RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013 – 2018
(KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PARIAMAN
Rencana Strategis BPBD Kota Pariaman 2013-2018
6
1
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Assalamua’laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Penetapan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan landasan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis. Terkait dengan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, baik untuk jangka waktu menengah maupun jangka waktu pendek, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151 ayat 1 mengamanatkan bahwa SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, sedangkan dalam UU No.25 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman sebagai suatu instansi tidak terlepas dari kewajiban tersebut, dan wajib mengimplementasikan sistem perencanaan tersebut. Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang kompleks dan dinamis menimbulkan kebutuhan untuk memprediksi hal-hal atau kegiatan pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana yang akan datang harus lebih akurat dan tepat, sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana BPBD Kota Pariaman. Peralatan manajemen yang sangat mendukung untuk digunakan adalah Rencana Strategis yang merupakan perencanaan jangka menengah, yaitu terdiri dari atas visi, misi,tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai perwujudan komitmen Organisasi dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kota Pariaman sangat diperlukan integritas, kapabilitas, serta akuntabilitas yang tinggi dan dengan disusunnya Rencana Strategis BPBD Kota Pariaman ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pariaman untuk 5 (lima) tahun mendatang. 2
Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan fikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan citacita pembangunan dalam mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, terima kasih.
Wassalamualaikum warrahmatullahi Wabarakatuh
Pariaman, Januari 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman Kepala Pelaksana
Ir. ASRIZAL NIP. 19620929 199203 1 008
B A B I PENDAHULUAN 1.
LATAR BELAKANG Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan pancasila, termasuk perlindungan atas bencana, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam undangundang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen PU, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat di jadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25. Dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3Tahun 2010. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembanqunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 - 2018,
yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kota Pariaman. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. BPBD Kota Pariaman akan menyiapkan Rancangan Awal (Draft) Renja (Rencana Kerja) dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kota Pariaman dan mengacu pada Renstra BPBD Kota Pariaman Tahun 2013-2018.
2.
LANDASAN HUKUM 1.1
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
1.2
Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
1.3
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
1.4
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);
1.5
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
1.6
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
1.7
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
1.8
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
1.9
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;
1.10 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 1.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1.12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 1.13 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana; 1.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (Provinsi / Kota); 1.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 1.16 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana; 1.17 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman;
3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis BPBD Kota Pariaman Tahun 2013-2018 adalah sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, penyusunan Renstra ini dengan maksud : 1. Untuk mengarahkan pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 2. Untuk menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama 5(lima) tahun.
Dan tujuannya adalah : 1. Mewujudkan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta membangun komitmen bersama Dinas/Instansi terkait, kantor dan Badan pemerintah dan Non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. 2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
4. SISTEMATIKA PENULISAN Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bab III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi / Kabupaten 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan Bab V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD Bab VII PENUTUP
B A B II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 1.1 Pembentukan dan kedudukan Kota Pariaman memiliki geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, yang pembangunannya harus dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang penanggulangan bencana Kota Pariaman mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 46 Tahun 2008 tentang penanggulangan bencana, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Pariaman. 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman, pasal 4 (empat) ditegaskan tentang tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah : a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana. d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. f. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Unsur Pelaksana BPBD Kota Pariaman mempunyai penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
tugas
melaksanakan
a. Pra bencana b. Saat tanggap darurat c. Pasca bencana Unsur Pelaksana BPBD Kota Pariaman menyelenggarakan 3(tiga) fungsi : 1. Pengkoordinasian; fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kota Pariaman dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertical yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. 2. Pengkomandoan ; fungsi komando merupakan unsur Pelaksana BPBD Kota Pariaman dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertical yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. 3. Pelaksana ; fungsi pelaksana merupakan unsur pelaksana BPBD Kota Pariaman dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertical yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan Unsur pengarah BPBD Kota Pariaman ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 1. Unsur pelaksana BPBD Kota Pariaman berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota Pariaman. 2. Unsur Pelaksana BPBD Kota Pariaman dipimpin Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kota Pariaman sehari-hari. Kepala pelaksana BPBD Kota Pariaman mempunyai tugas bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota Pariaman dalam memimpin dan melakukan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagian secretariat, di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, dibidang kedaruratan dan logistic, dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kota Pariaman mempunyai fungsi : a. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas di lingkungan BPBD Kota Pariaman. b. Melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan BPBD Kota Pariaman. c. Melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di lingkungan BPBD Kota Pariaman. d. Melaksanakan rapat koordinasi BPBD Kota Pariaman dengan Instansi terkait paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. e. Memfasilitasi/koordinasi BPBD Kota Pariaman pada saat penanganan darurat bencana BPBD Kota Pariaman dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana. f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala BPBD setiap 3 bulan sekali dalam kondisi normal dan stiap saat dalam kondisi darurat bencana. 1.3 Kewenangan 1.3.1 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan a. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat. b. Melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana meliputi upaya pengurangan resiko, pencegahan, perumusan perencanaan pembangunan dan penetapan analisis resiko bencana serta pemberdayaan masyarakat. c. Melakukan koordinasi hubungan kerja antara SKPD terkait dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat. d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pra bencana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai 2 seksi yaitu : 1. Seksi Pencegahan, mempunyai kewenangan yaitu : a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data dalam rangka perumusan kebijakan penanggulangan bencana. b. Melakukan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan. c. Menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana. d. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan/pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. e. Melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya bencana.
f. Melakukan pemantauan terhadap penyusunan tekhnologi serta pengaksesan dan pengelolaan SDA. g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. h. Melakukan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat. i. Menyusun sistem sosialisasi. j. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana. k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup tugasnya. 2. Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai kewenangan yaitu : a. Melakukan pengumpulkan bahan dan data-data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. b. Mempersiapkan bahan dalam rangka uji coba penanggulangan bencana. c. Menyusun perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini. d. Menyimpan barang pasokan penentuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat. f. Mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi. g. Menyusun data informasi, pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat. h. Melakukan penyediaan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prabencana. i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana dasar SKPD. j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup tugasnya. 1.3.2 Bidang Kedaruratan dan Logistik a. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. b. Melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan bergengsi. c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
d. Penentuan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana disaat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai 2 Seksi : 1. Seksi penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana, mempunyai kewenangan yaitu : a. Melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana. b. Melakukan dan mengkoordinasikan penyelamatan, evakuasi masyarakat terkena bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik. c. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana. d. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana. e. Mengawasi dan dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya manusia, peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari pemerintah, swasta, LSM dalam maupun luar negeri. f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup tugasnya. 2. Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan mempunyai kewenangan yaitu : a. Melakukan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya sebagai bahan penyusunan kebijakan. b. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat. c. Melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital. d. Melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana sebagai bahan pembuatan laporan. e. Melakukan identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana. f. Menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan sumber daya manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan.
g. Melakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat. h. Menyusun laporan hasil identifikasi dan pendataan serta pemulihan. i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup tugasnya.
1.3.3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi a. Merumuskan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. c. Melaksanakan koordinasi lembaga kerja antar SKPD dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai 2 seksi 1. Seksi Rehabilitasi mempunyai kewenangan yaitu : a. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana. b. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasarana dan sarana umum. c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. d. Menyusun bahan kebijakn dalam rangka pemulihan sosial psikologis, masyarakat terkena bencana. e. Mengkoordinasikan sistim pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada pasca bencana. f. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan metode, sistim, rekonsiliasi dan revolusi konflik. g. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta keadaan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup tugasnya. 2. Seksi Rekonstruksi a. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali sarana dan prasara. b. Mengumpulkan bahan dan data dalam pembangunan sarana sosial masyarakat. c. Melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan sosial budaya masyarakat.
d. Melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat dan serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. e. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan suatu usaha masyarakat. f. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. g. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan utama dalam masyarakat. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup tugasnya. Untuk pelaksanaan bidang-bidang tersebut diatas, didukung oleh Sekretariat dengan tugas pokok dan fungsi : a. Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. b. Melakukan pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah. c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan hukum dan peraturan dan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan dukungan masyarakat dan protokol dilingkungan penanggulangan bencana. e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dari unsur pengarah ke fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. f. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. g. Melaksanakan penyusunan perencanaan dibidnag logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan tugas. h. Melakukan pemantauan evaluasi, analisis, pelaporan, pelaksanaan kegiatan kebijakan dibidang tanggap darurat, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup tugasnya. Sekretariat didukung oleh 3 sub bagian yaitu : 1. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan urusan pengelolaan admistrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan badan. Sub Bagian Umum mempunyai tugas yaitu : a. Mengelola surat masuk dan surat keluar. b. Mengelola kegiatan kearsipan. c. Mengelola administrasi kepegawaian. d. Melaksanakan urusan humas dan protokol. e. Melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian. f. Melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor.
g. h. i. j.
