RENSTRA SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG
Tahun 2011 - 2015
Sambutan Kepala Dinas Assalamualaikum Wr,Wb Bencana Sosial merupakan bagian dari kehidupan manusia yang datang tanpa diduga kapan,dimana,dan bagaimana terjadinya oleh karena ketidak pastian tersebut bnayak unsur yang kurang peduli dan tidak pernah menyiapkan diri untuk menghadapi. Pendidikan dan pengetahuan mengenai bencana alam sangat kurang meski kota Semarang banyak yang tidak mengenal apalagi sampai memahami dan menjalankan prinsip prinsip manajemen bencana penerapan manajemen bencana secara terorganisir dengan baik mutlak diperlukan seiring dengan visi yang kami canangkan yakni: "Terciptanya Kota Semarang yang tangguh dalam penanggulangan bencana " Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang bertekad mewujudkannya melalui pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan penanganan masalah Bencana. Salah satunya adalah melalui kegiatan penyebaran informasi tentang pencegahan dan penanggulangan Bencana. - yang dikemas dalam bentuk Informasi kepada masyarakat luas. Para pengelola ataupun penanggung jawab bangunan umum dan komersial, (bangunan yang dimanfaatkan untuk fasilitas perkantoran, perdagangan, hotel, apartemen, mall dan pusat-pusat perbelanjaan serta industri) adalah sebagai bagian dari masyarakat luas tersebut. Menurut catatan statistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, kejadian Bencana pada kelompok bencana alam dan non alam ini ternyata cukup banyak, meskipun tidak sebanyak pada lingkungan pemukiman/perumahan penduduk. Beberapa kejadian bencana akhir-akhir ini, seperti Tanah Longsor,Banjir dan lain-lainya merupakan bukti bahwa kelompok kejadian ini berpotensi untuk terjadinya bencana. Potensi untuk terjadinya bencana. itu sangat mungkin, mengingat Spektrum Wilayah kota semarang yang terdiri dari wilayah atas dan wilayah pesisir pantai. erat kaitannya dengan sumber-sumber bencana, atau sekurang-kurangnya, terdapat unsur terjadinya bencana,. Di samping itu, potensi terjadinya bencana juga dapat dipicu oleh faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap besarnya potensi bahaya bencana , Data profile Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai asupan bagi para pengelola ataupun penanggung jawab gedung, yang tujuannya semata-mata adalah agar potensi bencana pada setiap wilayah dan lingkungan dapat diminimalkan, sehingga terjadinya bencana dapat dihindari atau dicegah sedini mungkin. Wassalamualaikum Wr, Wb Semarang,
Juni 2011
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Seperti yang kita ketahui sesuai amanat UU no 24 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Bencana dimana Bencana Diklasifikasikan menjadi 3 jenis sebagai berikut,bencana alam,bencana non alam dan bencana sosial.Bencana terjadi sepanjang tahun dimana,Kota Semarang merupakan kota yang diprediksikan berkepadatan penduduk + 1.417.939 jiwa dengan luas wilayah 37.370,39 Ha. adalah salah satu kota besar di Indonesia sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat . Perkembangan ini ditandai dengan pelaksanaan pembangunan di semua bidang yang sedang berjalan saat ini. Sehingga perlu adanya penanganan yang lebih spesifikasi terhadap pengendalian bencana.ancaman bencana merupakan ancaman yang serius. Peristiwa bencana tersebut seringkali terjadi tersebut telah menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit dan bahkan korban jiwa manusia. bencana ini ditengah memburuknya perekonomian masyarakat saat ini. Pemerintah Kota Semarang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk itu agar menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka pemerintah Kota Semarang membuat Perda Nomor 12 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penggulangan Bencana Daerah ( BPBD) dan Perda Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana., juga mengacu pada ketentuan teknis mengenai Manajemen Penanggulangan bencana di perkotaan melalui Ketentuan PP nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .kemudian disusul dengan dikeluarkanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2010 penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh. Diharapkan dengan ketentuan tersebut dapat dipahami masalah tersebut dengan merencanakan dengan tepat kebutuhan Sumber Daya Mamusia , prasarana dan sarana dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Bencana yang seharusnya dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Demikian pengantar ini kebutuhan untuk penanganan barat,angkut personil ,pasokan penanggulangan bencana baik gedung.
yang intinya berisi analisis, aspek, prediksi bencana, seperti posko PB, armada alat air serta personil. Selain itu juga rencana skala kota, lingkungan maupun bangunan
B. Maksud & Tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang 2011 - 2015 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran SKPD dan tolak ukur penilaian kinerja pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Kota Semarang selama lima tahun ke depan. 1. Maksud Penyusunan Renstra adalah : Sebagai landasan atau acuan arah dalam penyusunan anggaran SKPD
rencana kerja dan
2. Tujuan Penyusunan Renstra adalah : Untuk Menyusun dokumen yang memuat Visi, Misi Badan penanggulangan Bencana Daerah kota Semarang.
C. Landasan Hukum Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Semarang 2011 - 2015 disusun berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-undang gangguan (hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan stbl.Tahun 1940 nomor 14 dan 450. 2. UU. Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Prpinsi Daerah Tk. I jawa Timur, Jawa barat dan Jawa Tengan dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Peraturan Pemerintah Nonmr 16 tahun 1976 tentang perluasan kotamadya daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tk II Purbalingga, Cilacap,wonogiri, Jepaa dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa tengah. 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang Bangunan Gedung 5. UU No 28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN 6. UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara 7. UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara 8. UU No 32/2004 tentang pemerintahan Daerah 9. UU No.7/ 2004 tentang Sumber Daya Air 10. UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 11. UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup 12. UU.No.24/2007 tentang penanggulangan bencana 13. UU No.26/2007 tentang Penataan ruang 14. UU.No.33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 15. UU No.41/2008 APBN 2009 16. UU No.5/1990 tentang Konservasi SDA 17. UU No.7/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 18. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 19. UU No.32/2004 tentang Pemerintah daerah 20. UU No.41/1999 tentang kehutanan 21. PP No.39 /2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renbang 22. PP No.2 /2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Hibah 23. PP No.40 /2006 tentang Tata Cara Penyusunan Renbang Nasional 24. PP No.41/ 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 25. PP No.65 /2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM 26. PP No. 3 /2008 tentang Tata Hutan, Perencanaan Pengelolaan Hutan 27. PP No. 7 /2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 28. PP No. 21 /2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 29. PP No. 22 / 2008 tentang Pendanaan Penaggulangan Bencana 30. PP No. 23/ 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional 31. PP No. 41 / 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 32. PP No. 58 /2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
33. PP No. 72 /2005 tentang Desa 34. PP No. 79 / 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda 35. PerPres No. 08 / 2008 tentang Pembentukan BNPB 36. Permendagri No.12 /2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah 37. Permendagri No.13 / 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 38. Permendagri No.27 /2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarpras Dalam Penanggulangan Bencana 39. Permendagri No.33 / 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana 40. Permendagri No.33 / 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana 41. Permendagri No.38 /2008 tentang Penerimaan Pemberian Bantuan Luar Negeri 42. Permendagri No.46 /2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah 43. Permendagri No.57 /2007 tentang Perangkat Daerah
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
44. Permendagri No.66 / 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa 45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 108/2000 tentang tata cara pertanggung jawaban Kepala Daerah 46. Peraturan Presiden No 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 47. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 48. Peraturan Menteri pertambangan dan energi nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan kuasa usaha ketenaga listrikan dan pemegang ijin usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan umum dengan masyarakat. 49. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050/2020/SJ/2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah 50. Perda Kota Semarang No.13 Tahun Penanggulangan bencana Kota semarang
2010
tentang
Penyelnggaraan
51. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja BPBD Kota Semarang. 52. Instruksi Walikota Semarang No 184.5/19/2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 53. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Semarang. 54. Surat keputusan Walikota Semarang Nomor 065/324/tahun 2003 tanggal 31 Desember tentang Standar Pelayanan Minimal. 55. Perwal No 11 tahun 2009 tentang Prosedur tetap Tata cara Penanggulangan Bencana kebakaran dan bencana lainnya dikota Semarang. D. Hubungan rencana strategis SKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya 1. Renstra SKPD disusun berdasar RPJMD, dimana penyusunannya memperhatikan dokumen RPJMN
RPJMD
dalam
2. RPJMD disusun berdasar RPJPD, dimana RPJPD dalam penyusunannya memperhatikan dokumen RPJPN. 3. Renstra SKPD selanjutnya dijadikan pedoman untuk penyusunan rencana kerja SKPD tahunan.
