BAPPEDA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN

E P

P A

B

A D

“PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PEMANTAPAN INDUSTRI KREATIF, KEMITRAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN YANG DIDUKUNG OLEH PENGUATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN TATA PEMERINTAHAN”

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2013

E P

P A

B

A D


B

P A

E P

A D

B

P A

E P

A D

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013

KKAATTAA PPEEN NG GAAN NTTAARR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 telah dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Perubahan RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Perubahan RKPD merupakan acuan dan rujukan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2013. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 4. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 5. Sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2013. Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 memuat rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif dari pihak manapun tetap kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk lebih menyempurnakan penyusunan RKPD pada masa-masa mendatang. Semoga RKPD ini dapat menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan (stakeholders) di Kabupaten Trenggalek, sehingga program-program pembangunan Kabupaten Trenggalek dapat berjalan dengan baik.

P A

B

A D

E P

Trenggalek, 31 Juli 2013 BUPATI TRENGGALEK

Dr. Ir. H. MULYADI WR. MMT.

KATA PENGANTAR

-i-


D DAAFFTTAARR IISSII KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN I.1.

Latar Belakang.................................................................................... I-1

I.2.

Dasar Hukum Penyusunan .............................................................. I-3

I.3.

Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .......... I-4

I.4.

Sisematika Dokumen RKPD ............................................................. I-13

I.5.

Maksud dan Tujuan ........................................................................... I-13

I.6.

Dasar Pertimbangan Perubahan yang disertai dengan perubahan

A D

kerangka ekonomi daerah ................................................................ I-14 BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

E P

II.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah .................................................. II-1

II.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan

P A

Realisasi RPJMD ............................................................................... II-47 II.3. BAB III.

Permasalahan Pembangunan Daerah ............................................. II-48

B

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH III.1.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah ................. III-1

III.2.

Prioritas Pembangunan Daerah .....................................................

III-9

III.3.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ........................

III-44

BAB VI

PENUTUP Penutup ........................................................................................................... VI-1

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

- ii -

B

P A

BAB I A D E P PENDAHULUAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013


BAB I PPEEN ND DAAH HU ULLU UAAN N 1.1. LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyusun RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010, dan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam rencana tahunan dalam bentuk RKPD. Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013, diharapkan mampu menampung program dan kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek pada tahapan ke-3 (tahun 2013). Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain: a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD; b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program / kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD; c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD; d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD ; e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dalam menyusun RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-up, dan topdown. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Trenggalek. Proses bottom-up dan top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Trenggalek melalui kegiatan Musyawarah Perencana Pembangunan (Musrenbang). Dalam rangka mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya perubahan RKPD. Perubahan RKPD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana kerja tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan peraturan bupati. Perubahan RKPD Tahun 2013 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

P A

B

BAB I. PENDAHULUAN

A D

E P

I-1


1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiata; dan 5. Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 6. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2013 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2013. Perubahan RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; 2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan 3. Penetapan Perubahan RKPD

A D

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: a) Rancangan Perubahan RKPD disusun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi Renja SKPD Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda; b) Evaluasi sebagaimana dimaksud angka 1) meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:  Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.  Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.  Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2012 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2013, dan/atau;  Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). c) Format Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II Tahun 2013 sebagaimana terlampir; d) Bappeda merumuskan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ke dalam rancangan Perubahan RKPD; e) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun 2014; f) Rancangan Perubahan RKPD dan rancangan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan; g) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 5) yang dilampiri dengan rancangan Perubahan RKPD disampaikan kepada seluruh SKPD untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD;

P A

B

BAB I. PENDAHULUAN

E P

I-2


h) Rancangan Perubahan RKPD memuat kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan yang dirumuskan dalam Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagaimana terlampir. 2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD a) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja SKPD. b) Verifikasi dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rancangan Perubahan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD. c) Berdasarkan rancangan perubahan Renja SKPD yang telah diverifikasi, Bappeda menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD. d) Bappeda menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. 3. Penetapan Perubahan RKPD a) Bappeda mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2013 kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dan penetapan. b) Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun 2013. c) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

A D

E P

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

P A

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

B

BAB I. PENDAHULUAN

I-3


15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025; 24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 2014; 25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 – 2025; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 – 2015; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032;

P A

B

A D

E P

1.3. HUBUNGAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 20102015 serta memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Dokumen Perubahan RKPD ini tentunya juga harus mengacu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek 20122032 sebagai dokumen perencanaan jangka panjang berbasis spasial. Bagan Alir Hubungan antara penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah disajikan pada Gambar dibawah ini.

BAB I. PENDAHULUAN

I-4


RKP

RPJPD Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Periode ..(N)

RPJMD

Program pembangunan daerah th..(n)

Prioritas (Program) Pembangunan Nasional th..(n)

Prioritas Pemb., Program prioritas, & Kegiatan prioritas th …(n)

Penyusunan RKPD

Rancangan Prioritas Program & Kegiatan

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD Rancangan Prioritas Program & Kegiatan

Renstra SKPD

Program & Kegiatan th..(n)

Penyusunan Renja-SKPD

Prioritas Program & Kegiatan th …(n)

A D

Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

RPJM Nasional 2010-2014

P A

E P

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014, pada tanggal 15 Januari 2010. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Perpres No.5/2010, yaitu: (i) Buku I dengan judul: ”Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”, (ii) Buku II dengan judul: ”Memperkuat Sinergi Antar bidang Pembangunan”, dan (iii) Buku III dengan judul: ”Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antar Daerah”. Dalam RPJM Nasional Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa visi Indonesia tahun 2010 -2014 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”. Misi yang ditetapkan antara lain; 1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, 3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Demi mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah menentukan lima (5) agenda pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Pembangunan Ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat 2. Perbaikan tata kelola pemerintahan 3. Penegakan pilar demokrasi 4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi 5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kab. Trenggalek, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini memuat program-program yang dinaungi ke dalam Program Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk Semua (justice for all); dan Program Pencapaian Tujuan Milenium (Millenium Development Goals - MDGs).

B

BAB I. PENDAHULUAN

I-5


Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 adalah “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Unsur – unsur pokok tema ini adalah: (1) Daya Saing; (2) Daya Tahan Ekonomi (resilience); (3) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat; (4) Stabilitas Sosial dan Politik. Sedangkan prioritas Nasional terdiri atas : (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Pembangunan Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Pembangunan Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik; dan (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. RKP Tahun 2013 juga menjelaskan prioritas naional lainnya yaitu di Bidang Polhukam, Bidang Perekonomian dan Bidang Kesejaheraan Rakyat. RPJMD Prov. Jawa Timur 2009-2014 Visi RPJM Daerah Jawa Timur 2009-2014 adalah ”TERWUJUDNYA JAWA TIMUR YANG MAKMUR DAN BERAKHLAK DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.” Dalam mewujudkan visi tersebut, Provinsi Jawa Timur berfokus pada satu misi, ”Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD Untuk Rakyat.” Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan sembilan agenda utama selama lima tahun ke depan, antara lain: 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin 2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat; 3. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri (agrobisnis), serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan; 4. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang; 5. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik; 6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial; 7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga; 8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia; dan 9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

P A

B

A D

E P

RKPD Provinsi Jawa Timur 2014 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah “"Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur Melalui Perluasan dan Penguatan UMKMK, Pasar Dalam Negeri, Serta Perbaikan Infrastruktur". Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tersebut dapat dijabarkan melalui strategi Peningkatan Daya Saing dengan Memperkuat UMKMK melalui peningkatan akses permodalan dan peningkatan produksi serta Perbaikan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan Daya Tahan Ekonomi Daerah melalui Perluasan Pasar Dalam Negeri yang ditunjang oleh Stabilitas Sosial dan Politik untuk mewujudkan Kesejahateraan Rakyat Jawa Timur yang Lebih Baik. Sedangkan 18 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur terdiri atas : 1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan; 2. Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; 3. Perluasan Lapangan Kerja; 4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan; BAB I. PENDAHULUAN

I-6


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat; Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis; Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata; Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur; Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur; Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang; Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik; Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial; Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Pengarusutamaan Gender; Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga; Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas; Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo.

RPJPD Kab. Trenggalek 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Trenggalek adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2005 hingga Tahun 2025. RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2010-2015 yang juga merupakan penjabaran dari RPJPD Kab. Trenggalek Tahun 2005-2025. RPJPD Kab. Trengalek Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dalam RPJPD mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan Kabupaten Trenggalek sejahtera dan berakhlak, melalui penerapan kebijakan dan pelaksanaan program secara terfokus dan bertahap, dengan memberikan prioritas utama pada kebijakan dan program yang bernilai strategis berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rangkaian aturan perundangan terkait lainnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah periode 20 tahun mendatang, Visi Kabupaten Trenggalek dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Misi, dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Mengembangkan Perekonomian Berbasis Pertanian dengan Mengutamakan Agrobisnis dan Agroindustri; 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Berakhlak Mulia dan Berbudaya; 3. Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Kemudahan Masyarakat Memperoleh Akses untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; 4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup; 5. Mengembangkan Infrastruktur yang Bermanfaat bagi Masyarakat dan mempunyai Nilai Tambah; 6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Berorientasi pada Pelayanan Prima; dan 7. Mewujudkan Kabupaten Trenggalek Berperan Penting dalam Lingkup Kawasan.

P A

B

A D

E P

Dokumen RPJPD merupakan acuan dan pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD dan Renstra-SKPD) dan tahunan (RKPD dan RenjaSKPD). Adapun keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dpat dijelaskan sebagaimana pada Gambar dibawah ini. BAB I. PENDAHULUAN

I-7


Gambar.1.2. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Trenggalek

RPJMD Kab. Trenggalek 2010-2015

A D

E P

Berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Trenggalek 2010-2015, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Trenggalek 2010-2015 berangkat dari landasan visi : “PERUBAHAN MENUJU TERWUJUDNYA MASYARAKAT TRENGGALEK YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Trenggalek 20102015 tersebut maka misi pembangunan Trenggalek 2010-2015 adalah : “PEMBANGUNAN PRO RAKYAT”. Yang dimaksud dengan Pembangunan Pro Rakyat adalah pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan rakyat. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010–2015 dijabarkan ke dalam 3 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor- sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Kabupaten Trenggalek sesuai Misi “Pembangunan Pro Rakyat” yang diarahkan untuk:

P A

B

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan 2. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan, serta Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup 3. Memantapkan Harmoni Sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima. RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat: 1. Rancangan kerangka ekonomi daerah 2. Program prioritas pembangunan daerah 3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

BAB I. PENDAHULUAN

I-8


RTRW Kab. Trenggalek 2012-2032 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan azas penataan ruang yang tertuang pula pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu : (a) Keterpaduan; (b) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; (c) Keberlanjutan; (d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) Keterbukaan; (f) Kebersamaan dan kemitraan; (g) Perlindungan Kepentingan Umum; (h) Kepastian Hukum dan Keadilan; dan (i) Akuntabilitas. Pada prinsipnya, RTRW Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya sampai dengan tahun 2031. Rentang waktu tersebut dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodisasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut. Untuk mencapai situasi dan kondisi yang diinginkan tersebut, diperlukan kerja keras dan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki. Namun, disadari bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek sangatlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembangunan yang rasional, masuk akal, disesuaikan dengan kemampuan yang ada, tatapi juga memenuhi kebutuhan yang paling dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Dalam mewujudkan perwilayahan pengembangan telah diambil kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dimana masing-masing PKLp memiliki fungsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan yang dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Adapun rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Trenggalek sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten, PKL Trenggalek mempunyai fungsi wilayah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah kabupaten. 2. Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu perkotaan Watulimo dan perkotaan Durenan a) PKLp Watulimo mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, perikanan, industri dan pariwisata. b) PKLp Durenan mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, dan industri. 3. Pengembangan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu perkotaan Panggul dan perkotaan Kampak a) PPK Panggul mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala lokal, pariwisata dan industri. b) PPK Kampak mempunyai fungsi wilayah sebagai pelayanan sosial dan pemerintahan dan perdagangan dan jasa skala lokal.

P A

B

A D

E P

Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten perlu diprioritaskan, karena berisikan arahan yang memiliki nilai strategis nasional, propinsi maupun kabupaten. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional/propinsi/kabupaten terhadap pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh 2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi 3. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air 4. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup BAB I. PENDAHULUAN

I-9


Berdasarkan pengertian tersebut, serta arahan pengembangan kawasan kegiatan utama dari kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang kabupaten yang telah di analisa sebelumnya, maka ditetapkan beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis. Antara lain meliputi kawasan strategis ekonomi yaitu kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis agropolitan dan minapolitan, kawasan strategis segitiga emas durenan, serta kawasan strategis bendungan Tugu. Kawasan strategis lingkungan hidup yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan lindung karst. Kawasan strategis lainnya meliputi kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan strategis sempadan JLS. Dengan mengacu kepada potensi dan permasalahan Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten dan masyarakatnya, yaitu: 1. Mengembangkan kawasan agropolitan berbasis potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan menyediakan infrastruktur kawasan yang terintegrasi. 2. Mengembangkan industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan sehingga produk yang dijual di pasar telah mengalami pengolahan terlebih dahulu. 3. Mengembangkan pusat produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur kawasan yang terintegrasi. 4. Mengembangkan kawasan pariwisata alam dengan menawarkan paket wisata dan pola perjalanan wisata. 5. Menyediakan sistem mitigasi bencana dan pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana 6. Mewujudkan struktur ruang melalui penyediaan infrastruktur regional. 7. Penghijauan dan pengendalian secara ketat kawasan lindung dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. 8. Pemanfaatan lahan secara optimal untuk kegiatan budidaya. 9. Menjaga pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mewujudkan ruang yang aman.

