RENCA NA KER JA BPBD K OTA PA RIAMAN TAHUN 2015
DISUSUN OLEH :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4
Latar Belakang …………………………………………………………………… Dasar Hukum Penyusunan …………………………………………………… Maksud dan Tujuan …………………………………………………………… Sistematika Penulisan ……………………………………………………………
1 5 7 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD ……
8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
11
……………………………………………
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
……………………
14
……………………………………
23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………………………
23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III RENCANA KERJA BPBD KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi …………………………… 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD …………………………………………… 3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………………………
24 28 36
BAB IV PENUTUP 4. 1 Penutup ……………………………………………………………………………
45
KATA PENGANTAR Rencana Kerja BPBD Kota Pariaman Tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi BPBD Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018 seperti tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018 yaitu ; “ MEWUJUDKAN KOTA PARIAMAN SIAGA, TANGGAP, TANGGUH DAN TAWAQAL DALAM MENGHADAPI BENCANA “. Proses pelaksanaan pelayanan publik harus dilaksanakan secara akuntabel dengan proses perencanaan pembangunan yang dilakukakan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sementara visi tersebut di atas mempunyai pengertian sebagai berikut : Siaga Tanggap Tangguh
: Siap untuk bertindak dalam kondisi bencana : Segera bertindak dalam kondisi apapun : Seluruh proses penanggulangan bencana sangat dibutuhkan aparatur BPBD yang kuat, serta memiliki daya tahan terhadap situasi dan kondisi bencana Tawaqal : Meyerahkan, keyakinan bahwa segala sesuatu penyebab bencana adalah dari Yang Maha Kuasa Untuk mewujudkan visi tersebut BPBD Kota Pariaman melakukan 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman adalah sebagai berikut : 1. Membangun jaringan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
yang
terintegrasi,
sistematis,
terorganisir, tepat dan rukun. 2. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang siap, siaga, dan sadar Bencana di Kota Pariaman. 3. Menghimpun dan memobilisasi segala sumber daya yang siap melayani masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan misi BPBD Kota Pariaman diaharapkan tidak hanya sebatas pada lima tahun yang akan datang namun akan terus berlanjut pada tahap berikutnya. Sehingga manfaat program –program kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kota Pariaman dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Kota Pariaman. KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA PARIAMAN
Ir. ASRIZAL NIP. 19620929 199203 1 008
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro yang berupa RPJP, RPJM, dan RKPD. BPBD selaku salah satu stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya program – program kegiatan pengurangan resiko kebencanaan sesuai dengan rencana dengan melakukan penyususan Rencana Strategis ( Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut , maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pariaman melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun . Renja BPBD mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra ) BPBD Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018. Adapun visi BPBD Kota Pariaman seperti yang tertuang dalam Renstra adalah : “ PARIAMAN KOTA SIAGA, TANGGAP, TANGGUH DAN TAWAQAL DALAM MENGHADAPI BENCANA 2018 “. Proses pelaksanaan pelayanan publik harus dilaksanakan secara akuntabel dengan proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sementara visi tersebut di atas mempunyai pengertian sebagai berikut : Siaga Tanggap Tangguh
Tawaqal
: Siap untuk bertindak dalam kondisi bencana : Segera bertindak dalam kondisi apapun : Seluruh proses penanggulangan bencana sangat dibutuhkan aparatur BPBD yang kuat, serta memiliki daya tahan terhadap situasi dan kondisi bencana : Meyerahkan, keyakinan bahwa segala sesuatu penyebab bencana adalah dari Yang Maha Kuasa
1
Untuk mewujudkan visi tersebut BPBD Kota Pariaman melakukan 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman adalah sebagai berikut : 1.
Membangun
jaringan
kerjasama
antar
pemangku
kepentingan
untuk
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terintegrasi, sistematis, terorganisir, tepat dan rukun. 2. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang siap, siaga, dan sadar Bencana di Kota Pariaman. 3. Menghimpun dan memobilisasi segala sumber daya yang siap melayani masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Renja BPBD Kota Pariaman dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BPBD Kota Pariaman Tahun dengan mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran pembangunan Kota Pariaman khususnya dan Nasional pada umumnya. Pada tingkat Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman antara lain adalah : 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2. Badan SAR Nasional Berdasarkan keterkaitan tugas dan fungsi tersebut, maka diperlukan koordinasi yang intensif dengan kementerian/lembaga/dinas terkait tersebut, khususnya dalam rangka perumusan kebijakan-kebijakan urusan yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman. Berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, diidentifikasi Visi dan Misi masingmasing Kementerian/Lembaga sebagai berikut : a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Visi Misi
Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana 1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko. 2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.
2
Sasaran Menengah
Jangka
1.
2.
3.
Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efesien. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
a. Badan SAR Nasional Visi
Berhasilnya pelaksanaan operasi SAR pada setiap waktu dan tempat dengan cepat, handal, dan aman. Misi Menyelenggarakan kegiatan operasi SAR yang efektif melalui upaya tindak awal yang maksimal serta pengerahan potensi SAR yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, fasilitas SAR, yang memadai, dan prosedur kerja yang mantap dalam rangka mewujudkan Visi Badan Sar Nasional. Sasaran Jangka 1. Melaksanakan operasi SAR dalam musibah pelayaran, Menengah penerbangan dan bencana lainnya. 2. Pembentukan institusi yang dapat menangani pendidikan awal dan pendidikan penataran dilingkungan BASARNAS. 3. Mengembangkan regulasi yang mampu mengerahkan potensi SAR melalui mekanisme koordinasi yang dipatuhi oleh semua potensi SAR 4. Melaksanakan pembinaan SDM SAR melalui pola pembinaan SDM yang terarah dan berlanjut agar dapat dibentuk tenaga-tenaga SAR yang profesional. 5. Melaksanakan pemenuhan sarana / prasarana dan peralatan SAR secara bertahap agar dapat menjadikan operasi tindak awal SAR yang mandiri, cepat, tepat, dan handal sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.
3
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SAR melalui jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dalam lingkungan BASARNAS. 7. Penciptaan system sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan operasi SAR.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang dapat mempengaruhi sasaran jangka menengah Renstra K/L yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kota Pariaman. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.
No. (1) 1.
2.
Sebagai Faktor Pendorong Penghambat (5) (2) (3) (4) Peraturan Terwujudnya Belum maksimalnya 1. SDM yang 1. perundangkesadaran,kesiapan dan kapasitas Badan belum optimal undangan kemampuan penanggulangan secara kuantitas terkait Kebencanaan. (pemerintah dan Bencana Daerah Kota dan kualitas 2. Dukungan masyarakat) dalam Pariaman 2. Masyarakat anggaran yang upaya penanggulangan yang kurang konsisten. bencana dan menyadari dan penanggulangan peduli terhadap bencana melalui ancaman peningkatan kapasitas bencana. ditingkat pusat dan daerah. Mengembangkan Belum mantapnya Mekanisme kerjasama dengan mekanisme kerjasama yang Pemda melalui FKSD, kerjasama antara belum jelas. organisasi dan instansi Badan berpotensi SAR, baik Penanggulangan dalam negeri maupun Bencana Daerah Kota luar negeri dalam Pariaman dan SAR rangka pembinaan potensi SAR Sasaran jangka Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan SKPD
4
Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut : 1.
Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana;
2.
Terwujudnya
standar,
kebutuhan,
dan
prosedur
penyelenggaraan
penanggulangan bencana 3.
Terwujudnya Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan ini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana;
4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh 5.
Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana;
6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang 7.
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana
1.2 Landasan Hukum Dasar hukum dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Pariaman adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421); 2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4844); 4. Undang-undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501); 5
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
21
Tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005; 10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (Provinsi / Kota); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6
16. Peraturan
Daerah
Kota
Pariaman
Nomor
3
Tahun
2010
tentang
Penanggulangan Bencana; 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman; 1.3 Maksud dan Tujuan Renja BPBD Kota Pariaman Tahun 2015 disusun dengan maksud sebagai berikut : 1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan BPBD Kota Pariaman Tahun . 2. Melakukan
sinkronisasi
terhadap
program-program
dalam
RKPD
dengan
mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun . Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BPBD Kota Pariaman Tahun adalah sebagai berikut ; 1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Pariaman pada Tahun dengan tetap memperhatikan RKPD. 2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Pariaman Tahun yang mengacu pada Renstra dan RKPD. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses Penyusunan Renja SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisaan Renja. BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu, menjelaskan kondisi umum SKPD, keterkaitan rencana strategik dengan anggaran dan perkiraan capaian tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. BAB III Rencana Kerja, menjelaskan rencana kerja yang berisi program dan kegiatan Tahun BAB IV Penutup, menjelaskan uraian mengenai cacatan penting yang perlu perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra BPBD Renja BPBD Kota Pariaman pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Pariaman selama Tahun 2015. Penetapan indikator kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan ( input ), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Capaian dan evaluasi program/kegiatan Tahun 2015 Pada Tahun 2015 BPBD Kota Pariaman menerima anggaran sebesar Rp. 2.570.529.000 ,yang dialokasikan untuk pelaksanaan 5 program dan 30 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut BPBD Kota Pariaman akan melaksanakan program /kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100 % Uraian tentang program/kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;
8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD a. Gambaran Pelayanan SKPD BPBD dalam gugus tugas dan fungsinya bertugas sebagai koordinator/pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi : i.
Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana;
ii.
Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait;
iii.
Melakukan
rehabilitasi
dan
rekonstruksi
terhadap
kerugian
yang
ditimbulkan pasca bencana; b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah : 1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah; 2. Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien; 3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
9
c. Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Propinsi / Kabupaten Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana; 2. Terwujudnya
standar,
kebutuhan,
dan
prosedur
penyelenggaraan
penanggulangan bencana 3. Terwujudnya Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan ini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana; 4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh 5. Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana; 6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang 7. tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana d. Implementasi RTRW bagi pelayanan SKPD Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau berdasarkan data-data ketinggian diatas permukaan laut, topografi, geografi, demografi, hidrologis, eksplorasi SDA. e. Implementasi KLHS bagi Pelayanan SKPD Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) yang merupakan dasar rencana bagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : -
Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan;
-
Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor atau kekeringan dari daerah-daerah yang mengalami masalah ekologis;
-
Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat. 10
f. Metoda Penentuan Strategis Analisis Lingkungan Srategis merupakan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dimana faktor-faktor strategi tersebut berguna untuk mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan badan yang dapat diberdayakan dan yang akan di perbaiki dalam mencapai sasaran kinerja. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut : a. Faktor Internal Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, terintifikasi sebagai berikut : Faktor
Uraian Isu kualitas Sumber Daya Belum meratanya kualifikasi Peningkatan personel BPBD dalam SDM Manusia Penanggulangan Bencana. Peningkatan Kuantitas Belum memenuhi standar SDM jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan. Belum optimalnya koordinasi, singkronisasi, komunikasi vertikal,dalam rangka penyusunan kegiatan. kurang optimalnya pengelolaan data dan pelaporan. Belum efektifnya instrumen yang dapat memantau kinerja ADM yang ada. Sarana/Prasarana Masih kurangnya peralatan Peningkatan kualitas dan pendukung Penanggulangan kuantitas Bencana sarana/prasarana. Adanya keterbatasan sarana komunikasi sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat, maupun daerah lain.
11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman beserta unit-unit kerja dibawahnya. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Mitigasi dilakukan sebagai tindakan preventif dalam meminimalkan dampak negatif sebelum terjadinya bencana. Untuk mengatasi bencana perlu dilakukan upaya mitigasi yang komprensif yaitu kombinasi upaya struktur (pembuatan sarana dan prasarana pengendali) dan non struktur. Diharapkan dengan mitigasi bencana dapat melindungi aset dan hasil pembangunan yang telah dicapai terhadap bencana dan dapat membantu masyarakat dalam melindungi diri mereka terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Upaya mitigasi yang paling baik adalah memperkecil potensi terjadinya bencana. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah memperkecil variabel-variabel yang dapat dipengaruhi oleh manusia. Berhubung karena variabel penyebab gempa dan tsunami adalah merupakan variabel yang bersifat uncontrollable (tidak dapat dipengaruhi manusia) maka upaya mitigasi yang dapat dilakukan di Kota Pariman adalah memeperkecil resiko yang mungkin terjadi akibat gempa dan tsunami. Dari isu-isu penanggulangan bencana yang dapat secara partisipatif terhadap masyarakat dengan mengedepankan fakta dan fenomena yang ada dalam wilayah Kota Pariaman terdapat beberapa isu diantaranya isu bahaya, isu kerentanan dan isu kapasitas. Isu Strategis : 3.1.1. Isu bahaya Isu bahaya desebabkan 2 faktor yaitu : a. Faktor alam terdiri dari : - Gempa Bumi - Tsunami - Tanah Longsor - Gelombang Ekstrim dan abrasi - Banjir - Cuaca Ekstrim - Kekeringan - Kebakaran Hutan dan Lahan b. Faktor manusia terdiri dari : - Kebakaran - Bencana Industri 12
-
Kabut Asap Pencemaran Lingkungan
3.1.2 Isu kerentanan Isu kerentanan disebabkan oleh 4 faktor yaitu : a. Regulasi dan perencanaan terdiri dari : -
Visi dan misi dalam penanggulangan bencana belum sama
-
Alokasi anggaran penanggulangan belum memadai
-
Penataan ruang dan pembangunan infrastruktur belum berbasiskan kebencanaan
-
Institusi penanggulangan bencana belum didukung oleh peralatan kerja yang memadai, dana operasional yang cukup, personil yang kompeten dan tata kerja yang benar
-
Koordinasi antara instansi penanggulangan bencana dengan institusi pendukung lainnya belum berjalan dengan semestinya
-
Perencanaan penanggulangan bencana belum komprehensif
b. Infrastruktur terdiri dari : -
Infrastruktur yang tersedia dalam penanggulangan bencana belum memadai dan belum berbasiskan bencana (adanya goin/break weter pada saat tsunami)
-
Jalur evakuasi yang bisa dimanfaatkan saat ini belum memadai
-
Rambu evakuasi dan papan nama belum memadai dari segi jumlah, penempatan dan desain
-
Pusat Kota Pariaman sebagai pusat ekonomi
c. Peralatan dan kondisi geografis yakni peralatan penunjang mitigasi bencana belum memadai. d. Sosekbud terdiri dari : -
Sebagian besar wilayah Kota Pariaman berada dalam wilayah rawan bencana
-
Semangat kebersamaan dan tolong menolong dikalangan masyarakat mulai lemah
-
Kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam membangun rumah yang sesuai standar belum memadai
13
-
Tingkat pendidikan dan pengetahuan terbatas terkait dengan mitigasi bencana
-
Tingkat kepedulian masyarakat yang rendah dalam upaya mitigasi bencana
-
Pola pemukiman penduduk keluasan rawan bencana relatif padat dan dihuni oleh penduduk miskin
-
Aspek kemiskinan dan pola hidup serta konsentrasi pemukiman penduduk yang padat dikawasan pesisir.
