Bappeda Kabupaten Solok RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SOLOK TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK. Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten solok di Arosuka Htt/www.bappeda kabsolok.go.id Telp./Fax (0755) 31161 Email : [email protected]

Revisi

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011-2015

Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2014 www.bappeda-kabsolok.com 1 Rencana Strategis Bappeda Kab. Solok Tahun 2011-2015

BAB I PENDAHULUAN

1.

LATAR BELAKANG Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki nilai strategis dan penting antara lain : 1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD). 2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD). 4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) . Fungsi Renstra adalah sebagai alat koordinasi seluruh stake holder, sebagai penuntun arah, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi inefisiensi sumber daya, penetapan standar dan pengawasan. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No 8 tahun 2008 tentang

2 Rencana Strategis Bappeda Kab. Solok Tahun 2011-2015

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai perangkat daerah Bappeda juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang akan memberikan pedoman dan arah bagi Bappeda Kabupaten Solok dalam mendukung pencapaian target RPJM Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan melalui perda Kabupaten Solok No. 5 tahun 2010 tentang RPJMD tahun 2011-2015. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Solok merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah di bidang perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan

pembangunan. Sekaitan

dengan hal tersebut, Bappeda mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan suatu kegiatan dan kebijaksanaan pemerintahan daerah sangat tergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Solok sesuai dengan dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPMD Kabupaten Solok

dan bersifat indikatif. Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kabupaten Solok . dalam penysunan Renstra ini terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan dan penyusunan akhir dan penetapan Renstra Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Strategis dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja Bappeda. Dengan kata lain melalui Renstra akan diketahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian kinerja Bappeda dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.


Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Solok tahun 2011 -2015 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2011-2015 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Gambar 1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Selanjutnya Renstra SKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah. Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka Bappeda Kabupaten Solok sebagai salah satu lembaga teknis daerah dengan tugas pokok dan fungsi untuk

menyusun

rencana

dan

melaksanakan

pengendalian

program

pembangunan daerah harus merumuskan Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur keberhasilan tugas pokok dan fungsinya.


2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;

2008

tentang


14. Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 20062025; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok;

3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan VISI dan MISI serta orientasi seluruh aparat perencana yang ada di Bappeda, agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Solok tahun 2011-2015 adalah : 1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Bappeda Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun 2011-2015. 2. Untuk memberikan penegasan tentang peranan penting Bappeda Sebagai perencanaan pembangunan daerah. 3. Mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Solok tahun 2011-2015. 4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.


4. SISTEMATIKA PENULISAN Dalam penulisan Revisi Renstra Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Solok tahun 2011-2015, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu; BAB I PENDAHULUAN Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian Renstra

SKPD,

fungsi

Renstra

SKPD

dalam

penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan Renja SKPD. BAB II GAMBARAN UMUM PELAYAN BAPPEDA KABUPATEN SOLOK Memuat tentang tugas pokok, fungsi dan struktur Bappeda, sumberdaya yang di miliki dalam penyelenggaraan tugas dan funsi, kinerja dan capaian program prioritas pada renstra dan RPJMD sebelumy, serta tantangan dan peluang pengengangan pelayanan Bappeda Kabupaten Solok BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. Memuat tentang identifikasi permaslahan berdasarkan tugas pokok dan funsi pelayanan Bappeda Kabupaten Solok, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2011-2015 dan telaah Renstra Bappeda dalam RPJMD Telaah Kebijakan KL/Propinsi dan telahaan RTRW dan penentuan isu-isu strategis BAB IV VISI, MISI DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Solok. BAB V RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN SOLOK

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),yang dibentuk berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2010 adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bappeda Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Pengokordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010, Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara struktur, organisasi Bappeda Kabupaten Solok terdiri dari; a. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah; b. Sekretariat; c. Bidang Ekonomi; d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; e. Bidang Tata Perencanaan Pembangunan Daerah f. Bidang Sumber Daya dan Prasarana Setretariat dan bidang dilingkungan Bappeda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah, masing-masing membawah : a. Sekretariat membawahi 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;


2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Bidang Ekonomi membawahi : 1. Sub Bidang Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam; c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi: 1. Sub Bidang Pemerintah; dan 2. Sub Bidang Sosial Budaya d. Bidang Tata Perencanaan Pembangunan Daerah, membawahi: 1. Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan; dan 2. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Daerah e. Bidang Sumber Daya dan Prasarana, membawahi: 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; 2. Sub Bidang Pengembangan Transportasi, Sumber Daya Air dan Informatika F. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Adapun tugas dan fungsi sebagi berikut : a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA. Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggaran fungsi : a. Penyusunan Program meliputi penyusunan program dan anggaran. b. Penyelenggaraan penyusunan anggaran, Ketatausahaan meliputi urusan rumah

tanggal,

kepegawaian,

hukum

dan

organisasi,

hubungan

masyarakat c. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dan Kelengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akutansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut, LHP, dan perlengkapan. 2. Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang ekonomi yang mencakup bidang investasi, pengembangan dunia usaha dan pengembangan sumber daya alam.


Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi. b. Pengkajian dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Ekonomi. c. Pengkordinasian,

pengintegrasian

penyinkronisasian

perencanaan

diantara SKPD dalam lingkungan Kabupaten Bidang Ekonomi d. Penyusunan APBD bersama TAPD Bidang Ekonomi e. Penyusunan pengevaluasi dan pemberian rekomindasi pemanfaatan RTRW Bidan Ekonomi f. Pengkoordinasian kerja sama dengan antar Kabupaten

/ dan dalam

Kabupaten Bidang Ekonomi g. Pengkoordisian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis baik rigional maupun nasional bidang ekonomi h. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang ekonomi dan i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban Bupati dibidang pembangunan ekonomi. 3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pemerintahan umum pendidikan, kesehatan, aparatur, sosial, budaya, pelayanan umum, kependudukan, catatan sipil, kemiskinan/ketertinggalan,

kepemudaan,

keolahragaan,

pemberdayaan

perempuan, pembinaan kesatuan bangsa, penanggulangan bencana, serta kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya


b. Pengkajian

dan

penyusunan

RPJPD,

RPJMD

dan

RKPD

Bidang

Pemerintahan dan Sosial Budaya. c. Pengkordinasian,

pengintegrasian

penyinkronisasian

perencanaan

diantara SKPD dalam lingkungan Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya d. Penyusunan APBD bersama TAPD Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya e. Penyusunan pengevaluasi dan pemberian rekomindasi pemanfaatan RTRW Bidan Pemerintahan dan Sosial Budaya f. Pengkoordinasian kerja sama dengan antar Kabupaten

/ dan dalam

Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya g. Pengkoordisian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis baik rigional maupun nasional bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya h. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban Bupati dibidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 4. Bidang

Tata

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pengembangan data dan informasi dan penyusunan perencanaan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Tata Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian perwujudan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah b. Pengkoordinasian pengkajian perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah


c. Pengkoordinasianpengkajian penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta data dan statistik daerah. d. Pengkoordisian penyusunan KUA/PPAS APBD bersama TAPD e. Perumusan

kebijakan

dan

rencana strategis untuk perencanaan

pembangunan daerah dan f. Pengkoordinasian

pengendalian

dan

pengawasan

pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah 5. Bidang Sumber Daya dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda dalam hal mengkoordinasikan pembangunan di bidang tata ruang dan pengembangan wilayah dan pengembangan transportasi, sumberdaya air dan informatika. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Sumber Daya Dan Prasarana mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah Bidang Sumber Daya dan Prasarana

b.

Pengkajian dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sumber Daya dan Prasarana

c.

Pengkordinasian,

pengintegrasian

penyinkronisasian

perencanaan

diantara SKPD dalam lingkungan Kabupaten Bidang Sumber Daya dan Prasarana d.

Penyusunan APBD bersama TAPD Bidang Sumber Daya dan Prasarana

e.

Penyusunan pengevaluasi dan pemberian rekomendasi pemanfaatan RTRW Bidang Sumber Daya dan Prasarana

f.

Pengkoordinasian kerja sama dengan antar Kabupaten / dan dalam Kabupaten Bidang Sumber Daya dan Prasarana

g.

Pengkoordisian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis baik rigional maupun nasional Bidang Sumber Daya dan Prasarana


h.

Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya dan Prasarana

i.

Penyusunan laporan pertanggung jawaban Bupati dibidang Sumber Daya dan Prasarana

6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SUMBER DAYA BAPPEDA KABUPATEN SOLOK 1) Sumber Daya Manusia /Kepegawaian Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Secara keseluruhan Bappeda Kabupaten Solok memliliki sumberdaya aparatur sebanyak 50 orang. Berdasarkan golongan struktur PNS pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Solok, seperti terlihat pada tabel berikut :

No. 1 2 3 4

Tabel 1 Jumlah pegawai Bappeda Kab. Solok Berdasarkan Golongan Kondisi Maret 2011 GOLONGAN JUMLAH % Golongan I 1 2 Golongan II 12 25 Golongan III 30 60 Golongan IV 7 12 Jumlah 50 100

Sumber: Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2011 Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar PNS yang ada di Bappeda Kab. Solok terdiri dari Golongan III keatas. Dengan data tersebut mengindikasikan bahwa PNS di Bappeda Kabupaten. Solok cukup mempunyai pengalaman dan kompetensi yang memadai. Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi PNS yang terdapat di Bappeda Kab. Solok terlihat sebagaimana tabel di bawah ini.


