BAB I PENDAHULUAN. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2014 2019, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2014 - 2019. Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014 - 2019 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004 – 2024. Visi Kota Padang dalam RPJMD 2014 - 2019, yaitu “ Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan, Dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius, Dan Berbudaya ”, serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang lima tahun kedepan. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2014 - 2019 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2014 - 2019, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang di bidang urusan penanggulangan bencana. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2014 - 2019 mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; PP Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; serta Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

1

1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548. 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. 5. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja intansi pemerintah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintahDaerah provpinsi dan pemerintah Daerah 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD. 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Daerah Kota Kota Padang 10. Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kota Padang 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran; 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87); 13. Peraturan Walikota Padang Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah


2

1.3. Maksud Dan Tujuan  Maksud penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kota Padang adalah : 1. Penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Padang adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Padang. 2. Rencana strategis (Renstra) Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Padang merupakan panduan bagi Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat dibidang kebencanaan. 3. Rencana strategis (Renstra) Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Padang sebagai acuan untuk mewujudkan kinerja Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Padang dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu tertentu. 4. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang.  Tujuan penyusunan rencana strategis Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Padang adalah : 1. Meningkatkan Manajemen dan akuntabilitas pemerintah melalui peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana 2. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehinga menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas. 3. Meningkatkan sistim koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana. 4. Mengembangkan penelitian sistim informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penagulangan bencana yang efektif, efisien, dan akuntabel.


3

1.4 Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud Dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN OPD 2.1

Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2

Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

2.3

Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

2.4

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

BAB III

ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

3.2

Telahaan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telahaan Renstra

3.4

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 BAB IV

VISI,

Penentuan Isu-Isu Strategis MISI,

TUJUAN,

DAN

SASARAN,

STRATEGI,

DAN

KEBIJAKAN

BAB V

4.1

Visi Dan Misi OPD

4.2

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah

4.3

Strategi Dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi OPD 2.1.1. Tugas Pokok OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kota Padang mempunyai tugas melaksanakan : 1. Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara 2. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggara Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundangan 3. Menyusun dan menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana 4. Menyusunkan dan menetapkan prosedur tetap penangganan bencana 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang 7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan. 2.1.2. Fungsi OPD BPBD

Kota

Padang

Dalam

melakanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

menyelenggarakan fungsi : 1.

Perumusan

dan

penetapan

kebijakan

penanggulangan

bencana

dan

penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efesien 2.

Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

2.1.3 Unsur Pelaksana Badan 1.

Unsur pelaksana badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

2.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur pelaksana badan menyelenggarakan fungsi: a. Pengoordinasian b. Pengkomandoan


5

c. 3.

Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Fungsi koordinasi unsur pelaksana badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

4.

Fungsi komando unsur pelaksana badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari perangkat daerah terkait, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

5.

Fungsi pelaksana unsur pelaksana badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah terkait dan instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Kepala Pelaksana 1. Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan demi terwujudnya kota yang aman dari ancaman bahaya bencana. 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya daerah yang aman, nyaman, serta bebas dari ancaman bahaya bencana; b. merumuskan sasaran strategis penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai daerah yang aman, nyaman, serta bebas dari ancaman bahaya bencana; c. merumuskan program kerja badan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan agar penanggulangan bencana dapat terukur secara tepat dan optimal; d. mengkoordinasikan penanggulangan bencana dengan para mitra kerja terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik; e. menyelenggarakan penanggulangan bencana, yang meliputi manajemen, penelitian, dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan demi terwujudnya daerah yang aman, nyaman, serta bebas dari ancaman bahaya bencana; f. mengendalikan penyelenggaraan penanggulan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya pencapaian target secara efektif dan efisien;


6

g.

membina aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif; h. mengarahkan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran; i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif; j. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bahaya secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntablitas kinerja; k. pengguna anggaran badan; l. pengguna barang badan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.5 Sekretariat 1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. 2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam memimpin dan mengatur penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup badan, dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud pelayanan administrasi perkantoran yang baik. 3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. merencanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan fungsi kesekretariatan yang berhasil dan berdayaguna; b. merencanakan operasional sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang baik; c. mendistribusikan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya demi terlaksananya peran sekretariat secara optimal; d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta standar operasional prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdayaguna; e. menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tatalaksana organisasi yang baik dan untuk menunjang kegiatan manajerial atasan; f. menyelia pengelolaan fungsi kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;


7

g. mengevaluasi penyelenggaraan kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif; h. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntablitas kinerja; i. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik; j. mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.6 Sub. Bagian Umum 1. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 2. Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan, dan perlengkapan badan. 3. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk dan surat keluar; b. mengelola kearsipan dan perpustakaan; c. mengelola administrasi kepegawaian; d. melaksanakan urusan humas; e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian; f. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-alat kantor dan kendaraan operasional; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.7 Sub Bagian Keuangan 1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggungjawaban keuangan, penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan; 3. Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan; b. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa, gaji dan tunjangan PNS dan Non PNS serta penghasilan lainnya; c. melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar; Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

8

d. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melakukan koordinasi dan konsultasi masalah keuangan dengan perangkat daerah terkait; g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.8 Sub Bagian Program 1. Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 2. Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran badan, serta perumusan rancangan kebijakan umum dan evaluasi. 3. Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun dan menyiapkan rancangan rencana umum dan rencana strategis; b. menyusun dan menyiapkan rancangan program dan kegiatan; c. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja; d. melakukan pengumpulan data, menyusun dan merumuskan rancangan peraturan dan kebijakan teknis lainnya; e. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi; f. menyusun dan melaksanakan program peningkatan dan pengembangan sumberdaya aparatur; g. menyusun rancangan kebutuhan personil dan penataan organisasi; h. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bagian Program; i. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program; j. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penetapan Kinerja, serta laporan lain yang harus disusun oleh badan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.9 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

9

3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; b. melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana yang meliputi upaya pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan, dan penetapan analisis resiko bencana serta pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan perangkat daerah terkait di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat; d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pra bencana; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.10 Seksi Pencegahan 1. Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 2. Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana. 3. Penjabaran tugas Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data dalam rangka perumusan kebijakan penanggulangan bencana; b. melakukan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan; c. menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana; d. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan/pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat; e. melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya bencana; f. melakukan pemantauan terhadap penyusunan teknologi serta penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; h. melakukan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat; i. menyusun sistem sosialisasi; j. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.11 Kasi Kesiapsiagaan 1. Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.


10

2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiagaan penanggulangan bencana. 3. Penjabaran tugas Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. melakukan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; b. mempersiapkan bahan dalam rangka uji coba penanggulangan kedaruratan bencana; c. menyusun perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; d. menyimpan barang pasokan penentuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat; f. mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi; g. menyusun data, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat; h. melakukan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; i. mengkoordinasikan tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana antar perangkat daerah; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.12 Bidang Kedaruratan dan Logistik 1. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. 2. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik, serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat pada saat terjadi bencana. 3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi logistik, dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan pengungsi; c. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana di saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.13 Seksi Kedaruratan 1. Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

11

2. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan dan melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi, dan pengungsian akibat bencana pada saat tanggap darurat. 3. Penjabaran tugas Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pengumpulan, pengolahan data, dan identifikasi lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya sebagai bahan penyusunan kebijakan; b. mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat; c. melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital; d. melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana, dan prasarana sebagai bahan pembuatan laporan; e. melakukan identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana; f. menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan sumber daya manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan; g. melakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat; h. menyusun laporan hasil identifikasi dan pendataan serta pemulihan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.14 Seksi Logistik 1. Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. 2. Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan dan melakukan pengolahan data dalam rangka penyelamatan dan evakuasi akibat bencana pada saat tanggap darurat. 3. Penjabaran tugas Seksi Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, dan penanganan pengungsi akibat bencana; b. melakukan dan mengkoordinasikan penyelamatan dan evakuasi, masyarakat yang terkena bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik; c. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana; d. mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana; e. mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri; f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.15 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

12

2. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana; 3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi: a. merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana; b. mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana; c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar perangkat daerah di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana; d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.16 Seksi Rehabilitasi 1. Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 2. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rehabilitasi pasca bencana. 3. Penjabaran tugas Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana; b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasanana dan sarana umum; c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis masyakarat yang terkena bencana; e. mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada pasca bencana; f. mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka penyusunan metode system rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik; h. melakukan monitoring dan evaluasi dan penyiapan laporan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.17 Seksi Rekonstruksi 1. Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.


13

2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rekonstruksi pasca bencana. 3. Penjabaran tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana; b. mengumpulkan bahan dan data dalam pembangunan sarana sosial masyarakat; c. melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan sosial budaya masyarakat; d. melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat dan serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyakatan, dunia usaha, dan masyarakat; f. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya; g. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkaan pelayanan utama dalam masyarakat; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.18 Kelompok Jabatan Fungsional 1. Pada badan dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam kelompok jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 3. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. 2.1.19. Struktur Organisasi Struktural organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kota Padang terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan - Kepala Badan

: Ir. H. Asnel, M.Si.

- Kepala Pelaksana

: Dr. H. Edi Hasymi, M.Si.

2. Unsur Pengarah - Unsur Pengarah

: Profesional/ahli/ Instansi Terkait

- Profesional/Ahli

: Akademisi/Dunia Usaha/Kalangan Profesi

3. Unsur Pembantu Pimpinan Yaitu Sekretaris - Sekretaris

: Hendra Mardi, S.Sos, M.Si

1. Kasubag Umum

: Firdaus, ST.

2. Kasubag Keuangan

: Ir. Syofyan


14

3. Kasubbag Program

: Roby Alfian, S.Sos, M.CIO

4. Unsur Pelaksana - Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

: Drs. Elfian P. I., M.Si.

1. Seksi Pencegahan

: Dr. Hengky Mayaguezz

2. Seksi Kesiapsiagaan

: Rita Sumarni, S.Sos, M.MKes

- Kabid Kedaruratan Dan Logistik

: Drs. Nasrul Sugana

1. Seksi Kedaruratan

: Sutan Hendra, ST.

2. Seksi Logistik

: Devi Susanti Razif, S.Sos

- Kabid Rehabilitasi Dan Rekontruksi

: Ir. Syaiful Bahri,

1. Seksi Rehabilitasi

: Ahmad Ichlas, S.Sos, M.Si

2. Seksi Rekontruksi

: Firdaus, ST.


15

Struktur Organisasi BPBD Berdasarkan Perwako Nomor 95 Tahun 2016


16

2.2. Sumber Daya OPD 2.2.1. Personil 1. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tabel 1. Jumlah Peagawai berdasarkan tingkat pendidikan No

Pendidikan

Jumlah

1

Strata 3 (S3)

2

2

Strata 2 (S2)

5

3

Strata 1 (S1)

15

4

Sarajana Muda/D3

3

5

SLTA Sederajat

17

JUMLAH

42

2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tabel 2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan No

Pelatihan/Penjenjangan

Jumlah

1

Spamen / Diklat Pim II

1

2

Spama / Diklatpim III

4

3

Adum / Diklat pim IV

8

JUMLAH

13

3. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan No

Golongan

Jumlah

1

I ( Satu )

0

2

II ( Dua )

17

3

III ( Tiga )

18

4

IV ( Empat )

7 JUMLAH

42

4. Jumlah Pegawai Yang menduduki Eselon dan Staf Tabel 4. Jumlah Pegawai Yang menduduki Eselon dan Staf No Jabatan 1

Eselon II


Jumlah 1 17

2

Eselon III

4

3

Eselon IV

9

4

Fungsional

28 JUMLAH

42

2.2.2. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang adalah SKPD yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Padang didukung Oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang dan sumber sah lainnya. 2.3. Analisis SWOT Analisis SWOT (Strength, weakness, opportunities, Threats) diperlukan agar strategi penanggulangan bencana terencana sesuai dengan kenyataan yang ada. Analisis SWOT dalam Renstra BPBD tahun 2017-2019 sebagai berikut: Faktor internal

Faktor eksternal

Strength

Weakness

1. Tupoksi yang 1. Kekurangan jelas SDM 2. Peraturan 2. Gedung belum Perundangmilik sendiri undangan 3. Pendanaan terkait PB terbatas

1. Dukungan 1. Kurangnya Pemerintah pengetahuan Pusat (BNPB) masyarakat dan 2. PRB belum Pemerintah menjadi bagian Daerah dalam program kerja SKPD 3. Kurangnya partisipasi dunia usaha dalam PRB


Opportunities 1. Fungsi koordinasi BPBD

1. Dukungan NGO 2. Relawan KSB

Threats 1. Belum adanya peraturan terkait kebijakan daerah tentang padang cerdas bencana 2. rendahnya budaya siaga bencana 1. Luas Wilayah (694,96 KM Panjang pantai (84 KM 2. Kepadatan Penduduk ± 1 juta jiwa (± 600 ribu di daerah zona merah) 3. Potensi bencana

18

2.3.1 Analisis SWOT Terhadap Pengembangan Pelayanan OPD Kota Padang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera dan berada antara 0º44’00” dan 1º08’35” Lintang Selatan serta antara 100º05’05” dan 100º34’09” Bujur Timur. Luas daerah pada awalnya menurut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 km2. Menurut pembaharuan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2005 tentang luas Kota Padang bertambah menjadi 1.414,96 Km 2, karena adanya penambahan wilayah perairan seluas 720 km2. Secara administrasi, Kota Padang memiliki batas–batas sebagai berikut: 1. Sebelah Utara

: Kabupaten Padang Pariaman

2. Sebelah Selatan

: Kabupaten Pesisir Selatan

3. Sebelah Barat

: Samudera Hindia

4. Sebelah Timur

: Kabupaten Solok

Secara garis besar Kota Padang dapat dibagi atas wilayah pantai dengan seluruh pinggiran pantai yang berhadapan dengan Samudera Hindia, wilayah dataran rendah yaitu wilayah yang sebagian besar sudah berkembang (termasuk kawasan pusat kota), dan wilayah dataran tinggi yaitu wilayah yang berada pada lereng bukit barisan. Topografi Kota Padang mempunyai karakteristik yang sangat bervariasi tersebut menyebabkan Kota Padang rawan bahaya. Untuk wilayah pesisir pantai Kota Padang yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara membentuk garis pantai yang relatif lurus. Wilayah pesisir bagian utaralebih landai dan ke arah selatan mempunyai gradasi perairan pantai yang curam.Kedalaman rata-rata perairan antara Kota Padang dengan pulau-pulau kecil mencapai 80 meter sementara diluar jajaran pulau tersebut kedalaman mencapai 300 m. Kondisi perairan disekitar pulau-pulau kecil berupa karang (fringing reef) sampai jarak 50 meter dari pantai dengan kedalaman mencapai tiga meter, kemudian perairan berubah secara tajam dengan kedalaman mencapai 30 - 60 meter. Wilayah perairan yang memanjang dengan kondisi yang beragam ini menyebabkan Kota Padang berpotensi terjadinya gelombang ekstrim dan abrasi. Pada beberapa titik abrasi pantai telah dilakukan upaya mitigasi struktural seperti pembangunan batu grid. Namun demikian, alternatif lain perlu dilakukan karena masih terjadi pengikisan pantai di beberapa titik lainnya di Kota Padang. Salah satunya dengan mempertimbangkan kondisi muara sungai yang tersebar dibeberapa titik. Kota Padang tercatat memiliki 5 sungai besar dan 16 sungai kecil didataran rendah yang kemungkinandapat menjadi penyebab terjadinya banjir. Hal ini terjadi hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang memiliki beberapa titik banjir. Namun kejadian yang cukup memberikan dampak kerugian adalah banjir bandang di hulu sungai. Kejadian ini menyebabkan abrasi sungai bahkan merusak areal pertanian dan pemukiman sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

19

Kondisi tersebut didukung dari segi klimatologi Kota Padang yang mempunyai iklim tropis dengan hujan turun hampir sepanjang tahun. Tingkat curah hujan di Kota Padang mencapai rata rata 414,63 mm perbulan dengan rata rata hari hujan 17 hari perbulan. Suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara 26,3o – 28o Celcius. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 79 – 83%.Kondisi ini juga dapat menyebabkan beberapa potensi bahaya seperti cuaca ekstrim yang dipengaruhi oleh cuaca yang sifatnya fluktuatif tiap tahunnya. Selain itu, dari segi geologi wilayah Barat Indonesia khususnya Kota Padang secara tektonik merupakan wilayah yang sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh proses subduksi/interaksi 2 lempeng, yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan adanya proses tersebut daerah Padang menjadi rawan terjadinya gempabumi bahkan berpotensi menimbulkan tsunami. Potensi gempabumi di wilayah Kota Padang terdapat pada 3 zona, yaitu pada zona subduksi (baik inter dan intraplate), Zona Sesar Mentawai dan Zona Sesar Sumatera. Salah satu kejadian gempabumi tektonik yang terjadi di Kota Padang yaitu pada tanggal 30 September 2009. Kejadian ini memberikan dampak kepada penggunaan lahan di Kota Padangyang mengalami sedikit perubahan. Pergeseran yang terjadi adalah penggunaan lahan pertanian yang beralih menjadi perkantoran dan perumahan masyarakat. Selain itu, terjadi pergeseran pemukiman yang ditandai dengan banyaknya masyarakat Kota Padang yang bermukim di zona merah (tepi pantai) yang bergeser ke zona hijau (daerah By Pass). Perpindahan yang dilakukan ini untuk meminimalisir dampak yang akan timbul dari bahaya gempabumi dan tsunami yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampak dari perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah ini akan mengurangi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan berbagai fasilitas pelayanan perkantoran. Tetapi sepanjang lahan pertanian itu masih produktif akan tetap dijadikan sebagai lahan pertanian seperti di Kecamatan Bungus, Koto Tangah, Kuranji dan Pauh yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi, sedangkan tanah yang tak produktif akan dialihfungsikan. Hal ini juga berpengaruh terhadap demografi Kota Padang khususnya dalam jumlah dan kepadatan penduduk. Secara keseluruhan dari data BPS (Padang Dalam Angka tahun 2012), kepadatan penduduk Kota Padanghampir mencapai 1.200 jiwa per km 2. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kepadatan penduduk mengalami penurunan. Untuk lebih jelas tentang jumlah, luas daerah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Padang Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 5.


20

Tabel 5. Data Jumlah dan Kepadatan Penduduk serta Luas Kecamatan Di Kota Padang Jumlah No

Kecamatan

Penduduk

Luas (km2)

(Jiwa)

Kepadatan (Jiwa/km2)

1

Bungus Teluk Kabung

23. 142

100, 78

227,19

2

Lubuk Kilangan

49.750

85, 99

568,09

3

Lubuk Begalung

108.008

30, 91

3.443,29

4

Padang Selatan

57.386

10, 03

5.754,54

5

Padang Timur

77.952

8, 15

9.554,36

6

Padang Barat

46.060

7, 00

6.482,86

7

Padang Utara

69.275

8, 08

8.554,36

8

Nanggalo

57.731

8, 07

7.097,27

9

Kuranji

128.835

57, 41

2.207,44

10

Pauh

60.553

146, 29

404,79

11

Koto Tangah

165.633

232, 25

697,86

844.316

694, 96

1.199,44

TOTAL Sumber : BPS, 2012

Berdasarkan Tabel 5 maka terlihat bahwa Kecamatan Padang Timur merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi. Sedangkan Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dari tabel juga terlihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi pada umumnya berada pada pesisir pantai yang merupakan wilayah bahaya tertinggi di Kota Padang. Analisis kecenderungan didapatkan dari perubahan jumlah kejadian dalam kurun waktu tertentu. Kecenderungan kejadian yang akan dianalisis dapat dilihat dari perkembangan kejadian bencana minimal dalam 10 tahun terakhir.Kejadian bencana tersebut didapatkan dari data catatan kejadian yang ada di nasional maupun didaerah. Selain itu, juga dianalisis kecenderungan kejadian untuk potensi bahaya lainnya di daerah tersebut. Berdasarkan analisis risiko bencana, untuk Kota Padang terdapat 10 jenis potensi bahaya. Jika dilihat dari sejarah kejadian dari tahun 2002 – 2012 di Kota Padang tercatat 6 jenis bencana terjadi. Sedangkan 4 jenis potensi lainnya belum terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Untuk melihat kecenderungan kejadian dari jumlah kejadian dengan tahun kejadian dalam rentang waktu 10 tahun terakhir di Kota Padang dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

21

Sumber : Data &Informasi Bencana Indonesia 2002 - 2012

Gambar 1. Kecenderungan Kejadian Bencana Di Kota Padang

Analisis kecenderungan bencana 10 tahun terakhir yang telah disepakati oleh tim penyusun dokumen RPB di Kota Padang dapat dilihat pada tabel 6. Tabel 6. Sejarah Kejadian Bencana di Kota Padang Tahun 2003 - 2012 Jenis

NO

Bahaya

Kecenderungan Kejadian Meningkat

Tetap

Menurun

1

Banjir

√

-

-

2

Cuaca Ekstrim

√

-

-

3

Tanah Longsor

-

√

-

-

√

-

-

√

-

4 5

Gelombang Ekstrim Kekeringan

Sumber : Hasil Analisis Kajian Risiko Tahun 2016 Dari gambar dan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan kejadian bencana yang tercatat berdasarkan data DIBI di Kota Padang dalam rentang waktu tahun 2002 – 2012 yaitu: 1. Bencana gempa bumi yang terjadi tahun 2004, 2007 dan 2009 serta banjir yang terjadi hampir setiap tahun di Kota Padang cenderung mengalami peningkatan. 2. Bencana puting beliung (cuaca ekstrim) juga cenderung mengalami peningkatan terutama untuk 3 tahun terakhir.