Pelaksanaan hubungan masyarakat. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran dan belanja badan verifikasi. Perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan badan.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas yaitu : a. Menyusun rencana anggaran belanja badan. b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pembukuan belanja badan. c. Melakukan pembinaan dan pengendalian keuangan badan dan kebendaharawan. d. Melakukan verifikasi anggaran belanja badan. e. Membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan anggaran belanja badan dan laporan bahan rapat staf bulanan serta laporan kepegawaian. f. Melakukan urusan gaji, tunjangan, uang lembur, tabungan dan taspen. g. Mengawasi pelaksanaan pengeluaran penggunaan uang negara dan melakukan pembinaan serta mengawasi pemegang kas serta pelaksanaan lainnya dilingkungan badan. h. Melayani pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Bawasda/ Tim Pemeriksa lainnya. i. Melakukan urusan pembendaharaan badan. j. Memimpin dan memberikan petunjuk tekhnis pelaksanaan tugas bawahan. k. Melaksnakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup tugasnya. 3. Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana/kegiatan tahunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas yaitu : a. Menyusun/mempersiapkan rencana program kerja tahunan badan. b. Melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja badan. c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja badan. d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup tugasnya
2.4
Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman, ditegaskan bahwa susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman, terdiri dari : A. Kepala : - Ex Officio (Sekretaris Daerah Kota Pariaman) B. Unsur Pengarah : - Instansi - Profesional/Ahli C. Unsur Pelaksana : - Kepala Pelaksana BPBD - Sekretaris BPBD - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik - Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1. Sekretariat terdiri dari a. Kasubag. Umum b. Kasubag. Keuangan c. Kasubag Program dan Pelaporan 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari a. Seksi Pencegahan b. Seksi Kesiapsiagaan 3. Bidang Kedaruratan dan logistik terdiri dari a. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana b. Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan c. . 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari a. Seksi Rehabilitasi b. Seksi Rekonstruksi 5. Kelompok Jabatan Fungsional
STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA BPBD KOTA PARIAMAN
SA BIDUAK SADAYUANG
KEPALA BPBD Ex. Officio
Lampiran PERDA No. 10 Tahun 2010
Ir. A R M E N N. MM
Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja BPBD Kota Pariaman
NIP. 19580311 1990031 008
KEPALA PELAKSANA BPBD
Ir. A S R I Z A L
NIP. 19620929 1992031 008
UNSUR PENGARAH 1. 2.
UNSUR AHLI GEOLOGI UNSUR AHLI LAINNYA
3. 4. 5. 6. 7. 8.
UNSUR TNI UNSUR POLRI UNSUR BASARNAS UNSUR DPU DINAS KESEHATAN DINAS SOSIAL
SEKRETARIS KARDINAL, SE
19651231 199303 1 067
SUBBAG
SUBBAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
SUBBAG PROGRAM & PELAPORAN
AFRINA ZAITI, SE
WIRA BUDIMAN, S.IP
STAF ERNAWATI, SE
STAF LISMADONA, A.Md
ASNIZAR
9. KESBANGPOL 10. PERHUBUNGAN 11. TOKOH MASYARAKAT
19591015 198207 2 001
19730420 199701 2 001
19751024 200604 1 007
19701211 200604 2 002
19821005 201001 2 015
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN
KEDARURATAN & LOGISTIK
REHABILITASI & REKONSTRUKSI
Drs. AZHARI
UPTB PEMADAM KEBAKARAN
19630714 199702 1 001
ELFIS CHANDRA, SH
Drs.HERMAN.K
19690803 200312 1004
19621231 198903 1 072
NASRUL 19590812 198209 1 001
SEKSI
SEKSI
PENCEGAHAN
KESIAPSIAGAAN
SUBBAG
A Z W A R, N
DIRMAYANTO, SE
TATA USAHA
R I S W A N, S.Sos
RITA,S.S
IRSAL
ANDY KURNIA, ST
19600213 198101 1 002
19780924 200604 1 020
ELIZARNI
19661016 198803 1 005
19730801 200212 2 004
19601012 198101 1 002
19791028 2010 01 1 020
STAF JUPRIANTO
STAF MUHAMMAD RIZQI
STAF HARIS MENDRA, SE
STAF HARI SUSENO, ST
19830411 200901 1 002
19860628 200604 1 002
19840921 200501 1 002
19820618 201101 1 004
SEKSI PENYELAMATAN EVAKUSI & PEL. KORBAN BENCANA
SEKSI IDENTIFIKASI, PENDATAAN PEMULIHAN
SEKSI
SEKSI
REHABILITASI
REKONSTRUKSI
19591015 198207 2 001
STAF JOHNI MARSHAL 19740418 200604 1 001
STAF 1 s/d 15
17
2.2 Sumber Daya SKPD Gambaran perkembangan SDM, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : a. Data Pegawai No
Klasifikasi Pegawai
Jumlah
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
1 2
3
Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap Umum Relawan Khusus (Tim Reaksi Cepat) Jumlah
b.
21 0
40 61
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
No
Pendidikan Pegawai
Jumlah
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Strata 2
1
2
Strata 1
13
3
D.III
1
4
SLTA/ Sederajat
6
Jumlah
c.
21
Eselonering Pegawai / Jabatan
No
Eselon
Jumlah
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Eselon II b
1
2
Eselon III b
4
3
Eselon IV a
9
Jumlah
14
Gambaran asset yang dikelola, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
- 18 -
Tabel 2.2. Gambaran Perkembangan Aset yang dikelola tahun 2013-2018 No.
Nama Barang
2
GPS
1
Perahu Karet
3
Meja Kerja Eselon III
5
Kursi Putar Eselon III
7
Komputer/PC
4 6 8 9
10 11 12
Lokal
Kursi Putar
Lokal
Printer UPS
Almari
Mesin Genset
13 15
Tenda Peleton
17
Terpal
16 18
Mesin Tempel
21
Handycam
Server Gempa MBKG
22
Kamera Digital
24
Radio VHF
Handytalkie
25
Repeiter
27
Rompi Pelampung
29
Tandu
26 28
Telpon
Pick Up Pick Up
Plasti/ Kain
10
Plastik/ Kain
Sony
Besi
Nikon
ICOM ICOM
Ford
Mitsubishi Panther
5
Buah
8 2 1
18 17
Buah Buah
Buah
Buah Buah
Buah
Buah Buah
3
Set
1
Buah
1
Buah
2 1
Set
Buah Buah
Kondisi
Rusak
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
1
Buah
1
Buah
Rusak
2
Buah
Baik
1
Unit
50 Kain, Aluminium
Buah
950 Buah
1
Panasonic
Buah
Buah
50
ICOM
Buah
7
63
Plastik
Buah
Buah
5
besi
Buah
5
5
Kain,Besi
Mesin Tik
30 Mobil Operasional
10
Kain,Besi Yamaha
6
Kayu
Kayu
Kawasaki
2
Jumlah
1
ICA
Tenda Regu
Peralatan Selam
23
Lokal
Perahu Aluminium
19 20
Garmin
Meja Kerja
Sepeda Motor Operasional Papan Data
14
Type / Merk / Bahan
20
1 3
Buah Buah Buah
Unit Unit
Baik Baik
Baik
Baik Baik Baik 18
Minibus
Pick Up
31 Mobil MCK/Toilet 32 Radio Base/RIG
33 Water Threatmen 34 Senter
35 Kompas 36 37
Toyota
1
Unit
Baik
Mitsubishi
1
Unit
Baik
1
Set
Panther
1 Unit
ICOM
8
Eiger
41 Unit 4
150 Unit
Plang/Jalur Evakuasi
25 Unit
38 Tanki Air
13 Unit
39 Toilet Portable
7
40 Menara Air
Tangga Lipat
43
Kasur
42
1
Sharp
47 Faximili
Panasonic
48 AC
49 Filling Kabinet 50 Kipas Angin
51 Tali Tambang
52 Peralatan Dapur Umum
53 Kantong Mayat 54 Velbed
Unit
200 Buah
45 Televisi32“+ Parabola 46 Televisi 39 “
Unit
4050 Buah
Selimut
44 Tikar Plastik
Unit
50 Unit
Helm
41
Unit
500 Buah 1 Unit
Panasonic
Kompor
4 Rol
14 Unit 14 Unit Kain Terpal
Kain,Aluminium
15 Set
500 Unit 10
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Baik
5 Unit
Kuali 24”
Baik
Baik
6 Unit
Kuali 30”
Baik
Baik
5 Unit
Panasonic
Baik
Baik
1 Unit
Lion
Baik
Baik
1 Unit
Panasonic
Baik
Buah
Baik Baik Baik Baik Baik
Baik
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD a. Sekretariat Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Sekretariat selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :
19
Tabel.2.3 Rencana Tingkat Capaian Kinerja SKPD pada Sekretariat No. Indikator Kinerja
2014
2015
Capaian 2016 Kinerja 2017
2018
1.