Tabel 2 Jumlah Pegawai Bappeda Kab. Solok Berdasarkan Pendidikan Kondisi Maret 2011 NO GOLONGAN JUMLAH % 1 < SLTA 1 2 2 SLTA 13 25 3 Diploma 2 5 4 S1 27 53 5 S2 6 12 6 S3 1 2 JUMLAH 50 100 Sumber: Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2011 Dari tabel diatas terlihat bahwa hampir separuh PNS mempunyai tingkat pendidikan S1 keatas. Dengan demikian secara kemampuan dan kompetensi kondisi PNS di Bappeda Kab. Solok cukup tinggi sihingga diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi pula. 2) Sarana dan Prasarana Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bappeda, daya dukung peralatan dan mobilitas serta sarana kerja cukup memadai. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran 2.

C. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN SOLOK Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Solok Berdasarkan Sasaran/Target Renstra Periode Sebelumnya (2006-2010) tergambar pada Tabel 3 (2.1) sebagai berikut.


Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Solok Berdasarkan Sasaran/Target Renstra Periode Sebelumnya (2006-2010)

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke2006

2007

2008

2009

Realisasi Capaian Tahun ke-

2010

2006

2007

2008

2009

Rasio Capaian Tahun ke-

2010

2006

2007

2008

2009

2010

1

Midterm Review RPJMD 2006-2010

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

2

RPJMD 2011-2015

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

3

RKPD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

KUA dan PPAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

LAKIP SKPD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Kabupaten Solok Dalam Angka

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

Kecamatan Dalam Angka

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

8

PDRB

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Profil Agropolitan

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

10

Profil P2TPD

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

11

Dokumen analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

12

Indikator Kesejahteraan Masyarakat

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

13

Dokumen masterplan penanggulangan kemiskinan

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

Kajian Pendukung Perencanaan 1

Kajian jejaring Infrastruktur

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

2

Kajian kawasan strategis / prioritas

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

3

Kajian perumahan dan permukiman

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

5

Kajian irigasi

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

6

Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Pendidikan dan Kesehatan

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

7

Masterplan pembangunan ekonomi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Koordinasi bidang ekonomi

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

9

Koordinasi dan fasilitasi pengembangan agropolitan

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

10

Koordinasi dan fasilitasi penguatan FEDEP

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

12

Koordinasi dan fasilitasi pengembangan KLUSTER

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

13

Monev Lembaga Ekonomi Desa

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

14

Monev Bidang Ekonomi

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

15

Data Statistik Hasil Sensus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Solok Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :


1. Belum

samanya

pemahaman

terutama

tentang

proses

mekanisme

perencanaan pembangunan itu sendiri pada berbagai stakholder yang ada di daerah, seperti antara SKPD yang ada, serta antara pemerintah (eksekutif) dan legislatif; 2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting); 3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 4. Kompetensi SDM perencana belum optimal; 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian

dan

pengembangan,

serta

pengendalian

perencanaan

pembangunan; 6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 7. Belum lengkapnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; 8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana. Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam penentuan kebijakan dan strategi perencanaan perlu peningkatan kualitas aparatur perencana, Data dan Informasi yang terkonsoldasi serta

landasan hukum untuk menciptakan

perencanaan terpadu.

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2011-2015 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangks


panjang

daerah

pertimbangan

(RPJPD)

Kabupaten

Solok

tahun

2006-2025.

Dengan

RPJMD merupakan pejabaran dari visi, misi dan program Kepala

Daerah untuk dijadikan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun, Adapun Visi, Misi, Agenda dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan adalah : Visi : “Terwujudnya Kepemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera” Untuk mewujudkan visi, maka perlu adanya misi tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha untuk mewujudkannya. Misi juga memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Solok ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan, berwibawa dan taat hukum. 2. Meningkatkan kehidupan yang agamis, bermoral dan berbudaya. 3. Meningkatkan

kesejahteraan

rakyat

dengan

menciptakan

tatanan

perekonomian terpadu berbasis tekhnologi dan pelestarian lingkungan. 4. Menciptakan pendidikan berkualitas. 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 6. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di segala bidang. 7. Mengembangkan pembangunan kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan perempuan 8. Membangun keperiwisataan.