22

3. Bencana tanah longsor cenderung tetap, karena dapat dilihat pada grafik bahwa persentase masing-masing bencana tersebut dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan. 4. Bencana gelombang ekstrim dan abrasi serta kekeringan, untuk 10 tahun terakhir mengalami kecenderungan tetap. Untuk bencana lain yang berpotensi seperti tsunami, epidemi dan wabah penyakit, gagal teknologi serta kebakaran hutan dan lahan dikategorikan kejadian dengan kecenderungan tetap. Hal ini menjadi kesepakatan tim penyusun karena potensi tersebut belum pernah terjadi di Kota Padang. Penentuan analisis kecenderungan dari 10 potensi bahaya di Kota Padang akan sangat berpengaruh terhadap prioritas penanganan bencana di Kota Padang. Bencana prioritas didapatkan dari hasil analisis kajian risiko dengan dipadukan analisis kecenderungan ini nantinya. Kota Padang memiliki beberapa kejadian bencana yang memberikan dampak yang cukup besar. Salah satu kejadian yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup besar adalah gempabumi pada tanggal 30 September 2009. Kejadian gempabumi juga berdampak kepada Kabupaten/Kota sekitar Kota Padang dengan korban jiwa yang cukup besar. Selain itu bencana lain yang sering terjadi adalah banjir, tanah longsor dan lainnya. Untuk lebih jelas tentang kejadian sejarah bencana di Kota Padangyang tercatat dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. Tabel 7. Jumlah Kejadian Bencana Di Kota Padang Tahun 1815 – 2012 Bencana

Jumlah

Mngl

Kejd

Luka Hilang Mende luka

Mngs

Rita

Rmh

Rmh

Rsk

Rsk

Brt

Rngn

Banjir

38

62

40

4

13.424

980

65

0

Gelombang

8

2

6

0

384

7.656

760

1.232

11

774

2.46

4

0

0

79.01

167.232

Ekstrim dan Abrasi Gempabumi

2 Kebakaran

6

1

0

0

0

0

0

0

0

4

12

8

6

0

0

0

0

Hutan dan Lahan Gagal teknologi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

23

Kekeringan

1

0

0

0

0

0

0

0

Cuaca Ekstrim

5

0

5

0

0

100

11

11

Tanah

10

48

9

4

0

0

18

2

78

898

2.530

18

13.808

8.736

79.87

168.477

Longsor JUMLAH

Sumber : Data &Informasi Bencana Indonesia 1815 - 2012 Berdasarkan Tabel 7 terkait kejadian bencana Kota Padangyang diambil dari DIBI Indonesia maka disimpulkan bahwa banjir merupakan kejadian yang paling banyak terjadi dengan 38 kali. Kejadian ini hampir meliputi seluruh wilayah di Kota Padang. Hal ini dikarenakan banyaknya pemukiman di daerah rendah dan di sepanjang aliran sungai. Kejadian banjir juga memiliki frekuensi kejadian yang hampir terjadi tiap tahun dan mengalami peningkatan kejadian. Jika dilihat dari jumlah korban dan kerusakan maka bencana gempabumi yang terjadi sebanyak 11 kali menyebabkan dampak yang cukup besar. Selain dari 2 kejadian tersebut, Kota Padang juga pernah mengalami kejadian kekeringan sebanyak 1 kali, gelombang ekstrim dan abrasi sebanyak 8 kali, gagal teknologi sebanyak 4 kali, cuaca ekstrim sebanyak 5 kali dan tanah longsor sebanyak 10 kali.

Dari data tabel, dapat dijadikan perbandingan dalam bentuk persentase kejadian bencana di Kota Padangyang dapat dilihat pada Gambar 2.

Sumber : Data dan Informasi Bencana Indonesia tahun 1815 - 2012

Gambar 2. Persentase Jumlah Kejadian Bencana dari Tahun 1815-2012 di Kota Padang

Dari Gambar 2 diatas, terlihat bahwa kejadian banjir mendominasi jumlah kejadian yang terjadi di Kota Padang. Hampir 48,72% dari total seluruh kejadian bencana di Kota Padang, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

24

tercatat merupakan kejadian banjir yang terjadi di beberapa titik di Kota Padang.Beberapa kejadian banjir juga terkait denganbencana tanah longsor didaerah perbukitan dengan perbandingan persentase sebesar 12,82% dari total kejadian. Persentase kejadian gempabumi dan gelombang ekstrim dan abrasi juga tergolong kejadian yang sering terjadi di Kota Padang. Kejadian tersebut memberikan dampak cukup besar terhadap penduduk, bangunan dan lingkungan. Sedangkan jumlah persentase kejadian yang paling kecil adalah untuk bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dengan persentase sama yaitu 1,28%.


25

BAB III ISU-ISU STATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahaan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD Adanya keterbatasan sumber daya dan kewenangan maka perlu adanya strategi dan sasaran yang akan dimuat dalam RPB. Terdapat 7 jenis strategi yang telah disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Strategi tersebut nantinya akan dikembangkan mengikuti mekanisme penganggaran tahunan daerah dan anggaran khusus dalam penyelenggaraan tanggap darurat dan pemulihan bencana. Secara umum pengelompokan strategi dibagi atas strategi generik dan strategi spesifik untuk setiap jenis bencana. Pengelompokan untuk strategi generik terkait dengan perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan, perencanaan penanggulangan bencana terpadu, pendidikan, penelitian dan pelatihan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Sedangkan untuk strategi spesifik lebih kepada pengurangan risiko bencana, peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana, dan optimalisasi pemulihan dampak bencana.Untuk lebih jelas terkait dengan strategi dan sasaran penanggulangan bencana yang akan di lakukan di Kota Padang dapat uraikan lebih jelas sebagai berikut:

3.1.1. Perkuatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan Strategi ini merupakan merupakan upaya dalam menata ulang peraturan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu juga selaras dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana. Salah satu perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaannya di Kota Padang difokuskan untuk mencapai sasaran melalui: 1. Penguatan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kerangka hukum untuk pengurangan risiko bencana perlu dilakukan perkuatan melalui beberapa bentuk. Salah satunya dengan penataan ulang dan penyelarasan aturan lain yang telah berlaku dengan undang-undang penanggulangan bencana. Upaya ini dapat dilakukan di tingkat nasional maupun daerah yang belum membuat aturan terkait penanggulangan bencana. Upaya lain yang dapat dilakukan dengan pembuatan aturan pendukung yang bersifat teknis serta memastikan pelaksanaan seluruh kerangka hukum yang telah diperkuat.


26

Kota Padang telah memiliki beberapa aturan hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan

penanggulangan

bencana.

Berbagai

perkembangan

dalam

penanggulangan bencana membutuhkan penyesuaian terkait dengan regulasi yang telah ada. Selain itu diharapkan strategi penanggulangan bencana dapat diperkuat dengan penyesuaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang. Namun demikian, perlu adanya pengembangan aturan pendukung lain terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satunya dengan mengarahkan rencana tata guna lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana. Perencanaan tata guna lahan di Kota Padang telah bertahap untuk lebih dikembangkan didaerah aman. Meskipun demikian penyusunan aturan pendukung dalam mengatur rencana tata guna lahan dan IMB yang mempertimbangkan aspek pengurangan risiko perlu lebih diutamakan. 2. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Penanggulangan Bencana Tata kelola yang baik bagi program-program pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pun lembaga nonpemerintah perlu ditingkatkan. Tata kelola lebih kepada upaya untuk menjamin perbandingan lurus antara besaran anggaran dengan besaran manfaat yang diperoleh. Tata kelola yang baik perlu menjadi sebuah komitmen bersama dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan bersama menjadi komponen intinya. Salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola tersebut adalah dengan pengembangan sistem informasi kepada masyarakat. Informasi yang diberikan berupa publikasi terhadap data kerentanan daerah perlu diketahui dan diakses oleh masyarakat dan komunitas lain di luar daerah.Upaya publikasi dapat dimulai dengan pembangunan pusat data dan informasi bencana yang mudah diakses dan diperbaharui. Pusat data dan informasi khusus di daerah dapat menjadi suatu hal mendasar dalam menyusun dan merencanakan kebijakan dalam penanggulangan bencana. Sistem perencanaan kebijakan dengan pengawasan dan evaluasi terhadap prosedur yang digunakan perlu dikembangkan. Pengembangan yang dilakukan diharapkan dapat juga menjamin terlaksananya mekanisme evaluasi terhadap prosedur yang digunakan. Efektivitas pelaksanaan operasi dapat ditinjau melalui pertukaran informasi yang relevan khususnya pada masa tanggap darurat. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang dikembangkan dan dievaluasi secara berkala khususnya dalam operasi tanggap darurat bencana.


27

Jika dilihat dari segi anggaran, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan sudah terbukti meningkatkan besaran anggaran yang diinvestasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk pengurangan risiko bencana. Namun demikian besaran anggaran yang digunakan belum menjamin besarnya manfaat yang diperoleh oleh masyarakat untuk perlindungan dari bencana. Oleh sebab itu perlu efektivitas penggunaan anggaran agar adanya keseimbangan antara besaran anggaran dan besaran manfaat yang diperoleh. Khusus untuk pelaksanaan pengawasan bersama, dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu menyediakan data yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan analisis manfaatbiaya (cost benefit analysis). Analisis manfaat biaya ini dapat memperlihatkan nilai efektivitas program-program yang dijalankan untuk pengurangan risiko bencana. Gabungan dari seluruh upaya yang telah dijelaskan sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas tata kelola yang lebih baik.

3.1.2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu Strategi dalam perencanaan penanggulangan bencana secara lebih terpadu di Kota Padang difokuskan dalam upaya mengintegrasikan RPB kedalam RPJMD. Perencanaan ini ditindaklanjuti kedalam rencana strategis dan rencana kerja OPD tahunan. Untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana terpadu dapat melalui program. 1. Pengarusutamaan PB dalam Pembangunan. Penyebab tumpang tindihnya program-program penanggulangan bencana selama ini karena adanya proses tidak normal dari internalisasi penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan. Hal ini terjadi karena paradigma daerah masih bersifat taktis dan tidak terencana pada saat terjadinya bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses internalisasi yang lebih berfokus dalam pergeseran paradigma pengurangan risiko bencana dibanding penyelenggaraan operasi tanggap darurat dan pemulihan akibat bencana. Perencanaan penanggulangan bencana Kota Padang perlu dilakukan sinkronisasi dan internalisasi kedalam perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana yang berdasarkan kajian risiko bencana diharapkan secara bertahap dapat dikembangkan dan diselaraskan dengan dasar kajian dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini dikembangkan agar perencanaan penanggulangan bencana dapat lebih terpadu dan selaras dengan perencanaan daerah.


28

Pengembangan kajian risiko bencana perlu dilakukan antar daerah administrasi. Hal ini menjadi penting bilamana tingkat risiko berada pada lintas batas wilayah. Upaya bersama dalam penyesuaian kajian dan menyangkut kepada perencanaan daerah perlu dilakukan. Sehingga terdapat kajian risiko yang saling terkait antar daerah yang berdekatan. Upaya ini dapat diinisiasi dengan membentuk sebuah gugus tugas yang beranggotakan pemangku kepentingan lintas batas wilayah. Pembentukan ini dilakukan dalam menjamin

proses

internalisasi

penanggulangan

bencana

dalam

perencanaan

pembangunan khususnya di wilayah kerjasama. 2. Pemaduserasian Mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Sistem terpadu dalam pengurangan risiko bencana dapat dibagi dalam dua bagian. Keterpaduan sistem antara pengurangan risiko bencana dengan operasi tanggap darurat dan keterpaduan antara pengurangan risiko bencana dengan pemulihan. Keterpaduan sistem antara pengurangan risiko bencana dengan operasi tanggap darurat bencana difokuskan kepada sistem kesiapsiagaan bencana yang meliputi sistem peringatan dini, sistem evakusi dan perencanaan kontingensi. Sedangkan keterpaduan sistem antara pengurangan risiko bencana dengan pemulihan bencana difokuskan kepada pengembangan pola mitigasi pada proses pemulihan pada daerah yang pernah terkena bencana. Dalam perencanaan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini multibahaya dan sistem informasi peringatan bencana didaerah diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem informasi bencana nasional. Pengembangan sistem informasi yang terpadu dengan sistem peringatan dini bencana multibahaya diharapkan dapat mensinkronkan kesenjangan-kesenjangan yang ada antar sistem peringatan bencana yang telah ada. Pengembangan sistem peringatan dini dan sistem informasi bencana diarahkan kepada perluasan daerah pelayanan sistem di masyarakat, peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi peringatan, serta perbanyakan alternatif moda penyebaran arahan. Khusus untuk sistem peringatan dini bencana tsunami rekomendasi terhadap pengembangan dan penyelesaian rantai peringatan dari nasional hingga ke komunitas menjadi prioritas pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Untuk membangun sistem yang terpadu ini membutuhkan kerjasama bersama dan upaya bertahap yang didukung oleh pemangku kepentingan terkait. Selain sistem informasi, pengembangan juga perlu dilakukan dalam penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana di Kota Padang.UU 24/2007 sebenarnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

29

telah mensyaratkan penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagai dasar perencanaan kesiapsiagaan. Namun hingga kini, tidak ada satu pun aturan pendukung yang memberikan penjelasan spesifik terkait bagaimana dokumen ini disusun dan seperti apa pola penerapannya pada saat tanggap darurat bencana. Dokumen ini boleh jadi menjadi jalan keluar untuk menjawab permasalahan perencanaan kontingensi bencana yang belum menjadi dasar sebagian besar pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana. Rencana yang dilakukan dalam upaya pengurangan risiko bencana diharapkan dapat dipadukan dalam sistem operasi tanggap darurat. Hal ini menjadi sasaran yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih memadukan perencanaan yang telah ada ataupun yang akan dilaksanakan. Keberhasilan perencanaan tentu tidak bisa lepas dari pelaksanaan latihan dari rencana yang telah disusun secara berkala. Keterpaduan sistem pemulihan dengan pengurangan risiko bencana, diarahkan kepada pendekatan mitigasi dan pencegahan bencana sejenis terjadi di Kota Padang. Untuk itu sistem pemulihan sebaiknya dipadukan dengan sistem pencegahan dan mitigasi yang berorientasi kepada penerapan rencana tata ruang, pengelolaan lingkungan, sensitif gender dan kelompok rentan.

3.1.3. Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan Dalam strategi ini, diharapkan adanya perubahan jangka panjang yang berfokus pada pergeseran paradigma untuk pengurangan risiko bencana yang lebih efektif. Pola pergeseran paradigma dapat menggunakan pengembangan strategi pendidikan dan penyadaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dan bentuk informasi yang mungkin. Pergeseran paradigma ini seharusnya membuat trend baru dan bagian dari gaya hidup modern di masyarakat umum. Sangat penting untuk membangun paradigma ini menjadi sesuatu yang dihargai dan berkembang dengan pola-pola yang mungkin ditiru oleh masyarakat. Upaya dasar yang dapat dilakukan dengan pemberdayaan hasil riset terapan baik dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang berkaitan penanggulangan bencana. Salah satunya melalui kajian rasio perbandingan investasi (cost benefit analysis) terhadap setiap fase penanggulangan bencana. Selain itu dapat dikembangkan juga hasil riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh individu dan keluarga seperti pembangunan rumah aman gempa, sumur resapan dan lain lain. Diharapkan dengan adanya beberapa riset


30

terkait penanggulangan bencana di Kota Padang dapat menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko muti bahaya. Selain itu, melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan adanya kesadaran dan pola pikir masyarakat dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Beberapa kegiatan dan latihan yang telah dilakukan di Kota Padang perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara berkala. Penyusunan rencana aksi kesiapsiagaan bencana perlu disusun ditingkat masyarakat secara partisipatif. Hal ini diharapkan Pola pendekatan untuk menggeser paradigma ini, selain bersifat trend-setter, juga harus mengedepankan pembangunan ketangguhan komunitas. Sehingga pengurangan risiko bencana menjadi prioritas dan pengarusutamaan untuk dapat diterapkan sampai ke tingkat kelurahan.

3.1.4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Strategi dalam peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat di Kota Padang difokuskan kepada program pemberdayaan masyarakat dan perkuatan fungsi kemitraan dalam pengurangan risiko bencana. 1. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana Pemberdayaan masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana di Kota Padang telah berjalan cukup baik. Upaya yang dilakukan secara bertahap dalam menciptakan kemandirian dan keterlibatan aktif masyarakat perlu senantiasa dikembangkan. Hal yang perlu dijaga adalah sinergitas upaya-upaya pemerintah terkait pengurangan risiko bencana di masyarakat. Pelaksanaan pengurangan faktor-faktor kerentanan dasar masyarakat perlu lebih dikembangkan.

Berbagai

upaya

dapat

dilakukan

dengan

mengoptimalkan

pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu juga dengan memberikan pengembangan mata pencaharian alternatif yang dapat dijalankan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisasi dampak kerugian daerah baik dari segi ekonomi maupun lingkungan akibat bencana. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dimulai dari redefinisi intervensi pemberdayaan termasuk di dalamnya mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan di masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana tidak berorientasi pada jumlah yang dialokasikan, tetapi pada penjaminan terbentuknya penguatan kapasitas masyarakat secara stabil dan berkelanjutan.


31

Selain itu, perlu adanya proses advokasi dan saling berbagi dalam pemberdayaan komunitas ini. Beberapa inisiatif telah dibentuk untuk dijadikan sebagai ruang berbagi dan advokasi pada skala nasional, daerah ataupun lokal. Inisiatif-inisiatif ini perlu tetap dikembangkan untuk menjaga aliran semangat pemberdayaan masyarakat. Sinergisitas upaya pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilaksanakan berbasis bahaya dan kerentanan masing-masing. Sehingga pendekatan untuk tiap-tiap daerah akan menjadi spesifik sesuai dengan kondisi budaya setempat. 2. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana. Perkuatan fungsi kemitraan perlu diarahkan untuk dapat menggalang berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana di luar anggaran APBN dan APBD. Tidak hanya itu, arah kemitraan yang bersifat cair lebih memungkinkan untuk penyelesaian masalah yang bersifat mendesak diluar proses birokrasi. Penggalangan inisiatif penggunaan hasil teknologi terapan yang dirancang untuk efisiensi upaya pengurangan risiko bencana dapat dimulai dari kemitraan yang telah ada. Kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat perlu dikembangkan dalam upaya perlindungan perekonomian. Pembangunan kemitraan yang dilakukan secara bertahap dan berkala akan dapat mengurangi risiko bencana daerah baik dari segi perekonomian maupun sektor produksi. Perkuatan pembangunan kemitraan diharapkan juga menggalang kontribusi dukungan partisipatif sektor swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk memfasilitasi efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu perkuatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB). Pembangunan forum PRB Kota Padang yang terdiri dari aktor lintas sektoral diharapkan mampu mempercepat kemajuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Padang. Aktor lintas sektoral yang merupakan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan akan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam melaksanaan perencanaan penanggulangan bencana yang telah disusun.