4. Adapun RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk dibuat penetapan APBD 5. Renja SKPD merupakan pedoman dalam menyusn RKA SKPD guna mengetahui rincian APBD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut :
RPJM NASIONAL
Acuan
Memperhatikan
Pedoman
Dijabarkan
RENCANA KERJA PEM
Diserasikan mell musrenbang
Dijabarkan
RPJM DAERAH
RKP DAERAH
Pedoman
Diacu Pedoman
RENSTRA SKPD
RAPBD
RENJA SKPD
RKA SKPD
PEMERINTAH DAERAH
RPJP DAERAH
A P B D
PEMERINTAH PUSAT
Pedoman
RPJP NASIONAL
P E M D A
Rincian APBD
E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dokumen renstra SKPD tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud & Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya E. Sistematika Penulisan
BAB II TUGAS & FUNGSI SKPD A. Struktur Organisasi B. Tupoksi BAB III GAMBARAN UMUM BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI & KEBIJAKAN A. Visi & Misi SKPD B. Tujuan C. Sasaran D. Strategi E. Kebijakan BAB V PROGRAM & KEGIATAN A. Program & Kegiatan SKPD B. Program & Kegiatan Lintas SKPD C. Program & Kegiatan Kewilayahan
BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD A. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2010, Struktur Organisasi Penanggulangan Bencana kota Semarang terdiri dari : a. Kepala Pelaksana b. Sekretariat Terdiri dari : 1. Sub bagian Perencanaan & Evaluasi 2. sub bagian Umum & Kepegawaian 3. Sub bagian Keuangan c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri dari : 1. Seksi Pencegahan 2. Seksi Kesiapsiagaan d. Bidang kedaruratan dan Logistik terdiri dari : 1. Seksi kedaruratan 2. Seksi Logistik e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari : 1. Seksi Rehabilitasi 2. Seksi Rekontruksi f. Jabatan Fungsional g. Unsur Pengarah Dari struktur organisasi diatas maka Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang merupakan esselon II b , sekretaris dan 3 bidang setara esselon III/b, 9 Kasi/Kasubbag setara Esselon IV/a , dan kelompok jabatan fungsional serta unsur pengarah . B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan penanggulangan
Bencana
daerah
Kota
Semarang,
dimana
Badan
penanggulangan Bencana daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang bencana Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan penanggulangan Bencana daerah Kota Semarang mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. Perumusan
dan
penetapan
kebijakan
penanggulangan
bencana
dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,terpadu dan menyuluruh.
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. GAMBARAN UMUM 1. Kondisi masa kini Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Semarang menjadi Kota Metropolitan yang Religius berbasis Perdagangan dan Jasa keberadaan Badan Penanggulangan Bencana daerah kota semarang dituntut untuk lebih berperan aktif, apalagi Kota Semarang juga sebagai Ibu Kota Propinsi adalah sebagai barometer Kabupaten / Kota se Jawa Tengah Pembangunan disegala bidang di Kota Semarang menunjukkan kemajuan dan peningkatan yang cukup pesat, seiring dengan kemajuan tersebut bencana yang terjadi di Kota Semarang khususnya pada daerah rawan bencana cenderung meningkat, keberadaan Badan Penanggulangan bencana daerah kota semarang dalam rangka melindungi aset dan hasil pembangunan yang sudah dicapai dituntut untuk dapat memberikan rasa aman dari bahaya bencana maupun pasca bencana, baik sebelum (pra), saat terjadi bencana (tanggap darurat) bencana. Frekwensi bencana di Kota Semarang dan sekitarnya sesuai dengan pengumpulan data mengalami pasang surut yang mencakup jumlah bencana, jenis bencana, taksiran kerugian, taksiran yang dapat diselamatkan, luas daerah bencana dan korban jiwa/luka. Tipologi bencana yang sering terjadi di kota Semarang adalah : a. Amblesan (land Subsidence) b. Tanah longsor c. Patahan d. Kebakaran e. Banjir f. Kekeringan g. Rob h. Intrusi i.
Abrasi
j.
Kerusuhan sosial
k. Epidemik dan wabah penyakit l.
Rawan kecelakaan laulintas.