Agenda pembangunan : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih; 2. Penataan kehidupan yang religius dan berbudaya, berlandaskan Adat bersandi syara’, syara’ bersandi Kitabullah


3. Pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis tekhnologi dan pelestarian lingkungan; 4. Percepatan pembangunan daerah tertinggal serta penanggulanan masalah kemiskinan dan sosial; 5. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan; 6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 7. Pembangunan kepariwisataan dan pelestarian kekayaan budaya daerah; dan 8. Peningkatan pembangunan pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan. Tujuan pembangunan daerah : 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih di Kabupaten Solok 2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang sejahtera a. Sejahtera spiritual, sosial dan budaya; b. Sejahtera ekonomi; Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda terdapat beberapa hal yang bisa dikatakan menjadi faktor penghambat antara lain , belum tersedianya data yang lengkap dan valid, masih terjadi inkonsistensi kebijakan baik secara nasional, provinsi maupun Kabupaten Solok sendiri serta terbatasnya jumlah aparatur perencana sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sedangkan beberapa faktor pendorong di Bappeda dalam rangka mendukung pencapaian visi misi dan tujuan dimaksud adalah : fungsi strategis Bappeda dalam perencanaan pembangunan, komitmen Kepala Daerah untuk memperkuat good governance dalam bidang perencanaan, pembagian tugas yang jelas sesuai tupoksi dan tersedianya sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RTRW).

C. Telaahan Kebijakan KL / Propinsi Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan


sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004. Bappeda Kabupaten Solok, sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas adalah: -

Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

-

Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat

sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok yang disusun oleh Bappeda masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu: a.

Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah

b.

Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di daerah.

c.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya


mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

D. Isu-Isu Strategis Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanyaanalisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Bappeda adalah sebagai berikut : 1. Mekanisme perencanaan belum sepenuhnya berjalan lancar; 2. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal; 3. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi; 4. Peran penting penataan ruang dan kajian lingkungan hidup dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat nagari, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.


AB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA TAHUN 2011 - 2015

A. Visi dan Misi SKPD Berdasarkan pada visi Kabupaten Solok, dirumuskan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERPADU, TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF” Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang terpadu, transparan dan partisipatif. Penjelasan dari maksud Visi diatas sebagai berikut : 

Perencanaan pembangunan yang terpadu adalah tersedianya dokumen perencanaan yang sinergis sesuai dengan RPJPN, RPJMN, RPJP Prov Sumbar, RPJM Prov Sumbar, RPJP Kab. Solok, RPJMD Kab. Solok.



Perencanaan pembangunan transparansi adalah terpublikasinya proses perencanaan dan dokumen perencanaan.



Perencanaan pembangunan partisipatif adalah terlaksana proses perencanaan pembangunan

dengan

melibatkan

seluruh

pemangku

kepentingan

(stakeholders) secara bertingkat mulai dari nagari sampai kabupaten. Untuk mencapai visi Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Solok dirumuskan misi sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan

perencanaan

pembangunan

daerah

yang

terpadu,

transparan dan partisipatif berdasarkan data yang valid. 2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian sebagai referensi mewujudkan rencana pembangunan


3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur perencana

B.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Untuk mencapai visi dan misi diatas, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut: 1. Terselenggaranya

perencanaan

pembangunan

daerah

yang

terpadu,

transparan dan partisipatif berdasarkan data yang valid. 2. Terlaksananya penelitian dan pengkajian sebagai referensi mewujudkan rencana pembangunan 3. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur perencana Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang dicapai : 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, transparan dan partisipatif berdasarkan data yang valid. 2. Terlaksananya penelitian dan pengkajian sebagai referensi penyusunan rencana pembangunan. 3. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur perencana

C.

Strategi Dan Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya menetapkan strategi dan kebijakan sebagai suatu rencana kinerja yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi dan kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan aktual dan sistematis serta terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan maka perlu ditetapkan strategi dan kebijakan Badan Perencana pembangunan Daerah Kabupaten Solok sebagai berikut :


Strategi : 1. Adanya landasan hukum, untuk tercapainya perencanaan yang terpadu, transparan, dan partisipatif. 2. Adanya data dan informasi yang terkonsolidasi sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan. 3. Tersedianya kualitas dan kuantitas sumber daya. 4. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi dan antar daerah. 5. Terkendalinya perencanaan pembangunan secara sistematis. Kebijakan : 1. Menyiapkan landasan hukum, untuk tercapainya perencanaan yang terpadu, transparan, dan partisipatif. 2. Menyiapkan data dan informasi yang terkonsolidasi sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi dan antar daerah. 5. Pengendalian perencanaan pembangunan secara sistematis.