3.1.3 Isu kapasitas Isu kapasitas (sosekbud) terdiri dari : a. Terciptanya informasi ditengah masyarakat cukup luas b. Pengetahuan keagamaan dan budaya cukup tinggi c. Tingkat kepedulian dan keingintahuan masyarakat terhadap bahaya bencana meningkat.
Tabel.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman
Aspek Kajian
Capaian/Kon disi saat Ini
(1)
(2)
Sarana dan Prasarana
Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana Belum seluruh rencana kegiatan yang dapat dipenuhi
Penusunan Program dan Rencana Kegiatan
Standar Yang digunakan (3) Rencana Penanggulangan Bencana Kota Pariaman Alokasi anggaran kegiatan BPBD Kota Pariaman
14
Faktor yang mempengaruhi
Permasalahan Internal Ekternal Pelayanan SKPD (Kewenangan (Diluar SKPD) Kewenangan (4) (5) (6) SKPD) Usulan Alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum terpenuhi
Belum banyaknya dukungan dari Organisasi Masyarakat Penyusunan Pedoman program dan arahan kegiatan yang kebijakan dilaksanakan Nasional secara per Penyelengga sektor dan tidak raan BNPB terpadu
Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia BPBD Kota Pariaman Belum terintegrasinya perencanaan program secara lintas sektoral dan lintas wilayah
Pengelolaan Administrasi perkantoran
Kurang mematuhi pedoman tata naskah dinas resmi Penyusunan Rencana PB sudah disusun
Kegiatan Administrasi Perkantoran
Penguranga n Resiko Bencana
Sudah Tersusun dan dicetak
Perka BNPB
Penetapan Standar Teknis Penanggulan gan Bencana
Sudah ada
Protap BPBD
Pemahaman standar teknis PB masih kurang dipahami
Kesiapsiagaa n terhadap potensi bencana
Sudah ada
RPB Kota Pariaman
Penyiapan segala peralatan dan perlengkapan Penanggulanga n Bencana
Penyusunan Rencana Penanggulan gan Bencana
Pimpinan dan pelaksana mempunyai tipe tersendiri untuk mengelola administrasi Penyusunan yang melibatkan beberapa sektoral yang terkait Paradigma lama yaitu bencana diurus setelah terjadinya bencana
Perka BNPB
Peringatan Dini terjadinya bencana
Peringatan Sosialisasi dini bencana kegiatan BPBD belum optimal disampaikan secara cepat kepada masyarakat 3.1.4 Telaahan Visi, Misi, dan Program di lokasi DaerahTerpilih. bencana
Diadakannya beberapa alat komunikasi dan alat penyampaian peringatan dini
_
Terlambatnya administrasi perkantoran
Pelaksanaan Penyusunan melibatkan konsultan BNPB Kurangnya respon masyarakat terhadap issue bencana -
RPB yang disusun belum terintegrassi kepada SKPD yang terkait Kurangnya peran serta Anggota BPBD dalam penyusunan RPB Standar teknis bencana kurang diperhatikan dan tekadang diabaikan
Belum terdatanya peralatan dan perlengkapa n dari instansi Pemanfaata terkait n beberapa
Masih kurangnya kegiatan yang bersifat sosialisasi terhadap semua lapisan Kejadian masyarakat. bencana terjadi
forum begitu cepat masyarakat dan mendadak buat sosialisasi peringatan Kepala Daerah dini danbencana Wakil Kepala
Visi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman terpilih Periode 2013-2018 “ Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan Budaya dan Agama” 15
Dalam Visi ini memuat 3 (tiga) Nilai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu : 1. Menciptakan Kota Pariaman sebagai tujuan wisata, merupakan suatu gerakan dengan menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana dan prasarana Pariwisata dengan meningkatkan Fasilitas Umum sehingga menarik wisatawan untuk mendatangi destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Menciptakan
suatu
gerakan
pengembangan
industri
yang
berasal
dari
pemanfataan kreatifitas, inovasi, keterampilan serta bakat individu yang dijadikan nilai ekonomi tinggi untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi, daya cipta individu dan potensi daerah. 3. Melaksanakan pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan, dengan menjadikan Pariaman sebagai Kota Hijau serta melestarikan dan mangamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam setiap sendi kehidupan. Visi tersebut dikedepankan sebagai salah satu upaya untuk mencapai visi yang secara eksplisit tercantum dalam RPJM Kota Pariaman 2013-2018. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa kini dan masa yang akan datang, optimis untuk mewujudkan Visi, maka perlu dituangkan dalam bentuk Misi kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu Misi Kota Pariaman adalah sebagai berikut : Misi Walikota/wakil Walikota Pariaman Periode tahun 2013-2018 : 1. Membangun Sumberdaya manusia yang berkompetensi, berbudaya, beriman, dan bertaqwa melalui penguasaan iptek serta berdaya saing. 2. Penguatan struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah. 3. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.
