TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SOLOK SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOLOK SELATAN, Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah sejalan dengan pelaksanaan Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya serta usaha untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah ; b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan dan menggali sumbersumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Badan Usaha Milik Daerah dan mengembangkan berbagai unit usahanya ; c. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Solok Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan pelayanan air minum saat ini ; d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

a, b dan c di atas perlu

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 ) ; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 33851 ) ;

PERDA No.7 Th.2005 : PDAM KABUPATEN SOLOK SELATAN

125

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348) ; 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 ) ; 5. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) ; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengolahan Barang Milik Perusahaan Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM ;

126


Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SOLOK SELATAN. BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; c. Bupati adalah Bupati Solok Selatan; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; e. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Solok Selatan; f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan; g. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan; h. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan; i. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan; BAB II

BENTUK, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1). Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hokum yang berhak dan berkewajiban melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah Air Minum juga berlaku Peraturan perundang-undang lainnya.


127

(3). Semua Proyek Air Minum dalam bentuk Perpipaan dalam Kabupaten Solok Selatan, setelah selesai dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum. (4). Pembagian hasil antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pemerintah Nagari yang bersangkutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 3 Nama Perusahaan Daerah Air Minum adalah “ PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SOLOK SELATAN “ yang dipendekkan dengan nama “ PDAM KABUPATEN SOLOK SELATAN “. Pasal 4 Perusahaan Daerah Air Minum ini berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Solok Selatan dan mempunyai Unit pada Kecamatan-Kecamatan. BAB III

SIFAT,TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 5 Perusahaan Daerah Air Minum adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bersifat memberikan jasa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum bagi masyarakat. Pasal 6 Perusahaan Daerah Air Minum untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus sebagai sarana pengembangan perekonomian masyarakat dalam rangka pembangunan daerah dengan mengutamakan memberi jasa. Pasal 7 (1). Perusahaan Daerah Air Minum bergerak dalam lapangan usaha pengadaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dalam daerah Kabupaten Solok Selatan dan Usaha Lainya yang akan ditentukan oleh Bupati, (2). Penetapan tarif air minum diatur dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan Kondisi di lapangan dan kemampuan masyarakat. BAB IV

MODAL DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAINYA Pasal 8 (1). Neraca awal Perusahaan Daerah Air Minum terdiri atas sewa aktiva dari biaya proyek Air Minum yang berada dalam Kabupaten Solok Selatan.

128


(2). Modal Perusahaan Daerah Air Minum, dapat ditambah dari sumber-sumber : a. Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. b. Pernyataan Modal Pemerintah Pusat / propinsi Sumbar. c. Pinjaman dari lembaga keuangan yang syah / pihak ketiga. d. Saham-saham yang akan dikeluarkan. (3). Perusahaan mempunyai cadangan umum dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal Peraturan Daerah ini. Pasal 9 Dalam hal modal Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari saham menurut ketentuan ayat ( 2 ) huruf d pasal 8, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Saham-saham yang dikeluarkan terdiri dari saham-saham prioritas dan saham-saham biasa, saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah. b. Dalam Perusahaan Daerah Air Minum mengeluarkan saham-saham maka nilai jumlah saham-saham Pemerintah Daerah mencapai nilai nominal 51 % dari jumlah nilai sahamsaham yang dikeluarkan. c. Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan swasta ( Warga Negara Indonesia ) dapat membeli / memiliki saham-saham yang jumlah nominal tidak melebihi 49 % seluruhnya. d. Saham Prioritas dan saham-saham dikeluarkan jika keadaan perkembangan Perusahaan Daerah telah memungkinkan untuk mengeluarkan saham-saham tersebut, yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Daerah. Pasal 10 Perusahaan Daerah Air Minum tidak mengadakan cadangan diam atau rahasia. Pasal 11 Semua alat likuid disimpan pada Bank Pemerintah yang disetujui oleh Bupati. BAB VI

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Pasal 12 (1). Perusahaan Daerah Air Minum dipimpin oleh Direksi dibawah pengawasan Badan Pengawas. (2). Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. (3). Salah seorang anggota Direksi tersebut dalam ayat ( 2 ) ditetapkan sebagai Direktur dan yang lainya sebagai Kepala Bagian yang membidangi bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik dimana masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (Lima) sub bagian/seksi.