D.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD yang merujuk pada RPJMD adalah sebagaimana table berikut.


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2 3 4 5 6 7 8 9

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, transparan dan partisipatif berdasarkan data yang valid

3 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, transparan dan partisipatif berdasarkan data yang valid

4

1 5

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

5

5

6

6

6

Jumlah SKPD yang mempedomani dokumen perencanaaan daerah

27

27

27

28

28

Persentase hasil musrenbang yang terakomodir dalam APND

20

26.5

100

100

100

Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam melaksanakan Musrenbang

14

14

14

14

14

Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam melaksanakan Musrenbang

74

74

74

74

74

Jumlah dokumen data pendukung perencanaan

4

4

4

3

4

Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi

1

1

4

3

1

Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang ekonomi

24

24

24

24

24

Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya

2

1

5

1

1

Jumlah pelaksanaan koordinasi sosial budaya

24

24

24

24

24

Jumlah dokumen perencanaan bidang sarana prasarana

3

12

8

3

2

Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang sarana prasarana

24

24

24

24

24

Tersedianya data penduduk miskin dan pemetaannya

1

1

1

1

1

Tersedianya dokumen penangulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal

-

ada

-

-

-

Jumlah pengentasan nagari tertinggal

6

6

6

4

1

Jumlah dokumen penataan kawasan ibukota yang representatif

2

3

3

-

1

Jumlah dokumen tata ruang berdasarkan skala prioritas sebagaimana diamanatkan Perda RTRW

-

4

3

2

-

Jumlag regulasi perencanaan kawasan cepat tumbuh

1

-

-

-

-

Jumlah dokumen perencanaan kawasan

-

1

-

-

-

Jumlah aparatur perencana yang mampu menyusun dokumen perencanaan

27

27

85

82

82

1

2

3

Terlaksananya penelitian dan pengkajian sebagai referensi mewujudkan rencana pembangunan

Terlaksananya penelitian dan pengkajian sebagai referensi penyusunan rencana pembangunan

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur perencana

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur perencana


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program dan Kegiatan Dalam rangka pencapaian strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Solok pada tahun 2012 sebagai berikut : 1. Terlaksananya Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah: a. Terlaksananya Koordinasi bidang sosial budaya - Pemerintahan - Agama dan kebudayaan - Penanggulangan daerah tertinggal - Penanggulanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial - Pendidikan - Kesehatan - Pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan b. Terlaksananya koordinasi bidang ekonomi - Pertanian - Pariwisata - Koperasi - Perdagangan - industri - Pertambangan - energi - Tenaga kerja - Pemberdayaan masyarakat - Ketahanan pangan - Kehutanan - Perkebunan c. Terlaksananya Koordinasi bidang sumber daya dan prarasana


- Lingkungan - Penataan ruang - Pengendalian ruang - Sarana dan prasarana - Tapal batas - Perhubungan dan transportasi - Informasi dan komunikasi 2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah. Terbinanya dan terlaksananya tugas perencanaan pembangunan daerah: a. Penyusunan data statistik daerah min 10 dokumen (5 tahun) b. Kajian dan penelitian min 2 per tahun c. Peningkatan kapasitas aparatur perencana 42 skpd d. Diklat teknis dan fungsional min 8 orang e. Fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang di 74 nagari, 14 kecamatan dan musrenbang kabupaten f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di 14 kecamatan

B. Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan


pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial

pada

saat

merencanakan

kinerja.

Berbagai

peraturan

perundangundangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Bappeda mengampu urusan perencanaan pembangunan daerah, statistik dan tata ruang daerah. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD yang telah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Bappeda, indikator kinerja Bappeda sebagai berikut: 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan yang Terpadu, Transparan, dan Partisipatif: 

2

(dua) dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (20

tahun), RTRW, RPJPD 

5 (lima) dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5-10 tahun): Rencana

Induk

Perencanaan

Pariwisata

Daerah

(RIPPARDA),

Penyusunan RPJMD, Penyusunan RDTL, Penyusunan RTBL, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. 

2 (dua) dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek (1 tahun): Penyusunan RKPD, Penyusunan KUA/PPAS.

2. Tersedianya Dokumen Kajian dan Penelitian sebanyak 5 (lima) dokumen. 3. Peningkatan kualitas aparatur perencana: a. Tersedianya Dokumen Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan 42 SKPD. b. SKPD Diklat Teknis dan Fungsional min 8 (delapan) orang dalam 5 (lima) tahun. 29 Rencana Strategis Bappeda Kab. Solok Tahun 2011-2015

Adapun indikator kinerja dan kelompok sasaran dengan mengaju pada indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Solok, adalah sebagaimana tabel dibawah ini. Sedangkan Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rahun 2011-2015 adalah sebagaimana terlampir.