16
4. Optimalisasi hasil pembangunan dan sarana prasarana daerah dalam menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan mitigasi bencana. Tabel 2.2 Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Pariaman Visi : Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama No Misi Kota Pariaman : Misi 4 Permasalahan Faktor Pelayanan Penghambat Pendorong (1) (2) (3) (4) (5) 1. Optimalisasi hasil 1.Belum 1. SDM yang 1. Peraturan belum optimal Perundangpembangunan dan sarana maksimalnya kapasitas Badan secara kuantitas undangan yang prasarana daerah dalam Penanggulangan dan kualitas. terkait dengan menunjang peningkatan Bencana Daerah 2. Masyarakat kebencanaan. kesejahteraan rakyat dengan Kota Pariaman. Dukungan yang belum 2. memperhatikan kelestarian 2. Belum kurang anggaran yang lingkungan, kesesuaian tata memadainya menyadari dan konsisten. ruang dan mitigasi bencana. sarana dan peduli terhadap prasarana yang ancaman ada bahaya dibandingkan bencana. dengan 3. Anggaran ancaman yang terbatas bencana alam sehingga yang ada. pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak dapat dengan segera dilakukan Telaahan Renstra K/L Pada tingkat Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman antara lain adalah : 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2. Badan SAR Nasional
17
Pada tingkat Provinsi, badan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman adalah : 1. Badan Penanggulangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan keterkaitan tugas dan fungsi tersebut, maka diperlukan koordinasi yang intensif dengan kementerian/lembaga/dnas terkait tersebut, khususnya dalam rangka perumusan kebijakan-kebijakan urusan yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman Berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, diidentifikasi Visi dan Misi masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut : a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Visi Misi
Sasaran Jangka Menengah
Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana 1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko. 2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh. 1.
2.
3.
Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efesien. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
18
a. Badan SAR Nasional Visi
Berhasilnya pelaksanaan operasi SAR pada setiap waktu dan tempat dengan cepat, handal, dan aman. Misi Menyelenggarakan kegiatan operasi SAR yang efektif melalui upaya tindak awal yang maksimal serta pengerahan potensi SAR yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, fasilitas SAR, yang memadai, dan prosedur kerja yang mantap dalam rangka mewujudkan Visi Badan Sar Nasional. Sasaran Jangka 1. Melaksanakan operasi SAR dalam musibah pelayaran, Menengah penerbangan dan bencana lainnya. 2. Pembentukan institusi yang dapat menangani pendidikan awal dan pendidikan penataran dilingkungan BASARNAS. 3. Mengembangkan regulasi yang mampu mengerahkan potensi SAR melalui mekanisme koordinasi yang dipatuhi oleh semua potensi SAR 4. Melaksanakan pembinaan SDM SAR melalui pola pembinaan SDM yang terarah dan berlanjut agar dapat dibentuk tenaga-tenaga SAR yang profesional. 5. Melaksanakan pemenuhan sarana / prasarana dan peralatan SAR secara bertahap agar dapat menjadikan operasi tindak awal SAR yang mandiri, cepat, tepat, dan handal sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. 6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SAR melalui jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dalam lingkungan BASARNAS. 7. Penciptaan system sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan operasi SAR.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang dapat mempengaruhi sasaran jangka menengah Renstra K/L yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kota Pariaman.
19
Tabel 2.3 Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Sebagai Faktor
Sasaran jangka
Permasalahan
Menengah Renstra K/L
Pelayanan SKPD
Pendorong
Penghambat
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Terwujudnya kesadaran,kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah.
Belum maksimalnya kapasitas Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman
1. Peraturan perundangundangan terkait Kebencanaan. 2. Dukungan anggaran yang konsisten.
2.
Mengembangkan kerjasama dengan Pemda melalui FKSD, organisasi dan instansi berpotensi SAR, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka pembinaan potensi SAR
Belum mantapnya mekanisme kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman dan SAR
1. SDM yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas 2. Masyarakat yang kurang menyadari dan peduli terhadap ancaman bencana. Mekanisme kerjasama yang belum jelas.
No. (1)
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wilayah Kota Pariaman merupakan salah satu kab/kota di Provinsi Sumatera Barat yang kondisi wilayahnya sebagai daerah yang berpotensi bencana alam. Wilayah Kota Pariaman terdiri dari 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Utara, dan Kecamatan Pariaman selatan. Ada beberapa aspek dalam RTRW Kota Pariaman mengenai struktur dan kondisi Kota Pariaman yang berhubungan dengan Bencana, yaitu : 20
a. Litologi, Litologi merupakan endapan lumpur dan batu batuan terdapat di wilayah bagian barat daya dan selatan Kota Pariaman. b. Struktur Geologi, menggambarkan wilayah Kota Pariaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem Sesar Besar Sumatera yaitu Sesar Semangko yang terdapat pada bagian tengah pulau Sumatera dan palung laut di bagian Barat pulau Sumatera, yang sering terjadi aktifitas tektonik di seluruh wilayah Kota Pariaman. c. Geomorfologi, merupakan aspek yang sangat penting dalam pembahasan kebencanaan di Kota Pariaman maupun dalam kaitannya dengan penataan ruang Kota Pariaman. Wilayah Kota Pariaman bagian barat, utara dan selatan merupakan dataran pantai, sedangkan Pariaman bagian timur merupakan daerah yang lebih tinggi. d. Geohidrologi, pengaliran sungai yang relatif paralel, pada daerah pantai aliran sungai umumnya berubah membentuk pola aliran sejajar pantai. Litologi dan struktur geologi yang tersebar di wilayah Kota Pariaman, merupakan media yang sangat berperan dalam menentukan intensitas bencana di daerah ini. Tabel 3.4 Jenis Ancaman Bencana NO 1
Jenis Ancaman Bencana Gempa Bumi
Wilayah Seluruh wilayah Kota Pariaman berpotensi kena dampak bencana gempa.
2
Tsunami
Seluruh wilayah pinggir pantai Kota Pariaman.
3
Bencana Gerakan Tanah
Kota Pariaman yang memiliki lereng terjal dan memilki pelapukan pada pemukiman,sawah, kebun dll
4
Banjir
Daerah Kota Pariaman yang memiliki dataran rendah dan pada daerah muara sungai.
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD BPBD Kota Pariaman dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak mengalami perbedaan ataupun perubahan antara rencana awal RKPD dan capaian kinerja yang dilaksanakan.
21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam pelaksanaan perencanaan program/kegiatan tidak ada usulan kegiatan yang diajuhkan atau diusulkan oleh pemangku kepentingan,
baik dari
kelompok masyarakat
maupun dari LSM-LSM. Selama ini program/kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pencapaian kegiatan hanya di olah oleh SKPD.
