak layak huni direhabilitasi 2. Persentase rumah dengan jamban sendiri dan bertangki septik Penataan Ruang 1. Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang 2. Ruang terbuka hijau publik di perkotaan (20 %) Perencanaan Pembangunan 1. Ketersediaan dokumen perencanan pembangunan tepat waktu 2. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang

< <

1. Tingginya jumlah rumah tidak layak huni terkait dengan tingginya angka kemiskinan

1. Penangangan terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi dan sanitasi

2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih sehat = <

1. Perkembangan kebijakan nasional yang dinamis dan berpengaruh terhadap kebijakan penataan ruang 2. Ruang terbuka hijau publik di perkotaan belum tertata

< =

1. Melakukan review dokumen tata ruang kabupaten (RTRW) 2. Menata ruang terbuka hijau publik

1. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur perencana

1. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana

2. Terbatasnya ketersediaan data yang diperlukan dalam proses perencanaan

2. Membangun sistem aplikasi perencanaan dengan teknologi informasi 3. Mengupayakan ketersediaan data mikro yang komprehensif

7.

Perhubungan 1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang

<

1. Jumlah dan kualitas angkutan umum tidak memadai


1. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana

86

LOMBOK UTARA




telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten 2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten 3. Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 4. Tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

<


2. Belum tersedia angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil

perhubungan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah

3. Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana perhubungan

2. Meningkatkan kapasitas aparatur perhubungan melalui pendidikan dan pelatihan

4. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan perhubungan <

<

5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten/kota.

<

6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor

=

7. Tersedianya SDM bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor dll

Permasalahan

<

<


87

LOMBOK UTARA


Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek 9. Tersedianya kapal penyebrangan 10. Tersedianya pelabuhan penyebrangan

8.

Lingkungan Hidup 1. Persentase penanganan sampah 2. Jumlah TPA 3. Jumlah TPS


Permasalahan

= =

< < <

1. Jumlah sarana prasarana persampahan terbatas 2. Personil penanganan sampah terbatas 3. Rendahnya kesadasan masyarakat dalam penanganan sampah

9.

Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Ketersediaan sistem administrasi kependudukan secara elektronik 2. Cakupan penerbitan KTP 3. Cakupan penerbitan akte kelahiran

10.


= < <

1. Mengurangi sampah dari sumbernya (mendorong kelompok masyarakat mengelola sampah secara mandiri) 2. Meningkatkan jumlah sarana prasarana persampahan 3. Meningkatkan jumlah personil penangangan sampah

1. Sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan belum memadai

1. Meningkatkan sarana prasarana administrasi kependudkan secara bertahap

2. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan

2. Meningkatkan sosialiasi pelayanan kependudukan 3. Melakukan pelayanan sistem “jemput bola”.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


88

LOMBOK UTARA


Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Angka partisipasi kasar/sekolah perempuan 2. Tersedianya layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) < <

Permasalahan


Perencanaan dan penganggaran belum responsif gender

1. Data dan infromasi terpilah gender mendorong perencanaan dan pengaggaran responsif gender.

Sarana prasarana serta SDM layanan terpadu pelayanan perempuan belum memadai

2. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan pengarusutamaan gender 3. Menciptakan kesempatan kerja yang sama untuk laki-laki dan perempuan

11.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Persentase jumlah akseptor KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur 2. Persentase PUS dengan usia istri dibawah 20 tahun 3. Cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi 4. Cakupan ketersediaan informasi data mikro

12.

Sosial 1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2. Persentase PMKS menerima

= < =

1. Masih tingginya persentase pasangan usia subur dengan usia istri kurang dari 20 tahun (4,5 % sementara SPM 3,5 %) 2. Ketersediaan data mikro urusan keluarga berencana dan sejahtera belum lengkap

< <

<

1. Tingginya jumlah PMKS terutama keluarga miskin 2. Belum tersedia panti sosial yang menyediakan saran prasarana pelayanan kesejahteraan sosial


1. Meningkatkan koordinasi dan peran tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh budaya dalam membina masyarakat untuk menunda usia pernikahan 2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penyedia data mikro untuk meningkatkan kualitas data mikro

1. Meningkatkan alokasi anggaran pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama 2. Meningkatkan bantuan sosial bagi penyandang cacat dan

89

LOMBOK UTARA


Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 3. Ketersediaan panti sosial

13.

Permasalahan 3. Belum terkoordinasinya dengan baik penangangan PMKS antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah

<

4. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia non potensial yang menerima jaminan sosial

<

5. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

=

Tenaga Kerja 1. Persentase tenaga kerja yang dilatih

<

2. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

<

3. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek

14.


<

1. Terbatasnya jumlah tenaga kerja yang dilatih karena keterbatasan anggaran 2. Belum terkoordinasinya dengan baik program kegiataan urusan ketenagakerjaan dengan program kegiatan urusan lain yang terkait

4. Besaran pemeriksaan perusahaan

<

3. Belum tersedianya data yang lengkap terkait pelaksanaan urusan ketenagakerjaan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1. Jumlah Koperasi Aktif

=

1. Pertumbuhan koperasi,


Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan lansia 3. Meningkatkan koordinasi penanganan PMKS 4. Merancang terwujudnya pembangunan panti sosial secara bertahap

1. Meningkatkan kegiatan pelatihan tenaga kerja 2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program kegiatan 3. Meningkatkan ketersediaan data ketenagakerjaan

1. Meningkatkan stimulasi

90

LOMBOK UTARA


Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Wirausaha Baru

15.

Penanaman Modal 1. Tersedianya informasi bidang usaha sektor/bidang usaha unggulan 2. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antaran UMKMK tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional

Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) < =

<

<

Permasalahan UMKM/wirausaha baru belum optimal dalam rangka penanggulangan kemiskinan

=

4. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal

<

5. Terselenggaranya bimbingan

<

pertumbuhan dan pembinaan koperasi dan UMKM/wirausaha berbasis sumberdaya lokal

2. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan koperasi dan usaha kecil menengah

2. Merekrut kosultan kewirausahaan dari perguruan tinggi dalam rangka pendampingan penumbuhan kewirausahaan di masyarakat

1. Masih relatif rendahnya minat investasi terutama di luar sektor pariwisata

1. Meningkatkan kualitas informasi bidang usaha unggulan dan kualitas promosi peluang penanaman modal

2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan penanaman modal 3. Keterbatasan anggaran pelaksanaan urusan penanaman modal

3. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten


4. Satuan kerja pelaksana urusan penanaman modal belum berdiri sendiri


2. Meningkatkan sarana prasarana pelaksanaan urusan penamanan modal secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

91

LOMBOK UTARA


Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 6. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 7. Nilai Investasi 8. Jumlah tenaga kerja terserap

16.

17.

18.

Kebudayaan 1. Jumlah even budaya 2. Ketersediaan gedung kesenian Kepemudaan dan Olahraga 1. Ketersediaan gedung olahraga 2. Jumlah prestasi olahraga 3. Jumlah organisasi olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat 2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

19.


Permasalahan


Belum tersedianya gedung kesenian

Memanfaatkan gedung serbaguna dalam penyelenggaraan even budaya dan seni

Prestasi olahraga belum memadai

Meningkatkan pemasyarakatan dan pembinaan olahraga

<

< < = < = < <

< <

1. Jumlah Linmas belum memadai 2. Sarana prasarana satuan polisi pamong praja belum memadai

1. Meningkatkan jumlah Linmas secara bertahap 2. Meningkatkan sarana prasarana secara bertahap

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


92

LOMBOK UTARA


Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 3. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik

Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) < < <

Permasalahan

1. Masih relatif rendahnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 2. Belum terbangunnya sistem akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi


1. Membangun sistem SAKIP berbasis teknologi informasi 2. Membangun sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi 3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur

3. Belum terbangunya sistem pelayanan publik sesuai amanat UU 4. Belum terbangunnya sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi informasi 20.

Ketahanan Pangan 1. Ketersediaan energi dan protein per kapita 2. Penguatan cadangan pangan 3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

21.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. PKK Aktif 2. Jumlah Posyandu Aktif

<

Produksi sumber protein sebagian diperdagangkan ke luar daerah (ternak) sementara konsumsi protein dalam daerah relatif rendah

=

1. Meningkatkan konsumsi protein di dalam daerah 2. Meningkatkan promosi diversifikasi pangan

=

= =

1. Masih relatif rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat 2. Belum optimalnya pelayanan


1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pembinaan terus menerus dengan melibatkan tokoh masyarakat/

93

LOMBOK UTARA




Permasalahan pemerintahan desa

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan agama/budaya dan kader-kader masyarakat 2. Menfasilitasi produksi massal hasil temuan teknologi tepat guna 3. Menfasilitasi peningkatan pelayanan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan memenuhi amanat UU Desa tentang dana alokasi desa..

22.

Statistik Ketersediaan data statitik daerah

23

Kearsipan SKPD yang menerapkan arsip secara baku

24.

Komunikasi dan Informatika 1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional 2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok

=

Ketersediaan data statistik bekerjasama dengan BPS belum dapat memenuhi kebutuhan waktu penyediaan dan data yang tersedia bersifat makro

Menggunakan data mikro secara mandiri sebagai evaluasi pelaksanaan dan perencanaan pembangunan

<

1. Kurangnya sarana prasarana SKPD pelaksana urusan kearsipan

1. Meningkatkan sarana prasarana kearsipan secara bertahap

2. Belum tersedia tenaga fungsional arsiparis

2. Mensosialisasikan jabatan fungsional arsiparis

1. Keterbatasan anggaran pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi

1. Menyusun design pembangunan jaringan teknologi informasi menuju e-government

2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur pengelola informasi terutama

2. Meningkatkan anggaran diseminasi dan pendistribusian

<

<


94

LOMBOK UTARA




Permasalahan

Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan

diseminasi informasi melalui media online (website) 3. Relatif rendahnya minat dan pengetahuan masyarakat dalam mewujudkan KIM

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan informasi nasional secara proporsional 3. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelolaan informasi 4. Meningkatkan kualitas website resmi pemerintah daerah 5. Menfasilitasi tumbuh dan berkembangnya KIM

25.

Perpustakaan 1. Ketersediaan sarana prasarana perpustakaan daerah 2. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah

< <

1. Keterbatasan anggaran peningkatan sarana prasarana perpustakaan 2. Belum tersedia pejabat fungsional pustakawan

1. Meningkatkan anggaran pemenuhan sarana dan prasarana perpustakaan secara bertahap 2. Melakukan sosialisasi jabatan fungsional pustakawan 3. Mengoptimalkan peran perpustakaan masyarakat dengan menfasilitasi penyediaan buku dan fasilitas lainnya diperpustakaan masyarakat

26.

Pertanian 1. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian 2. Peningkatan kesejahteraan petani 3. Diversifikasi produk pertanian

< < <

1. Relatif rendahnya pengusaan teknologi budidaya komoditas pertanian secara umum maupun komoditas pertanian dengan nilai jual tinggi dan dibutuhkan oleh pasar pariwisata 2. Luasnya lahan pertanian tadah hujan


1. Revilatasi sumur bor 2. Merekrut konsultan dari perguruan tinggi dan praktisi pertanian dalam rangka penguasaan teknologi budidaya dan pengelolaan lahan kering

95

LOMBOK UTARA




Permasalahan (lahan kering) 3. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan pertanian 4. Sebagian besar petani menguasai lahan pertanian yang terbatas (petani gurem)

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan 3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengairan dilahan kering 4. Mengutamakan fasilitasi teknologi dan permodalan pada petani gurem 5. Menfasilitasi terbangunnya jaringan pemasaran produk pertanian 6. Pengembangan subsubsektor peternakan terutama ternak besar/sapi dan unggas

27.

Kehutanan 1. Peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu 2. Cakupan pengawasan illegal logging

< <

1. Relatif rendahnya penguasaan teknologi peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu 2. Keterbatasan sarana prasarana dan jumlah aparatur pengawasan illegal logging

1. Meningkatkan penguasaan teknologi produksi hasil hutan non kayu (madu, bambu dan kemiri) 2. Menfasilitasi masyarakat dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu 3. Meningkatkan sarana prasarana pengawasan hutan secara bertahap 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan

28.

Pariwisata


96

LOMBOK UTARA


Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Jumlah kunjungan wisatawan 2. Jumlah kelompok sadar wisata 3. Potensi destinasi wisata tertata

Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) > < <

Permasalahan 1. Aktivitas pariwisata belum signifikan mengurangi kemiskinan 2. Sarana prasarana destinasi pariwisata belum terbangun dan tertata secara optimal 3. Tujuan wisata diluar kawasan Gili Trawangan belum dikembangkan sesuai dengan potensinya 4. Relatif rendahnya pengetahuan masyarakat di luar kawasan gili dalam mengembangkan potensi pariwisata wilayahnya

29.

Kelautan dan Perikanan 1. Pertumbuhan PDRB sub sektor kelautan perikanan 2. Peningkatan kesejahteraan nelayan

< <

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan 1. Pengembangan jasa dan destinasi wisata berbasis masyarakat (desa wisata) 2. Menata destinasi pariwisata secara komhrehensif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 3. Menyusun perencanaan pengembangan kawasan wisata di luar gili 4. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan wisata

1. Relatif rendahnya penguasaan teknologi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya

1. Meningkatkan penguasaan teknologi perikanan tangkap dan budidaya

2. Terbatasya sarana penangkapan nelayan

2. Fasilitasi tumbuhnya budidaya perikanan laut

3. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan kelautan perikanan

3. Memanfaatkan nelayan maju sebagai penyuluh informal dan penggerak nelayan lainnya

4. Potensi wilayah dalam pengembangan perikanan darat belum dikelola secara optimal

4. Menfasilitasi ketersediaan peralatan dan permodalan bagi nelayan 5. Mengembangkan perikanan


97

LOMBOK UTARA




Permasalahan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan darat diwilayah yang potensial

30.

Perdagangan Jumlah prasarana perdagangan dalam kondisi baik

31.

<

Keterbatasan jumlah dan kualitas prasarana perdagangan (pasar tradisional, pasar desa)

Meningkatkan anggaran pembangunan sektor perdagangan terutama pembangunan pasar desa, pusat-pusat perdagangan bagi pedagang kecil dan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima

Perindustrian 1. Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan

<

2. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan

<

1. Relatif rendahnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan

1. Fasilitasi peralatan dan permodalan bagi tumbuhnya industri pengolahan terutama industri pengolahan berbasis pertanian dalam skala kecil dan rumah tangga berbasis teknologi tepat guna.

2. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan industri

2. Merekrut konsultan perguruan tinggi dalam pengembangan industri dari aspek teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian 32.

Transmigrasi Jumlah transmigran swadaya

<


Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi

Meningkatkan sosialisasi transmigrasi

98

LOMBOK UTARA


4.2.

ISU-ISU STRATEGIS Untuk memastikan pembangunan dilakukan secara sistematis dan terencana dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, diperlukan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, sesuai dengan kekuatan, kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan analisis terhadap lingkungan strategis baik global, nasional, regional maupun lokal.

4.2.1. Analisis Lingkungan Strategis Global

Konstelasi geo-politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Amerika Serikat masih merupakan kekuatan utama dunia. Upaya penyeimbangan kembali oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (Rebalancing Asia Pacific) merupakan salah satu perkembangan geopolitik saat ini. Eropa Barat juga merupakan aktor besar yang dapat mempengaruhi percaturan politik global. Peran negara-negara Eropa Barat dalam persoalan di Timur Tengah (Arab Spring), persoalan nuklir diIran, dan penyelesaian sengketa di kawasan Afrika sangatlahsignifikan.

Sementara

itu

kekuatan

baru

Tiongkok

dengan

pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduknya yang besar, serta peningkatan kekuatan militernya menandai peta politik ekonomi global dan regional. Selanjutnya Australia juga merupakan aktor yang semakin penting dalam peta politik di kawasan Pasifik Barat. Australia juga memiliki kekuatan seperti politik, ekonomi, militer dan teknologi sebagaimana negara negara barat. Australia memposisikan Asia sebagai peluang pasar antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan dan sosial budaya. Konstelasi politik global ditandai pula dengan munculnya aktor nonnegara yang memiliki kapasitas dan jejaring internasional. Terorisme global merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara yang masih akan dihadapi. Perkembangan teknologi canggih dalam bidang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

99

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA informasi, komunikasi, bahan peledak (explosive) dan transportasi telah meningkatkan dampak dan keberhasilan aksi terorisme.

Kondisi geografi

Indonesia yang terbuka menjadi peluang bagi negara lain masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, peredaran narkotika, perdagangan manusia, eksploitasi ilegal sumber daya alam seperti kayu, produk kayu dan kertas merupakan bentuk-bentuk ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan berdampak pula pada kerugian ekonomi Globalisasi

nilai-nilai

budaya

tidak

dapat

dihindarkan,

yang

sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat geografi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam politik, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang melampaui batasan kebangsaannya. Globalisasi tidak hanya berdampak pada masuknya budaya global ke Indonesia, tetapi juga berdampak pada penguatan ikatan primordial. Hal ini membawa Indonesia berada pada persilangan antara budaya global dan budaya lokal yang berorientasi pada identitas primordial. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang dimulai pada tanggal 31 Desember 2015 menjadikan ASEAN pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional.


100

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 4.2.2. Analisis Lingkungan Strategis Nasional

Indonesia

menghadapi

suatu

lingkungan

strategis

yang

akan

mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Sepanjang sejarah negara ini, Indonesia menghadapi fakta bahwa kebhinekaan bangsa dari segi geografis, etnis, kebudayaan, agama telah menjadi modalitas dan unsur-unsur penguat bangunan bangsa Indonesia. Pendiri bangsa Indonesia secara positif berhasil menjadikan perbedaan-perbedaan dalam unsur pembentuk bangsa Indonesia sebagai potensi yang memperkaya Indonesia, terutama dalam menjadikan Indonesia faktor penting dalam konteks regional maupun global. Namun, sejarah juga mencatat bahwa perbedaan dapat dieksploitasi menjadi faktor yang berpotensi untuk merenggangkan, bahkan memecah ikatan persaudaraan kebangsaan. Bahkan tidak jarang, faktor yang merenggangkan adalah kepentingan politik-ideologis yang datang dari luar Indonesia, termasuk persaingan Blok Barat-Blok Timur dan perang dingin di masa lalu, dan pada masa sekarang menghadapi pengaruh gagasan ideologi tertentu yang membenarkan tindakan terorisme untuk mendirikan negara baru melawan Pancasila. Tantangan ke depan adalah menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan nondiskriminasi. Konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan harus dicegah secara serius apabila Indonesia ingin melakukan konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Terorisme adalah ancaman langsung pada nilai-nilai

demokrasi

karena

menggunakan

kekerasan

dalam

mengekspresikan kepentingan politik dan ketidakpuasan para pengikutnya. Terorisme menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang meluas dalam kerangka besar untuk melawan negara Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal regulasi, Indonesia berada di tengah antusiasme yang besar dari beberapa negara untuk menyelenggarakan reformasi regulasi. Dalam

kaitan

ini,

kebijakan

utama

yang

harus


dilakukan

adalah 101

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA menyelenggarakan reformasi regulasi guna mewujudkan sistem regulasi yang sederhana dan tertib, serta lebih mampu mendorong kinerja perekonomian

secara

efisien.