Pelayanan Surat Menyurat
3 hr
2 hr
1 hr
1 hr
1 hr
2.
Pelayanan Kepegawaian
3 hr
2 hr
1 hr
1 hr
1 hr
3.
Pelayanan Keuangan
3 hr
2 hr
1 hr
1 hr
1 hr
4.
Pelayanan Data dan Informasi Bencana
3 hr
2 hr
1 hr
1 hr
12 Jam
b. Seksi Pencegahan dan Kesiap siagaan Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Seksi Pencegahan dan Kesiap siagaan selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut : Tabel 2.4 Rencana Tingkat Capaian Kinerja SKPD pada Seksi Pencegahan dan Kesiap siagaan No.
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja 2013 s/d 2018 sarana, Mengurangi kerusakan prasarana dan lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa
1.
Pencegahan Bencana
2.
Kesiap siagaan menghadapi bencana Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana
c. Seksi Kedaruratan dan Logistik Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Seksi Kedaruratan dan Logistik selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut : Tabel.2.5 Rencana Tingkat Capaian Kinerja SKPD pada Seksi Kedaruratan dan Logistik No. 1.
Indikator Kinerja Penanganan keadaan Darurat Bencana
Capaian Kinerja 2013 s/d 2018 Pertolongan dan penyelamatan terhadap korban manusia
20
2.
Penanganan Logistik
Pemenuhan kebutuhan dasar hidup ( makan, minum dan kesehatan)
d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut : Tabel.2.6 Rencana Tingkat Capaian Kinerja SKPD pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi No.
Indikator Kinerja
1.
Penanganan Rehabilitasi
2.
Penanganan Rekonstruksi
Capaian Kinerja 2013 s/d 2018 Perbaikan kerusakan fisik dan non fisik agar dapat berfungsi kembali Pembangunan total terhadap segala kerusakan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Seperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama dalam penggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut : a. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa/kel; b. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana; c.
Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
d. Adanya ego sektoral dari instansi terkait di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan Penanggulangan Bencana. e.
Rencana Operasi Penanggulangan Bencana tidak selalu sesuai dengan keadaan real di lapangan.
f. Belum Optimalnya 3 (tiga) peranan fungsi utama Badan Penanggulangan Bencana yaitu fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana, terutama yang
21
sering terjadi di lapangan adalah pada saat bencana terjadi yaitu tidak berjalannya fungsi komando yang seharusnya dipegang oleh BPBD. g.
Perlunya alokasi anggaran yang permasalahan penanggulangan bencana;
ideal
dalam
mengatasi
Sedangkan peluang yang dapat dikembangan sesuai dengan pengembangan SKPD adalah sebagai berikut : a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan- aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan; b. Sudah terbentuknya BPBD Kota Pariaman sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah; c. Selanjutnya adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga- lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan ancaman Gempa dan tsunami yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama. d. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen SKPD dalam penyelengaraan Penanggulangan Bencana. e. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana. f. Dukungan kebijakan Pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana. g. Terbatasnya dana dekonsentrasi dan bantuan social berpola hibah yang bersumber dari Lembaga Pusat. h. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. i. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait,LSM dan Lembaga-lembaga lain Non Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
22
B A B III ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Mitigasi dilakukan sebagai tindakan preventif dalam meminimalkan dampak negatif sebelum terjadinya bencana. Untuk mengatasi bencana perlu dilakukan upaya mitigasi yang komprensif yaitu kombinasi upaya struktur (pembuatan sarana dan prasarana pengendali) dan non struktur. Diharapkan dengan mitigasi bencana dapat melindungi aset dan hasil pembangunan yang telah dicapai terhadap bencana dan dapat membantu masyarakat dalam melindungi diri mereka terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Upaya mitigasi yang paling baik adalah memperkecil potensi terjadinya bencana. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah memperkecil variabel-variabel yang dapat dipengaruhi oleh manusia. Berhubung karena variabel penyebab gempa dan tsunami adalah merupakan variabel yang bersifat uncontrollable (tidak dapat dipengaruhi manusia) maka upaya mitigasi yang dapat dilakukan di Kota Pariman adalah memeperkecil resiko yang mungkin terjadi akibat gempa dan tsunami. Dari isu-isu penanggulangan bencana yang dapat secara partisipatif terhadap masyarakat dengan mengedepankan fakta dan fenomena yang ada dalam wilayah Kota Pariaman terdapat beberapa isu diantaranya isu bahaya, isu kerentanan dan isu kapasitas. Isu Strategis : 1.4 Isu bahaya Isu bahaya desebabkan 2 faktor yaitu : a. Faktor alam terdiri dari : - Gempa Bumi - Tsunami - Tanah Longsor - Gelombang Ekstrim dan abrasi - Banjir - Cuaca Ekstrim - Kekeringan - Kebakaran Hutan dan Lahan b. Faktor manusia terdiri dari : - Kebakaran - Bencana Industri 26
-
Kabut Asap Pencemaran Lingkungan
1.5 Isu kerentanan Isu kerentanan disebabkan oleh 4 faktor yaitu : a. Regulasi dan perencanaan terdiri dari : - Visi dan misi dalam penanggulangan bencana belum sama - Alokasi anggaran penanggulangan belum memadai - Penataan ruang dan pembangunan infrastruktur belum berbasiskan kebencanaan - Institusi penanggulangan bencana belum didukung oleh peralatan kerja yang memadai, dana operasional yang cukup, personil yang kompeten dan tata kerja yang benar - Koordinasi antara instansi penanggulangan bencana dengan institusi pendukung lainnya belum berjalan dengan semestinya - Perencanaan penanggulangan bencana belum komprehensif b. Infrastruktur terdiri dari : - Infrastruktur yang tersedia dalam penanggulangan bencana belum memadai dan belum berbasiskan bencana (adanya goin/break weter pada saat tsunami) - Jalur evakuasi yang bisa dimanfaatkan saat ini belum memadai - Rambu evakuasi dan papan nama belum memadai dari segi jumlah, penempatan dan desain - Pusat Kota Pariaman sebagai pusat ekonomi c. Peralatan dan kondisi geografis yakni peralatan penunjang mitigasi bencana belum memadai. d. Sosekbud terdiri dari : - Sebagian besar wilayah Kota Pariaman berada dalam wilayah rawan bencana - Semangat kebersamaan dan tolong menolong dikalangan masyarakat mulai lemah - Kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam membangun rumah yang sesuai standar belum memadai - Tingkat pendidikan dan pengetahuan terbatas terkait dengan mitigasi bencana - Tingkat kepedulian masyarakat yang rendah dalam upaya mitigasi bencana - Pola pemukiman penduduk keluasan rawan bencana relatif padat dan dihuni oleh penduduk miskin - Aspek kemiskinan dan pola hidup serta konsentrasi pemukiman penduduk yang padat dikawasan pesisir.