22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah : 1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah; 2. Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien; 3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang
handal,
peningkatan koordinasi
pelaksanaan serta pengarusutamaan
pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Pada tingkat Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman antara lain adalah : 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2. Badan SAR Nasional Pada tingkat Provinsi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman adalah : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan keterkaitan tugas dan fungsi tersebut, maka diperlukan koordinasi yang intensif dengan kementerian/lembaga/dinas terkait, khususnya dalam rangka perumusan kebijakan-kebijakan urusan yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman 24
Berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, diidentifikasi Visi dan Misi masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut : a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Visi Misi
Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana 1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko. 2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh. Sasaran Jangka 1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan Menengah (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah. 2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efesien. 3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan. b. Badan SAR Nasional Visi
Berhasilnya pelaksanaan operasi SAR pada setiap waktu dan tempat dengan cepat, handal, dan aman. Misi Menyelenggarakan kegiatan operasi SAR yang efektif melalui upaya tindak awal yang maksimal serta pengerahan potensi SAR yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, fasilitas SAR, yang memadai, dan prosedur kerja yang mantap dalam rangka mewujudkan Visi Badan Sar Nasional. Sasaran Jangka 1. Melaksanakan operasi SAR dalam musibah pelayaran, Menengah penerbangan dan bencana lainnya. 2. Pembentukan institusi yang dapat menangani pendidikan awal dan pendidikan penataran dilingkungan BASARNAS. 3. Mengembangkan regulasi yang mampu mengerahkan potensi SAR melalui mekanisme koordinasi yang dipatuhi oleh semua potensi SAR 4. Melaksanakan pembinaan SDM SAR melalui pola pembinaan SDM yang terarah dan berlanjut agar dapat dibentuk tenagatenaga SAR yang profesional. 25
5.
Melaksanakan pemenuhan sarana / prasarana dan peralatan SAR secara bertahap agar dapat menjadikan operasi tindak awal SAR yang mandiri, cepat, tepat, dan handal sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. 6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SAR melalui jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dalam lingkungan BASARNAS. 7. Penciptaan system sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan operasi SAR.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat atau pun faktorfaktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang dapat mempengaruhi sasaran jangka menengah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kota Pariaman. Wilayah Kota Pariaman merupakan salah satu Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang kondisi wilayahnya sebagai daerah yang berpotensi bencana alam. Wilayah Kota Pariaman terdiri dari 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Utara, dan Kecamatan Pariaman selatan. Ada beberapa aspek dalam RTRW Kota Pariaman mengenai struktur dan kondisi Kota Pariaman yang berhubungan dengan Bencana, yaitu : a. Litologi, Litologi merupakan endapan lumpur dan batu batuan terdapat di wilayah bagian barat daya dan selatan Kota Pariaman. b. Struktur Geologi, menggambarkan wilayah Kota Pariaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem Sesar Besar Sumatera yaitu Sesar Semangko yang terdapat pada bagian tengah pulau Sumatera dan palung laut di bagian Barat pulau Sumatera, yang sering terjadi aktifitas tektonik di seluruh wilayah Kota Pariaman. c. Geomorfologi, merupakan aspek yang sangat penting dalam pembahasan kebencanaan di Kota Pariaman maupun dalam kaitannya dengan penataan ruang Kota Pariaman. Wilayah Kota Pariaman bagian barat, utara dan selatan merupakan dataran pantai, sedangkan Pariaman bagian timur merupakan daerah yang lebih tinggi. d. Geohidrologi, pengaliran sungai yang relatif paralel, pada daerah pantai aliran sungai umumnya berubah membentuk pola aliran sejajar pantai. Litologi dan struktur geologi yang tersebar di wilayah Kota Pariaman, merupakan media yang sangat berperan dalam menentukan intensitas bencana di daerah ini.
26
Jenis Ancaman Bencana NO 1
Jenis Ancaman Bencana Gempa Bumi
Wilayah Seluruh wilayah Kota Pariaman berpotensi kena dampak bencana gempa.
2
Tsunami
3
Bencana Tanah
4
Banjir
Seluruh wilayah pinggir pantai Kota Pariaman. Kota Pariaman yang memiliki lereng terjal dan memilki pelapukan pada pemukiman,sawah, kebun dll Daerah Kota Pariaman yang memiliki dataran rendah dan pada daerah muara sungai.
Gerakan
BPBD dalam gugus tugas dan fungsinya bertugas sebagai koordinator/pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi : i. ii. iii.
Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana; Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait; Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pasca bencana;
Sasaran strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana; 2. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana 3. Terwujudnya Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan ini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana; 4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh 5. Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana; 6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana
27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Renja BPBD mengacu pada rencana strategis (Renstra) BPBD kota Pariaman Tahun 2013 – 2018, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018. Visi BPBD Kota Pariaman yang tertuang dalam Renstra adalah : “ PARIAMAN KOTA SIAGA, TANGGAP, TANGGUH DAN TAWAQAL DALAM MENGHADAPI BENCANA TAHUN 2018 “. Proses pelaksanaan pelayanan publik harus dilaksanakan secara akuntabel dengan proses perencanaan pembangunan yang dilakukakan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sementara visi tersebut di atas mempunyai pengertian sebagai berikut : Siaga Tanggap Tangguh
Tawaqal
: Siap untuk bertindak dalam kondisi bencana : Segera bertindak dalam kondisi apapun : Seluruh proses penanggulangan bencana sangat dibutuhkan aparatur BPBD yang kuat, serta memiliki daya tahan terhadap situasi dan kondisi bencana : Meyerahkan, keyakinan bahwa segala sesuatu penyebab bencana adalah dari Yang Maha Kuasa
Tujuan Untuk
mewujudkan
Visi
dan
melaksanakan
misi
diatas,
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima ) tahun kedepan, sebagi berikut : 1. Terwujudnya
pengurangan
resiko
bencana
melalui
peningkatan
pengetahuan dan kesadaran, serta membangun komitmen bersama dinas/badan, kantor dan lembaga non pemerintah serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. 2. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang mampu meningkatkan operasional penanggulangan bencana. 3. Mewujudkan sistem penyelengaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat , dan pasca bencana. 28
Sasaran Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman dijabarkan sebagai berikut : 1. Sasaran dari tujuan pertama "T e r w u j u d n y a p e n g u r a n g a n r e s i k o b e n c a n a melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta membangun komitmen bersama dinas/badan, kantor dan lembaga non pemerintah s e r t a m a s y a r a k a t d a l a m p e n a n g g u l a n g a n b e n c a n a " adalah : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bahaya bencana yang dapat diukur dengan penilaian jumlah kelompok siaga bencana yang ada dikawasan rawan bencana. Meningkatnya kualitas aparatur dan sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang dapat diukur dari prosentase peningkatan kualitas aparatur dari segi kontribusi, pendidikan, dan kinerja individu. Meningkatnya keselarasan kebijakan, pembiayaan, kelembagaan dan regulasi perencanaan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang dapat diukur dari prosentase keselarasan antara kebijakan, pembiayaan, struktur kelembagaan dan regulasi di internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman. 2. Sasaran dan tujuan kedua "Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang mampu meningkatkan operasional penanggulangan bencana '' adalah :
Meningkatnya sarana dan prasarana
penanggulangan bencana yang
dibutuhkan.
