25. 26. 27.
Perhitungan Analisis Shift-Share Kecamatan Aek Natas Tahun 2006-2010 ........................................................................... 145 Perhitungan Analisis Shift-Share Kecamatan Kualuh Hulu Tahun 2006-2010 ........................................................................... 148 Perhitungan Analisis Shift-Share Kecamatan Kualuh Leidong Tahun 2006-2010 ........................................................................... 151
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Universitas Sumatera Utara
Dalam
sistem
otonomi
daerah,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
dikenal
istilah
desentralisasi,
Desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Menurut Sugeng Marganing Budi (2008),
beberapa pertimbangan
perlunya otonomi daerah adalah pertama, negara ini sangat luas dan sumber daya yang melimpah, maka diperlukan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan potensi unggulan/andalan di setiap daerah. Kedua, keharusan untuk mendekatkan pemerintah dalam pelayanan publik pada masyarakat. Selanjutnya, yang lebih strategis lagi adalah dalam rangka pemerataan kesejahteraan secara nasional, infrastruktur perlu lebih tersebar lagi ke seluruh daerah, dimana diperlukan pemerintahan yang mampu menyediakan prasarana tersebut secara cepat dan menyeluruh. Dengan menjadi daerah otonom baru melalui pemekaran, usaha kecil terkait dengan kekhasan daerah akan lebih cepat maju dan berkembang, demikian juga dengan potensi unggulan/andalan daerah akan cenderung menarik pengusaha nasional dan internasional karena adanya kemandirian dalam 1 pengelolaan berbagai kegiatan ekonomi di daerah.
Universitas Sumatera Utara
Salah satu tujuan pemekaran daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Disamping untuk pemerataan pembangunan, serta
mendekatkan pelayanan publik pemerintah daerah kepada rakyat, dan untuk pertahanan keamanan negara, adalah juga untuk mendorong tergalinya potensipotensi daerah yang selama ini tidak pernah terungkap karena tidak terjangkau oleh pemerintahan yang ada. Menurut Tarigan (2010), daerah melakukan pemekaran wilayah didasari atas berbagai alasan, pertama, preference for homogeneity (kesamaan kelompok (SARA)) atau historical etnic memungkinkan ikatan sosial dalam satu etnik yang sama perlu diwujudkan dalam satu wilayah yang sama pula. Kedua, fiscal spoil (insentif fiskal untuk memekarkan diri, dapat dari DAU/DAK), adanya jaminan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menghasilkan keyakinan bahwa daerah tersebut akan dibiayai. Ketiga, beaurocratic and political rent seeking (alasan politik, dan untuk mencari jabatan penting/mobilitas vertikal). Alasan politik dimana dengan adanya wilayah baru akan memunculkan wilayah kekuasan politik baru sehingga aspirasi politik masyarakat jauh lebih dekat. Pada level daerah tentu saja kesempatan tersebut akan muncul melalui kekuasaan eksekutif maupun legislatif.
Keempat,
administrative dispersion, mengatasi rentang kendali pemerintahan. Alasan ini semakin kuat mengingat daerah-daerah pemekaran merupakan daerah yang cukup luas sementara pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat sulit dijangkau.
Universitas Sumatera Utara
Posisi Ibukota pemerintahan menjadi faktor penentu. Hal ini juga nyata terbukti bahwa daerah-daerah pemekaran merupakan daerah tertinggal dan miskin yang dukungan pelayanan publik maupun infrastruktur pendukungnya sangat minim. Hasil Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001 – 2007 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) yang diterbitkan pada Juli 2008 menunjukkan bahwa, secara umum daerah otonom baru ternyata tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk atau daerah kontrol. Bahkan evaluasi setelah lima tahun perjalanannya, daerah otonom baru secara umum masih tertinggal. Lebih lanjut studi ini menunjukkan evaluasi dari berbagai aspek dengan hasil sebagai berikut:
Dari aspek kinerja perekonomian daerah ditemukan dua masalah utama yang dapat diidentifikasi yaitu: pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi. disimpulkan bahwa daerah baru
Di sisi keuangan daerah
yang terbentuk
melalui
kebijakan
Pemerintahan Daerah menunjukkan kinerja yang relatif kurang optimal dibandingkan daerah kontrol.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi hasil studi menunjukkan bahwa daerah otonom baru lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk yang relatif stabil dan meningkat.
Diketahui bahwa daerah pemekaran telah melakukan upaya
perbaikan kinerja perekonomian, namun karena masa transisi membutuhkan proses maka belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan.
Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah otonom baru belum dapat mengejar ketertinggal daerah induk
Universitas Sumatera Utara
meskipun kesejahteraan daerah otonom baru telah realatif sama dengan daerah-daerah kabupaten lainnya. Dari sisi ekonomi, ketertinggalan daerah otonom baru terhadap daerah induk maupun daerah lainnya pada umumnya disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, selain dukungan pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung bergeraknya perekonomian melalui investasi publik.
Di sisi keuangan daerah disimpulkan bahwa peran anggaran pemerintah daerah pemekaran dalam mendorong perekonomian, relatif kurang optimal dibandingkan daerah kontrol. Di sisi pelayanan publik kinerja daerah otonom baru masih berada di bawah daerah induk. Kinerja pelayanan publik daerah otonom baru dan daerah induk secara umum masih di bawah kinerja pelayanan publi di daerah kontrol maupun rata-rata kabupaten.
