LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG NOMOR
:
11
TAHUN
1985
SERI
D
====================================================== PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG NOMOR 6
TAHUN 1985
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMEDANG Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan Daerah serta peningkatan jumlah penduduk maka kebutuhan masyarakat akan air minum yang bersih dan sehat semakin meningkat, sehingga memerlukan pelayanan kebutuhan yang lebih baik ; b. bahwa untuk menyelenggarakan usaha tersebut, perlu adanya wadah yang mengelola pengadaan, penyediaan dan pelayanan air minum / bersih dimaksud ; c. bahwa untuk mencapai sasaran dimaksud dianggap perlu segera membentuk Perusahaan Daerah Air Minum dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah ; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ; 5. Surat keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 1984 Nomor 26/KPTS/1984 Tentang Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengolahan Sementara dan penyerahan Pengelolaannya ; 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 Nomor 27/KPTS/1984 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang Penyesuaian/Penggalian Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum ; 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Ketentuan /Peraturan yang berlaku dalam rangka Pembinaan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum. DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ; c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang ;
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sumedang ; e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ; f. Direksi, Direktur Utama, Direktur adalah Direksi, Direktur Uatama, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ; g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ; h. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Sumedang . BAB II PENDIRIAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ; (2) Perusahaan Air Minum yang dikelola oleh Dinas/Jawatan Daerah atau Badan Pengelola Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ; (3) Segala Hak dan Kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Air Minum/Badan Pengelola Air Minum beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum ; (4) Pelaksanaan peleburan/pengalihan diatur oleh Bupati Kepala Daerah. Pasal 3 Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah tersebut, berlaku pula ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
BAB III NAMA , TEMPAT KEDUDUKAN TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 4 Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintahan Daerah dengan nama “PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG” dengan singkatan PDAM Pasal 5 Perusahaan Daerah adalah sebuah badan Hukum dan berkedudukan secara tepat di Daerah. Pasal 6 Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam kebutuhan Air Minum/Bersih di Daerah. Pasal 7 Untuk melaksanakan tujuannya, Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perusahaan Daerah, setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah. BAB IV MODAL DASAR Pasal 8 (1) Modal Dasar Perusahaan berjumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluih Juta rupiah) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan , yang penyetorannya akan dilakukan bertahap dalam masa 5 (lima) tahun Anggaran ; (2) Kedalam amodal dasar ditambahkan juga seluruh kekayaan Perusahaan yang telah ada di dapat oleh Dinas Air Minum/Badan Pengelola Air Minum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 9 Dengan Peraturan daerah Modal Perusahaan Daerah dapat di tambah atau dikurangi. BAB V PENGELOLAAN Pasal 10 (1) Perusahaan daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktir Utama, dibantu oleh seorang Direktur Keuangan dan Administrasi dan seorang Direktur Produksi ; (2) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah ; (3) Anggota Direksi adalah seorang Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan olah Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawasan ; (4) Pengangkatan dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah waktu itu berakhir, Anggota Direksi yang Bersangkutan dapat diangkat kembali. Pasal 11 (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena: a. Meninggal dunia ; b. Permintaan sendiri ; c. Berakhir masa jabatan sebagai anggota termaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini ; d. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik ; e. Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah ; f. Perbuatan atau dengan sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara ; (2) Pemberhentian karena perbuatan tersebut pada ayat (1) huruf c dan f bilamana bersifat tindak pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat ;
(3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan f dilakukan Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam batas waktu satu bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu maksud dan pemberhentian itu oleh Bupati Kepala Daerah ; (4) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum putus, Bupati Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu Anggota Direksi yang bersangkutan ; (5) Jika didalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan yang difinitif mengeai pemberhentian Anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi segera menjalankan kembali jabatannya semula, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan Negeri, dan dalam hal demikian harus diberi tahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 12 (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kelurga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan di ijinkan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ; (2) Jika seorang Anggota Direksi sesudah pengangkatannya masih hubungan keluarga yang terlarang dengan soerang Anggota Direksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan tidak noleh terus memangku jabatannya, tanpa ijin Bupati Kepala Daerah ; (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba ; (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Bupati Kepala Daerah. Pasal 13 (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam di luar Pengadilan ;
(2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditujukan untuk itu atau kepada orang/badan lain. Pasal 14 (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ; (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah ; (3) Dengan persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Direksi dapat melakukan : a. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan fihak ketiga ; b. Meminjam atau meminjamkan Uang Perusahaan Daerah ; c. Mempertanggung jawabkan kekayaan Perusahaan Daerah ; d. Memperoleh dan memindah tangankan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah ; e. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin (avaliste). (4) Persetujuan sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini diberikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas. BAB VI BADAN PENGAWAS Pasal 15 (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Bupati Kepala Daerah dan anggotaanggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, yaitu Dinas-dinas, Jawatanjawatan atau Badan lainnya yang erat kaitannya dengan pengelolaan Perusahaan Air Minum ; (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah, secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ; (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi ; (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas ;
(5) Kepada Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan jasa yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah. BAB VI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 16 (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Anggota Direksi dalam kedudukannya selalu demikian, yang dibebani tugas penyimpan uang, surat-surat berharga lain barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena malalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut ; (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah ; (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-suratberharga Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan tersebut diwajibkab untuk memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah atau Badan lain yang ditunjuk olehnya ; (4) Pegawai teraksud dalam ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara penyusunan kepada Bupati Kepala Daerah. Tuntutan terhadap Pegawai termaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah ; (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana pun sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ; (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan/pembukuan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.