23
1.6 . Isu kapasitas Isu kapasitas (sosekbud) terdiri dari : a. Terciptanya informasi ditengah masyarakat cukup luas b. Pengetahuan keagamaan dan budaya cukup tinggi c. Tingkat kepedulian dan keingintahuan masyarakat terhadap bahaya bencana meningkat
Tabel.3.1 Faktor Pendorong atau Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik
No.
Jenis Pelayanan Publik
1 1
2 Sarana dan Prasarana
2
Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan
3
Penyusunan rencana anggaran & pertanggungjawab an keuangan Pengelolaan administrasi perkantoran
4
5
Pengelolaan administrasi kepegawaian
Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPBD 3 Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana Belum terintegrasinya perencanaan program secara lintas sektor dan lintas wilayah Instansi terkait PB jarang saling mengkonsultasikan usulan anggaran kebencanaan Kurang mematuhi pedoman tata naskah dinas resmi
Pengelolaan kepegawaian kurang memahami peraturan perundangan kepegawaian
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
4 Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi Penyusunan program dilaksanakan persektor dan tdk terpadu
5 Adanya dukungan dari organisasi kemasyakatan kebencanaan Pedoman dan arahan kebijakan nasional penyelenggaraan BNPB
Adanya Ego sektoral
Instansi terkait PBsaling mendukung dan menfasilitasi PB
Pimpinan dan pelaksana mempunyai tipe tersendiri untuk mengelola administrasi
Perwako ttg tata naskah dinas resmi dilaksanakan dan ditaati setiap instansi
Belum lengkapnya aparatur yang mengelola kepegawaian
Pelaksanaan bimbingan teknis kepegawaian terhadap aparatur yang ada
23
6
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Penyusunan rencana PB pemerintah daerah sudah disusun tetapi belum terintegrasi kepada SKPD terkait. Paradikma lama bencana diurusi setelah terjadi bencana
Penyusunan melibatkan semua pihak terkait
Pelaksanaan Penyusunan melibatkan konsultan BNPB
7
Pengurangan resiko bencana
Kurang antisipasi dan masih rendah tingkat ke sadaran bencana Pemahaman standar teknis PB masih kurang dipahami
Kejadian bencana semakin meningkat
8
Penetapan standar teknis penanggulangan bencana
Standar teknis bencana kurang diperhatikan dan terkadang diabaikan
9
Kesiapsiagaan terhadap potensi bencana
Seruan dan himbauan peringatan ancaman bencana kurang direspon Peringatan dini bencana belum optimal disampaikan secara cepat kepada masyarakat di lokasi bencana
Masyarakat enggan meninggalkan tempat tinggalnya Kejadian bencana terjadi begitu cepat dan mendadak
Perlunya penyiapan segala peralatan dan perlengkapan PB
10
Peringatan dini terjadinya bencana
11
Penentuan status keadaan darurat bencana
Perlunya data dan informasi dampak bencana yang cepat, lengkap dan akurat
Diperlukan waktu dan kerja keras untuk kumpul data dan informasi
Perlunya TRC PB dilatih keahlian dan dilengkapi peralatan perlengkapan
12
Perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum
Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mudah
Memerlukan dana yang banyak dan kajian teknis lapangan
Dana bantuan dari pemerintah dan masyarakat
Suatu kondisi yang dibutuhkan
Pemanfaatan Tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam peringatan dini
23
3.2 Telaahan Visi, Kepala DaerahTerpilih.
Misi,
dan
Program
Kepala
Daerah
dan
Wakil
Visi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman terpilih Periode 2013-2018 “ Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan Budaya dan Agama” Dalam Visi ini memuat 3 (tiga) Nilai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu : 1. Menciptakan Kota Pariaman sebagai tujuan wisata, merupakan suatu gerakan dengan menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana dan prasarana Pariwisata dengan meningkatkan Fasilitas Umum sehingga menarik wisatawan untuk mendatangi destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Menciptakan suatu gerakan pengembangan industri yang berasal dari pemanfataan kreatifitas, inovasi, keterampilan serta bakat individu yang dijadikan nilai ekonomi tinggi untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi, daya cipta individu dan potensi daerah. 3. Melaksanakan pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan, dengan menjadikan Pariaman sebagai Kota Hijau serta melestarikan dan mangamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam setiap sendi kehidupan. Visi tersebut dikedepankan sebagai salah satu upaya untuk mencapai visi yang secara eksplisit tercantum dalam RPJM Kota Pariaman 2013-2018. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa kini dan masa yang akan datang, optimis untuk mewujudkan Visi, maka perlu dituangkan dalam bentuk Misi kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu Misi Kota Pariaman adalah sebagai berikut : Misi Walikota/wakil Walikota Pariaman Periode tahun 2013-2018 : 1. Membangun Sumberdaya manusia yang berkompetensi, berbudaya, beriman, dan bertaqwa melalui penguasaan iptek serta berdaya saing. 2. Penguatan struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah. 3. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.
23
4. Optimalisasi hasil pembangunan dan sarana prasarana daerah dalam menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan mitigasi bencana. 5. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah
Program Prioritas Unggulan kemasyarakatan : 1. 2. 3. 4. 5.
Peningkatan aksebilitas dan pemerataan pendidikan. Peningkatan mutu tenaga pendidikan dan manajemen sekolah. Peningkatan minat dan budaya olahraga serta gemar membaca masyarakat. Peningkatan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Tabel 3.2 Identifikasi isu-isu strategis sesuai tugas & fungsi SKPD
No 1
2
3
Isu-isu Strategis dalam Rencana Awal RPJM D Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap tanda-tanda datangnya bencana
Isu-Isu Strategis sesuai Tugas dan Fungsi Belum adanya gedung kantor dan gudang penyimpanan peralatan penanggulangan bencana yang representative
Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap cara penyelamatan dari bencana
Masih kurangnya jumlah dan rendahnya skil pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana
Rendahnya Minat Investasi dan investor di karenakan issue bencana Gempa dan Tsunami yang melanda Kota Pariaman.
Penyusunan program dilaksanakan per sektor dan tidak terpadu
4
Masih kurangnya antisipasi dan masih rendanhya tingkat sadar bencana
5
Pemahaman dan persepsi kebencanaan masih sangat rendah
6
Standar teknis penanggulangan bencana masih minim dan kurang dipahami
7
Minimnya sarana dan penanggulangan bencana
8
Perlunya Satuan Reaksi Cepat penanggulangan bencana dan dilengkapi dengan peralatan sesuai standar
prasarana
23
3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi/Kabupaten
No 1.
2.
Tabel 3.3 Hasil Telaahan terhadap RP JMD Kota Pariaman. Isu Strategis RPJMD Program Prioritas RPJMD Rendahnya pemahaman aparat dan Pembangunan sistem peringatan dini masyarakat terhadap tanda-tanda Bencana dan Shelter di 3 datangnya bencana kecamatan, 17 desa/kel Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap cara penyelamatan dari bencana
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan tata ruang dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel 3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis No.
Jenis Kegiatan SKPD yang terkait dengan tata ruang
1.
Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan ketinggian diatas4 meter
2.
Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan topografi Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Geografi Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan demografi Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan hidrologis Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan eksploitasi SDA
3. 4. 5. 6.
Kesesuaian dengan Tata Ruang Ya Tidak Ya
-
Ya
-
Ya
-
Ya
-
Ya
-
Ya
-
Keterangan
29
Tabel 3.5 Jenis Ancaman Bencana N O 1 2
Jenis Ancaman Bencana Gempa Bumi Tsunami
3
Banjir
Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan
4
Longsor
Kecamatan Pariaman Timur, kecamatan Pariaman Utara.
5
Badai/Putting Beliung
6
Kebakaran
7
Abrasi Pantai
Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Selatan Seluruh Kecamatan se Kota Pariaman. Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Selatan
Kecamatan Seluruh Kecamatan se Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Utara.
