Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi

1

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 dengan visi Kabupaten Banyuwangi yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumberdaya manusia”. Adapun misi Kabupaten Banyuwangi antara lain : 1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan

pemerintahan

yang

profesional,

aspiratif,

partisipatif

&transparan ; 2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan

kelompok-kelompok

masyarakat

untuk

mempercepat

peningkatan

kesejahteraan masyarakat ; 3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan ; 4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja ;


2

5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ; 6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ; 7. Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal ; 8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasaraana publik dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan ; 9. Mendorong

terciptanya

ketentraman

dan

ketertiban

dalam

kehidupan

bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan mengambil masukan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD), karena Renja SKPD merupakan sumber masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diatasnya yaitu RKPD. Rencana Kerja SKPD sebagai Penjabaran Rencana Strategis SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada

masyarakat

yang

merupakan

tujuan

utama

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 disusun untuk memberikan arah dalam perencanaan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat utamanya yang berkaitan dengan

penanggulangan bencana, untuk itu pelayanan kepada masyarakat,


3

merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini mengacu pada Visi dan Misi BPBD. Visi :

“Terwujudnya

Ketahanan

Kabupaten

Banyuwangi

Menghadapi

Bencana”. Misi : 1. Melakukan upaya-upaya secara konsepsional terarah dan terpadu dalam penanggulangan bencana; 2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui mitigasi bencana; 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan komprehensif. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan

hukum

penyusunan

Rencana

Kerja

(SKPD)

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

65

Tahun

2005

tentang

Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ; 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;


8.

4

SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

dan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ

tentang

Petunjuk

Teknis

Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 ; 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 dimaksudkan sebagai dokumen resmi perencanaan daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan masyarakat khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya di bidang penanggulangan bencana. Baik untuk penanganan sebelum bencana, saat tanggap darurat atau bencana terjadi maupun paska bencana yang berupa rehabilitasi dan rekonstruksi.


5

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

berkaitan

erat

dengan

kompetensi

dan

menyusun,

mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. 1.2. Sistematika Penulisan Berdasarkan pasal 40 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renja SKPD sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab II

: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

Bab III

: Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Bab IV

: Penutup


6

2.1.

. Rencana Kerja SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun

berdasarkan atas analisis kondisi obyektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program merupakan implementasi dari visi, misi, kebijakan dan strategi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi. Program yang direncanakan pada tahun 2013 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun program-program tersebut sebagai berikut :

Badan


7

1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

2.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

4.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6.


7.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

8.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

9.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.2.

ANALISIS

KINERJA

PELAYANAN

BADAN

PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2013 secara umum berhasil dengan rata-rata prosentase capaian program 72 %, dengan rincian tersebut dibawah ini : NO

PROGRAM

PROSENTASE

1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

98 %

2.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

98 %

Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. 3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

71 %

4.


83 %

5.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

98 %

6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

71 %

Capaian Kinerja dan Keuangan. 7.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

58 %

Bencana Alam 8.

Program Optimalisasi Pamanfaatan Teknologi Informasi

91 %


8

2.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Meskipun secara definitif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi terhitung berumur satu tahun, namun BPBD Kabupaten Banyuwangi berupaya secara optimal memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Tugas BPBD sebagai unsur komando saat terjadi terjadi bencana memerlukan kecepatan dan ketepatan selain kesiapsiagaaan dan kelengkapan baik dari sisi sumberdaya manusia maupun peralatan yang memadai. Sebagai lembaga baru tentunya dengan keterbatasan sumberdaya manusia dan prasarana BPBD tetap mengupayakan mitigasi bencana atau pengurangan seminimal mungkin resiko bencana. Kendala lainnya adalah tidak adanya anggaran yang mencukupi untuk bantuan langsung ketika terjadi bencana baik berupa bencana alam maupun bencana sosial. Adapun tantangan berat lain yang dihadapi ialah masih belum adanya gedung kantor dan sarana penunjang berupa gudang sebagai penyimpan logistik sebagai cadangan baik pangan, sandang dan tenda sebagai antisipasi terjadinya bencana. 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dituangkannya kegiatan didalam Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi,


9

kebijakan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat juga dipakai untuk mengukur sejauh mana kinerja/tingkat keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu 1 tahun.

NO

1.

JENIS KEGIATAN Program pembangunan jalan dan jembatan

Rp

%

44.368.000

98,6

45.000.000

44.368.000

98,6

89.749.000

88.603.000

98,7

89.749.000

88.603.000

98,7

1.066.945.360

759.535.393

71,2

3.315.000

2.000.000

60,3

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

44.400.000

21.289.721

47,9

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

17.250.000

11.925.000

69,1

Penyediaan Jasa Perkantoran

84.000.000

72.000.000

55,56

Penyediaan Alat Tulis Kantor

83.751.650

77,955.300

93.1

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

21.517.000

21.349.500

99.2

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

15.000.000

14.913.000

99.4

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

232.993.500

199.511.200

85.6

9.718.210

9.643.650

99.2

50.200.000

29.992.000

59.8

491.000.000

286.526.022

58.4

Pogram Pengembangan dan Pengelolah Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

3.