129

(4). Susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah diatur dengan Surat Keputusan Bupati atas usul Badan Pengawas. Pasal 13 Yang dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Mempunyai pendidikan sesuai dengan bidangnya / Golongan III. b. Mempunayi pengalaman kerja minimal 5 ( lima ) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan ( referensi ) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik. c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM. d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau Luar Negeri. e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 ( lima puluh dua ) tahun. f. Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derjat ketiga, baik menurut garis lurus mapun garis kesampig termasuk manantu atau ipar, jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati setelah mendengarkan pertimbangan dari Badan Pengawas. BAB VII

PENGANGKATAN DIREKSI Pasal 14 (1). Badan Pengawas dapat mencalonkan dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan dari masyarakat yang memenuhi persyaratan melalui iklan untuk dicalonkan sebagai Direksi. (2). Khususnya tenaga dari PNS terlebih dahulu menyatakan kesediaanya untuk mengundurkan diri sebagai PNS. (3). Untuk Pencalonan, Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon Direksi dibentuk Tim dengan keputusan Bupati. (4). Tim sebagaimana tersebut ayat 3 diatas menetapkan 3 ( tiga ) bakal Calon dan diusulkan oleh BP ke Bupati untuk ditetapkan 1 (satu) orang diangkat menjadi Direksi. (5). Pengangkatan Direksi tidak perlu memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Pasal 15 (1). Masa Jabatan Anggota Direksi selama 4 ( empat ) tahun. (2). Anggota Direksi yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan pada jabatan yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga.

130


(3). Pengangkatan yang ketiga dapat dilaksanakan apabila dari jabatan Direktur menjadi Direktur Utama dan tidak melebihi umur 60 ( enam puluh ) tahun. (4). Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat 2 ( dua ) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun. (5). Mantan Direksi yang potensial dan belum mencapai umur 60 ( enam puluh ) tahun agar direkomendasikan dan dipertimbangkan untuk dapat menduduki jabatan Direksi atau Badan Pengawas yang kosong pada Perusahaan Daerah dilingkungan Daerah atau ditawarkan kepada Perusahaan Daerah di Daerah lain. (6). Apabila ada Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dimana masa jabatan Pelaksana tugas paling lama 3 (tiga) bulan. BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI Pasal 16 (1). Anggota Direksi dapat diberhentikan atau dapat dipindahkan oleh Bupati, meskipun masa jabatannya belum berakhir karena : a. Atas permintaan sendiri. b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya. c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui. d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM. e. Terlibat dalam tindakan pidana. (2). Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (3). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati. (4). Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Anggota Direksi. (5). Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat, (6). Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, d dan e, diberhentikan tidak dengan hormat. (7). Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (1) huruf b diberikan pesangon sebesar 5 ( lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.


131

BAB IX

GAJI DAN PENGHASILAN DIREKSI Pasal 17 (1). Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi. (2). Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Tunjangan Kesehatan. b. Tunjangan Kemahalan. c. Perumahan Dinas atau uang sewa rumah yang pantas. (3). Jasa Produksi sebagaimana disebut dalam ayat (1) diberikan setiap tahun. (4). Besarnya Gaji Direktur Utama ditetapkan Bupati maksimal 2,5 kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan. (5). Gaji Direktur ditetapkan 90 % dari Direktur Utama. (6). Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan Kemampuan keuangan PDAM. (7). Jumlah Seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainya tidak boleh melebihi 45 % dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan. BAB X

CUTI Pasal 18 (1). Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut : a. Cuti Tahunan, selama 12 ( dua belas ) hari kerja. b. Cuti Besar/Cuti Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan. c. Cuti Menunaikan Ibadah Haji, selama 40 (empat puluh hari. (2). Selain hak cuti dimaksud pada ayat (1) juga diberikan cuti sakit dan bagi Anggota Direksi wanita diberikan cuti bersalin. (3). Pelaksanaan hak cuti dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (4). Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM. (5). Apabila karena kesibukan dikantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 ( satu ) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

132


BAB XI

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 19 Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h.

Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan tahunan dan 5 tahunan. Membina Pegawai. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM. Menyelenggarakan Administrasi umum dan keuangan. Melaksanakan kegiatan teknik PDAM. Mewakili PDAM baik didalam dan diluar Pengadilan. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi. Pasal 20

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut : a. b. c. d. e.

Mengangkat dan memberhentikan sebagai Pegawai. Mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati. Menandatangani Neraca dan Perhitungan laba/rugi. Menandatangani Ikatan hukum dengan pihak lain. Pasal 21

(1). Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan Keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan laba/rugi tahunan. (2). Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan PDAM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII

TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 22 (1). Semua Karyawan PDAM termasuk anggota pimpinan PDAM yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada PDAM diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2). Ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku seluruhnya terhadap karyawan PDAM.


133

(3). Karyawan PDAM yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan perusahaan-perusahaan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan bertanggung jawab tentang pelaksanaannya kepada Bupati. (4). Karyawan yang dimaksud ayat (3) pasal ini, wajib mempertanggung jawabkan mengenai cara pengurusannya kepada Direktur. (5). Semua surat-surat bukti dan surat-surat lainya yang bagaimanapun sifatnya yang termasuk dalam tata buku dan administrasi PDAM disimpan ditempat yang ditunjuk oleh Direktur, kecuali jika dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan sementara dipindahkan ketempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. BAB XIII

ANGGARAN PDAM Pasal 23 (1). Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwin. (2). Selambat-lambatnya 3 (bulan) sebelum tahun buku mulai berlaku maka Direktur menetapkan anggaran perusahaan atas persetujuan Badan Pengawas untuk dimintakan pengesahan dari Bupati. (3). Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya, kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimaksud dalam anggaran PDAM sebelum Memasuki tahun baru. (4). Anggaran tambahan atau anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PDAM Pasal 24 Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PDAM disampaikan oleh Direksi kepada Bupati, sekurang-kurangnya sekali 6 ( enam ) bulan. BAB XV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 25 (1). Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba. (2). Cara penilaian pas dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

134


(3). Jika sesudah waktu tiga bulan menerima laporan perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan itu dianggap telah disyahkan. (4). Perhitungan tahunan disyahkan oleh Bupati. Pengesahan tersebut memberikan keharusan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI Pasal 26 (1). Penggunaan laba bersih yang telah disyahkan menurut pasal 25 ayat (4) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan dan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ………………………... 50 % b. Untuk Cadangan Umum …………………………………………………... 22 % c. Untuk Direksi dan Anggota Pimpinan ……………………………………. 5 % d. Untuk Badan Pengawas …………………………………………………… 3 % e. Untuk Jasa Produksi ………………………………………………………. 7 % f. Untuk Dana Sosial ………………………………………………………… 3 % g. Untuk Dana Karyawan PDAM …………………………………………… 10 % (2). Dalam hal modal perusahaan terdiri dari pemisahaan kekayaan daerah dan sahamsaham penggunaan laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan dan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ………………………… 15 % b. Untuk Cadangan Umum …………………………………………………… 22 % c. Untuk Direksi dan Anggota Pimpinan …………………………………….. 5 % d. Untuk Badan Pengawas …………………………………………………… 3 % e. Untuk Jasa Produksi ………………………………………………………. 7 % f. Untuk Dana Sosial ………………………………………………………… 3 % g. Untuk Dana Karyawan PDAM ……………………………………………. 10 % h. Untuk Pemegang saham …………………………………………………... 35 % (3). Penggunaan laba untuk cadangan umum, bila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Bupati setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan. (4). Cara penggunaan dana pada ayat (1) dan (2) pasal ini disahkan oleh Bupati.