Desa Seluruh Desa/kel se Kota Pariaman Padang Birik-birik,Balai Naras, Naras I, Naras, manggung, Kp. Apar, Tjg Sabar, Ampalu, Pauh Timur, Pauh Barat, Kel. Pasir, Kel Lohong, Karan Aur, Taluak, Marunggi, Pasir Sunur. Cubadak Air Selatan, Kel. Jalan kereta api, kel Ujung batuang, Kel. Taratak, kel. Cimparuh, Desa Marabau, Desa Taluak, Desa Marunggi. Desa Cubadak Utara, Desa Pakasai, Desa Sungai rambai, Desa Tungkal Utara. Desa Batang tajongkek, Desa rambai, Desa Sungai Pasak, Cubadak mentawai, Desa Bato, Desa tungkal utara Seluruh Desa/kel se Kota Pariaman. Desa Padang birik-birik, Naras I, Balai Naras, Manggung, Ampalu, Pauh Barat, Pasir Sunur, Taluak.
3.5 Penetuan Isu-isu Setrategis a. Gambaran Pelayanan SKPD BPBD dalam gugus tugas dan fungsinya bertugas sebagai koordinator/pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi : Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana; - Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait; - Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pasca bencana; 30
b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah : 1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah; 2. Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien; 3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
c. Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Propinsi / Kabupaten Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana; 2. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana 3. Terwujudnya Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan ini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana; 4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh 5. Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana; 6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang 7. tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana d. Implementasi RTRW bagi pelayanan SKPD Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau
31
berdasarkan data-data ketinggian diatas permukaan laut, topografi, geografi, demografi, hidrologis, eksplorasi SDA..
e. Implementasi KLHS bagi Pelayanan SKPD Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) yang merupakan dasar rencana bagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : - Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan; - Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor atau kekeringan dari daerah-daerah yang mengalami masalah ekologis; - Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat;
32
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 4.1 VISI Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman adalah : “ MEWUJUDKAN KOTA PARIAMAN SIAGA, TANGGAP, TANGGUH DAN TAWAQAL DALAM MENGHADAPI BENCANA “. 4.2 MISI a. Membangun jaringan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terintegrasi, sistematis, terorganisir, tepat dan rukun. b. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang siap, siaga, dan sadar Bencana di Kota Pariaman. c. Menghimpun dan memobilisasi segala sumber daya yang siap melayani masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 4.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN a. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang dijabarkan dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman adalah: 1. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi. 2. Memberikan acuan serta meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi Penanggulangan Bencana di Kota Pariaman. 3. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 4. Melindungi masyarakat di wilayah Kota Pariaman dari ancaman bencana. 5. Memadukan upaya Penanggulangan Bencana dalam rencana pembangunan Kota Pariaman. 6. Melaksanakan Tanggap Darurat. 7. Memulihkan dan meningkatkan secara baik kehidupan social ekonomi, budaya, dan lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perbaikan infrastruktur/fasilitas umum. 8. Mengalokasikan dana yang memadai untuk Penanggulangan Bencana dalam setiap tahapan penyelenggaraan.
33
b . Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana. S a s a r a n y a n g m e r u p a k a n p e n j a b a r a n M i s i d a n Tujuan Strategis BPBD Kota Pariaman : 1. Menyediakan sarana dan prasarana bagi aparatur yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia BPBD Kota Pariaman, stakeholder terkait dan masyarakat didalam upaya Penanggulangan Bencana. 3. Menyusun program dan kegiatan Pencegahan dan kesiapsiagaan serta kedaruratan dan Logistik dan Peningkatan kemampuan Tim Reaksi Cepat (TRC). 4. Membentuk Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalop PB) yang berfungsi menerima data dan informasi kebencanaan, mencatat, mengolah dan mendistribusian pada pihak terkait. 5. Menyusun Program kerja peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. 6. Menyusun Program kerja dan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. 7. Meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan Strategi dan Kebijakan : 1. Mengurangi Resiko Bencana dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan membangun infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu sesuai kebutuhan; 2. Mempercepat penyusunan peraturan Penanggulangan Bencana di Kota Pariaman; 3. Memperkuat kinerja antar lembaga antar lembaga terkait; 4. Melibatkan unsur pemuka masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 5. Penyebaran informasi penanggulangan bencana secara periodik, cepat dan akurat; 6. Membangun sistem peringatan dini yang terkoneksi dengan Propinsi dan Pusat serta lembaga lainnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan : 1. Standarisasi penyelenggaraan penangulangan bencana 2. Protap penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana 3. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah ; “ MEWUJUDKAN KOTA PARIAMAN SIAGA, TANGGAP, TANGGUH DAN TAWAQAL DALAM MENGHADAPI BENCANA “. Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BNPB yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BPBD. Hal tersebut mencakup sebagai berikut: 1. Program generik, yang meliputi antara lain: a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah. c. Pengawasan dan peningkatan SDM aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah. d. Operasional pada daerah-daerah yang berpotensi bencana dalam rangka memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang datang ke Pariaman. 2. Program teknis, Penanggulangan bencana. a. Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencakup bagian Sekretariat. b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman bagian sekretariat. c. Program pengawasan dan peningkatan SDM aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman mencakaup bagian Sekretariat. d. Program penanggulangan bencana mencakup bagian: 1)
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan kegiatan pokok meliputi: a) Kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko bencana b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana c) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan kegiatan pokok meliputi: a) Kegiatan tanggap darurat didaerah terkena bencana
b) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan didaerah terkena bencana c) Kegiatan pengelolaan logistic dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana d) Kegiatan pengelolaan peralatan dalam penyelenggaraan bencana
3) Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan kegiatan pokok meliputi: a) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana b) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik diwilayah pasca bencana c) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang social ekonomi di wilayah pasca bencana Rencana Program Pendekatan penyusunan RENSTRA Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Pariaman 2013-2018 dikaitkan dengan program prioritas yang tercantum dalam program dan kegiatan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 tahun 2010. Adapun program prioritas yang dimaksud antara lain : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana INDIKATOR KINERJA Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam matriks Daftar Kegiatan RENSTRA 2013-2018, sebagian besar menjabarkan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana daerah Kota Pariaman, kegiata-kegiatan utama adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pendidikan dan pelatihan formal kebencanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi program penanganan bencana Rekruitmen dan kegiatan anggota unsur pengarah BPBD Koordinasi program dan kegiatan Penanggulangan Bencana Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan buku statistic bencana Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
11. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, tanggap darurat dan pasca bencana untuk penanggulangan bencana 12. Pemantauan/Monitoring dan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap ancaman bencana 13. Pencetakan brosur dan penggandaan peraturan penanggulangan bencana 14. Simulasi dan peningkatan keterampilan Aparat penanggulangan bencana 15. Penyusunan rencana pencegahan penanggulangan bencana 16. Koordinasi dalam rangka pencegahan penanggulangan bencana 17. Pelatihan, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya 18. Rapat koordinasi penyusunan standarisasi kebutuhan dasar 19. Tanggap darurat 20. Posko siaga bencana 21. Monitoring, pemantauan dan evaluasi status keadaan darurat bencana 22. Pengumpulan/penyaluran bantuan social kedaruratan 23. Peningkatan wawasan SDM aparatur dan masyarakat pengelola penaggulangan bencana 24. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 25. Pemulihan dan pengerahan SDM, logistik dan pengadaan barang dan jasa penanggulangan bencana 26. Penyusunan program dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 27. Pendataan dampak bencana 28. Koordinasi rehabilitasi pasca bencana 29. Koordinasi rekonstruksi pasca bencana 30. Pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 31. Pengembangan partisipasi dan kerja sama rehabilitasi dan rekonstruksi
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indicator kinerja BPBD Kota Pariaman yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indicator kinerja untuk lima tahun kedepan 2013-2018 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Data dan informasi daerah rawan bencana. 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP) Penanggulangan Bencana. 3. Gladi posko Tim Reaksi Cepat. Tabel.4 Indikator kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD No.
1.
2
3
Indikator
Target Pemenuhan kebutuhan dasar Operasional BPBD Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana Operasional SKPD
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2011 100 %
Target Capaian Setiap tahun
Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100%
100% kebutuhan dasar kantor terpenuhi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% sarana dan prasarana kerja terpenuhi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% Terpeliharanya sarana dan prasarana Operasional SKPD
1
4
Tingkat Disiplin Aparatur
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5
Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaporan capaian kinerja tepat waktu Jumlah Masyarakat yang mewaspadai bencana Terlaksananya koordinasi kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian posko bencana Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Analisis Resiko Bencana Terlaksananya Penyusunan dokumen Standar Operasional Pelayanan Bnecana
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
6 kali
7 kali
8 kali
9 kali
10 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 Dok
1 Dok
6
7
8
9
10
100% Aparatur BPBD Disiplin 100% Aparatur BPBD kapasitasnya meningkat 100% Laporan Kinerja Tepat Waktu 5 Laporan masyarakat yang mewaspadai bencana. 40 kali koordinasi pencegahan dan pengendalian posko bencana
5 kali pelatihan Manajemen dan analisis resiko bencana 2 Dok Standar Operasional Pelayanan
11
12
13
14.