3.1.5. Pengurangan Risiko Bencana Salah satu strategi penting yang dilakukan sebelum terjadinya bencana adalah upaya pengurangan risiko. Secara umum upaya pengurangan risiko disesuaikan dengan jenis dan karakteristik setiap potensi bahaya yang ada. Beberapa langkah yang diambil dalam pengurangan risiko bencana secara garis besar terangkum dalam; Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

32

1. Pencegahan bahaya Upaya pencegahan bahaya lebih kepada pengurangan tingkat risiko yang akan muncul dengan melakukan pengelolaan pada lokasi sumber bahaya. Dengan adanya perlakuan di sumber bahaya maka diharapkan kejadian bencana dapat dihilangkan. Berbagai upaya yang dilakukan perlu dikondisikan dengan jenis bahaya yang berpotensi terjadi di Kota Padang. Bencana yang tidak bisa dicegah seperti gempabumi dan cuaca ekstrim dapat dikembangkan upaya lebih kepada upaya pengurangan kerentanan. 2. Pengurangan Kerentanan Pelaksanaan program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko yang akan muncul dengan melakukan mitigasi struktural maupun nonstruktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan dengan memperkuat bangunan ataupun infrastruktur yang berpotensi terkena bencana. Sedangkan mitigasi nonstruktural dapat dilakukan dengan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menjaga kepekaan agar dapat melakukan tindakan akurat sebelum atau ketika bencana terjadi. 3. Peningkatan kapasitas Upaya peningkatan pengetahuan pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan mengetahui jenis bahaya dan dampak kejadian. Upaya peningkatan kapasitas diharapkan dapat lebih menyeluruh bukan hanya terfokus satu atau dua jenis bencana saja. Hal ini dikarenakan jenis bahaya yang berpotensi memiliki pemahaman pengetahuan yang berbeda.

3.1.6. Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana Upaya peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana difokuskan kepada: 1. Peningkatan kesiapan menghadapi bencana Upaya peningkatan efektivitas penanganan darurat dimulai dari peningkatan kesiapan menghadapi bencana. Upaya awal dimulai dari membangun budaya sadar bencana dengan melibatkan berbagai stakeholder baik yang berkaitan langsung maupun tidak dengan upaya PRB. Peningkatan upaya kesiapsiagaaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan kearifan lokal dalam membangun sistem peringatan dini yang mampu menyebarluaskan informasi bencana, sistem yang dikembangkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebelum terjadi bencana. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan tersedianya tempat dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Penyediaan tempat Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

33

dan jalur evakuasi ini lebih dititik beratkan pada daerah yang memiliki risiko tinggi. Selain itu perlu ditunjang dengan tersedianya tempat pengungsian yang dilengkapi dengan sumber air bersih, sarana sanitasi dan layanan kesehatan. 2. Optimalisasi operasi tanggap darurat dan percepatan pemulihan dini Upaya penyelenggaraan operasi tanggap darurat pemulihan dini pada masa tanggap darurat merupakan kebijakan yang perlu diambil pada masa krisis. Upaya yang dilakukan lebih kepada kajian cepat serta pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban selama masa tanggap darurat. Selain itu, pemulihan darurat lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembalian fungsi sarana dan prasarana kritis.

3.1.7. Optimalisasi Pemulihan dampak bencana Pemulihan dampak bencana dikelompokkan kepada rehabilitasi infrastruktur dan rehabilitasi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Penyelenggaraan pemulihan lebih kepada normalisasi secepatnya kehidupan dan prikehidupan korban bencana. Dalam mencapai sasaran untuk optimalisasi pemulihan dapat dilakukan dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan panduan yang telah dikeluarkan oleh BNPB.

3.2. Telahaan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang yang terpilih untuk periode 2014 – 2019 adalah sebagai berikut : “ Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan, Dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius, Dan Berbudaya. “

3.2.2. Misi Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas dijabarkan kedalam misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif, dan berdaya saing. 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat sumatera. 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.


34

5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat, dan menghargai kearifan lokal. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan melayani. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana maka misi yang ke-5 (lima) menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.

3.2.3. Program Program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih dalam rangka merealisasikan misi di atas adalah : 1.

Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar, serta pengendalian banjir dan genangan air.

2.

Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni, budaya, dan olahraga yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berpresatasi dari keluarga miskin.

3.

Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 (dua) tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik.

4.

Merehabilitasi 1.000 unit/tahun rumah tidak layak huni dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin.

5.

Membangun Pasar Raya Padang dalam 2 (dua) tahun dan merevitalisasi pasar-pasar pembantu.

6.

Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT, dan garin mesjid/mushala sebanyak 200%.

7.

Memberikan santunan kematian Rp. 1.000.000.000.- (satu juta rupiah) untuk warga Kota Padang

8.

Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di Kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan

9.

Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah

10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS


35

3.3. Telahaan Renstra Sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) maka BPBD-PK Kota Padang secara efektif baru terbentuk pada 4 Desember 2012 sehingga rencana strategis yang ada pada saat itu masih merupakan renstra masing-masing OPD yang bergabung. Penyusunan Renstra strategis untuk BPBD-PK baru dimulai pada Mei 2016 dan masih dalam bentuk draft atau konsep sementara sebagai acuan pelaksanaan tupoksi OPD dengan visi, misi, dan program sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota padang 2009 – 2014.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 95 Tahun 2016 BPBD-PK Kota Padang diubah kembali menjadi BPBD Kota Padang, pemisahan BPBD dengan Pemadam Kebakaran menyebabkan perubahan pada Renstra BPBD Tahun 2017-2019.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Padang merupakan pusat pertumbuhan wilayah Sumatera Barat, dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pariwisata, industri dan perdagangan. Perkembangan Kota Padang yang relatif pesat, dilihat dari kegiatan ekonomi dan fungsi pelayanan primer dan sekunder sangat berpengaruh terhadap kegiatan kota secara keseluruhan. Hal ini terlihat dalam bentuk kebutuhan akan wadah atau ruang yang cukup besar untuk mendukung aktifitas ekonomi dan fungsi pelayanan sebagai penunjang kegiatan ekonomi tersebut. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2016, arahan pengembangan pusat-pusat pelayanan yaitu: Pusat Pelayanan Utama di kawasan pusat kota, Sub Pusat Pelayanan Utama di kawasan Lubuk Buaya, Air Pacah, Bandar Buat, Tabing, Teluk Bayur, dan Bungus serta Pusat Pelayanan Kegiatan di kawasan Anak Air, Limau Manis, Pasar Baru, Pasar Raya, Gunung Padang, dan Sungai Pisang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2004-2008 (berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2004) ditetapkan 4 (empat) Sentra Perkembangan Kota dan 18 (delapan belas) Kawasan Prioritas Pengembangan. Untuk mengembangkan kawasan prioritas tersebut masih perlu dilengkapi dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknis Tata Ruang Kota sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan. Sentra perkembangan dan kawasan prioritas Kota Padang yaitu : -

Sentra Perkembangan Pusat Kota: kawasan Pasar Raya, kawasan eks Terminal Lintas Andalas, kawasan eks Bandara Tabing, kawasan wisata terpadu Gunung Padang, dan kawasan sepanjang pantai


36

-

Sentra perkembangan Utara: kawasan Air Pacah, kawasan perbatasan sekitar Bandara Internasional Minangkabau, kawasan Pasar Induk Anak Air, kawasan Padang Industrial Park, kawasan Pasar Lubuk Buaya, kawasan perkantoran Pemko Padang

-

Sentra perkembangan Timur kawasan Bandar Buat, kawasan Kampus Universitas Andalas - Limau Manis, kawasan Pasar Baru, kawasan Padang By Pass

-

Sentra perkembangan Selatan: kawasan Teluk Bayur, kawasan Industri Maritim Bungus, kawasan wisata Sungai Pisang.

3.4.1. Perubahan Penggunaan Tanah Kota Padang merupakan suatu entity yang memperlihatkan sejarah perkembangan kota pesisir dengan dinamika masyarakatnya yang tumbuh dan berkembang menjadi kota jasa, perdagangan dan industri. Perkembangan dan perubahan Kota Padang dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan serta dinamika kegiatan social ekonomi yang berlangsung. Kondisi ini akan mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan, sementara sumber daya alam yang dapat diolah untuk menunjang perkembangan diatas sangat terbatas. Pergeseran penggunaan lahan tersebut dapat terlihat dari tumbuh dan berkembangannya bangunan baru untuk menampung kegiatan-kegiatan pemukiman, perdagangan, jasa maupun industri. Implementasi konsep dasar Induk Kota Padang yang dituangkan dalam pengaturan tata ruang kota tampak bahwa pemukiman/perumahan merupakan salah satu dasar membentuk struktur kota. Pemukiman/perumahan merupakan unsur pendukung /penunjang dari pusat pengembangan kota yaitu pusat pengembangan industri, pusat kota/inti kota, dan pengembangan pendidikan. tetapi pemukiman juga menjadi struktur wilayah kota itu sendiri. Sektor pemukiman/perumahan menduduki urutan ketiga yaitu sekitar 15,47% dari total penggunaan lahan yang ada setelah penggunaan lahan untuk hutan/konservasi dan lahan kosong/pertanian. Luas penggunaan lahan total yang terdapat dalam wilayah Kota Padang adalah 69.496 ha (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, 2008) Dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan di Kota Padang terdapat berbagai masalah seperti : -

Terjadinya konversi lahan hutan menjadi lahan permukiman dan kebun

-

Pembangunan yang melanggar sempadan bangunan yang ditetapkan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan lahan yang ditetapkan

-

Pemanfaatan lahan di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Padang yang dapat mengganggu fungsi ekologis DAS tersebut sehingga berdampak terhadap kawasan pemukiman di hilirnya

-

Batasan kepemilikan lahan yang masih banyak kurang jelas

Lahan di Kota Padang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan, yaitu untuk pertanian, perdagangan, perumahan, maupun untuk pembangunan berbagai fasilitas pelayanan perkotaan. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

37

Penggunaan lahan yang terdapat di kota Padang terdiri dari wilayah hutan yang terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, serta hutan bakau. Lahan persawahan terdiri dari sawah beririgasi, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, dan sawah lainnya. Lahan non sawah terdiri dari rawa-rawa, ladang/tegalan, perkebunan, perukiman, kolam air tawar, padang rumput alami, tanah tandus/rusak, tanah terlantar dan lain lain. Berikut ini tabel penggunaan lahan di Kota Padang. Total luas lahan kritis di kota Padang adalah 49.133,5 ha, yang terdiri dari 17.999.70 ha berpotensi kritis, 24.254.10 ha agak kritis, 5.281.70 ha sudah kritis, dan 1.598.00 ha dalam kondisi sangat kritis Jumlah total lahan kritis ini lebih dari setengah luas wilayah kota Padang yaitu 69. 496 ha . Kota Padang dengan luas 69.496 ha mempunyai lahan kritis seluas 6.410 ha atau 12,22 % dari luas Kota Padang. Perincian luas lahan kritis tersebut di dalam kawasan hutan 1.410 ha dan di luar kawasan hutan 5.000 ha.. Berpedoman pada luas kawasan hutan Kota Padang menunjukan bahwa luas hutan (hutan lindung dan hutan konservasi adalah 36.500,24 ha dan areal non hutan 32.995, 76 ha. Dari luas kawasan hutan tersebut 5,46 % berada dalam kondisi kritis, sedangkan untuk kawasan non hutan sebesar 16,36 %. Penyebaran lahan kritis di dalam kawasan hutan terdapat di Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung yang meliputi 6 daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Batang Arau, DAS Batang Kuranji, DAS Batang Air Dingin, DAS Batang Kandis, DAS Batang Air Timbalun dan DAS Sungai Pisang. Dampak lain dari keberadaan lahan kritis tersebut dapat dilihat ketika terjadi hujan diatas normal pada wilayah DAS bagian hulu. Pada kondisi ini debit sungai relatif lebih tinggi dan disertai warna air yang keruh oleh bahan bahan sedimen, yang selanjutnya bahan bahan sedimen tersebut akan diendapkan di sekitar muara sungai. Kondisi yang ekstrim dapat dilihat pada muara sungai Batang Arau, dimana telah terjadi pendangkalan dan banyak tumpukan bahan-bahan sedimen pada bagian pinggir sungai. Hal ini jelas akan mengurangi kapasitas tampung sungai dan penyempitan badan sungai. Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan di Kota Padang. Sesuatu yang dikhawatirkan dimasa yang akan datang adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung yang tanpa terkendali. Berbagai kegiatan seperti Pembukaan lahan berpindah, kegiatan pertanian, perkembangan kawasan pemukiman, pedagangan ataupun jasa masih banyak yang belum sesuai dengan konsep lingkungan. Adanya upaya untuk memanfaatkan kawasan lindung menjadi areal budidaya semakin meningkat. Disamping itu juga adanya kecenderungan masyarakat menggunakan sistim ladang berpindah serta pembukaan lahan bagi keperluan pertanian dan kawasan terbangun. Pada kawasan-kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan yang pesat dalam penggunaan alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, ladang berpindah, pembangunan perumahan, jasa dan keperluan kegiatan lainnya. Dimana pada beberapa kecamatan ini yang semula mempunyai kawasan lindung yang cukup signifikan dengan daerah tangkapan air (catchment area) Kota Padang yang seharusnya dipelihara atau Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

38

dilestarikan, terlihat sudah mulai berubah fungsi dan dialihkan untuk peruntukan lain seperti untuk kegiatan-kegiatan perladangan dan kegiatan lainnya. Pertambahan lahan kritis, perubahan pemanfaatan lahan produktif dan kawasan lindung akibat kegiatan yang tidak memperhatikan konservasi lingkungan masih cenderung untuk terus bertambah di Kota Padang. Hal tersebut diatas jelas akan menjadikan timbulnya tekanan terhadap sumberdaya lahan serta lingkungan. Keadaan ini sudah sepantasnya untuk diwaspadai oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Padang. Oleh sebab itu, pola perubahan ini harus dikendalikan semaksimal mungkin dengan kebijakan pemerintah.

3.4.2. Potensi Bencana Alam Dan Kerawanan Bencana Alam 3.4.2.1. Gempa Bumi Pusat-pusat gempa di Kota Padang paling banyak berkaitan dengan gempa tektonik. Pusat-pusat gempa tektonik di Kota Padang terbentuk di sepanjang jalur gempa mengikuti zona subduksi sepanjang 6.500 km di sebelah Barat Pulau Sumatra. Tumbukan Lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia membentuk Zona Benioff , yang secara terus menerus aktif bergerak ke arah Barat - Timur yang merupakan zona bergempa dengan seismisitas cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang menjadi daerah tektonik giat dan merupakan sumber gempa merusak. Data kegempaan dari BMG dan USGS memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar cukup merata. Pusat gempa terlihat lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatera. Frekuensi kejadian gempa dari tahun 1900 hingga 1963 relatif sedikit, sedangkan dari tahun 1963 hingga 1995 terjadi peningkatan. Gempa terjadi 3 sampai 16 kali per tahun dalam kurun 1963-1975, frekuensi ini menurun hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984, dan kemudian meningkat lagi dengan 2 kali kejadian pada tahun 1995. Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebut berada pada kedalaman 33 hingga 100 Km, dengan magnitude lebih besar dari 5 skala Richter. Gempa berkekuatan lebih besar dari 6,5 skala Richter di permukaan, berpeluang besar menyebabkan deformasi di daratan dan di dasar laut. Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penujaman lempeng di sebelah Barat Pulau Sumatera juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatera yang bergerak geser kanan (dextral strike slip fault ). Jalur patahan Sumatera yang juga biasa disebut dengan Patahan Semangko sepanjang 1.650 Km, menyebabkan blok sebelah kiri pulau Sumatera bergerak ke Utara sedangkan yang di sebelah kanan bergerak ke Selatan serta melahirkan kepulauan busur dalam (inner island arc ) seperti Pulau Nias, Mentawai, Enggano, Pisang dan sebagainya. Gempa vulkanik di Kota Padang disebabkan posisi Kota Padang yang berada di dekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Marapi dan Tandikek


39

3.4.2.2. Gelombang Tsunami Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah-satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Pusat gempa, umumnya menunjukkan tipe sesar naik. Sumber patahan seperti ini jika mempunyai magnitude lebih besar dari atau sama dengan 7 Skala Richter sangat berpotensi sebagai pembangkit gelombang tsunami. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada 1797 dan 1833. 3.4.2.3. Longsoran Lahan Hasil analisis tingkat bahaya longsoran lahan pada daerah Kota Padang menunjukkan sebagian besar daerahnya memiliki tingkat bahaya longsoran lahan yang sedang dan tinggi. Tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah umumnya terdapat pada daerah dataran alluvial dan dataran alluvial pantai dengan lereng 0-8%, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan sedang terdapat pada daerah lereng-kaki pegunungan, kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik. Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya longsoran lahan di daerah Kota Padang adalah karakteristik lahannya berupa kemiringan lereng yang umumnya berkisar 23 - 99%. Bentuk lereng pada umumnya tidak beraturan (irreguler ), dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500 - 1.000 meter dpl, kecuali untuk daerah Sungai Sapih, Air Dingin, dan Bukit Lantiak. Struktur batuan wilayah Kota Padang umumnya miring, kecuali di daerah Kuranji yang mempunyai struktur masif sehingga akan mempermudah terbentuknya bidang gelincir. Kedalaman air tanah umumnya dangkal, yaitu berkisar dari 86 cm hingga kedalaman 7 m dan memiliki jalur mata air (spring) dan jalur rembesan (seepage), dan curah hujan yang tinggi. Akibat curah hujan yang tinggi, air tanah yang tergolong dangkal dan banyak terdapat jalur mata air dan rembesan mempercepat terjadinya longsoran lahan. 3.4.2.4. Erosi Pantai/Abrasi Erosi pantai/abrasi merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Erosi pantai/abrasi terjadi akibat pengaruh yang berasal dari laut yaitu berupa gelombang, arus laut dan longshore current atau arus sejajar pantai. Pada umumnya proses interaksi antara perairan pantai dengan laut lepas lebih banyak ditemui pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut banyak berhubungan dengan lautan, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah. Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi/abrasi di pantai. Pola arus pantai terutama ditentukan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

40

oleh besarnya sudut datang yang dibentuk antara gelombang yang datang dengan garis pantai. Jika sudut datang itu cukup besar, maka akan terbentuk arus menyusur pantai (longshore curent ) yang disebabkan oleh perbedaan tekanan hidrostatis. Jika sudut datang gelombang kecil atau sama dengan nol (gelombang yang datang sejajar dengan pantai), maka akan terbentuk arus meretas pantai (rip curent ) dengan arah menjauhi pantai di samping terbentuknya arus menyusur pantai. Salah-satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai di daerah Pasir Parupuk disebabkan oleh konstruksi yang dibangun di pantai seperti pemecah gelombang (creep). Pada umumnya konstruksi ini akan menghadang aliran litoral (litoral drift ) alami di wilayah pantai tersebut, yang berarti terganggunya pemasokan air ke pantai di bagian hilir aliran lithoral tersebut. Kondisi semacam ini akan memicu proses abrasi yang terjadi di wilayah tersebut. Pada umumnya pantai yang ada di Kota Padang kebanyakan adalah pantai pasir yang terdiri dari kwarsa dan feldspar , bagian yang paling banyak dan paling keras sisa-sisa pelapukan lahan atas (upland ). Untuk daerah pasir di sekitar Kampus Universitas Bung Hatta, sisa-sisa terumbu karang yang dominan. Pantai ini dibatasi hanya di daerah tempat gerakan air yang kuat mengangkut partikel-partikel yang halus dan ringan. Untuk pantai di sekitar Kampus Universitas Bung Hatta, ekosistemnya termasuk terumbu karang yang dari segi tipenya termasuk kepada jenis terumbu karang tepi (fringing reef), yang mempunyai kedalaman kurang dari 40 meter 3.4.2.5. Banjir Berdasarkan terminologi banjir, banjir yang terjadi di Kota Padang dapat dibedakan atas dua jenis yaitu banjir genangan yang disebabkan terjadinya genangan pada suatu areal akibat dari hujan deras, yang tidak dapat mengalir, dan lambat keluar dari areal tersebut dan banjir luapan sungai/kiriman yang berasal dari hujan deras yang turun di bagian hulu DAS yang menggenangi dataran rendah yang telah dimanfaatkan dan semula merupakan dataran banjir (flood plain). Pada umumnya banjir di Kota Padang tergolong pada banjir genangan. Berpedoman pada “ Catalogue of Landforms for Indonesia (Dessaunattes, 1977), wilayah dataran rendah Kota Padang tergolong kepada sistim aluvial ( Alluvial plain ) dan dataran banjir (Flood Plain) yang terbentuk dari bahan endapan sungai (Recent Deposits) dari luapan luapan sungai Batang Arau, Batang Kuranji, Batang Air Dingin dan Batang Kandis pada periode Kuarter (Qal). Sebagai kawasan yang dekat dengan pantai dan pengaruh pasang air laut, sangat rawan dengan banjir, karena dikepung dari kedua arah, di sebelah barat dari laut dan di sebelah timur dari hulu sungai. Kota Padang dilihat dari geomorfologinya merupakan perpaduan antara bentuk lahan pebukitan vulkanik bagian Timur, bentuk lahan aluvial bagian Tengah dan bentuk lahan marin bagian Barat. Daerah bagian Timur merupakan perbukitan vulkanik yang lebih tinggi dari daerah bagian Tengah dan Barat, sehingga daerah bentuk lahan aluvial dan marin yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Batang Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

41

Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai kecil lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun, sering mengalami banjir. Hal ini didukung lagi bahwa Kota Padang merupakan daerah tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi rata-rata .300 mm per-bulan dengan rata-rata hari hujan 15 - 16 hari per-bulan. Apalagi luapan sungai tersebut bersamaan dengan terjadinya pasang di laut. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Upaya percepatan pelaksanaan perencanaan yang terangkum dalam dokumen RPB Kota

Padang

memerlukan

sebuah

strategi.