135

BAB XVII

BADAN PENGAWAS Pasal 27 (1). Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati. (2). Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan. (3). Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Menguasai Manajemen PDAM. b. Menyediakan waktu yang cukup. c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. (4). Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati. (5). Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 28 Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 ( tiga ) orang seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota. Pasal 29 (1). Masa Jabatan / Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 ( satu ) kali masa jabatan. (2). Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas Terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masayarakat. Pasal 30 Badan Pengawas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : a. Mengawasi kegiatan Direksi. b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Anggota Direksi. c. Memberikan pendapat dan saran kepada Buapti terhadap Program kerja yang diajukan oleh Direksi. d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM.

136


e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain. f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan peritungan laba/rugi. Pasal 31 Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui. b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM. Pasal 32 Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari : a. Uang Jasa. b. Jasa Produksi. Pasal 33 (1). Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh perseratus ) dari gaji Direktur Utama. (2). Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama. (3). Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama. Pasal 34 (1). Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi. (2). Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM. Pasal 35 Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan : a. Atas permintaan sendiri. b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya. c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM. d. Terlibat dalam tindakan pidana. Pasal 36 (1). Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c, dan d Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. PERDA No.7 Th.2005 : PDAM KABUPATEN SOLOK SELATAN

137

(2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas. Pasal 37 (1). Badan Pengawas mengadakan rapat paling kurang 1 kali dalam 4 bulan. (2). Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakatyang diatur dalam tata tertib. (3). Tata Tertib yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur oleh Badan Pengawas. (4). Apabila diperlukan untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas, Anggota Sekretariat paling banyak 2 (dua) orang dengan perincian 1 (satu) dari pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari PDAM. Honorarium anggota sekretariat dibebankan kepada anggaran PDAM. BAB XVIII

KEPEGAWAIAN Pasal 38 (1). Kedudukan Hukum Gaji Pegawai, Pensiun dan Golongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja PDAM diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Anggota Dewan dengan memperhatikan ketentuanketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh Direksi. (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja PDAM menurut Peraturan Kepegawaian PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas. BAB XIX

RAPAT PEMEGANG SAHAM Pasal 39 (1). Tata tertib rapat pemegang saham dan rapat umum pemegang saham diatur oleh Direksi bersama Badan Pengawas dengan persetujuan Bupati. (2). Keputusan rapat pemegang saham diambil dengan kata mufakat. BAB XX

PAMBUBARAN PDAM Pasal 40 (1). Pembubaran PDAM dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

138


(2). Semua kekayaan PDAM setelah diadakan Likuidasi dibagi menurut pertimbangan nilai nominal saham-saham. (3). Penanggung jawab Likuidasi oleh Direktur dilakukan kepada Pemerintah Daerah dengan memberikan pembahasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan. (4). Dalam hal Likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba yang telah disyahkan dengan tidak mengggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 41 PDAM yang cakupan pelayanannya kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) pelanggan, persyaratan untuk diangkat menjadi Anggota Direksi minimum Golongan II.D berpengalaman dibidang Air Minum. Pasal 42 Apabila dalam 2 ( dua ) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat Mengganti Direksi. Pasal 43 PDAM yang kegiatan usahanya selain dibidang air minum, dapat menambah 1 (satu) Direksi. Pasal 44 Dana representatif setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun. Pasal 45 Pensiun Direksi dan Pegawai/Pekerja diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun DAPENMA PAMSI Pasal 46 Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau ke Luar Negeri harus mendapat ijin dari Bupati. BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 (1). Anggota Direksi yang ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah berusia 60 tahun atau lebih, yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.


139

(2). Status Kepegawaian dan pegawai/pekerja PDAM yang belum jelas kedudukannya, akan diatur sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku. (3). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya. BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Air Minum Kabupaten di Solok Selatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 49 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 50 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro Pada tanggal, 12 September 2005 BUPATI SOLOK SELATAN, dto. SYAFRIZAL

Diundangkan di Padang Aro Pada tanggal 13 Oktober 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, dto. ROSMAN EFFENDI, SE,SH,MM,MBA Pembina Tk. I. NIP. 010122943

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 7

140


TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Recommend Documents