BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI

0

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa patut kita pancarkan, hanya karena asung kertha wara nugraha-Nya BPBD Provinsi Bali mampu menyelesaikan tugas menyusun dokumen Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Sertifikasi kesiapsiagaan bencana bagi para penyedia jasa industri pariwisata, bisnis dan penyedia jasa lainnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan telah rampungnya dokumen ini, BPBD Provinsi Bali segera akan dapat memulai kegiatan sertifikasi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi tim verifikasi dalam melaksanakan tugasnya dan menjadi pedoman bagi calon penerima sertikasi kesiapsiagaan bencana di provinsi Bali. Dokumen ini telah disusun berdasarkan referensi-referensi resmi kebencanaan serta pengalaman-pengalaman institusi penggiat bencana dan dengan kajian mendalam sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kebencanaan. Namun demikian, bukan berarti telah mencapai sempurna. Dokumen ini harus terus menerus dimutahirkan (update) menyesuaikan dan menselaraskan percepatan dan kecepatan ilmu pengetahuan kebencanaan. Terimakasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah melaksanakan proses penyusunan dokumen ini, terutama kepada tim verifikasi yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Nomor: 768/04-1/HK/2015. Tanpa bantuan semua pihak, niscaya dokumen ini selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Semoga dokumen ini dapat digunakan sebaik-baiknya dalam mendukung sertifikasi bagi industri pariwisata, bisnis dan penyedia jasa lainnya.

Denpasar, Pebruari 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali KetuaPelaksana

Dewa Made Indra

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................1 DAFTAR ISI ............................................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................3 A. LatarBelakang ............................................................................................3 B. Maksud danTujuan.....................................................................................4 C. Ruang Lingkup dan Sistematika ................................................................4 D. Landasan Hukum .......................................................................................5 BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP ..................................................................7 A. Pengertian ..................................................................................................7 B. Prinsip ........................................................................................................9 BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI .............................................................10 A. Kebijakan .................................................................................................10 B. Strategi .....................................................................................................11 BAB IV ASPEK PENILAIAN ..............................................................................12 A. Pengetahuan bencana terdiri dari : ...........................................................13 1. Pengetahuan umum................................................................................13 2. Partisipatif dalam kegiatan kebencanan ................................................14 B. Mitigasi ....................................................................................................14 1.

Mitigasi Struktural ...................................................................................14

2.

Mitigasi Non Struktural ...........................................................................15

C. Kesiapsiagaan dan Kapasitas Respon ......................................................15 1. Kesiapsiagaan ........................................................................................15 2. Sistem peringatan dini ...........................................................................15 3. Kapasitas respon ....................................................................................16 D. Keamanan ................................................................................................16 BAB V PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN ..........................................17 A. Kelengkapan Administrasi .......................................................................17 B. Kelengkapan piranti keras (Hardware) ...................................................17 C. Mekanisme Pengajuan Sertifikasi ............................................................17 BAB VI DANA/PEMBIAYAAN ..........................................................................18 BAB VII PENUTUP ..............................................................................................19 LAMPIRAN : SK GUBERNUR ............................................................................20 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan dan perbukitan yang memanjang dari barat ke timur.Di antara pegunungan itu terdapat gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Agung (3.142 m) dan Gunung Batur (1.717 m). Beberapa gunung yang tidak aktif lainnya mencapai ketinggian antara 1.000 - 2.000 m. Rantai pegunungan ini menyebabkan wilayah Bali secara geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai sedangkan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan, yaitu Danau Beratan, Buyan, Tamblingan dan Danau Batur. Provinsi Bali memiliki potensi terhadap beberapa jenis bencana, terutama tsunami, gempabumi, dan ancaman gunung berapi.Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Bali merupakan rangkuman historis seluruh kejadian bencana meliputi bencana alam, non alam, dan sosial yang dibagi ke dalam kelompok bencana geologi, hidrometeorologi, biologi,dan konflik sosial. Provinsi Bali mempunyai karakteristik perekonomian sangat spesifik bila dibanding dengan Provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan perekonomian Bali yang sangat tergantung pada perkembangan industri pariwisata sehingga pertumbuhan perekonomian Bali banyak dipengaruhi oleh sektor pariwisata sebagai leading sector. Kondisi ini menyebabkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata, yaitu kelompok sektor tersier sangat dominan dalam memberikan warna pada struktur perekonomian daerah Bali.Sampai saat ini sektor pariwisata masih merupakan sektor yang paling dominan dalam perekonomian Provinsi Bali.Hal ini terlihat dalam sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor yang paling dominan dalam PDRB Provinsi Bali. Belajar dari pelaksanaan penanggulangan bencana selama ini, terlihat bahwa kesadaran dan kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam antisipasi penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan.Hal ini dibuktikan dengan beberapa kejadian bencana yang masih berdampak pada korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.Oleh karena itu sangat diperlukan upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat khususnya dalam tahapan pra-bencana.Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana meliputi “situasi tidak terjadi bencana” dan “situasi terdapat potensi terjadinya bencana”.Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu kegiatannya adalah perencanaan penanggulangan 3