Target No

Sasaran Srategis

Indikator Kinerja

1

2

3

I

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Perencana Peningkatan kapasitas dan Jumlah aparatur perencana yang mampu 1 kualitas SDM pejabat dan aparatur menyusun dokumen perencanaan pemerintah Presentase SDM yang mendapat peningkatan SDM melalui pendidikan, pelatihan dll

II

Terlaksananya penelitian dan pengkajian sebagai referensi penyusunan rencana pembangunan Penyediaan sarana dan prasarana 2 penyelenggaraan pemerintah Penataan dan pengembangan 3 kawasan potensial cepat tumbuh

4

III

Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan SDA

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, transparan dan partisipatif berdasarkan data yang valid Peningkatan koordinasi dan 5 pengendalian perencaan dan

6

Peningkatan partisipasi masyarakat

Jumlah dokumen penataan kawasan ibukota yang representatif Jumlah regulasi perencanaan kawasan cepat tumbuh

satuan

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

orang

27

27

85

82

28

7

9

11

13

%

-

Dokumen

2

3

3

-

1

Regulasi

1

-

-

-

-

Jumlah dokumen perencanaan kawasan Dokumen

-

1

-

-

-

Jumlah dokumen tata ruang berdasarkan skala prioritas sebagaimana Dokumen diamanatkan Perda RTRW

-

4

3

2

-


dokumen

5

5

6

6

6


SKPD

27

27

27

28

28


%

20

26.5

100

100

100


Dokumen

4

4

4

3

4

Dokumen

1

1

4

3

1

dokumen

2

1

5

1

1

Kali

24

24

24

24

24

Dokumen

3

12

8

3

2

Kali

24

24

24

24

24

Kecamata n

14

14

14

14

14

Nagari

74

74

74

74

74

Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya Jumlah pelaksanaan koordinasi sosial budaya Jumlah dokumen perencanaan bidang sarana prasarana Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang sarana prasarana Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam melaksanakan Musrenbang Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam melaksanakan Musrenbang

Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dengan 7 mengoptimalkan pendekatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi.

Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang ekonomi (termasuk sektor pertanian, perkebunan, kehutanan)

kali

24

24

24

24

24

Percepatan pembangunan daerah 8 tertinggal dan penanggulangan kemiskinan


data

1

1

1

1

1


ada/tidak

-

ada

-

-

-


nagari

6

6

6

4

1


BAB VI INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator kinerja utama Bappeda sesuai dengan maksud RPJMD dengan target capaian

tahun

2015

adalah: No

Sasaran Srategis

1 I 1

2 Meningkatnya kualitas dan Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pejabat dan aparatur pemerintah

Indikator Kinerja 3

Target Kondisi satuan Akhir 2015 4 9


orang

249

Presentase SDM yang mendapat peningkatan SDM melalui pendidikan, pelatihan dll

%

13

Terlaksananya penelitian dan

II 2

Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah


Dokumen

9

3

Penataan dan pengembangan kawasan potensial cepat tumbuh

Jumlah regulasi perencanaan kawasan cepat tumbuh

Regulasi

1


Dokumen

1


Dokumen

9


dokumen

28

SKPD

28

%

100

Dokumen

19

Dokumen

10

dokumen

10

Kali

24

Dokumen

28

Kali

24

Kecamatan

14

Nagari

74

4 III 5

6

Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan SDA Terwujudnya perencanaan Peningkatan koordinasi dan pengendalian perencaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah

Peningkatan partisipasi masyarakat

Jumlah SKPD yang mempedomani dokumen perencanaaan daerah Persentase hasil musrenbang yang terakomodir dalam APND Jumlah dokumen data pendukung perencanaan Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya Jumlah pelaksanaan koordinasi sosial budaya Jumlah dokumen perencanaan bidang sarana prasarana Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang sarana prasarana Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam melaksanakan Musrenbang Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam melaksanakan Musrenbang

7

Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dengan mengoptimalkan pendekatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi.

Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang ekonomi (termasuk sektor pertanian, perkebunan, kehutanan)

kali

24

8

Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan penanggulangan kemiskinan


data

5


ada/tidak

ada


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan pedoman bagi organisasi/SKPD dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat pengendali manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Rencana Strategis akan dapat menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik. Dengan

telah

ditetapkannya

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggara Kewenangan Daerah di Bidang Perencana dan Pengendali Pembangunan Daerah. Disadari

bahwa

pelaksanaan

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Solok sangat tergantung dari kerja sama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok tahun 2011-2015 yaitu : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERPADU, TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF”. Terima kasih, wassalam. KEPALA BAPPEDA


Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Solok Berdasarkan Sasaran/Target Renstra Periode Sebelumnya (2006-2010)

Target Renstra SKPD Tahun keNo

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian Tahun ke-

Target Indikator Lainnya 2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

1

Midterm Review RPJMD 2006-2010

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

2

RPJMD 2011-2015

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

3

RKPD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

KUA dan PPAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

LAKIP SKPD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Kabupaten Solok Dalam Angka

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

Kecamatan Dalam Angka

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

8

PDRB

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Profil Agropolitan

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

10

Profil P2TPD

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1


11

Dokumen analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

12

Indikator Kesejahteraan Masyarakat

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

13

Dokumen masterplan penanggulangan kemiskinan

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

Kajian Pendukung Perencanaan

1

Kajian jejaring Infrastruktur

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

2

Kajian kawasan strategis / prioritas

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

3

Kajian perumahan dan permukiman

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

5

Kajian irigasi

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

6

Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Pendidikan dan Kesehatan

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

7

Masterplan pembangunan ekonomi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Koordinasi bidang ekonomi

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-


9

Koordinasi dan fasilitasi pengembangan agropolitan

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

10

Koordinasi dan fasilitasi penguatan FEDEP

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

12

Koordinasi dan fasilitasi pengembangan KLUSTER

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

13

Monev Lembaga Ekonomi Desa

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

14

Monev Bidang Ekonomi

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

15

Data Statistik Hasil Sensus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KENO. 1 1

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN 1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, transparan dan partisipatif berdasarkan data yang valid

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, transparan dan partisipatif berdasarkan data yang valid


5

5

6

6

6


27

27

27

28

28


20

26,5

100

100

100

Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam melaksanakan Musrenbang

14

14

14

14

14

Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam melaksanakan Musrenbang

74

74

74

74

74


4

4

4

3

4

Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi

1

1

4

3

1


2


Terlaksananya penelitian dan pengkajian sebagai referensi penyusunan rencana pembangunan

Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang ekonomi

24

24

24

24

24

Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya

2

1

5

1

1

Jumlah pelaksanaan koordinasi sosial budaya

24

24

24

24

24

Jumlah dokumen perencanaan bidang sarana prasarana

3

12

8

3

2

Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang sarana prasarana

24

24

24

24

24


1

1

1

1

1


-

ada

-

-

-


6

6

6

4

1


2

3

3

-

1


Tabel 5.1

3

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur perencana


-

4

3

2

-

Jumlag regulasi perencanaan kawasan cepat tumbuh

1

-

-

-

-


-

1

-

-

-


27

27

85

82

82

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur perencana


Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok

Indikator

Tujuan

Sasaran

1

2

Terselenggara nya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, transparan dan partisipatif berdasarkan data yang valid

Terwuj udnya perenca naan pemban gunan daerah yang terpadu , transpa ran dan partisip atif berdasa rkan data yang valid

Indikat or Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

3

4 6

Jumlah SKPD yang mempe domani dokume n perenca naaan daerah Persent ase hasil musren bang yang terako modir dalam APBD

xx

#

Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

5

6

Program Perencana an Pembangu nan Daerah Pengemban gan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Jumlah dokumen perencana an yang disusun

Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n (per 31 Des 2010) 7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ke-1

Tahun ke-2

2011

Tahun ke-3

2012

Tahun

2013

ke-4

Tahun ke-5

2014

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2015

target

Rp

target

Rp

targe t

Rp

targe t

Rp

Targe t

Rp

targe t

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Jumlah SKPD yang mempedom ani dokumen perencanaa an daerah

27

Persentase hasil musrenbang yang terakomodir dalam APBD

20

20.000.000

27

26,5

43.360.000

27

100

40.997.000

28

100

75.000.000

28

75.000.000

28

254.357.000

100


Unit Kerja SKPD Penang gungjawab

L o k a s i

20

2 1

Jumlah kecama tan yang difasilit asi dalam melaks anakan Musren bang Jumlah Nagari yang difasilit asi dalam melaks anakan Musren bang Jumlah dokume n perenca naan yang disusun

Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan Rancangan RKPD

Penyelengga raan Musrenbang RKPD

Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam melaksanak an Musrenbang

14

14

14

14

14

Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam melaksanak an Musrenbang

74

74

74

74

74

-

1 revie w rpjm d

1 back grou nd RPJM D

Terlaksanan ya penyusunan Randangan dan Dokumen RPJMD 2016 - 2020 , serta revies RPJMD2011 -2015 Tersusunan ya rancangan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2015 Terselengga ranya musrenbang RKPD