Reformasi regulasi

dimaksudkan agar

Indonesia tidak menjadi pasar bagi produk negara ASEAN lainnya. Indonesia

mempunyai peluang untuk

dapat

menikmati „bonus

demografi‟, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur

umur

penduduk

yang

ditandai

dengan

menurunnya

rasio

ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas sumber daya manusia (human capital). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total pendudukusia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia. Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana. Bonus demografi yang dialami Indonesia juga disertai dengan dinamika kependudukan lain yang juga berdampak luas, yaitu: (1) meningkatnya jumlah penduduk; (2) penuaan penduduk (population) ageing) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

102

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia; (3) urbanisasi yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk perkotaan; dan (4) migrasi yang ditandai dengan meningkatnya perpindahan penduduk antardaerah. Selain itu pertumbuhan dan perubahan struktur penduduk yang tidak sama antarprovinsi, sehinga pemanfaatan bonus demografi tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kewilayahan. Untuk itu, peluang bonus demografi ini juga harus diketahui dan dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kebijakan di daerah sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih, bahkan dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Penduduk yang besar akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan dan energi serta kelestarian dan kualitas lingkungan. Pertumbuhan penduduk lanjut usia (population ageing) memerlukan jaminan perlindungan sosial, perlindungan hari tua dan pelayanan penyakit ketuaan (senecsent diseases) dan degeneratif. Urbanisasi dan migrasi menuntut ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan pada saat yang sama berpotensi memunculkan konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Tingginya kepadatan penduduk juga berpotensi meningkatkan polusi dan penyebaran berbagai penyakit menular. Oleh karena itu, kebijakan sumber daya

manusia,

kependudukan,

kesehatan,

pendidikan,

ekonomi

dan

ketenagakerjaan, infrastruktur dan sumber daya alam serta politik hukum dan keamanan harus diarahkan dengan tepat untuk meraih bonus demografi. Pembangunan berkelanjutan merupakan elemen strategis dalam RPJMN 2015-2019 dan penjabaran konkrit ke dalam bidang-bidang yang relevan akan dilakukan. Lingkungan strategis sisi global adalah adanya Agenda Pembangunan Paska 2015 (Suistainable Develepment Goals/SDGs) dan pengawasan perubahan iklim. Beberapa fokus

dalam SDGs yang akan memberi warna penting

dalam Agenda Pembangunan Paska 2015 adalah bahwa: (i) pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi, pembangunan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

103

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender yang sangat mewarnai MDGs akan tetap dilanjutkan. Dalam kaitan ini terdapat fokus baru yang menjawab perkembangan global yang ada yaitu masalah kesenjangan baik di dalam negara maupun antar negara. Selain itu, masalah gender dan anak-anak, tidak saja anak perempuan namun juga anak laki-laki; (ii) pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi tetap menjadi isu penting, dan akses terhadap energi merupakan fokus baru yang ditambahkan; (iii) untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian dan kota berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (iv) pembangunan lingkungan yang tercermin

pada

fokus

mitigasi

kepada

perubahan

iklim,

konservasi

sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; dan terakhir adalah

adanya

rumusan cara

pencapaian (means

of

implementation). Dalam kaitan dengan perubahan iklim, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak diwajibkan menentukan target penurunan emisi gas rumah kaca secara kuantitatif. Namun, Indonesia secara sukarela telah memberikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN GRK) melalui Perpres No. 61/2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Rencana pelaksanaan rencana mitigasi dan rencana adaptasi perubahan iklim pada berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019 dengan target penurunan emisi GRK sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah. RAD-GRK dari 33 provinsi sebagian besar sudah dimasukkan dalam perencanaan daerah, atau RPJMD. Sehubungan dengan itu, Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah perlu menjadikan target penurunan

emisi dan adaptasi GRK sebagai indikator kinerja. Untuk


104

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA pelaksanaan rencana aksi tersebut, terus dilanjutkan pula peningkatan kapasitas SDM dan kapasitas lembaga pelaksana, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. 4.2.3. Analisis Lingkungan Strategis Regional

Pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Nusa Tenggara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara selama kurun waktu 2009 – 2013 yang sebesar 4,5 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan migas nasional sebesar 5,9 persen. Peranan Wilayah Nusa Tenggara dalam pembentukan PDB nasional mengalami penurunan dari 1,5 persen (2009) menjadi 1,3 persen (Triwulan II 2014). Pemerintah Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara telah juga berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) walaupun persentasenya masih berada di atas angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masingmasing

provinsi di Wilayah Nusa Tenggara. Namun

demikian, pencapaian IPM di Wilayah Nusa Tenggara masih perlu ditingkatkan karena masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013). Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Nusa Tenggara mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Nusa Tenggara cenderung meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2009, namun masih berada di bawah nasional sebesar 0,37 (2009) dan 0,413 (2013). Kedepan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

105

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Perekonomian Wilayah Nusa Tenggara ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian, jasa-jasa, serta perdagangan, hotel dan restoran. Di luar ketiga sektor utama tersebut, sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki peran yang cukup besar Peran Wilayah Nusa Tenggara bidang pariwisata bagi nasional didasarkan atas potensi keadaan alam terutama bahari. Dalam hal ini Wilayah Nusa Tenggara diharapkan menjadi etalase wisata ekologis, petualangan, budaya dan bahari serta kepariwisataan yang berbasis UKM. Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Nusa Tenggara, dalam RPJMN Tahun 2015-2019, ditentukan tema besar Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara sebagai : a. Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition (MICE); b. Penopang

pangan

nasional

dengan

percepatan

pembangunan

perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; c. Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; d. Pengembangan industri mangan, dan tembaga. Selanjutnya tujuan pengembangan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: a. pengembangan

pariwisata

ekologis,

serta

pengembangan

industri

berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga, b. penyediaan infrastruktur wilayah, c. peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.


106

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Sementara itu secara spesifik analisis lingkungan strategis di Provinsi NTB diuraikan sebagai berikut : a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Isu terkait kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang perlu mendapat perhatian yaitu : 1. Gangguan kamtibmas terutama yang berbau SARA masih berpotensi terjadi, demikian pula konflik horizontal dan vertikal. 2. Peredaran NAPZA makin meluas baik kuantitas maupun kualitasnya. 3. Makin tak terbendungnya pengaruh globalisasi terutama terhadap nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal NTB. 4. Pengangguran tenaga terididik makin besar. 5. Kualitas dan distribusi penduduk yang belum optimal.

b. Aspek Pelayanan Umum Isu terkait pelayanan umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang perlu mendapat perhatian yaitu : 1. Sistem pendidikan yang sedang dijalankan belum mengarah pada pembentukan manusia NTB yang berkarakter. 2. Tingkat partisipasi politik yang makin menurun 3. Kualitas pelayanan publik belum optimal 4. Kualitas dan kuantitas sarana pelayanan sosial belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. 5. Ketidakpastian hukum masih dirasakan dalam banyak kasus hukum 6. Jumlah kasus sengketa lahan yang makin banyak 7. Peran perempuan pedesaan belum optimal dalam menghadapi tantangan pembangunan. 8. Derajat kesehatan ibu dan anak yang belum memadai. 9. Laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi 10. Jumlah penyandang kesejahteraan sosial yang makin besar. 11. Perdagangan manusia masih terjadi dan cenderung meningkat.


107

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA c. Aspek Daya Saing Daerah Sejumlah isu yang mengemuka terkait aspek daya saing daerah adalah : 1. Nilai tukar petani yang belum membaik secara signifikan. 2. Keualitas produk olahan lokal belum mampu bersaing di level nasional maupun internasional 3. Mekanisme dan besaran penyaluran modal bagi UMKM belum sesuai target 4. Angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi 5. Perkembangan ekonomi atar kawasan belum seimbang 6. Iklim investtasi belum didukung oleh regulasi dan sarana pendukung lainnya 7. UMR di bebrapa kabupaten/kota masih dibawah rata-rata 8. Jumlah PAD belum tergali secara optimal 9. Pemanfataan potensi SDA masih terbatas 10. Sejumlah sarana prasarana wilayah belum terbangun dengan baik serta utilitasnya belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat 11. Kualitas lingkungan perkotaan dan pedesaan yang belum efektif menjawab kebutuhan masyarakat yang bergerak cepat 12. Akses antar kawasan di beberapa titik masih belum terbangun dan berfungsi dengan baik. 13. Terjadinya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 14. Perubahan iklim dan pergesaran musim yang akan mempengaruhi produktivitas sejumlah komoditi masih terjadi. 15. Kesiapsiagaan menghadapi bencana belum optimal

4.2.4. Isu Strategis Daerah

Sebagian besar, yaitu 90% barang perdagangan antar negara diangkut dengan kapal laut. Lebih dari 40% melintasi perairan Indonesia. Sebagian besar kapal-kapal perdagangan dunia tersebut melintasi Selat RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

108

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Malaka, dan sebagian lainnya melintasi Samudra Hindia di sebelah Barat Sumatera, lalu ke Utara mengikuti “highways” alur pelayaran “lintas damai” yang disediakan bangsa Indonesia dan telah disetujui PBB, yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III. ALKI I melalui Selat Sunda, lalu ke Utara melintasi Selat Karimata. ALKI II melalui Selat Lombok dan Selat Makassar. ALKI III melalui Selat Timor dan ke Utara melalui Laut Banda dan Laut Maluku. Berdasarkan kajian strategis yang dilakukan Unit Kerja Staf Ahli Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas bidang Tata Ruang dan Kemaritiman, Indonesia bisa mengembangkan kota-kota “bandar dunia” pesisir sekurangkurangnya 4 “Singapura” besar dan 14 “Singapura” kecil/sedang. Indonesia seharusnya bisa, karena tidak hanya memiliki lokasi strategis, tetapi juga memiliki sumberdaya alam (SDA) yang maha kaya. Kota “bandar dunia” berpeluang dibangun di Lombok Utara berdasarkan hasil telaahan, dengan membandingkan lokasi-lokasi di jalur ALKI di Kabupaten Lombok Barat, di pesisir Selatan Pulau Lombok yaitu di Kabupaten Lombok Timur, dan di pesisir Utara, diperoleh kesimpulan bahwa yang terbaik untuk lokasi kota “bandar dunia” adalah di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan pertimbangan : 1. Kedalaman laut mampu menerima kapal-kapal masa depan,berukuran 300 ribu DWT, bahkan1 juta DWT atau lebih besar. 2. Lokasi dekat dg Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yg merupakan “highway” pelayaran dunia, dan pada “posisi strategis” berdasarkan analisis pakar United Nation Conference on the Trade and Development (UNCTAD). 3. Tersedia

lahan

kosong !0.000

Ha

atau

lebih,

1000

Ha

untuk

pelabuhan,3000 Ha untuk kawasan industri, 1000 Ha untuk CBD (Central Business District), dan 5000 Ha untukkawasan hunian, termasuk untuk sarana, prasarana, dan ruang terbuka hijau (RTH). 4. Memiliki keunggulan “beauty” dg latar belakang Gunung Rinjani, dan bersebelahan dg kawasan pariwisata internasional Lombok. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

109

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 5. Berada pada kawasan “dikenal dan menarik” bagi dunia, yaitu BaliLombok. Rencana jangka panjang berkembangnya Kabupaten Lombok Utara sebagai ”Bandar Dunia” menjadi peluang sekaligus tantangan yang harus diantisipasi sejak dini, disisi lain berbagaai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Utara berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang maupun pelaksanaan urusan pembangunan selama periode RPJMD yang lalu diuraikan sebagai berikut : 1. Ancaman degradasi moral dan budaya akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan dampak negatif berkembangnya pariwisata 2. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (34,23 % Tahun 2014) dengan percepatan penurunan yang melambat dibandingkan dengan periode tahun 2010-2012 3. Sektor pertanian sebagai lapangan usaha utama penduduk (54%) dan kontributor terbesar PDRB (34,78%) belum tumbuh secara signifikan, belum meningkatkan kesejahteraan petani dan belum dapat menangkap peluang tumbuhnya sektor pariwisata 4. Sektor industri terutama industri pengolahan berbasis pertanian belum tumbuh secara signifikan untuk menangkap peluang potensi sektor pertanian dan pariwisata 5. Belum terbangunnya kewirausahaan pada berbagai sektor 6. Belum terbangunnya koordinasi dan sinergi yang baik dalam program penanggulangan kemiskinan 7. Pertumbuhan aktivitas pariwisata belum memberikan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan sektor lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan 8. Masih tingginya angka kematian bayi karena faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. 9. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta perlindungan ibu dan anak 10. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan pemenuhan gizi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

110

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 11. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan kesehatan yang bersifat promotif/preventif 12. Belum optimalnya peran tokoh masyarakat/tokoh agama, tokoh budaya dalam mendukung pembangunan kesehatan 13. Belum terbangunnya koordinasi dan sinergi yang baik antara stakeholder pembangunan kesehatan 14. Ancaman degradasi nilai dan hakikat penyelenggaraan pendidikan 15. Relatif rendahnya tingkat pendidikan penduduk (rata-rata lama sekolah) menghadapi tantangan perkembangan nasional dan global 16. Sarana prasarana untuk semua jenjang pendidikan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimimal 17. Masih reltif tingginya angka buta aksara 18. Relatif rendahnnya partisipasi sekolah dijenjang pendidikan menengah dan tinggi 19. Relatif rendahnya mutu dan relevansi pendidikan. 20. Perencanaan dan penganggaran belum responsif gender 21. Kesempatan kerja perempuan belum setara dengan laki-laki 22. Rendahnya kapasitas birokrasi 23. Rendahnya kualitas pelayanan publik 24. Belum optimalnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik 25. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan 26. Masih terdapat kesejangan infrastruktur antar wilayah 27. Potensi sumber air baku belum terkelola dan terdistribusi dengan baik 28. Tingginya jumlah rumah tidak layak huni 29. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan menyediakan sarana prasarana sanitasi 30. Relatif rendahnya kualitas sarana prasarana perhubungan 31. Masih terdapat rumah tangga belum mengakses listrik 32. Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup akibat pelaksanaan pembangunan 33. Tingginya ancaman kejadian bencana RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

111

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Berdasarkan identifikasi permasalahan, analisis isu-isu strategis global, nasional, regional, dirumuskan isu strategis pembangunan daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut : 1. Penanggulangan kemiskinan secara holistik dan terintegrasi berbasis potensi sumberdaya lokal. 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berbudi Pekerti Luhur dan Berdaya Saing menghadapi perkembangan regional, nasional dan global. 3. Pemenuhan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan 4. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5. Mempertahankan daya dukung lingkungan, ketangguhan terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim. Gambar IV.1. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021

Penanggulangan kemiskinan secara holistik dan terintegrasi berbasis potensi sumberdaya lokal

Pemenuhan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan

Isu Strategis

Mempertahankan daya dukung lingkungan, ketangguhan terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berbudi Pekerti Luhur dan Berdaya Saing

Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


112

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN LOMBOK UTARA Periode 2016-2021 Visi Terwujudnya Lombok Utara yang Religius, Berbudaya, Adil dan Sejahtera Misi 1. Percepatan Perwujudan Masyarakat Lombok Utara yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya 2. Percepatan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 3. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah 5. Mempertahankan Daya Dukung Lingkungan dan Membangun Ketahanan terhadap Bencana

Strategi Umum : Percepatan Inovasi dan Nilai Tambah No 1.1

Tujuan Meningkatkan kualitas akhlak dan budi pekerti berdasarkan nilai luhur agama dan budaya

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Masyarakat aktif dalam mengkaji dan mengamalkan ajaran agama

Persentase masyarakat per unit tempat ibadah aktif dalam pengajian/ pengkajian dan pengamalan ajaran agama

%

Kondisi Tahun 2015 NA

Persentase PAUD terintegrasi TPA Persentase Sekolah dg kurikulum kembali ke khittah pendidikan

%

Rata-rata Nilai Budi Pekerti/Karakter Siswa Persentase PNS berzakat

Satuan

2016

2017

Target Per Tahun 2018 2019 60 80

2020 100

2021

SKPD Koord

20

40

0

20

40

60

80

100

100 Dikpora/PLSO

%

0

20

40

60

80

100

100 Dikpora

angka

NA

60

65

70

75

80

80 Dikpora

%

NA

50

70

90

100

100


100 Setda/Kesra

100 Setda/Kesra/Baz nas

202

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Persentase masyarakat muzakki berzakat

%

Kondisi Tahun 2015 NA

Persentase penegakan peraturan daerah Persentase

%

Indikator Kinerja

2017

2020

2021

74

80

85

90

95

100

100 Satpol PP

%

100

100

100

100

100

100

100 Kesbang/Satpol PP

%

NA

60

70

80

90

100

100 Dishub

Terintagrasinya nilai Persentase Majelis luhur budaya dalam Krama Desa terbentuk kehidupan masyarakat dan berfungsi

%

0

30

60

100

100

100

100 BPMPPKB Pemdes, Kebudayaan

Terfasilitasinya pelestarian nilai luhur dan kekayaan budaya

%

30

60

100

100

100

100 Kebudayaan

Persentase partisipasi masyarakat dalam forum dialog dengan bingkai budaya

%

70

75

80

85

90

90 Kebudayaan

Persentase ketersediaan bale budaya dan BLK Plus

%

0

0

100

100

100

100

100 Kebudayaan

orang

2

0

0

0

0

0

0 Dinas Kesehatan

orang

22

15

10

5

2

0

0 Dinas Kesehatan

%

1,26

1

0,75

0,5

0,25

0,1

%

20,58

17,5

15

12,5

10

7,5

0,05 Dinas Kesehatan/BKP4 7 Dinas Kesehatan/BKP4

Masyarakat dengan kualitas kesehatan lebih baik

Jumlah kasus kematian ibu Jumlah kasus

65

SKPD Koord

35

penanganan konflik terkait SARA Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

2016


25

Daerah yang aman dan tertib

2.1

Satuan

70 Setda/Kesra/Baz nas

kematian bayi (0-1 tahun) Prosentase Balita Gizi Kurang Prosentase Ibu Hamil KEK


203

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Masyarakat dengan kualitas pendidikan lebih baik

Indikator Kinerja

Satuan

Persentase Ibu Hamil Anemia Cakupan peserta KB aktif

%

Kondisi Tahun 2015 16,79

%

2016

2017


2020

2021

14

12

6

63

65

65

65

65

65

Angka Kesakitan per 1.000 Malaria (per 1.000 penduduk) Angka Kesakitan DBD per 1.000 (per 1.000 penduduk)

0,48

0,3

0,2

0,1

0

0

0,51

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Angka Kesakitan TB per 1.000 (per 1.000 penduduk)

0,93

0,7

0,5

0,3

0,1

0

SKPD Koord 5 Dinas Kesehatan/BKP4 65 BPM/Dinas Kesehatan 0 Dinas Kesehatan/PU 0 Dinas Kesehatan/PU 0 Dinas Kesehatan/PU

Angka Kesakitan Hipertensi (per 1.000 penduduk) Angka Kesakitan Diabetes (per 1.000 penduduk)

per 1.000

26,93

22

20

17

15

12

per 1.000

7,58

7

6,5

6

5,5

5

Jumlah Rumah Tangga dengan PHBS

%

30

40

50

60

70

80

Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU

%

60

65

70

75

80

85

Persentase Desa dengan Dokter Bina Wilayah

%

60

80

100

100

100

100

100 Dinas Kesehatan

APM SD sederajat

%

96,37

98

100

100

100

100

100 Dikpora

APM SMP sederajat

%

95,71

97

100

100

100

100

100 Dikpora

APM SMA sederajat

%

77,98

80

85

90

95

98

98 Dikpora

4,97 (Th 2014) 0

5,97

6,47

6,97

7,47

7,97

8,47 Dikpora

0

0

0

0

0

0 Dikpora

Rata-rata lama sekolah Jumlah putus sekolah SD sederajat

tahun orang


10 Dinas Kesehatan/ PLSO 4,5 Dinas Kesehatan/ PLSO 85 Dinas Kesehatan/ PU /LH /Kebersihan 90 Dinas PU/Dinas Kesehatan

204

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Satuan

Jumlah putus sekolah SMP sederajat Jumlah putus sekolah SMA sederajat Nilai rata-rata ujian akhir SD

orang

Kondisi Tahun 2015 0

orang

156

angka

67

68,6

70,2

71,8

73,4

75

77 Dikpora

SMP

angka

45

49

53

57

61

65

67 Dikpora

SMA

angka

5,62

5,80

6,0

6,1

6,3

6,5

6,7 Dikpora

SMK

angka

5,3

5,6

5,8

6,0

6,3

6,5

6,7 Dikpora

%

96,37

98

100

100

100

100

100 Dikpora/BPM

APM SMP sederajat

%

95,71

97

100

100

100

100

100 Dikpora/BPM

APM SMA sederajat Angka putus sekolah perempuan

%

77,98

80

85

90

95

98

100 Dikpora/BPM

kasus kasus kasus %

0 0 125 12

0 0 75 20

0 0 25 40

0 0 0 60

0 0 0 90

0 0 0 100

0 0 0 100

%

4,6

5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5 Lintas SKPD

Meningkatnya Angka partisipasi kualitas hidup sekolah perempuan perempuan dan anak APM SD sederajat

SD sederajat SMP sederajat SMA sederajat Persentase Desa dengan Sekolah Perempuan 2.2

Meningkatkan perekonomian daerah dan menurunkan kemiskinan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan menjadikan pariwisata sebagai lokomotif penggerak ekonomi


Indikator Kinerja

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Jumlah kunjungan wisatawan Rata-rata lama tinggal wisatawan mcnegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

2016

2017 0

0

100

50

0

0

2020

SKPD Koord

2021 0

0 Dikpora

0

0 Dikpora Dikpora

orang

Dikpora/BPM Dikpora/BPM Dikpora/BPM BPMPPKB Pemdes, Desa

535.524

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000 Dinas Pariwisata

hari

3,5

3,6

3,7

3,8

4,0

4,2

4,2 Dinas Pariwisata

hari

3,0

3,2


3,4

3,6

3,8

4,0

4,0 Dinas Pariwisata

205

dan menurunkan kemiskinan

No

Tujuan

dan mengurangi kemiskinan dengan menjadikan pariwisata sebagai lokomotif penggerak ekonomi Sasaran Strategis

Target Per Tahun 2018 2019 25.000 35.000

Jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata Wirausaha baru (target kumulatif)

orang

Kondisi Tahun 2015 4.818

orang

-

1.000

3.000

5.500

8.000

10.000

Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian Produksi Padi (GKP)

%

2,46

3,5

4

4,5

5

5

Ton

74.415

77.640

80.865

84.090

87.315

87.315

Jagung (pipilan)