Wilayah Kota Semarang terletak anatar 6 50‟ – 7 10‟ lintang selatan dan 109 50‟ - 110 35‟ bujur timur, dengan luas wilayah1.139,72 Ha atau 373,63 km2. Sebagian wilayah ini berada didataran rendahwilayah pantai sepanjang + 13,6 km dengan kemiringan 2-5 % dan dataran tinggi berupa perbukitan seluas 34,78 % dengan kemiringan 15 – 10 %. Batas wilayah sebagai berikut : 1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang yang merupakan daerah penyangga sumber air bersih bagi warga Kota Semarang. 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal yang merupakan penyangga permukiman dan industri bagi warga Kota Semarang. 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa (water cety). 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, yang merupakan daerah penyangga permukiman dan industri. Kota Semarang terbagi menjadi 16 (enam belas) wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan, yakni : 1. Kecamatan Semarang Tengah, terdiri dari Kelurahan Miroto; Brumbungan; Jagalan;
Kranggan;
gabahan;
Kembangsari;
Sekayu;
Pandansari;
Bangunharjo; Kauman; Purwodinatan; Karang Kidul; Pekunden; Pendrikan Kidul; Pendrikan Lor. 2. Kecamatan Semarang Utara, terdiri dari Kelurahan Bandarharjo; Bulu Lor; Plombokan; Purwosari; Kuningan; Panggung Lor; Panggung Kidul;Tanjung Mas ; Dadapsari. 3. Kecamatan Semarang Timur, terdiri dari Kelurahan Kemijen; Rejomulyo; Mlatibaru; Kebonagung; Bugangan; Sarirejo; Rejosari; Mlatiharjo; Karangturi; Karangtempel. 4. Kecamatan Gayamsari, terdiri dari Kelurahan Tambakrejo; Kaligawe; Sawah Besar; Siwalan; sambirejo; Pandean Lamper; Gayamsari. 5. Kecamatan Genuk, terdiri dari Kelurahan Sembungrejo; Kudu; Karangroto; Gunuksari; Banjardowo; Gebangsari; Trimulyo; Penggaron Lor; Muktiharjo Lor; Bangetayu Kulon; Bangetayu Wetan; Terboyo Kulon; Terboyo Wetan. 6. Kecamatan Pedurungan, terdiri dari Kelurahan Penggaron Kidul; Tlogomulyo; Tlogosari Wetan; Tlogosari Kulon; Muktiharjo Kidul; Plamongansari; Gemah; pedurungan Kidul; Pedurungan Lor; Pedurungan Tengah; Palebon; Kalicari. 7. Kecamatan Semarang Selatan, terdiri dari Kelurahan Randusari; Bulustalan; barusari; Mugasari; Pleburan; Wonodri; Peterongan; Lamper Lor; Lamper Kidul; Lamper Tengah. 8. Kecamatan Candisari, terdiri dari Kelurahan Candi; Jatingaleh; Kaliwiru; Jomblang; Karanganyar Gn; Tegalsari; Wonotinggal.
9. Kecamatan Gajahmungkur, terdi dari Kelurahan Karangrejo; Bendan Duwur; Bendan Ngisor; Sampangan; Gajahmungkur; Lempongsari; Petompon. 10. Kecamatan
Tembalang
Mangunharjo;
terdiri
Bulusan;
dari
Kramas;
Kelurahan Tembalang;
Meteseh;
Rowosari;
Jangli;
Tandang;
Kedungmundu; Sendangguwo; Sendangmulyo; Sambiroto. 11. Kecamatan Banyumanik terdiri dari Kelurahan Pudak Payung; Gedawang; Jabungan; Pedalangan; Banyumanik; Srondol Kulon; srondol wetan; Ngesrep; Tinjomoyo; Sambiroto; Sumurboto. 12. Kecamatan Gunungpati terdiri dari Kelurahan Pakintelan; Mangunsari; Plalangan; Gunungpati; Nongkosawit; Pongangan; Ngijo; Patemon; Sekaran; Sukorejo; Sadeng; Cepoko; Jatirejo; Sumurejo; Kalisegoro; Kandri. 13. Kecamatan Semarang Barat terdiri dari Kelurahan Ngemplak Simongan; Manyaran; Krapyak; Tambakharjo; Kalibanteng Kulon; Kalibanteng Kidul; Gisikdrono; Bongsari; Bojongsalaman; Salaman Mloyo; Cabean; Karangayu; Krobokan; Tawangsari; Tawangmas; Kembangarum. 14. Kecamatan Mijen terdiri dari Kelurahan Cangkiran; Bubakan; Karangmalang; Polaman;
Purwosari;
Tambangan;
Wonolopo;
Mijen;
Jatibarang;
Kedungpane; Ngadirejo; Wonoplumbon; Jatisari; Pesantren. 15. Kecamatan Tugu terdiri dari Kelurahan Jrakah; Tugurejo; Karanganyar; Randugarut; Mangkang Wetan; mangkang Kulon; Mangunharjo. 16. Kecamatan Ngaliyan terdiri dari Kelurahan Gondoriyo; Podorejo; Beringin; Purwoyoso; kalipancur; Bambankerep; Tambak Aji; Wonosari; Wates.
2. Kondisi yang diharapkan (proyeksi) Peristiwa bencana sering kali terjadi didaerah rawan bencana. Kejadian kebakaran tersebut telah menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit dan bahkan korban jiwa manusia. Bencana bencana dapat terjadi setiap saat tanpa mengenal waktu maupun tempat.
Kasus yang terjadi di kota Semarang pada tahun 2005 s.d tahun 2010 terjadi 320 kasus bencana sebagaimana data berikut :
Tahun No .
Kejadian Bencana di Kota Semarang
2005
2006
2007
2009
2010
1
Banjir
10
17
40
24
59
2
Tanah longsor
6
41
28
22
55
3
Lain-lain*)
9
7
10
2
14
25
65
78
24
128
Jumlah *) Angin Lisus, Pohon Tumbang, Orang kalap/hanyut *) Tahun 2008 untuk banjir data belum masuk
.
Seringnya terjadi bencana merupakan sebuah peringatan betapa pentingnya evaluasi terhadap daerah rawan bencana Substansi pokok di dalam manjemen penanggulangan bencana dan penyelamatan sebagai akibat terjadinya adalah bencana dan penyelamatan( jiwa dan harta benda lainnya). Terjadinya bencana dinyatakan sebagai akibat kelemahan atau kegagalan dari kegiatan menajemen pencegahan, sebab terjadinya bencana sangat sulit diprediksi terutama apabila faktor penyebabnya adalah fenomena alam dan perilaku manusia. Dalam pengertian yang lebih luas upaya penanggulangan bencana tidak hanya bertujuan untuk mengamankan lokasi bencana akan tetapi juga disertai dengan upaya penyelamatan jiwa manusia dan mengurangi semaksimal mungkin kerugian harta benda ditempat kejadian. Dalam upaya tersebut sangat dibutuhkan strategi,taktik, dan keahlian /ketrampilan serta pengalaman para petugas di lapangan. Kejadian bencana dapat diminimalkan jika sistem proteksi aktif maupun proteksi pasif serta manajeman bencana pada daerah rawan bencana dapat diantisipasi melalui oraganisasi sosial serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Secara garis besar berdasarkan pengertian formal atau legalnya kegiatan pencegahan dan penyelamatan mencakup upaya upaya sebagai berikut: 1). Menyiapkan dan menyiagakan tenaga tim reaksi cepat dan penyelamat(evakuasi korban ) 2). Memberikan pelayanan dengan cepat ,tepat dan efisien 3). Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Analisis Lingkungan Strategis Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pemaanfaataan lingkungan adalah kegiatan menjaga,memelihara dan meningkatkan
kelestarian fungsi
lingkungan hidup dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penaggulangan bencana yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Pada sisi lain peristiwa bencana terjadi ditengah-tengah masyarakat dimana bencana tersebut membutuhkan respon yang cepat dan tepat. Meskipun pemerintah Daerah telah menyediakan sarana dan prasarana penggulangan bencana, namun rentang kendalinya (Span of Control) terbatas untuk segera mengatahui informasi pertama adanya bencana. Durasi waktu antara awal terdeteksi adanya bencana dengan kedatangan tim penanggulangan bencana, merupakan
momen-momen
penting
dan
menetukan
terhadap
keberhasilan
penanganan bencana. Selain itu peningkatan kesadaran yang diwujudkan dalam perilaku masyarakat terhadap pencegahan bencana merupakan hal yang penting untuk menurunkan tingkat resiko bencana. Disamping factor peralatan yang memadai Oleh karena itu peran masyarakat memegang peranan penting dan tidak terpisahkan dengan
aktivitas
penanggulangan
bencana
yang
dilakukan
oleh
badan
dalam upaya penggulangan bencana
dapat
Penanggulangan bencana daerah Kota Semarang. Peran serta masyarakat
dilakukan secara perorangan maupun masyarakat
dalam bentuk kelompok.