BAB VIII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 17 Tahun buku adalah tahun Takwin. Pasal 18 (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direksi mengajukan kepada Badan Pengawas Rencana Anggaran Perubahan untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan ; (2) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. BAB IX LAPORAN HASIL PERHITUNGAN BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN Pasal 19 Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan perusahaan diajukan oleh Direksi kepada Badan Pengawas secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali, kecuali diminta oleh Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua Badan Pengawas untuk jangka waktu tertentu. BAB X LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 20 (1) Untuk tiap tahun oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas ; (2) Dalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian Pos dalam perhitungan tahunan; (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pengajuan laporan tersebut oleh Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan telah disahkan ;
(4) Perhitungan termaksud pada ayat (1) Pasal ini disahkan Badan Pengawas, pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PROPISI Pasal 21 (1) Penggunaan laba berarti yang telah disahkan, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk Dana Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang 30 %; b. Untuk Anggaran Belanja Rutin Daerah 25 % ; c. Untuk Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Jasa Produksi, Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan berjumlah 45 % yang besarnya masing-masing ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah ; (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ; (3) Cara pengurangan , penggunaan, pengesahan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah .
BAB XII KEPEGAWAIAN Pasal 22 (1) Kedudukan hukum, gaji pensiunan dan sokongan serta penghasilan lain dari Badan Pengawas Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah ; (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah menurut Peraturan Pokok Kepegawaian dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 22 (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, Bupati Kepala Daerah menunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertangung jawaban ; (2) Instansi Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Pengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya. BAB XIV PEMBUBARAN Pasal 24 (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaternya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwiditas menjadi milik Pemerintah Daerah ; (3) Pertanggung jawaban likwiditas oleh likwiditator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya ; (4) Dalam hal likwiditasi, Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini bertangung jawab atas kerugian yang diderita oleh fihak ketiga apabila kerugian itu dibebankan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
BAB XV PERALIHAN Pasal 25 Dengan didirikannya Perusahaan Daerah ini maka : a. Perusahaan Air Minum/Badan Pengelola Air Minum berikut Peraturan-peraturan yang dibuat pada waktu pembentukanya dihapuskan ; b. Kedudukan Pegawai Perusahaan Air Minum/Badan Pengelola Air Minum dalam masa peralihan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ; c. Beban Anggaran Perusahaan Air Minum/Badan Pengelola Air Minum dalam APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun Anggaran 1986/1987 menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yangbelum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah. Pasal 27 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ; (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Sumedang, 20 Maret 1985 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BUPATI
KEPALA
TINGKAT II SUMEDANG,
SUMEDANG, Ketua, ttd R.SLAMET SYAM.SMHK
DAERAH
ttd Drs. SUTARDJA
Peraturan Daerahtersebut telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat , dengan Surat Keputusannya tanggal 7 Nopember 1985 Nomor 188.342/Kep.1735Huk/85 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT, ttd YOGIE. SM Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 24 Desember 1985 Nomor 11 Tahun 1985 Seri D. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Drs. DENNY SUGANDI
Penjelasan Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sumedang Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sumedang. UMUM : Untuk tertibnya pengelolaan Air Minum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, maka perlu dibentuk lembaga yang menanganinya berupa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang. Hal tersebut mengingat pentingnya penyediaan air minum bersih bagi masyarakat Kabupaten Sumedang terutama di Wilayah Perkotaan yang kemungkinan akan berkembang terus sehingga penangannya dipandang perlu untuk
dibentuk
suatu
Perusahaan
Daerah
yang
mempertanggung
jawabkannya. I.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : BAB I
: KETENTUAN UMUM
Pasal 1
: Cukup jelas
BAB II
: PENDIRIAN
Pasal 2
: Cukup jelas
Pasal 3
: Cukup jelas
BAB III
: NAMA,
TEMPAT
LAPANGAN USAHA Pasal 4
: Cukup jelas
Pasal 5
: Cukup jelas
Pasal 6
: Cukup jelas
Pasal 7
: Cukup jelas
BAB IV
: MODAL DASAR
Pasal 8
: Cukup jelas
Pasal 9
: Cukup jelas
BAB V
: PENGELOLAAN
Pasal 10
: Cukup jelas
KEDUDUKAN,
TUJUAN
DAN
Pasal 11
: Cukup jelas
Pasal 12
: Cukup jelas
Pasal 13
: Cukup jelas
Pasal 14
: Cukup jelas
BAB VI
: BADAN PENGAWAS
Pasal 15
: Cukup jelas
BAB VII
: TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 16
: Cukup jelas
BAB VIII
: TAHUN
BUKU
DAN
ANGGARAN
PERUSAHAAN
DAERAH Pasal 17
: Cukup jelas
Pasal 18
: Cukup jelas
BAB IX
: LAPORAN
HASIL
PERHITUNGAN
BERKALA
DAN
KEGIATAN PERUSAHAAN Pasal 19
: Cukup jelas
BAB X
: LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 20
: Cukup Jelas
BAB XI
: PENETAPAN
DAN
PENGGUNAAN
PEMBERIAN JASA PROPINSI Pasal 21
: Cukup jelas
BAB XII
: KEPEGAWAIAN
Pasal 22
: Cukup jelas
BAB XIII
: PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 23
: Cukup jelas
BAB XIV
: PEMBUBARAN
Pasal 24
: Cukup jelas
BAB XV
: PERALIHAN
Pasal 25
: Cukup jelas
BAB XVI
: KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
: Cukup jelas
Pasal 27
: Cukup jelas
LABA
SERTA