Ton

34.856

36.599

38.356

41.856

45.856

50.000

Kacang Tanah (Gelondong Kering) Bawang Merah

Ton

13.122

13.778

14.434

15.090

15.746

15.746

15,0

40,0

50,0

70,0

90,0

40,0

80,0

120,0

160,0

200,0

100,0

200,0

250,0

300,0

320,0

Indikator Kinerja

Produk Pertanian untuk Pariwisata Melon/Semangka

Satuan

Ton

2016 5.000

2017 15.000

2020 45.000

Ton

Tomat

Ton

Cabe Besar/keriting

Ton

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Cabe rawit

Ton

325,0

450,0

575,0

600,0

625,0

Mentimun Jepang

Ton

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

Paprika

Ton

0,5

0,7

1,0

1,5

2,0

Selada

Ton 0,2

1,0

1,5

1,7

2,5

50

75

100

125

200

Mangga

Ton


SKPD Koord 2021 50.000 Dinas Pariwisata 12.000 Pertanian, Kop Perindag, Sosnaker + Konsultan 5 Dinas Pertanian/BKP4 90.540 Dinas Pertanian/BKP4 52.000 Dinas Pertanian/BKP4 16.402 Dinas Pertanian/BKP4 Dinas 110,0 Pertanian/BKP4

Dinas 220,0 Pertanian/BKP4 Dinas 350,0 Pertanian/BKP4 52,0 Dinas Pertanian/BKP4 625,0 Dinas Pertanian/BKP4 11,0 Dinas Pertanian/BKP4 2,5 Dinas Pertanian/BKP4 Dinas 3,0 Pertanian/BKP4 Dinas 220 Pertanian/BKP4

206

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Buah Naga

Satuan

Kondisi Tahun 2015

2016

Target Per Tahun 2018 2019

2017

2020

2021

Ton 15 0,7

30 1,0

45 1,5

60 2,0

Stawberry

Ton

Kakao

Ton

1.300

1.430

1.560

1.690

1.820

1.820

Kopi

Ton

723

795

867

939

1.011

1.011

Kelapa

Ton

11.282

11.846

12.438

13.060

13.713

14.399

Telur

Butir

6.356.475 11.085.180

15.813.885

20.542.590

25.271.295

30.000.000

Daging

Ton

5.373

5.910

6.501

7.151

7.867

8.653

Perikanan Tangkap

Ton

7.159

7.874

8.589

9.304

10.019

10.734

Perikanan Budidaya

Ton

40

94

113

135

162

195

Madu

Liter

3.124

3.749

4.374

4.999

5.624

6.250

Bambu

Batang

60.765

68.612

76.459

84.306

92.153

92.153

Pengolahan/Industria lisasi Hasil Pertanian Pertumbuhan sektor industri pengolahan Jumlah industri berbasis pertanian Menurunnya Angka Kemiskinan Skor Pola Pangan Harapan Menurunnya keluarga Pra Sejahtera

0

3 0,5

%

3,41

3,91

4,41

4,91

5,41

5,41

sentra

1535

1639

1743

1847

1951

2054

29,23

26,73

24,23

21,73

21,73

%

34,23 (th. 2014) 79,4

80,6

81,8

83

84,2

85,5

%

35

31

27

23

19

15

%


SKPD Koord

Dinas 75 Pertanian/BKP4 2,5 Dinas Pertanian/BKP4 1.950 Dinas Pertanian/BKP4 1.083 Dinas Pertanian/BKP4 15.119 Dinas Pertanian/BKP4 35.000.000 Dinas Pertanian/BKP4 9.086 Dinas Pertanian/BKP4 11.449 Dinas Pertanian/BKP4 234 Dinas Pertanian/BKP4 6.250 Dinas Pertanian/BKP4 100.000 Dinas Pertanian/BKP4

5,91 Kop Perindag, Desa 2054 Kop Perindag, Desa 19,23 Lintas SKPD/ TKPKD 86,7 BKP4, Desa 15 Lintas SKPD/ TKPKD

207

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Penguatan Perekonomian Desa Persentase Bumdes yang diperkuat

3.1

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntablitas Kinerja

Satuan

Kondisi Tahun 2015

%

2017

2020

2021

40

60

80

100

60

70

80

80

80

80 Semua SKPD, Setda/Organisasi 90 Semua SKPD, Setda/Organisasi

Indeks Kepuasan Masyarakat

indeks

Nilai Kepatuhan Pemenuhan Komponen Pelayanan Publik

indeks

12,95

25

60

75

85

90

Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik

Nilai Akuntabilitas

indeks

C

CC

CC

B

B

B

Partipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan

%

80

82

84

86

88

90

Persentase Belanja Pegawai terhadap total APBD

%

38

36

34

32

30

30

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Meningkatnya kepemilikan identitas dasar

SKPD Koord

20

Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat

Opini BPK atas indeks pengelolaan keuangan

4.1

10

2016

Target Per Tahun 2018 2019

100 Bappeda, BPMPPKB, Kop Perindag Desa

B Semua SKPD, Inspektorat 90 Bappeda

30 Bappeda, DPPKAD WTP Semua SKPD, Inspektorat

Persentase kepemilikan KTP

%

92

93,6

95,2

96,8

98,4

100

100 Dukcaipil

Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun

%

60

68

76

84

92

98

100 Dukcaipil

%

85

55

59

63

67

71

Meningkatkan Jalan bertambah dan % kemantapan jalan kuntitas dan kualitas dalam kondisi mantap kabupaten (panjang infrastruktur jalan menngkat dr 209 km menjadi 400 km)


75 PU

208

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Satuan

% ketersediaan lahan pelebaran jalan nasional Luas lahan kering yang diairi dengan irigasi perpipaan dari mata air/air bawah % Cakupan

%


Ha

2016

2017


2020 100

SKPD Koord

2021

0

30

0

0

500

1000

1500

2000

2500 PU

%

71

75

80

85

95

100

100 PU

Tersedianya akses air minum aman dg kebutuhan 60 liter per detik Cakupan PDAM

%

68

75

80

85

95

100

100 PU/PDAM

%

38

44

56

67

77

89

Meningkatnya rumah tangga yang mengakses listrik

% rumah tangga menggunakan listrik

%

85,86

88,66

91,46

94,26

97,06

100

100 Dinas PU

Meningkatnya rumah layak huni Menurunnya desa tertinggal

% rumah layak huni

%

85,86

88,66

91,46

94,26

97,06

100

100 Dinas Sosial/PU

Jumlah desa tertinggal

unit

5

4

3

2

1

0

0 Dinas Sosial/PU

40

45

50

55

60

Tersedianya irigasi perpipaan di lahan kering Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan Meningkatnya akses air minum aman

5.1

Indikator Kinerja

Terjaganya kualitas Lingkungan hidup lingkungan hidup dan lestari terbangunnya ketahanan terhadap bencana

100 PU

95 PDAM

Indeks Pencemaran Air

indeks

35

Emisi Gas Rumah Kaca Tutupan vegetasi

indeks

89,18

89,18

89,18

89,18

89,18

89,18

89,18

LH

indeks

60,55

60,55

60,55

60,55

60,55

60,55

60,55

LH

Mata air terlindungi (jumlah dan debit)

%

20

40

60

80

100

100

100 LH, Desa, MKD

Persentase Dusun di perkotaan yang mengelola sampah dari sumbernya

%

0

10

20

30

40

50

50 LH, Desa, MKD


60 LH

209

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Terbangunnya ketahanan terhadap bencana

Indikator Kinerja

Satuan

Penanganan sampah

%

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

menit

Cakupan pelayanan kebakaran Desa Tangguh Bencana


2016

2017


35

45

30

20

15

15

%

21

50

55

%

0

10

30


2020

2021

SKPD Koord

70

70 Kantor Kebersihan dan Pertamanan

15

15

15 BPBD

60

65

70

75 BPBD

50

70

90

100 BPBD, Desa

210

LOMBOK UTARA


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator kinerja daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut.


201

LOMBOK UTARA


BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara memerlukan suatu filosofi yang mampu menjadi pedoman dalam menentukan Visi dan Misi serta arah pembangunan daerah.

Filosofi pembangunan yang disimbolkan di Kabupaten Lombok Utara yaitu “TIOQ TATA TUNAQ” merupakan cerminan kepribadian dan semangat kerja masyarakat Lombok Utara, dengan pengertian sebagai berikut :

TIOQ

= Berarti tumbuh, menerima anugerah dari Tuhan YME;

TATA

= Berarti atur, mengelola sumberdaya yang dianugerahkan Tuhan YME;

TUNAQ = Berarti menyayangi, memelihara dan mendayagunakan.

Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Utara tersebut ditetapkan Visi - Misi Pembangunan Kabupaten Lombok utara periode 2016-2021 sebagai berikut.

5.1. VISI Visi pembangunan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 adalah : “TERWUJUDNYA LOMBOK UTARA YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, ADIL DAN SEJAHTERA” Visi pembangunan tersebut mengandung kata kunci yaitu : 1. Religius, artinya masyarakat yang taat beragama, berbudi pekerti luhur dan saling menghargai satu sama lain dalam keberagaman. 2. Berbudaya, artinya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

113

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 3. Adil, artinya tidak memihak, semua warga masyarakat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan setiap orang mendapatkan hak menurut kewajibannya 4. Sejahtera, artinya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sosial.

5.2

MISI Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021, diemban 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut : 1. Percepatan Perwujudan Masyarakat Lombok Utara yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya 2. Percepatan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 3. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4. Mempertahankan Daya Dukung Lingkungan dan Membangun Ketahanan Terhadap Bencana 5. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah

5.3

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan pelaksanaan pembangunan tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas akhlak dan budi pekerti berdasarkan nilai luhur agama dan budaya 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat


114

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 3. Meningkatkan perekonomian daerah dan menurunkan kemiskinan 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntablitas Kinerja 5. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar 6. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terbangunnya ketahanan terhadap bencana

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah : 1. Masyarakat aktif dalam mengkaji dan mengamalkan ajaran agama 2. Daerah yang aman dan tertib 3. Terintagrasinya nilai luhur budaya dalam kehidupan masyarakat 4. Masyarakat dengan kualitas kesehatan lebih baik 5. Masyarakat dengan kualitas pendidikan lebih baik 6. Perempuan dan Anak dengan Kualitas Hidup yang Lebih Baik 7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan sektor pariwisata sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi 8. .Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat 9. Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik 10. Meningkatnya kepemilikan identitas dasar 11. Jalan kabupaten bertambah dan dalam kondisi mantap 12. Tersedianya irigasi perpipaan di laham kering 13. Meningkatnya cakupan air bersih 14. Meningkatnya arkses air minum aman 15. Meningkatnya rumah layak huni 16. Meningkatnya akses terhadap listrik 17. Menurunnya desa tertinggal 18. Lingkungan hidup lestari 19. Terbangunnya ketahanan terhadap bencana

Keterkaitan, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 20162021 disajikan pada tabel.


115

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Tabel V.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi : Terwujudnya Lombok Utara yang Religius, Berbudaya, Adil dan Sejahtera No. 1.

2.

3.

4.

5.

MISI

TUJUAN SASARAN STRATEGIS Percepatan Perwujudan 1.1. Meningkatkan kualitas 1.1.1.Masyarakat aktif dalam mengkaji Masyarakat Lombok Utara yang akhlak dan budi pekerti dan mengamalkan ajaran agama Beriman, Bertaqwa dan berdasarkan nilai luhur 1.1.2.Daerah yang aman dan tertib Berbudaya agama dan budaya 1.1.3.Terintagrasinya nilai luhur budaya dalam kehidupan masyarakat Percepatan Peningkatan 2.1.Meningkatkan kualitas 2.1.1.Masyarakat dengan kualitas Kualitas Hidup Masyarakat hidup masyarakat kesehatan lebih baik 2.1.2.Masyarakat dengan kualitas pendidikan lebih baik 2.1.3.Perempuan dan Anak dengan Kualitas Hidup yang Lebih Baik 2.2.Meningkatkan perekono- 2.2.1.Meningkatnya pertumbuhan mian daerah dan ekonomi dan mengurangi menurunkan kemiskinan kemiskinan dengan sektor pariwisata sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi Percepatan Reformasi Birokrasi 3.1.Meningkatkan Kualitas 3.1.1.Pelayanan Publik Berkualitas dan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Memuaskan Masyarakat Pelayanan Publik Akuntablitas Kinerja 3.1.2.Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik 3.1.3.Meningkatnya kepemilikan identitas dasar Percepatan Pemerataan 4.1.Meningkatkan pemenuhan 4.1.1.Jalan kabupaten bertambah dan Pembangunan Infrastruktur dan infrastruktur dasar dalam kondisi mantap Konektifitas Antar Wilayah 4.1.2.Tersedianya irigasi perpipaan di laham kering 4.1.3.Meningkatnya cakupan air bersih dan irigasi perpipaan 4.1.4.Meningkatnya arkses air minum aman 4.1.5.Meningkatnya rumah layak huni 4.1.6.Meningkatnya akses terhadap listrik 4.1.7.Menurunnya desa tertinggal Mempertahankan Daya Dukung 5.1.Terjaganya kualitas 5.1.1.Lingkungan hidup lestari Lingkungan dan Membangun lingkungan hidup dan 5.1.2.Terbangunnya ketahanan Ketahanan Terhadap Bencana terbangunnya ketahanan terhadap bencana terhadap bencana


116

LOMBOK UTARA


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka implementasi dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga pelaksanaan pembangunan tetap berjalan terarah, terpadu dan berkesinambungan. Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis dan komphrehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapi tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penentuan strategi dan arah kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yag berkembang. Selanjutnya strategi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam berbagai program/kegiatan yang akan mendukung pencapaian sasaran yang diinginkan.


117

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Tabel VI.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembanguan Penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi : Terwujudnya Lombok Utara yang Religius, Berbudaya, Adil dan Sejahtera No. 1.

2.

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS Percepatan Perwujudan 1.1. Meningkatkan kualitas 1.1.1.Masyarakat aktif dalam Masyarakat Lombok Utara akhlak dan budi mengkaji dan mengamalkan yang Beriman, Bertaqwa pekerti berdasarkan ajaran agama dan Berbudaya nilai luhur agama dan budaya

STRATEGI 1. Revitalisasi gerakan kembali ke Khittah Pendidikan 2. Mobilisasi, optimalisasi peran lembaga/tokoh agama

ARAH KEBIJAKAN 1. Integrasi pendidikan akhlak dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan formal/non formal 2. Peningkatan aktivitas dan kualitas rumah ibadah

1.1.2.Daerah yang aman dan tertib

Optimalisasi peran dan keswadayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

1.1.3.Terintegrasinya nilai luhur budaya dalam kehidupan masyarakat

Revitalisasi nilai luhur Penumbuhkembangan budaya dan kearifan lokal lembaga (Majelis Krama Desa) dan regulasi lokal/awiq-awiq Optimalisasi pendekatan Pendekatan layanan promotif preventif berbasis desa/turun ke Sinergi dan Koordinasi antar desa/posyandu Satu Desa SKPD dan Desa Satu Dokter Revitalisasi Posyandu Prioritas penangananan sebagai ujung tombak pada desa-desa paling pelayanan kesehatan Ibu bermasalah kesehatan dan Anak

Percepatan Peningkatan 2.1.Meningkatkan kualitas 2.1.1.Masyarakat dengan kualitas Kualitas Hidup Masyarakat hidup masyarakat kesehatan lebih baik


Penumbuhkembangan sistem keamanan lingkungan Penguatan forum dialog antar umat beragama

118

LOMBOK UTARA


MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS 2.1.2.Masyarakat dengan kualitas pendidikan lebih baik

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Revitalisasi gerakan kembali Integrasi pendidikan akhlak ke Khittah Pendidikan dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan Percepatan peningkatan formal/non formal partisipasi pendidikan Pengawalan intensif Optimalisasi peningkatan partisipasi pendidikan baik melek huruf dan rata-rata laki-laki maupun perempuan lama sekolah terutama bagi perempuan Penggencaran pendidikan keaksaraan dan kesetaraan Pemenuhan sarana prasarana yang berkeadilan antara sekolah negeri dan swsta

2.1.3.Meningkatnya kualitas hidup Optimalisasi pelayanan perempuan dan anak perlindungan perempuan dan anak Revitalisasi kearifan lokal terkait perlindungan perempuan dan anak 2.2..Meningkatkan 2.2.1.Meningkatnya pertumbuhan 1. Optimalisasi sektor perekonomian daerah ekonomi dan menurunnya pariwisata sebagai dan menurunkan kemiskinan dengan sektor lokomotif pertumbuhan kemiskinan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi pertumbuhan ekonomi 2. Optimalisasi pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemisknan sesuai potensi daerah 3. Penanggulangan kemiskinan holistik dan terintegrasi (money


Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak Penumbuhan regulasi lokal perlindungan perempuan dan anak 1. Diversifikasi produk pertanian dan industri untuk memenuhi kebutuhan pariwisata 2. Pembangunan pertanian di lahan kering (Quick Wisn) 3. Industrialisasi hasil pertanian (Quick Wins) 4. Penumbuhkembangan kewirausahaan 5. Memastikan kelancaran peredaran barang dan

119

LOMBOK UTARA


3.

MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

STRATEGI follow program)

ARAH KEBIJAKAN jasa 6. Revitalisasi Bumdes 7. Revitalisasi peran TKPKD 2.3.3.Meningkatnya jumlah dan Penataan destinasi dan Penumbuhkembangan jasa lama kunjungan wisatawan promosi pariwisata alternatif berbasis masyarakat desa/Desa Wisata 2.3.4.Meningkatnya penanaman Optimalisasi kelembagaan Pelayanan ramah, cepat, modal dan kualitas pelayananan murah dan tranparan perijinan penanaman modal berbais Teknologi Informasi Percepatan Reformasi 3.1.Meningkatkan Kualitas 3.1.1.Pelayanan Publik 1. Inovasi Pelayanan Pelayanan ramah, cepat, Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Berkualitas dan Memuaskan Publik murah dan tranparan Kualitas Pelayanan Publik Akuntablitas Kinerja Masyarakat 2. Optimalisasi sistem berbasis Teknologi Informasi, sarana prasarana, sdm dlll untuk memenuhi Kualitas Pelayanan Publik sesuai per UUan 3.1.2.Akuntabilitas kinerja dan 1. Optimalisasi sistem 1. Eevaluasi kinerja pengelolaan keuangan berbasis Teknologi sebagai indikator utama dalam kategori baik Informasi, sarana evaluasi kinerja prasarana, sdm dlll untuk organisasi, jabatan dan membangun Sistem personil Akuntabilitas sesuai peraturan per Uuan 2. Sinergi dan Koordinasi antar SKPD stake holder

4.

Percepatan Pemerataan 4.1.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur pemenuhan dan Konektifitas Antar infrastruktur dasar

2. Pengarusutamaan keterbukaan informasi

4.1.1.Jalan kabupaten bertambah Optimalisasi pembiayaan Penambahan panjang jalan dan dalam kondisi mantap DAK untuk priorritas daerah kabupaten pada jalan desa strategis secara ekonomi


120

LOMBOK UTARA


MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN dan menuju destinasi wisata 4.1.2.Meningkatnya cakupan air Optimalisasi Distribusi Prioritas pipanisasi pada bersih/air minum dan irigasi sumber air untuk irigasi desa-desa dgn lahan kering perpipaan pertanian lahan kering dan dan rawan kekeringan sumber air minum Revitalisasi sumber air/sumur bor 4.1.3.Meningkatnya rumah layak Optimalisasi keberdayaan Sinergi dengan huni masyarakat penanganan masalah kesehatan 4.1.4.Meningkatnya akses Optimalisasi pemanfaatan Pemanfaatan energi surya terhadap listrik dan energi energi terbarukan dan penggencaran alternatif pemanfaaan biogas 4.1.5.Meningkatnya pemukiman Optimalisasi keberdayaan Prioritas pemenuhan dengan sanitasi layak masyarakat sanitasi dasar pada wilayah perkotaan dengan kejadian penyakit menular tinggi Mempertahankan Daya 5.1.Terjaganya kualitas 5.1.1.Lingkungan hidup lestari 1. Optimalisasi pemberda- Penggencaran pengolahan Dukung Lingkungan dan lingkungan hidup dan yaan masyarakat untuk sampah dari sumbernya Membangun Ketahanan terbangunnya pengelolaan sampah dari terutama di perkotaan Terhadap Bencana ketahanan terhadap sumbernya bencana 2. Sinergi dan Koordinaasi Penggencaran peran MKD antar SKPD (sekolah adiwiyata, pengembangan lahan pekarangan) 3. Optimalisasi pengawasan kualitas lingkungan 4. Optimalisasi kearifan lokal untuk menjaga kelestarian lingkungan 5.1.2.Terbangunnya ketahanan Optimalisasi Menggencarkan terhadap bencana pengurangan resiko pengurangan resiko Wilayah

5.