15
16
17
Perbaikan penyusunan kebijakan, standard dan prosedur Penanggulangan Bencana Terlaksananya sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana penanganan bencana berbasis komunitas Terlaksananya sosialisasi kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Terwujudnya koordinasi dan singkronisasi Penanganan Bencana Terpenuhinya kesiapan peralatan dasar penanganan bencana Terwujudnya penanganan tanggap darurat yang cepat dan tepat
1 kali
40 orang
1 lap
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
5 Dokumen kebijakan, standard, dan prosedur Penanggulangan Bencana.
2 kali
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
16 kali sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana. 5 laporan koordinasi penyusunan penanganan bencana berbasis komunitas
40 orang
40 orang
45 orang
45 orang
50 orang
5 kali
5 kali
5 kali
5 kali
5 kali
11 paket
11 paket
11 paket
11 paket
11 paket
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
220 orang ikut sosialisasi kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 25 kali koordinasi dan singkronisasi Penanganan Bencana. 55 paket peralatan dasar penanganan bencana 5 laporan tentang penanganan tanggap darurat yang cepat dan tepat.
18
19
20
21
Tersedianya kebutuhan dasar kedaruratan bencana Tertanganinya kebutuhan kedaruratan bencana Optimalnya pelaksanaan rehabilitasi di lokasi pasca bencana Terlaksananya Rekonstruksi wilayah pasca bencana
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
10%
10%
20%
20%
25%
25%
10%
10%
20%
20%
25%
25%
5 paket kebutuhan dasar kedaruratan bencana 5 paket kebutuhan kedaruratan bencana 100% Pelaksanaan rehabilitasi di lokasi pasca bencana 100% Pelaksanaan Rekonstruksi wilayah pasca bencana.
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 -2018 yang menjadi pedoman dalam penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
oleh
seluruh
Aparatur
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pariaman. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 5 tahun, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Pariaman setiap tahunan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Disadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung didalamnya, namun BPBD Kota Pariaman telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Pariaman. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan displin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh staf BPBD Kota Pariaman untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang Penanggulangan Bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat dinikmati secara lebih adil dan merata untuk masyarakat kita yang belum terkena Bencana dengan masyarakat yang terkena bencana. Berdasarkan latar belakang, tugas dan fungsi BPBD Kota Pariaman serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Pariaman diharapkan agar :
a. Semua Aparatur BPBD Kota Pariaman berkewajiban melaksanakan materi Rencana Strategis ini secara konsisten dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan secara tepat dan terarah semua potensi yang dimiliki, berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan.
b. Dalam perumusan Visi BPBD Kota Pariaman adalah untuk dapat mendukung Walikota
Pariaman
dalam
menyelenggarakan
pemerintahan
perencanaan penbangunan bidang penanggulangan bencana daerah.
dibidang
c. Rencana Strategis BPBD Kota Pariaman menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya selama lima tahun dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, serta menjadi dasar penyusunan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh BPBD Kota Pariaman dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
d. Agar visi dan misi yang disepakati dapat terwujud, maka BPBD Kota Pariaman harus lebih pro aktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat baik yang tidak terkena bencana (daerah rawan bencana) maupun masyarakat yang terkena bencana, sinergi antar pelaku pembangunan, antar kecamatan dalam Kota Pariaman.
Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis BPBD Kota Pariaman dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang dicita citakan bersama, sesuai dengan fungsinya yaitu : Koordinasi, Komando dan Pelaksanaan.
7
STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA BPBD KOTA PARIAMAN
SA BIDUAK SADAYUANG
KEPALA BPBD Ex. Officio
Lampiran PERDA No. 10 Tahun 2010
Ir. A R M E N N. MM
Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja BPBD Kota Pariaman
NIP. 19580311 1990031 008
KEPALA PELAKSANA BPBD
Ir. A S R I Z A L
NIP. 19620929 1992031 008
UNSUR PENGARAH 1. 2.
UNSUR AHLI GEOLOGI UNSUR AHLI LAINNYA
3. 4. 5. 6. 7. 8.
UNSUR TNI UNSUR POLRI UNSUR BASARNAS UNSUR DPU DINAS KESEHATAN DINAS SOSIAL
SEKRETARIS KARDINAL, SE
19651231 199303 1 067
SUBBAG
SUBBAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
SUBBAG PROGRAM & PELAPORAN
AFRINA ZAITI, SE
WIRA BUDIMAN, S.IP
STAF ERNAWATI, SE
STAF LISMADONA, A.Md
ASNIZAR
9. KESBANGPOL 10. PERHUBUNGAN 11. TOKOH MASYARAKAT
19591015 198207 2 001
19730420 199701 2 001
19751024 200604 1 007
19701211 200604 2 002
19821005 201001 2 015
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN
KEDARURATAN & LOGISTIK
REHABILITASI & REKONSTRUKSI
Drs. AZHARI
UPTB PEMADAM KEBAKARAN
19630714 199702 1 001
ELFIS CHANDRA, SH
Drs.HERMAN.K
19690803 200312 1004
19621231 198903 1 072
NASRUL 19590812 198209 1 001
SEKSI
SEKSI
PENCEGAHAN
KESIAPSIAGAAN
SUBBAG
A Z W A R, N
DIRMAYANTO, SE
TATA USAHA
R I S W A N, S.Sos
RITA,SS,M.Si
IRSAL
ANDY KURNIA, ST
19600213 198101 1 002
19780924 200604 1 020
ELIZARNI
19661016 198803 1 005
19730801 200212 2 004
19601012 198101 1 002
19791028 2010 01 1 020
STAF JUPRIANTO
STAF MUHAMMAD RIZQI
STAF HARIS MENDRA, SE
STAF HARI SUSENO, ST
19830411 200901 1 002
19860628 200604 1 002
19840921 200501 1 002
19820618 201101 1 004
SEKSI PENYELAMATAN EVAKUSI & PEL. KORBAN BENCANA
SEKSI IDENTIFIKASI, PENDATAAN PEMULIHAN
SEKSI
SEKSI
REHABILITASI
REKONSTRUKSI
19591015 198207 2 001
STAF JOHNI MARSHAL 19740418 200604 1 001
STAF 1 s/d 15
PARIAMAN, DESEMBER 2013 Dto
Ir. A S R I Z A L 19620929 199203 1 008
15
Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BPBD KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018 Tujuan 1 Meningkatkan
kapasitas sumber daya lembaga penanggulangan bencana
Sasaran 1 Meningkatnya
kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Sasaran Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Kode
1 19 03 01
Kondisi Kinerja Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Awal (Akhir Tahun Kegiatan (output) 2013) Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belum terlaksananya Terlaksananya kegiatan kegiatan surat surat menyurat dan menyurat dan kearsipan kearsipan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
2015 Rp
Target
243,350,000
2016 Rp
2017 Rp
Target
306,000,000
Rp
Target
Target
Rp
Target
343,500,000
342,500,000
Kondisi Kinerja Akhir Renstra (Akhir Tahun 2018)
2018
Rp
343,500,000
100
%
2,000,000 100
%
3,000,000
100
%
3,000,000
100
%
3,000,000
100
%
3,000,000
100
%
Tersedianya jasa komunikasi, sumber Belum tersedianya jasa Penyediaan jasa komunikasi, daya air dan listrik komunikasi, sumber 100 sumber daya air dan listrik (jaringan telpon, listrik, daya air dan listrik air, internet dan DVB)
%
35,700,000 100
%
38,000,000
100
%