dimaksudkan selain untuk
Pemberdayaan
membantu upaya pencegahan dan
penanggulangan juga dimaksudkan agar timbul rasa memiliki (sense of belonging) terhadap lingkungan dimana mereka hidup, melalui komitmen yang tinggi terhadap rencana pengamanan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang bersama dengan masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat
diharapkan dapat
meningkatkan
efektivitas
kontribusi
masyarakat
dan
meningkatakn
upaya
penanggulangan bencana diharapkan akan terciptakan masyarakat tangguh bencana diawali dengan kelurahan tangguh bencana, wujud kecilnya berupa dasawisma siaga bencana. 1) KONDISI INTERNAL Kebijakan pembangunan bidang ini diarahkan pada penciptaan rasa aman, tertib dan aspiratif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan bencana lain yang dapat meresahkan masyarakat yang dapat diidentifikasi dalam dua faktor yaitu faktor-faktor kekuatan dan faktor kelemahan. 1.1 Faktor Kekuatan : Adapun
yang
termasuk
kebencana antara lain :
faktor
kekuatan
eksistensi
pelayanan
Peraturan Perundang-undangan yang
yang mengatur tentang
organisai penanggulangan bencana
Implementasi
kebijakan
otonomi
daerah
sebagai
wujud
pemberdayaan “empowering”
Adanya struktur dan kewenangan yang dimiliki oleh organisasi Badan penanggulangan bencana daerah kota semarang
Ketiga hal diataas dapat dirinci sebagai berikut : 1.1.1 DATA KAPASITAS INSTANSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG. (1) Jumlah personil Penanggulangan bencana
: 74 orang
(2) Jumlah tenaga penyidik PB
:
1 orang
(3) Jumlah tenaga paramedik
:
nihil
(4) Jumlah Pos penanggulangan bencana di seluruh kota (5) Jumlah peralatan a. Tenda Regu
:
6 buah
b. Tenda Pleton
:
3 buah
c. Mobil ranger
:
1 Unit
d. Peralatan Dapur Umum
:
3 Set
e. Perahu karet
:
3 Unit
b. Motor Tempel
:
1 Unit
c. Tandu
:
1 Buah
d. Gergaji Mesin
:
5 buah
e. Motor
:
5 Unit
(6) Jumlah bangunan fasilitas a. Ada bangunan untuk pelatihan
: (tidak ada)
b. Ada lapangan untuk pelatihan praktek
: (tidak ada)
c. Ada bangunan perpustakaan
: (tidak ada)
d. Ada bangunan kantin
: (tidak ada)
e. Ada bangunan kebugaran
: (tidak ada)
f. Ada bengkel peralatan / mobil
: (tidak ada )
g. Ada bangunan asrama / wisma
: (tidak ada)
: 194 pos
1.1.2 DATA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Status organisasi (BPBD Kota Semarang) Jumlah karyawan total
: 74 orang
Jumlah tenaga honorer / TPHL
:
orang
Jumlah tenaga terlatih
:
30 orang
Jenis pelatihan yang diberikan
: Diklat Bencana Tk dasar & lanjut
Ada jaminan asuransi karyawan
: ( ada )
Ada koperasi karyawan
: ( ada )
Berapa besar anggaran tahun 2011
: Rp. 7.077.845.500,-
Ada anggaran untuk sosialisasi
: ( ada )
Memiliki Rencana Induk PB kota
: ( dalam proses )
1.1.3 DATA PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN. Memiliki Peraturan Daerah tentang PB
: ( Perda No.12/2010) : (Perda No 13 /2010)
Memiliki SK Walikota mengenai pencegahan
:
Memiliki prosedur-prosedur (SOP) kegiatan petugas
: (sedang
diproses) Memiliki standar-standar atau pedoman teknis
: (sedang
diproses) Pelayanan minimal
1.1.4 DATA PENUNJANG LAINNYA Jumlah lantai bangunan tertinggi di kota ini
: (12 lantai)
Perda tentang bangunan
: ( ada )
Pengkaji laik fungsi bangunan
: (sedang diproses)
Inventerisasi data bangunan yang
: (sedang diproses)
memenuhi syarat kehandalan bangunan sesuai UUBG-2002 SNI tentang bangunan /bencana telah diterapkan
: (ya)
1.2 Faktor Kelemahan Faktor Kelemahan eksistensi Pelayanan penanggulangan bencana antara lain : 1.2.1 Keterbatasan
sarana
dan
prasarana
serta
anggaran
operasional
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang 1.2.2 Sistem dan Prosedur Pelayanan Penanggulangan Bencana yang belum baku. 1.2.3 Kompetensi dan profesionalisme SDM Penanggulangan Bencana yang masih perlu ditingkatkan lagi secara optimal. 1.2.4 Infrastuktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana, seperti, jaringan jalan, sistem komunikasi, pos Penanggulangan Bencana, dan sebagainya. 1.2.5 Koordinasi antar Instansi terkait masih belum maksimal (misalnya dengan non Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam satu lingkup Pemerintah Daerah, Kepolisian RI, dan lain-lain). 1.2.6 Kejadian Bencana sering berakibat fatal 1.2.7 Bencana akibat alam & ulah manusia sering bermuara pada Bencana 1.2.8 Meningkatnya kesenjangan dalam sistem penangulangan Bencana oleh Unit penangulangan Bencana, misalnya respontime yang masih tinggi, tumpulnya efektivitas penangulangan Bencana dsb 1.2.9 Peraturan dan standar-standar teknis tentang Bencana masih terbatas 1.2.10 Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengurangan resiko bencana (PRB)
2)
KONDISI EKSTERNAL Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Bencana di Perkotaan merupakan acuan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan manajemen penanggulangan Bencana diperkotaan, termasuk dalam rangka proses perizinan, RPJMD yang belum berbasis kebencanaan Ketentuan
teknis
ini
bertujuan
untuk
dapat
terselenggaranya
manajemen penanggulangan Bencana di perkotaan secara tertib, dan terkondisikan. 2.1. Peluang Isu Yang Berkembang & Mempengaruhi Pengembangan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan bencana (TRC).
Faktor
peluang
eksistensi
pelayanan
Penanggulangan
bencana
dideskripsikan dalam hal berikut :
Adanya potensi sumberdaya di kota semarang yang masih dapat diberdayakan dan dimanfatkan secara optimal
Dukungan pemerintah pusat dan pimpinan pada pemerintah kota semarang
Aktivitas-aktivits
masyarakat
di
kota
memperlancar
terselenggaranya
Semarang
pelayanan
yang
dapat
Penanggulangan
bencana. Berbagai isue yang berkembang dewasa ini perlu diantisipasi karena membawa pengaruh terhadap pengembangan Isue-isue tersebut antara lain adalah : 2.1.1
Tuntutan globalisasi / perdagangan bebas yang menghendaki ditiadakannya
hambatan-hambatan
teknis
antara
lain
dengan
melaksanakan harmonisasi standar (standard aligment) 2.1.2
Tuntutan akan quality control & assessment dalam rangka pelayanan prima / akuntabilitas.