Kinerja
aparatur pemerintah daerah otonom baru dan induk menunjukkan fluktuasi meskipun dalam dua tahun terakhir porsi daerah induk masih lebih baik dari pada daerah otonom baru. Jumlah aparatur cenderung meningkat selama lima tahun pelaksanaan kebijakan pemekaran, namun acap ditemukan masih rendahnya kualitas aparatur di daerah otonom baru. Sejak diberlakukannya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka peluang kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pemekaran daerah. Sejak pemberlakuan otonomi daerah tersebut perkembangan jumlah daerah otonom baru mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada masa Orde Baru tercatat sekitar
Universitas Sumatera Utara
250 Daerah Kabupaten/Kota dan 27 Provinsi, namun kini setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, ada sekitar 510 Kabupaten/Kota dan 33 Pronvisi (Budi, 2008).
Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, pada tahun 1997 terdapat 18
Kabupaten/Kota namun kini telah berkembang menjadi 33 Kabupaten/Kota dan salah satunya adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Sihotang, 2009). Kabupaten
Labuhanbatu
Utara
merupakan
kabupaten
baru
hasil
pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu. Kabupaten Labuhanbatu Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah 3.545,80 kilometer persegi. Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri atas 8 kecamatan dan 90 desa. Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah: Kecamatan NA IX-X, Kecamatan Aek Kuo, Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Merbau, Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Leidong. Untuk memenuhi dasar hukum pembentukan daerah otonom baru, maka pembentukan
Kabupaten
Labuhanbatu
Utara
telah
memiliki
7
(tujuh)
persyaratan/kriteria, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) indikator dan 43 (empat puluh tiga) sub indikator dimana atas hasil pengkajian dan penelitian oleh Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu tahun 2005 menunjukkan total skor kelulusan lebih besar dari skor minimal kelulusan dan dinyatakan “layak” dan “lulus” sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Universitas Sumatera Utara
Pertimbangan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Utara yakni untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Labuhanbatu pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang pemerintahan,
dalam
masyarakat
pelaksanaan
perlu
pembangunan,
meningkatkan dan
penyelenggaraan
pelayanan
publik
guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dari sisi pembangunan ekonomi, terlihat bahwa perkembangan pendapatan regional bruto calon wilayah Labuhanbatu Utara sebelum dimekarkan dari Labuhanbatu (induk) mengalami perkembangan yang pesat dan relatif tinggi dari tahun ke tahun. Kondisi ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.
Tabel 1.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 – 2003 (Juta) No
Calon Daerah Otonom
Tahun 2001 2002 2.347.463,32 2.549.655,67
2003 2.797.167,53
1
Labuhanbatu Utara
2000 2.152.315,90
2
Labuhanbatu (induk)
2.550.194,03
2.781.416,50
3.020.986,22
3.314.253,23
3
Labuhanbatu Selatan
2.060.971,58
2.247.836,95
2.441.448,25
2.678.455,70
6.673.481,52
7.376.716,77
8.012.090,14
8.789.876,46
Labuhanbatu sebelum dimekarkan
Sumber: BPS Labuhanbatu dalam Kajian Pemekaran Labuhanbatu 2005
Dari Tabel 1.1. di atas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2000 – 2003, PDRB wilayah calon wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami perkembangan yakni pada tahun 2000 sebesar
Universitas Sumatera Utara
Rp.2.152.315,90 (juta), meningkatan menjadi Rp.2.797.167,53 (juta) pada tahun 2003. Lebih lanjut, untuk melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk dapat dilihat melalui PDRB per kapita. Perkembangan PDRB per kapita calon wilayah daerah otonom baru Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.2. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 – 2003 No
Calon daerah Otonom Baru
Tahun 2001
2002
2003
1
Labuhanbatu Utara
7,60
8,21
9,05
2
Labuhanbatu (Induk)
8,76
9,40
9,16
3
Labuhanbatu Selatan
10,50
11,15
11,17
8,60
9,221
9,62
Labuhanbatu sebelum dimekarkan
Sumber: BPS Labuhanbatu dalam Kajian Pemekaran Labuhanbatu 2005
Dari Tabel 1.2. di atas, dapat dilihat pertumbuhan PDRB per kapita calon daerah otonom baru Kabupaten Labuhanbatu Utara kurun waktu tahun 2001-2003 sebelum pemekaran mengalami pertumbuhan rata-rata 9,00 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Labuhanbatu sebelum pemekeran dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5, 75 persen. Bila dilihat dari kinerja perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2000 – 2003 dapat disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2000 – 2003
Universitas Sumatera Utara
No
Calon daerah Otonom Baru
Tahun 2001
2002
2003
1
Labuhanbatu Utara
4.96
5,75
4,58
2
Labuhanbatu (Induk)
5,30
5,40
4,92
3
Labuhanbatu Selatan
5,07
5,65
4,68
Labuhanbatu sebelum dimekarkan 5,12 5,50 Sumber: BPS Labuhanbatu dalam Kajian Pemekaran Labuhanbatu 2005
4,74
Dari Tabel 1.3. di atas terlihat bahwa selama periode 2000 – 2003 Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami pertumbuhan ekonomi. Demikian juga halnya dengan calon daerah otonomi baru yakni Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan. Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tesis yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Setelah Pemekaran”.
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti
merumuskan pertanyaan penelitian yakni: 1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara setelah pemekaran? 2. Sektor perekonomian apakah yang menjadi unggulan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
1.3
Tujuan Penelitian
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1. Menganalisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara setelah pemekaran. 2. Menganalisis sector unggulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
1.4
Manfaat Penelitian Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi
Pemerintah daerah, peneliti dan lainnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, terutama bagi para pengambil keputusan, perencana dan pelaksana pembangunan daerah dalam membuat rencana kebijakan pembangunan wilayah terutama dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara. b. Sebagai bahan yang dapat menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi regional terutama mengenai dampak pemekaran wilayah, sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah di daerah.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Konsep Wilayah
Universitas Sumatera Utara