121

LOMBOK UTARA


MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS


STRATEGI bencana

ARAH KEBIJAKAN bencana Pemenuhan sarana prasarana sesuai SPM

122

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Gambar VI. 1. Diagram Strategi Penanggulangan Kemiskinan Holistik Integratif Berbasis Wilayah/Spasial (Level 1) Dinas Pertanian,/Perindang

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan

Pengawalan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Pemberdaya an Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Pem Pusat, Dinsos

Perlindungan Sosial

Penanggula ngan Kemiskinan

PU

Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Perbaikan/ Diversivikasi Konsumsi

Peningkatan Peredaran Barang Jasa Dinas Perindang/Bumdes


BKP4

Priorirats Penanganan pada Desa-Desa Zona Merah

123

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Gambar VI. 2. Diagram Strategi Holistik Integratif Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal (Peningkatan Produksi Pertanian Lahan Kering/Quick Wins) (Level 2)

Bumdes/KUBE

Dinas Perindag Perguruan Tinggi

BKP4 Perguruan Tinggi

Permodalan Pembangunan/o ptimalsasi irigasi (pipanisasi air dr mata air/revitalisasi sumur bor)

Agro industri

Transfer Pengetahuan/T eknologi

PU/Dinas Pertanian

Peningkatan Produksi Pertanian Lahan KerinKering Pendampinga n/Penyuluhan

BKP4

Manajemen/ Diversifikasi Komoditi ber NTP tinggi

Dinas Pertanian, Perrguruan Tinggi


124

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Gambar VI. 3. Diagram Strategi Holistik Integratif Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal (Pengolahan/Industrialisasi Hasil Pertanian/Quick Wins) (Level 2)

Bumdes/KUBE

Dinas Perindag Dikes Perguruan Tinggi

Permodalan Perijinan, Kandungan Gizi, PIRT, Halal

Kemasan

Pengolahan/ Industrialisasi Hasil Perrtanian Bidang Industri Dinas Perindang Perguruan Tinggi

Bidang Industri

Transfer Pengetahuan/ Teknologi

Pendampingn/ Penguatan Kewirausahaa n Manajemen Usaha

Pemasaran

Bidang Koperasi Dinas Perindang Lembaga Pelatihan Enterpreneur

Bidang Perdagangan Dinas Perindag


125

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Gambar VI.4. Diagram Strategi Peningkatan Status Gizi Ibu dan AnakHolistik Integratif Berbasis Wilayah/Spasial

Prioritas intervensi holistik integratif pada desa-desa zona merah

INTERVENSI HOLISTIK INTEGRATIF

DINAS KESEHATAN BKP4K DINAS KESEHATAN PP TKPKD, LINTAS SEKTOR


126

LOMBOK UTARA


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah : ”TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Upaya untuk mewujudkan visi ini ditempuh melalui 7 misi pembangunan yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan

masyarakat

maju,

berkeseimbangan,

dan demokratis

berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Secara umum Strategi Pembangunan Nasional menggariskan hal-hal sebagai berikut:


127

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: a. Membangun untuk

meningkatkan kualitas hidup

manusia dan

masyarakat. b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, -produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan

untuk

menciptakan

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkelanjutan. c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan; a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharap-kan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.

Karena itu

pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan

pengusaha yang

kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

128

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas: •

Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang

cukup

untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain. •

Kedaulatan

energi

dan

ketenagalistrikan.

Dilakukan

dengan

memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batubara, dan tenaga air) dalam negeri. •

Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

•

Pariwisata

dan

industri.

Potensi

keindahan

alam

dan

keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan

pariwisata

nasional.

Sedangkan

industri

diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi

untuk

seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan

antarkelompok

pendapatan,

maupun

kesenjangan

antarwilayah, dengan prioritas: •

Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;

•

Wilayah pinggiran;

•

Luar Jawa;

•

Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisiperlu tersebut antara lain: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

129

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA a. Kepastian dan penegakan hukum; b. Keamanan dan ketertiban; c. Politik dan demokrasi; dan d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.

4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan

merupakan

proses

yang

terus

menerus

dan

membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Gambar VII.1 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi


dan

130

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsadan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis Ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup: 1. Sasaran Makro; 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; 4. Sasaran Dimensi Pemerataan; 5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.


131

LOMBOK UTARA


7.2.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI Visi

pembangunan

Provinsi

NTB

Tahun

2013-2018

adalah

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”. Visi tersebut diimplementasikan melalui 7 (tujuh) misi yakni: 1. Mempercepat pemantapan

perwujudan ketaatan

masyarakat

beragama,

yang

peningkatan

berkarakter budi

melalui

pekerti

dan

pengembangan toleransi. 2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan. 3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan. 4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kesejahteraan sosial yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan gender. 5. Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat,

mempercepat

penurunan

kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah melalui industry pariwisata, agroindustri dan ekonomi kreatif berbasis budaya, sumberdaya lokal dan iptek. 6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang. 7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sementara

prioritas

pembangunan

provinsi

tahun

2013-2018

dirumuskan dalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, prioritas pembangunan tersebut adalah : 1. Budi pekerti luhur 2. Reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan stabilitas kemanan. 3. Kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

132

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 4. Pendidikan 5. Kesejahteraan Sosial 6. Agroindustri dan Ketahanan Pangan 7. Wirausaha dan Iklim Investasi 8. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 9. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah 10. Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam.

7.3.

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Sejalan dengan kebijakan umum pembangunan nasional, provinsi serta agenda prioritas nasional dan provinsi, serta isu startegis yang dihadapi di Kabupaten Lombok Utara,

prioritas pembangunan daerah Kabupaten

Lombok Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berbudi Pekerti Luhur dan Berdaya Saing (Nawacita 1, 5, 8, 9) 2. Penanggulangan kemiskinan secara holistik dan terintegrasi berbasis potensi sumberdaya lokal. (Nawacita 3,6,7) 3. Pemenuhan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan (Nawacita 3) 4. Reformasi

Birokrasi

dan

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

(Nawacita 1, 2, 4) 5. Mempertahankan daya dukung lingkungan, ketangguhan terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim. (Nawacita 5)

Selengkapnya kebijakan umum dan program pembangunan daerah tahun 2016-2021 disajikan pada matrik.


133

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Tabel VII.1 Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021

No 1

Sasaran Strategis

Strategi/Arah Kebijakan

Masyarakat aktif dalam mengkaji dan mengamalkan ajaran agama

Revitalisasi gerakan kembali ke Khittah Pendidikan, Mobilisasi, optimalisasi peran lembaga/tokoh agama, Integrasi pendidikan akhlak dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan formal/non formal, Peningkatan aktivitas dan kualitas rumah ibadah

Indikator Kinerja

Satuan

Persentase tempat ibadah aktif dalam pengajian/ pengkajian dan pengamalan ajaran agama Persentase dusun dengan majelis taklim/majelis lain sesuai ajaran agama yang aktif Persentase PAUD terintegrasi Lembaga pembinaan agama Persentase Sekolah dg kurikulum kembali ke khittah pendidikan

%

Rata-rata Nilai Budi Pekerti/Karakter Siswa

2

Daerah yang aman dan tertib

Optimalisasi peran dan keswadayaan masyarakat dalam

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir NA 100

Program Koordinasi Bidang Keagamaan

Otonomi Daerah

SKPD Penanngung Jawab Setda/Kesra, Desa

Program

Urusan

%

NA

100

Program Koordinasi Bidang Keagamaan

Otonomi Daerah

Setda/Kesra, Desa

%

0

100

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan

Dikpora/PLS O, Desa

%

0

100

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Koordinasi Bidang Keagamaan Program Koordinasi Bidang Keagamaan

Pendidikan

Dikpora

Pendidikan

Dikpora

Pendidikan

Dikpora

Otonomi Daerah Otonomi Daerah

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Kesatuan Bangsa dan Politik DN

Setda/Kesra/ Baznas Setda/Kesra/ Baznas, Desa Kesbang/Sat pol PP

angka

NA

80

Persentase PNS Berzakat

%

NA

100

Persentase Masyarakat Muzakki Berzakat

%

NA

70

Persentase penegakan peraturan daerah

%

74

100


134

LOMBOK UTARA


Sasaran Strategis

Strategi/Arah Kebijakan menjaga keamanan dan ketertiban Penumbuhkembangan sistem keamanan lingkungan Penguatan forum dialog antar umat beragama

3

4

Terintegrasinya nilai luhur budaya dalam kehidupan masyarakat

Masyarakat dengan kualitas kesehatan lebih baik

Revitalisasi nilai luhur budaya dan kearifan lokal Penumbuhkembangan lembaga (Majelis Krama Desa) dan regulasi lokal/awiq-awiq

Optimalisasi pendekatan promotif preventif Sinergi dan Koordinasi antar SKPD dan Desa Revitalisasi Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan Ibu dan Anak Pendekatan layanan berbasis desa/turun ke desa/posyandu Satu Desa Satu Dokter Prioritas penangananan pada desa-desa paling

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir

Program

Persentase penanganan konflik terkait SARA

%

100

100

Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas

%

NA

98

Persentase Majelis Krama Desa terbentuk dan berfungsi

%

0

100

Terfasilitasinya pelestarian nilai luhur dan kekayaan budaya Persentase partisipasi masyarakat dalam forum dialog dengan bingkai budaya Persentase ketersediaan Bale Budaya dan BLK Plus Jumlah kasus kematian ibu

%

Jumlah kasus kematian bayi (0-1 tahun) Prosentase Balita Gizi Kurang Prosentase Ibu Hamil KEK

100

Lingkungan Program Pengemn Wawasan Kebangsaan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Urusan

SKPD Penanngung Jawab

Kesatuan Bangsa dan Politik DN Perhubungan

Kesbang/Sat pol PP

Pemberdayaan Masy Desa

BPMPPKB Pemdes, Kebudayaan

Kebudayaan

Kebudayaan

Dishub

%

NA

90

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kebudayaan

Kebudayaan

%

NA

100

Kebudayaan

Kebudayaan

orang

2

0

Kesehatan

Dinas Kesehatan

orang

22

0

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1,26

0,05

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kesehatan

Dinas Kesehatan BKP4

%

%


20,58

7

135

Ketahanan Pangan Kesehatan Ketahanan Pangan

Dinas Kesehatan BKP4

LOMBOK UTARA


Sasaran Strategis


Indikator Kinerja

Satuan


Program

Urusan


bermasalah kesehatan Persentase Ibu Hamil Anemia

%

Cakupan peserta KB Aktif

%

Angka Kesakitan Malaria (per 1.000 penduduk)

16,79

5

63

65

per 1.000

0,48

0

Angka Kesakitan DBD (per 1.000 penduduk)

per 1.000

0,51

0

Angka Kesakitan TB (per 1.000 penduduk)

per 1.000

0,93

0

Angka Kesakitan Hipertensi (per 1.000 penduduk)

Angka Kesakitan Diabetes (per 1.000 penduduk)

Jumlah Rumah Tangga dengan PHBS

per 1.000

per 1.000

%


26,93

7,58

30

10

4,5

85

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Keluarga Berencana Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

136

Kesehatan Ketahanan Pangan Keluarga Berencana Kesehatan

Dinas Kesehatan BKP4 BPMPPKB Pemdes Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pemuda dan Olahraga

Dikpora

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pemuda dan Olahraga

Dikpora

Kesehatan

Dinas Kesehatan

LOMBOK UTARA


5

Sasaran Strategis

Masyarakat dengan kualitas pendidikan lebih baik


Revitalisasi gerakan kembali ke Khittah Pendidikan Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan Optimalisasi peningkatan melek huruf dan rata-rata lama sekolah terutama bagi perempuan Integrasi pendidikan akhlak dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan formal/non formal Pengawalan intensif partisipasi pendidikan baik laki-laki maupun perempuan Penggencaran

Indikator Kinerja

Satuan


Program

Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU

%

60

90

Persentase Desa dengan Dokter Bina Wilayah

%

20

100

APM SD sederajat

%

96,37

100

APM SMP sederajat

%

95,71

100

APM SMA sederajat

%

77,98

98 8,47

0

Rata-rata lama sekolah

tahun

Jumlah putus sekolah SD sederajat

orang

4,97 (Th 2014) 0

Jumlah putus sekolah SMP sederajat

orang

0


0

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

137

Urusan Lingkugan Hidup

SKPD Penanngung Jawab Kantor LH

Pekerjaan Umum

Dinas PU

Pekerjaan Umum

Dinas PU

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pendidikan

Dikpora

Pendidikan

Dikpora

Pendidikan

Dikpora

Pendidikan

Dikpora

Pendidikan

Dikpora

Pendidikan

Dikpora

LOMBOK UTARA


Sasaran Strategis

Strategi/Arah Kebijakan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan Pemenuhan sarana prasarana yang berkeadilan antara sekolah negeri dan swasta

6

7

Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan

Optimalisasi layanan PTP2A, Penggencaran kesetaraan dalam mengakses pendidikan, pendidikan luar sekolah bagi perempuan, pencegahan pernikahan usia anak

Optimalisasi pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemisknan sesuai potensi daerah Penanggulangan kemiskinan holistik dan

Indikator Kinerja

Satuan


Program

Jumlah putus sekolah SMA sederajat Nilai Rata-Rata Ujian Akhir SD

orang

156

0

angka angka

67

77

SMP SMA

angka angka

45 5,62

67 6,7

SMK Angka partisipasi sekolah perempuan APM SD sederajat APM SMP sederajat

angka

5,32

6,7

Tahun Program Pendidikan Menengah

Dikpora

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan

Dikpora

Program Pendidikan Menengah

Pendidikan

Dikpora

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pemberdayaa Perempuan, Pendidikan

BPMPPKB, Dikpora, MKD

Pemberdayaan Perempuan Lintas Urusan

BPMPPKB Pemdes Lintas SKPD

Pariwisata

Dinas Pariwisata

Pariwisata

Dinas

96,37 95,71

100 100

APM SMA sederajat

%

77,98

100

Angka putus sekolah perempuan SD sederajat SMP sederajat SMA sederajat

kasus kasus kasus

0 0 125

0 0

0

%

12

100

%

4,6

5,5

Lintas Program

2.000.000

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program

Rata-rata lama tinggal

orang 535.524 hari


3,5

4


Pendidikan

% %

Persentase Desa dengan Sekolah Perempuan Rata-rata pertumbuhan ekonomi Jumlah kunjungan wisatawatan

Urusan

Program Pendidikan Menengah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program

138

LOMBOK UTARA


Sasaran Strategis


Indikator Kinerja

terintegrasi (money follow program) Prioritas penanganan pada Desa paling bermasalah Pembangunan pertanian di lahan kering Diversifikasi produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan pariwisata Industrialisasi hasil pertanian Penumbuhkembangan kewirausahaan Memastikan kelancaran peredaran barang dan jasa Revitalisasi Bumdes Revitalisasi peran TKPKD

wisatawan mancanegra Jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata

orang

Wirausaha baru

orang

Pertumbuhan sektor pertanian


Satuan

4818

Ton Ton Ton

50.000 12.000

-

%

Program

2,46

5

74.415 34.856 13.122

90.538 52.000 16.402

Produksi Padi (GKP) Jagung (pipilan) Kacang Tanah (Gelondong Kering) Bawang Merah Buah Melon/Semangka) Kakao Kopi Tomat Cabe Besar/keriting Cabe rawit Mentimun Jepang Paprika Selada Mangga Buah Naga Telur

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Butir

6.356.475

110 220 1.950 1.085 350 52 625 11 2,5 3 220 75 35.000.000

Daging Perikanan Tangkap

Ton Ton

5.373 7.159

9.086 11.449

Perikanan Budidaya

Ton

40

234


1.300 723

Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Lintas Program

Urusan

SKPD Penanngung Jawab Pariwisata Dinas Pariwisata

Lintas Urusan

Lintas SKPD

Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan

Pertanian

Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pertanian

Dinas Pertanian/BK P4

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program

Kelautan Perikanan

Dinas Pertanian/BK P4 Dinas

139

Kelautan

LOMBOK UTARA


Sasaran Strategis


Indikator Kinerja

Madu

8

Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat

Inovasi Pelayanan Publik Optimalisasi sistem berbasis Teknologi Informasi, sarana prasarana, sdm dlll untuk memenuhi Kualitas Pelayanan Publik sesuai per UUan Mendepankan pelayanan dari hati (Pelayanan ramah, cepat, murah dan

Satuan


Program

Urusan

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Perikanan

Pertanian

Dinas Pertanian/BK P4

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menngah

Industri

Kop Perindag

Lintas SKPD/ TKPD Lintas SKPD/ TKPD

Liter

3.124

6.250

Bambu Pengolahan/Industrialisasi Hasil Pertanian Pertumbuhan sektor industri pengolahan

Batang

60.765

100.000

3,41

5,91

Jumlah industri Menurunnya Angka Kemiskinan Menurunnya keluarga Pra Sejahtera Penguatan Perekonomian Desa Persentase Bumdes yang diperkuat

sentra %

2054 19,23

Lintas Program

Lintas Urusan

%

1535 34,23 (th. 2014) 35

11

Lintas Program

Lintas Urusan

%

0

100

Bantuan Keuangan ke Desa

Lintas urusan

Indeks Kepuasan Masyarakat

indeks

NA

80

Lintas Program

Lintas Urusan

Nilai Kepatuhan Pemenuhan Komponen Pelayanan Publik

indeks

12,95

90

Lintas Program

Lintas Urusan

%


SKPD Penanngung Jawab Pertanian/BK P4

140

BPM, Dinas Perindag, Desa Semua SKPD, Setda/Organi sasi Semua SKPD, Setda/Organi sasi

LOMBOK UTARA


Sasaran Strategis

9

Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan pemerintahan dalam kategori baik

10

11 12

13 14

Meningkatnya kepemilikan identitas dasar

Menurunnya desa tertinggal Jalan kabupaten bertambah dan dalam kondisi mantap

Tersedianya irigasi perpiaan di lahan kering Meningkatnya

Strategi/Arah Kebijakan tranparan) Optimalisasi sistem berbasis Teknologi Informasi, sarana prasarana, sdm dlll untuk membangun Sistem Akuntabilitas sesuai peraturan per Uuan Sinergi dan Koordinasi antar SKPD stake holder Evaluasi kinerja sebagai indikator utama evaluasi kinerja organisasi, jabatan dan personil Pengarusutamaan keterbukaan informasi Optimalisasi dan inovasi pelayanan publik, inoa

Optimalisas pembangunan dari desa Optimalisasi pembiayaan DAK untuk priorritas daerah Penambahan panjang jalan kabupaten pada jalan desa strategis secara ekonomi dan menuju destinasi wisata Optimalisasi distribusi sumber-sumber air untuk pertanian Optimalisasi Distribusi

Indikator Kinerja

Nilai Akuntabilitas Partipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan Persentase Belanja Pegawai terhadap total APBD Opini BPK atas pengelolaan keuangan

Satuan


Program

indeks

C

B

%

80

90

%

38

30

WTP

WTP

Lintas Program

indeks

Lintas Program

Lintas Urusan

Penyusunan rencana pembangunan daerah Lintas Program

Perencanaan

Persentase kepemilikan KTP

%

92

100

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 018 tahun Jumlah desa tertinggal

%

60

100

Program Pelayanan Akta Capil

unit

5

0

Kemantapan jalan kabupaten (%) (panjang jalan 400 km) % ketersediaan lahan pelebaran jalan nasional

km

55

75

%

0

100

Luas lahan kering yang diari dengan irigasi perpipaan dari mata air/air bawah tanah % Cakupan

Ha

0

3000

%

71

95


Urusan

SKPD Penanngung Jawab Semua SKPD, Inspektorat Bappeda

Perecanaan, Otda Otonomi Daerah

Bappeda, DPPKAD Semua SKPD, Inspektorat, DPPKAD

Kependudukan dan Catatan Sipil Kependudukan dan Catatan Sipil

Dukcapil

Bantuan keungan

Dukcapil BPMPPKB, Desa PU

Program Pembangunan Jalan

Pekerjaan Umum

Pengadaan tanah

Pertanahan

PU

Pembangunan jaringan irigasi

Pekerjaan Umum

PU

Program Pengembangan

Pekerjaan

PU

141

LOMBOK UTARA


15

16

17 18

Sasaran Strategis


cakupan air bersih perpipaan

sumber air untuk irigasi pertanian lahan kering dan sumber air minum Revitalisasi sumber air/sumur bor Sinergitas dengan Prioritas pipanisasi irigasi pada desa-desa dgn lahan kering dan rawan kekeringan Optimalisasi disttribusi sumber air, penanganan komphrehensif pada daerah krisis air bersih Optimalisasi pengunaan energi terbarukan

Meningkatnya akses air minum aman Meningkatnya rumah tangga yang mengakses listrik Meningkatnya rumah layak huni

Menurunnya desa tertinggal Lingkungan hidup lestari

Optimalisasi keberdayaan masyarakat Sinergi dengan penanganan masalah kesehatan Optimalisas pembangunan dari desa Optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah dari sumbernya Sinergi dan Koordinaasi antar SKPD (sekolah adiwiyata, pengembangan lahan pekarangan) Optimalisasi pengawasan kualitas lingkungan

Indikator Kinerja

Satuan


Program

Urusan

Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah

Umum


Tersedianya akses air minum aman dg kebutuhan 60 liter per detik

%

68

100

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah

Pekerjaan Umum

PU/PDAM

% rumah tangga menggunakan listrik

%

85,86

100

Pengembangan ketenaga listrikan

Energi

Dinas PU

% rumah layak huni

%

85,86

100

Bantuan Sosial

Sosial

Dinas Sosial/PU

Jumlah desa tertinggal

unit

5

0

Bantuan keungan

Indeks pencemaran air

indeks

35

60

Emisi gas rumah kaca

indeks

89,18

89,18

Tutupan vegetasi

indeks

60,55

60,55

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program


142

Lingkungan Hidup

BPMPPKB, Desa LH

Lingkungan Hidup

LH

Lingkungan

LH

LOMBOK UTARA


Sasaran Strategis

Strategi/Arah Kebijakan Optimalisasi kearifan lokal untuk menjaga kelestarian lingkungan Penggencaran pengolahan sampah dari sumbernya terutama di perkotaan, Penggencaran peran MKD