2.1.3
Bawasannya
setiap
orang
berkepetingan
dalam
masalah
pengamanan terhadap bahaya bencana (safety is everybody business). 2.1.4
Penerapan knowledge-based policy dalam setiap langkah / kebijakan yang diambil atau ditetapkan.
2.1.5
Tuntutan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas termasuk dalam masalah pencegahan dan penanggulangan bencana.
2.1.6
Implemantasi otonomi daerah / desentralisasi.
2.1.7
Pendekatan performance-based dalam peraturan dan desain sistem proteksi bencana.
2.1.8
Tuntutan akan hak asazi dan hak perlindungan konsumen.
2.1.9
Perubahan paradigma pengelolaan bencana yang dulunya reaktif menjadi terencana. Dengan memperhatikan permasalahan bencana saat ini dan isue yang berkembang nampaknya diperlukan suatu paradigma baru dalam kelembagaan atau unit Tim Reaksi Cepat PB (TRC). Salah satu realisasi dari nafas paradigma baru adalah perubahan orientasi visi dan missi. Sebagai masukan dalam menentukan Visi adalah adanya kenyataan bahwa TRC mencakup aspek pencegahan, penanggulangan dan pembinaan / penyuluhan kepada masyarakat. Sasarannya adalah
emergency dan resque serta rehabilitasi . Realisasi lainnya adalah peningkatan peran TRC dan peningkatan institusinya.sehingga perlu dibuat unit pengurangan bencana menuju masyarakat kota semarang yang tangguh bencana Mungkin diwujudkan melalui kelurahan tangguh bencana atau bentuk kecilnya dasawisma
tangguh bencana dengan
menerapkan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PKBBK) 2.2
Ancaman Faktor Ancaman Eksistensi Pelayanan Penanggulangan Bencana
antara lain : 2.2.1 Kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. 2.2.2 Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek/sumber bencana
didaerah
rawan
bencana,
seperti
gedung
dan
bangunan perumahan / tanah longsor,rob ,banjir dan lain-lain. 2.2.3 Sebagian besar obyek / sumber bencana, khususnya gedung / bangunan dibangun tidak / belum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang mendukung pada Konsep Pembangunan
Berkelanjutan,
sehingga
berpotensi
pada
perusakan tata guna lahan dan belum memeliki sistem proteksi terhadap bencana yang memadai. 2.2.4 Kondisi iklim / cuaca daerah Kota Semarang yang dalam kurun waktu tertentu berada dalam kondisi yang kurang baik, terutama pada musim kemarau. 2.2.5 Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, berimplikasi pada perkembangannya kawasankawasan hunian, industri, dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai. Dinamika
perkembangan
diperkotaan
memunculkan
sejumlah
permasalahan yang perlu diatasi secara sistemik dan terencana. Dikaitkan dengan masalah bencana, problem yang dihadapi oleh kota antara lain adalah : a. Pertambahan jumlah & mobilitas penduduk kota mempengaruhi sistem pencegahan dan penanggulangan bencana baik langsung maupun tidak langsung. b. Infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung, misalnya hidran kota /,
bak-bak
tandon,
jaringan
Penanggulangan bencana dsb.
jalan,
sistem
komunikasi,
pos
c. Berkembangnya kawasan-kawasan hunian, industri & perdagangan yang memperlukan antisipasi pola penanganan berbeda, misalnya pada : kawasan perumahan kawasan padat penduduk termasuk kawasan kumuh (slum area) kawasan pertokoan / business district kawasan bersejarah / pariwisata kompleks bangunan gedung tinggi kawasan atau lingkungan industri kawasan khusus termasuk bandara yang berpotensi timbulnya bencana sperti banjir,rob tanah longsor ,angin puting beliung, dll d. RUTR / RDTR pada umumnya belum memasukan master plan sumber air untuk Penanggulangan bencana . Adanya master plan sumber air ini memudahkan instansi yang berwenang mengatur tindakan pengamanan kawasan terhadap bahaya bencana
seperti penempatan pos-pos
bencana , , pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan.. e. KinerjaTRC masih menghadapi banyak kendala, antara lain : kondisi SDM yang relatif kurang profesional kondisi sarana dan peralatan yang memerlukan perbaikan dan penambahan. Jumlah posko Bencana yang relatif kurang dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilindungi. Peran TRC yang belum diikut sertakan dalam proses perijinan bangunan. Anggaran biaya operasional yang terbatas. f. Peran institusi asuransi belum signifikan, sebenarnya institusi asuransi terbantu dalam meningkatkan jumlah bangunan yang aman bencana karena TRC melalui Perda Penanggulangan bencana
menuntut
bangunan-bangunan gedung dilengkapi dengan sistem peralatan proteksi bencana . Dengan kelengkapan proteksi bencana maka premi asuransi bisa berkurang. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan jumlah klien asuransi. Dengan demikian terbuka peluang meningkatnya jumlah klien seperti bangunan tinggi, industri dsb. Badan-badan asuransi dinegara-negara maju sangat berperan dalam persyaratan aman bencana, yang ditunjang dengan lembaga sertifikasi.
g. Pengaturan & standar teknis dibidang proteksi bencana masih terbatas. Walaupun demikian secara bertahap dilakukan penyusunan baru, revisi dan evaluasi. Hal paling penting adalah sosialisasi dari standar-standar dan peraturan tersebut. h. Kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Ini merupakan kewajiban bagi TRC untuk secara berkala menyelenggarakan acara sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan mengenai pentingnya tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana di lokasi masing-masing. Program early warning system (EWSP) yang dilakukan setiap tahun sangat diperlukan. 3). Isu-isu strategis 3.1 Indikator-Indikator Dalam rangka Peningkatan Efektivitas Operasi (TRC) Dalam rangka penerapan knowledge-based policy perlu dilakukan berbagai kajian untuk peningkatan kinerja TRC termasuk dalam pengusulan sarana, prasarana dan peralatan penanggulangan bencana yang menunjang efektivitas operasi TRC. Hal ini perlu dilakukan dengan mengingat minimnya acuan atau referensi termasuk standar-standar yang dimiliki kualifikasi yang dapat diterima 3.2 Upaya Peningkatan Kinerja TRC Peningkatan
kinerja
TRC
sudah
menjadi
tutntutan
dalam
rangka
menyelaraskan dengan perkembangan perkotaan, antisipasi terhadap bahaya bencana, status emergency dan rescue yang dewasa ini meningkat intensitasnya. Manajemen TRC memiliki karateristik yang unit berkenaan dengan tugas dan fungsinya yang bersifat dinamis. Beberapa upaya yang perlu dilakukan baik secara serentak maupun bertahap sesuai kondisi masing-masing, antara lain sebagai berikut : 1.