bencana.Sedangkan pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana kegiatannya meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Mempertimbangakan beberapa tersebut diatas, maka diangap perlu program peningkatan kapasitas pada sektor swasta perlu ditingkatkan. Sektor swasta harus memposisikan dirinya menjadi bagian yang terpenting dari komunitas yang harus dilindungi.Alasannya jelas, sektor swasta mengusai dan menjadikan tumpuan hajat orang banyak. Sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah daerah bukan semata-mata kosmetik pelengkap sertifikat yang dimiliki sektor swasta tetapi harus benarbenar dilaksanakan dengan panduan buku petunjuk teknis verifikasi ini.Sehingga ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi pekerjanya atau obyek mitra bisnisnya. B. Maksud danTujuan 1.

Maksud : Maksud penyusunan petunjuk teknis (JUKNIS) ini adalah: Menetapkan dan menjelaskan cara penilaian dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh penyedia jasa industri pariwisata,bisnis dan penyedia jasa lainnya untuk memperoleh sertifikasi dari pemerintah daerah Provinsi Bali.

2.

Tujuan : Tujuan Juknis ini adalah sebagai pedoman untuk persiapan perusahaan untuk pengusulan sertifikasi kesiapsiagaan bencana kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD Provinsi Bali.

C. RuangLingkup dan Sistematika Petunjuk teknis (juknis) ini digunakan oleh tim perusahaan swasta, bisnis, dan sektor swasta, dan penyedia jasa lainnya mencakup perencanaan kegiatan, aspek/parameter penilaian kesiapsiagaan bencana, mekanisme kerja dan methode sesuai dengan kaidah manajemen bencana, siklus bencana dan bagaimana mekanisme pembuatan proposal sertifiksi kepada BPBD Provinsi Bali. Sistematika adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP BAB III ASPEK PENILAIN BAB IV PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN BAB V DANA/PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP

4

D. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2006 tentang Search and Rescue (SAR) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam 5

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana; 13. Keputusan Menteri Kebudayaan PM.106/PW.006/MPK/2011.

dan

Pariwisata

No.

14. Peraturan Daerah Provinsi BaliNomor 12 Tahun2009tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Provisi Bali Tahun2009Nomor12Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12); 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2011tentang Rincian Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali 16. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 768/04-I/HK/2015 tentang Pembentukan dan susunan keanggotaan tim verifikasi kesiapsiagaan bencana.

6

BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP

A.

Pengertian 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

3.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang Antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

4.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

5.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

6.