P A

A D

E P

RKPD harus selaras dan mendukung kebijakan program yang ada pada dokumen RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032. Dimana RTRW adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang berbasis spasial yang di dalamnya juga mempedomani RPJPD Kabupaten Trenggalek 2005-2025. Arah kebijakan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 yang berbasis kewilayahan (spasial) termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, program pengembangan agropolitan dan minapolitan serta program pengembangan berbasis cluster harus mengacu dokumen RTRW agar terjadi sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana Struktur Ruang pada Dokumen RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032 ditampilkan pada Gambar berikut.

B

BAB I. PENDAHULUAN

I - 10


Gambar 1.3. Rencana Struktur Ruang RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

A D

Perubahan Renja SKPD 2013

Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek menjadi acuan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Adapun tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 adalah “Peningkatan Pembangunan Daerah Melalui Pemantapan Industri Kreatif, Kemitraan dan Penataan Lingkungan Yang Didukung Oleh Penguatan Sosial Kemasyarakatan dan Tata Pemerintahan”. Kebijakan pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 diarahkan dalam 16 (enam belas) Prioritas Pembangunan, yaitu : 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur; 2. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agrobis/Agroindustri; 3. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan; 5. Perluasan Lapangan Kerja; 6. Peningkatan Aksebilitas Pelayanan Pendidikan Murah dan Bermutu; 7. Peningkatan Aksebilitas Pelayanan Kesehatan Murah dan Memadai; 8. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik; 9. Peningkatan Investasi di Bidang Pertambangan dan Pariwisata; 10. Pemeliharaan Lingkungan Hidup; 11. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia; 12. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat; 13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial; 14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di semua Bidang dan Terjaminnya Kesetaraan Gender; 15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga; 16. Penguatan Pemerintahan Desa Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja SKPD yang definitif. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013 sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan Rancangan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013.

P A

B

BAB I. PENDAHULUAN

E P

I - 11


Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: 1. Mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2013, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja SKPD Tahun 2013, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD Tahun 2013. 2. Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2011- 2015, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. 3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Adapun diagram alur keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

P A

B

A D

E P

Gambar 1.4. Diagram Alur Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

BAB I. PENDAHULUAN

I - 12


1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Menguraikan mengenai pengertian, proses penyusunan, kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, sistematika dokumen RKPD, serta dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;

BAB II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Menjelaskan terkait gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Trenggalek, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II dan realisasi RPJMD serta menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

BAB III.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

BAB IV.

PENUTUP

A D

E P

Berisikan tentang kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD dan pelaku pembangunan lainnya.

P A

B

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 ini dimaksudkan: 1. Memberikan arahan bagi para penyelenggara pemerintahan, para pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Trenggalek dalam memahami langkah kerja pemerintah daerah dan menyusun rencana, program serta kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan yang komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah) dan merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan daerah; 2. Sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan – tujuan strategis pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD. Penjabaran tersebut berupa kebijakan dan program yang dipilih sebagai suatu strategi dalam pencapaian sasaran disertai target kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 3. Mempercepat pencapaiaan target program dan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta antisipasi bencana dan peningkatan infrastruktur Adapun tujuannya adalah : 1. Untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baik antar sektor pembangunan, antar tingkat Pemerintahan (SKPD) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; BAB I. PENDAHULUAN

I - 13


2. Menyelaraskan skala prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek; 3. Sebagai acuan dan arahan bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2013; 4. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013; 5. Untuk menyediakan suatu tolok ukur kinerja dan merupakan instrumen dalam pengukuran dan evaluasi kinerja program pembangunan; 6. Menyediakan informasi bagi evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama periode berjalan maupun pada saat pertanggungjawaban kepala daerah. 1.6. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN YANG DISERTAI DENGAN GAMBARAN TENTANG PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 1.6.1. Dasar Pertimbangan Perubahan Dasar pertimbangan disusunnya Perubahan RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2013 karena terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja serta penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya. Perubahan tersebut terjadi karena: 1. Penggunaan SILPA Tahun 2012; 2. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja serta penambahan maupun pengurangan anggaran belanja; 3. Perlunya penambahan dana untuk penyelesaian beberapa kegiatan dalam APBD Tahun 2013; dan 4. Percepatan target capaian program dan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta antisipasi bencana dan peningkatan infrastruktur.

A D

E P

1.6.2. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah A.

P A

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tidak hanya bergantung pada perencanaan-perencanaan yang sudah ada tetapi guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara efektif di tahuntahun mendatang diperlukan sebuah rencana induk pembangunan ekonomi yang sering disebut Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dokumen MP3EI tidak menggantikan RPJMN melainkan menjadi dokumen kerja yang komplementer terhadap RPJPN 2005–2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan RPJMN 2010 –2014 (Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010). Seluruh program reguler pemerintah yang tidak dicakup dalam MP3EI berjalan seperti biasa sesuai dengan perencanaan. Dalam rangka merumuskan strategi dan kebijakan, MP3EI mempertimbangkan posisi geo-strategis Indonesia dalam skala regional maupun global. Posisi geostrategis tersebut membentuk keunggulan dan keunikan masing-masing pulau besar yang akan menjadi pilar utama dalam rangka mencapai visi 2025. Perwujudannya dapat dimaknai dengan pendefinisian peran strategis masing-masing pulau besar yang nantinya membentuk 6 koridor ekonomi. Dengan demikian, pengembangan 6 koridor ekonomi diselenggarakan secara terintegrasi, tidak terpisah-pisah untuk memaksimalkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di seluruh tanah air. Setiap koridor ekonomi memiliki aktivitas ekonomi utama. Provinsi Jawa Timur masuk pada koridor Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional. Kabupaten Trenggalek sebagai bagian dari program strategis ini akan menerapkan action plan percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Trenggalek untuk mendukung Program MP3EI.

B

BAB I. PENDAHULUAN

I - 14


Asumsi dasar makro ekonomi APBN-P 2013: 1. Pertumbuhan ekonomi 6,3 persen; 2. Inflasi 7,2 persen; 3. Nilai tukar Rp 9.600/dollar AS; 4. Tingkat suku bungan SPN 3 bulan 5,0 persen; 5. Harga minya Indonesia 108,0 dollar AS per barel; dan 6. Lifting gas 1.240 barel per hari. Disamping asumsi-asumsi tersebut telah disepakati parameter-parameter dalam penyusunan APBN-P 2013, yaitu: konsumsi BBM sebesar 48,0 juta kiloliter; Rumah Tangga Sasaran (RTS) Raskin dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebanyak 15,5 juta Postur APBN-P 2013: 1. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 1.502 triliun, atau turun Rp 27,7 triliun dari target APBN 2013 sebesar Rp 1.629,7 triliun. Penerimaan ini terdiri dari PNBP Rp 349,2 triliun, penerimaan pajak Rp 1.148 triliun, dan penerimaan hibah Rp 4,5 triliun. 2. Belanja Negara RP 1.762,2 triliun, terdiri dari Belanja Pusat Rp 1.196 triliun atau naik Rp 42,4 triliun dari pagi APBN 2013 sebesar Rp 1.154,4 triliun, dan transfer ke daerah Rp 529,4 triliun. 3. Dengan demikian, terjadi defisit anggaran sebesar 224,2 triliun (2,38 persen) lebih besar dari APBN 2013 sebesar Rp 153,3 triliun (1,65 persen). 4. Pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp 224,2 triliun, yang bersumber dari dari antara lain tambahan pemanfaatan SAL Rp 20,0 triliun, SBN Neto Rp 51,4 triliun, dan penarikan pinjaman program Rp 4,6 triliun. 5. Kenaikan belanja pemerintah pusat dipengaruhi antara lain: a. Kenaikan subsidi BBM dan subsidi listrik akibat perubahan asumsi makro dan peningkatan subsidi menjadi 48 juta kiloliter; b. Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) sebesar Rp 12,5 triliun, yang meliputi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program tambahan penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin); c. Pelaksanaan Program Khusus, yang terdiri atas: 1. Pemberiian BLSM Rp 9,3 triliun untuk 15,5 juta RTS selama 4 bul, @ Rp 150.000, serta safeguarding BLSM Rp 360,0 miliar; dan 2. Program Infrastruktur Dasar Rp 7.250 miliar; dan d. Pemotongan anggaran belanja K/L sebesar Rp 13.202,6 miliar; dan d. Penyesuaian anggaran pendidikan sehingga menjadi Rp 345,3 triliun (20,01 persen).

P A

B

A D

E P

1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 Perkembangan indikator makro ekonomi memberikan suatu gambaran kondisi ekonomi makro Kabupaten Trenggalek pada tahun 2012 dan kondisi yang diperkirakan akan berlangsung pada tahun 2013. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil – hasil pembangunan disuatu daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan jumlah nilai tambah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha suatu daerah dalam satu tahun. Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan tiga indikator penting lainnya, yaitu pendapatan per-kapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (current price) dan PDRB atas dasar harga konstan (constan price). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat PDRB per-kapita, pendapatan perkapita dan untuk melihat besarnya BAB I. PENDAHULUAN

I - 15


pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah harga barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (tahun 2000). PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Besaran PDRB sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah, terutama dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam mengalokasikan anggaran, sektor-sektor yang memiliki kontribusi sebagai sektor penyumbang terbesar PDRB harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Gambaran peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, serta proyeksi tahun 2013 dari berbagai lapangan usaha nampak sebagai berikut : Tabel 1.1. Realisasi, Target dan Proyeksi PDRB Kabupaten Trenggalek Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2013 (dalam jutaan rupiah) NO

LAPANGAN USAHA

1 2

PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN GALIAN INDUSTRI LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN ANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA PDRB Pertumbuhan

3 4 5 6 7 8 9

Th. 2010 Rp. 2.309.611,63 122.764,50

% 39,35 2,09

Th. 2011 Rp. 2.554.153,11 131.530,13

% 38,43 1,98

312.370,01 33.448,21

5,32 0,57

347.682,72 37.176,39

5,23 0,56

391.066,63 39.926,79

5,19 0,53

443.779,29 42.671,09

5,20 0,50

148.176,72 1.637.041,02

2,52 27,89

176.541,93 1.924.094,62

2,66 28,95

196.543,90 2.210.666,72

2,61 29,36

224.449,91 2.560.265,14

2,63 30,00

189.991,48

3,24

213.106,35

3,21

242.308,77

3,22

273.094,95

3,20

210.982,89

3,59

245.434,46

3,69

285.637,32

3,79

324.300,25

3,80

905.657,63 5.870.044,09 12,95

15,43

1.016.709,42 6.646.429,13 13,23

1.129.720,71 7.529.084,39 13,28

15,00

1.237.461,49 8.534.217,14 13,35

14,50

P A

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2013 *) = Data Sementara **) = Hasil Proyeksi RKPD (diolah)

Th. 2012 *) Rp. % 2.893.682,02 38,43 139.531,52 1,85

A D

E P 15,30

Th. 2013 **) Rp. 3.278.846,23 149.348,80

% 38,42 1,75

Sedangkan PDRB Kabupaten Trenggalek Atas Dasar Harga Konstan, mulai Tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan pertumbuhan yang ditunjukkan sebagaimana Tabel berikut :

B

Tabel 1.2. Realisasi, Target dan Proyeksi PDRB Kabupaten Trenggalek Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010-2013 (dalam jutaan rupiah) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAPANGAN USAHA PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN GALIAN INDUSTRI LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN ANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA PDRB Pertumbuhan

Th. 2010 Rp. 1.180.886,28 51.884,05

% 38,5 1,69

Th. 2011 Rp. 1.215.114,24 54.101,11

% 37,22 1,66

Th. 2012 *) Rp. % 1.258.566,82 36,16 55.601,66 1,60

Th. 2013 **) Rp. 1.316.516,57 59.570,82

166.174,04 17.046,26

5,42 0,56

176.806,08 18.451,63

5,42 0,57

188.617,97 19.674,83

5,42 0,57

198.372,99 21.779,48

5,33 0,59

68.235,54 874.231,99

2,22 28,5

74.342,29 966.140,50

2,28 29,60

80.143,09 1.066.341,16

2,30 30,64

86.545,11 1.172.739,49

2,33 31,53

94.446,31

3,08

102.018,61

3,13

111.619,73

3,21

118.007,73

3,17

120.277,47

3,92

130.447,02

4,00

141.948,44

4,08

152.123,27

4,09

494.445,60 3.066.326,52 6,11

16,12

527.015,27 3.264.436,75 6,46

16,14

558.020,85 3.480.534,54 6,62

16,03

593.939,77 3.719.595,23 6,87

15,97


BAB I. PENDAHULUAN

% 35,39 1,60

I - 16


Untuk proyeksi tahun 2013, sektor pertanian masih menjadi andalan perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Sektor ini akan memberikan kontribusi dari 35,39 persen dari total PDRB ADHK. Selanjutnya, kontribusi terbesar kedua adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang memberikan kontribusi sebesar 31,53 persen; disusul Sektor Jasa‐ jasa sebesar 15,97 persen. Sedangkan sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi kurang dari 10 persen adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar 5,33 persen; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 3,17 persen; Sektor Bangunan/Konstruksi sebesar 2,33 persen; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 4,09 persen; Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,60 persen; dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 0,59 persen. Tabel 1.3. Realisasi, Target dan Proyeksi Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Trenggalek Tahun 2010 s.d 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAPANGAN USAHA PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN GALIAN INDUSTRI LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN ANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA PDRB