Institusi Badan Penanggulangan Benca Daerah Kota Semarang Tim
Reaksi Cepat ( TRC) Kinerja BPBD Kota Semarang melalui pelaksanaan dan koordinatif. Peningkatan regulasi pendukung 2.
Peningkatan / Pembinaan SDM
3.
Pembinaan sarana & peralatan
4.
Penyempurnaan sistem dan metoda
5.
Pembinaan & kemitraan dengan masyarakat
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN A.
Visi Misi
Visi Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kota Semarang
:
“Terciptanya masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana.” Visi tersebut mengandung arti : Bahwa diharapkan warga Kota Semarang bebas dari rasa takut akibat bencana dilingkungannya, untuk menciptakan rasa aman dan bebas dari rasa takut, dapat diupayakan melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat
Kota
Semarang
serta
kesiapan
dari
aparat
Badan
Penanggulangan Bencan Daerah Kota Semarang dalam menjaga Kota Semarang dari bahaya bencana Dari aktifitas-aktifitas tersebut diatas diharapkan warga masyarakat Kota Semarang sadar dan faham dampak dari akibat bencana dan mampu menanggulangi secara dini, sehingga mereka dapat berprilaku didalam melaksanakan aktifitas-aktifitas yang didasari pada pemahaman yang benar dalam menanggulangi timbulnya bahaya bencana yang pada akhirnya dapat terselenggaranya pelayanan penanggulangan bencana baik dalam pencegahan maupun penanggulangannya. Misi Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kota Semarang : 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipasif. 2. Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana 3. Meningkatkan
ketahanan
lingkungan
dibidang
pencegahan
dan
penanggulangan kepada masyarakat. 4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.
B. Tujuan Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang akan dicapai adalah :
1. Terwujudnya kemampuan SDM
(Human resoerces capability)yang
profesional 2. Terwujudnya peningkatkan pelayanan Penanggulangan bencana 3. Terwujudnya sarana dan prasarana
penanggulangan bencana yang
memadai 4. Terinventarisasinya data daerah rawan bencana 5. Berupaya meningkatkan
kenyamanan dan kelancaran tugas tempat
bekerja. 6. Terwujudnya
Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) berbasis
komunitas. 7. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bencana 8. Terwujudnya kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana.
C. Sasaran Sebagai Kota Metropolitan, menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan / aset pemerintah kota Semarang baik sebelum (pra), sedang berlangsung maupun pasca pembangunan.
Dalam suasana iklim politik yang secara nasional
cenderung menghangat namun kondisi keamanan dan kewaspadaan perlu kita tingkatkan, walaupun kejadian kasus bencana ada yang bias dan tidak dapat diprediksi sehingga kejadiannya mengalami pasang surut, Untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya pengaturan, pengawasan, pembinaan teknis terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bencana sebagai berikut : a. Mengupayakan kualitas personil yang handal dan terampil melaui pendidikan dan pelatihan aparatur. b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya bencana melaui sosialisasi Perda c. Memberdayakan warga masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan secara berkala. d. Mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam bidang bencana dengan mempertimbangkan faktor monografi dan topografi dengan cara menambah pos-pos pelayanan bencana. e. Mengupayakan deklinasi frekuensi bencana guna menekan angka kerugian baik jiwa maupun materiel.
f. Pelibatan BPBD kota Semarang dalam perencanaan RJPMD g. Menjalin hubungan kemitraan dengan instansi
terkait, masyarakat dalam
rangka perlindungan keselamatan dari ancaman bencana.
D. Strategi Pencegahan dan penanggulangan bencana Hal
yang
mendasar
dalam
pelayanan
pencegahan
bencana
adalah
“pencegahan/ Pra Bencana „ yang secara etimologi kata pencegahan (awalan pe dan akhiran an dengan kata dasar cegah) dapat diartikan sebagai menahan,menolak,merintangi,melarang atau secara ringkas merupakan ihtisar supaya jangan terjadi dengan demikian pencegahan bencana secara umum memberi arti ihtiar supaya jangan terjadi bencana kemudian disinergikan dengan manajemen pencegahan bencana yang meliputi hal berikut :
1. Kesiapan lingkungan terhadap ancaman bahaya bencana dilakukan dengan melengkapi peralatan pencegahan dan penggulangan bencana
2. Peningkatan efektivitas operasional pelayanan Pencegahan Bencana melalui konsep MWB ( Manajemen Wilayah Bencana).
3. Setiap perencana bangunan dan lingkungan sejak awal harus sudah memperhatikan sistim proteksi bencana (aktif dan pasif).
4. Perencanaan lingkungan harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan (urban design guideness)
5. Mengantisipasi perkembangan teknologi, instansi Penanggulangan bencana dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk tim ahli di bidang bencana.(unsure pengarah)
6. Rekomendasi yang diajukan oleh instansi Penanggulangan bencana sekurang-kurangnya berisi rencana darurat Penanggulangan bencana
7. Prasarana dan sarana pencegahan yang disediakan untuk wilayah manajemen bencana harus dirawat dan dipelihara secara berkala, termasuk penjadualan penggantian sarana dan komponennya.(Apparatus replacement schedule) Dasar dari pelayanan manajemen bencana dimaksud maka pilihan strategi peningkatan pelayan Penanggulangan bencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis
SWOT (Strenght,weakness,opportunity,threat) kemudian
berdasarkan faktor faktor SWOT (telah diurai di bab III) dapat dirumuskan strategi peningkatan pelayanan Penanggulangan bencana berupa : Membangun profesionalisme aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang disiplin, berdidikasi, tanggap, peduli serta antisipasif
Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Meningkatkan
peran aktiv masyarakat kota Semarang dalam
mencegah dan menanggulangi bahaya bencana
yaitu masalah
pengamanan terhadap bahaya bencana (security in disaster hazard). Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Tanggap akan tuntutan globalisasi / perdagangan bebas yang menghendaki
ditiadakannya
hambatan-hambatan
dengan
melaksanakan harmonisasi/penyesuaian standar (standard aligment) Melaksnakan tuntutan akan Kualitas Pengawasan pelaksanaan tugas (quality control & assessment) dalam rangka pelayan prima / akuntabilitas. Pembinaan dan penyuluhan kepada setiap orang yang berkepentingan dalam Penerapan kebijakan yang tepat (knowledge-based policy) dalam setiap langkah / kebijakan yang diambil atau ditetapkan. Menerapkan pola Desentralisasi
sesuai standar yang diterapkan
Pemerintah Pusat dalam rangka otonomi daerah. Merealisasikan SOP (Standar Operating Procedure) Melaksanakan
Standar Pelayanan Minimal(SPM) sesuai dengan
peraturan yang berlaku di Kota Semarang dalam rangka perlindungan Masyarakat. E. Kebijakan Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatip terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan penanganan bencana, sehingga aset / angka kerugian dapat ditekan sekecil mungkin dan aset yang dapat terselamatkan dapat meningkat, dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Semarang yang berdidikasi tinggi peduli serta antisipatip.
2. Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, Tanggap darurat dan penyelamatan dengan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya Bencana yang dapat menyebabkan kerugian harta benda, korban manusia dan terganggunya arus lalu lintas, proses produksi barang dan jasa, kerusakan lingkungan, pengangguran dan terganggunya ketenangan masyarakat bahkan dapat menghambat laju perekonomian
3. Meningkatkan
ketahanan
lingkungan
dibidang
pencegahan
dan
penanggulangan kepada masyarakat dengan cara memberdayaan warga masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat.(empowering)
4. Meningkatkan kerjasama dengan instasi terkait sehingga terjalin hubungan kemitraan antara instansi terkait, masyarakat dalam kerangka perlindungan dari ancaman bahaya Bencana(hazard)
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan Visi, misi tujuan dan sasaran maka disusunlah program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, adapun Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut : A. SKPD I.
Program Perencanaan Penanggulangan bencana Tujuan : a. Kesadaran masyarakat Mengenai bencana b. Jumlah warga masyarakat kota Semarang yang memiliki ketrampilan penanganan bencana meningkat c. Petugas BPBD semakin terampil melaksanakan teknik, taktik dan strategi penanggulangan bencana d. Efektifitas pelaksanaan operasi penanggulangan bencana meningkat. e. Rasa aman masyarakat yang terlindungi meningkat. f. Koordinasi dengan unsur terkait meningkat. Kegiatan Pokok dan kegiatan indikatif dari program ini meliputi :
1. Pengurangan Resiko bencana 1.1.
Pembuatan Peta resiko bencana
1.2.
Penyuluhan dan pelatihan masyarakat
1.3.
Refresing ketrampilan personil TRC
1.4.
Pembuatan RAD
1.5.
Penanggulangan/penanganan bahaya bencana
1.6.
Bantuan bencana lain
2. Peningkatan sarana Penanggulangan bencana 2.1.
Pengadaan Mobil Rescue
2.2.
Pengadaan Mobil Komando
2.3.
Pengadaan Peralatan Rescue
2.4.
Pengadaan masker
2.5.
Pengadaan helem bencana
2.6.
Pengadaan sepatu bencana
2.7.
Pengadaan Perahu karet
2.8.
Pengadaan pesawat RIG
2.9.
Pengadaan Power suplly
2.10. Pengadaan antena mobil 2.11. Pengadaan handy talky 2.12. Pengadaan Mobil air 2.13. Pengadaan Dump truck 2.14. Pengadaan Back hoe 2.15. Pengadaan Pompa Portable
3. Peningkatan Kemampuan SDM 3.1.
Gaji dan tunjangan pegawai
3.2.
Honorarium
3.3.
Uang lembur
3.4.
Uang penunjang kegiatan Diklat Pimpinan
3.5.
Insentif
3.6.
Biaya bahan pakai habis kantor
3.7.
Biaya cetak dan pengadaan
3.8.
Biaya langganan
3.9.
Uang penunjang kegiatan O & M
3.10. Biaya perjalanan dinas 3.11. Bintek Dasar MFR 3.12. Bintek Scuba Diving 3.13. Bintek Sosialisasi Mitigasi 3.14. Bintek Kebencanaan 4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban 4.1.
Pendataan daerah rawan bencana
4.2.
Pembuatan peta rawan bencana
4.3.
Pembuatan Peta reisko bencana
4.4.
Gladi lapang penanganan bencana
4.5.
Operasional posko dan penanganan bencana kota semarang
4.6.
Penanggulangan dan Evakuasi korban bencana
4.7.
monitoring,evaluasi dan pelaporan
5. Peningkatan kenyamanan dan kelancaran tugas tempat bekerja 5.1.
Pemeliharaan kearsipan
5.2.
Pengadaan sarana prasarana kantor
5.3.
Pengadaan sepeda motor roda dua
5.4.
Pemeliharaan inventaris kantor
5.5.
Pangadaan pakaian dinas dan kelengkapannya
5.6.
Pengadaan Lap top & LCD
5.7.
Pengadaan tustel digital
5.8.
Pengadaan handy cam
5.9.
Pemeliharaan/perbaikan gedung
5.10. Pembuatan ruang trauma center 5.11. Pengadaan peralatan Fitness (kebugaran) 5.12. Pembuatan Gedung BPBD Kota Semarang. 6. Revisi Perwal 6.1.
Perubahan Perwal No. 11 tahun 2009
6.2.
Stándar pelayanan minimum
7. Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan prasarana unit mobil BPBD dan pendukungnya. 7.1.
Perbaikan/reparasi dan pembelian suku cadang
7.2.
Servise / doorsmer
7.3.
Pengadaan minyak pelumas
7.4.
Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
8. Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.1.
Penyediaan jasa surat menyurat
8.2.
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
8.3.
Penyediaan alat tulis kantor
8.4.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.5.
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
8.6.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.7.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.8.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8.9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
8.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 8.11. Kegiatan penyedian publikasi dan dokumentasi 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. 9.1.
Penyusuanan RKA dan DPA
9.2.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
9.3.
Penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu
9.4.
Penyusunan Renja
10. Program Pengkajian dan Verifikasi Serta Evaluasi Rekonstruksi 10.1. Pengkajian dan Verifikasi serta evaluasi rekontruksi pra,pasca bencana diwilayah Rawan Bencana. B. Lintas SKPD I. Program Pengurangan resiko bencana 1.1 Program Peta resiko bencana Kegiatan pokok dan mitra SKPD yang terlibat : BPBD, Dinas Tata bangunan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan 1.2 Program Penyuluhan dan pelatihan masyarakat Kegiatan pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang,Camat/ Lurah. 1.3 Program Refresing ketrampilan personil TRC Kegiatan pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 1.4 Program Gladi Penanggulangan Bencana Kegiatan pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota semarang 1.5 Program Bantuan bencana lain Kegiatan pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang,Kesbanglinmas,Dinsospora,DKK
II.
Program Peningkatan sarana Penanggulangan Bencana 2.1 Program Pengadaan Mobil Rescue Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.2 Program Pengadaan Mobil Komando Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.3 Program Pengadaan pakaian hari hari tertentu Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.4 Program Pengadaan pakaian khusus personil PB Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.5
Program Pengadaan Mobil angkut personil Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang
2.6 Program Pengadaan Perlengkapan perorangan Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.7 Program Pengadaan petugas TRC Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.8 Program Pengadaan peralatan rescue Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.9 Program Pengadaan perahu karet Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.10 Program Pengadaan pesawat RIG Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.11 Program Pengadaan Power suplly Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.12 Program antena Mobil Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.13 Program Pengadaan Handy Talky Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.14 Program Pengadaan antena Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang
2.15 Progarm Pengadaan mobil air (water treatment) Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.16 Program Pengadaan Dump truck Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.17 Program Pengadaan back hoe Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 2.18 Program Pengadaan Pompa Portable Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang III.