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

7.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

8.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

7

9.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 13. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 14. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 15. Petunjuk Teknis (JUKNIS)Suatu dokumen yang dibuat sebagai pedoman oleh penyedia jasa industri pariwisata, bisnis dan penyedia jasa lainnya untuk memperoleh sertifikasi dari pemerintah daerah Provinsi Bali. 16. Industri Pariwisata, bisnis dan penyedia jasa lainnya adalah sektor swasta karena dengan keinginannya sendiri melakukan kegiatan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana dalam rangka turut aktif dalam usaha-usaha pengurangan resiko bencana di Provinsi Bali.

17. BHA adalah…. 18. PHRI adalah…. 8

B. Prinsip Petunjuk Teknis (JUKNIS) ini mempunyai prinsip-prinsip berikut: 1. Proses penyusunan Juknis ini dilakukan secara bersama dan terbuka oleh seluruh anggota Tim verifikasi. 2. Berlaku untuk seluruh calon penerima sertifikasi kesiapsiagan bencana sektor swasta untuk diikuti sebagai pedoman. 3. Langkah-langkah sertifikasi terdiri dari Rapat persiapan tim, verifikasi kelapangan, kompilasi hasil penilaian tim, penetapan hasil dan laporan kepada Gubernur Bali melalui kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. 4. Menyepakati konsensus yang telah dibuat bersama anatar tim verifiksi dan tim calon penerima sertifiksi. 5. Dibuat untuk melakukan penilaian kesiapsiagaan bencana terhadap industri pariwisata, bisnis dan jasa lainnya di Provinsi Bali. 6. Menjadi salah satu dasar rekomendasi perpanjangan izin industri pariwisata, bisnis dan jasa lainnya di Provinsi Bali. 7. Selalu dimutakhirkan atau dikaji ulang secara periodik berdasarkan perkembangan iptek dan peraturan yang berlaku.

9

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Kebijakan Undang-Undang No: 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan melibatkan unsur Pemerintah, unsur masyarakat dan unsur swasta. Khusus unsur swasta, BPBD Provinsi Bali memulai langkah strategis dengan memberikan apresiasi kepada unsur swasta yang telah melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana.Terobosan ini menjadi sangat penting dan efektif dalam rangka mengurangi risiko jika terjadi bencana. Pengurangan risiko bencana sesungguhnya ada 3 hal yang mesti dilakukan, yang pertama adalah mengurangi hazard, memperkecil kerentanan dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas. SelainUndang-Undang kebencanaan, dalam Rencana Pennggulangan Bencana Provinsi Bali juga sangat jelas mengisyaratkan bahwa peningkatan kapasitas menjadi prioritas program yang harus dilaksanakan. Dilatar belakangi pemikiran tersebut, Gubernur Provinsi Bali menurunkan Surat Keputusan Nomor : 1849/04-1/HK/2013 yang isinya adalah pembentukan dan susunan keanggotaan tim verifikasi kesiapsiagaan bencana. Tim verifikasi ini dibentuk untuk melaksanaan pembinaan dan penilaian kesiapsiagaan sesuai dengan standard an kritaria penanggulangan bencana. Tim ini juga mempuyai tugas sebagai berikut : a. Menyusun indikator atau parameter kesiapsiagaan menghadapi bencana ; b. Menyusun standar operating procedure (SOP) pelaksanaan pembinaan dan penilaian ; c. Melaksanakan proses identifikasi risiko bencana; d. Melaksanakan penilaian kesiapsiagaan sesuai dengan indikator atau parameter yang telah ditentukan; e. Merekomendasikan hasil penilaian kepada Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali; f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

10

B. Strategi Strategi praktis yang digunakan dalam JUKNIS ini adalah : 1. Penguatan kapasitas sektor swasta yang terkait dengan pengetahuan dasar kebencanaan sampai kepada pemahaman check list yang menjadi acuan penilaian kapasitas kesiapsiagaan. 2. Pendalaman dan mengkaji satu persatu item check list sampai kepada pemahaman dan implementasi yang efektif dan efisien 3. Menyusun perencanan sesuai dengan maksud dan tujuan JUKNIS ini 4. Sektor swasta proaktif mengikuti perkembangan materi penilaian dan sosialisasi.