2010 4,33 4,66 4,75 8,17 6,33 9,46 6,37 6,84

2011 2,94 4,32 6,44 8,29 9,05 10,56 8,06 8,50

2012 *) 3,58 2,77 6,68 6,63 7,80 10,37 9,41 8,82

A D

5,01 6,11

6,63 6,46

5,88 6,62

2013 **) 4,60 7,14 5,17 10,70 7,99 9,98 5,72 7,17 6,44 6,87

E P

Struktur ekonomi Kabupaten Trenggalek beberapa tahun terakhir, masih didominasi oleh sektor Pertanian, diikuti oleh sektor sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa‐jasa. Kalau dilihat perkembangannya, terdapat pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Untuk sektor pertanian ada kecenderungan turun, demikian juga dengan sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa‐jasa. Sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran ada kecenderungan naik. Ketika prosentase laju pertumbuhan PDRB sektor tertentu tidak secara langsung berarti bahwa produktivitas sektor tersebut juga turun, laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian tahun 2011 turun dibandingkan tahun sebelumnya, ini bukan berarti produksi sektor pertanian turun, tetapi yang terjadi adalah pertumbuhan sektor pertanian kalah cepat bila dibandingkan dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Trenggalek terlihat semakin membaik. Nilai PDRB terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,01% untuk PDRB berdasarkan harga berlaku dan 6,33% untuk PDRB atas dasar harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2008 sebesar Rp. 4.627,77 milyar dan meningkat menjadi Rp. 7.543,692 milyar pada tahun 2012. Perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh perubahan kuantum produksi dan perubahan harga. Oleh karena itu, kenaikan PDRB ADHB tidak selalu menunjukkan adanya perbaikan ekonomi. Bisa saja peningkatan PDRB ADHB disebabkan oleh faktor inflasi yang tinggi. Untuk melihat adanya perbaikan ekonomi digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang diperoleh dari PDRB ADHB yang telah dibebaskan dari faktor perubahan harga. Capaian PDRB Kabupaten Trenggalek Tahun 2008-2012 sebagaimana tertera pada Tabel.

P A

B

BAB I. PENDAHULUAN

I - 17


Tabel 1.4. Realisasi, Target dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s.d 2014 ( dalam jutaan rupiah) Tahun

Harga Berlaku Nilai

Harga Konstan

% Pertumbuhan

Nilai

% Pertumbuhan

2008

4.627.775,85

2.735.499,24

2009

5.196.913,14

12,30 %

2.889.713,40

5,64 %

2010

5.870.044,09

12,95 %

3.066.326,52

6,11 %

2011

6.646.429,13

13,23 %

3.264.436,75

6,46 %

2012 *)

7.529.084,39

13,28 %

3.480.534,54

6,62 %

2013 **)

8.534.217,14

13,35 %

3.719.595,23

6,87 %

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2013 *) Angka Sementara **) Angka Proyeksi

Tiga sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Trenggalek adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor jasa-jasa. Tetapi dari tiga sektor tersebut hanya sektor perdagangan, hotel & restoran yang capaian persentase kontribusinya terus mengalami peningkatan dari 25,5% pada tahun 2008 menjadi 29,36 % pada tahun 2012. Sedangkan sektor pertanian pada tahun 2008 persentase kontribusinya mencapai 41,13% turun pada tahun 2012 menjadi 38,43 % dan sektor jasa-jasa pada tahun 2008 kontribusinya mencapai 15,97%, pada tahun 2012 turun menjadi 15,00%. Walaupun tiap tahun mengalami penurunan persentase kontribusi terhadap PDRB, sektor pertanian tetap merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada nilai PDRB di Kabupaten Trenggalek. Kontribusi sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Trenggalek tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dillihat pada Tabel berikut.

P A

A D

E P

Tabel 1.5. Realisasi, Target dan Proyeksi Distribusi Persentase PDRB Kab. Trenggalek Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2014 Atas Dasar Harga Berlaku No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B

Lapangan Usaha

Pertanian Pertambangan Dan Galian Industri Listrik, Gas Dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel Dan Restoran Angkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

Tahun

2008 41,13 2,18 5,46 0,56 2,39 25,50 3,34 3,47

2009 40,54 2,20 5,43 0,57 2,41 26,23 3,31 3,49

2010 39,35 2,09 5,32 0,57 2,52 27,89 3,24 3,59

2011 38,43 1,98 5,23 0,56 2,66 28,95 3,21 3,69

2012*) 38,43 1,85 5,19 0,53 2,61 29,36 3,22 3,79

2013 **) 38,42 1,75 5,20 0,50 2,63 30,00 3,20 3,80

15,97

15,82

15,43

15,30

15,00

14,50

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2013 *) Angka Sementara **) Angka Proyeksi

Penentuan sektor unggulan pada suatu daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dengan membandingkan sektor di Kab. Trenggalek dengan sektor yang sama dengan lingkup Provinsi Jawa Timur. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis Komoditas unggulan adalah metode Location Quotion (LQ). Bila menggunakan Analisis LQ PDRB Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu tahun 2008-2013, dapat diketahui terdapat dua sektor unggulan, sektor pertanian dan jasa-jasa yang nilai LQ-nya >1. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor pertanian dan sektor jasa-jasa merupakan sektor dominan dalam menopang perekonomian di Kabupaten Trenggalek untuk bersaing dengan daerah lain. BAB I. PENDAHULUAN

I - 18


Tabel 1.6. Analisis LQ PDRB Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2013 Tahun No.

Lapangan Usaha

2008

2009

2010

2011

2012 *)

2013 **)

1 2 3 4 5 6

Pertanian Pertambangan Dan Galian Industri Listrik, Gas Dan Air Minum

2,52 0,79 0,21 0,38

2,50 0,77 0,21 0,40

2,57 0,75 0,21 0,41

2,60 0,74 0,22 0,42

2,61 0,71 0,22 0,43

2,66 0,72 0,23 0,46

Bangunan Perdagangan, Hotel Dan Restoran

0,69 0,91

0,69 0,92

0,69 0,92

0,70 0,93

0,72 0,96

0,73 0,98

7 8

Angkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan

0,47 0,72

0,43 0,72

0,42 0,72

0,41 0,73

0,41 0,75

0,40 0,76

9

Jasa-Jasa

1,78

1,78

1,80

1,84

1,86

1,90

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Trenggalek, 2013

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan suatu daerah. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan output agregat khususnya output agregat per kapita. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah: (1)Faktor Sumber Daya Manusia; (2) Sumber Daya Alam; (3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Budaya; (5) Sumber Daya Modal (Bappenas, 2013). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek tahun 2011 sebesar 6,46 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 6,11 persen. Sementara itu pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek tumbuh mencapai 6,62 persen. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah 6,87 persen sedangkan proyeksi tahun 2014 ekonomi Kab. Trenggalek kembali tumbuh mencapai 7,00 persen. Target dan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2014 ini mengalami koreksi jika dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015. Laju LPE diproyeksi lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi RPJMD. Realisasi Laju LPE Kabupaten Trenggalek berdasarkan RPJMD ditargetkan tumbuh mencapai 6,89 persen pada tahun 2011, 7,11 persen pada tahun 2012, 7,89 persen pada tahun 2013 dan kembali naik pada tahun 2013 mencapai 8,11 persen. Realisasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2007-2013 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

P A

B

BAB I. PENDAHULUAN

A D

E P

I - 19


Grafik 1.1. Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek 10,00 8,00

6,11

6,00

8,11

7,89

7,11

6,89

6,11

6,46

6,62

6,87

7,00

2010

2011

2012 *)

2013**

2014**

RKPD

6,11

6,46

6,62

6,87

7,00

RPJMD

6,11

6,89

7,11

7,89

8,11

4,00 2,00 0,00

Sumber : PDRB Kab. Trenggalek Tahun 2007-2011, BPS *) = Data Sementara **) = Target dan Proyeksi

Laju Inflasi Perkembangan perekonomian di Kabupaten Trenggalek juga tidak terlepas dari faktor fluktuatifnya laju inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli konsumen, karena berakibat terhadap ketidakseimbangan dengan pendapatan. Dampak laju inflasi di suatu wilayah, akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pada penyediaan dana. Tingginya angka inflasi akan menaikkan harga-harga yang tentunya juga berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat. Sehingga dengan mengetahui laju inflasi, akan dapat disusun perencanaan dan kebijakan pembangunan yang lebih realistis dan akurat. Inflasi PDRB di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2012 sedikit memperlihatkan penurunan, yang berarti bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi lebih kecil dibandingkan tahun 2011. Tahun 2012, inflasi PDRB mengalami penurunan menjadi sebesar 6,25%. Penurunan ini memberikan indikasi yang baik, karena berarti biaya produksi yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi pada tahun 2012 lebih kecil dibandingkan biaya produksi tahun 2011.

P A

B

A D

E P

Grafik 1.2. Realisasi dan Laju Proyeksi Inflasi PDRB Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 – 2013 12 10

9,87

8

6,31

6,45

6,35

6

6,25 4,11

4

Laju Inflasi

2 0 2008

2009

2010

2011

2012*) 2013**)

Sumber : PDRB Kab. Trenggalek Tahun 2008-2012, BPS *) = Data Sementara **) = Hasil Proyeksi RPJMD

BAB I. PENDAHULUAN

I - 20


Mengingat angka inflasi banyak dipengaruhi oleh kebijakan moneter maupun fiskal pemerintah pusat serta kondisi harga BBM dalam negeri, dengan kata lain bagi pemerintah daerah inflasi banyak dipengaruhi variabel yang uncontrollable, maka kebijakan untuk tetap memperhatikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat akan cukup membantu menekan angka inflasi. Pada tahun 2013-2014 angka inflasi di Kabupaten Trenggalek diharapkan berada di kisaran 4,00 % - 7,00 %. Pendapatan Regional Perkapita PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing‐masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. PDRB Perkapita didapat dari hasil penghitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Tabel 1.7. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB) Kab. Trenggalek Thn 2009 - 2014

13,23

A D 9.094,66

12,81

13,28

10.326,99

13,55

13,35

11.746,95

13,75

PDRB Perkapita ADHB Nominal (Ribu Perkembangan Rp.) (%) 5.196.913,14 12,30

No.

Periode

1

2009

2

2010

5.870.044,09

3

2011

6.646.429,13

4

2012 *)

5

2013 **)

B

P A 7.529.084,39 8.534.217,14

Pendapatan Regional Perkapita ADHB Nominal (Ribu Perkembangan (%) Rp.) 7.040,38 12,25

E P 12,95

7.938,59

12,76

Sumber : PDRB Kab. Trenggalek Tahun 2007-2011, BPS *) = Data Sementara **) = Hasil Proyeksi RPJMD

Pendapatan regional per kapita atas dasar harga berlaku merupakan pendapatan per kapita penduduk yang mencerminkan pendapatan yang diterima masing‐masing penduduk akibat keikutsertaannya dalam proses ekonomi. Pada tahun 2012, pendapatan regional perkapita Kabupaten Trenggalek terjadi peningkatan signifikan dari sebesar 1,156 juta rupiah menjadi sebesar 9,09 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 12,81 persen di bandingkan tahun 2010. 2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 dan Tahun 2012 Kondisi ekonomi Kabupaten Trenggalek tahun 2011 dan tahun 2012 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal yang melingkupinya, seperti ditunjukkan pada Tabel. dibawah ini :

BAB I. PENDAHULUAN

I - 21


Tabel 1.8 Analisis Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal Kabupaten Trenggalek Kondisi Internal Kekuatan Kelemahan Sumber daya alam dan Promosi pariwisata dan potensi pariwisata yang peningkatan daya tarik besar wisata serta pemanfaatan SDA kurang optimal

Kondisi Eksternal Peluang Ancaman Meningkatnya kesadaran Upaya Pemerintah Daerah masyarakat domestik lain dalam peningkatan maupun manca negara jumlah kunjungan wisata tentang kebutuhan berpariwisata

2.

Kondisi masyarakat yang berbudaya pertanian dan peternakan

Masih rendahnya kemampuan SDM bidang pertanian

Tersedianya lembaga – lembaga eksternal yang berkompeten dalam kerjasama bidang pertanian serta perhatian Pemerintah Pusat yang besar terhadap Bidang Pertanian

Gencarnya pemasaran hasil pertanian daerah lain dan kebijakan pemerintah pusat dalam impor bahan pangan dapat menekan tingkat kesejahteraan petani lokal

3.

