PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DATA POTENSI DAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN, SUMBER DAYA HUTAN, REKAPITULASI LUAS KAWASAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSI KAWASAN DIKABUPATEN SOLOK TAHUN 2012 S/D 2013

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Solok

1

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat dan karunia ALLAH SWT, Rencana Kerja

Satuan Kerja

Perangkat Daerah ( RENJA-SKPD ) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok dapat diselesaikan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) tahun kedepan yang secara sistematis dan berkesinambungan. Aspek yang perlu dicermati berupa potensi, peluang dan kendala yang ada dan atau mungkin timbul. Keseluruhan proses ini akan menghasilkan suatu strategis SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta aturan keberhasilan dalam kegagalan dalam pelaksanaan. Penyajian RENJA SKPD ini kami rasa masih jauh dari sempurna, namun paling tidak dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya dan dengan kerendahan hati diharapkan adanya suatu saran serta masukkan untuk kesempurnaan penyajian yang akan datang. Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat diselesaikan penyusunan RENJA SKPD ini.

Koto Baru, Januari 2014 KEPALA DINAS

OSRI, S. Sos NIP. 19610627 198403 1 004


2

DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR

i

ISI

ii

.................................................................................................. DAFTAR ............................................................................................................ BA

PENDAHULUAN

1

B

....................................................................................

I BA

EVALUASI

PELAKSANAAN

B

LALU..............................

RENJA

SKPD

TAHUN

7

DAN

1

II BA

TUJUAN,

SASARAN,

PROGRAM

B

KEGIATAN.......................................

9

BA

PENUTUP........................................................................................

2

B

......

2

III

IV

`


3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja ( Renja ) merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih

terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka

mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD. Proses Penyusunan Renja SKPD, sesuai dengan pasal 5 ayat ( 3 ) Undang – undang

Nomor

25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa setiap SKPD menyusun Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra - SKPD ) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Penyusunan Renja SKPD kita juga berpedoman / sinkronkan dengan Renja K / L dan Renja Propinsi sehingga akan memudahkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Solok. Dari 8 (delapan) agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015, untuk tahun Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Solok

4

2015 ada satu agenda

pembangunan yang akan dilaksanakan

Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten

Solok,

pada

Dinas

yaitu : agenda 3 (tiga)

pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan. Keterkaitan Renja dengan Rencana Strategis ( Renstra ) dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :


5

Gambar.1 Hubungan Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


6

1.2.

Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan dokumen ini mengacu kepada beberapa produk perundang-undangan yaitu : 1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.

Undang-undang 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7.

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengaturan Pemerintahan pengganti Undang–undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ-2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah, RKPD dan Renstra; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan

Partisipasi

Masyarakat; Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Solok

7

13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Solok Tahun 2011 - 2015; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang OPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Tahun 2013 dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan, koordinasi dan pengendalian program pembangunan daerah yang menjadi tugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok, dengan tujuan : 1.

Tersedianya pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Tahun 2015.

2.

Sebagai dasar pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

3.

Upaya menciptakan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas di bidang Kehutanan dan Perkebunan pada Pemerintah Kabupaten Solok.


8

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kehutanan

dan

Perkebunan Kabupaten Solok Tahun 2015 meliputi : Bab I

Pendahuluan Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu – isu Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi

SKPD,

Review

Terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Menjelaskan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan. Bab IV Penutup Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahun 2015


9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu mengacu kepada hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013 dan perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi dan melebihi target kinerja serta faktor penyebabnya. Lebih lanjut hasil evaluasi kegiatan tahun 2013 ini kemudian dijadikan acuan dalam implikasi pencapaian target Renstra Dinas Kehutanan dan

Perkebunan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan

perencanaan dan penganggaran tahun 2015. Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok tahun 2013 dan pencapaian Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.1 Terlampir Dari tabel 2.1 terlihat perkiraan tingkat pencapaian RPJMD 2015 sampai dengan tahun berjalan ( 2014 ) dimana sebagian besar program dan kegiatan yang ditargetkan telah tercapai dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang belum memenuhi target kinerja, dan ada yang gagal. Dan sebahagian Kegiatan yang gagal dilanjutkan lagi seperti Jalan Produksi Perkebunan pada Nagari dan Lokasi yang lain. Untuk evaluasi kinerja Tahun 2013 angka capaian yang terendah adalah 0 % dan tertinggi 100%.