11

BAB IV ASPEK PENILAIAN Berikut dibawah ini dijelaskan item teknis yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh sertifikasi.Komponen induk penilaian terdiri dari 4 komponen yang terdiri dari, Pengetahuan Bencana, Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kapasitas respon, Keamanan. Tingkat penilaian dibagi menjadi 5 yakni : Nilai 0 (nol) belum (dimulai, pernah, tersedia, direncanakan) Nilai1 (satu) langkah awal (sudah dilakukan, sudah direncanakan) Nilai2 (dua) sedang (berjalan/dilakukan) Nilai3 (tiga) hampir selesai (dilaksanakan/dilakukan) Nilai 4 (empat)sudah selesai/pernah (dialakukan/dilaksanakan) Jenis sertifikasi dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis sertifikasi sesuai dengan nilai/ angka yang diperoleh setelah dijumlahkan seluruh komponen penilaian dengan ketentuan sebagai berikut : 1.

Pembobotan nilai Jumlah nilai masing-masing sektor dikalikan dengan bobot nilai yang ditetapkan yakni : a. Sektor Kesiapsiagaan dan Kapasitas Response nilai bobotnya adalah 3 (tiga) b. Sektor Ilmu Pengetahuan bencana nilai bobotnya adalah 2 (dua) c. Sektor Mitigasi nilai bobotnya adalah 2 (satu) d. Keamanan nilai bobotnya adalah 1 (satu)

2.

Nilai Maksimal Yang dimaksud dengan nilai maksimal adalah nilai yang diperoleh X jumlah parameter/persektor X nilai bobot. Contoh penilaian pada sektor Kesiapsiagaan dan kapasitas response 4 (nilai yang diperoleh) X 20 (jumlah parameter) X 3 (nilai bobot sektor Kesiapsiagaan dan kapasitas response) = 240 Contoh penilaian pada sektor Pengetahuan bencana 4 (nilai yang diperoleh) X 13 (jumlah parameter) X 2 (nilai bobot sektor pengetahuan bencana) = 104 Contoh penilaian pada sektor Mitigasi 4 (nilai yang diperoloh) X 21 (jumlah parameter) x 2 (nilai bobot Infrastrukutur) = 168

12

Contoh penilaian pada sektor Keamanan 4 (nilai yang diperoloh) X 5 (jumlah parameter) x 1 (nilai bobot Infrastrukutur) = 20 Jadi nilai maksimal setelah pembobotan yang bisa diperoleh adalah 1. Nilai sektor Kesiapsiagaan dan kapasitas response = 240 2. Nilai sektor Pengetahuan bencanana = 104 3. Nilai sektor Mitigasi = 168 4. Nilai sektor Keamanan = 20 Nilai Total Maksimal adalah = 532 Jadi penentuan jenis sertifikasi yang diterima ditentukan dengan perhitungan jumlah nilai sebagai berikut : a. Sertifikasi tingkat Pratama, mencapai nilai 60-69,9% dari nilai total maksimal (532) b. Sertifikasi tingkat Madya, mencapai nilai 70-89,9% dari nilai total maksimal (532) c. Sertifikasi tingkat Utama, mencapau nilai 90-100% dari nilai masimal (532) Berikut adalah penjelasan setiap parameter penilaian : A. Pengetahuan bencana terdiri dari : 1. Pengetahuan umum a. Perusahaanmemilikiprogram pelatihan kebencanaan atau yang berhubungan dengan kebencanaan yang melibatkan semua komponen manajemen dan terdokumentasi. b. Sudah pernah melakukan/berpartisipasi dalam pelatihan singkat kebencanaan yang diberikan oleh dinas/instansi yang relevan dan ada tanda bukti sertifikat/surat keterangan secara individu atau kelembagaan, c. Jika poin b diatas terpenuhi, apakah sudah disosialisasikan dilingkungan perusahan . d. Apakah daftar manajemen atau staff yang telah mengikuti pelatihan kebencanaan disediakan e. Tersedia referensi/dokumen tentang kebencanaan dan pengurangan risiko bencana yang mudah diakses oleh manajemen dan staff. f. Pernah mendatangkan ahli/konsultan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatkan kapasitas pengetahuan kebencanaan. g. Memiliki pengetahuan tentang cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi dan tsunami sesuai hazard masing-masing. h. Mengetahui potensi risiko bencana yang terjadi dilingkungan perusahaanya dan mengetahui cara penanganannya i. Tersedia dokumen kajian risiko yang disusun berdasarkan potensi hazard dilingkungan perusahannya masing-masing