Sumberdaya kelautan dan perikanan sangat besar

Ketersediaan sarana dan prasarana masih sangat kurang

Kesempatan usaha dan regulasi usaha perikanan dan kelautan semakin kondusif

Para nelayan dari luar wilayah yang memiliki teknologi canggih dikhawatirkan akan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Trenggalek

4.

Intensitas arus pergerakan ekonomi yang semakin meningkat

Sarana prasarana infrastruktur pendukung perekonomian masih kurang serta daerah yang termasuk wilayah rawan bencana

Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penyediaan infrastruktur

No. 1.

B

P A

1. 2. 3.

4.

5.

E P

A D

Faktor alam (cuaca ekstrim) yang sewaktu-waktu berpotensi bencana

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka tantangan perekonomian daerah tahun 2013 adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan dasar berupa kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan; Meningkatkan ketersediaan infrastruktur termasuk merehabilitasi sarana dan prasarana pendukung perekonomian perdesaan; Memacu laju pertumbuhan ekonomi secara optimal agar mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kualitas laju pertumbuhan ekonomi tersebut harus berupa kemampuan untuk mendukung penurunan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dan peningkatan pendapatan daerah; Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kelautan dan perikanan dalam arti yang seluas – luasnya serta optimalisasi potensi pariwisata dan sumberdaya alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; Mengembangkkan hubungan antar daerah, pemerintah propinsi dan pusat, serta kekuatan-kekuatan ekonomi.

BAB I. PENDAHULUAN

I - 22


B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pembangunan Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah berasal dari 3 (tiga) sumber pendapatan yang meliputi : 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan Iain-Lain PAD yang Sah, 2). Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), 3). Lainlain Pendapatan yang Sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Penerimaan piutang daerah. Suatu proyeksi kebijakan pendapatan tidak terlepas dari realisasi penerimaan pendapatan yang diterima beberapa tahun kebelakang, ini merupakan landasan dalam pelaksanaan analisis dalam menentukan target penerimaan pendapatan yang akan dicapai pada jangka waktu lima tahun kedepan, selain faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan seperti perkembangan perekonomian daerah, perkembangan jumlah penduduk daerah dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan baru belum dapat diidentifikasi secara riil untuk meningkatkan kemampuan pendapatan. Kondisi tersebut dilatarbelakangi belum adanya kajian yang cermat mengenai potensi Sumber Daya yang tersedia serta pelayanan optimal kepada publik yang berkolerasi terhadap retribusi, demikian pula dengan pajak belum dapat melakukan ekstensifikasi namun hanya terbatas dalam kapasitas intensifikasi yang lebih optimal terhadap potensi yang sudah ada. Daya dukung pendapatan baru yang potensial adalah dengan melakukan ekspansi terutama untuk bantuan keuangan maupun kegiatan dari Pusat maupun APBD Propinsi. Selanjutnya sumber pendapatan potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Trenggalek terutama difokuskan kepada Sektor Pertambangan, komoditi unggulan agribisnis, dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta pengembangan BUMD yang memiliki prospek produktif serta diusahakan secara professional. Adapun penyusunan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, dilakukan melalui tahapan : 1) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, 2) Arah Kebijakan Belanja Daerah, 3) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

P A

B

A D

E P

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan pendapatan daerah meliputi : BAB I. PENDAHULUAN

I - 23


a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 2) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan. 3) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. 4) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). 5) Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundangundangan. 6) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lainlain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD. 7) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima; 8) Berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015, Kebijakan Perencanaan untuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan kepada: - Optimalisasi pemanfaatan asset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi; - Ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan PAD dengan memperhatikan perkembangan daya dukung perekonomian masyarakat dan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun di daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang baru pajak dan retribusi daerah serta mencari obyek/sumber sumber penerimaan baru yang memiliki potensi menguntungkan; - Menyelenggarakan sistem tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin bahwa setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu; - Memastikan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan.

P A

B

BAB I. PENDAHULUAN

A D

E P

I - 24


b.

Dana Perimbangan Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan realisasi triwulan II tahun berjalan; 2) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2013; 3) Alokasi Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan ditambah dengan pendampingan minimal 10% dan biaya umum; 4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan sesuai keputusan gubernur; 5) Berpedoman kepada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015, Kebijakan Perencanaan terhadap Dana Perimbangan dilaksanakan langkahlangkah: - Pemerintah Kabupaten secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB, dan pendapatan lainnya yang nantinya merupakan Pendapatan Bagi Hasil bagi daerah; - Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

P A

A D

E P

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013; 2) Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2012, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2013, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 3) Penganggaran dana penyesuaian dan otonomi khusus didasarkan pada alokasi dana penyesuaian dan otonomi khusus Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasi dana penyesuaian dan otonomi khusus Tahun Anggaran 2012. Selisih lebih atau kurang dari alokasi anggaran untuk dana penyesuaian dan otonomi khusus ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD; 4) Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan;

B

BAB I. PENDAHULUAN

I - 25


5) Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud; 6) Berpedoman kepada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015, Kebijakan Perencanaan terhadap Lain-lain Pendapatan yang sah diarahkan kepada : - Aktif bekerja sama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi. - Mengupayakan dapat memperoleh alokasi dana/anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, dana/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2013 Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2013 setelah perubahan diproyeksikan mencapai Rp.1,214 Triliyun atau bertambah sebesar 21,43 % dibandingkan target pendapatan sebelum perubahan tahun 2013. Pendapatan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan LainLain Pendapatan daerah yang Sah. Pada Perubahan RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2013, PAD diproyeksikan meningkat sebesar 8,96 % dibandingkan sebelum perubahan menjadi sebesar 88,223 Milyar. Target PAD ini telah melampaui target PAD pada dokumen RPJMD untuk tahun 2013. Dana Perimbangan diproyeksikan naik sebesar 0,43 % menjadi Rp.861,030 Milyar, dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah juga diproyeksikan naik sebesar 328,35 % menjadi Rp.265,370 Milyar. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

P A

B

A D

E P

Tabel 1.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kab. Trenggalek Tahun 2011-2013

No.

Uraian

Jumlah (Rp.) dalam jutaan

Realisasi TA 2012

Target TA 2013 (Sebelum Perubahan)

948.217,91

1.059.583,42

1.000.297,55

1.214.623,37

214.325,82

21,43

63.084,03

70.197,61

80.964,73

88.223,08

7.258,35

8,96

8.860,20

9.348,83

8.531,50

8.531,50

0,00

18.999,96

22.819,46

25.003,48

27.555,35

2.251,87

2.877,39

2.204,63

8.052,15

8.052,15

0,00

32.346,48

35.824,69

39.377,60

44.084,08

4.706,47

11,95

650.484,60

773.763,70

857.380,80

861.030,24

3.649,44

0,43

44.709,40

46.463,32

44.990,64

44.990,64

0,00

Realisasi TA 2011

Target TA 2013 (Setelah Perubahan)

Bertambah/ Berkurang

Persentase (%)

1

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pajak Daerah

1.1.2

1.2

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan

1.2.1

Bagi Hasil Pajak

1.2.2

Bagi Hasil Bukan Pajak

8.762,04

19.127,89

9.600,87

13.250,31

3.649,44

1.2.3

Dana Alokasi Umum

535.245,06

654.342,62

737.814,63

737.814,63

0,00

-

1.2.4

Dana Alokasi Khusus

61.768,10

53.829,88

64.974,66

64.974,66

0,00

-

1.1.3 1.1.4

BAB I. PENDAHULUAN

I - 26

10,21 -

38,01

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 Jumlah (Rp.) dalam jutaan No.

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Uraian

Realisasi TA 2011

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Sumber :

Realisasi TA 2012

Target TA 2013 (Sebelum Perubahan)

Target TA 2013 (Setelah Perubahan)


Persentase (%)

234.649,29

215.622,10

61.952,02

265.370,05

203.418,03

922,52 0,00

754,80 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

37.944,37

36.815,58

38.977,63

47.736,69

8.759,07

173.888,01

147.647,10

0,00

194.658,96

194.658,96

-

21.894,39

30.404,62

22.974,39

22.974,39

0,00

-

BPKAD dan Dinas Pendapatan Kab. Trenggalek, Tahun 2013

Asumsi Terhadap Pendapatan Perubahan Pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2013 didasarkan pada asumsi sebagai berikut :

A D

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pajak Daerah Untuk Pajak Daerah dialokasikan tetap sesuai APBD 2013 sebesar 8,531 Milyar; -

P A

E P

Retribusi Daerah Untuk Retribusi dialokasikan naik sebesar 10,21% dari APBD 2013 menjadi sebesar 27,555 Milyar;

B

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Untuk Hasil dialokasikan tetap sesuai APBD 2013 sebesar 8,052 Milyar; - Lain-lain PAD yang sah Untuk Lain-lain PAD yang Sah dialokasikan naik sebesar 11,95% dari APBD 2013 menjadi sebesar 44,084 Milyar;

b. Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas; Pajak Bumi Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dimana Dana Bagi Hasil secara keseluruhan diasumsikan tetap sesuai APBD 2013 sebesar 44,990 Milyar; - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas; Provisi Sumberdaya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Pungutan Pengusahaan Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, dan Pertambangan Gas Bumi. Dana bagi Hasil Bukan Pajak ini diasumsikan naik sebesar 38,01 % dari target penerimaan sebelum perubahan APBD Tahun 2013 menjadi 13,250 Milyar;

BAB I. PENDAHULUAN

I - 27

328,35 22,47


- Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum diasumsikan sama dengan penerimaan DAU sebelum Perubahan APBD Tahun 2013 sebesar 737,814 Milyar; - Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk proyeksi alokasi dengan penerimaan DAK diasumsikan sama dengan penerimaan DAK sebelum perubahan APBD Tahun 2013 sebesar 64,974 Milyar; c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah - Hibah Untuk Pendapatan Daerah yang Sah berupa Hibah tidak dianggarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2013 ; - Dana Darurat Pendapatan berasal dari Dana Darurat tidak dianggarkan pada Perubahan RKPD 2013; - Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 22,47 % menjadi sebesar 47,736 Milyar. Peningkatan ini berdasarkan Kep. Gub. Jatim 188/289 dan 290/KPTS/013/2013

A D

- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dianggarkan sebesar 194,658 Milyar untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD.

E P

- Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Provinsi atau pemerintah daerah lainnya diproyeksikan sama dengan Sebelum Perubahan APBD sebesar 22,974 Milyar.

P A

B

Upaya-Upaya Pencapaian Target Pendapatan Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya‐upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. a. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditempuh dengan :  Intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang akurat dan akuntabel, yang mampu menyediakan data menyeluruh terhadap potensi pendapatan daerah;  Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kinerjanya sehingga memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;  Meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;  Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah dalam rangka optimalisasi asset dan keuangan daerah yang menganggur;  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah untuk memperluas basis pajak;  Memperbaiki sistem pemungutan, pengawasan dan pemberian insentif pada petugas pemungut pendapatan daerah. BAB I. PENDAHULUAN

I - 28


b. Upaya untuk meningkatkan Dana Perimbangan dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:  Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan Pajak Penghasilan;  Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data potensi pajak dan optimalisasi pemungutannya;  Meningkatkan akurasi data pemanfaatan Sumberdaya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan. c. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan ini diperolah dari hibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari provinsi, yang prosentase penerimaannya sangat tergantung pada penerimaan APBN maupun APBD Propinsi Jawa Timur. Karena alasan-alasan tersebut diatas diperlukan peningkatan hubungan intensitas kerja/kerjasama antar dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Prinsip kebijkan perencanaan belanja daerah disesuaikan dengan kekuatan keuangan yang dimiliki. Pada Tahun 2013 belanja di Kabupaten Trenggalek disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan. Adapun arah kebijakan belanja antara lain : 1. Memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Efisiensi Belanja Langsung rutin yang meliputi belanja pemanfaatan listrik, air, telepon, pemeliharaan gedung kantor/kendaraan dinas/ prasarana kantor dan perjalanan dinas serta efisiensi pengadaan sarana dan prasarana kantor. 3. Diarahkan pada belanja kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 serta kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan Belanja Langsung untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk urusan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kemampuan dan mengacu pada perundangundangan yang berlaku.