19

Terbangunnya ketahanan terhadap bencana

Optimalisasi pengurangan resiko bencana Pemenuhan sarana prasarana sesuai SPM

Indikator Kinerja

Satuan


Program

Mata air terlindungi (jumlah dan debit)

%

50

100

Persentase Dusun di perkotaan yang mengelola sampah dari sumbernya

%

0

50

Penanganan sampah

%

10

70

menit

30

15

Cakupan pelayanan kebakaran

%

21

70

% Desa Tangguh Bencana

%

0

100

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)


Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Kesiapsiagaan

143

Urusan


Hidup

Lingkungan Hidup

LH

Lingkungan Hidup

LH

Lingkungan Hidup

Kantor Kebersihan dan Pertamanan BPBD

Kesatuan Bangsa dan Politik DN Kesatuan Bangsa dan Politik DN

BPBD

Kesatuan Bangsa dan Politik DN

BPBD, Desa

Rancangan RENCANA PROGRAM DAERAH TAHUN 2016-2021 KODE

URUSAN/PROGRAM/ SKPD

INDIKATOR KINERJA

BELANJA LANGSUNG 1 URUSAN WAJIB 1 01 1 01 01

Target 2016 Target Juta Rp Kinerja 529.638 476.653





30.017 30.017

33.433 33.433

36.177 36.177

39.392 39.392

43.066 43.066

PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase program SKPD dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas

70

Tingkat kepuasan anggota organisasi terhadap layanan administrasi perkantoran

65

1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase ketersediaan

Prasarana Aparatur

1 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

50

1.150

75

1.208

70

964

90

80

1.268

75

1.100

100

85

1.331

80

800

100

90

1.398

85

880

100

Target 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Target Juta Rp Juta Rp Kinerja Kinerja 784.206 666.620 46.670 46.670

95

1.468

85

900

100

90

85

990

100

sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik (termasuk ruang ibu menyusui dan fasilitas kaum difabel) Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik

-

100

100

100

100

100

100

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik

-

60

70

80

80

80

80

% kepala sekolah memahami gerakan kembali ke khittah pendidikan dan budaya literasi

50

500

100

500

100

300

100

300

100

300

100

tersedianya grand desain gerakan kembali ke khittah pendidikan (2016)


145

KODE


INDIKATOR KINERJA

Target 2016 Target Juta Rp Kinerja






Kondisi Akhir RPJMD Target Juta Rp Kinerja

tersedianya konsultan pendidikan

1 01 01 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 01 01 15 Pendidikan Anak Usia Dini

Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu

70

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD tepat waktu

60

70

80

90

100

100

100

Akuntabilitas Kinerja SKPD

C

C

CC

CC

B

B

B

APK PAUD PAUD Teritegrasi Taman Pendidikan Alquran/TPA

PAUD Terintegrasi Posyandu % Dusun Memilki PAUD 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan APM SD Sederajat Dasar Sembilan Tahun

54,38 20 60 60 96,37

354

3.900

17.435

80

59,38 30 70 70 98

372

4.290

19.179

90

64,38 40 80 80 100

390

4.719

21.096

100

69,38 50 90 90 100

410

5.191

23.206

100

74,38 60 100 100 100

430

5.710

25.527

100

79,38 70 100 100 100

452

6.281

28.079

100

79,38 60 100 100 100

Laki-laki

96,37

98

100

100

100

100

100

Perempuan

96,37

98

100

100

100

100

100

APM SMP Sederajat

95,71

97

100

100

100

100

100

Laki-laki

95,71

97

100

100

100

100

100

Perempuan

95,71

97

100

100

100

100

100

Jumlah putus sekolah SD sederajat

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah putus sekolah SMP sederajat

0

0

0

0

0

0

0

Nilai rata-rata ujian akhir SD sederajat

68,6

70,2

71,8

73,4

75

76

76

Nilai rata-rata ujian akhir SMP sederajat

49

53

57

61

65

66

65

Nilai rata-rata budi pekerti siswa SD

55

60

65

70

75

76

75

Nilai rata-rata budi pekerti siswa SMP

55

60

65

70

75

76

75


146

KODE


INDIKATOR KINERJA Persentase SD/SMP sederajat yang menerapkan budaya literasi

Target 2017 Target Juta Rp Kinerja 50





Kondisi Akhir RPJMD Target Juta Rp Kinerja 100

Persentase SD Filial menjadi SD Defnitif

70

80

90

100

100

100

100

Persentase SD yang memiliki ruang kelas dilengkapi meja kursi untuk setiap rombel

64,19

73,19

82,19

91,19

100,00

100

100

Persentase MI yang memiliki ruang kelas dilengkapi meja kursi untuk setiap rombel

12,90

22,90

32,90

42,90

52,90

62,90

53

Persentase SMP yang memiliki ruang kelas dilengkapi meja kursi untuk setiap rombel

83,30

87,30

91,30

95,30

100,00

100

100

5

10

15

20

25

20

Persentase MTs yang memiliki ruang kelas dilengkapi meja kursi untuk setiap rombel

0

Persentase SD/SMP Sederajat yang menerapkan budaya literasi

25

50

70

100

100

100

100

Persentase SMP memiliki laboratorium IPA lengkap peralatan

80

85

90

95

100

100

100

5

10

15

20

25

20

47,50

50,00

52,50

55,00

57,50

55

2,50

5,00

7,50

10,00

12,50

10

95

100

100

100

100,00

100

2,50

5,00

7,50

10,00

15,00

10

Persentase MTs memiliki laboratorium IPA lengkap peralatan Persentase SD memiliki ruang guru terpisah Persentase MI memiliki ruang guru terpisah Persentase SMP memilki ruang kepsek terpisah Persentase MTs memilki ruang kepsek terpisah 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah


APM SMA Sederajat Jumlah putus sekolah SMA sederajat

0

45,00 0,00 90,00 0,00 80,00 100

1.500

85

1.600

50


90 0

1.700

95 0

1.800

98 0

1.900

100 0

2.000

100 0

147

KODE


INDIKATOR KINERJA Jumlah penduduk usia 25 tahun keatas mengikuti program kesetaraan Paket C

1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal


Target 2017 Target Juta Rp Kinerja 1.000





Kondisi Akhir RPJMD Target Juta Rp Kinerja 2.500

Persentase SMA sederajat menerapkan kurikulum kembali ke khittah pendidikan

10

30

60

100

100

100

100

Jumlah SMA Sederajat menerapkan budaya literasi

10

30

60

100

100

100

100

Meningkatnya angka melek huruf (%)

82

750

84

825

86

908

88

998

90

1.098

92

1.100

90

4.579

10

1.420

30

1.562

50

1.718

70

1.890

90

2.079

100

2.200

90

8.669

100

2.544

100

2.798

100

3.078

100

3.386

100

3.725

100

3.800

100

15.531

Kursus Kesetaraan Tersedianya jumlah penilik dan pamong 1 01 01 20 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan

Persentase guru memahami kurikulum kembali ke khittah pendidikan Kelancaran UK UNAS

Pendidikan Persentase peningkatan jumlah mahasiswa vokasi (%)

10

30

50

70

90

100

90

Persentase sekolah yang menerapkan budaya literasi

25

50

75

100

100

100

100

Persentase sekolah menerapkan gerakan kembali ke khittah pendidikan melalui integrasi ke dalam kurikulum baik KTSP maupun K13

10

30

50

70

90

100

90

1 02 1 02 01

KESEHATAN Dinas Kesehatan 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase program SKPD Perkantoran dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas Tingkat kepuasan anggota organisasi terhadap layanan administrasi perkantoran

60

65

59.428 44.367 2.475

65

76.257 56.737 2.722

70

10


70

73.793 52.779 2.994

75

11

75

80.596 59.350 3.294

80

12

80

83.466 64.745 3.623

85

13

85

87.838 70.629 3.985

85

85

15

85

15

148

KODE


INDIKATOR KINERJA


Prasarana Aparatur


Sumberdaya Aparatur



1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat.

Target 2016 Target Juta Rp Kinerja 60 1.065





Target 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Target Juta Rp Juta Rp Kinerja Kinerja 100 1.715 100

sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik (termasuk ruang ibu menyusui dan fasilitas kaum difabel)

Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik

-

100

10

100

11

100

12

100

13

100

15

100


-

60

10

70

11

80

12

80

13

80

15

80

15

% pegawai mengikuti bintek dinamika kelompok di lokasi2 desa wisata

20

70

30

80

40

90

50

100

60

110

70

110

70

110


70

157

80

173

90

190

100

209

100

230

100

253

100

253


70

252

80

277

90

305

100

335

100

369

100

406

100

406


C

Cakupan pemenuhan kebutuhan obat pada tahun yang bersangkutan (%)

100

2.000

100

2.100

100

2.205

100

2.315

100

2.431

100

2.553

100

Persentase ketersediaan 1 dokter 1 desa

60

3.160

80

4.206

100

4.627

100

4.700

100

4.800

100

4.900

100

C

CC


CC

B

B

B

149

KODE


INDIKATOR KINERJA Persentase dusun di desa perkotaan/zona merah penyakit tidak menular menggencarkan olahraga untuk mencegah penyakit tidak menular Angka Kesakitan Hipertensi (per 1.000 penduduk)

1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan

Makanan.

1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi







24,00

50,00

22,00

20,00

17,00

15,00

12,00

12,00

Angka Kesakitan Diabetes (per 1.000 penduduk)

7,50

50,00

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

5,00

Persentase penduduk menjadi peserta JKN

50

68

60

70

80

90

100

100

60

0

150

0

170

0

190

0

200

0

220

0

500

100

600

100

700

100

800

100

850

100

900

100

Kasus penyalahgunaan obat dan keracunan makanan

1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Cakupan ketersediaan media

Pemberdayaan Masyarakat.

Target 2016 Target Juta Rp Kinerja -

0 100

promosi kesehatan Persentase rumah tangga dengan PHBS

35

Prosentase Balita Gizi Kurang

1,26

Prosentase Ibu Hamil KEK

19,5

17,5

15,5

13,5

11,5

10,5

10,5

Persentase Ibu Hamil Anemia

16,2

15,2

14,2

13,2

10,2

8,2

8,2

Meningkatnya jml Desa STBM

7

40 800

1

45 850

0,75

50 900

0,5

55 950

0,25

60 1.000

0,1

60 1.050

0,1

Masyarakat

1 02 01 21 Program Pengembangan

600

15

660

21

726

33

799

33

878

33

966

33

Lingkungan Sehat

1 02 01 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Angka Kesakitan TB (per 1.000 penduduk)

0,70

Angka Kesakitan Malaria (per 1.000 penduduk)

0,30

Angka Kesakitan DBD (per 1.000 penduduk)

0,51

1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Cakupan ketersediaan data

100

0,50 640

0,20

0,30 704

0,40 540

774

0,30

0,00

0,10 852

0,20

0,00

0,10 937

0,10

0,00

0,10 1031

0,10

0,00

0,10

594

100

653

100

719

100

791

100

870

100

Jumlah Puskesmas 2 7.930 4 8.000 Peningkatan dan Perbaikan terakreditasi A Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas PembantuPEMBANGUNAN dan Jaringannya. RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

6

8.000

8

10.555

8

11.610

8

12.771

8

Kesehatan 1 02 01 25 Program Pengadaan,

100

0,10

0,10

dasar pelayanan kesehatan

150

KODE

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan URUSAN/PROGRAM/ SKPD Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

1 02 01 28 Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

INDIKATOR KINERJA Terbangunnya Mini Hospital di Tiga Gili Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Puskesmas







60

23.200

70

25.520

80

28.072

80

30.879

80

33.967

80

37.364

80

60

250

60

300

60

350

60

400

60

450

60

500

60

2

500

0

600

0

700

0

800

0

900

0

990

0


60

15.061 835

70

19.520 919

80

21.014 1.010

90

21.247 1.111

90

18.721 1.223

90

17.209 1.345

90


65

1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Cakupan pelayanan

Kesehatan Lansia.


kesehatan lansia

1 02 01 32 Program Peningkatan Kesehatan Jumlah kasus kematian Ibu

Ibu Melahirkan dan Anak

1 02 02

RSUD


Perkantoran


Prasarana Aparatur


Sumberdaya Aparatur



70

75

80

80

80

80

80

1.500

90

1.600

100

1.700

100

1.500

100

1.500

100

1.500

100

% pegawai mengikuti bintek dinamika kelompok di lokasi2 desa wisata

20

70

30

80

40

90

50

100

60

110

70

110

70


70

156

80

172

90

189

100

208

100

228

100

228

100


70

80

90

100

100

100

100


C

C

CC

CC

B

B

B



151

KODE


1 02 02 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat.

1 02 01 26 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

1 03 1 03 01

INDIKATOR KINERJA % masalah kesehatan rujukan tertangani


Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

65

Cakupan kelengkapan sarpras rumah sakit terpenuhi (%)

50

PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi



70

10.000

66

155.760 155.760


75

14.000

70

201.229 201.229


80

15.000

80

191.854 191.854


90

15.000

`90

233.540 233.540


90

12.000

100

258.394 258.394

90

10.000

100

284.443 284.443


60


65

70

75

80

85

85

85

Persentase pembayaran rekening PJU

100

100

100

100

100

100

100


60

Perkantoran

Prasarana Aparatur

4.603

5.500

70

80

5.063

10.000

80

100

5.570

25.000

90

100

6.127

30.000

90

100

6.739

30.000

90

100

7.413

30.000

90

100

sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik (termasuk ruang ibu menyusui dan fasilitas kaum difabel) Persentase pemenuhan gedung kantor SKPD

84

90

95

98

100

100

100

Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik

60

100

100

100

100

100

100



152

KODE



Sumberdaya Aparatur 1 03 01 06 Program Peningkatan


INDIKATOR KINERJA % pegawai mengikuti bintek dinamika kelompok dll di lokasi2 desa wisata

Target 2016 Target Juta Rp Kinerja 20 70





137

151

166

182

201


Target 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Target Juta Rp Juta Rp Kinerja Kinerja 70 110 70

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD tepat waktu Akuntabilitas Kinerja SKPD 1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan 1 03 01 18 Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 03 01 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 03 01 27 Program Pengembangan Kinerja

Kemantapan jalan kabupaten (panjang 400 km)

C 55

Panjang jalan yang direhabilitasi Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

C 45.000

59

30.200

70

38.400

CC 45.000

60

20.000

75

40.000

CC 46.000

64

22.000

75

42.000

B 49.000

68

31.000

75

50.000

B 52.000

75

36.000

75

60.000

75

-

Tersedianya akses air minum

60

20.000

70

20.000

80

25.000

90

35.000

95

40.000

100

Cakupan penanganan banjir (%)

70

700

80

770

90

847

100

932

100

1.025

100

1.000

1.500

2.000

75

39.600

Luas lahan kering yang dialiri air irigasi (perpipaan) dari sumber air maupun sumur bor (kumulatif)

500

B 70.000

65.000

2.500

75

2.500

40.000

100

Pengelolaan Air Minum dan Limbah 1 03 01 28 Program Pengendalian Banjir

1 03 01 29 Program Pengembangan Wilayah Meningkatnya ketersediaan

Strategis dan Cepat Tumbuh.

1 03 01 30 Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan

100

1.000

50.000

15.000

20.000

20.000

20.000

10.000

10.000

10.000

11.000

12.100

12.100

infrastruktur perdagangangn di wilayah strategis (*) dibiayai dari dana pinjaman daerah

Persentase penataan likungan pedesaan


153

KODE


1 03 01 31 Program Pengembangan Sistem

Informasi ke PU an

1 04 1 03 01

INDIKATOR KINERJA Persentase ketersediaan dok perencanaan pengem-bangan ke PU an






11.000 11.000

13.000 13.000

14.500 14.500

17.000 17.000

19.000 19.000

21.000 21.000

4.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

PERUMAHAN RAKYAT Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi


Perumahan 1 04 01 16 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan Persetase rumah tangga dengan sanitasi layak

40

1 05 1 06 01

PENATAAN RUANG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 05 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang

7.000

50

500 500 Ketersediaan informasi penataan ruang berbasis sistem informasi

-

500

7.000

60

750 750 90

750

7.500

70

605 605 100

605

9.000

80

666 666 100

666

10.000

Target 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Target Juta Rp Juta Rp Kinerja Kinerja 220

90

732 732 100

732

11.000

90

805 805 100

805

100

Tersedianya dokumen review RTRW

1 06 1 06 01

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Perkantoran

6.610 6.610 Persentase program SKPD dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas

70


60


Prasarana Aparatur

850

7.936 7.936 80

893

70

450

8.530 8.530 90

937

75

750

9.371 9.371 95

984

80

500

10.209 10.209 95

1.033

85

450

11.028 11.028 95

1.085

85

495

100

95

85

545

100



154

KODE


INDIKATOR KINERJA Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik




1 06 01 15 Program Pengembangan Data

dan Informasi

1 06 01 16 Program Kerjasama

Pembangunan 1 06 01 19 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 1 06 01 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 06 01 22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi









60

% pegawai mengikuti bintek dinamika kelompok dll di lokasi2 desa wisata

30

50

60

55

90

61

100

67

100

73

100

81

100


60

170

70

187

80

206

90

226

100

249

100

274

100


60

70

80

90

100

100

100


C

CC

CC

B

B

B

B

% ketersediaan data kabupaten berbasis teknologi informasi % fasilitasi pembangunan daerah tertinttal

70

325

75

400

80

450

85

500

85

85

500

100

550

100

100

135

100

149

100

163

100

180

100

198

100

217

100

% kesesuaian program /kegiatan perencanaan sanitasi dan air minum

70

300

80

400

90

500

100

600

100

700

100

770

100

% kesuaian program/kegiatan yang direncanakan dengan progrm kegiatan yang di anggarkan

70

1.360

80

1.496

90

1.646

100

1.810

100

1.991

100

2.190

100

% kesesuaian program /kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi

90

1.250

95

1.375

100

1.513

100

1.664

100

1.830

100

2.013

100

% capaian target kinerja RPJMD bidang ekonomi

80

85


90

95

95

95

95

155

KODE



Pembangunan Sosial Budaya

INDIKATOR KINERJA % kesesuaian program/kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya % capaian target kinerja RPJMD bidang sosial budaya

1 06 01 24 Program Perencanaan Prasarana % kesesuaian

Wilayah dan Sumberdaya Alam

1 06 01 31 Program Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan 1 06 01 32 Program Penelitian dan

Pengkajian Teknologi Terapan

1 07 1 07 01


80 90

Perkantoran

500

95

90 550

100


95 605

100


95 666

100


95 732

100

95 805

100

% Capaian target kinerja RPJMD bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam

80

% ketepatan sasaran program png kemiskinan

70

300

75

500

80

600

85

700

90

750

95

750

95

100

300

100

500

100

600

100

700

100

750

100

750

100

% ketersediaan dewan riset daerah dan kaji terap hasil penelitian strategis

85


60


60


Prasarana Aparatur

85


program/kegiatan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika



60

1.047

90

8.923 8.923 70

1.152

65

770

70

95

10.584 10.584 80

1.267

70

847

80

95

12.231 12.231 85

1.394

75

700

90

95

13.941 13.941 90

1.533

80

770

100

95

15.735 15.735 95

1.686

85

847

100

95

85

932

100


-

100


100

100

100

100

100

156

KODE


INDIKATOR KINERJA


% pegawai mengikuti diklat keperhubungan



1 07 01 15 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ








60


60

70

80

90

100

100

100


C

CC

CC

B

B

B

B

172

70

189

80

208

90

229

100

252

100

277

100

% kesesuaian rencana dgn pembangunan prasarana dan fasilitas perhub

80

75

85

83

90

91

90

100

90

110

90

121

90

% Prasarana dan fasilitas LLAJ berfungsi baik

80

15

90

100

470

410

100

440

100

470

100

517

100

70

180

80

198

100

218

100

240

100

264

100

290

100

1 07 01 17 Program Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya standar

Angkutan

pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 1 07 01 18 Program Pembangunan Sarana Cakupan ketersediaan sarpras dan Prasarana Perhubungan perhubungan 1 07 01 19 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

1 08 1 08 01

60

Perkantoran

75

80

85

85

85

50

3.000

60

3.300

70

3.630

80

3.993

90

4.392

100

4.832

100

% ketersediaan fasilitas pengaman jalan (rambu, marka, guardrill) pd jaringan jalan

10

2.000

17

3.000

25

4.000

35

5.000

47

6.000

60

7.000

60

Kasus kecelakaan lalu lintas

80

65

45

25

18

5

5

Persentase kepatuhan pengguna lalu lintas

50

60

70

80

90

90

90

LINGKUNGAN HIDUP Kantor Lingkungan Hidup


70


60

476

11.287 4.718 70

524


13.946 5.670 80

576

15.370 5.866 90

634

18.212 6.182

16.275 6.026 95

697

95

767

95

157

KODE


INDIKATOR KINERJA Tingkat kepuasan anggota organisasi terhadap layanan administrasi perkantoran