13

2. Partisipatif dalam kegiatan kebencanan a. Perusahaan pernah mengikuti seminar/lokakarya atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh lembaga profesional kebencanaan seperti BPBD, BMKG, SAR, PMI, Dinas Kesehatan, BPPT, LIPI, Perguruan Tinggi dll. Dibuktikan dengan sertifikat/Surat Keterangan. b. Perusahan pernah mengikuti drill/simulasi yang dilakukan oleh Dinas/Lembaga yang menangani kebencanaan. c. Perusahan pernah terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana yang diselenggarakan oleh Dinas/Instansi kebencanaan minimal dilakukan didaerah sekelilingnya. d. Pernah terlibat langsung/berpartisipasi dalam kegiatan tanggap darurat bencana.

B. Mitigasi 1. Mitigasi Struktural a. Tersedia denah/peta bangunan yang terpasang disetiap sisi gedung/kamar kerja/kamar istirahat dll. b. Terdapat areal yang bisa digunakan sebagai titik kumpul (assembly point) ketika terjadi emergency. c. Jika point 3 diatas tersedia, apakah assembly point sudah sesuai dengan kreteria standard persyaratan assembly point. d. Apakah telah ditentukan daerah aman (safe area) untuk beberapa hazard contohnya untuk gempabumi, tsunami, kebakaran atau banjir. e. Tersedianya sarana proteksi kebakaran aktif (Sistem deteksi dan alarm, APAR, Hidrant, Springkler dll) yang dirancang sesuai dengan standar tingkat bahayanya. f. Jika point 5 diatas tersedia, apakah semua karyawan/staff mampu mengoperasionalkan. g. Apakah sarana proteksi dimaksud siap digunakan kapan saja ? (Periksa kartu control) h. Aapakah tersedia fasilitas dan aksesibilitas bangunan yang diperuntukan kepada kelompok disable (cacat), i. Sistem penanggulangan banjir sudah didesain sedemikian rupa ( drainase, biopori) j. Dilengkapi dengan sistem pembuangan limbah yang aman dari pencemaran lingkungan k. Dilengkapi dengan tangga darurat dan pintu keluar darurat disetiap unit bangunan. l. Penangkal petir telah terpasang sesuai dengan persyaratan tinggi bangunan dan telah diperiksa dan diuji secara berkala. 14

m. Strukturruang telah memperhatikan aspek pengurangan resiko bencana/kecelakaan yang menimbulkan bencana (antara kamar kerja/kamar tamu dengan cooler, boiler, genset, limbah dll) n. Apakah terpasang tanda-tanda peringatan bahaya pada area-area bahaya disekitar bangunan o. Membangun kemandirian semua komponen manajemen perusahan , untuk meningkatkan kesadaraan membangun kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana (Periksa dokumen kajian risiko bencana). p. Turut aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan untuk pengurangan resiko bencana baik yang dilaksanakan sendiri atau patisipasi. q. Apakah ada inisiatif bekerjasama dengan stakeholder lain dalam kegiatan sosial fokus kepada pengelolaan lingkungan terutama dengan masyarakat disekitar lokasi perusahaan/hotel. 2.