10

Berdasarkan tabel 2.1 tingkat indikator capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu Dari hasil pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Jalan Produksi Perkebunan tingkat capaian kinerja tidak mencapai 100% pada Tahun 2013, dengan alasan antara lain : 1. Setelah dilakukan peninjauan lokasi dan pengukuran ternyata jalan tersebut berada di dalam Kawasan Suaka Alam dan Wisata ( HSAW ). 2. Panjang calon lokasi jalan kurang 1 km. 3. Lebar jalan kurang tidak cukup 3,5 m. 4. Berdasarkan pedoman teknis Kementerian Pertanian RI lebar jalan produksi ± 3,5 m ( kendaraan bisa berpapasan ) Untuk memindahkan ke lokasi lain atau di Nagari lain harus persetujuan Gubernur Sumatera Barat, karena sumber dana berasal dari aspirasi DPR Propinsi. Dengan tingkat capaian kinerja tidak mencapai target yaitu 0 s/d <55% atau bermakna kurang baik. Pembuatan Jalan Produksi pada Tahun 2013 Capaian Kinerja hanya 0%, sedangkan Tahun 2012 hanya mencapai tingkat indikator sasaran

88,32 %. Sedangkan untuk Pembuatan Jalan

Produksi pada Tahun 2012 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan lambannya Contraktor dalam melaksanakan kegiatan, dan telah diberi teguran sebanyak 3 ( tiga ) kali dan juga dilakukan pemutusan kontrak, Faktor cuaca dan tingginya curah hujan. Ditahun 2013 tidak dilanjutkan kembali karena sumber dananya tidak ada lagi. Pada Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi, Persemaian Reboisasi, Hutan Rakyat, KBN, UP-UPSA, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu melaksanakan pembuatan tanaman reboisasi pada kawasan hutan ( Hutan Produksi Terbatas ), dan juga diberikan bantuan bibit kehutanan kepada masyarakat, serta berkurangnya lahan kritis baik didalam maupun diluar kawasan hutan, dan dilaksanakannya Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam hal ini mendata lahan kritis yang terdapat pada wilyah Kabupaten Solok, yaitu lahan kritis tahun 2013 seluas 37.106 Ha, Sangat kritis 23.712 Ha dan agak kritis seluas 121.282. Agar lahan kritis yang ada pada Kabupaten Solok berkurang dan dilakukan penanaman didalam dan diluar kawasan hutan. Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Solok

11

Dalam kawasan hutan 150 Ha dan luar kawasan hutan 75 Ha, dengan adanya penanaman ini hutan akan terpelihara tanaman tumbuh subur dan tercegah terjadinya erosi. Pada Tahun yang sama direncanakan Pemeliharaan Reboisasi seluas 150 Ha dan Hutan Rakyat 50 Ha yang penanamannya Tahun 2012 dan untuk pemeliharaan ini Cuma Hutan Rakyat yang dapat dipelihara sebanyak 25 Ha ( karena persentase tumbuh melebihi 60% ) dan 25 Ha lagi tidak dapat dipelihara ( karena persentase tumbuh kurang 60% ). Sedangkan untuk Tanaman