Prasarana Aparatur


40

160


50

200


65

700


70

400


75

440


80

484


80

sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik (termasuk ruang ibu menyusui dan fasilitas kaum difabel) Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik

- -

60

100

100

100

100

100

100

65

70

75

80

85

85

1 08 01 03 Program Peningkatan Disiplin

% peningkatan disiplin aparatur



30


60

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD tepat waktu Akuntabilitas Kinerja SKPD

60

70

80

90

100

100

100

C

CC

CC

B

B

B

B

Persentase dusun diperkotaan yang memiliki sistem pengelolaan dan pengurangan sampah secara mandiri (Bank Sampah Mandiri)

20




Pengelolaan Persampahan

80

50

85

55

90

61

95

67

100

73

100

50

60

55

90

61

100

67

100

73

100

81

100

65

70

100

80

110

90

120

100

130

100

140

100

1.000

30

1.100


40

1.210

50

1.331

60

1.464

70

1.611

70

158

KODE


INDIKATOR KINERJA Persentase hotel di kawasan wisata yang memiliki sistem pengelolaan dan pengurangan sampah secara mandiri

Persentase sekolah yang difasilitasi menjadi sekolah adiwiyata 1 08 01 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

% jumlah usaha/ kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara Kualitas air

-

60


10

565

70


20

622

80


30

684

90


40

752

95

827



50

50

95

95

35

40

45

50

55

55

55

89,18

89,18

89,18

89,18

89,18

89,18

89,18

Menurunya emisi GRK

26

26

26

26

26

26

26

% mata air terlindungi

20

900

40

990

60

1.089

80

1.198

100

1.318

100

1.449

100

144

300

288

330

432

363

576

399

720

439

864

483

864

4

380

7

418

10

460

13

506

16

556

20

612

20

200

55

220

65

242

75

266

85

293

100

322

100

100

55

110

65

121

75

133

85

146

100

161

100

200,0

2

300

3

330

4

363

5

399

5

439

Kualitas udara 1 08 01 17 Program Perlindungan dan


Konservasi Sumberdaya Alam 1 08 01 18 Program Rehabilitasi dan Pemu

lihan Cadangan Sumberdaya Alam

Terjaganya kualitas terumbu karang

1 08 01 19 Program Peningkatan Kualitas

Ketersediaan bahan perendan Akses Informasi Sumberdaya canaan perlindungan LH Alam dan Lingkungan Hidup


Ekowista dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi dan Hutan 1 08 01 23 Laut Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosestem dan Pesisir Laut 1 08 01 24 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

1 08 02

Kantor Kebersihan dan Pertamanan

% penanganan kawasan konservasi % cakupan pencegahan kerusakan kawasan pesisir lebih yang luas RTH, kepemilikan dan perlindungan hutan kota di perkotaan seluas 5% dari luas ibu kota

45

5.381

6.569


8.276

9.504

10.249

12.029

159

KODE



Perkantoran

INDIKATOR KINERJA Persentase program SKPD dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas Tingkat kepuasan anggota organisasi terhadap layanan administrasi perkantoran


Prasarana Aparatur




60

60


70

320

70


80

352

80


85

387

90


85

426

90


85

469

100

85

515

100

sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik



-

100

100

100

100

100

100


60

65

70

75

75

75

75


30

50

60

55

90

61

100

67

100

73

100

81

100


60

45

70

50

80

54

90

60

100

66

100

72

100


60

70

80

90

100

100

100


C

CC

CC

B

B

B

B

Cakupan penanganan sampah

20

3.500

25

4.500

30

6.000

35

7.000

40

8.000

45

9.000

50

2

1.000

4

1.100

6

1.210

8

1.331

10

1.464

12

1.611

12

Pengelolaan Persampahan 1 08 02 24 Program Pengelolaan Ruang

% RTH di perkotaan

Terbuka Hijau (RTH)

1 09

PERTANAHAN

1 03 01

Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi

39.000

30.000

40.000

40.000

50.000

10.000

39.000

30.000

40.000

40.000

50.000

10.000


160

KODE


INDIKATOR KINERJA

1 03 01 16 Program Penataan, Penguasaan, Cakupan kebutuhan tanah

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah







pelebaran jalan nasional dan pembangunan kawasan strategis terpenuhi

1 10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

3.546

4.290

4.719

5.190

5.709

6.280

29.734

1 10 1

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.546

4.290

4.719

5.190

5.709

6.280

29.734


Perkantoran


60


60


Prasarana Aparatur

Sumberdaya Aparatur

70

546

70

1.010

90

80

600

75

1.500

100

90

660

80

1.650

100

95

726

85

1.815

100

95

799

85

1.997

100

2.196

95

3.827

85

-

100

10.168


50

100

100

100

100

100

100

-

Cakupan kecamatan dengan perangkat SIAK berfungsi baik

50

100

100

100

100

100

100

-

-

10

30

60

90

100

100

-


60

70

75

80

85

85

85

-

% pegawai mengikuti bintek peningkatan kualitas pelayanan, dinamika kelompok dll di lokasi2 desa wisata

30

100

540

Persentase desa yang dapat melayani dengan SIAK (pelayanan dari desa)


60

496

70

60

77


90

85

100

93

100

102

100

113

161

KODE




1 10 01 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

INDIKATOR KINERJA Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu

1 11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK





Target 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Target Juta Rp Juta Rp Kinerja Kinerja 100 225 100 1.080


60

70

80

90

100

100

100

-


C

CC

CC

B

B

B

B

-

Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki e-KTP

93

100

9.259

Persentase keluarga yang meimliki KK terupdate

100

100

100

100

100

100

100

-

-

30

60

80

100

100

100

-

Persentase penertiban surat keterangan kependudukan atas peristiwa kependudukan

30

40

50

60

70

80

80

-

Persentase penduduk usia 0 sd 18 tahun yang memiliki akta kelahiran

65

100

4.861

Persentase kepemilikan akta perkawinan

35

45

55

65

80

90

90

-

Persentase penerbitan akta kematian

25

30

35

40

45

50

50

-

Persentase penerbitan akta perceraian dan laporan kasusu perceraian

100

100

100

100

100

100

100

-

Persentase pencatatan atas laporan peristiwa penting lainnya

100

100

100

100

100

100

100

-

Persentase anak yang memiliki kartu identitas anak (KIA)

1 10 01 16 Program Pelayanan Akta Capil


1.200

630

63.135

95,2

75

1.320

693

1.746


96,8

85

1.452

762

2.224

98,4

95

1.597

839

2.561

100,0

100

1.757

922

2.964

100,0

100

1.933

1.015

3.219

162

KODE


1 22 01

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA


1 22 01 16 Program Penguatan

Cakupan perempuan dan Kelembagaan Pengarusutamaan anak korban kekerasan Gender dan Anak mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu

660

Cakupan kelengkapan sarana prasaranan dan personil unit pelayanan terpadu Persentase SKPD dengan data terpilah gender dan perencanaan dan penganggaran responsif gender 1 22 01 17 Program

Peningkatan Kualitas Menurunnya kasus kekrasan Hidup dan Perlindungan terhadap perempuan dan anak Perempuan Persentase desa dengan regulasi lokal/awiq-awiq pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pencegahan pernikan usia dini(fungsi MKAD)

1 22 01 18 Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1 12 1 22 01

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa

Persentase desa dengan sekolah perempuan terbentuk dan aktif







75

726

80

799

90

878

100

966

100

1.063

100

80

100

90

125

100

150

100

175

100

100

100

100

30

62.325

50

70

100

75

100

80

100

90

100

90

5

50

5

250

5

275

5

303

5

333

5

366

10

300

30

350

60

400

90

500

100

600

100

20

300

40

600

60

750

90

900

100

1.000

100

-

6

100

1.585

2.104

2.313

2.544

2.796

3.072

1.585

2.104

2.313

2.544

2.796

3.072


163

KODE


1 22 01 15 Program Keluarga Berencana

INDIKATOR KINERJA Cakupan peserta KB aktif (%) Cakupan Peserta MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) %

1 22 01 16 Program Kesehatan Reproduksi Cakupan PUS dengan istri

Remaja


Target 2018 Target Juta Rp Kinerja 67,5 1.053



Target 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Target Juta Rp Juta Rp Kinerja Kinerja 67,5 1.401 68

17

50

19

65

21,0

70

23,0

75

24,0

80

25,0

85

25

4

100

3,9

110

3,5

121

3,0

133

2,5

146

2,0

161

1,5

-

5

10

7

30

8

60

10

90

11

100

12

100

350

0

600

0

660

0

726

0

799

0

878

0

5,0

60

4,5

200

4,0

220

3,5

242

3,0

266

2,5

293

2,5

75

150

100

165

100

182

100

200

100

220

100

242

100

dibawah 20 tahun (%), Cakupan desa dengan aturan lokal pencegahan pernikahan usia dini (kolaborasi dengan bidang PP)

1 22 01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi

Persentase unmeet need


Menurunnya kasus HIV/AIDs dan pengguna narkoba

Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS


Persentase pelaku wisata/guide dll mengikuti penyuluhan HIV dan bahaya narkoba 1 22 01 23 Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina Keluarga 1 13 1 13 01

Persentase kelompok binabina aktif

SOSIAL Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Perkantoran


60


60


Prasarana Aparatur

70

745

6.345 5.905 70

820

70

865

80

6.532 6.048 80

901

75

952

90

7.186 6.653 90

992

80

600

100

7.904 7.318 95

1.091

85

660

100

8.673 8.050 95

1.200

85

726

100

95

85

799

100



164

KODE


INDIKATOR KINERJA Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik


Sumberdaya Aparatur



1 13 01 15 Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya








60


30

70

60

77

90

85

100

93

100

102

100

113

100


70

140

80

154

90

169

100

186

100

205

100

225

100


60

Akuntabilitas Kinerja SKPD % PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jumlah PMKS yang menjadi wirausahawan baru (dari berbagai sektor/lintas SKPD)/kumulatif sd akhir rpjmd dari berbagai sektor % ketepatan sasaran PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE

1 13 01 16 Program


Pelayanan dan % PMKS yang menerima Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (perumahan)

70

70

C 500 (19,15)

75

1.000

CC 510 (24,17)

80

80

1.100

CC 521 (32,56)

85

90

100

B 1.210

533 (49,39)

85

100

B 1.331

546 (100)

85

100

B 1.464

B 1.611

1.000

3.000

5.500

8.000

10.000

12.000

12.000

100

100

100

100

100

100

100

800

1000 (20%)

880


1000 (25%)

968

1000 ( 33.33%)

1.065

1000 (50%)

1.171

1000 (100%)

1.288

100%

165

KODE


INDIKATOR KINERJA




20 Org (1.18%)

210

250 Org (14.28%)

231

300 Org ( 20%)

254

350 Org ( 29.16%)

280

400 Org ( 47.05%)

307

450 Org (112.5%)

338

112,50%

500 Org (29.70%)

65

200 Org (16.90%)

72

225 Org (22.18%)

79

250 Org (32.98%)

87

250 Org (49.21%)

95

258 Org (103.2%)

105

103,20%

% ketepatan sasaran penerima bantuan sosial perumahan 1 13 01 17 Program

Pembinaan

Terlantar

Anak % anak terlantar yang terlindungi

1 13 01 18 Program

Pembinaan Para % penyandang cacat yang Penyandang Cacat dan Trauma memperoleh bantuan sosial

1 13 01 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 13 01 22 Program Penanganan Masalah-

masalah yang Menyangkut Tanggap Darurat dan KLB 1 13 01 24 Program Pemantapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 1 20 07

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 20 09



1.100

21,53%

1.210

31,37%

1.331

48%

1.464

100%

1.611

100%

% korban bencana dan KLB tertangani

100

200

100

300

100

330

100

363

100

399

100

439

100

Cakupan ketepatan sasaran penerima PKH

11,660 KSM (38.10%)

266 3,787 KSM ( 50%)

293 3,787 KSM ( 100%)

322

% tempat ibadah aktif melaksanakan pengajian



KECAMATAN KAYANGAN


KECAMATAN BAYAN


16,66%

KECAMATAN GANGGA



1.000

KECAMATAN TANJUNG



13,33%

KECAMATAN PEMENANG


1 20 08

% lembaga kesejahteraan sosial terbentuk dan aktif



30

200 3,789 KSM (20%)

220 3,787 KSM (25%)

242 3,787 KSM (33.33%)

75

83

91

100

110

121

75

83

91

100

110

121

100 100

40

110 110

50

121 121

60

133 133

65

146 146

70

161 161

75 75

83 83

91 91

100 100

110 110

121 121

75 75

83 83

91 91

100 100

110 110

110 121

75

83

91

100

110

110


100%

70

166

KODE



Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 14 1 13 01

INDIKATOR KINERJA % tempat ibadah aktif melaksanakan pengajian






1.000 1.000

2.000 2.000

2.200 2.200

2.420 2.420

2.662 2.662

TENAGA KERJA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 13 01 15 Program

Peningkatan Kualitas Besaran tenaga kerja yang dan Produktivitas Tenaga Kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi


Kesempatan Kerja

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

450

120

1.000

130

1.100

135

1.210

138

1.331

2.928 2.928 150

1.464

Jumlah wirausaha baru bidang jasa

120

% ketersediaan informasi dan bursa kesempatan kerja

80

% TKI bermasalah mendapatkan perlindungan

70

90

100

100

100

100

100

175

176

177

170

179

180

180

% peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui IMTA 1 13 01 17 Program Perlindungan

120


100 140

400

100

300 440

100

400 484

100

500 532

100

500 586

45

% buruh/pekerja menjadi peserta JKN

40

50

60

70

80

90

90

% kasus yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama (PB)

60

70

75

80

85

90

90

10

20

30

40

50

50

5

50

600

60

660

70

726

80

799

90

878

1 15

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2.167

2.649

2.914

3.205

3.526

3.878

1 15 01

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian

2.167

2.649

2.914

3.205

3.526

3.878


Perkantoran

100

% buruh mendapatkan upah sesuai UMK

% Peningkatan perusahaan yang membentuk perjanjian kerja Bersama (PKB) / Peraturan perusahaan (PP)

410

100

200


60

724

70

796


80

876

90

964

95

1.060

95

1.166

90

95

167

KODE




Prasarana Aparatur



Sumberdaya Aparatur

1 15 01 15 Program Penciptaan Iklim Usaha

70

400

700

90

770


100

847


100

932


100

1.025


100

100

100

100

100

100

100

60

65

70

75

80

85

85


70


60

70

80

90

100

100

100


C

CC

CC

B

B

B

B


30

68

70

180

Persentase wirausaha baru Kewirausahaan dan Keunggulan yang terbangun pada berbagai Kompetitif Usaha Kecil Menengah sektor dimonitor dan berkembang

460


80


-

Cakupan ketersediaan dokumen rencana pengembangan dan penanganan permasa-lahan UMKM

Kecil Menengah yang Kondusif


sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik (termasuk ruang ibu menyusui dan fasilitas kaum difabel) Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik



80

60

80

77

90

90

198

50

506


88

85

95

100

218

60

557

97

93

100

100

240

70

612

106

102

100

100

264

80

673

117

113

100

100

290

90

741

90

168

KODE


1 15 01 17 Program Pengembngan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas

INDIKATOR KINERJA Persentase UMKM yang mengakses permodalan perbankan






170

187

206

226

249

274

675 675

743 743

817 817

898 898

988 988

1.087 1.087

575

633

696

765

842

926

100

110

121

133

146

161

Jumlah koperasi aktif


Kelembagaan Koperasi 1 16 1 06 01

PENANAMAN MODAL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 01 15 Program

Peningkatan Promosi % promosi dan kerjasama dan Kerjasama Investasi investasi 1 06 01 16 Program Peningkatan Iklim Meningkatnya nilai investasi Investasi dan Realisasi Investasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap perijinan investasi

60

1 17 1 01 01

70

80

85

85

85

KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 1 01 01 15 Program Pengembangan Nilai Cakupan kajian seni Budaya

1.955 1.955

3.776 3.776

2.353 2.353

2.602 2.602

2.862 2.862

3.149 3.149

155

171

188

206

227

250

1 01 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan

1.250

3.000

1.500

1.664

1.830

2.013

Cakupan fasiltasi seni

Budaya Tersedianya Bale Budaya/Pusat Budaya

-

1 01 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Cakupan misi kesenian

1

1

1

1

1

1

550

605

666

732

805

886

1.400 1.200

2.105 1.885

2.316 2.074

3.732 3.466

4.105 3.812

4.516 4.194

Budaya 1 18 1 01 01

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 1 01 01 16 Program Pembinaan dan Peran Persentase partisipasi pemuda Serta Kepemudaan dalam penyelenggaraan upacara 1 01 01 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Cakupan penyelenggaraan kompetisi olaharaga pelajar

100

350

100

385

100

424

100

466

100

512

100

564

100

850

100

1.500

100

1.650

100

3.000

100

3.300

100

3.630

100


169

KODE


INDIKATOR KINERJA



Persentase dusun di perkotaan dengan penyakit tidak menular tinggi memiliki pusat-pusat olahraga mandiri (kolaborasi dengan dinas kesehatan) Prestasi olahraga pelajar tingkat provinsi (rangking)

1 20 03

Keserasian Kebijakan Pemuda


7

6

5

5

Persentase atlet berprestasi memperoleh beasiswa

-

50

60

70

80

90

90

Tersedianya pusat olahraga di wilayah timur

-

-

-

1

1

1

1

% PNS aktif mengikuti olahraga

Tingkat kepuasan anggota organisasi terhadap layanan administrasi perkantoran 1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase ketersediaan

10

70

200 200

70

15

220 220

20

242 242

25

266 266

30

293 293

35

322 322

8.441

9.692

10.703

11.474

12.662

13.607

2.085

2.323

2.555

2.810

3.092

3.401

377

60

80

415

70

90

456

75

200

80

95

502

80

220

85

95

552

85

242

90

95

607

85

266

100

35

95

85

160

75

293

100

-

100

100

100

100

100

100

70

75

80

85

85

85




8

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 19 01 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase program SKPD Perkantoran dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas



9

1 19

Prasarana Aparatur


10

SEKRETARIAT DAERAH

1 20 03 20 Program Pengembangan dan



60


70

68

80

80


90

88

95

97

100

106

100

117

100

170

KODE


INDIKATOR KINERJA Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD tepat waktu Akuntabilitas Kinerja SKPD


C

1 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan Cakupan gangguan keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan 1 19 01 17 Program Pengembangan


CC


CC


B


B


B


B

205

226

248

273

300

330

265

292

321

353

388

427

35

39

42

47

51

56

Jumlah kasus penyakit masyarakat tertangani

120

132

145

160

176

193

Persentase partisipasi pemilih

235

259

284

313

344

378

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang potensi bencana alam

250

275

303

333

366

403

Temuan penggunaan narkoba di kalangan pelajar

150

165

182

200

220

242

60

66

73

80

88

97

160

176

194

213

234

258

2.372 481

2.467 529

2.874 582

2.985 640

3.454 704

dan kenyamanan lingkungan tertangani Kasus konflik SARA

Wawasan Kebangsaan 1 19 01 18 Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 19 01 20 Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 1 19 01 21 Program Pendidikan Politik

Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan

Masyarakat 1 19 01 22 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam 1 19 01 30 Program Menciptakan

Lingkungan Bebas Narkoba di Kalangan Pelajar 1 19 01 31 Program Terpadu Penanganan

% konflik sosial tertangani

Konflik Sosial 1 19 01 32 Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah

Persentase gangguan keamanan tertangani

1 19 02

Satuan Polisi Pamong Praja 1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase program SKPD Perkantoran dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas Tingkat kepuasan anggota organisasi terhadap layanan administrasi perkantoran

70

60

75

70


80

75

85

80

90

85

95

85

3.612 775

95

85

171

KODE


INDIKATOR KINERJA


Prasarana Aparatur









-

100

100

100

100

100

100


60

65

70

75

80

85

85

% Ketersediaan pakaian dinas

100

150

100

-

100

160

100

-

100

170

100

-

100


30

70

60

100

90

110

100

121

100

133

100

146

100


70

51

75

56

80

62

85

68

90

75

100

82

100


60

70

80

90

100

100

100

C

CC

CC

B

B

B

B

Aparatur 1 19 02 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur



1 19 02 15 Program Peningkatan Keamanan Tingkat penyelesaian

dan Kenyamanan Lingkungan 1 19 02 16 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal

480

528

581

639

703

773

560

616

678

745

820

902

200

220

242

266

293

322

30

33

36

40

44

48

pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Menurunnya gangguan kantibmas dan tindak kriminal Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat


Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1 19 02 20 Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Cakupan ketersediaan tenaga linmas Cakupan ketersediaan dok penanganan penyakit Masy


172

KODE


1 19 02 27 Program Penguatan peraturan

perundang undangan dan kapasitas kelembagaan

INDIKATOR KINERJA Cakupan penegakan peraturan daerah






3.984

4.902

5.274

5.678

6.117

1 19 03

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 19 01 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase program SKPD Perkantoran dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas Tingkat kepuasan anggota organisasi terhadap layanan administrasi perkantoran 1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase ketersediaan

Prasarana Aparatur


Sumberdaya Aparatur



1 19 03 22 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam 1 19 03 25 Program Rehabilitasi dan

Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana

70

322

60

60

75

354

70

620

70

80

390

75

682

80

85

429

80

750

90

90

471

85

825

100


6.594 95

519

85

908

100

95

85

999

100

sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik % pegawai mengikuti bintek peningkatan kualitas pelayanan, dinamika kelompok dll di lokasi2 desa wisata

-

100

100

100

100

100

100

60

65

70

75

80

85

85

30

70

60

100

90

110

100

121

100

133

100

146

100


70

60

80

66

90

73

100

80

100

88

100

97

100


60

70

80

90

100

100

100

C

CC

CC

B

B

B

B

Cakupan pelayanan bencana termasuk bencana kebakaran Tersedianya tim yang lebih cepat dalam penanganan rehab dan rekon korban bencana

750

30

61,82

825

50

214,91


908

55

218,16

998

60

221,57

1.098

65

225,15

1.208

65

228,90

173

KODE


INDIKATOR KINERJA


Cakupan tersedianya bahan bangunan 1 19 03 26 Program Peningkatan

Cakupan pelayanan bencana Kesiapsiagaan dan Pencegahan kebakaran Bahaya Kebakaran Tingkat waktu tanggap

50

1.500

30 menit

Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran 2000-4000 liter pada WMK 1 19 03 27 Program Penguatan Peraturan

Perundang undangan dan Kapasitas Kelembagaan 1 19 03 28 Program Kesiapsiagaan


2.000


2.100


2.205


2.315


20 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

5

10

15

15

20

1 unit (4000 liter)

1 unit (4000 liter)

1 unit (4000 liter)

1 unit (4000 liter)

1 unit (4000 liter)


2.431

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan TRC

35

50

40

55

45

61

50

67

55

73

60

81

Cakupan kesiapsiagaan menghadapi bencana di tingkat masyarakat

45

550

60

605

65

666

70

732

85

805

95

886

% ketersediaan dokumen adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 1 20

1 20 03

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN SEKRETARIAT DAERAH


Perkantoran

57.493

21.581 Persentase program SKPD dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas

70


60


Prasarana Aparatur

66.580

60

5.045

24.860 75

6.550

65

3.405

71.684

70

26.453 80

6.878

70

3.746

77.276

80

28.175 85

7.221

75

4.120

83.830

90

30.036 90

7.582

80

4.532

91.095

100

32.162 95

7.962

85

4.985

100

95

85

5.484

100

sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik (termasuk ruang ibu menyusui dan fasilitas bagi kaum difabel)


174

KODE


INDIKATOR KINERJA Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik

1 20 03 03 Program peningkatan disiplin

aparatur 1 20 03 04 Program Fasilitas Pindah/Purna

Tugas PNS 1 20 03 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur


60


65


70


75


80


85


85

Tersedianya pakaian dinas bupati/wk bupati

200

220

242

266

293

322

Persentase pegawai menerima hak pensiun tepat waktu % pegawai mengikuti diklat prajabatan

60

66

73

80

88

97

1.260

1.386

1.525

1.677

1.845

2.029

% pegawai mengikuti bintek peningkatan kualitas pelayanan, dinamika kelompok dll di lokasi2 desa wisata 1 20 03 06 Program Peningkatan


Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD tepat waktu Akuntabilitas Kinerja SKPD

1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Cakupan pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah / Wakil kedinasan kepala daerah dan Kepala Daerah wakil kepala daerah tersedia dan terseleng-gara denganASB 1 20 03 17 Program Peningkatan dan % kelengkapan dokumen Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah % ketersediaan dokumen standar satuan harga 1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

% Penerima bansos tepat sasaran % SKPD dengan penyerapan anggaran sesuai aliran kas

70

120

80

132

90

145

100

160

100

176

100

193

100

60

70

80

90

100

100

100

C

CC

CC

B

B

B

B

200

220

242

266

293

322

95

230

253

278

306

337

780

858

901

946

993

1.043

% Layanan pengadaaan barang jasa berjalan sesuai rencana


175

KODE


INDIKATOR KINERJA








% penertiban perijinan % Penyerapan DAK sesuai target 1 20 03 23 Program Optimalisasi

Cakupan informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pemerintahan tersedia melalui media elektronik

307

322

338

355

373

410

365

450

473

496

521

547

931

931

978

1.026

1.078

1.132

480

528

581

639

703

773

200

220

242

266

293

322

1.830

2.314

2.360

2.407

2.456

2.505

% Layanan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai rencana 1 20 03 25 Program Peningkatan Kerjasama Jumlah kerjasama antar

Antar Pemerintah Daerah

daerah berjalan efektif % promosi diikuti

1 20 03 26 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Cakupan Perda/Perbub terlegislasi dan tidak bertentangan dengan peraturan per UU an diatasnya % Peraturan bidang Pemerintahan tersusun

1 20 03 27 Program Penataan Daerah

Otonom Baru

Cakupan kebutuhan penataan DOB terpenuhi % rupa bumi dibakukan secara digital % permasalahan batas kabupaten terselesaikan % desa pemekaran definitif


Nilai LPPD Kabupaten

Kelembagaan % desa dengan APBD, LPPD dan LKPJ baik 1 20 03 40 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

% Ketersediaan dokumen pengambilan kebijakan penataan PNS % kebutuhan jumlah PNS terpenuhi melalui selksi CPNS % penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS


176

KODE


1 20 03 45 Program Koordinasi Bidang

Perekonomian Daerah

INDIKATOR KINERJA Persentase target pertumbuhan ekonomi daerah per sektor terpenuhi







Jumlah BUMD dibentuk 1 20 03 47 Program Pendidikan Kedinasan

% aparatur yang memenuhi syarat kompetensi jabatan

1.100

1.122

1.144

1.167

1.191

1.310


%i kegiatan keagamaan difasilitasi

1.305

1.436

1.579

1.737

1.911

2.102

966

985

1.005

1.025

1.046

1.067

90

99

109

120

132

145

832

849

866

883

901

919

185

189

192

196

200

204

540

594

653

719

791

870

% ketersediaan dokumen manajemen kepegawaian

350

385

424

466

512

564

% fasilitasi partisipasi pemuda dalam HUT KLU

350

385

424

466

512

564

Keagamaan

% tempat ibadah aktif melaksanakan pengajian 1 20 03 79 Program Peningkatan Pelayanan Cakupan keg pimp daerah

Kehumasan 1 20 03 81 Program Peningkatan Prosedur

Perijinan Gangguan (HO)

terdokumentasi % kegiatan memiki perijinan gangguan

1 20 03 86 Program Pembangunan dan

Cakupan penangann perkara Pengembangan di bidang hukum pemda di dalam dan di luar pengadilan 1 20 03 87 Program Penyuluhan Hukum dan Kasus pelanggaran HAM HAM Jumlah desa sadar hukum 1 20 03 88 Penataan Organisasi dan

Cakupan ketersediaan Tatalaksana serta dokumen kebijakan penataan Pendayagunaan Aparatur Negara kelembagaan dan penerapan (PAN) reformasi birokrasi Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik

1 20 03 91 Penyelenggaraan Manajemen

Kepegawaian 1 20 03 93 Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan 1 20 04

SEKRETARIAT DPRD


Perkantoran


70


60

16.168 1.705

75

17.785 1.876

65


80

70

19.563 2.063

85

75

21.520 2.269

90

80

23.672 2.496

95

85

26.039 2.746

85

177

KODE


INDIKATOR KINERJA


Prasarana Aparatur


Sumberdaya Aparatur




Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah






sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik (termasuk ruang ibu menyusui dan fasilitas bagi kaum difabel) Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik



-

100

100

100

100

100

100

60

65

70

75

80

85

85

Prosentase kebutuhan pakaian dinas anggota DPRD terpenuhi

100

180

100

198

100

218

100

240

100

264

100

290

100


30

176

60

194

90

213

100

234

100

258

100

283

100


70

77

80

85

90

93

100

102

100

113

100

124

100


60

70

80

90

100

100

100


C

CC

CC

B

B

B

B

% kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD terpenuhi

100

1 20 05

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 20 05 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase program SKPD Perkantoran dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas Tingkat kepuasan anggota organisasi terhadap layanan administrasi perkantoran

12.925

100

9.791 70

60

1.939

14.218

100

10.993 75

2.036

65


15.639

100

11.980 80

70

2.138

17.203

100

13.061 85

75

2.245

18.923

100

14.244 90

80

2.357

20.816

100

15.551 95

85

2.475

95

85

178

KODE


INDIKATOR KINERJA


Prasarana Aparatur

Sumberdaya Aparatur



Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 05 83 Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah



100

100

100

100

100


60

65

70

75

80

85

85


30

100

60

110

90

121

100

133

100

146

100

161

100


70

187

80

196

90

206

100

216

100

227

100

250

100


60

Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan % aset tanah daerah memilki sertfikat

Jumlah Target PAD (Milyar Rp) INSPEKTORAT


100

% penyelesaiaan konflik pertanahan 1 20 05 84 Program Peningkatan dan Jumlah Target Pendapatan Pengembangan Sumber-sumber (Milyar Rp) Pendapatan Daerah

1 20 06


100

Akuntabilitas Kinerja SKPD 1 20 05 17 Program Peningkatan dan


sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik (termasuk ruang ibu menyusui dan fasilitas bagi kaum difabel) Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik



70

C WTP

57,58

CC 5.610

450

100 754.583

80

WTP

71,22

CC 6.500

495

100 400

109

863.214

WTP

84,85

440

974.568

545


WTP

100

484

1.100.288

599

WTP

100

532

1.242.225

659

WTP

100

B 9.517

725

100 586

190 3.210

100

B 8.652

100

168 3.422

100

B 7.865

100

149 2.973

100

B 7.150

100

132 3.107

90

1.402.472

100

100 644

215 3.495

WTP

1.583.390

215 3.845

179

KODE



Perkantoran

INDIKATOR KINERJA Persentase program SKPD dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas Tingkat kepuasan anggota organisasi terhadap layanan administrasi perkantoran


Prasarana Aparatur

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik Sumberdaya Aparatur

60

60

65

763


1 20 06 20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH 1 20 06 24 Kebijakan Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat

70


70

500

80


75

750

90


80

500

100


85

550

100

85

605

100

-

100

100

100

100

100

100

60

65

70

75

80

85

85

% aparatur pengawasan memenuhi standar kompetensi

253

% pegawai mengikuti bintek peningkatan kualitas pelayanan, dinamika kelompok dll di lokasi2 desa wisata 1 20 06 06 Program Peningkatan





260 40

286 50

315 60

346 70

381 80

90


70


60

70

80

90

100

100

100


C

CC

CC

B

B

B

B

584

75

601

80

661

85

727

90

799

100

879

% temuan hasil pengawasan ditindaklanjuti dan terselesaikan

610

641

673

706

741

816

% pengaduan masyarkat ditindaklanjuti dan terselesaikan

304

319

335

173

190

209


100

180

KODE

1 20 07


INDIKATOR KINERJA


KECAMATAN PEMENANG


Perkantoran


70


60


Prasarana Aparatur




nganan Pengaduan Masyarakat


Kelembagaan

190

80

80

1.510 402

70

220

90


85

1.666 443

75

226

100


90

1.821 487

80

263

100


95

1.978 535

85

279

100


95

85

282

100

-

100

100

100

100

100

100

60

65

70

75

80

85

85


70


60

Persentase pengaduan masyarakat tertangani

1 20 07 25 Program Peningkatan Kerjasama Persentase pameran yang

Antar Pemerintah daerah

1.355 370

65


Akuntabilitas Kinerja SKPD 1 20 09 24 Program Mengintensifkan Pena

75




70

990 333


55

60

50

90

55

100

61

100

67

100

73

100

80

62

90

67

100

73

100

81

100

89

100

70

C

80

CC

90

CC

100

B

100

B

100

B

B

60

45

70

50

80

54

90

60

100

66

100

72

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

60

30

70

33

80

70

85

77

90

85

95

93

100

diikuti Persentase kelengkapan data kecamatan dalam angka


95

181

KODE


INDIKATOR KINERJA



% ketersediaan data berbasis digital di kecamatan 1 20 08 61 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Persentase desa yang membudayakan gotong royong secara rutin Persentase pemerintah desa yang menyusun RAPBDes, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ tepat waktu


Pembangunan Kecamatan 1 20 07 77 Program Pengamanan Wilayah

% Ketersediaan dok perencanaan pemb kecamatan % Gangguan keamanan di kecamatan tertangani

60

150

-

70

165

50


190

60


200

70


220

80


242

90

Kondisi Akhir RPJMD Target Juta Rp Kinerja 100 100

90

100

50

100

55

100

61

100

67

100

73

100

81

100

100

83

100

91

100

100

100

110

100

121

100

133

100

50

50

155

60

171

70

188

80

206

90

227

90

% desa yang melaksanakan siskamling 1 20 07 78 Program Koordinasi Bidang

Keagamaan

% tempat ibadah di kecamatan aktif melaksanakan pengajian % fasilitasi even keagamaan tingkat kecamatan

1 20 07 91 Program Pelayanan Perijinan

1 20 08

100

Indeks kepuasan publik terhadap pelayanan perijinan di kecamatan

KECAMATAN TANJUNG


Perkantoran


70


60


Prasarana Aparatur

100

100

100

100

100

100

-

60

100

65

110

70

121

75

133

80

146

80

1.125 374

95

1.427 411

96

1.590 453

97

1.754 498

98

1.918 548

99

2.087 602

99

65

200

100

70

259

100

75

305

100

80

341

100

85

365

100

85

377

100


-

100


100

100

100

100

100

182

KODE


INDIKATOR KINERJA Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik


Sumberdaya Aparatur



1 20 08 24 Program Mengintensifkan Pena

nganan Pengaduan Masyarakat 1 20 08 30 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan





Pembangunan Kecamatan

1 20 08 77 Program Pengamanan Wilayah


Keagamaan




50

90

55

100

61

100

67

100

73

100

100

61

100

67

100

73

100

81

100

89

100


70


60

70

80

90

100

100

100

C

CC

CC

B

B

B

B

Cakupan pengaduan masyarakat tertangani Persentase kelengkapan data kecamatan

Persentase desa yang membudayakan gotong royong secara rutin Persentase pemerintah desa yang menyusun RAPBDes, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ tepat waktu



60

55

100

56

100

62

100

68

100

75

100

82

100

90

100

70

50

90

55

95

61

96

67

97

73

98

81

98

% ketersediaan data berbasis digital di kecamatan (Supra Desa dr SID) 1 20 08 61 Program Peningkatan


100

30

150

-

50

165

50

60

100

182

60

70

100

200

70

80

100

220

80

90

100

242

90

90

90

% ketersediaan dok perencanaan pembangunan

100

50

100

55

100

61

100

67

100

73

100

81

100

% partisipasi masyarakat dalam musrenbang kec

100

70

100

77

100

85

100

93

100

102

100

113

100

% potensi gangguan keamanan tertangani

90

70

95

77

100

85

100

93

100

102

100

113

100

% desa yang melaksanakan siskamling

30

% tempat ibadah di kecamatan aktif melaksanakan pengajian

30

% fasilitasi even keagamaan tingkat kecamatan

50

50 50

40

60 55

60


50 70

70 61

60 80

80 67

65 90

90 73

70 100

90 81

70 100 183

KODE



1 20 09

INDIKATOR KINERJA



-

KECAMATAN GANGGA


Perkantoran


70


60


Prasarana Aparatur

sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik (termasuk Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik


Sumberdaya Aparatur



1 20 09 24 Program Mengintensifkan Pena

nganan Pengaduan Masyarakat 1 20 08 30 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

60

1.060 345

75

1.361 380

65

180

64


78

1.517 417

70

192

68


80

1.673 459

75

216

72


83

1.832 505

80

242

75


85

257

79

65

70

75

80

85

60

65

70

75

80

85

60


70


60

Cakupan pengaduan masyarakat tertangani

67

55

50

61

70

C

50

72

55

75

55


78

86

67 100

85

100

73

81

85

89

100

100

B 81

94

73 100

287

100

B 73

85

67

100

B 67

100

73

61 100

61

90

CC 61

100

67

80

CC 55

90

1.989 526

85

60


Persentase kelengkapan data kecamatan % ketersediaan data berbasis digital di kecamatan (Supra Desa dr SID)


B 89 81

100

100

184

KODE






INDIKATOR KINERJA Persentase desa yang membudayakan gotong royong secara rutin






Target 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Target Juta Rp Juta Rp Kinerja Kinerja 87 314

Persentase pemerintah desa yang menyusun RAPBDes, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ tepat waktu

62

Ketersediaan dok perencanaan pemb kecamatan

60

40

64

44

65

48

68

53

72

59

75

64

60

80

64

88

66

97

68

106

70

117

77

129


65

50

68

120

70

132

74

145

78

160

80

176

% fasilitasi even keagamaan tingkat kecamatan

60

10

70

11

77

12,1

80

13,31

83

14,641

86

16,1051

20

67

69

76

85

% partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan 1 20 09 77 Program Pengamanan Wilayah

Cakupan potensi gangguan keamanan tertangani % desa yang melaksanakan siskamling


Keagamaan


1 20 10


-

KECAMATAN KAYANGAN


Perkantoran

Persentase program SKPD dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas Tingkat kepuasan anggota organisasi terhadap layanan administrasi perkantoran


Prasarana Aparatur

70

994 390

60

70

100

73

1.371 390

62

125

73

110

75

1.540 472

65

206

75

121

80

1.699 519

68

213

80

133

85

1.858 571

70

250

85

146

90

2.018 628

75

276

90

90

75

290

90


-

70


72

75

80

85

85

185

KODE


INDIKATOR KINERJA Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik



Sumberdaya Aparatur



1 20 10 24 Program Mengintensifikasikan

Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 20 10 30 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan







Keagamaan

Terciptanya kerapian dan kedisiplinan kerja aparatur


100

19

% pegawai mengikuti bintek peningkatan kualitas pelayanan, dinamika kelompok dll di lokasi2 desa wisata Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD tepat waktu Akuntabilitas Kinerja SKPD

80

Cakupan pengaduan masyarakat tertangani

80

55

60

C

60

180





21

100

23

100

25

100

27

100

30

100

60

50

90

55

100

61

100

67

100

73

100

83

61

85

67

88

73

90

81

95

89

95

80

CC 50


100

70

Persentase kelengkapan data kecamatan % ketersediaan data berbasis digital di kecamatan (Supra Desa dr SID)desa yang Persentase


90

CC

100

B

100

B

100

B

B

82

55

84

61

85

67

87

73

90

81

90

70

55

75

61

80

67

82

73

85

81

85

100

12

100

13

100

14

100

15

100

70

200

72

210

75

220

75

230

75

65

190

membudayakan gotong royong secara rutin Persentase pemerintah desa yang menyusun RAPBDes, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ tepat waktu

70

Ketersediaan dok perencanaan pemb kecamatan

80

% partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan

82

Cakupan potensi gangguan keamanan tertangani

80

% desa yang melaksanakan siskamling

70


65

73

45

83

75

50

84 85

83

68

54

85 94

72 45

85

77

84


70

60

87 103

75 100

85

80

85

72

66

90 113

75 110

87

82

88

73

72

90 124

78 121

90

82

90

90 137

80 133

75

90

90 80

146

75

186

KODE


INDIKATOR KINERJA % fasilitasi even keagamaan tingkat kecamatan


1 20 11



-

KECAMATAN BAYAN


Perkantoran


70


60


Prasarana Aparatur

Sumberdaya Aparatur




Kelembagaan

70

1.000 380

100


1.350 418

65

195

110


1.505 460

70

215

121


1.661 506

75

236

133


1.817 556

80

265

146


1.973 606

85

281

85

290




-

70

72

75

80

85

85

60

65

70

75

80

85

85


60

Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD tepat waktu Akuntabilitas Kinerja SKPD Persentase kelengkapan data kecamatan

55

50

90

61

55

100

67

61

100

73

67

100

81

73

100

89

60

70

80

90

100

100

100

C

CC

CC

B

B

B

B

55


61

67

73

81

187

KODE


INDIKATOR KINERJA



% ketersediaan data berbasis digital di kecamatan (Supra Desa dr SID) 1 20 11 61 Program Peningkatan


Persentase desa yang membudayakan gotong royong secara rutin





170

187

206

226

249

274

60

66

73

80

88

97

90

99

109

120

132

145

50

100

130

143

157

173

-

100

110

121

133

146

1.677

3.107

2.604

2.858

3.137

3.453

447

492

541

595

654

720

841

925

1.018

1.119


Persentase pemerintah desa yang menyusun RAPBDes, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ tepat waktu 1 20 11 76 Program Perencanaan


Ketersediaan dok perencanaan pemb kecamatan % partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan


Cakupan potensi gangguan keamanan tertangani % desa yang melaksanakan siskamling


Keagamaan

% tempat ibadah di kecamatan aktif melaksanakan pengajian % fasilitasi even keagamaan tingkat kecamatan



1 20 12

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1 20 12 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase program SKPD Perkantoran dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas Tingkat kepuasan anggota organisasi terhadap layanan administrasi perkantoran 1 20 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase ketersediaan

Prasarana Aparatur

70

60

70

695

80

1.500

sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik (termasuk ruang ibu menyusui dan fasilitas bagi kaum difabel)