P A

B

A D

E P

Arah kebijakan belanja daerah yang dikembangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 merupakan tindak lanjut dari Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013, sinkronisasi arah kebijakan strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun sebelumnya serta tantangan dan kebijakan pembangunan daerah dalam Tahun 2013. Kebijakan belanja terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung digunakan untuk pengeluaran gaji dan tunjangan serta transfer anggaran, sedang Belanja Langsung digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin SKPD dan kegiatan pelayanan dasar serta pembangunan. Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2013 diproyeksikan mencapai Rp 1,292 Trilyun yang digunakan untuk pelaksanaan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 839,699 Milyar dan Belanja Langsung sebesar Rp.453,294 Milyar, dimana Belanja Langsung terbagi Belanja Langsung yang bersifat rutin/operasional dan Belanja Langsung urusan wajib dan pilihan. Untuk Belanja Pegawai pada belanja Tidak Langsung diproyeksikan naik 34,54 % menjadi Rp. 760.758 Milyar dibandingkan dengan sebelum Perubahan APBD Tahun 2013. Belanja Subsidi dialokasikan tetap sama dengan sebelum Perubahan APBD sebesar 500 Juta. BAB I. PENDAHULUAN

I - 29


Belanja Hibah diproyeksikan naik 3,26 % menjadi 14,642 Milyar, Belanja Bantuan Sosial naik 11,57 % menjadi 3,592 Milyar, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa tetap dialokasikan sebesar 49,980 Milyar, sedangkan Belanja Tidak Terduga dialokasikan mengalami kenaikan 51,58 % menjadi 7,014 Milyar. Adapun Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2013, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 1.10 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 s.d. Tahun 2013 Jumlah (Rp.) dalam jutaan

2

BELANJA

938.317,52

1.044.107,73

Target TA 2013 (Sebelum Perubahan) 1.043.299,43

249.694,07

23,93

2.1

Belanja Tidak Langsung

643.847,53

718.290,04

640.954,80

839.699,19

198.744,39

31,01

2.1.1

Belanja Pegawai

571.040,81

657.708,75

565.465,94

760.758,89

195.292,95

34,54

2.1.3

Belanja Subsidi

425,74

337,94

500,00

500,00

0,00

0,00

2.1.4

Belanja Hibah

15.367,91

10.867,26

14.179,62

14.642,17

462,55

3,26

2.1.5

12.884,91

3.753,62

3.220,25

3.592,75

372,50

11,57

2.400,23

2.905,58

2.981,70

3.211,20

229,50

7,70

40.098,43

42.133,11

49.980,10

49.980,10

0,00

2.1.8

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

1.629,50

583,78

4.627,19

7.014,08

2.386,88

2.2

BELANJA LANGSUNG

294.469,99

325.817,69

402.344,63

453.294,30

50.949,68

2.2.1

Belanja Pegawai

29.349,01

30.942,35

38.715,19

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

138.877,63

160.116,95

143.705,41

2.2.3

Belanja Modal

126.243,35

134.758,38

219.924,03

No.

2.1.6

2.1.7

Uraian

Realisasi TA 2011

Realisasi TA 2012

B

P A

Target TA 2013 (Setelah Perubahan) 1.292.993,45


A D

E P

Persentase (%)

51,58 12,66

Sumber : BPKAD Kab. Trenggalek, Tahun 2013

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 didasarkan pada asumsi sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai bertambah untuk Tambahan Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Tunjangan Penghasilan; 2. Belanja Bunga, Subsidi diperkirakan tidak mengalami perubahan; 3. Belanja Hibah bertambah untuk Madin, PKK, Pramuka dan Perhutani; 4. Belanja Bantuan Sosial bertambah untuk alokasi Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri; 5. Belanja Tidak Terduga berkurang untuk pembiayaan kegiatan yang disetujui mendahului perubahan APBD; 6. Belanja langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Modal, serta Belanja Barang dan Jasa, diperhitungkan mengalami kenaikan karena adanya belanja yang dibiayai dari Kegiatan yang mendahului APBD Perubahan serta Kegiatan yang bersumber dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), Bantuan Propinsi, dan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2010-2012 yang dapat dianggarkan kembali di Tahun 2013; 7. Belanja Langsung dikoreksi sesuai dengan nilai kontrak yang sudah ditetapkan, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa BAB I. PENDAHULUAN

I - 30


Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Langsung Pada Perubahan RKPD kab. Trenggalek Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji dan belanja pegawai berdasarkan asumsi tidak ada kenaikan gaji PNSD, sedangkan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNS daerah dengan penghitungan accres maksimal 2,5 % dari jumlah belanja pegawai; 2. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; 3. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberiant bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; 4. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kebijakan Belanja Langsung Belanja Langsung mencerminkan pembiayaan program dan kegiatan daerah, dengan tetap memperhatikan pokok-pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 - 2015, yang dijabarkan dalam RKPD Tahun 2013 serta pemerataan pembangunan diharapkan alokasi belanja ini akan mempercepat proses pencapaian target-target pembangunan termasuk pembiayaan kegiatan-kegiatan lanjutan/ kegiatan yang belum selesai. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan. Belanja Langsung ini meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut : 1. Belanja Langsung program kegiatan pada kegiatan SKPD. Belanja ini diprioritaskan untuk menunjang efektif pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. 2. Belanja Langsung urusan wajib dan pilihan. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 belanja ini digunakan untuk: - Mendanai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum, serta penanggulangan kemiskinan; - Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah; - Mendanai program dan kegiatan yang mendahului APBD Perubahan; - Mendanai program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), Bantuan Propinsi, dan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2010-2012 yang dapat dianggarkan kembali di Tahun 2013 ; - Mendanai program kegiatan yang berkaitan dengan cukai dan tembakau.

P A

B

BAB I. PENDAHULUAN

A D

E P

I - 31


3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah terahir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut : 1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; 2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; 3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman. Pada perubahan RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2013 Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2013 diproyeksikan mencapai Rp. 85,37 Milyar atau bertambah Rp 39,37 Milyar dari target sebelum perubahan APBD, hal ini diakibatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya yang mencapai Rp. 84,37 Milyar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan bertambah Rp. 4 Milyar menjadi Rp. 7 Milyar sehingga pembiayaan netto mencapai Rp. 80,370 Milyar. Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dirinci sebagaimana pada Tabel berikut :

A D

Tabel. 1.11 Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 s.d. Tahun 2013

E P

Jumlah (Rp.) dalam jutaan

No.

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

37.368,25

82,25

80.964,02

88.719,53

46.001,88

85.370,13

39.368,25

85,58

78.921,69

87.598,36

45.001,88

84.370,13

39.368,25

87,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

1.542,33

1.121,17

1.000,00

1.000,00

0,00

-

3.250,00

19.825,09

3.000,00

7.000,00

4.000,00

133,33

0,00

0,00

2.000,00

4.000,00

2.000,00

100,00

3.250,00

17.000,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

200,00

0,00

2.825,09

0,00

0,00

0,00

86.508,40

68.894,45

43.001,88

80.370,13

37.368,25

P A

B

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

68.894,45

Target TA 2013 (Sebelum Perubahan) 43.001,88

Realisasi TA 2011

Realisasi TA 2012

Target TA 2013 (Setelah Perubahan) 80.370,13


Persentase (%)

82,25

Sumber : BPKAD Kab. Trenggalek, Tahun 2013

BAB I. PENDAHULUAN

I - 32


Proyeksi pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Kab. Trenggalek tahun 2013 didasarkan pada asumsi sebagai berikut: 1. SiLPA dihitung berdasarkan sisa anggaran tahun lalu, baik sisa penganggaran / efisiensi dari Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung Tahun 2012; 2. Penerimaan Silpa harus benar-benar sisa lebih anggaran yang benar-benar tidak dapat direalisasikan, Silpa bukan untuk dicadangkan; 3. Penerimaan Silpa tahun sebelumnya dimanfaatkan lebih dulu untuk kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang telah direncanakan dan diprioritaskan; dan 4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman yang didasarkan pada sisa pokok pinjaman; 5. Pembentukan Dana Cadangan Pilkada; 6. Penyertaan Modal ke PDAM dan BPR Jwalita. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2013 diutamakan untuk tidak sampai melakukan pinjaman daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Penerimaan pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan, pelampauan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

A D

E P

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan perubahan anggaran pembiayaan pada tahun 2013 adalah adanya tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 1 Milyar sehingga total penyertaan modal kepada PDAM hingga tahun 2013 sebesar Rp. 5 Milyar. Pada perubahan RKPD 2013 ini juga dialokasikan penyertaan modal ke BPR Jawalita sebesar Rp. 2 Milyar, dan Pembentukan Cadangan untuk Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp. 4 Milyar.

P A

B

BAB I. PENDAHULUAN

I - 33

BAB II A D E P P

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

A B



BAB II EEV VAALLU UAASSII H HAASSIILL PPEELLAAKKSSAAN NAAAAN N RRKKPPD D SSAAM MPPAAII D DEEN NG GAAN N TTRRIIW WU ULLAAN N IIII 2.1.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Pada sub bab ini dijelaskan tentang kondisi daerah secara objektif dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografi Secara geografis Kabupaten Trenggalek berada diantara koordinat 111°24112°11' Bujur Timur dan 7°53' – 8°34' Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan : - Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo - Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung - Sebelah Selatan : Samudera Indonesia - Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Ponorogo

P A

B

A D

E P

PETA ADMINISTRASI KAB. TRENGGALEK

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Trenggalek

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 1


Wilayah administratif Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan, 152 desa dan 5 kelurahan, 540 dusun/lingkungan, 1.290 rukun warga dan 4.502 rukun tetangga. Dari 14 kecamatan hanya 4 kecamatan yang mayoritas topografinya berupa dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 kecamatan lainnya mayoritas topografinya berupa pegunungan. Kawasan pegunungan terletak pada kabupaten sebelah utara dan tengah yaitu Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak dan Kecamatan Dongko. Sedangkan Kawasan pesisir terletak di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul. Adapun tabel wilayah Kabupaten Trenggalek per kecamatan dan peta administrasi Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut. Tabel 2.1 Nama Luas Wilayah per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan No

Nama Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Panggul Munjungan Watulimo Kampak Dongko Pule Karangan Suruh Gandusari Durenan Pogalan Trenggalek Tugu Bendungan Jumlah

Jumlah kelurahan/desa

P A

17 11 12 7 10 10 12 7 11 14 10 13 15 8 157

Luas wilayah Luas (Ha) 13.156 15.480 15.444 7.900 14.120 11.812 5.092 5.072 5.496 5.716 4.180 6.116 7.472 9.084 126.140

Persentase (%) 10,43 12,27 12,24 6,26 11,19 9,36 4,04 4,02 4,36 4,53 3,31 4,85 5,92 7,2 100

E P

A D

Sumber: Kabupaten Trenggalek dalam Angka, BPS 2013

Wilayah Kabupaten Trenggalek terletak dalam lintasan rencana Jalan Lintas Selatan wilayah Jawa Timur yang membentang dari Kabupaten Pacitan sampai dengan Banyuwangi yang nantinya merupakan jalur transportasi utama lintas selatan Pulau Jawa bagian timur lewat jalur darat. Bagian selatan wilayah Kabupaten Trenggalek berhadapan dengan Samudera Hindia dan lautan bebas yang merupakan jalur transportasi laut utama dunia menuju Benua Australia. Wilayah Kabupaten Trenggalek terdiri dari wilayah darat 126.140 Ha atau 1.261,40 km2 dan wilayah pengelolaan laut sepanjang 711,17 km2. Wilayah darat tersebut terdiri dari sawah 12.230 Ha (9,69 %) dan Tanah Kering 48.188 Ha (38,20%), Hutan Negara 60.936 Ha (48,30%), Perkebunan 2.538 Ha (2,01%), Lain-lain 2.248 Ha (1,78%) (BPS, 2012). Kabupaten Trenggalek juga mempunyai wilayah laut (Zona Ekonomi Eksklusif) seluas ± 35.558 km2 dan wilayah kepulauan yang tersebar di Kawasan Selatan Kabupaten Trenggalek. Jumlah pulau yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek sebanyak 57 pulau, yang keseluruhannya masih belum berpenghuni. Pulau terluar dari wilayah Kabupaten Trenggalek adalah Pulau Panikan dan Pulau Sekel. Kawasan pesisir di beberapa lokasi dalam beberapa kurun waktu terakhir terjadi abrasi. Gelombang pasang air laut mengikis tebing, batu karang dan daratan. Di beberapa lokasi juga terjadi kerusakan hutan mangrove baik yang akibat ulah manusia maupun alam yang tidak terawat. Kondisi ini menuntut untuk diadakannya konservasi dalam rangka melindungi dan membudidayakan biota pesisir.