Reboisasi

seluas

150

Ha

juga

tidak

dapat

dilaksanakan

pemeliharaannya karena persentase tumbuh tidak mencapai 70% ( karena tidak sesuai dengan persentase yang disyaratkan ), untuk

pemeliharaan

Tanaman Reboisasi persentase tumbuh harus melebihi 70%. sehingga Tingkat capaian kinerja hanya 64,71%. Untuk Tahun 2014 ini tidak dapat dilanjutkan lagi pemeliharaannya karena tanaman tersebut dianggap gagal. Pada Kegiatan Survey Lapangan Kawasan Hutan Lindung, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu melaksanakan Peninjauan lapangan pada Kawasan Hutan Lindung antara lain : 1. Rencana Ruas Jalan Lubuk Tareh Banai yang melewati Kawasan Hutan Lindung sepanjang ± 0,472 km, ruas jalan telah terbuka selebar ± 6 m. Kondisi vegetasi kiri kanan jalan sekitar 80% merupakan kebun masyarakat dan semak belukar. 2. Rencana Ruas Jalan Batu Bajanjang – Garabak Data yang melewati Kawasan Hutan Lindung sepanjang 7,400 km. Ruas jalan telah terbuka dengan lebar bervariasi 3 s/d 6 m, kondisi vegetasi kiri kanan ruas jalan sekitar 80% didominasi pancang, tiang dan pohon yang tumbuh rapat sekitar 20% merupakan areal kebun masyarakat dan semak belukar. 3. Rencana ruas jalan Kapujan – Rimbo Data melewati Kawasan Hutan Lindung sepanjang 7,300, ruas jalan telah terbuka selebar 9 m. Kondisi vegetasi kiri kanan ruas jalan 20% merupakan pancang, tiang dan pohon yang tumbuh rapat, 80% nya merupakan ladang, beberapa pondok dan sawah masyarakat.


12

4. Rencana ruas jalan Gaduang – Lubuk Rasam melewati Kawasan Hutan Lindung sepanjang ± 10,144 km, ruas jalan telah terbuka lebar selebar 3 s/d 6 m. Kondisi vegetasi kiri kanan jalan 40% merupakan semak belukar, pancang dan tiang yang tumbuh rapat sekitar 60% merupakan masyarakat, sawah dan perkampungan masyarakat. 5. Rencana ruas jalan Sumiso – Sariak Laweh ±32,60 km sepanjang ± 31.087 km melewati hutan lindung. Kondisi sepanjang ruas jalan termasuk hutan primer, kemungkinan untuk pembangunan jalan agak kecil. Berdasarkan hasil peninjauan dilapangan untuk lima ruas jalan ini maka dapat dilaksanakan revisi PIPIB ( Peta Indikatif Penundaan Izin Baru ). Dengan tingkat capaian indikator sasaran telah mencapai target yaitu 100% atau bermakna sangat baik. Berdasarkan

tingkat

capaian

sasaran

strategis

yang

diukur

dari indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok dapat disimpulkan untuk Tahun 2013 bahwa rentang dan kategori capaian kinerja dengan

predikat

sangat

baik

atau 85% sd > 100% sebanyak 9

( Sembilan ) indikator, indikator kinerja dengan predikat Sedang atau 55% sd < 70% sebanyak 1 ( satu ), indikator kinerja dengan predikat Kurang baik atau 0% sd < 55% sebanyak 1 ( Satu ). Capaian Kinerja yang sangat baik dan baik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok akan tetap dipertahankan dan akan terus ditingkatkan di tahun mendatang. Terhadap capaian kinerja yang nilainya sedang dan kurang baik, akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku. Berdasarkan tabel 2.1 tingkat indikator capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu Dari hasil pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Lahan Perkebunan pada Tahun 2011 seluas 198, Tahun 2012 seluas 513 Ha Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Solok