188

KODE



INDIKATOR KINERJA Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik % pegawai mengikuti bintek

Sumberdaya Aparatur

peningkatan kualitas pelayanan, dinamika kelompok dll di lokasi2 desa wisata




1 20 12 20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


60

55

1 20 12 90 Program

Peningkatan Promosi Pameran 1 20 12 91 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

Perkantoran

100

67

61

100

73

67


81

73


89

80

90

100

100

100


C

CC

CC

B

B

B

B

Cakupan prosedur perijinan tersosialisasi

90

150

160

170

180

200

40

200

220

242

266

293

50

55

61

67

73

81

300

600

660

726

799

878

dengan baik berbasis teknologi informasi Cakupan peluang promosi diikuti Persentase ijin diterbitkan sesuai standar pelayanan

KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan


61

55


70

Persentase sistem pembayaran biaya perijinan melalui rekening bank

1 21 01

90


60


1 21

50



1 20 12 41 Program Perbaikan sistem dan Cakupan data terkelola

kearsipan


70

75

80

85

85

85

100

100

100

100

100

100


70

347

8.565 8.565 80

382


10.706 10.706 85

420

11.526 11.526 90

462

13.129 13.129 95

508

14.822 14.822 95

559

95

189

KODE




Prasarana Aparatur


80


740

85

814


90

1.500


90

800


95

840


95

924


95

sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik (termasuk ruang ibu menyusui dan fasilitas bagi kaum difabel) Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik Tingkat kepuasan masyarakat

100

100

100

100

100

100

65

70

75

80

85

85

terhadap kualitas pelayanan publik 1 21 01 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur



% pegawai mengikuti bintek peningkatan kualitas pelayanan

75

90

83

100

91

100

100

100

110

100

80

132

90

145

90

160

100

176

100

193

100


70


60

70

80

90

100

100

100

C

CC

CC

B

B

B

B

2 01 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Persentase keluarga miskin di

Pangan (Pertanian/Perkebunan)

60

70

120

235

80

1.500

85

2.000

85

2.500

90

3.000

90

3.500

di desa zona merah rawan gizi ibu dan anak mengembangkan kawasan rumah pangan lestari secara berkesinambungan (kolaborasi dengan dinas kesehatan dan pemerintah desa)

Skor Pola Pangan Harapan 1 21 01 20 Progran Pemberdayaan Penyuluh % penyuluh berperan aktif

-

900

990

1.089

1.198

1.318

dalam program pembangunan pertanian strategis daerah


190

KODE


1 21 01 21 Program Ketersediaan dan

Cadangan Pangan

1 21 01 22 Program Distribusi dan Akses

Pangan

INDIKATOR KINERJA % Lumbung pangan desa di desa-desa lahan kering berfungsi dan aktif % Ketersediaan data konsumsi dan cadangan pangan % ketersediaan data distribusi dan akses pangan






70

110

75

121

80

133

85

146

90

161

95

177

95

75

520

80

600

85

629

85

692

90

761

95

837

95

Persentase penyediaan stock pangan pada lumbung pangan desa % Petani dan pelaku agribisnis yang berkualitas

26

200

36

400

52

500

70

600

85

700

100

800

100

50

447

55

600

60

660

65

726

70

799

75

878

80

% penyuluh berperan aktif dalam program pembangunan pertanian strategis daerah

75

947

80

1.042

85

1.146

90

1.260

95

1.387

100

1.525

100

1 21 01 23 Program Penganekaragaman dan % persentase keluarga miskin

Keamanan Pangan


rawan gizi ibu dan anak yang meningkat pola konsumsinya/ tingkat konsunsi energi dan tingkat konsumsi protein (sasaran yang sama dengan program peningkatan ketahanan pangan) Tingkat Konsumsi Energi Tingkat konsumsi protein % Desa mandiri pangan

1 21 01 24 Program Penanganan

Kerawananan pangan 2 21 1 15 Progrm Peningkatan

Kesejahteraan Petani 2 21 1 20 Program Pemberdayaan

Penyuluh

1 22 1 22 01

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa


Perkantoran


70


60

2.461

4.794

5.018

5.504

5.840

6.385

2.461

4.794

5.018

5.504

5.840

6.385

653

75

686

65


80

70

720

85

75

756

90

80

794

95

85

833

95

85

191

KODE


INDIKATOR KINERJA


Prasarana Aparatur


70

25







Target 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Target Juta Rp Juta Rp Kinerja Kinerja 85 789

100

100

100

100

100

100

65

70

75

80

85

85


50

30

75

90

83

99

91

90

100

99

100

109

100

Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD tepat waktu

70

71

75

78

80

86

85

95

90

104

100

114

100

Akuntabilitas Kinerja SKPD 1 22 01 15 Program Peningkatan





Persentase desa memiliki lembaga (Majelis Krama Desa) dan kearifan lokal (awig-awig) dalam pemberdayaan masyarakat) kerjasama dengan Bid Kebudayaan Tersedianya Perbup MKD

60

70

80

90

100

100

100

C

CC

CC

B

B

B

B

30

1.000

60

90

1.210

100

1.331

100

1.464

100

100

Tersedianya regulasi masyarakat hukum adat % Posyandu Meja 8 dan terintegrasi PAUD (kerjasama dengan Dikpora), Desa)

1.100

100 60


90

100

100

100

100

192

KODE


INDIKATOR KINERJA


% Posyandu di desa zona merah gizi ibu dan anak menjadi percontohan pengembangan lahan pekarangan


Lembaga Ekonomi Pedesaan

1 22 01 17 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa






% Desa yang membudayakan gotong royong secara rutin (al Jumat bersih)

60

90

100

100

100

% Proyantek aktif dan sehat

50

75

90

100

100

% Pembentukan wartekdes di desa

30

60

80

100

100

Temuan teknologi tepat guna (TTG)

3

4

4

5

5

Jumlah desa tertinggal (data Kemendesa)

5

457

4

1.000

3

1.100

2

1.210

1

1.331

-


100

1.464

-

Persentase Desa dengan BUMDES aktif dan sehat

75

100

100

100

100

100

Persentase Bumdes Desa difasilitasi menjadi Koperasi

75

100

100

100

100

100

Persentase Desa dengan BUMDES Mart (fasilitasi manajemen pengelolaan dan pendampingan kerjasama dengan Perguruan Tinggi)

10

30

60

90

100

100

Persentase desa memiliki Pasar Desa

60

100

100

100

100

100

Persentase Desa dengan Pasar Desa yang menjadi Pasar Harian

10

30

60

90

100

100

Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa Online

45

360

Persentase Desa dengan Dokumen Perencanaan sesuai/sinergi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

80

85

Persentase partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan

40

45

60

600


100

90

660

100

100

726

100

100

799

100

100

878

100

100

193

KODE


INDIKATOR KINERJA Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di perdesaan

1 22 01 18 Program Peningkatan Kapasitas Persentase desa dengan

Aparatur Pemerintah Desa

1 23 1 06 01

penyerapan keuangan sesuai rencana Persentase desa dengan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai per UU Persentase desa dengan LKPJ dan LPPD tepat waktu


30

30

55

STATISTIK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


251


50

50

75

60

375 375 % Ketersediaan Data Statistik

100

500

375


60

60

90

70

413 413 100

550

413


80

80

110

72

454 454 100

605

454

160


90

499

100

732


100

990

100

100

80

90

90

499 499 100

666


549 549 100

549

604 604 100

604

Data/Informasi/Statistik Daerah 1 24 1 26 01

KEARSIPAN Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1 24 01 15 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan 1 24 01 16 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip 1 24 01 18 Program Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1 25 1 07 01

278 278

600 600

660 660

726 726

799 799

878 878

Tersedianya sistem adminis trasi kearsipan berbasis teknologi informasi

156

300

330

363

399

439

Cakupan pelestarian arsip daerah % SKPD yang menerapkan sistem arsip baku berbasis teknologi informasi

34

100

110

121

133

146

88

200

220

242

266

293

1.145

2.530

2.676

2.831

2.996

3.171

1.145

2.530

2.676

2.831

2.996

3.171

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika


Cakupan KIM dan Rakom Komunikasi, Informasi dan Media diberdayakan Massa % ketersediaan sarana prasarana kabupaten egovernment

46

15

840

54

2.145

36


63

50

2.252

71

71

2.365

80

92

2.483

93

2.607

100

194

KODE


INDIKATOR KINERJA Persentase SKPD yang menerapkan e-government

1 25 01 17 Program Fasilitasi Peningkatan Meningkatnya kapasitas SDM







8

64

32

110

40

121

52

133

78

146

100

161

12

241

28

275

45

303

62

333

81

366

100

403


SDM Bidang Komunikasi dan bidang kominfo Informasi 1 25 01 18 Program Kerjasama Informasi

Dengan Mas Media 1 26 1 26 01

Jumlah deseminasi informasi dilakukan melalui media massa

PERPUSTAKAAN Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


Perkantoran


70


60


Prasarana Aparatur

509

Sumberdaya Aparatur



75

560

70

157

90

2.674 2.674 80

616

75

2.500

100

2.931 2.931 85

677

80

750

100

3.214 3.214 90

745

85

825

100

3.526 3.526 95

820

85

908

100

95

85

998

100

sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik berbasis teknologi informasi (termasuk ruang ibu menyusui dan fasilitas bagi kaum difabel) Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik


4.248 4.248

% pegawai mengikuti bintek peningkatan kualitas pelayanan, dinamika kelompok dll di lokasi2 desa wisata Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu

70

100

100

100

100

100

100

65

70

75

80

85

85

35

75

90

100

100

110

100

121

100

133

100

133

28

75

75

80

83

85

91

90

100

10

110

100


195

KODE


INDIKATOR KINERJA Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD tepat waktu Akuntabilitas Kinerja SKPD

1 26 01 15 Program Pengembangan Budaya Jumlah koleksi buku (judul dan

Baca dan Pembinaan Perpustakaan


C 30

CC 567

Jumlah pengunjung perpusakaan

Persentase perpustakaan masyarakat di fasilitasi

20

20

Persentase desa dengan perpustakaan desa URUSAN PILIHAN PERTANIAN Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan Perikanan


Perkantoran

CC 1.023

50


B 1.125

100


B 1.238

100


B 1.362

100


B 1.498

30

50

75

100

100

70

100

100

100

100

100

30

60

100

100

100

100

30

60

100

100

100

100

52.985 18.603 18.603 Persentase program SKPD dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas

70


60


Prasarana Aparatur

50


eksemplar)

Persentase sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) menerapkan budaya literasi (kerjasama dengan dikpora)

2 2 01 2 01 01


50

1.095

75.572 22.618 22.618 75

1.095

70

470

80

84.084 25.771 25.771 80

1.100

75

550

90

94.733 29.087 29.087 85

1.120

80

400

100

106.574 32.704 32.704 90

1.150

85

280

100

117.586 36.469 36.469 95

1.170

85

307

100

95

85

338

100


100

100

100

100

100

100

65

70

75

80

85

85


196

KODE



Sumberdaya Aparatur



INDIKATOR KINERJA % pegawai mengikuti bintek peningkatan kualitas pelayanan, dinamika kelompok dll di lokasi2 desa wisata Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu

70


60

Akuntabilitas Kinerja SKPD 2 01 01 15 Program Peningkatan


Nilai Tukar Petani

28


75

75

70

C


80

83

80

CC


85

91

90

CC


90

100

100

B


10

110

100

B

100

100

B

B

104

450

104

495

105

545

105

599

106

659

106

725

77.640

3.050

80.865

2.000

84.090

2.200

87.315

2.420

90.540

2.662

93.765

2.928

Kesejahteraan Petani 2 01 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Produksi padi GKP (Ton)

93.765

Pangan Produksi jagung pipilan (ton)

36.599

38.356

41.856

45.856

50.000

52.000

52.000

Produks kacang tanah

13.778

14.434

15.090

15.746

16.402

17.753

17.753

2 01 01 18 Program Peningkatan Penerapan Jumlah kajian / penerapan

5

400

5

440

5

484

5

532

5

586

5

644

2,46

4.100

3,50

8.000

4,00

10.000

4,50

12.000

5,00

14.000

5,00

16.000

Teknologi Pertanian/Perkebunan teknologi pertanian / perencanaan pengembangan komoditas 2 01 01 19 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian

% sumur bor yang direvitalitasi

10

20

30

40

50

Luas lahan KEM dilahan kering yang difasilitasi (Ha)

200

400

600

800

1.000

Jumlah wirausaha baru bid pertanian/perkebunan (orang) Produksi horlikultura di lahan kering (termasuk untuk konsumsi pariwisata)

500

1.000

1.500

2.000

2.500

40,0

50,0

70,0

90,0

110

Bawang merah (ton) Cabe Besar/Keriting (ton)

15,0

5,00

110

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

52

52

Cabe Rawit (ton)

325,0

450,0

575,0

600,0

625,0

650

650

Tomat (ton)

100,0

200,0

250,0

300,0

320,0

350

350


197

KODE


INDIKATOR KINERJA Melon/Semangka (ton)

200,0 8,0

Paprika (ton)

0,1

0,7

1,0

1,5

2,0

Selada (ton)

0,2

1,0

1,5

1,7

2,5

Kakao (ton) Kopi (ton) Kelapa (ton) 2 01 01 21 Program Pencegahan dan

% penanganan masalah Penanggulangan Penyakit Ternak penyakit ternak

Daging (Ton) 2 01 01 23 Program peningkatan pemasaran Meningkatnya keragaman

hasil produksi peternakan Menurunnya kejadian hama dan penyakit tanaman



9

9

2,5

3

3

3,0

50

75

100

125

200

220

220

3 0,5

15

30 1,0

45 1,2

75 1,7 1.950

1,7

1.560

1.690

60 1,5 1.820

723

795

867

939

1.011

1.083

11.846

12.438

13.060

13.713

14.399

15.119

0,7 1.430

1.300

48

Jumlah wirausaha baru bidang peternakan Produksi Telur (Butir)

75 1.950 1.083 15.119

845

50

930

52

1.022

55

1.125

60

1.237

70

1.361

70

7.800

200

8.580

400

9.438

600

10.382

800

11.420

1.000

12.562

1.000

6.356.475

15.813.885

20.542.590

25.271.295

30.000.000

35.000.000

35.000.000

5.373

6.501

7.151

7.867

8.653

9.086

9.086

1

230

2

253

3

278

1

306

2

337

1

370

25

100

10

110

5

121

5

133

5

146

5

161

KEHUTANAN Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan Perikanan

2 01 01 15 Program Pemanfaatan Potensi


160,0 7,0

Stawberry (ton)

2 02 2 01 01


120,0 5,0

Buah Naga

hasil produksi peternakan 2 01 01 27 Program rehabilitasi, Pengembangan lahan dan perlindungan Tanaman


80,0 3,0

Mangga

Hasil Peternakan


40,0 1,0

Mentimun Jepang (ton)

2 01 01 22 Program Peningkatan Produksi


1.060 1.060 Jumlah wirausaha baru HHBK

1.060

2.000 2.000 300

2.000

3.000 3.000 450

3.000

4.000 4.000 600

4.000

5.000 5.000 800

5.000

6.000 6.000 1.000

6.000

1.000

Sumber Daya Hutan Madu (liter) Bambu (batang)

3.749

4.374

4.999

5.624

6.250

6.875

6.875

68.612

76.459

84.306

92.153

100.000

110.000

110.000

2 03

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

3.400

3.740

4.114

4.525

4.978

4.978

1 03 01

Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi

3.400

3.740

4.114

4.525

4.978

5.476


198






Rumah tangga menggunakan energi terbarukan/biogas

2.400

2.640

2.904

3.194

3.514

3.865

PARIWISATA Dinas Pariwisata 2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase program SKPD Perkantoran dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas

8.617 8.617 337

18.789 18.789 500

20.631 20.631 550

22.195 22.195 605

24.374 24.374 666

26.769 26.769 732

KODE


1 03 01 17 Program dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan 1 03 01 19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral

INDIKATOR KINERJA Rumah tangga mengakses listrik

2 04 2 04 01


60

60


Prasarana Aparatur

65

700

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


80

75

70

959

90

80

75

1.055

100

85

80

700

100

90

85

770

100

90

85

847

100



70

Target 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Target Juta Rp Juta Rp Kinerja Kinerja 1.611


70


60


C 600.000

Jumlah kunjungan wisatawan

60

100

100

100

100

100

100

65

70

75

80

85

85

75

95

70

1.000.000

105

80

CC 370

80

1.250.000

115

90

CC 1.500

85

1.500.000

126

100

B 1.650

90

1.750.000

139

100

B 1.815

100

100

B 1.997

2.000.000

100

B 2.196

2.000.000

Pemasaran Pariwisata Rata-rata lama kunjungan wisatawan Manca Negara

3,5

3,6

3,7

3,8

4

4,2

4,2

Rata-rata lama kunjungan wisatawan Nusantara

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4


199

KODE



Destinasi Pariwisata

INDIKATOR KINERJA Jumlah kunjungan wisatawan di desa wisata Jumlah destinasi wisata berbasis masyarakat (desa wisata) yang ditata secara komphrehensif Jumlah wirausaha baru bidang jasa wisata







Target 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Target Juta Rp Juta Rp Kinerja Kinerja 50.000 21.962 50.000

1

3

6

9

12

15

15

40

100

200

300

400

500

500

Jumlah kelompok sadar wisata aktif

700

735

KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan Perikanan 2 01 01 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Jumlah wiwausahawan baru di Masyarakat Pesisir pesisir 2 01 01 21 Program Pengembangan Produksi perikanan tangkap Perikanan Tangkap Jumlah wirausahawan baru bid perikanan tangkap 2 01 01 22 Program Pengembangan Sistem Cakupan ketersediaan data Penyuluhan Perikanan klp perikanan

4.600 4.600

8.760 8.760

8.936 8.936

11.130 11.130

13.343 13.343

14.577 14.577

500

550

605

666

732

805

1.000

1.100

1.210

1.331

1.464

1.611

100

110

121

133

146

161


3.000

7.000

7.000

9.000

11.000

12.000

Kemitraan 2 05 2 01 01

Kawasan Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar

Produksi perikanan budidaya air tawar

-

772

-

810

-

851

-

893

Produksi perikanan budidaya laut/tambak Jumlah wirausaha baru perikanan budidaya

2 06 1 15 01

PERDAGANGAN Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian

1 15 01 15 Prog. Perlindungan konsumen

dan Pengamanan Perdagangan 1 15 01 17 Program Peningkatan dan

Cakupan permasalahan konsumen tertangani Meningkatnya produk ekspor

300

600

900

1.200

1.500

1.500

9.645 9.645

10.610 10.610

11.670 11.670

12.837 12.837

14.121 14.121

15.533 15.533

145

160

175

193

212

234

70

77

85

93

102

113

8.430

9.273

10.200

11.220

12.342

13.577

Pengembangan Ekspor 1 15 01 18 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya pasar tradisonal dlm kondisi baik


200

KODE


1 15 01 19 Program Pembinaan Pedagang

Kaki Lima dan Asongan

INDIKATOR KINERJA


Persentase Bumdes di fasilitasi (kerjasama dg BPMPPKB) omset usaha Meningkatnya PKL

1.000

Wirausaha baru bidang oerdagangan 2 07 1 15 01


1.100 100

INDUSTRI Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian




1.210 200


1.331 300


1.464 400


1.611 500

500

6.800 6.800

8.770 8.770

9.647 9.647

10.612 10.612

11.673 11.673

12.840 12.840

300

330

363

399

439

483

310

341

375

413

454

499

60

66

73

80

88

97

30

33

36

40

44

48

6.100

8.000

8.800

9.680

10.648

11.713

Iptek Sistem Industri 1 15 01 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah 1 15 01 17 Program Pembinaan Industri Kecil Kerajinan Bekerjasama dengan Dekranasda KLU 1 15 01 19 Program Pengembangan sentra-

sentra industri potensial 1 15 01 20 Program Peningkatan

Jumlah unit industri

Kemampuan Teknologi Industri Wirausaha baru bidang industri 2 08 1 13 01

1.000

TRANSMIGRASI Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 13 01 15 Program Pengembangan Wilayah Jumlah KK ditempatkan

260 260

2.000

286 286

3.000

315 315

4.000

346 346

5.000

381 381

5.000

419 419

20

200

20

220

20

242

20

266

20

293

20

322

50

60

50

66

50

73

50

80

50

88

50

97

Transmigrasi 1 13 01 17 Program Transmigrasi Regional


201

LOMBOK UTARA


BAB VIII RANCANGAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021 Rancangan rencana program pembangunan daerah tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut.


144

LOMBOK UTARA


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menjadi pedoman bagi SKPD dalam

menyusun

Rencana

Strategis

(Renstra)

SKPD,

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya dan dokumen penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha untuk mewujudkan pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021. 2. Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban melaksanakan RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021. 3. SKPD se Kabupaten Lombok Utara berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021. 4. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021

sebagai

landasan

penyusunan

KUA

PPAS

dalam

rangka

peenyusunan RAPBD. 5. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan da hasil RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021. 6. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang dinilai tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021.


211

LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 7. Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021. 8. DPRD berkewajiban membahas KUA PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasaan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Dearah tentang RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021.


212

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR :

TAHUN 2016

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2016 – 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

Recommend Documents