Pendekatan

dan

pengarusutamaan

penanggulangan bencana di Kota Padang diharapkan dapat dilakukan oleh semua pihak. Komitmen politis dari eksekutif dan legislatif dibutuhkan untuk memastikan proses integrasi isu-isu penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi pengarusutamaan yang sistematis dan terencana sebagai bagian yang terintegrasi dalam perencanaan penanggulangan bencana di Kota Padang yang secara garis besar dapat dibagi dalam tiga fase yang dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Strategi Pengarusutamaan Pelaksanaan RPB Kota Padang Fase Advokasi

Kegiatan

Output

Penanggung Jawab

Sebelum

Pengintegrasian

Penanggulangan bencana

(Ditentukan

Penyusunan

program-program

menjadi salah satu misi,

kemudian)

RPJMD

penanggulangan

arah kebijakan atau

bencana dalam visi dan

agenda prioritas dalam

misi calon Walikota

RPJMD

Padang Saat

Menjaga program-

Disuarakannya kembali

Bappeda Kota

Penyusunan

program

RPB Kota Padang

Padang

RPJMD

Penanggulangan

sebagai prioritas dalam

Bencana dapat menjadi

penyusunan RPJMD

salah satu prioritas dalam rangkaian MUSRENBANG untuk penyusunan RPJMD Setelah

1 Advokasi

Adanya kesamaan

Tim Lintas

Penyusunan

pelaksanaan RPB di

persepsi terkait

Institusi yang

RPJMD

level pengambil

pengarusutamaan

ditunjuk untuk


42

kebijakan dan

penanggulangan bencana

Pengawasan

pelaksana teknis di

oleh pemangku kebijakan RPB

lapangan secara

khususnya di DPRD

berkesinambungan 2 Pengawasan intensif

Laporan Pengawasan

terhadap pelaksanaan

tahunan keberhasilan,

Rencana

kendala dan

Penanggulangan

pembelajaran serta

Bencana Kota

rekomendasi pelaksanaan

Padang

RPB Kota Padang pada institusi PB

Berdasarkan Tabel 8. Strategi pengarusutamaan RPB dapat dilakukan selaras dengan penyusunan rencana pembangunan Kota Padang. Pada saat penyusunan RPJMD, pendekatan dapat dilakukan kepada calon kepala daerah yang akan memimpin Kota Padang. Selain itu, pada saat proses awal MUSRENBANG mulai tingkat kelurahan hingga kota telah ada usulan rencana terkait penanggulangan bencana. Sedangkan upaya yang diterapkan pada fase setelah penyusunan RPJMD difokuskan kepada upaya mengurangi adanya konflik kepentingan di DPRD Kota Padang. Hal utama lainnya adalah melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan RPB Kota Padang oleh institusi terkait penanggulangan bencana di Kota Padang. Melalui rencana advokasi ini diharapkan mampu menjamin adanya pengarusutamaan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan bencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, upaya yang lebih mendasar adalah dengan penyusunan peraturan daerah khusus tentang RPB (Perda Padang Cerdas Bencana), hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan lebih kepada DPRD Kota Padang oleh instansi terkait. Proses untuk dijadikan peraturan daerah diharapkan dapat diinisasi oleh BPBD sebagai institusi yang berwenang dalam penanggulangan bencana di Kota Padang. Upaya advokasi juga perlu dilakukan terhadap alokasi penganggaran sesuai dengan RPB. Hal ini dilakukan karena beberapa aksi membutuhkan sumber anggaran yang cukup besar yang tidak dapat diakomodir secara keseluruhan oleh APBD daerah. Oleh sebab itu, perlu adanya mekanisme pembagian anggaran serta perkuatan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait.


43

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi Dan Misi OPD

4.1.1. Visi ” Menjadikan Padang Kota Cerdas Bencana”

Untuk mewujudkan penyelenggara tugas umum pemerintahan Kota Padang dalam rangka pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam di Kota Padang yang dapat di pertanggung jawabkan kehadapan publik dan berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada dan tantangan yang di hadapi serta hasil yang di harapkan dalam periode tertentu pada masa yang akan datang, maka telah ditetapkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.

4.1.2. Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas agar arah dan tujuan pembangunan BPBD Kota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka, Penanggulangan Bencana dapat terealisasi,maka di tetapkan misi badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat di tetapkan Sebagai Berikut : 1. Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Sebagai Masyarakat Cerdas Bencana. 2. Menyediakan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan. 3. Membina Hubungan Koordinasi Dengan Berbagai Pihak Terkait Kebencanaan. 4. Menghadirkan Pemerintah Di Tengah-Tengah Masyarakat Yang Tertimpa Bencana.

4.2.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2017-2019 di maksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi serta tujuan organisasi. Sebagai tujuan penyusunan Rencana strategis ini adalah: a. Mewujudkan ketanguhan masyarakat meluai peningkatan ketanguhan,kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana dan b. Mewujudkan

sistem

penyelenggaraan

Penanggulangan

Bencana

yang

handal,mencakup penanganan pra bencana, tangkap darurat, dan pasca bencana. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

44

Adapun tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 2017 sampai 2019 meliputi : a. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penangganan bencana b. Pembentukan tim reaksi cepat (Unit Khusus penangganan bencana ) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai basis di lima lokasi strategis (lima kecamatan) dalam wilayah kota Kota Padang. c. Meningkatkan Manajemen dan akuntabilitas pemerintah melalui Peningkatan sumber manusia dan sarana prasarana d. Meningkatkan kualitas penagulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehinga menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas. e. Meningkatkan sistim koordinasi yang terintekrasi dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengendaliaan penagulangaan bencana. f. Mengembangkan penelitian sistim informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penangulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel. g. Terwujudnya Padang Kota Cerdas Bencana.

4.2.2. Sasaran Sejalan dengan sasaran pembangunan Nasional di bidang Penanggulangan Bencana, maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah terwujudnya tujuan yang telah di canangkan dalam kurun waktu 2014 -2019 adalah : a. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan pencanangan padang cerdas bencana. b. Meningkatnya sistem penanganan kedaruratan Bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan,peningkatan sarana dan prasarana pendukung,serat pendekatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. c. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana,melalui

kapasitas

perencanaan

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

yang

handal,peningkatan koordinasi pelaksana serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan. d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik.


45

4.3. Strategi Dan Kebijakan 4.3.1. Strategi Hal ini merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau yang akan di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun kedepan. Dengan diformulasikan strategi dan arah kebijkan ini maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang menetapkan misinya. Adapun strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut: 1. Pemberian Pendidikan pelatihan kepada masyarakat dan aparatur dalam rangka peningkatan SDM Penanggulan Bencana Kota Kota Padang. 2. Menyelaraskan, mengembangkan serta mesosialisasikan peraturan Perundangundangan Penanggulangan Bencana Kota Padang kepada masyarakat, mendidik relawan, menyusun peta dan protap kebencanaan serta membentuk tim pengarah Penanggulangan Bencana Kota Kota Padang Provinsi sumatera barat dalam Rangka menguragi resiko Bencana. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulanagan bencana Kota Padang dan meujudkan penanganan darurat dan logistik secara cepat, tepat, efektif, dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana dengan membentuk tim reaksi cepat serta mendistribusian bahan logistik. 4. Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan. 5. Mengutamakan

kerja

sama

yang strategis,

berkelanjutan

dan

mendukung

kemandirian.

4.3.2. Kebijakan Arah kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana Daerah disusun di dalam rencana strategi (Renstra) 2014-2019 sebagai cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukan arah kebijakan, penjabaran dari arah kebijakan, program, dan kegiatan yang di terapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Penjabaran dari arah kebijakan nasional di bidang Penanggulangan Bencana Daerah 2014-2019, Penanggulangan Bencana masuk kedalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan kepada pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, Penguatan kapasitas penanggulangan bencana pusat dan daerah, otimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipsi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

46

peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusian, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana. Arah kebijakan dan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eskternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi Kota Padang dibidang penanggulangan

bencana

daerah.

Maka

arah

kebijakan

dan

strategi

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu dalam waktu lima tahun (2014 - 2019) adalah : 1. Terselenggaranya penanggulangan bencana terencana terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel. 2. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan suatu reaksi cepat penanggulangan bencana. 3. Terselesainya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat,tepat dan efektif secara terkoordinir/terpadu. 4. Terselesainya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.


47

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Fokus Prioritas, Program, Dan Aksi Fokus prioritas, program, dan aksi merupakan penjabaran lebih mendalam dari strategi penanggulangan bencana. Secara umum, pembagian strategi penanggulangan bencana terbagi atas strategi generik dan strategi spesifik. Strategi generik merupakan strategi yang berlaku umum untuk seluruh bencana yang berpotensi terjadi di Kota Padang. Sedangkan strategi spesifik merupakan strategi yang diambil langsung mengarah kepada fokus prioritas dan aksi yang dilakukan untuk setiap jenis bahaya yang berpotensi terjadi. Penjabaran terkait Fokus prioritas, program dan aksi lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

5.1.1. Strategi Generik Strategi generik terdiri atas empat strategi yang disusun dijabarkan berdasarkan masing-masing komponen tersebut. 1. Perkuatan Aturan Dan Kapasitas Kelembagaan Adapun fokus prioritas, program, dan aksi dalam strategi perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Perkuatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan Fokus Prioritas

Program

Aksi

Penguatan Kerangka

Peningkatan

Pemutakhiran Pedoman Teknis

Hukum

implementasi kerangka

pelaksanaan RTRW

Penyelenggaraan

hukum penyelenggaraan

Pemutakhiran dan

Penanggulangan


implementasi pemberian IMB

Bencana

yang telah diperkuat.

berbasis pengurangan risiko bencana Penyusunan regulasi zonasi bangunan di daerah berisiko bencana


48

Fokus Prioritas

Program

Aksi Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata guna lahan dan IMB bangunan dalam upaya penanggulangan bencana Penegakan aturan daerah terkait pemukiman

Peningkatan Kapasitas

Pengembangan sistem

Penyusunan sistem informasi

dan Akuntabilitas Tata

informasi implementasi

yang berisikan potensi bencana

Kelola Penanggulangan

RPB

dan kerentanan daerah

Bencana

Penyusunan sistem pendataan yang tervalidasi hingga tingkat kelurahan Pembangunan sistem informasi publik untuk penanggulangan bencana Pengawasan dan

Penyusunan dan implementasi

peningkatan akuntabilitas mekanisme pengawasan dan aparatur PB

evaluasi terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat Sinkronisasi prosedur operasi standar penanganan darurat bencana dengan rencana kontingensi daerah

Peningkatan kapasitas

Penyusunan program

sumber daya manusia

pendidikan dan pelatihan

pada lembaga-lembaga

pengembangan kapasitas SDM

terkait penyelenggaraan

dalam penyelenggaran

PB

penanggulangan bencana di Kota Padang(*)


Pengembangan sarana dan

sarana dan prasarana

prasarana pada instansi dan

kelembagaan untuk PB

Kelompok masyarakat yang


49

Fokus Prioritas

Program

Aksi terkait penanggulangan bencana

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 fokus prioritas utama dalam perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan. Hal tersebut terkait dengan perkuatan kerangka hukum dalam pengurangan risiko bencana dan peningkatan akuntabilitas tata kelola penanggulangan bencana yang lebih baik. Untuk aksibertanda (*) tentang penyusunan program pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas SDM dalam penyelenggaran penanggulangan bencana merupakan salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat terhadap Kota Padang. 2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu Adapun fokus prioritas, program, dan aksi dalam strategi perencanaan penanggulangan bencana terpadu dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu Fokus Prioritas

Program

Aksi

Pengarusutamaan PB

Monitoring, evaluasi dan

Pemutakhiran berkala kajian

dalam Pembangunan

pemutakhiran RPB

risiko bencana Menggalang kerjasama dengan daerah tetangga dalam pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan bencana pada masa sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana (*)

Pemaduserasian

Pemaduan

Penyusunan Rencana

Mekanisme

upayapengurangan risiko

Penanggulangan Kedaruratan

Penyelenggaraan

bencana dengan

Bencana

Penanggulangan

penanganan darurat

Penyelenggaraan latihan

Bencana

kesiapsiagaan secara periodik Perluasan Jangkauan

Pembangunan sistem

Daerah Sistem

peringatan dini bencana yang

Peringatan Dini Bencana

terkoneksi hingga tingkat


50

Fokus Prioritas

Program

Aksi nasional

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 fokus prioritas utama dalam perencanaan penanggulangan bencana terpadu. Hal tersebut terkait dengan normalisasi proses internalisasi penanggulangan bencana dalam pembangunandan pengembangan system terpadu. Untuk aksi bertanda (*) penyusunan kajian risiko bersama khususnya lintas batas merupakan salah satu kegiatan yang sama dilakukan Provinsi dan kota Padang. 3. Pendidikan, Penelitian Dan Pelatihan Adapun fokus prioritas, program, dan aksi dalam strategi pendidikan, penelitian dan pelatihan dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan Fokus Prioritas

Program

Aksi

Pergeseran paradigma

Pendayagunaan lembaga

Pemberdayaan perguruan

untuk pengurangan

pendidikan sebagai

tinggi, peneliti internal dan

risiko bencana yang

media pembangunan

pegawai pemerintah untuk

lebih efektif

budaya sadar bencana

penyelenggaraan riset kebencanaan (*) Pengintegrasian hasil riset kedalam kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana Penerapan hasil riset dalam pemanfaatan bangunan sekolah dan kantor pemerintahan sebagai tempat pengungsian sementara (shelter)

Penguatan dan

Peningkatan partisipasi

peningkatan peran

masyarakat dalam upaya

relawan dalam PB

pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana


51

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 fokus prioritas utama dalam pendidikan, penelitian dan pelatihan. Hal tersebut terkait dengan pergeseran paradigma untuk PRB yang lebih efektif. Untuk aksi yang bertanda (*) terkait pemberdayaan perguruan tinggi,peneliti internal dan pegawai pemerintah untuk penyelenggaraan riset merupakan salah satu kegiatan yang sama dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama berkelanjutan dalam memberdayakan hasil riset yang dilakukan bersama. 4. Peningkatan Kapasitas Dan Partisipasi Lembaga Pemerintah, Dunia Usaha, Kesehatan Dan Masyarakat Adapun fokus prioritas, program, dan aksi dalam strategi peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12. Fokus prioritas, Program, dan Aksi Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Fokus Prioritas

Program

Aksi

Optimalisasi

Redefinisi dan optimalitas

Peningkatan kemampuan

Pemberdayaan instansi

pemberdayaan masyarakat

masyarakat/relawan

pemerintah dan

yang sinergis berbasis

dalam upaya

Masyarakat untuk

lokalitas, risiko, dan proses

pengurangan risiko

Penanggulangan

saling berbagi antar pelaku

bencana di lingkungan

Bencana

dengan mengedepankan

sekitar (pembentukan

kemandirian sumber daya

kelurahan cerdas bencana, keluarga cerdas bencana) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan tanggap darurat dan pascabencana Peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan perbaikan kerusakan lahan/lingkungan secara mandiri


52

Fokus Prioritas

Program

Aksi Peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan penilaian kerusakan serta taksiran kebutuhan masa tanggap darurat Perkuatan implementasi riset terapan kebencanaan terkait pengurangan risiko bencana Penyusunan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana masyarakat secara partisipatif Pemetaan kerentanan dan potensi sosial di daerah terpapar bencana-bencana prioritas Kota Padang Pengembangan layanan sosialisasi bagi masyarakat rentan (*) Pembangunan mata pencarian alternatif masyarakat di daerah rawan bencana* Perkuatan sumber mata pencaharian nonalam sebagai pilihan mata pencaharian alternatif untuk masyarakat di daerah rawan bencana


53

Fokus Prioritas

Program

Aksi Perkuatan pemahaman masyarakat terhadap upaya pengurangan faktor-faktor kerentanan dasar

Peningkatan kemitraan

Penguatan kemitraan untuk

Penyusunan mekanisme

multi pihak dalam

kemandirian dan keberlanjutan keterliban unsur

penanggulangan

penyelenggaraan

pemerintah dan

bencana


masyarakat dengan unsur, kesehatan, swasta, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Penggalangan kontribusi dukungan partisipasi sektor layanan kesehatan, swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (hotel cerdas bencana, mall cerdas bencana, pasar cerdas bencana, rumah sakit cerdas bencana) Perlindungan kawasan/wilayah sentral produksi masyarakat

Penguatan Forum PRB dan

Pembangunan eksistensi

tematik sebagai media untuk

Forum PRB Kota Padang

saling berbagi dalam


penyelenggaraan

anggota Forum PRB Kota


Padang


54

Fokus Prioritas

Program

Aksi

Pendayagunaan lembaga

Pengembangan lanjutan

pendidikan sebagai media

kelompok siaga bencana

pembangunan budaya sadar

sekolah disemua

bencana

tingkat/level pendidikan (pembentukan kampus cerdas bencana, sekolah cerdas bencana, tempat less cerdas bencana, rumah ibadah cerdas bencana)

Optimalisasi

Pengoptimalan penggunanaan

Pemanfaatan TI informasi

Pemanfaatan teknologi

teknologi informasi terkini

dalam pengurangan dan

informasi dalam

dalam upaya PRB dan


diseminasi informasi

penanggulangan bencana alam

alam

bencana

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 fokus prioritas utama dalam peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut terkait dengan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan perkuatan fungsi kemitraan. Untuk aksi yang bertanda (*) terkait menyelenggarakan pemetaan kerentanan dan potensi sosial di daerah terpapar bencana-bencana prioritas merupakan salah satu kegiatan yang sama dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang. Selain itu, kegiatan yang dibantu pelaksanaan oleh Provinsi Sumatera Barat terkait dengan mengembangkan layanan sosial bagi masyarakat rentan di zona prioritas penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat. 5.1.2. Strategi Spesifik Per Bencana Untuk penjabaran strategi spesifik setiap jenis bahaya yang berpotensi dikelompokkan kepada 3 (tiga) strategi yaitu pengurangan risiko bencana, peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana, dan optimalisasi pemulihan dampak bencana.Pengelompokkan tersebut untuk lebih menjelaskan hal yang terangkum dalam melihat fokus prioritas, program dan aksi dari masing-masing jenis bahaya yang ada di Kota Padang. Fokus prioritas, program, dan aksi yang merupakan penjabaran lanjutan dari strategi spesifik untuk jenis bahaya. Hal ini dikarenakan penanganan dan upaya pengurangan risiko yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan karakteristik dari jenis bahaya tersebut. Selain itu, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