13

dan pada Tahun 2013 seluas 10 Ha. dengan Tanaman Komoditi Karet, Kopi Arabika, Kopi Robusta, Kakao, Cengkeh, Kemiri, Tembakau dan Tebu dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% yang dipergunakan untuk Pemeliharaan Tanaman Komoditi dapat meningkatkan Pendapatan Petani. Sedangkan untuk Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan terutama sekali dalam Pembuatan Kebun Entres Karet dengan luas 0,1 Ha ( 1.000 batang ) untuk Tahun 2012 dan 0,17 Ha ( 1.700 batang ) Tahun 2013, yang terletak di Nagari Kinari Kelompok Tani Putri Kembar, Nagari Gaung Kelompok Tani FMA dan Nagari Bukit Tandang Kelompok Tani Maju Basamo. Serta pengawasan bibit Perkebunan dapat ditingkatkan pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan dengan tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Untuk

Kegiatan

Penyuluhan

Penerapan

Teknologi

Pertanian

/

Perkebunan Tepat Guna berupa Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu ( SL-PHT ) dan Temu Lapang Tahun 2012 yang berlokasi di Tikalak dan Kinari, dan pada tahun 2013 yang dilaksanakan pada 4 ( empat ) unit yang terdiri dari 2 ( dua ) unit untuk SL-PHT dan 2 ( dua ) unit Temu Lapang. Pada Kegiatan SL-PHT untuk 2 ( dua ) lokasi yaitu : 1. Nagari Tarung – tarung Kecamatan IX Koto Sei Lasi Komoditi Tanaman Kakao dengan peserta 20 orang. 2. Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Komoditi Tanaman Karet dengan peserta 20 orang. Untuk

Kegiatan Temu Lapang pada 2 ( dua ) lokasi yaitu : di Nagari Batu

Bajanjang dengan Komoditi Tanaman Kelapa, dan di Nagari Sungai Abu dengan Komoditi Tanaman Karet. dengan jumlah peserta 80 orang Dengan tingkat capaian kinerjah mencapai target yaitu 100%. Pada

Kegiatan

Penyuluhan

Peningkatan

Produksi

Pertanian

/

Perkebunan dengan capaian kinerja 100%, berupa penyuluhan yang dilakukan pada kelompok tani dan tersedianya sarana dan prasarana media penyuluh sehingga dapat meningkatkan Sumber Daya Petani dalam memproduksi tanaman perkebunan


14

Pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Petani Tembakau berupa diadakan pertemuan dan pelatihan terhadap

kelompok tani tembakau serta

pemberian bibit tembakau, kopi dan bibit cengkeh pemakaian pestisida dan pupuk organik dan an organik yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan petani tembakau seluas 3 Ha yang terdapat pada 3 ( tiga ) lokasi yaitu : Nagari Koto Laweh dengan Kelompok Tani Batu Kudo, Nagari Talang Babungo dengan Kelompok Tani Pincuran Sapan, Nagari Surian dengan Kelompok Tani Harapan Kita dengan jumlah peserta keseluruhannya

225 orang. Dengan tingkat

capaian indikator sasaran telah mencapai target yaitu 100% atau bermakna sangat baik. Pada Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan, Pelaksanaan proses perizinan kehutanan dan non kehutanan, serta izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu sehingga dapat terlaksananya pengelola dan pemnafaatan hutan secara lestari dan berkesinambungan dengan tingkat capaian kinerja 100%. Untuk Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Dalam upaya meningkatkan Perlindungan dan Pengamanan Hutan maka dilakukan Patroli Pengamanan dan Perlindungan Hutan terdapat barang bukti penebangan kayu liar sebanyak ± 9 m3. Sedangkan untuk pengamanan hutan yang terdapat pada 20 Kenagarian di Kabupaten Solok perlu ditingkatkan kerusakan dan pengawasan kawasan hutan. Dilaksanakan Operasional pengamanan hutan agar jangan terjadinya kerusakan hutan seperti penebangan liar ( Illegal Loging ). Dengan tingkat capaian indikator sasaran telah mencapai target yaitu 100% atau bermakna sangat baik. Sedangkan Program dan Kegiatan yang tercapai dan yang tidak tercapai sesuai dengan tabel. pada Kegiatan Pembuatan Kebun Induk Kakao Tahun sebelumnya belum tercapai target kinerja disebabkan karena dana untuk Kegiatan tersbut belum tersedia sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Pada Kegiatan Penanaman Pohon Pada Hutan Wisata dan Hutan Industri yang penanamannya Tahun 2012 sebanyak ± 3.080 batang yang ditanam dengan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Solok