Mitigasi Non Struktural a. Adanya kebijakan perusahaan peduli terhadap pengelolaan lingkungan demi keamanan dan keselamatan bila terjadi ancaman bencana. b. Apakah pernah mengadakan pelatihan pengurangan Risiko Bencana c. Memiliki MOU dengan Instansi terkait dalam rangka membangun/meningkatkan kapasitas staff terhadap aksi-aksi pengurangan risiko bencana. d. Tersedia kebijakan perlindungan (santunan, asuransi dll.) terhadap staff/karyawan, aset perusahaan dan pemakai jasa perusahaan.

C. Kesiapsiagaan dan Kapasitas Respon 1. Kesiapsiagaan a. Terbentuk tim yang terlatih khusus yang siap ditugaskan ketika terjadi bencana dilingkungan perusahan b. Tim tersebut diatas telah dilegalisasi oleh manajemen dan memiliki pembagian tugas yang jelas. c. Memiliki Standard Operating Prosedur (SOP) sesuai dengan ancaman hazard didaerahnya. d. Sosialisasi SOP atau kebijakan kepada karyawan, vendor dan mitra kerja dilaksanakan terus menerus. e. Uji coba SOP dalam bentuk drill/simulasi/table top wajib dilakukan secara berkala minimal 6 bulan sekali. f. Sarana dan prasarana yang disiapkan untuk menghadapi tanggap darurat bencana siap digunakan dan bekerja dengan baik (Jejaring komunikasi, transportasi, sarana kesehatan, perlengkapan kebakaran dll) 2. Sistem peringatan dini a. Perusahaan telah menentukan cara untuk memperoleh informasi peringatan dini dari instansi terkait seperti PUSDALOPS, BMKG, PVMBG, BPBD Provinsi dan kabupaten/kota. 15

b. uKalau point 1 diatas tersedia, apakah ada terpasang atau menggunakan jenis teknologi apa. c. Memiliki mekanisme yang jelas dalam menerima informasi peringatan (bagan/skema sistem peringatan dini) d. Pembagian tugas yang jelas bagi para pejabat/staff ketika menerima informasi peringatan dini dan reaksi yang harus dilakukan. e. Bagaimana dengan penyampaian peringatan dini (warning) kepada para tamu dan pekerja perusahan, adakah format arahan yang standard untuk reaksi yang efektif dan efisien? f. Rambu evakuasi terpasang atau rambu lainnya sesuai dengan hazard diwilayahnya. g. Tersedia peta rencana evakuasi sesuai dengan identifikasi hazard (Gempa bumi, Tsunami. Kebakaran, banjir dll) serta prosedur dan strategi yang digunakan. 3. Kapasitas Respon a. Tersedia data potensi dan sumber dayaseperti, data personil terlatih, peralatan dan perlengkapan dalam mendukung penanggulangan bencana (data base) b. Tersedia peralatan standard first responder seperti tandu, kotak Pertolongan Pertama (dulu disebut kotak PPPK), spalk/bidai, pembalut cepat/mitela, masker secukupnya. c. Tim khusus yang dibentuk sudah dilengkapi dengan peralatan standard Alat Pengaman Diri (APD) d. Telah mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar (BHD) dan Medical First Responder (MFR) e. Pernah menyelenggarakan sendiri atau pernah mengikuti pelatihan (Praktis) Search and Resque (SAR) f. Pernah menyelenggarakan sendiri atau pernah mengikuti pelatihan penanganan kasus kejadian luar biasa (KLB) dan wabahpenyakit g. Regu pemadam kebakaran terbentuk dan terlatih menggunakan peralatan yang tersedia di perusahaan. D. Keamanan 1. Perusahaan memiliki prosedur yang jelas penanganan keamanan ketika terjadi ancaman bencana. 2. Perusahaan memiliki peralatan penunjang untuk pemantauan aktifitas keamanan dan kemungkinan terjadinya bencana seperti CCTV 3. Petugas keamanan memiliki pengetahuan praktis kebencanaan 4. Memiliki jejaring komunikasi yang kuat dengan instansi terkait Seperti dengan TNI, POLRI, Pecalang Desa adat dll. 5. Tersedia check list dinas/instansi pelaku kebencanaan, contact person dan nomor telephon penting. 16

