TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOLOK SELATAN, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah sejalan dengan pelaksaan otonomi daerah yang luas dan nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya serta usaha untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah; b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan dan menggali sumbersumber pendapatan Daerah tersebut telah dibentuk Perusahaan Daerah Solok Selatan dan mengembangkan berbagai unit usahanya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ); 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ; 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Perda No.5 Th.2005 : Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan

97

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; c. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;

98


d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Solok Selatan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah; e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Solok Selatan; f. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Solok Selatan; g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Solok Selatan; BAB II

BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak dan berkewajiban melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah juga berlaku peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 3 Perusahaan Daerah berkedukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten atau pada wilayah yang ditentukan dan dengan persetujuan Bupati dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan dimana perlu.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA Pasal 4 Perusahaan Daerah adalah merupakan satuan produksi barang dan jasa yang bersifat meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta mencari keuntungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi. Pasal 5 Perusahaan Daerah bertujuan untuk menggali dan mengolah potensi-potensi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam pembangunan daerah. Pasal 6 (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha yang terdiri dari : a. Agribisnis; yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; b. Jasa konstruksi dan jasa konsultan; c. Percetakan media massa, industri komunikasi dan telekomunikasi; d. Pariwisata; e. Pengelolaan hasil hutan ikutan (sarang Burung Walet, Rotan, Kemiri dan lain-lain); f. Perdagangan dan jasa (pengadaaan barang dan jasa lainnya);


99

g. Perbengkelan dan industri; h. Pertambangan; i. Dan lain-lain usaha ekonomi. (2) Penetapan dan pengembangan unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Pasal 7 Perusahaan Daerah dalam melaksanakan usahanya dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, Koperasi dan Perusahaan Daerah lainnya atas dasar prinsip ekonomi perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati. BAB IV

MODAL Pasal 8 (1) Modal Perusahaan Daerah ditetapkan tersendiri yang terdiri dari : a. Modal tetap; b. Modal lancar; (2) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dari sumber-sumber : a. Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan; b. Pinjaman dari lembaga keuangan yang sah; c. Penjualan saham-saham kepada pihak lain; (3) Perusahaan Daerah tidak mengadakan modal cadangan diam atau rahasia. (4) Semua alat-alat liquiditas Perusahaan Daerah disimpan pada Bank Nagari (BPD) Cabang Solok Selatan atau pada Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 9 Dalam hal modal Perusahaan Daerah yang terdiri dari saham menurut ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Saham-saham yang dikeluarkan terdiri dari saham-saham prioritas dan saham biasa, yang mana saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah; b. Dalam hal Perusahaan Daerah mengeluarkan saham, maka jumlah saham Pemerintah Daerah harus mencapai nilai jumlah nominal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah yang dikeluarkan; c. Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Nagari, dan Swasta (WNI) jumlah nominalnya tidak melebihi 49% (empat puluh sembilan persen) dari seluruhnya. d. Saham prioritas dan dan saham biasa hanya dikeluarkan apabila keadaan perkembangan Perusahaan Daerah telah memungkinkan untuk mengeluarkan saham-saham, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

100


Pasal 10 (1) Saham-saham prioritas dan saham biasa yang telah dikeluarkan dan dijual, didaftarkan atas nama pemiliknya dan ditandatangani oleh Direksi dan Badan Pengawas. (2) Surat-surat bukti saham yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru oleh Direksi, atas nama dan dengan biaya ditanggung sendiri oleh yang memintanya. (3) Duplikat surat bukti tidak dikeluarkan sebelum satu tahun setelah pengumuman pertama tentang hilang aslinya, dan duplikat diberi nomor yang sama dengan aslinya yang diganti. (4) Untuk tiap-tiap saham dikeluarkan satu surat saham yang dilengkapi dengan seperangkat tanda DIVIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Pemindahan saham kepada pihak lain, dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Direksi serta disetujui oleh Badan Pengawas (2) Setiap pemindahan saham pada surat-surat bukti dan didaftarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1). BAB V

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Pasal 12 (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi. (2) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang. (3) Salah seorang anggota Direksi tersebut dalam ayat (2) ditetapkan sebagai Direktur Utama yang kedudukannya disamakan dengan Eselon III dan lainnya sebagai Direktur yang disamakan dengan Eselon IV dalam struktur di Pemerintahan Daerah. Pasal 13 Yang dapat dianggat sebagai anggota Direksi harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia (WNI); b. Memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik; c. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah; d. Tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan lainnya dilingkungan Pemerintahan Daerah tanpa persetujuan tertulis dari Bupati; e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara atau tindakantindakan yang tercela; f. Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar, jika sesudah