15

Tanaman Koleksi dengan luas ± 7 Ha. Pemeliharaan Tanaman Kebun Raya Aripan pada Tahun 2015 dapat dipelihara ± 3 Ha karena ketersediaan dana terbatas pada tahun 2014 dan direncanakan Tahun 2015 terpelihara keseluruhan Tanaman yang ada pada Kebun Raya tersebut.

2.2. Analisis

Kinerja

Pelayanan

Dinas

Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Solok Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Khusus (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir. Analisis kinerja pelayanan juga dapat diketahui melalui identifikasi hasil capaian kinerja menurut rentang capaian kinerja sesuai dengan kategori capaian kinerja. Rentang capaian kinerja 85 % s/d > 100 % adalah kategori sangat baik, rentang 70 % s/d <85 % termasuk kategori baik, rentang 55 % s/d <70 % adalah berkategori sedang dan < 55 % adalah kurang baik. Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program, terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan termasuk kategori sangat baik karena realisasi dari program atau kegiatan

pada umumnya tercapai dan terlaksana dengan

baik. Berdasarkan target capaian kinerja RPJMD Kabupaten Solok 2010-2015, sebagaimana tercantum pada hasil review RPJMD Kabupaten Solok 2010-2015 bahwa pada akhir periode RPJMD tahun 2015 bagi program yang belum tuntas harus dituntaskan pencapaian targetnya sampai akhir periode RPJMD tahun 2015.


16

2.3. Isu – isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi

Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian

terutama

dalam

menyusun

rencana

program

dan

kegiatan

pembangunan. Adapun permasalahan – permasalahan serta faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan antara lain : 1. Sebahagian Kelompok Tani Masih rendahnya rasa tanggung jawab petani dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan dari pemerintah. 2. Rendahnya kesadaran petani untuk menerapkan teknologi yang sudah disampaikan

untuk

menjaga

produktifitas

hasil

perkebunan

melalui

pemupukan dan menjaga kesuburan tanaman, dan fermentasi buah kakao. 3. Sebahagian petani masih belum memiliki kemampuan budidaya tanaman yang memadai dan cenderung ikut-kutan tidak melihat kondisi kesesuaian lahan. 4. Kondisi pemasaran hasil perkebunan yang masih dkendalikan oleh para spekulan. 5. Belum tersedianya industry pengolahan hasil komoditi perkebunan yang dapat menampung hasil perkebunan masyarakat. 6. Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan


17

7. Terbatasnya anggaran untuk koordinasi dan konsultasi kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi pertanian. 8. Sarana dan prasarana produksi perkebunan sering tidak terjangkau dan tidak tepat sasaran oleh petani. 9. Luas lahan kritis masih cukp banyak. 10. Ancaman kerusakan hutan oleh bencana alam dan penebangan liar. 11. Masih adanya status hutan lindung pada daerah – daerah pemukiman penduduk. 12. Masih banyaknya kawasan hutan yang belum ditata batas dan batas kawasan hutan yang sudah pernah ditata batas sudah tidak jelas lagi karena rusak / hilangnya batas. 13. Banyaknya penggunaan / pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan seperti pemukiman, peladangan dll. 14. Kurangnya

sarana

dan

prasarana

lainnya

dana

untuk

menunjang

pelaksanaan patroli perlindungan dan pengamanan hutan. 15. Terbatasnya tenaga fungsional pengamanan dan perlindungan hutan seperti POLHUT. 16. Keterbatasan kapasitas keuangan daerah Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Solok, Dinas Kehutanan dan Perkebunan tak lepas dari hambatan - hambatan, antara lain terbatasnya dana dari anggaran yang ada, sehingga pelaksanaannya didasarkan pada skala prioritas, masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dapat diandalkan pada masing-masing bidang, masih kurangnya rekanan yang profesional dibidang kehutanan dan perkebunan, selain hal-hal Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Solok