B


II - 2


Wilayah Kabupaten Trenggalek memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Topografi Kabupaten Trenggalek terdiri dari 2/3 bagian wilayah pegunungan dan 1/3 bagian wilayah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 1.250 m di atas permukaan air laut dan dari ketinggian tersebut 53,8% berketinggian 100 - 500 m. Sedangkan kemiringan tanah 0% - 7% untuk wilayah dataran rendah dan 7% - 40% untuk wilayah pegunungan dengan rincian : -

Kemiringan 0 – 2% (datar) = 16,0 % Kemiringan 2 – 15% (landai) = 4,5 % Kemiringan 15 – 40 % (miring)= 39,0 % Kemiringan > 40% (curam) = 40,5 %

Dari data tersebut, sebagian besar atau 79,5 % termasuk kategori miring dan curam sehingga kondisi ini rawan terhadap bencana alam. Wilayah administratif Kabupaten Trenggalek 48,30% diantaranya merupakan hutan negara dibawah penguasaan Perum Perhutani yang banyak berbatasan dengan lahan pemerintah maupun masyarakat. Di beberapa lokasi pernah terjadi sengketa dan permasalahan terkait dengan pengakuan hak maupun pengelolaan lahan. Diantaranya sudah difasilitasi penyelesaiannya dengan damai dengan sistem pengelolaan bersama, dimana Perum Perhutani mengelola tegakan pokok sedangkan masyarakat memanfaatkan sekitar dengan tanaman tumpang sari. Namun demikian, di beberapa lokasi masih berpotensi dan masih rawan terjadinya permasalahan atas pengakuan hak dan pengelolaan lahan antara masyarakat dengan Perum Perhutani. Dilihat dari penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Trenggalek, terlihat paling banyak adalah hutan negara yaitu 48.31 % dari wilayah kabupaten. Sebagian dari wilayah hutan tersebut terdapat lahan kritis dimana luas lahan kritis meningkat dari tahun 2007 seluas 23.304 ha menjadi 23.456 ha pada tahun 2008, kemudian tahun 2009 turun menjadi 17.810,84 ha dan pada tahun 2010 turun menjadi 17.723,34 ha. Pada tahun 2011 luas lahan kritis kembali mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 17.123,84 ha. Penurunan dari tahun ke tahun ini tetap diperlukan dalam upaya perbaikan lahan kritis untuk mencegah terjadinya bencana di kemudian hari. Secara geologis, Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa batuan induk. Jenis batuan induk yang ada di Kabupaten Trenggalek antara lain :

P A

B

A D

E P

- Miosenne sedimentary - Miosenne limostone

: :

- Andesit

:

- Liat dan Pasir (alluvium)

:

- Undifferentioned vulcanic

:

di semua kecamatan Kecamatan Panggul, Watulimo, Dongko dan Karangan Kecamatan Munjungan, Watulimo, Pogalan dan Karangan di semua kecamatan kecuali Dongko, Pule dan Bendungan di Kecamatan Bendungan

Struktur tanah di Kabupaten Trenggalek meliputi andosol dan latosol di bagian utara. Batuan Mediteran, grumosol dan regusol yang terletak di bagian timur. Batuan mediteran di bagian selatan dan batuan alluvial di bagian barat kabupaten. Susunan explorasi tanah terdiri dari lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran, Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 % hingga 15 % dari seluruh wilayah. Pada bagian lain, yaitu bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan Latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya terhadap air sehingga menyebabkan lapisan tanah ini kurang subur.


II - 3


Secara hidrologis, Kabupaten Trenggalek terdiri atas 28 sungai dengan panjang antara 2 Km hingga 41,50 Km dengan debit air antara 674 M3/detik (Kali Jati) sampai dengan 20.394 M3/detik (Kali Munjungan). Dengan debit air sungai yang relatif tinggi merupakan indikasi tingkat erosi yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatan potensi aliran sungai tersebut baik untuk air bersih maupun irigasi diperlukan pembangunan lebih banyak bangunan penampung air, baik bendungan, embung, dam dan lain-lain. Air tanah atau juga disebut air artesis merupakan air tanah yang terletak jauh di dalam tanah, diantara dua lapisan kedap air. Air tanah dimanfaatkan penduduk sebagai sumber air bersih melalui pengeboran ataupun sumur di permukiman penduduk. Keberadaan air tanah sangat tergantung pada curah hujan dan kemampuan peresapan air ke dalam tanah. Kondisi air tanah di Kabupaten Trenggalek cukup bervariasi. Potensi air tanah terbesar terdapat di Kecamatan Bendungan. Sedangkan produktifitas air tanah sedang terletak di kawasan dataran. Selain air tanah dalam, Kabupaten Trenggalek juga memiliki air permukaan. Air permukaan sebagian besar berupa sungai besar dan anak sungai. Setiap sungai tentunya memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kondisi lingkungan DAS akan mempengaruhi debit sungai. Luas DAS di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Tabel 2.2. DAS Kabupaten Trenggalek Nama DAS Luas (ha) Bagong 8.548,55 Cengkrong 2.404,74 Damas 2.505,35 Dawuhan 5,42 Gede 22.941,73 Gobo 953,21 Gurang 819,87 Jabung 1.870,86 Jati 4.169,92 Karang Tuao 2.636,94 Konang 6.720,75 Kuteng 1.635,77 Mujing 1.051,48 Ngasinan 4.691,98 Ngasinanlama 1.650,98 Ngemplak 2.719,46 Ngeongan 5.780,66 Ngepeh 2.190,82 Ngulung 2.145,66 Padan 598,01 Perahuremak 2.689,89 Pinggir 6.963,57 Prambon 3.617,2 Salam 477,33 Tawing 17.790,91 Tembawur 1.310,75 Timpak Nongko 7.974,41 Werahan 1.294,22 Weru 515,01

B

P A

Debit m3/detik 2,518 2,214 0,705 4,793 4,793 1,353 1,086 -

A D

E P

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek, 2013

Pada wilayah Kabupaten Trenggalek terdapat banyak aliran sungai, baik besar maupun kecil. Di bagian utara terdapat 2 sungai besar yang mengalir ke selatan, yaitu Sungai Bagong dan Sungai Pinggir. Sungai Ngasinan merupakan muara beberapa sungai yang cukup besar, yaitu dari utara Sungai Bagong yang bermuara di Kelurahan Tamanan dan Sungai Prambon yang bermuara di Kecamatan Tugu, dan barat Sungai Pinggir yang bermuara di Kecamatan Tugu dan dari selatan Sungai Nglongah (Mlinjon) BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 4


yang bermuara di Kecamatan Trenggalek. Sebelum masuk Dam Dawung menyatu dengan Sungai Munjungan. Sungai-sungai yang berada di DAS Brantas sebagian besar digunakan untuk irigasi, dan sebagian masuk ke PLTA Niyama. Sedangkan di bagian selatan terdapat sungai besar yang mengalir ke Samudera Indonesia, yaitu Sungai Gedangan berhulu di Kecamatan Pule, Dongko dan Panggul; Sungai Konang di Kecamatan Dongko dan Panggul; Sungai Tumpak Nongko di Kecamatan Munjungan; Sungai Ngemplak di Kecamatan Watulimo. Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Katulistiwa, maka seperti Kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September – April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei–Agustus. Namun akhir-akhir ini dengan perubahan anomali cuaca maka siklus hujan menjadi tidak menentu. Jumlah hari hujan di Kabupaten Trenggalek rata-rata 116 hari hujan pada tahun 2012 dengan rata-rata curah hujan sebanyak 17,63 mm. Sebagian wilayah Kabupaten Trenggalek adalah daerah rawan bencana, terutama tanah longsor dan banjir. Selain itu di sebelah selatan Kabupaten Trenggalek yaitu di kawasan pesisir merupakan wilayah rawan bencana tsunami dan gempa tektonik akibat tumbukan lempeng. Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Trenggalek terutama jika musim hujan tiba. Terdapat beberapa 2 faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Trenggalek masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi. Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek penutupan lahan (vegetasi). Kedua, adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak bertanggung jawab. Kecamatan yang termasuk kategori kerawanan tinggi untuk bencana tanah longsor adalah Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Bendungan. Daerah tersebut merupakan areal yang mempunyai derajat kerentanan relatif besar untuk terjadinya longsor. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan lingkungan yang rusak dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya longsor sehingga dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi. Selain longsor, bencana yang sering terjadi di Kabupaten Trenggalek adalah banjir di musim penghujan bahkan beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan intensitas banjir di sejumlah wilayah. Bencana banjir tentunya membawa kerugian yang tidak sedikit bahkan banyak infrastruktur yang rusak akibat banjir. Rusaknya infrastruktur akan mengganggu aktivitas masyarakat dan melumpuhkan perekonomian daerah. Kawasan banjir di Kabupaten Trenggalek dapat diidentifikasi menjadi beberapa tipologi yang terdiri dari kawasan dengan tingkat kerawanan banjir tinggi, tingkat kerawanan banjir menengah dan tingkat kerawanan banjir rendah. Luasan kawasan rawan banjir tinggi sebesar ± 4.217 ha yang tersebar di sebagian Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kampak, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pogalan. Luasan kawasan rawan banjir menengah sebesar ± 43.591 ha yang tersebar di hampir wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Durenan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pule. Selain itu luasan kawasan rawan banjir rendah sebesar ± 77.455 ha yang tersebar di semua kecamatan. Dengan teridentifikasinya kawasan rawan banjir tersebut maka kedepannya dapat dilakukan mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, maka Kabupaten Trenggalek juga berpotensi mengalami Tsunami yang dapat dipicu oleh gempa tektonik akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kawasan yang berpotensi terkena Tsunami adalah Kecamatan Watulimo seluas ± 1.701 ha, Kecamatan Munjungan seluas ± 1.689 ha, dan Kecamatan Panggul seluas ± 2.145 ha.

P A

B

A D

E P


II - 5


Sumber : RTRW Kab. Trenggalek 2012-2032

P A

A D

E P

Gambar 2.2. Peta Potensi Rawan Bencana Kabupaten Trenggalek

B

2.1.1.2. Kondisi Demografi

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek hasil dari registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek pada akhir tahun 2012 sebesar 827.373 jiwa. Jumlah penduduk ini naik sebesar 0,10% bila dibandingkan dengan keadaan akhir tahun 2011 sebesar 813.418 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama 1 dasawarsa terakhir sebesar 1,90 %. Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin, penduduk Trenggalek di akhir tahun 2012 adalah 418.122 jiwa atau 50,54 % merupakan penduduk laki-laki dan 409.251 jiwa atau 49,46 % merupakan penduduk perempuan. Pada tahun 2012, sex ratio yang dihasilkan sebesar 102. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya laki-laki dan perempuan seimbang, sehingga tuntutan partisipasi masyarakat menurut gender diharapkan juga bisa proporsional. Kepadatan penduduk Kabupaten Trenggalek sebesar 656 orang/ km2 di mana Kecamatan Pogalan mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 1.443 jiwa/km2. Adapun Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bendungan dengan tingkat kepadatan 332 jiwa/km2.


II - 6


Tabel 2.3. Karakteristik Penduduk Kab. Trenggalek Tahun 2012 (Hasil Registrasi Penduduk Akhir Desember 2012) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan PANGGUL MUNJUNGAN PULE DONGKO TUGU KARANGAN KAMPAK WATULIMO BENDUNGAN GANDUSARI TRENGGALEK POGALAN DURENAN SURUH Jumlah

Penduduk (jiwa)

Kepala Keluarga 26.979 17.651 20.301 23.657 18.901 18.707 13.399 25.454 10.028 19.966 24.605 19.491 19.433 10.089 268.661

Laki-laki 45.397 28.917 31.085 37.505 28.569 28.021 20.533 39.402 15.197 29.161 37.765 30.513 31.445 14.612 418.122

Perempuan 44.737 27.929 30.460 36.327 28.411 27.852 20.288 38.685 14.928 28.714 37.332 29.784 29.282 14.522 409.251

Jumlah 90.134 56.846 61.545 73.832 56.980 55.873 40.821 78.087 30.125 57.875 75.097 60.297 60.727 29.134 827.373

Kepadatan penduduk (jiwa/km2) 685 367 521 523 763 1.097 517 506 332 1.053 1.228 1.443 1.062 574 656

A D

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , 2013

Jumlah penduduk mengandung dua konsekuensi bila dikaitkan dengan pembangunan, yaitu menjadi subyek dan obyek pembangunan. Sehingga, dalam banyak hal besarnya penduduk merupakan potensi dan modal dasar pembangunan apabila peranan keduanya bisa diwujudkan. Peningkatan mobilitas penduduk yang tinggi memerlukan peningkatan pelayanan publik yang prima untuk pendaftaran penduduk yang berbasis tekhnologi Informasi seperti SIAK online dan NIK (e-KTP) yang telah dimulai pada 2012, serta peningkatan regulasi dan fasilitasi terhadap persebaran dan pemerataan penduduk. Meningkatnya kepadatan penduduk di wilayah jantung kota dan kawasan-kawasan yang didominasi oleh perkantoran dan kegiatan ekonomi dan bisnis memerlukan penataan ruang guna menghindari permasalahan yang komplek terkait dengan kependudukan dan sosial serta untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur.

P A

B

E P

Perkembangan realisasi penduduk ber KTP elektronik dapat dilihat pada Tabel

berikut.

Tabel 2.4 Perkembangan Penduduk Ber KTP elektronik

Uraian Realisasi Penduduk ber KTP elektronik Penduduk wajib Ber KTP elektronik % Penduduk ber KTP elektronik

2012 508.053 556.874 91,23


Tahun 2013 ini telah diluncurkan Program TRESNA (Tertib Registrasi Anak), yang menjadi ujung tombak Program Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek. Diharapkan dengan adanya program ini lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat, khususnya pembuatan akte kelahiran. Adapun Persentase Bayi Ber Akta Kelahiran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.