BAB V PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN

A. Kelengkapan Administrasi Kelengkapan administrasi menjadi hal yang paling pokok yang harus dilengkapi oleh calon penerima sertifikasi, administrasi merupakan bukti otentik sebagai sebuah perushaan yang bisa dipertanggung jawabkan. Berbagai jenis kelengkapan administrasi adalah sebagai berikut : 1. Perijinan usaha 2. Sertifikat/surat keterangan (First responder, rescue, manajemen bencana dll) yang pernah diikuti 3. Seluruh SOP/PROTAP Kebencanaan yang telah dimiliki dan masih berlaku. 4. Contoh material informasi seperti Room directory, brosur, leaflet, poster atau booklet yang telah tersedia. 5. Dokumen kegiatan pelatihan kebencanaan yang pernah dilaksanakan B. Kelengkapan piranti keras (Hardware) Kelengkapan piranti keras (hardware) kebencanaan merupakan prioritas selanjutnya, piranti keras/peralatan standar kebencanaan adalah sarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan kedaruratan. Tanpa peralatan yang standar, niscaya operasi kedaruratan akan berjlan dengan baik. Standar piranti keras yang dimaksud adalah : 1. Perlengkapan Pertolongan Pertama (PP) termasuk tandu dll sesuai standard seorang first responder. 2. APAR (alat pemadam kebakaran ringan) dan alat pengaman lainnya 3. Lampu senter 4. Masker 5. Rompi spotlight 6. Glove (sarung tangan) 7. Rambu evakuasi C. Mekanisme Pengajuan Sertifikasi 1. Setelah melengkapi point A dan B diatas, pemohon sertifikasi dapat mengajukan usulan untuk diverifikasi kepada BPBD Provinsi Bali. 2. Sebelum tim verifikasi BPBD Provinsi Bali melakukan verifikasi, pemohon sertifikasi membentuk tim pendamping sesuai dengan komponen penilaian. 3. Selama tim verifikasi BPBD ProvinsiBali bekerja, tim pendamping memfasilitasi proses verifikasi sekaligus sebagai contact person resmi dari perusahaan.

17

BAB VI DANA/ PEMBIAYAAN Semua biaya operasional persiapan sertifikasi menjadi tanggung jawab pemohon. Biaya persiapan dimaksud antara lain : 1. Biaya pelatihan staff perusahaan untuk memperoleh sertifikat 2. Pengadaan peralatan untuk kelengkapan sesuai standard penilaian 3. Biayayang menyangkut pembuatan SOP/PROTAP kebencanaan perusahaan oleh pihak III.

18

BAB VII PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (JUKNIS) tim verikasi ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh pemohon sertifikasi kesiapsiagaan bencana sektor swasta. Jika dalam pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka segera akan dilaksanakan peninjauan dan revisi. JUKNIS ini bersifat mutlak dan mengikat, ini berarti tidak berlaku jika ada kebijakan-kebijakan diluar yang diatur dalam JUKNIS ini.