18

tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Isu - isu Strategis Kabupaten Solok yang merupakan poin penting bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah : 1. 24 Nagari tergolong Nagari tertinggal dan 16 diantaranya sangat tertinggal 2. Potensi alam yang berlimpah jika tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan merugikan kehidupan masyarakat dan ketahanan lingkungan, karena itu dibutuhkan pembangunan yang konsisten dan ramah lingkungan mulai dari penataan ruang sampai kepada pengembangan wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam. 3. Sebagai daerah dengan sumber mata pencarian penduduknya ada pada sektor pertanian dibutuhkan perhatian dan keseriusan yang lebih besar agar mampu mengembangkan pertanian yang bernilai tambah tinggi dan tidak merusak lingkungan . Dari Rencana Strategis Pembangunan Nasional sampai Tahun 2015, Prioritas Nasional pada wilayah Kabupaten Solok ( koridor satu ) adalah bagaimana

mewujudkan

pembangunan

ekonomi

yang

ekslusif

dengan

mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan ketertinggalan, optimalisasi

pemanfaatan

lahan

produktif,

sumber

daya

alam

serta

pembangunan industri. Pada Bidang Konservasi, dari Kementerian Kehutanan melalui Dana APBN berupa DAK Kehutanan dapat digunakan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Operasional KPH. Sedangkan dari Kementerian Pertanian dana Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Solok

19

DAK Pertanian telah dilakukan

Pemeliharaan Tanaman Perkebunan

baik

dana APBN maupun APBD Propinsi dan Jalan Produksi Perkebunan melalui pelimpahan kewenangan. Penentuan

isu-isu

komprehensif

strategis

terhadap

dilakukan

permasalahan

dengan

membahas

permasalahan

dinas

secara dalam

menjalankan tugas dan tupoksi pelayanan, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah, telaahan terhadap RPJMD, telaahan terhadap kebijakan kementerian/lembaga dan propinsi serta telahaan terhadap RTRW kabupaten Solok. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Dalam rangka mencapai target MDG’s dan percepatannya melalui dana APBN, APBD Propinsi disediakannya banyak program yang berkaitan. 2. Meningkatkan penggunaan dana APBN dan APBD untuk melaksanakan program kerja. 3. Meningkatkan

kemampuan

aparatur dengan

mengikuti

pendidikan

dan

pelatihan teknis 4. Melakukan mitigasi untuk mengurangi terjadinya dampak bencana

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang telah disusun, dapat dilihat pada tabel 2.4 terlampir.


20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan Usulan Program baik dari Propinsi dan Pusat. Proposal/Usulan yang masuk dari Masyarakat antara lain : 

Bantuan Bibit Unggul.



Bantuan Pembuatan Kebun Entres Karet dan Batang Bawah.



Perluasan Tanaman Karet.



Pemeliharaan Tanaman Perkebunan ( Kegiatan Optimalisasi Lahan Perkebunan / Karet, Kopi, Kakao, Cengkeh ).



Pembuatan Jalan Produksi Perkebunan.



Pembuatan Embung, Dam Penahan, D am Pengendali.



Pembuatan KBR / RHL.



Pengembangan Tanaman Tembakau.


21

BAB III

TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dari 8 ( delapan ) agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015, untuk Tahun 2015 ada 1 ( satu ) agenda pembangunan yang akan dilaksanakan

pada

Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Solok, yaitu :  Agenda 3 (tiga) : Pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan dari aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan maka Renja tersebut dijabarkan kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran yang lebih operasional, sehingga dapat lebih terarah dan terukur.


22

Tujuan

Sasaran

1. Terwujudnya pengelolaan berdasarkan

hutan

perencanaan

yang

memulihkan

dan

1.