Meningkatnya kesiapan operasional penanggulangan bencana.
3. Sasaran dan tujuan ketiga " Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana" adalah :
Peningkatan pencegahan dini penanggulangan korban bencana alam dan kesiagaan bencana. Peningkatan penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pasca bencana secara cepat, tepat dan efektif, serta terkoordinir secara terpadu. Pemulihan sarana dan prasarana fisik, non fisik di kawasan pasca bencana secara menyeluruh. 29
Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Daerah Kota Pariaman sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman, disajikan dalam tabel berikut : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman.
NO
Tujuan
(1) (2) 1 Terwujudnya pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta membangun komitmen bersama dinas/badan, kantor dan lembaga non pemerintah serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
Indikator Kinerja
Sasaran (3) a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bahaya bencana yang dapat diukur dengan penilaian jumlah kelompok siaga bencana yang ada dikawasan rawan bencana. b. Meningkatnya kualitas aparatur dan sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang dapat diukur dari prosentase peningkatan kualitas aparatur dari segi kontribusi, pendidikan, dan kinerja individu 30
Target Kinerja Pada Tahun Ke1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9)
(4) Jumlah pembentukan 5 desa/kel siaga bencana
Persentase peningkatan 10 aparatur dari 0% segi kontribusi, pendidikan, dan kinerja individu
5
8
10 0%
10 0%
10
10
10 0%
100 %
2
c. Meningkatnya keselarasan kebijakan, pembiayaan, kelembagaan dan regulasi perencanaan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang dapat diukur dari prosentase keselarasan antara kebijakan, pembiayaan, struktur kelembagaan dan regulasi di internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman Tersedianya sarana dan a. Meningkatnya prasarana sarana dan penanggulangan prasarana bencana yang mampu penanggulangan meningkatkan bencana yang operasional dibutuhkan. penanggulangan bencana
Prosentase keselarasan 100 antara % kebijakan, pembiayaan, struktur, kelembagaan dan regulasi di internal BPBD Kota Pariaman
10 0%
Peningkatan rasio 20/25 21/25 22/25 23/ 24/25 kepemilikan 25 jumlah kendaraan operasional
Peningkatan rasio kepemilikan perahu operasional
31
100 100% 10 % 0%
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
3
Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
b. Meningkatnya kesiapan operasional penanggulangan bencana a. Peningkatan pencegahan dini penanggulangan korban bencana alam
b. Peningkatan penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pasca bencana secara cepat, tepat dan efektif, serta terkoordinir secara terpadu c. Pemulihan sarana dan prasarana fisik, non fisik di kawasan pasca bencana secara menyeluruh
32
Peningkat an rasio 1/3 2/3 2/3 2/3 3/3 kepemilika n jetsky Prosentase jumlah sarana 95% 96% 97% 98% 100% dan prasarana yang siap dioperasikan Penyusunan Standar 1 Dok1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Operasional Prosedur (SOP) Penanggulan gan Bencana
Peningkatan koordinasi 1 kali 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali dan peningkatan gladi lapangan TRC
Wilayah/kawa san rawan 4 kec 4 kec 4 kec 4 kec 4 kec bencana
TUJUAN STRATEGIK Penetapan tujuan Strategik didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes BPBD Kota Pariaman untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi dalam mencapai tujuan strategiknya. Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategic ini maka BPBD Kota Pariaman dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misi dalam waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan strategik dari BPBD Kota Pariaman untuk meningkatkan perencanaan yang berkualitas adalah sebagai berikut ; 1. Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi serta Peran Kelembagaan BPBD Kota Pariaman 2. Meningkatnya sistem pencegahan dini terhadap terjadinya bencana dan optimalnya penyelenggaraan
penanggulangan
dan
pemulihan
akibat
bencana
melalui
peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta membangun komitmen bersama dinas/badan, kantor dan lembaga non pemerintah serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. SASARAN DAN PROGRAM 2013 -2018 SASARAN Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai, dan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. BPBD Kota Pariaman merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja BPBD serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan BPBD Kota Pariaman. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.
33
Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program BPBD Kota Pariaman dapat dijabarkan pada bagian berikut ; 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum, dan penunjang Kegiatan Perkantoran yang berkualitas. 2. Meningkatnya daya dukung Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor. 3. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan. 4. Tersedianya Penyusunan laporan Akuntabilitas SKPD. 5. Meningkatnya sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana. 6. Memantapkan kemampuan anggota
TRC (petugas propesional/terlatih) dalam
penanggulangan resiko bencana. 7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bahaya bencana yang dapat diukur dengan penilaian jumlah kelompok siaga bencana yang ada dikawasan rawan bencana. 8. Meningkatnya daya dukung prasarana dan sarana pengurangan resiko kebencanaan. KEBIJAKAN 1. Memantapkan Kegiatan Penunjang untuk pemenuhan perkantoran. 2. Menambahkan Peralatan Gedung Kantor. 3. Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas operasional.
kebutuhan
Administrasi
4. Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Aparatur Pada Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Struktural, Fungsional Maupun Teknis. 5. Melengkapi dokumen yang dilaporkan pada Pemerintah Kota Pariaman. 6. Tersedianya operasional pencegahan penanggulangan bencana. 7. Tersedianya operasional pencegahan penanggulangan bencana . 8. Melengkapi perlengkapan, atribut TRC. 9. Mengikutsertakan anggota
TRC untuk diklat untuk pemantapan kemampuan dalam
penanggulangan bencana. 10. Mengikutsertakan masyarakat dalam forum pengurangan resiko bencana. 11. Membentuk Desa/Kelurahan tangguh bencana. 34
12. Memberikan sosialisasi traumatic healing bagi tenaga relawan. 13. Terpasangnya plang peringatan bencana. 14. Merehabilitasi posko lapangan pengawasan pantai (poskolap). 15. Tersedianya data korban, kerusakan kerugian, penyebab dan dampak bencana. 16. Tersedianya data dan investi bangunan pasca bencana STRATEGI Dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan, maka perlu ditetapkan suatu strategi untuk mencapai visi dan misi yang diemban. Adapun strategi BPBD Kota Pariaman adalah : 1. Meningkatnya Pelayanaan Administrasi Umum, dan penunjang Kegiatan Perkantoran yang berkualitas. 2. Meningkatnya daya dukung Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor. 3. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan 4. Tersedianya Penyusunan laporan Akuntabilitas SKPD. 5. Meningkatnya sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana. 6. Memantapkan kemampuan anggota
TRC (petugas propesional/ terlatih) dalam
penanggulangan resiko bencana. 7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bahaya bencana yang dapat diukur dengan penilaian jumlah kelompok siaga bencana yang ada dikawasan rawan bencana. 8. Meningkatnya partisipasi Sekolah dalam pencegahan dan penanganan bahaya bencana yang dapat diukur dengan penilaian jumlah terbentuknya Sekolah siaga bencana yang ada di Kota Pariaman. Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi publik dapat memberikan suatu Rencana Strategik (Strategik Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), serta laporan pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report), organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.