101

pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas. BAB VI

PENGANGKATAN DIREKSI Pasal 14 (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali. (2) Usulan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah yang dilampiri dengan keterangan/identitas calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa : a. Daftar riwayat hidup lengkap calon bersangkutan; b. Surat pernyataan dari Badan Pengawas yang menyatakan bahwa antara calon anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf f; c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon yang diusulkan ; d. Pas photo ukuran 4 x 6 cm. (3) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan Badan Pengawas selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir setelah dilakukan uji kelayakan kepada yang bersangkutan. (4) Sebelum memangku jabatannya Anggota Direksi wajib mengangkat sumpah menurut agamanya dihadapan Bupati. (5) Susunan kata-kata sumpah diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI Pasal 15 (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun jabatannya belum berakhir karena: a. Meninggal dunia b. Permintaan sendiri c. Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara; d. Sesuatu yang mengakibatkan anggota Direksi tidak melaksanakan tugas secara wajar; (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai dengan usulan Badan Pengawas.

102


(3) Pemberhentian sementara itu disampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya diseratai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut. (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus yang diadakan untuk itu Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya, jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas. b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan, serta menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati. c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut pada huruf b ayat ini, Bupati harus mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya; d. Jika sidang tersebut pada huruf a pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usulan pemberhentian dimaksud ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian oleh Bupati terhadap yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum; e. Jika keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf C tidak dapat disetujui oleh Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas maka pihak yang bersangkutan dapat memprosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 16 (1) Pengelolaan Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas. (3) Tanggung jawab administrasi secara fungsional Perusahaan Daerah kepada Bupati dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah.


103

Pasal 17 (1) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Terbit yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Direksi berkewajiban mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah (3) Tata Tertib, pembagian tugas dan wewenang dalam menjalankan perusahaan antara para anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati (4) Bagan struktur organisasi Persahaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 18 (1) Direksi mengangkat dan memperhatikan pimpinan Unit/Manager dan Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan Daerah (2) Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Daerah dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati Pasal 19 Gaji dan penghasilan-penghasilan lainnya bagi Anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan dan menurut prinsip perusahaan atas usul Badan Pengawas. Pasal 20 (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal-hal: a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun b. Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi ; c. Memperoleh memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak; d. Mengadakan investasi baru; e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain; f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati; (2) Persetujuan atau Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas. (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan ayat (1), selama tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan. 104


Pasal 21 Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seseorang Anggota Direksi atau kepada seseorang/ beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang/badan lain diluar Perusahaan Daerah. BAB IX

RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN (RAP), LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DAN LAPORAN BERKALA Pasal 22 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku, Rencana anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. (2) Perubahan atau tambahan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. (3) Direksi Perusahaan Daerah harus menyampaikan laporan keuangan Tahunan (Neraca Perhitungan Rugi Laba) kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) Rencana Anggaran Perusahaan Daerah, perubahan Anggaran Perusahaan Daerah dan laporan keuangan Tahunan (Neraca Perhitungan Rugi Laba) kepada Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas. (5) Jika sesudah waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Laporan Keuangan Tahunan oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan Tahun Keuangan itu dianggap telah disahkan. BAB X

SISTEM AKUNTASI Pasal 23 (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lainnya dalam Perusahaan Daerah mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggung jawabkan. (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.


105

Pasal 24 (1) Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah yang diperoleh selama setahun anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati setelah dikurangi penyusunan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk Dana Sokongan Karyawan Perusahaan 20 % b. Untuk Dana Sosial 4 % c. Untuk Pemegang Saham (dalam hal modal Perusahaan Daerah terdiri dari pemisahan kekayaan dan saham-saham) sebesar 76 % (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (3) Cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh Bupati. (4) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintahan Daerah dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 25 Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan / bermanfaat lagi untuk dihapus / dijual. BAB XI

TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 26 (1) Semua Karyawan Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang Perusahaan Daerah lainnya yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban atau tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku seluruhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah. (3) Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebankan tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan Perusahaan Daerah yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan bertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. (4) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib mempertanggunjawabkan cara pengurusannya pada Direksi. (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk dalam tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat kedudukan Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Direksi kecuali jika dianggap perlu untuk

106


kepentingan pemeriksaan untuk sementara dipindahkan ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. (6) Pemegang Kas Perusahaan Daerah berada pada perusahaan daerah. (7) Bankir adalah Perusahaan Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Solok Selatan atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 27 (1) Peraturan Tata tertib pemegang saham dan rapat umum pemegang saham diatur oleh Direksi bersama Badan Pengawas dengan persetujuan Bupati. (2) Keputusan rapat pemegang saham diambil dengan kata Musyawarah dan Mufakat. BAB XII

PENGAWASAN Pasal 28 (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati . (2) Untuk membantu Bupati melakukan pengawasan dibentuk Badan Pengawas. (3) Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan Keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati. Pasal 30 Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia (WNI); 2. Memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik 3. Bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah; 4. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah; 5. Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus keatas maupun garis lurus kesamping termasuk menantu atau ipar, jika sesudah pengangkatan mereka termasuk dalam hubungan yang terlarang itu maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati; 6. Memepunyai dedikasi, cakap dan kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah; 7. Tidak memliki kepentingan yang bertentangan dan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.