55

dipengaruhi oleh hasil penentuan tingkat risiko dan bencana prioritas yang ada disuatu daerah.Untuk lebih jelas terkait dengan fokus prioritas, program dan aksi untuk 10 jenis bahaya yang berpotensi di Kota Padang akan dijelaskan sebagai berikut. 1) Gempa Bumi Adapun fokus prioritas, program, dan aksi untuk gempabumi dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 13. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Gempabumi Fokus Prioritas

Program

Aksi

Peningkatan Efektivitas

Optimalisasi pengelolaan

Penetapan standar

Pencegahan dan

sumber daya serta penataan

bangunan ramah gempa

Mitigasi Bencana

ruang dan lahan untuk upaya

(*)

pencegahan dan mitigasi

Pengawasan atas

bencana

pelaksanaan tata ruang dan bangunan aman gempa Pelaksanaan perbaikan struktural fasilitas pemerintah serta faslitas publik

Peningkatan

Pembangunan kapasitas

Penyusunan konsep 10

Kesiapsiagaan dan

kesiapsiagaan bencana

cerdas bencana

penanganan darurat

(kelurahan cerdas

Bencana

bencana, keluarga cerdas bencana, kampus cerdas bencana, sekolah cerdas bencana, tempat les cerdas bencana, rumah ibadah cerdas bencana, hotel cerdas bencana, rumah sakit cerdas bencana, mall cerdas bencana, dan pasar cerdas bencana). Sosialisasi tentang pengetahuan gempa bumi


56

Fokus Prioritas

Program

Aksi dan cara penyelamatan diri saat gempabumi terjadi Penyusunan rencana penyelamatan diri saat terjadi bencana gempabumi (*)

Percepatan pembangunan

Mengidentifikasi dan

sarana prasarana dan logistik

menetapkan tempat dan

dalam penanganan darurat

fasilitas pengungsian berdasarkan kajian risiko gempabumi dengan pengelolaan sesuai dengan standar nasional Memetakan sumber air bersih dan tempat fasilitasi sanitasi di wilayah-wilayah area pengungsian yang telah ditetapkan berdasarkan kajian risiko gempabumi Memperkuat dan menyediakan sarana prasarana fasilitas layanan kesehatan disetiap kelurahan Pengadaan sarana prasarana penanganan darurat bencana

Perkuatan mekanisme

Penyusunan Rencana

penanganan darurat

Kontingensi bencana

berdasarkan prioritas sasaran

gempa bumi Kota

operasi (Penyelamatan Jiwa,

Padang


57

Fokus Prioritas

Program

Aksi

Lokalisasi Luasan Daerah Terpapar dan Penyelamatan Aset Vital). Peningkatan Kapasitas

Kajian cepat bencana

Penanganan Darurat Bencana

gempabumi Pencarian, penyelamatan & evakuasi Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis

Penyelenggaraan

Rehabilitasi dan rekonstruksi

Pengkajian kerusakan

Pemulihan Dampak

bidang fisik

dan kerugian

Bencana

Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana Rehabilitasi dan rekonstruksi

Pengkajian jumlah

bidang sosial, ekonomi dan

korban dan kerusakan

budaya

perekonomian serta lingkungan Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Berdasarkan tabel 13 di atas, aksi yang bertanda (*) terkait penetapan standar bangunan ramah gempa dan penyusunan rencana penyelamatan diri merupakan salah satu kegiatan yang sama dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang. Sedangkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

58

untuk aksi lainya dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak lain yang terkait. 2) Tsunami Adapun fokus prioritas, program, dan aksi untuk bencana tsunami dapat dilihat pada Tabel 14. Tabel 14. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Tsunami Fokus Prioritas

Program

Aksi



Penetapan peraturan

Pencegahan dan


terkait tata guna lahan

Mitigasi Bencana


dan Izin Mendirikan


Bangunan (IMB)

bencana

Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung penyelamatan / pengungsian (escape building) untuk masyarakat di kelurahan yang berisiko tinggi bencana Tsunami Penetapan gedung untuk penyelamatan/pengungsi an untuk masyarakat di zona kawasan bencana tsunami Penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi untuk memperkuat sistem deteksi dini tsunami dan peredam tekanan gelombangtsunami (*)


59

Fokus Prioritas

Program

Aksi


Budidaya tanaman

kelembagaan dan komunitas

mangrove dan terumbu

dalam pencegahan dan mitigasi

karang di zona

bencana

penanggulangan bencana tsunami(*) Alokasi dan pemindahan masyarakat yang berada di zona prioritas penanggulangan bencana tsunami ke daerah aman (*)

Peningkatan


Penyusunan konsep 10

Kesiapsiagaan dan


cerdas bencana

Penanganan Darurat

(kelurahan cerdas

Bencana

bencana, keluarga cerdas bencana, kampus cerdas bencana, sekolah cerdas bencana, tempat les cerdas bencana, rumah ibadah cerdas bencana, hotel cerdas bencana, rumah sakit cerdas bencana, mall cerdas bencana, dan pasar cerdas bencana).Melaksanakan sosialisasi peningkatan pengetahuan kesiapsiagaan komunitas disetiap kelurahan yang berisiko bencana tsunami Penyediaan media edukasi dan sosialisasi


60

Fokus Prioritas

Program

Aksi kesiapsiagaan penanggulangan bencana tsunami Penyelenggaraan latihan berkala prosedur operasi standar peringatan dini dan penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami Penyusunan rencana penyelamatan diri saat terjadi bencana tsunami Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana evakuasi masyarakat pada Zona Penanggulangan Bencana Provinsi (*) Penyusunan masterplan tsunami selaras dengan rencana kontingensi bencana tsunami Kota Padang


Pengadaan peralatan


peringatan dini bencana


tsunami Pemetaan sumbersumber air bersih dan pembangunan fasilitas sanitasi yang dapat digunakan pada penanganan darurat bencana tsunami


61

Fokus Prioritas

Program

Aksi Memperkuat dan menyediakan sarana prasarana fasilitas layanan kesehatan disetiap kelurahan Pengadaan sarana prasarana penanganan darurat bencana



penanganan darurat bencana

tsunami Pencarian, penyelamatan & evakuasi Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritik

Penyelenggaraan



Pemulihan Dampak

bidang fisik

dan kerugian

Bencana


Pengkajian jumlah



budaya

perekonomian serta lingkungan


62

Fokus Prioritas

Program

Aksi Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Berdasarkan tabel 14 di atas, terdapat beberapa aksi yang bertanda (*) merupakan aksi yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat untuk Kota Padang dan dilakukan bersama dengan pemerintah Kota Padang. Aksi yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat terkait dengan alokasi dan pemindahan masyarakat yang berada di zona prioritas penanggulangan bencana ke daerah aman. Selain itu juga penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi untuk memperkuat sistem deteksi dini tsunami dan peredam tekanan gelombang. Untuk

aksi

pelaksanaan

pembangunan

dan

pemeliharaan

gedung

penyelamatan/pengungsian (escape building) merupakan salah satu kegiatan yang sama dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang. Selain itu juga budidaya tanaman mangrove dan terumbu karang di zona penanggulangan bencana tsunami serta penyusunan rencana evakuasi penyelamatan diri saat terjadi bencana tsunami. 3) Banjir Adapun fokus prioritas, program, dan aksi untuk bencana banjir dapat dilihat pada Tabel 15. Tabel 15. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Banjir Fokus Prioritas

Program

Aksi



Menjaga dan memelihara

Pencegahan dan


daerah resapan air

Mitigasi Bencana


(catchment area) di


kawasan hutan lindung

bencana

dan hutan konservasi pada daerah rawan bencana Melakukan reboisasi dan pemeliharaan lahan kritis di kawasan - kawasan hutan lindung dan konservasi di Kota Padang.


63

Fokus Prioritas

Program

Aksi Normalisasi dan reklamasi Daerah Aliran Sungai Normalisasi sistem pengairan Penerapan aturan tata guna lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah rawan bencana banjir Menetapkan dan menerapkan standar pengelolaan sumber daya air dan Daerah Aliran Sungai (*) Menerapkan peraturan tentang pengamanan dan pelestarian Sumber daya air

Pengelolaan mitigasi bencana

Mengembangkan inovasi pintu air dengan teknologi sederhana dan tepat guna (*) Menyediakan dukungan, melaksanakan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi dan bendungan Pengamanan dan pelestarian sumber daya air melalui reklamasi sungai dalam Zona Prioritas Penanganan


64

Fokus Prioritas

Program

Aksi Bencana Banjir (*)

Peningkatan


Menyelenggarakan

Kesiapsiagaan dan


sosialisasi dan diskusi

penanganan darurat

terkait pengurangan

Bencana

risiko bencana banjir di setiap kelurahan Menyusun rencana evakuasi masyarakat yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat yang berada di daerah rawan bencana banjir Melakukan pembersihan Daerah Aliran Sungai secara berkala dan partisipatif Penyusunan Rencana Kontingensibencana banjir Kota Padang.


Pengadaan peralatan


peringatan dini di zona


bahaya bencana banjir Menetapkan tempat pengungsian yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya yang mudah diakses dan


65

Fokus Prioritas

Program

Aksi dikelola secara mandiri oleh masyarakat Memperkuat dan menyediakan sarana prasarana fasilitas layanan kesehatan disetiap kelurahan Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir (contoh: Perahu karet, pelampung, dll)


Kajiancepat bencana


banjir Pencarian, penyelamatan dan evakuasi Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis

Penyelenggaraan



Pemulihan Dampak

bidang fisik

dan kerugian

Bencana

Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah


66

Fokus Prioritas

Program

Aksi warga korban bencana


Pengkajian jumlah



budaya


Berdasarkan tabel 15 diatas, terdapat beberapa aksi yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat untuk Kota Padang atapun dilakukan bersama dengan pemerintah Kota Padang. Aksi yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat terkait pengamanan dan pelestarian sumber daya air melalui reklamasi sungai dalam zona prioritas penanganan bencana banjir. Hal lain yang dilakukan Provinsi adalah menerapkan peraturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air. Sedangkan aksi yang bertanda (*) merupakan upaya yang dilakukan bersama terkait dengan aksi menetapkan dan menerapkan standar pengelolaan sumber daya air dan daerah aliran sungai. Selain itu juga, mengembangkan inovasi pintu air dengan teknologi sederhana dan tepat guna. Upaya lain yang senantiasa dilakukan adalah sosialisasi dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana banjir di setiap kelurahan di Kota Padang serta menyusun rencana evakuasi masyarakat. 4) Tanah Longsor Adapun fokus prioritas, program, dan aks iuntuk tanah longsor dapat dilihat pada Tabel 16. Tabel 16. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Tanah Longsor Fokus Prioritas

Program

Aksi

Peningkatan


Melaksanakan sosialisasi

Kesiapsiagaan dan


secara berkala terkait

Penanganan Darurat

peningkatan pengetahuan

Bencana

kesiapsiagaan masyarakat dan upaya pengurangan dampak bencana


67

Fokus Prioritas

Program

Aksi Penyelenggaraan latihan penyelamatan diri dan penanganan darurat bencana di kawasan rawan tanah longsor


Pengadaan peralatan




tanah longsor Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana evakuasi masyarakat pada kelurahan yang berpotensi terjadi tanah longsor Optimalisasi sarana prasarana yang ada dan pengadaan sarana prasarana tambahan sesuai dengan kebutuhan untuk penanganan darurat bencana.




tanah longsor Pencarian, penyelamatan & evakuasi Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis


68

Fokus Prioritas

Program

Aksi

Penyelenggaraan



Pemulihan Dampak

bidang fisik

dan kerugian

Bencana

infrastruktur Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana Rehabilitasi dan rekonstruksi



dan kerugian

budaya

Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis, perekonomian, budaya serta lingkungan

Berdasarkan Tabel 16 diatas, fokus prioritas, program, dan aksi yang direncanakan seluruhnya dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Hal ini dikarenakan tanah longsor tidak tergolong kepada zona proritas penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian pemerintah Kota Padang dapat melakukan koordinasi dan kerjasama baik dengan pemerintah Provinsi maupun swasta. 5) Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Adapun fokus prioritas, program, dan aksi untuk gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada Tabel 17. Tabel 17. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Fokus Prioritas

Program

Aksi



Pengembangan

Pencegahan dan


transplantasi terumbu

Mitigasi Bencana


karang di kawasan


berisiko tinggi

bencana

gelombang ekstrim dan abrasi


69

Fokus Prioritas

Program

Aksi Membangun infrastruktur pemecah gelombang ekstrim dan abrasi Menegakkan aturan terkait batas area yang boleh dibangun pada kawasan berisiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi Merekolasi bangunan dan fasilitas publik yang berada pada kawasan berisiko tinggi gelombang ekstrim dan abrasi

Peningkatan


Menyediakan sarana

Kesiapsiagaan dan


prasarana penanganan

penanganan darurat


darurat bencana

Bencana




gelombang ekstrim dan abrasi Pencarian, penyelamatan & evakuasi Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi. Memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi


70

Fokus Prioritas

Program

Aksi Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis

Penyelenggaraan



Pemulihan Dampak

bidang fisik

dan kerugian

Bencana


Pengkajian jumlah



budaya


Berdasarkan tabel 17 di atas, fokus prioritas, program, dan aksi gelombang ekstrim dan abrasi yang direncanakan seluruhnya dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Hal ini dikarenakan gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Padang tidak tergolong kepada zona proritas penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat. 6) Cuaca Ekstrim Adapun fokus prioritas, program, dan aksi untuk cuaca ekstrim dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Cuaca Ekstrim Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas

Program Pengelolaan mitigasi bencana

Aksi Pengembangan kebijakan

Pencegahan dan

inovasi teknologi untuk

Mitigasi Bencana

deteksi dini potensi bencana cuaca ekstrim


71

Fokus Prioritas

Program

Aksi Pembangunan dan perawatan shelterperlindungan serta pengungsian bencana cuaca ekstrim

Peningkatan


Peningkatan pengetahuan

Kesiapsiagaan dan


masyarakat tentang cuaca

Penanganan Darurat

ekstrim di wilayah yang

Bencana

berpotensi bencana cuaca ekstrim

Penyusunan rencana penyelamatan diri saat terjadi bencana cuaca ekstrim Penyelenggaran latihan kesiapsiagaan bencana cuaca ekstrim Percepatan pembangunan

Melakukan kajian


terhadap tanda-tanda


alam sebagai sistem peringatan dini Pengadaan peralatan peringatan dini bencana cuaca ekstrim Penyediaan layanan kesehatan di lokasi pengungsian pada saat tanggap darurat Pengadaan sarana prasarana penanganan darurat bencana


72

Fokus Prioritas

Program

Aksi

Perkuatan mekanisme

Penyusunan Rencana

penanganan darurat

Kontingensibencana

berdasarkan prioritas sasaran

cuaca ekstrim Kota

operasi (penyelamatan jiwa,

Padang

lokalisasi luasan daerah terpapar dan penyelamatan aset vital). Peningkatan kapasitas



cuaca ekstrim Pencarian, penyelamatan & evakuasi Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis

Penyelenggaraan



Pemulihan Dampak

bidang fisik

dan kerugian

Bencana

infrastruktur Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi infrastruktur Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana Rehabilitasi dan rekonstruksi

Pengkajian jumlah



budaya



73

Fokus Prioritas

Program

Aksi Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Berdasarkan tabel 18 di atas,fokus prioritas, program, dan aksi cuaca ekstrim yang direncanakan seluruhnya dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Hal ini dikarenakan cuaca ekstrim tidak tergolong kepada zona prioritas penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat. 7) Kekeringan Adapun fokus prioritas, program, dan aksi untuk kekeringan dapat dilihat pada Tabel 19. Tabel 19. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Kekeringan Fokus Prioritas

Program

Aksi



Penerapan peraturan

Pencegahan dan


tentang pengamanan dan

Mitigasi Bencana


pelestarian sumber daya


air didaerah yang

bencana

beresiko kekeringan

Pengelolaan mitigasi bencana

Melaksanakan pembangunan perbaikan jaringan utama irigasi.

Peningkatan


Pengadaan sarana

Kesiapsiagaan dan



Penanganan Darurat


darurat bencana

Bencana


Kaji cepat bencana


kekeringan Pencarian, penyelamatan dan evakuasi Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi Pemulihan darurat fungsi


74

Fokus Prioritas

Program

Aksi prasarana dan sarana kritis

Penyelenggaraan


Pengkajian jumlah

Pemulihan Dampak



Bencana

budaya


Berdasarkan tabel 19 diatas, fokus prioritas, program, dan aksi untuk bahaya kekeringan yang direncanakan seluruhnya dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Hal ini dikarenakan

kekeringandi

Kota

Padang

tidak

tergolong

kepada

zona

prioritas

penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat. 8) Kebakaran Hutan Dan Lahan Adapun fokus prioritas, program, dan aksi untuk kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada Tabel 20. Tabel 20. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Fokus Prioritas

Program

Aksi



Menyusun aturan

Pencegahan dan


pemanfaatan,

Mitigasi Bencana


pemeliharaan dan


pengendalian kawasan

bencana

hutan dan lahan yang berisiko kebakaran Penegakkan aturan pengamanan dan pengendalian kawasan hutan dan lahan yang berisiko kebakaran

Peningkatan


Pengadaan sarana

Kesiapsiagaan dan



Penanganan Darurat


darurat bencana

Bencana Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

kebakaran hutan dan 75

Fokus Prioritas

Program

Aksi lahan


Kaji cepat bencana


kebakaran hutan dan lahan Pencarian, penyelamatan dan evakuasi Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis

Penyelenggaraan



Pemulihan Dampak

bidang fisik

dan kerugian

Bencana

infrastruktur Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana Rehabilitasi dan rekonstruksi

Pengkajian kerugian dan


kerusakan dari jumlah

budaya

korban, perekonomian dan kondisi lingkunngan Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Berdasarkan tabel 20 di atas, fokus prioritas, program, dan aksi untuk bahaya kebakaran hutan dan lahan yang direncanakan seluruhnya dilakukan oleh pemerintah Kota


76

Padang. Hal ini dikarenakan kebakaran hutan dan lahan di Kota Padang tidak tergolong kepada zona proritas penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat. 9) Epidemi Dan Wabah Penyakit Adapun fokus prioritas, program, dan aksi untuk epidemi dan wabah penyakit dapat dilihat pada Tabel 21. Tabel 21. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas

Program Pengelolaan mitigasi bencana

Aksi Pemberian imunisasi &

Pencegahan dan

vaksinasi berkala

Mitigasi Bencana

terhadap masyarakat &lingkungan

Peningkatan


Pengadaan sarana

Kesiapsiagaan dan


prasarana dan persediaan

Penanganan Darurat


obat-obatan penanganan

Bencana

darurat bencana epidemi dan wabah penyakit Peningkatan kapasitas

Kaji cepat bencana


epidemi dan wabah penyakit Pencarian, penyelamatan dan evakuasi Pengisolasian korban bencana Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi

Penyelenggaraan


Pengkajian dampak

Pemulihan Dampak


bencana dari segi jumlah

Bencana

budaya

korban dan kemungkinan timbulnya dampak baru Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis


77

Fokus Prioritas

Program

Aksi korban

Berdasarkan tabel 21 diatas, fokus prioritas, program, dan aksi untuk yang direncanakan seluruhnya dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Hal ini dikarenakan epidemi dan wabah penyakit tidak tergolong kepada zona prioritas penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian bahaya epidemi dan wabah penyakit akan tetap menjadi perhatian dan koordinasi serta kerjasama antara instansi terkait baik kota, Provinsi maupun nasional nantinya. 10) Gagal Teknologi Adapun fokus prioritas, program, dan aksi untuk gagal teknologi dapat dilihat pada Tabel 22. Tabel 22. Fokus Prioritas, Program, dan Aksi Bencana Gagal Teknologi Fokus Prioritas