35
3.3. Program dan kegiatan BPBD Kota Pariaman merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah serta penilaian atas pelaksanaannya yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2015 yang disusun ini merupakan suatu dokumen baru yang terpisah dari dan merupakan uraian lebih lanjut dari rencana strategik model baru dimana sebagian isinya sudah tercantum dalam rencana strategik model sebelumnya. Rencana Kinerja merupakan uraian lebih mendetil dari rencana strategik yang telah disusun sebelumnya. Rencana strategik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan agar program dan kegiatan lebih fokus. Rumusan rencana program kegiatan BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
36
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting dalam mengaflikasikan berbagai persoalanpersoalan terkait dengan perencanaan penanggulangan pengurangan resiko bencana sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam penanganan perencanaan pengurangan resiko bencana yang mungkin terjadi di Kota Pariaman. Dimana perencanaan yang dimaksud berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelakupelaku (Stakeholders) dalam menciptakan Good Gavermen sesuai dengan tuntunan paradigm baru, yang pada akhirnya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Renja BPBD Tahun 2016 Kota Pariaman selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BPBD Kota Pariaman . Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyususnan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPBD Kota Pariaman sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa datang. Rencana kinerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana strategik yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini membuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa input, output dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. dalam Tahun 2016, BPBD Kota Pariaman akan melaksanakan 5 Program dan 30 Kegiatan. Renja BPBD yang bergerak di bidang teknis lapangan khususnya penanggulangan kebencanaan, dalam pelaksanaan program kegiatan harus selalu siap siaga baik personil maupun anggaran dana kalau seandainya terjadi musibah bencana di Kota Pariaman. Hal tersebut perlu disiapkan mengingat bencana alam tidak dapat diprediksi kapan dan bagaimana bencana itu akan terjadi. Dengan adanya rencana kerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja BPBD dapat terangkat dan lebih fokus dalam penanggulangan bencana Daerah. Rencana kinerja ini terdiri dari beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari rencana strategik dan uraian lebih lanjut dari 45
sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan strategi pencapaiannya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa rencana kinerja yang disusun ini masih banyak terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut diharapkan dapat diperbaiki pada pembuatan rencana kinerja pada periode-periode berikutnya.
Pariaman,
Februari 2014
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PARIAMAN
Ir. ASRIZAL NIP. 19620929 199203 1 008
46
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014
NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum, dan penunjang Kegiatan Perkantoran yang berkualitas
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA Jumlah Kegiatan 100 % Penunjang untuk 10 kegiatan pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
Program Pelayanan Administras i Perkantoran
Penyediaan Input jasa surat Dana menyurat Out put Lancarnya pelaksanaan surat menyurat Out Come Persentase surat yang dapat diolah dan dikirim setiap tahunnya Penyediaan Input jasa Dana komunikasi, Out put sumber daya Tersedianya biaya air dan listrik telepon, air dan listrik Out Come Persentase kebutuhan telepon, air dan listrik Penyediaan Input jasa Dana administrasi Out put keuangan Tersedianya biaya administrasi keuangan Out Come Persentase kebutuhan telepon, air dan listrik
37
INDIKATOR
URAIAN SATU AN
PROGRAM
KET TARGET
Rp
2.000.000,-
Tahun
1
%
100
Rp
36.900.000,-
Tahun
1
%
100
Rp
96.300.000,-
Tahun
1
%
100
NO
SASARAN STRATEGIS
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
PROGRAM
KEGIATAN Penyediaan jasa kebersihan kantor
INDIKATOR
URAIAN SATUAN
Input Dana Out put Tersedianya peralatan kebersihan kantor Out Come Persentase peralatan yang tersedia Penyediaan Input alat tulis Dana kantor Out put Tersedianya ATK kebutuhan kantor Out Come Persentase kebutuhan ATK yang terpenuhi Penyediaan Input barang Dana cetakan dan Out put penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy kebutuhan kantor Out Come Persentase kebutuhan barang cetakan dan foto copy yang terpenuhi 38
KET TARGET
Rp
2.500.000,-
Tahun
1
% Rp
100 20.000.000,-
Tahun
1
%
100
Rp
10.000.000,-
Tahun
1
%
100
No.
SASARAN STRATEGIS
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM
KEGIATAN Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor
INDIKATOR
URAIAN SATUAN
Input Dana Out put Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Out Come Persentase kebutuhan telepon, air dan listrik Penyediaan Input bahan bacaan Dana dan peraturan Out put perundangTersedianya biaya undangan pembelian buku dan perundang-undangan Out Come Persentase buku yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pegawai Penyediaan Input makanan dan Dana minuman Out put Tersedianya biaya makan minum rapat Out Come Persentase biaya 39
KET TARGET
Rp
5.000.000,-
Tahun
1
%
100
Rp
5.000.000,-
Tahun
1
%
100
Rp
10.000.000, -
Tahun
%
1
makan minum dengan kebutuhan URAIAN
SASARAN NO.
2
SASARAN STRATEGIS
Tersedianya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Jumlah 100 % Peralatan/perl 6 kegiatan engkapan Gedung Kantor yang diadakan
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR
Penyediaan Input makanan dan Dana minuman Out put Tersedianya biaya makan minum rapat Out Come Persentase biaya makan minum dengan kebutuhan Rapat-rapat Input koordinasi dan Dana konsultasi ke Out put luar daerah Tersedianya biaya mengikuti rapat dan perjalanan dinas Out Come Persentase jumlah rapat yang diikuti Program Pengadaan Input peningkatan perlengkapan Dana sarana dan gedung kantor Out put prasarana Tersedianya biaya aparatur perlengkapan kantor dengan kebutuhan Out Come Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung 40
100 KET
SATUAN
Rp
TARGET
10.000.000, -
Tahun 1
% 100 Rp
80.000.000, -
Tahun 1
% Rp
100 12.000.000, -
unit 4
% 100
kantor
No.