19

LAMPIRAN : 1. SK Tim Verifikasi

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 768 / 04-1 / HK / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KESIAPSIAGAAN BENCANA

GUBERNUR BALI, Menimbang : a. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Bali memiliki kerawanan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan psikologis. b. bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana, perlu dilakukan pembinaan dan penilaian kesiapsiagaan sesuai dengan standard dan kriteria penanggulangan bencana; 20

c. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan penilaian kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu membentuk Tim Verifikasi Kebencanaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Kebencanaan; Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

21

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana; 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provisi Bali Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12); 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2011tentang Rincian Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Verifikasi Kesiapsiagaan Bencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

22

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas: g. menyusun indikator atau parameter kesiapsiagaan menghadapi bencana ; h. menyusun standar operating procedure (SOP) pelaksanaan pembinaan dan penilaian ; i. melaksanakan proses identifikasi risiko bencana; j. melaksanakan penilaian kesiapsiagaan sesuai dengan indikator atau parameter yang telah ditentukan; k. merekomendasikan hasil penilaian kepada Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2015.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 10 Pebruari 2015 an. GUBERNUR BALI, SEKRETARIS DAERAH,

COKORDA NGURAH PEMAYUN, SH.,MH Pembina Utama Muda NIP. 19580228 198603 1 015

23

Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Denpasar. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali di Denpasar Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali di Denpasar. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 exemplar). 8. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar. 9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab/Kota seBali 10. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Provinsi Bali di Denpasar 11. Yang bersangkutan.

24

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

TA TANGGAL 10 Pebruari 2015 NOMOR 768 / 04-1 / HK / 2015 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KESIAPSIAGAAN BENCANA

Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Kesiapsiagaan Bencana. Penasehat

:

Gubernur Bali.

Penanggung jawab

:

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

Ketua

:

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

Wakil Ketua

:

Kepala UPT Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

Sekretaris

:

Kepala Seksi Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan UPT Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

Anggota

:

25

1. Mayor Chk Intwiaji, Sh. Korem 163/Wirasatya. 2. I Wayan Putrawan (AKBP), Kabag/ Binopsnal Ditpamobvit Polda Bali. 3. Ida Bagus Purwa Sidemen, S Ag. Direktur Eksekutif BPD PHRI Bali. 4. I Made Suastika, Staf Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 5. I Gusyi Ngurah Nurjaya, St. Staf Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. 6. Drs. I Gusti Putu Remita, MM Kepala Seksi Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Bali. 7. I Nyoman Gede Wiryajaya, STP, MP. Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah III Denpasar. 8. Agung Herwanto, SH, MSi. Kasubag Pembinaan dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali 9. I Gede Jendra, SH. Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali 10. I Gede Sudiarta, S,Sos, MSi. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali. 11. I Made Widana, SE. Staf Seksi Analisis Evalusi Operasi SAR Kantor Basarnas Denpasar. 12. I Gusti Putu Anom Surya, SST. Staf Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. 13. I Putu Desy Rimbawan, S.Si. Staf Divisi DP/DR Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali. 14. Putu Anom Agustina, S.IP, MSi. Sekretaris BPBD Provinsi Bali. 15. Drs. I Gusti Ngurah Bagus Rudi Hermawan, MSi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Bali 16. I Made Sudana, SE. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Bali 17. I Nyoman Suka Arnawa, SH Kepala Sub. Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Provinsi Bali

26

Staf Administrasi

:

8 (Delapan) orang Staf UPT Pusdalops PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Chassario Maraden, S.Kom. Putu Agus Wiguna Usadhi, S.Kom. I Wayan Gede Eka Saputra, S.Kom. Junivan, S.Kom. Ayu Irma Primayanthi,S.Kom, MM. Sang Putu Adi Sanjaya, S.Kom. Ida Bagus Gede Widnyana Putra, S.Kom. I Dewa Gede Supradnyana, ST. Ir. NY

an. GUBERNUR BALI, SEKRETARIS DAERAH,

COKORDA NGURAH PEMAYUN, SH.,MH Pembina Utama Muda NIP. 19580228 198603 1 015

27

Telp : 0361 251177 Fax : 0361 261238 E-mail : [email protected] Portal : www.balisafety.baliprov.go.id

28