Program

Aksi



Pengawasan atas

Pencegahan dan

kelembagaan dan komunitas

pelaksanaan peraturan

Mitigasi Bencana

dalam pencegahan dan mitigasi

tata ruang dan

bencana

pengembangan kawasan industri Penyusunan langkah kerjasama antara pemerintah, sektor produksi dan masyarakat dalam peningkatan kesadaran keselamatan kerja didaerah kawasan industri

Peningkatan Kesiapan


Pengadaan peralatan

Menghadapi Bencana




bencana gagal teknologi di kawasan industri


78

Fokus Prioritas

Program

Aksi Membangun tempat evakuasi dan pengungsian yang aman,memadai dan mudah diakses oleh masyarakat pada saat tanggap darurat bencana yang dikelola dan dimanfaatkan bersama dengan masyarakat sekitar kawasan industri Membangun pusat layanan kesehatan di kawasan industri yang didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai pada masa tanggap darurat Pengadaan sarana prasarana penanganan darurat bencana




gagal teknologi Pencarian, penyelamatan & evakuasi

Penyelenggaraan



Pemulihan Dampak

bidang fisik

dan kerugian

Bencana


Pengkajian jumlah



budaya



79

Fokus Prioritas

Program

Aksi Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis serta kondisi perekonomian dan lingkungan

Berdasarkan tabel 22 diatas, fokus prioritas, program, dan aksi untuk yang direncanakan seluruhnya dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. 5.1.3. Pagu Indikatif Uraian terkait dengan penjabaran pagu indikatif dapat dilihat pada Lampiran 2. Sandingan Aksi, Indikator, Keterlibatan Institusi dan Pagu Indikatif Penanggulangan Bencana Daerah.Namun secara umum hasil rasionalisasi anggaran dengan program yang didapatkan dari strategi penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan di Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 24. Berdasarkan Tabel 24, dapat disimpulkan bahwa rencana anggaran penanggulangan bencana untuk setiap program mengalami fluktuasi bahkan ada peningkatan untuk setiap tahun anggaran. Hal ini dikarenakan adanya asumsi kenaikan inflasi untuk setiap tahun perencanaan. Nilai anggaran yang diasumsikan tiap tahun merupakan perencanaan umum yang dapat dilakukan daerah dengan sumber anggaran dari APBD, kerjasama dengan pihak swasta serta bantuan anggaran dari Provinsi ataupun nasional. Tabel 24. RekapitulasiHasil Rasionalisasi Anggaran Penanggulangan Bencana STRATEGI Tahun Anggaran (dalam Juta Rupiah) PENANGGULANGAN

1

2

3

4

5

BENCANA 1) Perkuatan Aturan dan

200

500

800

-

-

2.100

1.450

800

350

400

200

200

400

-

-

1.000

1.900

2.000

2.350

2.650

10.480

12.930

16.730

13.880

17.080

5.750

6.500

7.000

8.400

9.080

Kapasitas Kelembagaan 2) Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu 3) Pendidikan, Penelitian, danPelatihan 4) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat 5) Pengurangan Risiko Bencana 6) Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana *


80

STRATEGI PENANGGULANGAN

Tahun Anggaran (dalam Juta Rupiah) 1

2

3

4

5

BENCANA 7) Optimalisasi Pemulihan

-

-

-

-

-

19.730

23.480

27.730

24.980

29.210

Dampak Bencana * TOTAL PAGU INDIKATIF

(*) terdapat program dan aksi yang menggunakan anggaran siap pakai atau alokasianggaran khusus bila terjadi bencana Anggaran penanggulangan bencana yang direncanakan ini perlu diselaraskan dengan pendapatan daerah. Beban anggaran yang tergolong besar terkait dengan pengadaan peralatan dan pembangunan fisik perlu dilakukan kerjasama baik dengan pihak swasta ataupun pemerintahan Provinsi. Hal ini perlu menjadi pertimbangan khusus agar alokasi anggaran penanggulangan bencana tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Penjabaran anggaranberdasarkan program tersebut merupakan gabungan dari strategi generik yang melingkupi anggaran untuk seluruh potensi bahaya. Sedangkan anggaran spesifik per bencana yang meliputi strategi pengurangan risiko bencana, peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana dan optimalisasi pemulihan bencana. Untuk lebih jelas penjabaran sandingan aksi, indikator dari setiap strategi dapat dilihat pada pada Lampiran 2. Sandingan Aksi, Indikator, Keterlibatan Institusi dan Pagu Indikatif Penanggulangan Bencana Daerah.

5.1.3.1. MEKANISME PENGANGGARAN Hasil analisis kebijakan penanggulangan bencana sampai menjadi aksi untuk setiap program dan fokus prioritas telah disusun akan dibuatkan alokasi penganggaran. Anggaran ini mengikuti asumsi di tingkat nasional bahwa minimal anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana kira-kira 1% dari total keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perhitungan anggaran kegiatan penanggulangan bencana pada umumnya terbagi atas dua bagian. Anggaran pertama merupakan anggaran periodik yang merupakan pembebanan tahunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang. Anggaran ini dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa sebelum bencana terjadi. Alokasi anggaran untuk perencanaan 5 tahun kedepan juga mempertimbangkan asumsi kenaikan inflasi sebesar 10% pertahun. Anggaran kedua adalah anggaran khusus untuk penanganan darurat dan pemulihan bencana. Anggaran ini disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersifat dana siap pakai di Kota Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

81

Padang. Bila hasil kajian cepat bencana apabila melebihi kemampuan anggaran siap pakai daerah, maka direkomendasi status darurat bencana Provinsi. Pengalokasian anggaran khusus nantinya akan menjadi pertimbangan dan rekomendasi dari Kepala BPBD Kota Padang. Disamping kedua mekanisme penganggaran tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana pada pra, saat, maupun pasca bencana. Upaya menjaring komitmen dan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan difokuskan kepada pencapaian sasaran rencana aksi daerah sebagai prioritas penanganan bencana di daerah Secara umum, alokasi anggaran tersebut akan dimasukan kedalam aksi serta indikator yang akan dicapai. Hal ini disinkronkan dengan alokasi pagu anggaran yang diberikan oleh OPD dalam penyusunan rencana kerja. Hal ini dilakukan karena spesifik pekerjaan penanggulangan bencana akan dimasukkan kedalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan OPD Kota Padang. Indikator aksi dalam RPB menjadi dasar pencapaian tugas setiap OPD yang terkait agar pelaksanaan RPB dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, rencana penganggaran dalam melaksanakan aksi yang terdapat dalam RPB perlu diprioritaskan dan selaras dengan APBD Kota Padang. Beberapa aksi memerlukan kerjasama dengan pihak swasta ataupun dengan pemerintah Provinsi dan nasional. Hal ini dikarenakan besarnya alokasi anggaran untuk aksi yang mengarah kepada pembangunan secara fisik.

5.1.4. Rencana Aksi Daerah Rencana aksi daerah terkait pengurangan risiko bencana secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait. Rencana ini memuat prioritas strategi pemerintah daerah dalam membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bahaya bencana. Rencana aksi hanya terbatas pada pra bencana namun lebih rinci dalam penjabaran waktu pelaksanaan, anggaran dan sumber anggaran yang mendukung kegiatan. Rencana aksi daerah harus merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penting dan mendesak sehingga harus mampu diselesaikan pada tiga tahun pertama RPB. Sedangkan pada tahun 4 dan 5 kegiatan yang dilakukan lebih kepada upaya bertahap dan berkesinambungan untuk pelaksanaan kegiatan periode selanjutnya. Evaluasi kegiatan tiga tahunan yang termuat dalam rencana aksi daerah dapat diarahkan dalam percepatan pelaksanaan di tahun ke 4 dan 5. Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan tabel sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam pengawasan dan evaluasi RPB. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

82

Secara garis besar dapat dikelompokkan berdasarkan strategi generik yang berlaku untuk seluruh jenis bahaya dan strategi spesifik per bahaya. Untuk spesifik per bahayayang lebih difokuskan kepada jenis bahaya yang tergolong bencana prioritas penanganan di Kota Padang. Kota Padang memiliki 10 jenis potensi bahaya, dengan 4 jenis bahaya yaitu gempabumi, tsunami, banjir cuaca ekstrim merupakan bencana prioritas penanganan dalam rencana aksi daerah tahun 1,2 dan 3 di Kota Padang. Sedangkan rencana aksi untuk penanganan jenis bencana lain dalam 3 tahun perencanaan awal digolongkan kedalam rencana aksi untuk strategi generik. Untuk lebih jelas terkait dengan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana di Kota Padang dapat dijabarkan sesuai dengan pengelompokan berdasarkan strategi. 5.1.4.1. Strategi Generik Kota Padang Penjabaran terkait rencana aksi untuk strategi generik dikelompokkan berdasarkan program per strategi. Perencanaan aksi tersebut memuat indikator pencapaian dan keterlibatan instansi/lembaga yang terkait. Selain itu untuk melihat sumber anggaran untuk setiap aksi dikelompokan kepada anggaran yang didapatkan dari APBD, kerjasama dengan pihak lain dan bantuan vertikal dari Provinsi/nasional. Sumber anggaran tersebut dibagi dalam bentuk persentase anggaran dari detail pagu indikatif yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Sandingan Aksi, Indikator, Keterlibatan Institusi dan Pagu Indikatif Penanggulangan Bencana Daerah. 1. Strategi Perkuatan Aturan Dan Kapasitas Kelembangaan, Pada strategi ini terdapat 1 Fokus Prioritas rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam 3 tahun awal perencanaan. Adapun penjelasan aksi, keterlibatan dan sumber anggaran untuk program peningkatan akuntabilitas tata kelola penanggulangan bencana yang lebih baik dapat dilihat pada Tabel 25 berikut. Tabel 25. Rencana Aksi untuk Peningkatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan Aksi

Indikator

Keterlibatan

Sumber Anggaran APBD Kerja- Bantuan sama

Adanya arsip dan

Utama : BPBD

Penyusunan

data base potensi

sistem

bencana dan

informasi yang

kerentanan daerah :DISHUB,

berisikan

minimal 10 tahun

KOMINFO,

potensi

terakhir

BMKG,PU,Bagian

bencana dan

70%

15%

Vertikal 15%

Pendukung

Hukum, WALHI,


83

Aksi

Indikator

Keterlibatan


kerentanan

Adanya

daerah

mekanisme

Vertikal

NGO

publikasi data yang dapat diakses oleh publik secara luas Menyusun

Adanya ketetapan

Utama : BPBD

Peraturan

hukum dalam

Daerah terkait

mewujudkan

Pendukung:

Padang Kota

Padang Kota

Bagian Hukum,

Cerdas

Cerads Bencana

Tenaga Ahli

Menyusun

Adanya data base

Utama : BPBD

sistem

kebencanaan yang

pendataan

dapat digunakan

Pendukung:

dengan tingkat

sebagai referensi

DISHUB,

validasi hingga

dalam

KOMINFO,BMKG

jenjang

perencanaan PB

,BPMPKB,PU,Bag

pemerintahan

daerah

ian Hukum,

100 %

Bencana

paling bawah

70%

15%

15%

70%

15%

15%

WALHI, NGO

di daerah Membangun

Adanya website

Utama : BPBD

sistem

resmi daerah

Pendukung

informasi

tentang informasi

:DISHUB,

bencana yang

kebencanaan

KOMINFO,

dapat diakses

bencana di daerah

BMKG,

oleh publik

Adanya

PU,Bagian

mekanisme

HUKUM, WALHI,

update secara

NGO

berkelanjutan terhadap data Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

84

Aksi

Indikator

Keterlibatan


Vertikal

base kebencanaan daerah

Berdasarkan tabel 25 diatas, perencanaan dalam 3 tahun awal lebih kepada upaya untuk menyusun sistem informasi dan sistem pendataan kejadian bencana dan penyusunan peraturan daerah. Aksi tersebut melibatkan beberapa OPD dengan keterlibatan utama dari BPBD Kota Padang. Adapun dari seri penganggaran hampir 70 % aksi tersebut didukung oleh anggaran pemerintah daerah melalui APBD. 2. Strategi Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu Pada strategi ini terdapat 2 fokus prioritasrencana aksi yang akan dilaksanakan dalam 3 tahun awal perencanaan. Program tersebut adalah normalisasi proses internalisasi penanggulangan bencana dalam pembangunan. Adapun penjelasan aksi,keterlibatan dan sumber anggaran untuk program tersebut dapat dilihat pada Tabel 26 berikut. Tabel 26. Rencana Aksi untuk Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu Aksi

Indikator

Keterlibatan

Sumber Anggaran APBD

Kerja Bantuan sama Vertikal

Melakukan

Adanya dokumen

Utama : BPBD

pemutakhiran

hasil kajian risiko

berkala Kajian

bencana Kota

Pendukung :

Risiko Bencana

Padang

BAPPEDA,DINSOS

yang melingkupi Adanya peta

NAKER, PU,

setiap bencana

risiko bencana

TRTB, PMI,DKK,

yang berpotensi

untuk setiap

KESBANGPOL,BP

di Kota Padang

bencana-bencana

S,DISPERINDAGT

utama di Kota

AMBEN,

Padang

DISPERNAKHUTB

Adanya sistem

UN, DLH, DISHUB,

50%

10%

40%

pengumpulan data KOMINFO,Dinas kajian risiko

Kelautan dan

bencana daerah

Perikanan,


85

Aksi

Indikator

Keterlibatan



dengan validasi

DIKNAS, Bagian

hingga tingkat

Hukum, Perguruan

pemerintahan

Tinggi, NGO

terendah di daerah Menggalang

Dokumen

kerjasama

kesepakatan

dengan daerah

pelaksanaan

tetangga dalam

penanggulangan

pelaksanaan

di daerah

upaya

perbatasan (pada

penanggulangan

masa sebelum,

bencana

saat dan sesudah

50%

10%

40%

terjadi bencana) Sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana dengan memperhitungkan risiko lintas batas Adanya pengembangan dokumen kajian risiko bencana dengan memperhitungkan risiko lintas batas wilayah administrasi


86

Aksi

Indikator

Keterlibatan



Menyusun

Adanya dokumen

Utama : BPBD

Rencana

Rencana

Penanggulangan

Penanggulangan

Pendukung

Kedaruratan

Kedaruratan

:BAPPEDA,DINSO

Bencana sesuai

Bencana Daerah

SNAKER, PU,

dengan amanat

yang disepakati

TRTB, PMI,DKK,

Undang-undang

bersama oleh

KESBANGPOL,BP

dan Peraturan

insitusi terkait

S,DISPERINDAGT

Pemerintah yang Penanggulangan

AMBEN,

ada

Bencana di

DISPERNAKHUTB

daerah

UN, DLH, DISHUB,

Penyelenggaraa

Terlaksananya

KOMINFO,Dinas

n latihan

satu paket

Kelautan dan

kesiapsiagaan

penyelenggaraan

Perikanan,

secara periodik

latihan

DIKNAS, Bagian

berdasarkan

kesiapsiagaan

Hukum, Unand,

Rencana

bencana untuk

Kogami,

Penanggulangan

tujuh jenis latihan

TNI/POLRI,

Kedaruratan

setiap dua tahun

BPKA,Satpol

60%

10%

30%

60%

10%

30%

60%

10%

30%

PP,RSUD, 11

Bencana Daerah

kecamatan, NGO Membangun

Adanya

Utama : BPBD

sistem

standarisasi

peringatan dini

pelayanan

Pendukung

bencana yang

minimum sistem

:DISHUB,

terkoneksi

peringatan dini

KOMINFO,BMKG,

hingga tingkat

sesuai dengan

Dinas Kelautan dan

nasional

regulasi di tingkat

Perikanan, NGO

nasional

lokal dan


87

Aksi

Indikator

Keterlibatan



Adanya

internasional, 11

keterhubungan

kecamatan

sistem penerimaan dan penyebaran informasi di daerah, Provinsi dan nasional

3. Strategi Pendidikan, Penelitian Dan Pelatihan Pada strategi ini terdapat 1 fokus prioritas rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam 3 tahun awal perencanaan. Program tersebut adalah pergeseran paradigma untuk pengurangan risiko bencana yang lebih efektif. Adapun penjelasan aksi,keterlibatan dan sumber anggaran untuk program tersebut dapat dilihat pada Tabel 27 berikut. Tabel 27. Rencana Aksi untuk Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan Sumber Anggaran Aksi

Indikator

Keterlibatan

Pergeseran

Adanya rencana

Utama : BPBD

Paradigma

aksi

Pendukung :

untuk

kesiapsiagaan

DINSOS, DINKES,

Pengurangan

bencana ditingkat

LSM, PMI,

Risiko Bencana

masyarakat yang

Kecamatan,

disusun secara

Kelurahan, tokoh

partisipatif

masyarakat

APBD 30%

Kerja- Bantuan sama Vertikal 50%

20%

Adanya pelatihan kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi terkait pengurangan risiko bencana Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

88

Sumber Anggaran Aksi

Indikator

Keterlibatan

APBD

Kerja- Bantuan sama Vertikal

secara berkala yang diikuti oleh masyarakat didaerah rawan bencana Adanya latihan kesiapsiagaan bencana tingkat masyarakat secara berkala Adanya kelompok siaga bencana kelurahan yang berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana Berdasarkan tabel 27 diatas, aksi yang menjadi prioritas terkait dengan menjadikan pengurangan risiko bencana menjadi trend-setter oleh masyarakat. Rencana ini lebih kepada peningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana. 4. Strategi Peningkatan Kapasitas Dan Partisipasi Masyarakat Terdapat 1 fokus prioritas rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam 3 tahun awal perencanaan. Program tersebut adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan bencana. Adapun penjelasan aksi,keterlibatan dan sumber anggaran untuk program tersebut dapat dilihat pada tabel 28 berikut. Tabel 28. Rencana Aksi untuk Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Sumber Anggaran Aksi

Indikator


Keterlibatan

APBD

Kerja- Bantuan sama Vertikal 89


Indikator

Keterlibatan

Meningkatkan

Adanya pelatihan

Utama : BPBD

kapasitas

berkala terkait

masyarakat

dengan penilaian

Pendukung :

dalam analisis

kerusakan serta

DINSOS, DINKES,

kerusakan dan

taksiran

LSM, PMI,

upaya

kebutuhan dan

Kecamatan,

pemenuhan

prediksi

Kelurahan,tokoh

kebutuhan

perkembangan

masyarakat

kehidupannya

kejadian bencana

secara mandiri

untuk masa

selama masa

tanggap darurat

APBD


40%

20%

40%

40%

20%

40%

tanggap darurat Adanya pemetaan dan

kebutuhan dasar

pascabencana

masa tanggap darurat dan pascabencana yang disusun secara mandiri oleh masyarakat dalam meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah

Meningkatkan

Adanya

Utama : BPBD

kemampuan

penyuluhan

masyarakat

berkala terkait

Pendukung :

dalam

upaya perbaikan

DINSOS, DINKES,

melakukan

kerusakan akibat

LSM, PMI,

perbaikan

dampak bencana

Kecamatan,

akibat

di tingkat

Kelurahan, tokoh


90


Indikator

kerusakan

kelurahan

bencana

Adanya bentuk

kategori

kerjasama antara

sedang dan

masyarakat

ringan secara

dengan

mandiri

pemerintah dalam

Keterlibatan

APBD


masyarakat

perbaikan dampak kerusakan ringan dan sedang pada masa darurat bencana secara mandiri. Menyusun

Adanya prosedur

Utama : BPBD

Prosedur Tetap

tetap penanganan

Penanganan

darurat bencana

Pendukung :