REALISASI

45.000.000

Pembangunan Penahan Badan Jalan 2.

TARGET (Rp)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi Penyediaan Jasa Publikasi 4.

13.800.000

12.430.000

90.1

194.721.660

162.604.950

83.5

48.475.000

47.935.250

98.9

103.752.000

81.670.000

78.7

42.494.660

32.999.700

77.7

34.030.000

33.407.500

98.2

34.030.000

33.407.500

98.2

196.084.000

140.986.350

71.9

93.292.000

64.113.300

68.7

102.792.000

76.873.050

74.8

2.012.186.707

1.184.570.200

58.9

Keg. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

196.135.250

181.753.100

92.7

Keg. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

184.903.750

148.152.750

80

1.184.844.300

791.981.650

66.8

291.727.850

23.832.700

8.2

Keg. Seleksi tim pembina penanggulangan bencana

62.187.807

62.187.807

0

Perhitungan Kerugiaan dan Kerusakan Secara Cepat Saat Bencana

92.387.750

38.850.000

42.4

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

50.000.000

45.735.800

91.5

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap

50.000.000

45.735.800

91.5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

5.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyunsunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

7.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Koran Bencana Alam

Keg. Penyusunan rencana mitigasi penanggulangan bencana Keg. Pengadaan logistik kebencanaan

8

10


11

Layanan Publik Jumlah

3.688.716.727

2.459.811.193

66.7

2.3.1 INPUT Masukan (input) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2013 yaitu berupa dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 sebesar Rp 5.263.490.643 (Lima Milyard Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang teralokasi untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Sedangkan alokasi anggaran yang khusus disediakan untuk Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2013 sebesar Rp.3.688.716.727,00 (Tiga Milyard Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.459.811.193,00 (Dua Milyard Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 67 %. 2.3.2 OUTPUT Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. 2.3.3. OUTCOME Hasil (outcome) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2013 antara lain berupa : 1. Terwujudnya penanganan masalah2 strategis yg menyangkut tanggap cepat darurat;


12

2. Terwujudnya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran seperti jasa surat menyurat, komunikasi, barang cetak dan penggandaan, kebersihan dan keindahan kantor, alat tulis kantor dan rapat-rapat koordinasi ; 3. Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai ; 4. Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan koran bencana alam berupa pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam serta penyusunan rencana mitigasi penanggulangan bencana;


13

3.1 TUJUAN Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2011 s/d 2015. Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2013, antara lain : 1.

Peningkatan kualitas pelayanan, standart pelayanan, dan cakupan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur meliputi sarana dan prasarana fisik, penerangan, air bersih, komunikasi, air bersih, pendidikan, kesehatan.

2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta kesejahteraan aparatur pemerintah dengan mengedepankan prinsip pengabdian.

3.

Peningkatan angka partisipatif masyarakat dalam mensukseskan programprogram

pembangunan

utamanya

pada

penanganan

bencana

seperti

penciptaan desa tangguh; 4.

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS di bidang penanggulangan bencana guna mewujudkan aparatur pemerintah yang tangguh, tanggap dan tangkas;

3.2 SASARAN Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (SKPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain : 1. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;


14

2. Tercapainya kualitas dan kwantitas SDM serta kesejahteraan aparatur Pemerintah ; 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjauhkan diri dari bencana; 4. Tercapainya

peningkatan

partisipasi

masyarakat

sekaligus

solidaritas

masyarakat ketika terjadi bencana.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mewujudkan program dan kegiatan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi. RKA-SKPD Tahun 2013 Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari dana APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013. Berpedoman pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi serta strategi dan prioritas APBD. Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya RKA-RKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Kepada Dinas Pendapatan dan Kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Setelah Peraturan


15

Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD, serta mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Untuk Rencana Anggaran belanja langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2013 mendapat pagu indikatif sebesar Rp 3.688.716.727,- (Tiga Milyard Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut : Adapun rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2013 sebagai berikut : NO 1. 2.

3.

PROGRAM

KEGIATAN

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Pogram Pengembangan dan Pengelolah Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Pelayanan Perkantoran

Administrasi

1. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4.

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

dan

8. 9. 10. 11 12 1. 2. 3.

Pembangunan Penahan Badan Jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Peneydiaan jasa publikasi Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya.

5.

Peningkatan Disiplin Aparatur

1.

6.

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.

Pencegahan

2. 1.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

7.

dini

dan

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi penanggulangan alam

bencana

bencana alam 2. 3. 4. 5. 6.

8.

Optimalisasi Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

1.

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Penyusunan rencana mitigasi penanggulangan bencana Pengadaan logistik kebencanaan Seleksi tim pembina penanggulangan bencana Perhitungan kerugian dan kerusakan secara cepat saat bencana. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.

16


17

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disusun dengan memperhatikan Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 dimaksudkan sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah 2014 merupakan penguatan peran serta para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nantinya sebagai dasar evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan.


18

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banyuwangi, 10 Februari 2014 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. KUSIYADI Pembina Tingkat I NIP. 19620501 198903 1 012

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

Recommend Documents