II - 7

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 Tabel 2.5. Perkembangan Bayi Lahir (1 tahun) ber Akta Kelahiran Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bayi ber Akta

4.251

4.073

4.078

5.511

6.514

2.640

6.181

Bayi Lahir

8.913

8.709

13.548

9.668

13.030

2.640

6.181

% Bayi ber Akta

47,69

43,30

30,10

57,00

50,00

100,00

100,00


Pemahaman masalah kependudukan diperlukan pada setiap sektor kegiatan ekonomi, misalnya; bidang pertanian, bidang kesehatan dan terutama bidang pendidikan. Masalah kependudukan yang harus mendapat perhatian diantaranya adalah : (1) jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi; (2) penyebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata; dan (3) kualitas SDM penduduk yang perlu ditingkatkan. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor; kematian, kelahiran dan perpindahan. Untuk mengatasi masalah kependudukan dilakukan dengan adanya program keluarga berencana, yang pada prinsipnya mengupayakan keluarga kecil yang sejahtera. Program pendidikan pun tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan masalah kependudukan. Karena makin tinggi tingkat pendidikan akan dapat menunda perkawinan, dan kesempatan untuk melahirkan menjadi makin berkurang. Tabel 2.6. Perkembangan Peserta KB Aktif 2006

2007

2008

Jumlah Peserta KB Aktif

72.841

60.941

115.405

Pasangan Usia Subur (PUS) % Peserta KB Aktif

139.916

Uraian

52,06

144.493

61,95

79,87


P A

A D

E P 146.797

2009

2010

2011

2012

116.925

119.701

121.498

119.180

146.577

147.507

147.074

148.388

79,77

81,15

82,61

80,32

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah.

B

2.1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pada bagian ini menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Trenggalek. Ditinjau dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Struktur Ekonomi dan Pergeserannya Berdasarkan data PDRB pada suatu daerah, maka dapat dilihat struktur ekonominya. Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHK di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2012 masih didominasi sektor lapangan usaha pertanian sebesar 36,16 % disusul dengan sektor lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran sebesar 30,64 %, dan sektor lapangan usaha jasa-jasa sebesar 16,03 %.


II - 8


Dari ketiga sektor lapangan usaha tersebut, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir memberikan kontribusi yang terbesar terhadap PDRB. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Trenggalek ditopang oleh sektor lapangan usaha pertanian, jasa-jasa serta perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi terkecil bagi perekonomian Kab. Trenggalek pada Tahun 2012 adalah sektor lapangan usaha listrik, gas dan air minum sebesar 0,57 %. Tabel 2.7. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan (dalam jutaan rupiah) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAPANGAN USAHA PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN GALIAN INDUSTRI LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN ANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA PDRB Pertumbuhan

Th. 2009 Rp. % 1.131.431,51 39,15 49.552,83 1,71

Th. 2010 Rp. 1.180.886,28 51.884,05

% 38,5 1,69

Th. 2011 Rp. % 1.215.114,24 37,21 54.101,11 1,66

Th. 2012 *) Rp. % 1.258.566,82 36,16 55.601,66 1,60

158.572,31 15.751,87

5,49 0,55

166.174,04 17.046,26

5,42 0,56

176.806,08 18.451,63

5,42 0,57

188.617,97 19.674,83

5,42 0,57

64.147,80 798.305,68

2,22 27,63

68.235,54 874.231,99

2,22 28,5

74.342,29 966.140,50

2,28 29,60

80.143,09 1.066.341,16

2,30 30,64

88.750,15

3,07

94.446,31

3,08

102.018,61

3,13

111.619,73

3,21

112.529,93

3,89

120.277,47

3,92

130.447,02

4,00

141.948,44

4,08

470.671,32 2.889.713,40 5,64

16,29

494.445,60 3.066.326,52 6,11

16,12

527.015,27 3.264.436,75 6,46

16,14

558.020,85 3.480.534,54 6,62

16,03

Sumber : Kab. Trenggalek Dalam Angka, BPS 2013 *) Data Sementara

A D

E P

Berdasarkan pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 4 tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Sektor lapangan usaha pertanian tetap paling dominan, dimana pada tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 38,43%. Sektor lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran serta sektor lapangan usaha jasa-jasa memiliki kecenderungan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 29,36 % dan 15,00 %. Berdasarkan data, maka struktur ekonomi berdasarkan harga berlaku juga cenderung tidak mengalami pegeseran.

P A

B

Tabel 2.8. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan rupiah)

NO

LAPANGAN USAHA

1 2

PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN GALIAN INDUSTRI LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN ANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA PDRB Pertumbuhan

3 4 5 6 7 8 9

Th. 2009 Rp. % 2.106.763,00 40,54 114.353,67 2,2

Th. 2010 Rp. % 2.309.611,63 39,35 122.764,50 2,09

Th. 2011 Rp. % 2.554.153,11 38,43 131.530,13 1,98

Th. 2012 *) Rp. % 2.893.682,02 38,43 139.531,52 1,85

282.020,43 29.784,58

5,43 0,57

312.370,01 33.448,21

5,32 0,57

347.682,72 37.176,39

5,23 0,56

391.066,63 39.926,79

5,19 0,53

125.179,56 1.363.390,18

2,41 26,23

148.176,72 1.637.041,02

2,52 27,89

176.541,93 1.924.094,62

2,66 28,95

196.543,90 2.210.666,72

2,61 29,36

171.809,03

3,31

189.991,48

3,24

213.106,35

3,21

242.308,77

3,22

181.457,30

3,49

210.982,89

3,59

245.434,46

3,69

285.637,32

3,79

822.154,76 5.196.912,51 12,30

15,82

905.657,63 5.870.044,09 12,95

15,43

1.016.709,42 6.646.429,13 13,23

15,30

1.129.720,71 7.529.084,39 13,28

15,00

Sumber : Kab. Trenggalek Dalam Angka, BPS 2013 *) Data Sementara


II - 9


PDRB menurut Kawasan di Kabupaten Trenggalek dipetakan menjadi empat kawasan yang didasarkan pada geografisnya serta karakteristik yang hampir sama. Kawasan tersebut adalah Kawasan Selatan (Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, dan Kecamatan Watulimo), Kawasan Tengah (Kecamatan Kampak, Kecamatan Dongko, Kecamatan Pule, dan Kecamatan Suruh), Kawasan Timur (Kecamatan Gandusari, Kecamatan Durenan, dan Kecamatan Pogalan), dan Kawasan Utara (Kecamatan Karangan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Bendungan). Grafik 2.1. PDRB ADHB menurut kawasan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2012

A D

Sumber : IPM Kab. Trenggalek, BPS Trenggalek 2013

Laju Pertumbuhan Ekonomi

E P

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan peningkatan perekonomian.

P A

B

Grafik 2.2. Perkembangan PDRB Kab. Trenggalek Tahun 2000-2012

2012

Sumber : Kab. Trenggalek Dalam Angka, BPS 2013


II - 10


Tabel 2.9. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2009 s.d 2012 NO

LAPANGAN USAHA

1 2 3 4 5 6 7 8

PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN GALIAN INDUSTRI LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN ANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA PDRB

9

2008

2009

2010

2011

2012 *)

3,89 5,22 4,21 9,24 6,23 8,17 3,62 6,61

3,95 5,49 4,76 8,86 4,76 7,96 5,24 6,26

4,33 4,66 4,75 8,17 6,33 9,46 6,37 6,84

2,94 4,32 6,44 8,29 9,05 10,56 8,06 8,50

3,58 2,77 6,68 6,63 7,80 10,37 9,41 8,82

6,22 5,61

6,16 5,64

5,01 6,11

6,63 6,46

5,88 6,62

Sumber : PDRB Kab. Trenggalek Tahun 2007-2011, BPS 2012 *) Data Sementara

Jika dilihat secara sektoral, pertumbuhan sektoral Kabupaten Trenggalek pada tahun 2012 memperlihatkan bahwa kesembilan sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari data yang ada, hampir semua sektor mengalami peningkatan di atas 5 persen. Hanya 2 sektor saja yang peningkatannya di bawah 5 persen. Sektor ekonomi yang pertumbuhannya diatas 5 persen adalah sektor industri pengolahan (6,68); sektor listrik, gas dan air bersih (6,63); sektor bangunan/konstruksi (7,80); sektor perdagangan, hotel dan restoran (10,37); sektor pengangkutan dan komunikasi (8,06); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (9,41); dan sektor jasa-jasa (5,88). Sedangkan sektor ekonomi yang pertumbuhannya dibawah 5 persen adalah sektor pertanian (3,58); dan sektor pertambangan dan penggalian (2,77). Perekonomian di Kabupaten Trenggalek, pada tahun 2008–2012 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kab. Trenggalek sebesar 5,61 persen, kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen pada tahun 2009. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek meningkat menjadi 6,11 persen dan tahun 2011 kondisi perekonomian tumbuh sebesar 6,46 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi perekonomian Kabupaten Trenggalek tahun 2012 kembali menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 6,62 persen.

P A

B

A D

E P

Grafik 2.3. Realisasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kab. Trenggalek Tahun 2008-2013

Sumber : PDRB Kab. Trenggalek Tahun 2008-2012, BPS 2013


II - 11


Sumber : PDRB Kab. Trenggalek Tahun 2008-2012, BPS 2013 *) Data Sementara **) Proyeksi hasil analisis

Gambar 2.3. Realisasi, Target dan Proyeksi LPE Kab. Trenggalek Tahun 2010-2013

Berdasarkan kecenderungan yang terjadi maka kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek akan terus mengalami peningkatan dengan asumsi kondisi perekonomian negara yang stabil dan terjadinya peningkatan kontribusi masingmasing sektor lapangan usaha di dalam PDRB.

P A

B

A D

E P


II - 12

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 Tabel 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2012

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Kota 30. 31. 32. 33. 34. 35. 77. 78. 79.

Kabupaten/Kota

2010

2011*

2012**

[1]

[2]

[3]

[4]

6,66 5,89 6,16 6,65 6,12 6,07 6,57 5,94 6,16 6,26 5,69 5,89 6,25 6,23 5,92 6,87 6,65 6,32 5,96 5,81 6,19 10,97 6,30 6,86 6,89 5,47 5,40 5,77 5,51

6,85 6,25 6,46 7,24 6,54 7,21 7,43 6,29 7,00 7,22 6,20 6,23 6,23 7,12 7,04 7,14 6,93 6,40 6,71 6,14 6,76 9,24 7,24 7,08 7,36 6,50 6,29 6,21 6,24

6,74 6,75 6,62 6,98 6,45 6,62 7,57 6,46 7,35 7,27 6,45 6,72 6,7 7,24 7,23 7,38 7,12 6,58 6,76 6,42 6,5 5,89 6,01 7,22 7,43 6,48 6,17 6,44 6,32

5,99 6,66 6,60 6,41 5,99 6,66 6,97 7,47 7,16

7,02 6,57 7,50 6,58 6,19 6,98 7,18 7,72 8,01

7,31 6,8 7,69 6,97 6,73 7,1 7,7 7,9 8,25

6,68

7,22

7,27

Kabupaten : Pacitan Ponorogo Trenggalek Tulungagung Blitar Kediri Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bondowoso Situbondo Probolinggo Pasuruan Sidoarjo Mojokerto Jombang Nganjuk Madiun Magetan Ngawi Bojonegoro Tuban Lamongan Gresik Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep

P A

B

Kediri Blitar Malang Probolinggo Pasuruan Mojokerto Madiun Surabaya Batu Jawa Timur

A D

E P

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2013 Keterangan : *) angka diperbaiki **) angka sementara


II - 13


Laju inflasi Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terusmenerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Tabel 2.11. Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2007 s.d 2012 Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

2012 *)

Nilai Inflasi Kab. Trenggalek (%)

7,27

9,87

6,31

6,45

6,35

6,25

Rata-Rata Laju Inflasi 7,08

Nilai Inflasi Prov. Jawa Timur (%)

6,48

9,66

3,62

6,96

4,09

4,50

5,88


A D

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Dimana tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, laju inflasi yang terjadi termasuk kategori ringan (<10%). Rata-rata Inflasi yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 7,25 % per tahun, dimana nilai inflasi terendah sebesar 6,31 % yang terjadi pada tahun 2009 dan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 9,87. Pada tahun 2011 tercatat ada penurunan inflasi menjadi 6,35 %, dimana penurunan ini memberikan indikasi yang baik, karena berarti biaya produksi tahun yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi pada tahun ini lebih besar dibandingkan biaya produksi tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2012 inflasi di Kabupaten Trenggalek tercatat mencapai 6,25 %.

P A

B

E P

PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. PDRB Perkapita didapat dari hasil penghitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah di wilayah tersebut. Nilai tambah yang biasa diciptakan oleh penduduk sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku pada tahun yang bersangkutan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Keadaan tersebut memberikan arti bahwa perekonomian Kabupaten Trenggalek cenderung membaik.


II - 14


Tabel 2.12. PDRB Perkapita ADHB dan Pendapatan Regional Perkapita ADHB Kab. Trenggalek Tahun 2009 – 2012 No.