SASARAN STRATEGIS
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM
KEGIATAN Pengadaan peralatan gedung kantor
INDIKATOR
URAIAN SATUA N
Input Dana Out put Tersedianya biaya peralatan kantor Out Come Persentase terpenuhinya peralatan kantor Pengadaan Input sewa gedung Dana kantor Out put Tersedianya gedung kantor Out Come Persentase lancarnya pelaksanaan tugas administrasi kantor Pemeliharaan Input rutin/berkala Dana kendaran Out Put dinas/operasi Terpeliharanya onal Peralatan Operasional Out Come Termanfaatkannya 41
KET TARGET
Rp
57.500.000,-
unit
5
%
100
Rp
86.000.000,-
tahun
1
%
100
Rp
168.000.000, -
unit
%
7
100
kendaraan dinas/operasional
NO
3
SASARAN STRATEGIS
SASARAN INDIKATOR KINERJA Jumlah Peralatan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional yang dipelihara
TARGET
Meningkatnya Jumlah diklat 100 % 1 kegiatan Pendidikan dan yang diikuti Pelatihan untuk SDM Aparatur
PROGRAM
KEGIATAN Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 42
INDIKATOR
Input Dana Out put Terpeliharanya peralatan gedung kantor Out Come Lancarnya pelaksanaan administrasi Perencanaan Input gedung Dana kantor Out put Terlaksananya perencanaan gudang kantor Out Come Adanya dokumen perencanaan Pendidikan Input dan pelatihan Dana formal Out put Jumlah pelatihan dan pendidikan formal yang
URAIAN SATUAN Rp unit
%
Rp dokumen
KET TARGET 16.800.000, 20
100 60.825.000 ,1
% 100 Rp tahun
20.000.000 ,1
diikuti Out Come Meningkatnya SDM aparatur NO 4
5
SASARAN STRATEGIS Tersedianya Penyusunan laporan Akuntabilitas SKPD
SASARAN INDIKATOR KINERJA 100 % Jumlah 1 kegiatan dokumen yang dilaporkan
PROGRAM
KEGIATAN
Program peningkatan pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
INDIKATOR
Input Dana Out put Tersusunnya laporan semesteran, tahunan dan laporan SPM out Come Tersedianya dokumen SPM, Lap keuangan, laporan semesteran, renstra, renja dan lakip SKPD 100 % Meningkatnya 1. Jumlah Program Operasional Input 11 kegiatan sistem operasion pencegahan pencegahan Dana pencegahan al dini dan dan Out put terhadap penanggul penanggula penanggulang Lancarnya terjadinya angan ngan korban an bencana operasional bencana dan bencana bencana penanggulangan optimalnya alam bencana penyelenggaraan Out Come penanggulangan Penanganan 43
%
100
URAIAN SATUAN
TARGET
Rp
23.900.000,-
dokumen
6
%
100
Rp
968.880.000,-
tahun
1
%
100
dan pemulihan akibat bencana
NO
SASARAN STRATEGIS
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2. Jumlah 4 paket pengadaa n perlengka pan, atribut TRC 3. Jumlah 40 orang peserta Diklat TRC yang memiliki kemampu an dalam penanggul angan bencana
keadaan darurat dapat terselenggara dengan optimal
PROGRAM
KEGIATAN Pengadaan perlengkapan aribut TRC
INDIKATOR
URAIAN SATUAN
Input Dana Out put Tersedianya perlengkapan TRC Out Come Terlaksananya operasional PB dengan optimal Pendidikan Input dan pelatihan Dana TRC Out put Jumlah peserta dan jenis diklat dan latihan rutin TRC Out Come Penanganan keadaan darurat dapat terselenggara dengan optimal
44
Rp paket
% Rp Orang
%
KET TARGET 131.635.000 ,4
100 150.202.500 ,40
100
SASARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET
4. Jumlah 1910 forum orang penguran gan resiko bencana
5. Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti pelatihan tukang
30 orang
PROGRAM
KEGIATAN
Forum pengurangan resiko bencana
INDIKATOR
Input Dana Out put Terlaksananya pembinaan FPRB, FMPB, simulasi evakuasi dan penyuluhan bahaya bencana Out Come Terselenggaranya pembinaan FPRB, FMPB, simulasi evakuasi dan penyuluhan bahaya bencana Peningkatan Input SDM dalam Dana terapan Out put konstruksi Jumlah peserta yang bangunan mengikuti pelatihan Konstruksi bangunan Out Come Meningkatnya SDM dalam terapan 45
KET SATUAN
TARGET
Rp
141.360.000 ,-
orang
1.910
%
100
Rp
47.165.000, -
orang
%
30
konstruksi bangunan
NO SASARAN STRATEGIS
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA 6. Jumlah 25 unit plankg peringata n bencana
7.
Jumlah 1 kegiatan rehabilitas i posko lapangan pengawas an pantai (poskolap )
8. Jumlah data korban, kerusakan kerugian, penyebab dan dampak
1 tahun
PROGRAM
KEGIATAN Pembuatan plang peringatan daerah rawan bencana
URAIAN INDIKATOR
Input Dana Out put Jumlah plang yang terpasang Out Come Adanya plang yang terpasang Rehabilitasi Input posko Dana lapangan Out put pengawasan Tersedianya biaya pantai rehab poskolap (poskolap) Out Come Terlaksananya rehabilitasi poskolap pantai gandoriah Identifikasi Input jumlah Dana korban, Out put kerusakan, Terlaksananya kerugian, pendataan korban, penyebab dan kerusakan,kerugian dampak penyebab dan bencana dampak bencana 46
100
KET SATUAN
TARGET
Rp
87.950.000,-
unit
25
%
100
Rp
30.000.000,-
kegiatan
1
%
100
Rp
47.400.000,-
tahun
1
bencana
SASARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET KINERJA
9. Jumlah 1 tahun data dan investi bangunan pasca bencana
10.Jumlah Peserta yang mengikut i sosialisasi traumatic healing bagi
100 orang
PROGRAM
URAIAN KEGIATAN
INDIKATOR
Out Come Tersedianya data korban, kerusakan, kerugian, penyebab dan dampak bencana Pendataan Input dan investi Dana bangunan Out put pasca Pelaksanaan bencana monitoring dan investigasi pasca bencana Out Come Updating data pasca bencana Pelatihan Input konseling Dana traumatic Out put healing bagi Jumlah peserta yang tenaga mengikuiti sosialisasi relawan Out Come Desa/Keluraha Tersedianya 100 n siaga orang tenaga bencana relawan traumatic 47
SATUAN
TARGET
%
100
Rp
31.775.000,-
tahun
1
%
100
Rp
38.720.000,-
orang
100
%
100
KET
tenaga relawan
pasca bencana
SASARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET KINERJA 11.Jumlah 2 Desa/K Desa/Kelurah el. an tangguh bencana
PROGRAM
URAIAN KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Pembentukan Desa/Keluraha n tangguh bencana
Input Dana Out put Terlaksananya pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana Out Come Terbentuknya Desa/Kelurahan tangguh bencana
Rp
180.740.000,-
Desa/Kelu rahan
2
Pariaman,
% 100
Februari 2013
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PARIAMAN
Ir. ASRIZAL NIP. 19620929 199203 1 008 48
KET