Meningkatnya pemanfaatan lahan marginal, lahan terlantar dan lahan kritis 20%

akurat 2. Terwujudnya

mempertahankan

2.

fungsi hutan

Memperlancar

pengangkutan

hasil

pertanian dari sentra produksi ke Jalan

dan perkebunan sebagai sistem

Kabupaten

penyangga kehidupan 3. Terwujudnya

manfaat

hutan

3.

secara lestari

Tercegahnya kerusakan hutan perlindungan dan pengamanan hutan.

4. Terwujudnya

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

4.

Meningkatnya

Pengetahuan

dan

keterampilan petani

masyarakat untuk mengoptimalkan pengusahaan

dan

pemanfaatan

kawasan usaha Kehutanan dan Perkebunan 5. Terwujudnya

Peningkatkan

Produktifitas

komoditi unggulan

5.

Meningkatnya

produksi

dan

prodktifitas

mutu hasil kehutanan dan perkebunan

daerah

rakyat

6. Terwujudnya

persediaan

bibit

6.

unggul yang berkualitas

Terpenuhinya ketersediaan bibit unggul bersertifikat

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015 Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan kedalam bentuk program dan keigatan pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Tahun 2015, program - program tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

3.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan


23

4.

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

5.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

6.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

7.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

8.

Program Pemantapan Kawasan Hutan Penjabaran

dari

program

–

program

yang

berupa

kegiatan

pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Optimalisasi Lahan Perkebunan

2.

Pembuatan Jalan Produksi Perkebunan

3.

Pegembangan Bibit Unggl Pertanian / Perkebunan

4.

Pembuatan Kebun Entres Karet

5.

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

6.

Pembinaan Kelembagaan Petani Tembakau

7.

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna

8.

Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

9.

Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

10. Pengawasan Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi 11. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 12. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan 13. Penyluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan 14. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 15. Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata 16. Pembuatan Tanaman Reboisasi, Persemaian Reboisasi, Hutan Rakyat, KBN, UP-UPSA 17. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.1

terlampir.


24

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan pedoman bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2015, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Dengan

telah

ditetapkannya Rencana Kerja

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan Kabupaten Solok 2015 seperti yang dikemukakan pada Bab sebelumnya diharapkan akan lebih meningkatkan Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Kami menyadari bahwa pelaksanaan Rencana Kerja ini memerlukan kerja sama dari semua pihak yang ada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok. Dengan adanya kerja sama yang baik dari semua pihak yang ada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan dapat mewujudkan Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Solok

yaitu “ Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan

Sumber Daya Htan, Lahan dan Kebun Secara Profesional, Lestari dan Bertanggungjawab Menuju Masyarakat Sejahtera “ sehingga pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi pada pelaksanaan / Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD). Koto Baru,

Januari 2014

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SOLOK

OSRI, S. Sos NIP. 19610627 198403 1 004


25

MATRIKS 2.ANALISA SWOT

Faktor

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. SDM berkualitas sangat terbatas. 2. Belum tersedianya data lahan kritis, lahan perkebunan, dan potensi hasil kehutanan dan perkebunan secara akurat. 3. Kualitas produksi rata-rata masih redah. 4. Ganngguan usaha perkebunan/ OPT masih tinggi. 5. Modal perkebunan sangat kecil/ kurang modal. 6. Tanaman tua/ rusak sehingga produksi rendah. 7. Tata batas hutan belum selesai. 8. Pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat. 9. Penerapan ilmu pengetahuan / IPTEK masih rendah. 10. Lemahnya penegakan hukum. 11. Peningkatan kualitas SDM dan Kaderisasi berjalan lambat. 12. Sarana dan prasarana pendukung terbatas 13. Koordinasi, integrasi dan singkronisasi dengan instansi terkait belum berjalan baik.

Jumlah SDM aparatur cukup tersedia. Sumber daya lahan dan hutan luas. Kelembagaan petani, koperasi dan pasar sangat mendukung Komoditas yang ada merupakan komoditas unggulan nasional. Biaya operasional dinas tersedia dari Pemda dan Pemerintah Pusat. Bibit/benih dan penangkar tersedia dengan cukup. Peraturan perundang-undangan.