Darurat

khususnya

BAPPEDA,DINSOS

Bencana

bencana ditingkat

NAKER, PU,

masyarakat

masyarakat yang

TRTB, PMI,DKK,

secara

disusun secara

KESBANGPOL,BP

partisipatif

partisipatif yang

S,DISPERINDAGT

dapat digunakan

AMBEN,

pada masa

DISPERNAKHUTB

tanggap darurat

UN, DLH,

bencana

DISHUB,

Adanya pelatihan

KOMINFO,Dinas

berkala kegiatan-

Kelautan dan

kegiatan dalam

Perikanan,

pengurangan

DIKNAS, Bagian

risiko bencana di

Hukum, PSB Unand,

tingkat kelurahan

Kogami, DRR

minimal 2 kali

Indonesia,


40%

20%

40%

91


Indikator

setahun

Keterlibatan

APBD


TNI/POLRI, BPKA,Satpol PP,RSUD, Kecamatan, Kelurahan

Membangun

Adanya SK

Utama : BPBD

Eksistensi

Walikota tentang

Forum PRB

Pembentukan

Pendukung :,

Kota Padang

Forum PRB Kota

BAPPEDA,DINSOS

Padang

NAKER, PU,

Adanya rencana

TRTB, PMI,DKK,

strategis Forum

KESBANGPOL,BP

20%

80%

PRB Kota Padang S,DISPERINDAGT yang mendukung

AMBEN,

pencapaian RPB

DISPERNAKHUTB

Konsolidasi dan

UN, DLH, DISHUB,

koordinasi

KOMINFO,Dinas

berkala Forum

Kelautan dan

PRB Kota Padang Perikanan, dengan para

DIKNAS, Bagian

pemangku

Hukum, PSB Unand,

kepentingan

Kogami, DRR

dalam

Indonesia,

mendukung

TNI/POLRI,

penyelenggaraan

MEDIA/JJSB,

penanggulangan

Karang Taruna, Biro

bencana

Humas,RAPI/ORAR

Terbangunnya

I,

komunikasi dan

KNPI,BUMN,BUM

memperpendek

D, PRAMUKA,

birokrasi antar

Forum KSB, Satpol


92


Indikator

penyelenggaraan

Keterlibatan

APBD


PP,Dunia Usaha

penanggulangan bencana Adanya pemutakhiran berkala dari Forum PRB kepada pemerintah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Peningkatan

Adanya kriteria

Utama : BPBD

kapasitas

minimum

anggota Forum

perwakilan

Pendukung :

PRB Kota

lembaga/institusi

KESBANGPOL,

Padang

yang menjadi

DIKNAS, 11

anggota Forum

kecamatan, tokoh

PRB

masyarakat

20%

80%

Adanya pelatihan pengetahuan kebencanaan berkala bagi anggota-anggota aktif Forum PRB Kota Padang


93


Indikator

Keterlibatan

Pengembangan

Terbentuknya

Utama : DIKNAS,

lanjutan

sekolah cerdas

kelompok

bencana

Pendukung : BPBD,

siaga bencana

berdasarkan

Dinas Pemadam

sekolah

kerentanan

Kebakaran DINSOS,

disemua

Terbentuknya 100 DINKES, SAR,

tingkat/level

kelompok siaga

pendidikan

bencana sekolah

APBD 20%

Kerja- Bantuan sama Vertikal 80%

TNI, POLRI

baru berdasarkan pembagian gugus sekolah setiap tahunnya Adanya pembinaan berkala terhadap kelompok siaga bencana sekolah minimal tiap semester tahun ajaran sekolah

Strategi Spesifik Kota Padang Penjabaran terkait rencana aksi untuk strategi spesifik akan dikelompokan berdasarkan program prioritas per jenis bahaya. Perencanaan aksi tersebut memuat indikator pencapaian dan keterlibatan instansi/lembaga yang terkait. Selain itu untuk melihat sumber anggaran untuk setiap aksi dikelompokan kepada anggaran yang didapatkan dari APBD, kerjasama dengan pihak lain dan bantuan vertikal dari Provinsi/nasional. Sumber anggaran tersebut dibagi dalam bentuk persentase anggaran dari detail pagu indikatif yang dapat dilihat pada Lampiran 2.Sandingan Aksi, Indikator, Keterlibatan Institusi dan Pagu Indikatif Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk setiap jenis bahaya yang menjadi prioritas penanganan dikelompokkan kedalam beberapa program yang diterjemahkan dalam aksi dan indikator. Adapun prioritas aksi dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

94

indikator untuk setiap jenis bahaya yang tergolong bencana prioritas di Kota Padang akan diuraikan sebagai berikut. 1. Gempa Bumi Adapun rencana aksi untuk bencana gempabumi dalam 3 tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel 29 berikut: Tabel 29. Rencana Aksi Penanganan Bencana Gempabumi Aksi

Indikator

Keterlibatan

Sumber Anggaran

Institusi

APBD Kerja- Bantuan

Sosialisasi

Masyarakat ,

Utama :

tentang

warga sekolah,

BPBD

pengetahuan

kampus,

gempabumi

pengunjung

Pendukung:

dan cara

rumah sakit,

Dinas Pendidikan,

penyelamatan

hotel, pasar, mall

DLH, PMI, LSM,

diri saat

dan pengurus

Perguruan Tinggi,

gempabumi

rumah ibadah

terjadi

memahami proses

Sasaran:

terjadinya

Kelurahan,

gempabumi dan

Keluarga, Sekolah,

proses

Kampus, Tempat

penyelamatan diri

Les, Rumah Ibadah,

saat terjadi

Rumah Sakit, Hotel,

gempabumi

Mall, dan Pasar

sama

Vertikal

70%

20%

10%

40%

20%

40%

berpotensi tsunami Mengidentifika Tersedianya

Utama : PU

si dan

tempat dan

menetapkan

fasilitas

Pendukung :

tempat dan

pengungsian

BPBD, TRTB,

fasilitas

korban

BAPELDALDA,

pengungsian

gempabumi yang

BAPPEDA,

berdasarkan

dilengkapi dengan BPM2T,

kajian risiko

fasilitas yang

KECAMATAN,


95

Aksi

Indikator

Keterlibatan

Sumber Anggaran

Institusi

APBD Kerja- Bantuan

gempabumi

sesuai dengan

KELURAHAN,

dengan

standar

DISHUB,

pengelolaan

pengelolaan

KOMINFO, PDAM,

sesuai dengan

pengungsian

PLN, BPN,

standar

nasional pada

DINKES

nasional


sama

Vertikal

20%

10%

Sasaran: Kelurahan, Keluarga, Sekolah, Kampus, Tempat Les, Rumah Ibadah, Rumah Sakit, Hotel, Mall, dan Pasar

Memetakan

Adanya peta

Utama :

sumber air

sumber air bersih

PU

bersih dan

dan tempat untuk

Pendukung : BPBD,

tempat

mendirikan

TRTB,

fasilitasi

fasilitas sanitasi

BAPELDALDA,

sanitasi di

yang layak sesuai

BAPPEDA,

wilayah-

dengan standar

BPM2T,

wilayah area

pengelolaan

KECAMATAN,

pengungsian

penanganan

KELURAHAN,

yang telah

darurat bencana

DISHUB,

ditetap

di wilayah yang

KOMINFO, PDAM,

berdasarkan

berdekatan

PLN, BPN,

kajian risiko

dengan tempat

DINKES

gempabumi

pengungsian pada saat penanganan

Sasaran:

darurat bencana

Kelurahan,

gempabumi

Keluarga, Sekolah,

70%

Kampus, Tempat Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

96

Aksi

Indikator

Keterlibatan

Sumber Anggaran

Institusi

APBD Kerja- Bantuan sama

Vertikal

10%

70%

Les, Rumah Ibadah, Rumah Sakit, Hotel, Mall, dan Pasar

Memperkuat

Tersedianya

Utama : Dinas

dan

fasilitas dasar

Kesehatan

menyediakan

kesehatan disetiap Pendukung : BPBD,

sarana

kelurahan

Kecamatan,

prasarana

minimal obat-

Kelurahan,

fasilitas

obatan dan

Puskesmas,

layanan

personil medis

DINSOSNAKER,

kesehatan

dalam

DISHUB,

disetiap

meminimalisir

KOMINFO

kelurahan

timbulnya korban

20%

tambahan pada penanganan darurat bencana Adanya personil kesehatan yang diperbantukan di posko-posko kesehatan pada saat tanggap darurat sesuai situasi dan kondisi


97

Aksi

Indikator

Keterlibatan

Sumber Anggaran

Institusi

APBD Kerja- Bantuan

Penyusunan

Adanya dokumen

Utama : BPBD

Rencana

rencana kotinjensi

Kontingensi

bencana

Pendukung : PU,

Bencana

gempabumi Kota

TRTB, Kecamatan,

Gempabumi

Padang

Kelurahan, BPM,

Kota Padang

Sosialisasi

DINSOSNAKER,

Rencana

DINAS

Kontingensi

KESEHATAN,

bencana

KSB, DISHUB,

gempabumi

KOMINFO, POLRI,

Uji coba rencana

TNI, NGO

70%

sama

Vertikal

20%

10%

kontingensi sebagai rencana operasi pada saat tanggap darurat bencana gempabumi Kota Padang dengan melibatkan OPD terkait, minimal 1 x setahun

2. Tsunami Adapun rencana aksi untuk bencana tsunami dalam 3 tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel 30 berikut. Tabel 30. Rencana Aksi untuk Penanganan Bencana Tsunami

Aksi

Indikator


Keterlibatan Institusi


Kerja- Bantuan sama

Vertikal

98

Aksi

Keterlibatan

Indikator

Institusi

Penetapan

Adanya Perda

Utama ; PU

peraturan

untuk tidak ada

Pendukung : Bagian

terkait tata

penambahan

Hukum, BPBD,

guna lahan dan

pembangunan

BAPELDALDA,

Izin

fasilitas umum

TRTB, BPM2T,

Mendirikan

dan fasilitas

BAPPEDA

Bangunan di

pemerintah di

pesisir pantai

kawasan rawan


Kerja- Bantuan sama

Vertikal

20%

40%

100%

tsunami Penetapan

Teridenfikasinya

Utama : BPBD

gedung untuk

bangunan yang

Pendukung : INGO,

penyelamatan/

dapat difungsikan

PSB Unand, Klinik

pengungsian

untuk

Konstruksi, PU,

untuk

penyelamatan dan

Dinas TRTB, Bagian

masyarakat di

pengungsian

Hukum, DPRD

zona kawasan

masyarakat di

bencana

zona prioritas

tsunami

bencana tsunami

40%

Adanya penetapan bangunan fasilitas publik sebagai tempat evakuasi masyarakat di zona rawan tsunami dalam 1 tahun (pelabelan shelter) Adanya status pengelolaan gedung penyelamatan/pen gungsian yang


99

Aksi

Keterlibatan

Indikator

Institusi


Kerja- Bantuan sama

Vertikal

40%

20%

40%

70%

20%

10%

jelas untuk tempat penyelamatan di zona bencana tsunami Budidaya

Tertanamnya

Utama : DLH

tanaman

manggrove

mangrove dan

sepanjang 5 km

Pendukung :

terumbu

dengan ketebalan

Bappedalda,

karang di zona

100 meter per

Dispernakhutbun,

penanggulanga

tahun di garis

BPBD, Univ. Bung

n bencana

pantai Kota

Hatta, Walhi

tsunami

Padang yang termasuk Zona Penanggulangan bencana Tsunami dan abrasi Proteksi kawasan terumbu karang 2-3 km dari pantai di Zona Penanggulangan Bencana tsunami

Melaksanakan

Masyarakat

sosialisasi

memahami ciri-

peningkatan

ciri gempa bumi

Pendukung :

pengetahuan

yang berpotensi

Dinas Pendidikan,

kesiapsiagaan

tsunami dan cara

Dinkes, Kec/kel,

komunitas

penyelamatan diri

LSM/NGO, PMI,

disetiap

Utama : BPBD

Perguruan Tinggi,


100

Aksi

Keterlibatan

Indikator

kelurahan yang

Institusi


Kerja- Bantuan sama

Vertikal

20%

40%

FKSB, KSBS

berisiko tsunami

Sasaran: Kelurahan, Keluarga, Sekolah, Kampus, Tempat Less, Rumah Ibadah, Rumah Sakit, Hotel, Mall, dan Pasar

Penyediaan

Terpasang dan

Utama : BPBD

media edukasi

tersebarnya 1.000

dan sosialisasi

eksemplar poster,

Pendukung : BPKA,

kesiapsiagaan

2.000 eksemplar

Satpol PP, Kec/kel,

penanggulanga

leaftlet, 500

LSM/NGO, PMI,

n bencana

billboard sebagai

KSB, KSBS,

tsunami

media edukasi

100%

dan sosialisasi pengetahuan kesiapsiagaan penaggulangan bencana tsunami Penyelenggara

Terselenggaranya

Utama : BPBD

an latihan /

latihan sesuai

Pendukung : Dishub,

simulasi

dengan prosedur

DISDIK, DINKES,

evakuasi

operasi standar

PMI, LSM, RAPI,

gempabumi

peringatan dini

KSB, TNI, POLRI,

dan tsunami

dan penanganan

SAR, SATPOL

secara berkala

darurat bencana

PP,NGO

40%

gempabumi dan tsunami bersama

Sasaran:

antara pemerintah

Kelurahan,


101

Aksi

Keterlibatan

Indikator

Institusi

dan unsur terkait

Keluarga, Sekolah,

Pb minimal satu

Kampus, Tempat

kali setahun

Less, Rumah Ibadah,


Kerja- Bantuan sama

Vertikal

50%

10%

40%

70%

20%

10%

Rumah Sakit, Hotel, Mall, dan Pasar Peningkatan

Terbangunnya

Utama : PUPR

Kapasitas

jalur evakuasi

Pendukung : BPBD,

Prasarana dan

baru minimal 5

Kec/kel, LSM,

Sarana

jalur dari daerah

Bagian Pertanahan,

Evakuasi

berbahaya ke

Dishub, kominfo,

Masyarakat

daerah aman

pada Zona

Pemeliharaan

Penanggulanga jalur evakuasi n Bencana

minimal 10 km

Provinsi

per kelurahan Terpasangnya 2.000 ramburambu evakuasi tsunami di titiktitik penting di kawasan rawan tsunami

Penyusunan

Adanya dokumen

Utama : BPBD

masterplan

masterplan

Pendukung :

tsunami yang

tsunami yang

DINSOSNAKER,

selaras dengan

terangkum dalam

DINAS

Rencana

rencana

KESEHATAN,

Kontingensi

kontingensi

DINAS

Bencana

bencana tsunami

PENDIDIKAN, PU,

Tsunami Kota

Kota Padang

BAPPEDA, SAT


102

Aksi

Padang

Keterlibatan

Indikator

Institusi

Uji coba

POL PP, TNI,

penggunaan

POLRI, PDAM,

Renkon sebagai

PLN, LSM PIHAK

sencana operasi

SWASTA,

pada saat tanggap

DISHUB,

darurat bencana

KOMINFO


Kerja- Bantuan sama

Vertikal

20%

60%

tsunami Kota Padang dengan melibatkan OPD terkait, minimal 1 x setahun Sosialisasi Rencana Kontingensi bencana tsunami Pengadaan

Berfungsinya

Utama : BPBD

Peralatan

masjid per

Peringatan

kecamatan di

Pendukung:

Dini Bencana

zona prioritas

DISHUB,

Tsunami

bencana tsunami

KOMINFO,

sebagai interface

BPMPKB,PMI,SAT,

penyebaran

KSB,RAPI/ORARI,J

arahan

JSB (media massa),

Berfungsinya

Kecamatan

20%

media massa TV dan Radio lokal sebagai interface penyebaran arahan Adanya 3 frekuensi khusus Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

103

Aksi

Keterlibatan

Indikator

Institusi


Kerja- Bantuan sama

Vertikal

40%

20%

yang dapat digunakan pada saat darurat bencana di Kota Padang Adanya penambahan 20 sirine yang beroperasi untuk peringatan dini bencana tsunami di zona prioritas bencana tsunami Pemetaan

Adanya peta

Utama : BPBD

sumber-

potensi sumber

sumber air

air bersih yang

Pendukung:

bersih dan

dapat digunakan

DINSOSNAKER,P

pembangunan

saat penanganan

DAM,PU,DKK,Dina

fasilitas

darurat

s TRTB, Dinas

sanitasi yang

Adanya

Kebersihan dan

dapat

penetapan lokasi

Pertamanan

digunakan

pembangunan

pada

fasilitas sanitasi

penanganan

sementara di area

darurat

pengungsian yang

bencana

digunakan pada

tsunami

saat tanggap

20%

darurat bencana tsunami


104

Aksi

Keterlibatan

Indikator

Institusi

Memperkuat

Tersedianya

Utama : DKK

dan

fasilitas dasar

menyediakan

kesehatan disetiap Pendukung : BPBD,

sarana

kelurahan

PU, DKK,

prasarana

minimal obat-

Dinsosnaker, PMI,

fasilitas

obatan dan

Dinas Pertanaman

layanan

personil medis

dan Kebersihan,

kesehatan

dalam

Swasta

disetiap

meminimalisir

kelurahan

timbulnya korban

Sumber Anggaran APBD 30%

Kerja- Bantuan sama

Vertikal

40%

30%

tambahan pada penanganan darurat bencana Adanya 5 orang personil kesehatan yang diperbantukan di posko-posko kesehatan pada saat tanggap darurat

3. Banjir Adapun rencana aksi untuk bencana banjir dalam 3 tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel 31 berikut. Tabel 31. Rencana Aksi untuk Penanganan Bencana Banjir

Aksi

Indikator


Keterlibatan Institusi


Kerja- Bantuan sama

Vertikal

105

Aksi

Keterlibatan

Indikator

Institusi

Menyelenggar

Adanya

Utama :BPBD

akan

sosialisasi tentang

sosialisasi dan

penyebab

Pendukung :

diskusi terkait

terjadinya dan

Kecamatan,

pengurangan

dampak yang

Kelurahan, DLH

risiko bencana

ditimbulkan

banjir di setiap

bencana banjir

kelurahan di

serta bencana

Kota Padang

turunannya


Kerja- Bantuan sama

Vertikal

70%

20%

10%

60%

10%

30%

kepada masyarakat di kawasan rawan banjir terkait pengurangan kerentanan disetiap kelurahan minimal 1 kali setahun Penyusunan

Adanya dokumen

Utama : BPBD

Rencana

rencana kotigensi

Kontingensi

bencana banjir

Pendukung :,

Bencana

Kota Padang

BAPPEDA,DINSOS

Banjir Kota

Uji coba

NAKER, PU, TRTB,

Padang

penggunaan

PMI,DKK,

renkon sebagai

KESBANGPOL,BP

sencana operasi

S,DISPERINDAGT

pada saat tanggap

AMBEN,

darurat bencana

DISPERNAKHUTB

banjir Kota

UN, DLH,

Padang dengan

DISHUB,KOMINF

melibatkan OPD

O,Dinas Kelautan


106

Aksi

Keterlibatan

Indikator

Institusi

terkait, minimal 1

dan Perikanan,

x setahun

DIKNAS, Bagian


Kerja- Bantuan sama

Vertikal

20%

10%

70%

30%

20%

50%

Hukum, PSB Unand, Kogami, Sosialisasi

TNI/POLRI,

Rencana

DPKA,Satpol

Kontingensi

PP,RSUD, 11

bencana banjir

Kecamatan

Kota Padang Pengadaan

Adanya alat

Utama : BPBD

Peralatan

peringatan dini

Peringatan

bencana banjir di

Pendukung :

Dini di zona

Kota Padang

Kecamatan

bahaya

Kelurahan,

bencana banjir

DINSOSNAKER, BAPELDALDA, PU, DISPERNAKHUTB UTHUT, DINAS KESEHATAN, RAPI, DISHUB, KOMINFO

Menetapkan

Adanya tempat

Utama : PU

tempat

pengungsian yang

pengungsian

mudah diakses

Pendukung : BPBD,

yang

dan dikelola

DINSOSNAKER,

dilengkapi

secara mandiri

Kecamatan,

dengan

oleh masyarakat

Kelurahan, TNI

fasilitas

yang dapat

POLRI, BAGIAN

pendukungnya

dipergunakan

HUKUM,

yang mudah

pada saat tanggap

BAPPEDA, TRTB,


107

Aksi

diakses dan

Keterlibatan

Indikator

darurat

Institusi


Kerja- Bantuan sama

Vertikal

10%

70%

LSM, PMI

dikelola secara mandiri oleh masyarakat Tersedianya sumber air bersih dan tempat sanitasi yang telah mempertimbangk an standar penanganan pengungsian yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat yang dapat dipergunakan saat tanggap darurat Memperkuat