107

Pasal 31 (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurangkurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota. (2) Badan Pengawas berjumlah ganjil terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan Tenaga Ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas (3) Bupati ex officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas merangkap anggota atau dapat menunjukan pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas patau Pelaksana harian Badan Pengawas; (4) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir. (5) Usulan pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh suatu Tim/Panitia yang dibentuk untuk itu kepada Bupati dengan dilampiri keterangan identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa: a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat ; nama, pendidikan dan pengalaman kerja; b. Surat Pernyataan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa antara calon anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas maupun garis lurus kesamping termasuk menantu atau ipar; c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon yang diusulkan; d. Pas Photo ukuran 4x6 cm. Pasal 32 (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena : a. Meninggal Dunia; b. Permintaan Sendiri; c. Melakukan sesuatu atau bersifat merugikan Perusahaan Daerah; d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak melaksanakan tugasnya secara wajar. (2) Khusus didalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan sementara tugasnya oleh Bupati. (3) Pemberhentian sementara tersebut ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan Anggota Badan Pengawas lainnya yang disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut. (4) Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat 3 (tiga) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut : a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus yang diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya, jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir

108


dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas. b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan Badan Pengawas segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati. c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut pada huruf b, Bupati harus mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal ini penyampaian Surat Keputusan tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum. d. Apabila sidang tersebut ayat 4 (empat) pasal ini tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usulan pemberhentian tersebut pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian oleh Bupati terhadap yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum. e. Jika keputusan Bupati sebagaimana pada ayat (4) huruf c tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat memprosesnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Memebelikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahan/tambahan dan laporan-laporan Direksi; 2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilainnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah; 3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati yang dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang perlu ditempuh. 4. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting dalam pengelolaan Perusahaan Daerah; 5. Melakukan tugas-tugas pengawas lain yang ditentukan oleh Bupati; 6. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah; Pasal 34 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33 Peraturan Daerah ini Badan Pengawas wajib memperhatikan : 1. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah;


109

2. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Pemisahan tugas pengawas dan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi. Pasal 35 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : 1. Melihat buku-buku dan surat-surat dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan. 2. Memasuki gedung-gedung, pekarangan-pekarangan dan Kantor yang memeriksa kekayaan Perusahaan. 3. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi Perusahaan mengenai segala persolaan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah; 4. Meminta Direksi atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas. 5. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal- hal yang dibicarakan. Pasal 36 (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bisa diperlukan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya. (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat. Pasal 37 Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas. Pasal 38 Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah. Pasal 39 Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa/honorium yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

110


Pasal 40 Sebelum Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya terhadap Perusahaan Daerah terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati. BAB XIII

PELAPORAN Pasal 41 Direksi Perusahaan Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan batas-batas waktu yang ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas. Pasal 42 Bupati wajib memberikan penilaian atas laporan keuangan tahunan serta laporan lainnya dari Perusahaan Daerah dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan dari Direksi Perusahaan Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawas. Pasal 43 (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pasal 41 dan 42 Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pada waktunya. (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati. BAB XIV

PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 44 Tata cara penjualan, pemindah tangan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak mengih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 45 (1) Tata cara pembelian barang, jasa dan pekerjaan pemborong untuk keperluan Perusahaan Daerah diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengadaan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas perorangan dilakukan Perusahaan Daerah sesuai dengan standar serta cara-cara pengadaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


111

Pasal 46 Bagi rapat-rapat Perusahaan Daerah termasuk rapat pimpinan dan Direksi Perusahaan Daerah serta rapat Badan Pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau rapat. Pasal 47 Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap Anggaran Perusahaan Daerah maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PEMBUBARAN Pasal 48 (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Perusahaan Daerah. (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Likwidasinya dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham (3) Pertanggungjawaban Likwidasi dilakukan oleh Likwidatur kepada Bupati dengan memberikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan. (4) Dalam hal Likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

112


BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro Pada tanggal, 12 September 2005 BUPATI SOLOK SELATAN, dto. SYAFRIZAL

Diundangkan di Padang Aro Pada tanggal 13 Oktober 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, dto. ROSMAN EFFENDI, SE,SH,MM,MBA Pembina Tk. I. NIP. 010122943

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI C


113

114


LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR : 5 TAHUN 2005 TANGGAL : 12 September 2005 TENTANG :

BAGAN STRUKTURAL ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH SOLOK SELATAN

BUPATI

BADAN PENGAWAS

DIREKSI

BENDAHARAWAN

MANAGER UNIT

MANAGER UNIT

SEKRETARIS

MANAGER UNIT

MANAGER UNIT

MANAGER UNIT

BUPATI SOLOK SELATAN,

SYAFRIZAL


115

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Recommend Documents