38,000,000
100
%
38,000,000
100
%
38,000,000
100
%
Tersedianya Penyediaan jasa administrasi honorarium jasa keuangan administrasi keuangan
Belum tersedianya honorarium jasa 100 administrasi keuangan
%
73,150,000 100
%
80,000,000
100
%
80,000,000
100
%
80,000,000
100
%
80,000,000
100
%
Tersedianya alat Penyediaan Peralatan Rumah kebersihan dan bahan Tangga pembersih
Belum tersedianya alat kebersihan dan bahan 100 pembersih
%
2,500,000 100
%
3,000,000
100
%
4,000,000
100
%
5,000,000
100
%
5,000,000
100
%
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll
Belum tersedianya alat tulis kantor: kertas, 100 tinta, map, pena, dll
%
20,000,000 100
%
25,000,000
100
%
25,000,000
100
%
25,000,000
100
%
25,000,000
100
%
Penyedian barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll
Belum tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll
100
%
10,000,000 100
%
12,000,000
100
%
15,000,000
100
%
15,000,000
100
%
15,000,000
100
%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belum tersedianya alatTersedianya alat-alat alat listrik: lampu, 100 listrik: lampu, kabel, dll kabel, dll
%
5,000,000 100
%
10,000,000
100
%
7,500,000
100
%
7,500,000
100
%
7,500,000
100
%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Belum tersedianya Tersedianya surat kabar surat kabar terbitan terbitan periodik dan 100 periodik dan peraturan peraturan per-UU-an per-UU-an
%
5,000,000 100
%
5,000,000
100
%
5,000,000
100
%
5,000,000
100
%
5,000,000
100
%
Penyediaan makanan dan minuman
Belum tersedianya Tersedianya konsumsi konsumsi untuk rapat- 100 untuk rapat-rapat dinas rapat dinas
%
10,000,000 100
%
10,000,000
100
%
15,000,000
100
%
15,000,000
100
%
15,000,000
100
%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll
%
80,000,000 100
%
120,000,000
100
%
150,000,000
100
%
150,000,000
100
%
150,000,000
100
%
Belum terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll
100
Program Peningkatan
1 19 03 02 sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana prasarana perkantoran
310,050,000
Pengadaan peralatan gedung Belum tersedianya Tersedianya sarana dan kantor sarana dan prasarana prasarana & peralatan & peralatan gedung gedung kantor kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4 Pengadaan Sewa Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor
2 Meningkatnya
Kompetensi Sumber Daya Manusia
Jumlah Pendidikan, pelatihan dan Bintek yang diikuti
Tersedianya 1 unit gedung dan 6 petak toko buat gudang
2
unit
Belum terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4
7
unit
168,000,000
Belum terlaksananya sewa menyewa gedung kantor
7
unit
86,000,000
Belum tersedianya Tersedianya pemeliharaan pemeliharaan peralatan 100 peralatan gedung atau gedung atau kantor kantor
%
397,350,000
40,000,000 12
331,350,000
311,350,000
331,350,000
unit
80,000,000
12
unit
80,000,000
20
unit
100,000,000
20
unit
100,000,000
66
unit
7
unit
170,000,000
7
unit
170,000,000
7
unit
170,000,000
7
unit
170,000,000
7
unit
7
unit
86,000,000
0
0
0
0
0
0
0
7
unit
%
61,350,000
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
26
Dok
16,050,000 100
61,350,000
0
61,350,000
0
61,350,000
Meningkatnya
1 19 03 05
Program Peningkatan wawasan pengetahuan, Kapasitas Sumber Daya keterampilan & profesionalisme Aparatur
20,000,000
120,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 3 Meningkatnya
Jumlah laporan Pengembangan yang disusun Sistem Pelaporan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan sistem 1 19 03 06 pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya sumber Kurang optimalnya daya manusia di bidang sumber daya aparatur perencanaan
100
%
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20,000,000 100
%
23,900,000
Belum tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6
Tabel 4.2
Dok
23,900,000
120,000,000
100
%
20,000,000
5
Dok
20,000,000
20,000,000
100
%
20,000,000
5
Dok
20,000,000
20,000,000
100
%
20,000,000
5
Dok
20,000,000
20,000,000
20,000,000
5
Dok
20,000,000
1 Membangun
sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Pemulihan Akibat Bencana
1 1. Terbangunnya
sistem Pencegahan terhadap Bencana
1. Tersusunnya 1 (satu) buah dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana
Program Pencegahan dini dan 1 19 03 22 penanggulangan korban bencana alam
Program Perkuatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan
Terlaksananya Pencegahan dini dan penanggulangan bencana di Kota Pariaman
1,591,322,500
6,040,000,000
4,170,000,000
4,795,000,000
4,890,000,000
1,150,262,500
3,885,000,000
3,055,000,000
3,355,000,000
3,455,000,000
Terlaksananya Perkuatan Kerangka Hukum untuk pengurangan Resiko Bencana
Rapat Koordinasi antara BPBD dengan Instansi terkait mengenai peraturan penanggulangan bencana
Terlaksananya rapat koordinasi mengenai peraturan penanggulangan bencana dengan instansi terkait
0
0
0
10
kali
50,000,000
Penyusunan mekanisme dan prosedur penggalangan bantuan penanganan darurat dan pemulihan bencana
Terlaksananya penyusunan dok SOP penanganan darurat dan pemulihan bencana
0
0
0
1
dok
120,000,000
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam
Terlaksananya pengadaan 1(satu) unit mobil dapur umum
0
0
0
1
unit
900,000,000
0
0
0
0
0
100
kejadi an
900,000,000
100
kejadia n
40
orang
133,982,500
40
orang
150,000,000
40
orang
0
0
0
1
dok
75,000,000
0
0
0
0
0
1
web
100,000,000
1
web
0
0
0
1
keg
150,000,000
1
1
thn
50,000,000
1
thn
250,000,000
1
thn
968,880,000
1
thn
1,200,000,000
2. Terselenggaranya Operasional Penanggulangan Bencana
2. 40 orang anggota TRC yang terlatih dalam Penanggulangan Bencana.
3. Terselenggaranya Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat bencana
3. 200 orang masyarakat yang dilatih dalam Penanggulangan Bencana
Optimalisasi Tim Reaksi Cepat pada penanganan 100 kejadian bencana tingkat Kota Pariaman
4. Ketersediaan Logistik untuk 1000 orang korban bencana.
Pendidikan SAR bagi anggota Terlaksananya Diklat TRC SAR bagi anggota TRC
5. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
Penyusunan SOP penyelenggaraan penanggulangan Bencana
Terlaksananya penyusunan 1(satu) dok SOP Penanggulangan Bencana
Pengembangan Pusat data informasi penanggulangan bencana
Terlaksananya pengembangan website BPBD Kota Pariaman
Gladi dan simulasi manajemen bencana
Terlaksananya kegiatan gladi dan simulasi manajemen bencana
Penyiapan logistik tanggap darurat bencana
terwujudnya optimalisasi penanganan 100 kejadian bencana di Kota Pariaman
kali
50,000,000
0
10
kali
0
0
900,000,000
100
kejadia n
180,000,000
40
orang
0
0
100,000,000
1
web
keg
150,000,000
1
1
thn
300,000,000
1
thn
1,200,000,000
50,000,000
0
10
kali
50,000,000
40
kali
1
dok
0
0
0
1
900,000,000
100
kejad ian
900,000,000
400
kejadian
180,000,000
40
orang
180,000,000
200
orang
0
0
0
1
Dok
100,000,000
1
web
100,000,000
1
web
keg
150,000,000
1
keg
150,000,000
4
keg
1
thn
300,000,000
1
thn
400,000,000
5
thn
1
thn
1,500,000,000
1
thn
1,500,000,000
5
thn
unit
Belum terlaksananya Diklat TRC 2014
Belum tersedianya Tersedianta bufferstock penggunaan bantuan bencana bufferstock
Operasional Penanggulangan Terlaksananya Bencana Operasional Penanggulangan bencana
10
Belum tersedianya Operasional Penanggulangan Bencana
0
0
Identifikasi Jumlah korban, kerusakan, kerugian, penyebab dan dampak bencana
Tersedianya data korban, kerusakan, penyebab dan dampak bencana.