-

1

1

-

509.000.00 0

92.000.000

-

1

474.146.93 3

1

1

249.550.00 0

1

113.750.000

483.771.263

159.755.000

1

1

115.000.000

443.966.263

250.000.000

1

1

1

225.000.000

375.000.000

200.000.000

3

5

5

453.750.000

2.285.884.4 59

951.305.000


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaa n Rencana Pembangun an Daerah

Jumlah dokume n data penduk ung perenca naan

6

xx

#

Program Pengemba ngan Data/Infor masi/Statis tik Daerah Penyusunan dan Pengumpula n data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaa n

6

xx

#

Program Pengemba ngan Data atau Informasi Penyusunan dan pengumpula n data informasi kebutuhan penyusunan

Terlaksanan ya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaa n Rencana Pembangun an Daerah Koordinasi Kerjasama Pemb Antar Daerah Jumlah dokumen data pendukung perencana an Jumlah penyusunan dan pengumpula n data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaa n Solok Dalam Angka, PDRB, Kecamatan Dalam Angka, Evaluasi Kinerja Pemda

Jumlah dokumen yang dihasilkan

1

1

5 dok

-

68.400.000

30.000.000

302.300.00 0

-

1

1

5 dok

1 draft buku satu abad

67.530.000

1

95.755.600

1

100.000.000

1

80.000.000

5

411.685.600

30.680.000

320.380.00 0

138.291.30 0

6 Dok

1 set buku satu abad

285.028.000

310.000.000

3 buku

1 dok pend ataa n

245.380.000

500.000.000

4 dok

1 buku 5 thn KDH

220.000.000

1.373.088.0 00

325.000.000

1.273.291.3 00


dokumen perencanaa n

6

xx

#

Jumlah dokume n perenca naan bidang ekonom i Jumlah pelaksa naan koordin asi bidang ekonom i Jumlah dokume n perenca naan bidang sosial budaya Jumlah pelaksa naan koordin asi sosial budaya

6

xx

#

Program Perencana an Pembangu nan Bidang Ekonomi Penyusunan masterplan pembangun an ekonomi daerah

Jumlah dokumen perencanaa n bidang ekonomi

Koordinasi Perencanaa n Pembangun an Ekonomi

Jumlah pelaksanaa n koordinasi bidang ekonomi

1

179.000.00 0

1

4

24

167.626.00 0

24

335.500.00 0

24

24

268.938.00 0

24

641.508.70 0

24

137.050.000

356.569.000

3

24

350.000.000

331.879.000

1

24

10

550.000.000

666.050.000

24

1.741.574.0 00

24

2.545.143.7 00

Program Perencana an Pembangu nan Bidang Sosial Budaya Koordinasi Perencanaa n Pembangun an Bidang Sosial dan Budaya

Jumlah pelaksanaa n koordinasi bidang sosial budaya

585.263.000

24

574.434.000

24

475.000.000


Regulas i Rencan a Aksi Daerah (RAD) Penang gulanga n kemiski nan dan percepa tan pemban gunan daerah tertingg al Penuru nan angka kemiski nan Persent ase penuru nan angka pengan gguran Jumlah pengent asan nagari tertingg al Jumlah dokume n perenca naan bidang sarana prasara na

Jumlah dokumen perencanaa n bidang sosial budaya

1

6

xx

#

38.000.000

1

38.000.000

Program Perencana an Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


Jumlah pelaksa naan koordin asi bidang sarana prasara na

Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah

Jumlah koordinasi bidang sarana dan prasarana

Jumlah dokumen perencanaa n bidang sarana dan prasarana


Terlaks ananya peneliti an dan pengkaj ian sebagai referen si penyus unan rencana pemban gunan

Jumlah dokume n penataa n kawasa n ibukota yang represe ntatif

Jumlah dokume n tata ruang berdasa rkan skala priorita s sebagai mana diaman atkan Perda RTRW

5

xx

#

Program Perencana an Tata ruang

Jumlah dokumen tata ruang berdasarka n skala prioritas sebagaima na diamanatk an Perda RTRW

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan spt RDTR, RTRK, dll

24

328.550.00 0

3

2

24

1

140.000.00 0

11

778.690.00 0

24

833.266.300

24

855.000.000

700.000.000

24

2

43.000.000

233.500.00 0

24

7

252.008.000

3

262.127.000

3.495.506.3 00

43.000.000

23

887.635.000


Bapped a

Bappeda Kabupaten Solok RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SOLOK TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK. Tahun 2014

Recommend Documents