Program Peningkatan Kemampuan SDM 3.1 Program Gaji dan tunjangan pegawai Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.2 Program Honorarium Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.3 Program Uang lembur Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.4 Program Uang penunjang kegiatan Diklat Pimpinan Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.5 Program Insentif Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.6 Program Biaya bahan pakai habis kantor Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.7 Program Biaya cetak dan pengadaan Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.8 Program Biaya langganan Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.9 Program Uang penunjang kegiatan O & M Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.2.1 Program Biaya perjalanan dinas Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat :
Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.3.1 Program Bintek MFR Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.3.3 Program Bintek Scuba Diving Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.3.4 Program Bintek sosialisasi mitigasi Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 3.4.1 Program Bintek Kebencanaan Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang IV.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban 4.1 Program Pendataan bangunan Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang , Kecamatan, Kelurahan 4.2 Program Pembuatan peta rawan bencana Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang ,Kecamatan, Kelurahan, DPUK, DTB 4.3 Program Pembuatan Rencana Operasi Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 4.4 Gladi lapang penanganan bencana Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang,Kesbangpolinmas,Dinsospora,SatpolPP,Polrestabes,Kodim ,PMI.Ubaloka,KISS,Kelurahan,Kecamatan.DKK,DKP. 4.5 Operasional Posko dan Penanganan Bencana Kota Semarang Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang,Kesbangpolinmas,Brimob,Kodim,PMI.Ubaloka,KISS,Kelura han,Kecamatan. 4.6 Penanggulangan dan Evakuasi korban bencana Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang,Kesbangpolinmas,Dinsospora,SatpolPP,Polrestabes,Kodim ,PMI.Ubaloka,KISS,Kelurahan,Kecamatan,Binamarga,PSDA & ESDM,DKK. 4.7 monitoring,evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota
V.
Program Peningkatan kenyamanan dan kelancaran tugas tempat bekerja 5.1 Program Pemeliharaan kearsipan Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 5.2 Program Pengadaan sarana prasarana kantor Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 5.3 Program Pengadaan sepeda motor roda dua Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 5.4 Program Pemeliharaan inventaris kantor Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 5.5 Program Pangadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 5.6 Program Pengadaan Lap top & LCD Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 5.7 Program Pengadaan tustel digital Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 5.8 Program Pengadaan handy cam Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 5.9 Program Pemeliharaan/perbaikan gedung Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 5.10 Program Pembuatan ruang trauma center Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 5.11 Program Pengadaan peralatan Fitness (kebugaran) Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 5.12 Program Pembuatan gedung BPBD Kota Semarang Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang
VI.
Program Revisi Perwal Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang , Bagian Hukum,Organisasi,DTK,PDAM,Dinsospora,DKK,DKP, Binamarga,PSDA & ESDM,LH,Dinas Perikanan dan kelautan, Dinas pertanian,Bapermas, Dinas Pasar, BMKG
VII.
Program Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan prasarana unit mobil TRC dan pendukungnya. 7.1 Program Perbaikan/reparasi dan pembelian suku cadang Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 7.2 Program Service / doorsmer Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 7.3 Program Pengadaan minyak pelumas Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 7.4 Program Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang
VIII.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 8.2 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 8.3 penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 8.4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 8.5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 8.6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 8.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 8.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 8.9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang
8.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 8.11 Kegiatan penyedian publikasi dan dokumentasi Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang IX.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. 12.1 Penyusuanan RKA dan DPA Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 12.2 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 12.3 Penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang 12.4 Penyusunan Renja Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat :
X.
Program Pengkajian dan Verifikasi Serta Evaluasi Rekonstruksi 14.1 Pengkajian dan Verifikasi serta evaluasi rekontruksi pra,pasca bencana diwilayah Rawan Bencana. Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat : Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang
C. Kebutuhan Dana indikatif No
Program
Tahun (Dalam ribuan) 2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.
Pengurangan Resiko bencana
Rp.65000000
Rp.300.000.000
Rp.450.000.000
Rp.550.000.000
Rp.600.000.000
Rp.650.000.00 0
2.
Peningkatan sarana Penanggulangan bencana
Rp.80.000.000
Rp.1.000.000.00 00
Rp.1.000.000.0 00
Rp.1.000.000.0 00
Rp.550.000.000
Rp.650.000.00 0
3.
Peningkatan Kemampuan SDM
Rp.1901553000
Rp.293553000
Rp.2638553000
Rp.2793553000
Rp. 2793553000
Rp. 2638553000
4.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Rp.595.636.900
Rp.549500000
Rp.633500000
Rp.549500000
Rp.549500000
Rp.549500000
5.
Peningkatan kenyamanan dan kelancaran tugas tempat bekerja
Rp.310.000.000
Rp.200.000.000
Rp.650.000.000
Rp.770.000.000
Rp.650.000.000
Rp.250.000.00 0
6.
Revisi Perwal
Rp.25.000.000
Rp.25.000.000
-
-
-
-
7.
Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan prasarana unit mobil BPBD dan pendukungnya.
Rp.50000000
Rp.50.000.000
Rp.60.000.000
Rp.55.000.000
Rp.55.000.000
Rp.50.000.000
8.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp.1.161.399.60 0
Rp1.050.000.000
Rp.717129600
Rp.650.000.000
Rp.650.000.000
Rp.650.000.00 0
9.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Rp.39.537.000
Rp.39.537.000
Rp.45.000.000
Rp.45.000.000
Rp.47.000.000
Rp.47.000.000
10.
Program Pengkajian dan Verifikasi Serta Evaluasi Rekonstruksi
Rp.98.880.000
Rp.150.000.000
Rp.175.000.000
Rp.150.000.000
Rp.140.000.000
Rp.145.000.00 0
Program / kegiatan tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada Matrik Program Lima Tahunan RPJM, Rentra SKPD periode tahun 2011 – 2015. (terlampir)
BAB VI PENUTUP Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2011 - 2015 dapat tersusun. Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 2011 - 2015. Rencana Strategi dan rencana anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 sampai 2015 yang merupakan deskripsi dari prediksi tahun Anggaran 2012 dan realisasi Tahun Anggaran 2011 dan perencanaan Tahun Anggaran 2013. Hasil pencapaian berbagai indikator sasaran didalam rencana startegi ini dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana anggaran Satuan Kerja tahun 2011 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang. Untuk mencapai berbagai indikator sasaran pembangunan dibidang Badan Penanggulangan Bencana yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang penanggulangan bencana . Oleh karenanya renstra ini perlu disosialisasikan kepada stake holder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergisme pelaksanaan renstra ini. Renstra
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Kota
Semarang
selanjutnya akan dinilai pada awal tahun 2011 maupun pada akhir 2015, dengan menilai pencapaian berbagai indikator keberhasilan Renstra yang berupa sasaran keluaran
pembangunan
dibidang
tercantum dalam Bab V.
Penanggulangan
Bencana,
selengkapnya
Penilaian juga dilakukan terhadap hasil pelaksanaan
tahunan dari Renstra ini dilakukan oleh Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Walaupun dalam Renstra ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat, kompleks dan tidak menentu. Oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Keberhasilan
pelaksanaan
Renstra
dapat
dicapai
melalui
semangat
pengabdian dan kerja keras dari kita semua. Dengan semangat pengabdian yang tinggi dan kerja keras kita semua, Insya Allah masyarakat Kota Semarang akan
merasakan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang karena apa yang kita harapkan dapat tercipta
yaitu memberikan
rasa aman
masyarakat Kota Semarang dari bahaya bencana. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk-Nya dan memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dalam penaggulangan - penangulangan bencana, amiin.