Faktor

Peluang (O) 1. Potensi hasil hutan dan perkebunan cukup tinggi. 2. Kebutuhan/ permintaan hasil hutan dan perkebunan cukup tinggi. 3. Kemitraan yang kuat dari Pemda dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan. 4. Meningkatnya mutu produk yang dikelola oleh petani / kelompok tani. 5. Meningkatnya jejaring kerja sama kemitraan pengusaha dan petani. 6. Terbukanya peluang investasi. 7. Tersedianya volume tenaga kerja yang cukup banyak. 8. Tersedia UPTD dan stakeholder. 9. Ketahanan social budaya dan toleransi umat beragama. 10. Adanya pengaruh globalisasi.


STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (SO) 1. Tingkatkan profesionalisme petugas dan pekebun. 2. Tingkatkan kuantitas/ kualitas benih sesuai permintaan pasar. 3. Pengembangan hutan tanaman sejenis. 4. Peningkatan koordinasi pengamanan hasil pembangunan kehutanan. 5. Mempertahankan keberadaan kawasan hutan. 6. Membangun dan memperkuat kawasan konservasi. 7. Perluasan (ekstensifikasi) komoditas unggulan.

26

STRATEGI MENANGGULANGI KELEMAHAN DENGA MEMANFAATKAN PELUANG (WO) 1. Peremajaan, rehabilitasi tanaman, intensifikasi tanaman tua dan rusak. 2. Tingkatkan mutu produk. 3. Pemberdayaan pekebun melalui intiplasma. 4. Pengembangan IPTEK. 5. Peningkatan pern serta masyarakat. 6. Pembangunan hutan rakyat. 7. Optimalisasi keberadaan kawasan hutan. 8. Peningkatan koordinasi, komunikasi dan konsultasi para pihak. 9. Peningkatan akses masyarakat terhadap kebijakan dan informasi kehutanan dan perkebunan. 10. Peningkatan profesionalisme SDM kehutanan.

Ancaman (T) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Keadaan iklim musim hujan dan panas. Potensi hasil hutan dan perkebunan sangat rendah. Adanya serangan hama tanaman. Lahan kritis sangat luas. Adanya perambahan dan pencarian hasil hutan. Terjadinya kebakaran hutan. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani. Lemahnya penanganan pasca panen. Tumpang tindih antara batas wilayah Nagari dan Kawasan hutan. 10. Kualitas Sumberdaya masyarakat masih rendah . 11. Jumlah penduduk miskin cukup besar.


STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MENGATASI ANCAMAN (ST) 1. Pemanfaatan dan penataan potensi lahan yang ada. 2. Pengembangan kawasan Agribisnis dengan mempertahankan kaidahkaidah lingkungan. 3. Tingkatkan usaha dan permodalan usaha pekebun kelompok tani. 4. Peningkatan kualitas daya dukung DAS melalui rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis. 5. Peningkatan potensi kawasan hutan produksi melalui Hutan Tanaman baru. 6. Inventarisasi tingkat kebutuhan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 7. Peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui penyuluhan / DIKLAT. 8. Koordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan batas hutan. 9. Koordinasi pengamanan hasil hutan batas Kabupaten/ Kota. 10. Peningkatan ekonomi masyarakat Nagari sekitar Kawasan Hutan.

27

STRATEGI UNTUK MEMPERKECIL KELEMAHAN DAN MENGATASI ANCAMAN (WT) 1. Pertahankan luas dan produksi yang telah tercapai. 2. Penyuluhan dan bantuan moda pekebun. 3. Diversifikasi tanaman pengendalian OPT. 4. Koordinasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. 5. Fasilitasi pembangunan industri kecil dalam penyediaan lapangan pekerjaan. 6. Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

Recommend Documents