Adanya tempat

Utama :Dinas

dan

dan fasilitas

Kesehatan

menyediakan

layanan kesehatan

sarana

yang memadai di

Pendukung : BPBD,

prasarana

kawasan untuk

PUSKESMAS,

fasilitas

penanganan

Kecamatan,

layanan

korban banjir

Kelurahan,

kesehatan

disetiap zona

DINSOSNAKER,

disetiap

bencana banjir di

kelurahan

Kota Padang

20%

Tersedianya minimal 5 tenaga Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

108

Aksi

Keterlibatan

Indikator

Institusi


Kerja- Bantuan sama

Vertikal

medis yang berkompeten disetiap tempat layanan kesehatan Tersedianya obatobatan dan perangkat pendukung lainnya di tempat layanan kesehatan

4. CUACA EKSTRIM Adapun rencana aksi untuk bencana cuaca ekstrim dalam 3 tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel 32 berikut. Tabel 32. Rencana Aksi untuk Penanganan Bencana Cuaca Ekstrim Aksi

Indikator

Keterlibatan

Sumber Anggaran

Institusi

APBD Kerja- Bantuan

Peningkatan

Adanya

Utama : BPBD

pengetahuan

sosialisasi

masyarakat

pengetahuan

Pendukung :

tentang cuaca

potensi bahaya

BKPSDM, DLH,

ekstrim di

dan kerugian

PMI, LSM,

wilayah yang

yang ditimbulkan

Perguruan Tinggi,

berpotensi

dari risiko

LOKA, KKP, Dinas

terjadinya

Pendidikan, KSB,

bencana cuaca

KSBS, Kecamatan,

ekstrim

DKK

60%

sama

Vertikal

10%

30%

Adanya aksi sosial masyarakat dalam upayaRenstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

109

Aksi

Indikator

Keterlibatan

Sumber Anggaran

Institusi


Vertikal

60%

10%

30%

20%

10%

70%

upaya pengurangan risiko bencana cuaca ekstrim Melakukan

Adanya tanda-

Utama : BPBD

kajian terhadap tanda alam yang tanda-tanda

merupakan

Pendukung :

alam sebagai

sumber informasi

Dishub,kominfo,

sistem

dan kearifan lokal

BPMPKB, PMI,

peringatan dini

terhadap kejadian

SAT, KSB,

bencana cuaca

RAPI/ORARI, JJSB

ekstrim

(Media Masa), Kecamatan, BMKG

Pengadaan

Adanya alat

Utama : BPBD

Peralatan

deteksi dini

Peringatan

terhadap bahaya

Pendukung : Dishub,

Dini Bencana

cuaca ekstrim

kominfo, BPMPKB,

Cuaca Ekstrim

bagi masyarakat

PMI, SAT, KSB,

di kawasan rawan

RAPI/ORARI, JJSB

Adanya sistem

(Media Masa),

penyebaran

Kecamatan, BMKG

informasi peringatan dini bagi masyarakat minimal 1x24 Jam sebelum kejadian bencana cuaca ekstrim


110

Aksi

Indikator

Keterlibatan

Sumber Anggaran

Institusi

APBD Kerja- Bantuan

Penyediaan

Adanya posko

Utama : Dinas

Layanan

kesehatan darurat

Kesehatan

Kesehatan Di

dilokasi

Lokasi

pengungsian

Pendukung :

Pengungsian

akibat bencana

DINSOSNAKER,

Pada Saat

cuaca ekstrim

Kecamatan,

Tanggap

yang dilengkapi

Kelurahan, BPBD,

Darurat

dengan tenaga

PDAM, PLN, TNI,

medis dan sarana

POLRI, SAT POL

prasarana

PP, PMI

sama

Vertikal

70%

20%

10%

70%

20%

10%

kesehatan Adanya obatobatan dan sarana pendukung seperti air dan sanitasi yang cukup memadai di daerah pengungsian Penyusunan

Adanya dokumen

Utama : BPBD

Rencana

Rencana

Kontingensi

Kontingensi

Pendukung : Dishub,

Bencana

bencana cuaca

kominfo, BPMPKB,

Cuaca Ekstrim

ekstrim Kota

PMI, SAR, KSB,

Kota Padang

Padang

RAPI/ORARI, JJSB

Uji coba

(Media Masa),

penggunaan

Kecamatan,

Renkon sebagai

Kelurahan, BMKG

rencana operasi pada saat tanggap darurat bencana Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

111

Aksi

Indikator

Keterlibatan

Sumber Anggaran

Institusi


Vertikal

cuaca ekstrim Kota Padang dengan melibatkan OPD terkait, minimal 1 x setahun Sosialisasi Rencana Kontingensi bencana cuaca ekstrim

Berdasarkan tabel diatas terlihat beberapa aksi untuk bencana gempabumi, tsunami, banjir dan cuaca ekstrim yang menjadi prioritas penanganan dalam 3 tahun awal perencanaan. Sedangkan untuk jenis bahaya lainnya seperti tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit serta gagal teknologi merupakan jenis bahaya yang tergolong kedalam penanganan secara bertahap. Beberapa aksi dapat sejalan dilaksanakan bersamaan dengan jenis bahaya yang menjadi prioritas di Kota Padang. Sedangkan untuk aksi spesifik sesuai dengan jenis bahaya masing masing akan dilakukan secara bertahap di tahun ke 4 dan 5.


112

BAB VI PENUTUP

Pengarus utamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kota Padang. RPB Kota Padang yang disusun untuk rentang perencanaan 2017 2019 merupakan salah satu mekanisme efektif untuk itu. Hal ini dikarenakan dalam RPB telah termasuk Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana. Rencana Aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kota Padang. Pelaksanaan RPB Kota Padang membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis dari pihak yang terkait. Selain itu perlu dilakukan proses peninjauan dan pembaharuan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan dokumen RPB yang telah berjalan minimal 2 tahun. Hal ini dilakukan karena perkembangan dan dinamisasi perubahan dalam setiap tahunnya. Selain itu dilakukan agar perencanaan yang telah disusun dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah terbaru. Upaya lain yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah dengan melakukan pendekatan kepada legislatif dan eksekutif. Strategi advokasi perlu dilakukan dengan harapan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang dan birokrasi Pemerintah Kota Padang. Kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Kota Padang.


113

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2017 - 2019 Visi

Misi

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program

Indikator Program

Kegiatan

Target 1 Menjadikan Padang Kota Cerdas Bencana

2 Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Sebagai Masyarakat Cerdas Bencana

3 Mewujudkan ke tangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan komitmen, serta perilaku dan budaya sadar bencana

Persentase Kesipasiagaan Kelurahan di Kota Padang

4 5 Mewujudkan Jumlah kesiapsiagaan kelurahan dalam cerdas bencana penanggulangan bencana

6 Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana alam

7 Peningkatan upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kegiatan Data Capaian Pada Tahun Awal Kegiatan (output) 2013

8 Pemantauan dan persentase sebaran penyebarluasan informasi bencana informasi potensi bencana alam

9

2015

2014

2016

2017

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2019)

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 243.000.000

21 100%

Rp. 22 243.000.000

-

Pembentukan/ pembinaan organisasi penanggulangan bencana

Jumlah organisasi penanggulangan bencana yang dibina

Sosialisasi penanggulangan bencana di daerah zona merah

Jumlah rumah yang mendapat sosialisasi bencana di zona merah

-

-

5000 Rumah

130.652.000

10000 Rumah

143.717.000

Pelatihan kelompok siaga bencana (KSB) kelurahan

Jumlah kelompok siaga bencana kelurahan yang dilatih

160 orang

145.380.000

200 orang

175.897.000

150 orang

193.487.000

4200 orang

424.512.000

395.900.000

225 orang

153.180.000

164.703.000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

204.160.000

100%

105.760.000

Simulasi evakuasi Jumlah peserta bencana simulasi evakuasi bencana

Pendidikan dan pelatihan SAR bagi kelompok siaga bencana (KSB) kelurahan

Jumlah anggota KSB Kelurahan yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan SAR

Simulasi penanggulangan bencana di zona merah

Jumlah masyarakat di zona merah yang mengikuti simulasi penanggulangan bencana

Peringatan detik- Jumlah Peserta detik gempa 30 Peringatan detikSeptember 2009 detik gempa 30 September 2009 Sosialisasi penerapan rancang bangun serta penggunaan bahan dan peralatan lebih baik


2018

Jumlah pekerja bangunan / tukang bangunan yang mendapat latihan / sosialisasi bangunan ramah gempa

100%

50.000.000

1500 Orang

100.000.000

100%

116.336.000

114

Pemulihan mental korban terkena bencana (trauma healing)

persentase pemulihan mental korban terkena bencana (trauma healing)

Study banding pengelolaan bencana

Jumlah study banding pengelolaan bencana

Kelurahan cerdas Jumlah kelurahan bencana cerdas bencana

Menyediakan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan

Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana

Meningkatnya penanggulangan bencana yang handal

Mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif

meningkanya penanganan penanggulangan bencana

Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana alam

Jumlah dokumen dan saranaprasarana pendukung kebencanaan

-

Keluarga cerdas bencana

Jumlah keluarga cerdas bencana

-

5000 rumah

130652000

Sekolah cerdas bencana

Jumlah sekolah cerdas bencana

-

-

-

Kampus cerdas bencana

Jumlah Kampus cerdas bencana

-

-

-

Tempat les cerdas Jumlah tempat les bencana cerdas bencana

-

-

-

Rumah ibadah cerdas bencana

Jumlah rumah ibadah cerdas bencana

-

-

-

Rumah sakit cerdas bencana

Jumlah rumah sakit cerdas bencana

-

-

-

Pasar cerdas bencana

Jumlah pasar cerdas bencana

-

-

-

Mall cerdas bencana

Jumlah Mall cerdas bencana

-

-

-

Hotel cerdas bencana

Jumlah hotel cerdas bencana

-

-

-

Penyusunan rencana kontijensi kerawanan bencana di Kota Padang

Jumlah dokumen rencana kontijensi kerawanan bencana di Kota Padang

Penyusunan Jumlah Perda rancangan perda Padang Kota tentang daerah Cerdas Bencana rawan bencana di Kota Padang

penyusunan prosedur tetap evakuasi, logistik, dapur umum, dan pendataan di tingkat kelurahan


7 Kelurahan

Jumlah prosedur tetap evakuasi, logistik, dapur umum, dan pendataan di tingkat kelurahan

165.000.000

100%

200.000.000

65.000.000

100%

145.000.000

10 Keluraha n

15 Keluraha n

10.000

254.489.200

20.000

295.000.000

47 Sekolah

278.100.000

100 Sekolah

280.000.000

20 Universit as 50

195.000.000 145.000.000

Tempat Les 100 Rumah Ibadah

100 Rumah Ibadah

20 Rumah sakit 8 Pasar

45.000.000

5 Mall 20 Hotel

125.000.000

-

1 Dokumen

268.000.000

-

-

-

1 Dokumen

85.000.000

-

-

-

-

-

Pendataan daerah Persentase daerah rawan bencana rawan bencana yang didata

203.500.000

Pengadaan sarana Jumlah sarana dan dan prasarana prasarana evakuasi evakuasi

385.000.000

-

-

2 unit

500.000.000

115

Sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas

1 tempat

tersedianya tempat tambat kapal

50.000.000

Pemeliharaan/lab Jumlah shelter elisasi shelter yang dilabelisasi

1 tempat

55.000.000

74 shelter

85.925.100

1 tempat

60.500.000

Perawatan berkala sirine peringatan dini tsunami

Jumlah sirine yang dipelihara

14 unit

175.113.500

14 unit

192.000.000

14 unit

150.000.000

14 unit

195.000.000

Penyediaan rambu-rambu jalur evakuasi

Jumlah ramburambu jalur evakuasi

24 unit

75.565.000

21 unit

40.956.500

21 unit

45.052.150

30 unit

81.913.000

142 unit

86.166.250

48 unit

84.056.000

48 unit

92.461.000

48 Unit

105.000.000

Pengadaan sarana Jumlah sarana posko (RIG) KSB posko (RIG) KSB di 104 kelurahan di 104 kelurahan Pemeliharaan Jumlah ramburambu-rambu dan rambu dan baliho baliho evakuasi evakuasi yang dipelihara Pencegahan bahaya dan ancaman pada daerah rawan bencana (pemasangan plang daerah rawan bencana)

Jumlah plang yang terpasang di daerah rawan bencana

8 unit

131.691.000

48 unit

170.977.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kebencanaan yang tersedia

8 jenis

165.487.000

7 jenis

671.805.000

-

-

7 Jenis

738.985.500

Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan

Jumlah Peralatan Kebencanaan yang dipelihara

61 unit

75.000.000

61 unit

110.009.000

76 unit

130.009.900

76 unit

143.010.890

Pengadaan dan pemasangan peralatan EWS

Jumlah peralatan EWS yang disediakan

3 unit

250.000.000

-

-

-

-

-

-

192.000.000

1 unit

215.000.000

220.000.000

1 Keg

242.000.000

45.000.000

1 Paket

250.000.000

866.590.000

28 personil

953.249.000

1 paket

214.790.000

-

-

-

-

285.094.000

Penyediaan solar Jumlah solar cell cell yang tersedia Pengenalan damage and loss asessment (pengkajian kebutuhan pascabencana)

Terbentuknya tim pengkaji pemulihan pasca bencana

-

-

50 orang

200.000.000

50 orang

Penyusunan Jumlah Program Program Aplikasi Aplikasi Kajian Kajian Cepat Cepat Bencana Bencana

Membina Hubungan Koordinasi Dengan Berbagai Pihak Terkait Kebencanaan

Penguatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana

Jumlah masyarakat, NGO maupun dunia usaha yang terlibat dalam upaya mitigasi bencana

Optimalnya penyelenggaraa n penanggulangan dan pemulihan akibat bencana secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan


Jumlah personil aparatur pemerintah yang mengikuti latihan/ kesiapsiagaan/ koordinasi penanggulangan bencana

Pencegahan Jumlah dini dan koordinasi Penanggulangan kebencanaan korban bencana alam

Peremajaan dan Jumlah personil Optimalisasi kesiapsiagaan Pusat Kontrol Pusdalops Sirine/Pusdalops

24 personil

198.284.000

28 personil

866.590.000

28 personil

116

Rakor kebencanaan

Jumlah rakor kebencanaan tingkat nasional dan daerah

_

_

1 Keg

117.288.000

_

_

1 Keg

129.016.800

peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan Kelurahan Bidang kebencanaan

Jumlah aparatur Kecamatan dan Kelurahan Bidang Kebencanaan yang dilatih

_

_

_

_

_

_

_

_

Pelatihan damage and loss asessment (pengkajian kebutuhan pascabencana)

Jumlah peserta Pelatihan damage and loss asessment (pengkajian kebutuhan pasca bencana)

50 orang

220.000.000

50 orang

Pembentukan tim Jumlah tim TRC TRC yang dibentuk

Menghadirka n Pemerintah Di TengahTengah Masyarakat Yang Tertimpa Bencana

Peningkatan penyelenggaraan administrasi perkantoran

meningkatnya Meningkatnya pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik


Nilai evaluasi AKIP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

meningkatnya pelayanan administrasi perkantora

50 orang

_

_

_

_

_

15 orang

145.000.000

100%

2.093.400.000

100%

826.500.000

100%

900.000.000

100%

990.000.000

1100 Lembar

4.950.000

1.200

5.400.000

645

2.970.000

645

2.970.000

309.514.756

36 Rekening

184.500.000

72 rekening

247.660.000

72 rekening

272.426.000

persentase Kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Jumlah perangko, materei, dan benda Pos lainnya

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

Jumlah tagihan rekening komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang dibayar

36 Rekening

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100%

Penyedian jasa Jumlah petugas kebersihan kantor kebersihan kantor

2 Paket

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

242.000.000

_

Kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

200.000.000

. 7.258.800

86.000.000

100%

65.000.000

100%

65.000.000

100%

71.500.000

3 orang

45.000.000

3 orang

48.005.000

3 orang

48.005.000

5 jenis

32.500.000

5 jenis

35.750.000

19 Jenis

73.625.000

19 Jenis

80.987.500

13 Jenis

58.746.614

13 jenis

64.621.276

20 jenis

9.000.000

20 jenis

9.900.000

4 jenis

24.000.000

20 Jenis

57.000.000

19 Jenis

56.340.000

Penyediaan Jumlah barang barang cetakan cetakan dan dan penggandaan penggandaan

16 Jenis

51.486.500

13 Jenis

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

19 Jenis

29.868.500

19 Jenis

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

15 unit

78.925.000

15 unit

147.118.000

11 unit

58.857.000

11 unit

64.742.700

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

8 Unit

14.235.000

16 unit

28.500.000

16 unit

28.500.000

16 unit

31.350.000

48.998.750

29.870.000

117

Penyediaan bahan bacaan kantor dan peraturan perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

Rapat-rapat Tersedianya dana koordinasi dan Perjalanan dinas konsultasi ke luar luar daerah daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran

Penyediaan alat kebersihan

Penyediaan alat kebersihan

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah pegawai kontrak

Penyediaan jaminan keselamatan/kese hatan kerja

Pembangunan gedung kantor

2880 eks

10.720.000

2880 eks

11.800.000

2880 eks

11.800.000

2880 eks

1624 kotak

40.625.000

1624 kotak

100 persen 275.000.000

100 persen

302.500.000

1178 Kotak

34.110.000 2320 kotak

58.000.000

100 Persen

370.411.500 100 persen

291.650.000

12.980.000

44.687.500

1 paket

24.000.000

1 paket

26.400.000

1 Orang

18.300.000

6 orang

109.800.000

6 orang

129.600.000

6 orang

142.560.000

Tersedianya pembayaran premi asuransi keselamatan kerja

110 Orang

126.020.731

55 Orang

21.560.000

30 orang

24.000.000

30 orang

26.400.000

Tersedianya gedung kantor BPBD

1 Dokumen

350.980.300

##########

1 unit

############

-

11 unit

800.000.000

Pengadaan Jumlah kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang tersedianya (10 unit sepeda motor dan 1 unit minibus operasional Kepala Pelaksana)

-

Pengadaan Jumlah peralatan peralatan gedung gedung kantor kantor yang tersedia

1 Paket

-

-

-

-

78.925.000

11 jenis

157.660.000

82.500.000

6.600.000

52 unit

15.800.000

52 unit

15.800.000

17.380.000

Pengadaan mebeulair

Pengadaan mebeulair

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara

56 unit

1.313.188.277

56 unit

753.971.150

56 unit

850.403.000

56 unit

935.443.300

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

-

18 unit

9.000.000

14 unit

16.450.000

14 unit

18.095.000

Pemeliharaan rutin/berkala meubiler

Jumlah meubiler yang dipelihara

6 jenis

5 jenis

7.000.000

5 jenis

7.700.000

Pengadaan perlengkapan mobil dinas/operasional

Persentase perlengkapan mobil dinas/operasional

Penyediaan jasa perkantoran

Tersedianya gedung kantor

1 unit

209.000.000

6.600.000

4 jenis

5.432.500

23.000.000

-

-

1 unit

250.000.000

1 unit

190.000.000

118

Pemasangan jaringan komunikasi / instalasi listrik / sumberdaya air

Perizinan pesawat Tersedianya Orari perizinan pesawat Orari

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tingkat Kepuasan Masyarakat


Meningkatnya disiplin aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

12.400.000

Tersedinya jaringan komunikasi / instalasi listrik / sumberdaya air -

-

Pengadaan mesin/kartu absensi

Tersedianya mesin/kartu absensi

3 Unit

12.000.000

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

64 Stel

99.262.000

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya pakaian kerja lapangan

Latihan peningkatan kapasitas rescue darat

Jumlah personil yang dilatih rescue darat

Latihan peningkatan kapasitas rescue air

Jumlah personil yang dilatih rescue air

Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indeks kepuasan masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat

Pengukuran Nilai IKM kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

24 Dokumen

9.851.000

_

_

60 stel

106.480.000

55 stel

61.908.000

24 dokumen

25.000.000

1 paket

21.000.000

1 paket

23.100.000

1 unit

5.500.000

1 unit

5.500.000

70 stel

124.450.000

70 stel

136.895.000

_

_

70 stel

145.000.000

-

-

5 orang

27.500.000

5 orang

25.000.000

5 orang

27.500.000

24 dokumen

25.000.000

24 dokumen

27.500.000

1 dokumen

10.000.000

119

BAB I PENDAHULUAN. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

Recommend Documents