Kegiatan Penguatan sarana dan prasarana Tanggap darurat
32 Jenis sarana dan prasarana tanggap darurat penanggulangan bencana
Belum terdatanya korban bencana
1
thn
0
0
47,400,000
0
1
thn
60,000,000
1
thn
75,000,000
1
thn
75,000,000
1
thn
75,000,000
8
jenis
100,000,000
8
jenis
150,000,000
8
jenis
150,000,000
8
jenis
150,000,000
32
jenis
Pelaksanaan Diklat Penanggulangan
Program Penelitian, pendidikan, dan Bencana bagi Aparatur, Pelatihan Penanggulangan Bencana Siswa dan masyarakat 325,100,000 Pembinaan Aparatur ke Linmasan dalam Penanggulangan Bencana
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur manajemen dasar penanggulangan bencana
Pelaksanaan pembinaan 60 orang Anggota Linmas yang terlatih dalam penanggulangan Bencana
0
0
0
Pelaksanaan Diklat manajemen dasar penanggulangan bencana bagi 90 orang Aparatur
0
0
0
40
orang
130,000,000
0
0
0
0
1
dok
240,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
dok
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana
Terlaksananya penyusunan 1(satu) buah dokumen Rencana Aksi Daerah penanggulangan Bencana Riset dan penelitian Adanya 1 dokumen hasil kebencanaan dalam upaya riset pengurangan Pengurangan Resiko Bencana resiko bencana
Penyusunan pedoman Terlaksananya pengurangan resiko bencana penyusunan 1(satu) dokumen pedoman pengurangan resiko bencana Bimbingan teknis Aparatur kecamatan dalam Penanggulangan Bencana
Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Bencana
835,000,000
1,905,000,000
Terlaksananya Bimtek Aparatur Penanggulangan bencana bagi 4 kecamatan Terlaksananya Bimtek Pengelolaan bantuan Bencana bagi 40 orang Aparatur dinas terkait BPBD
30 orang
95,000,000
30 orang
865,000,000
1,015,000,000
95,000,000
0
0
0
0
0
50
0rang
0
0
0
0
0
1
dok
75,000,000
1
dok
75,000,000
0
0
0
0
0
kec
260,000,000
0
0
0
0
0
0
0
40
orang
80,000,000
0
0
0
0
0
0
1000
eksemp lar
25,000,000
1000
eksem plar
25,000,000
1000
eksempl ar
150,000,000
0
0
0
0
60
orang
0
0
0
90
orang
0
0
0
1
dok
1
dok
0
2
dok
0
0
4
kec
0
0
0
40
orang
1000
eksemp lar
Menyusun Rencana
Program Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana meliputi Terpadu seluruh potensi bencana di Kota Pembuatan Bahan Sosialisasi Terlaksananya Bahaya Bencana Alam pembuatan 4000 eksemplar kalender sosialisasi Bahaya Bencana
30,000,000
30,000,000
4000 eksemplar
Pembentukan Unsur pengarah BPBD Kota Pariaman.
Terlaksananya pembentukan unsur pengarah BPBD Kota Pariaman
0
0
0
1
keg
200,000,000
1 kegiatan
Operasional Unsur Pengarah Terlaksananya BPBD Kota Pariaman operasional unsur pengarah BPBD Kota Pariaman.
0
0
0
1
keg
100,000,000
1 kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah siswa SLTA dan Bencana Alam bagi 5 sekolah SLTP yang mengikuti SLTA/SLTP Diklat Bencana Alam
0
0
0
5
SLTA/ SLTP
75,000,000
5
SLTA/ SLTP
75,000,000
7
SLTA/ SLTP
100,000,000
7
SLTA/ SLTP
100,000,000
230
orang
141,360,000
250 orang
165,000,000
250
orang
175,000,000
250
orang
175,000,000
250
orang
175,000,000
0
0
0
SLTA/ SLTP
75,000,000
5
SLTA/ SLTP
75,000,000
7
SLTA/ SLTP
100,000,000
7
SLTA/ SLTP
100,000,000
24
0
0
0
150 orang
85,000,000
150
orang
100,000,000
150
orang
100,000,000
150
orang
100,000,000
600
2
Desa / kel
183,740,000
4
4
Desa / kel
250,000,000
4
Desa / kel
300,000,000
4
Desa / kel
300,000,000
18
Desa / kel
0
0
0
5
5
SD
60,000,000
5
SD
60,000,000
5
SD
60,000,000
20
SD
Forum Pengurangan Resiko bencana
Terlaksananya orang pembinaan FPRB, FPMB, Simulasi Evakuasi dan penyuluhan bencana
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah siswa SLTA dan Bencana Alam bagi 5 sekolah SLTP yang mengikuti SLTA/SLTP Diklat Bencana Alam Bimbingan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencanadi wilayah rawan bencana alam
Masyarakat desa di wilayah rawan bencana yang terlatih dalam menghadapi bencana
Pembentukan desa/kel Tangguh Bencana
Belum terlaksananya Terbentuknya Desa/kel pembentukan desa/kel Tangguh Bencana tangguh bencana
Simulasi Evakuasi bencana Gempa dan Tsunami
Terlaksananya simulasi 5 sekolah di Pinggir Pantai
5
Desa / 250,000,000 kel
SD
50,000,000.0
24
SLTA/ SLTP
1230 orang
SLTA/ SLTP
orang
Optimaslisasi pemberdayaan
Program Peningkatan Kapasitas dan masyarakat untuk Partisipasi Masyarakat Penanggulangan
115,960,000
250,000,000
280,000,000
425,000,000
570,000,000
Bencana Peningkatan Sumber daya manusia dalam terapan konstruksi bangunan
Terlaksananya pelatihan Belum terlaksananya di bidang konstruksi diklat konstruksi bangunan bangunan
Pendataan dan Investigasi Bangunan Pasca Bencana
Terlaksananya Monitoring dan investigasi Pasca Bencana
Pelatihan Konseling Traumatik healing bagi tenaga relawan Desa/kel siaga bencana
Terlaksananya diklat konseling bagi tenaga relawan
Koordinasi dan kerjasama antar forum PRB untuk lintas Terlaksananya Rapat sektoral dalam koordinasi antar lintas penyelenggaraan sektoral forum PRB Penanggulangan Bencana
Belum terlaksananya monitoring dan investigasi
Belum terlaksananya diklat konseling
30
orang
47,165,000
40
0rang
75,000,000.0
0
0
0
0
0
1
dok
30,075,000
1
dok
50,000,000
1
dok
50,000,000
1
dok
100
orang
38,720,000
100 orang
50,000,000
100
orang
75,000,000
0
0
0
0
10
50,000,000
10
kali
50,000,000
10
kali
0
kali
0
50,000,000
0
50,000,000
0
0
1
dok
0
0
10
kali
0
50,000,000
0
50,000,000
70
orang
5
Dok
300
orang
40
kali
Pelatihan Peningkatan kapasitas kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan selama masa tanggap darurat dan pasca bencana
Terlaksananya Pelatihan bagi 4 Desa masingmasing Kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan selama masa tanggap darurat dan pasca bencana.
Penyusunan perencanaan Adanya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi perencanaan Pasca Bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Pelatihan Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam melakukan perbaikan akibat kerusakan bencana
Kegiatan Assesment/kaji cepat kerusakan atau kerugian akibat bencana
JUMLAH
Terlaksananya Pelatihan bagi 16 Desa masingmasing Kecamatan untuk meningkatkan kemampuan mandiri masyarakat dalam perbaikan kerusakan akibat bencana. Jumlah kegiatan Assesment/kajian kerusakan/kerugian berdasarkan 360 kejadian
0
0
0
4
Desa / kel
75,000,000
4
Desa / kel
75,000,000
4
Desa / kel
75,000,000
4
Desa / kel
75,000,000
16
Desa / kel
0
0
0
1
dok
75,000,000
1
dok
75,000,000
1
dok
125,000,000
1
dok
140,000,000
4
dok
0
0
0
4
Desa / kel
75,000,000
4
Desa / kel
75,000,000
4
Desa / kel
75,000,000
4
Desa / kel
75,000,000
16
Desa / kel
0
0
0
60
kejadi an
50,000,000
100
kejadia n
80,000,000
100
kejadia n
250,000,000
100
kejad ian
330,000,000
360
2014
2,188,622,500
2015
6,883,350,000
2016
4,863,850,000
2017
5,509,850,000
2018
5,604,850,000
kejadian