Periode

PDRB Perkapita ADHB

Pendapatan Regional Perkapita ADHB Nominal Perkembangan (Ribu Rp.) (%) 6.272,03

1

2008

Nominal (Ribu Rp.) 4.627.755,86

Perkembangan (%)

2 3

2009 2010

5.196.913,14 5.870.044,09

12,30 12,95

7.040,38 7.938,59

12,25 12,76

4 5

2011 2012 *)

6.646.429,13 7.529.084,39

13,23 13,28

9.094,66 10.326,99

12,81 13,55


Pendapatan regional per kapita atas dasar harga berlaku merupakan pendapatan per kapita penduduk yang mencerminkan pendapatan yang diterima masing-masing penduduk akibat keikutsertaannya dalam proses ekonomi. Pada tahun 2009, pendapatan regional perkapita Kabupaten Trenggalek terjadi meningkat dari sebesar 6,27 juta rupiah menjadi sebesar 7,04 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 12,25 persen di bandingkan tahun 2008. Pada tahun 2010, pendapatan regional perkapita Kabupaten Trenggalek terjadi peningkatan signifikan dari sebesar 7,04 juta rupiah menjadi sebesar 7,93 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 12,7 persen di bandingkan tahun 2009. Di tahun 2011, pendapatan regional perkapita Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, yaitu meningkat dari sebesar 7,94 juta rupiah menjadi 9,09 juta rupiah. Ini menunjukkan peningkatannnya yang cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di tahun 2012, pendapatan regional perkapita Kab. Trenggalek tercatat mencapai 10,30 juta rupiah atau naik sekitar 13,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

P A

B

A D

E P

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara menyeluruh. IPM Kabupaten Trenggalek selama 5 tahun terakhir meningkat dari 68,84 pada tahun 2007 menjadi 73,66 pada tahun 2011, menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia dilihat dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya beli mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan pada tahun 2012 IPM Kab. Trenggalek kembali meningkat menjadi 74,08 lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 72,54. Berdasarkan kriteria UNDP bahwa nilai IPM kurang dari 50 digolongkan sebagai IPM rendah, nilai IPM antara 51 – 66 digolongkan IPM menengah bawah, nilai IPM antara 67-79 digolongkan IPM menengah atas dan nilai IPM di atas 79 digolongkan IPM tinggi. Dengan demikian IPM Kabupaten Trenggalek tergolong IPM menengah atas. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek dipengaruhi oleh tiga indikator pembentuknya, yaitu indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli. Berdasarkan data selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa derajat pendidikan dan kesehatan penduduk Trenggalek menunjukkan peningkatan, demikian pula daya beli yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi mengalami peningkatan pula.


II - 15


Tabel 2.13. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Trenggalek Tahun 2007-2012 No.

Uraian

1.

Indeks Pembangunan Manusia    

Indeks Harapan Hidup Indeks Pendidikan Indeks PPP IPM

2007

2008

2009

2010

2011

2012 *)

76,50 75,62 54,39 68,84

77,60 76,93 57,81 70,78

76,93 77,65 63,22 72,60

77,69 78,15 63,78 73,21

78,12 78,02 64,84 73,66

78,37 78,67 65,19 74,08

Sumber : IPM Kab. Trenggalek, BPS Trenggalek 2012 *) Data Sementara

Grafik 2.4. IPM Kabupaten Trenggalek Tahun 2007-2012

A D

E P

Sumber : IPM Kab. Trenggalek, BPS Trenggalek 2012 *) Data Sementara

P A

Tingkat kemiskinan

B

Berdasarkan Data Non Grema Tahun 2010 diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Trenggalek adalah 55.206 Rumah Tangga Miskin,dengan rincian 11.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), 30.768 Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 13.438 Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Grafik 2.5. Data Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2006-2010

80 70 60 50 40 30 20 10 0 RTM

2006

2007

2008

2009

2010

73,009

69,574

57,778

57,406

55,206

Sumber : Kab. Trenggalek Dalam Angka, BPS 2012


II - 16


Berdasarkan sebarannya diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin terbanyak terdapat di Kecamatan Dongko sebanyak 8.091 kemudian Kecamatan Panggul sebanyak 5.723 sedang jumlah rumah tangga miskin terendah di Kecamatan Kampak sebanyak 2.517. Untuk mengukur kemiskinan Tahun 2011, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran, sehingga dapat dihitung Headcount Index (P0), yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Tabel 2.14. Karakteristik Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Sep-11 Kabupaten/ Kota

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

P0

P1

P2

GK (Rp/Kapita/Bln)

3501

Pacitan

98.747

18,13

2,59

0,59

193.180

3502

Ponorogo

105.867

12,29

1,52

0,29

210.411

3503

Trenggalek

101.183

14,90

2,64

0,70

214.312

3504

Tulungagung

98.747

9,90

1,31

0,26

234.806

3505

Blitar

126.947

11,29

1,63

0,35

210.254

3506

Kediri

218.105

14,44

2,10

0,49

218.865

3507

Malang

287.434

11,67

1,66

0,35

215.605

3508

Lumajang

131.912

13,01

1,57

0,31

202.773

3509

Jember

292.119

12,44

1,72

0,38

226.546

3510

Banyuwangi

164.047

10,47

1,30

0,27

240.315

3511

Bondowoso

123.574

16,66

2,30

0,56

251.426

3512

Situbondo

98.560

15,11

2,17

0,49

211.262

3513

Probolinggo

259.234

23,48

4,00

0,98

280.101

3514

Pasuruan

186.720

1,82

0,42

238.640

3515

Sidoarjo

136.316

0,81

0,16

277.776

3516

Mojokerto

117.484

1,35

0,29

240.502

3517

Jombang

1,95

0,48

251.704

3518

Nganjuk

13,88

1,83

0,41

253.819

3519

Madiun

14,37

2,30

0,57

224.713

3520

Magetan

12,01

1,44

0,26

221.951

3521

Ngawi

137.838

16,74

2,34

0,52

208.220

212.859

17,47

2,96

0,75

230.397

211.547

18,78

2,26

0,40

225.731

206.675

17,41

2,07

0,45

242.441

B

P A

3522

Bojonegoro

3523

Tuban

155.990 142.124 95.843 75.044

A D

E P 12,26 6,97

11,38 12,88

3524

Lamongan

3525

Gresik

181.661

15,33

2,65

0,61

285.519

3526

Bangkalan

239.466

26,22

4,00

0,94

251.599

3527

Sampang

267.479

30,21

5,24

1,37

229.414

3528

Pamekasan

167.889

20,94

3,77

0,99

225.878

3529

Sumenep

242.508

23,10

2,95

0,56

225.096

3571

Kota Kediri

23.328

8,63

1,57

0,45

288.876

3572

Kota Blitar

9.462

7,12

1,31

0,38

257.685

3573

Kota Malang

45.439

5,50

0,73

0,17

302.103

3574

Kota Probolinggo

38.787

17,74

3,64

1,07

425.583

3575

Kota Pasuruan

15.740

8,39

0,99

0,19

269.543

3576

Kota Mojokerto

8.338

6,89

1,12

0,30

266.978

3577

Kota Madiun

9.744

5,66

0,71

0,13

260.179

3578

Kota Surabaya

183.347

6,58

1,07

0,26

310.074

3579

Kota Batu

9.088

4,74

0,52

0,10

280.330

35

JAWA TIMUR

5.227.190

13,85

2,02

0,46

-

Sumber: BPS (Susenas September 2011)


II - 17


Berdasarkan Tabel karakteristik kemiskinan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur menurut Data Susenas BPS Tahun 2011, Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Trenggalek tercatat sebanyak 101.183 jiwa atau hanya 1,89 % dari Total Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur yang mencapai 5.227.190 jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek terhadap total penduduk tercatat 14,90. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Berdasarkarkan data diatas, tercatat Garis Kemiskinan di kabupaten Trenggalek sebesar 214.432 Rupiah/Kapita/Bulan pada Tahun 2011. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 2,04 masih lebih besar dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 2,02, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 0,70 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Timur yang tercatat hanya sebesar 0,46. Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk menjadi sebuah target utama dalam suatu pemerintahan. Berbagai strategi dilakukan untuk mencapai target tersebut diantaranya mengurangi kemiskinan. Dalam kurun waktu setahun, persentase penduduk miskin di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,83 persen atau menjadi 13,40 persen pada Tahun 2012. Angka persentase tersebut diatas target kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (15-15,5 persen).

A D

E P

Grafik 2.6. Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011

P A

B

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013


II - 18


Sumber : RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

A D

Gambar 2.5. Pemetaan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Menurut Kab/Kota Tahun 2009-2011

E P

Penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat pusat atau kedaerahan. Adapun program pusat antara lain PNPM Perkotaan maupun perdesaan, Program Keluarga Harapan, Perbantuan Pemodalan. Sementara itu program pengentasan kemiskinan yang bersifat kedaerahan misalnya Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra). Disamping itu juga berbagai inovasi yang dilakukan daerah otonom untuk mengentaskan kemiskinan. Di Kabupaten Ternggalek terdapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang yang berperan mengkoordinasikan dan menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang tujuan utamanya adalah penurunan angka memiskinan.

P A

B

Ketenagakerjaan Isu tentang ketenagakerjaan menjadi permasalahan penting mengingat konsekuensinya yang tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi, namun memiliki dampak pada segi sosial. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi sangat krusial ketika dihadapkan pada permasalahan pengangguran. Pengangguran memiliki dampak secara ekonomi dimana secara agregat pengangguran berarti berkurangnya kapasitas produksi sebuah perekonomian karena sebagian sumberdaya yang tidak digunakan. Secara sosial, permasalahan pengangguran berkaitan dengan pengakuan dari masyarakat, yang lebih jauh menyangkut pada status sosial di masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja yang masuk pada pasar kerja mengalami peningkatan pula. Permasalahan akan muncul ketika jumlah para pencari kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja tidak sesuai dengan jumlah lowongan yang tersedia. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek selama 10 tahun terakhir, sebagian besar para pencari kerja yang masuk pada pasar kerja tidak terserap lowongan kerja yang tersedia sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini :


II - 19


Tabel 2.15. Perkembangan Pencari Kerja dan Penempatan di Kab. Trenggalek Tahun 2000-2011 No.

Tahun

Pencari Kerja

Ditempatkan/Dikirim/Dihapus

Belum Ditempatkan sampai Akhir Tahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8.100 7.478 6.380 4.807 8.903 22.889 13.588 15.234 18.939 23.561 29.021 28.153

2.548 1.553 578 318 550 1.554 1.401 2.023 1.091 2.483 1.017 1.325

4.532 4.061 1.840 4.489 8.350 11.313 12.107 11.654 10.412 10.285 12.170 12.750

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Trenggalek Tahun 2013

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Trenggalek cenderung meningkat. Dalam 10 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan pencari kerja adalah 23,94 persen. Para pencari kerja tersebut hingga akhir tahun yang bersangkutan yang berhasil ditempatkan ratarata mencapai 12,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Trenggalek sangat rendah. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru, sehingga dapat menyerap angkatan kerja setiap tahun. Sebenarnya untuk menggambarkan tingkat partisipasi penduduk terhadap pembangunan dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas). Angkatan kerja sendiri merupakan penduduk yang secara aktif bekerja maupun yang belum bekerja tapi secara aktif mencari pekerjaan. Indikator lain yang sering dipakai untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan perbandingan jumlah penduduk kerja dengan jumlah angkatan kerja serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan jumlah pengangguran (pencari kerja) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja.

P A

B

A D

E P

Grafik 2.7. Penduduk Usia kerja menurut Kegiatan Utama di Kab. Trenggalek Tahun 2011

Sumber : Indikator Ketenagakerjaan, BPS 2012


II - 20


Sebagaimana skema pada Diagram diatas, disebutkan bahwa penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. • Angkatan Kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan dan penganggur, • Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Berdasarkan data ketenagakerjaan yang dikumpulkan BPS pada tahun 2011, di Kabupaten Trenggalek terdapat 525.232 penduduk usia kerja. Sebagian besar dari penduduk usia kerja yang ada merupakan angkatan kerja atau aktif dalam kegiatan ekonomi, yaitu sekitar 69,37 persen. Jika dibandingkan data tahun 2010, persentase angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja mengalami penurunan sebesar 4,92 persen poin, yaitu dari 74,30 persen tahun 2010 menjadi 69,37 persen ditahun 2011. Tabel 2.16. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2011, di Kabupaten Trenggalek


P A

A D

E P

Peningkatan jumlah angkatan kerja terjadi pada kelompok angkatan kerja lakilaki,dari 56,43 persen pada tahun 2010 menjadi 60,13 persen ditahun 2011. Sedangkan kelompok angkatan kerja perempuan terjadi penurunan yaitu dari 43,57 peersen pada tahun 2010 menjadi 39,87 persen ditahun 2011. Penurunan angkatan kerja perempuan terjadi karena adanya pergeseran dari kegiatan bekerja ke kegiatan mengurus rumah tangga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh kaum pria, dan juga diperkuat oleh budaya bahwa penopang utama ekonomi rumah tangga adalah laki-laki.

B

Tabel 2.17. Persentase Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur dan Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011, di Kabupaten Trenggalek



II - 21


Salah satu penyebab masalah pengangguran yang tidak dapat dipungkiri adalah pola pikir pada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa bekerja itu harus di instansi pemerintah atau perusahaan. Sementara di kedua lini tersebut, kesempatan kerja yang tersedia masih sangat terbatas. Selain itu pula kendala lainnya yang masih dihadapi dalam bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia. Hal lain yang masih perlu diwaspadai adalah masih tingginya angka setengah penganggur di Kabupaten Trenggalek yang mencapai 47,28 persen. Angka setengah penganggur memberikan indikasi bahwa penduduk yang masuk dalam kategori bekerja masih belum produktif atau waktu yang digunakan untuk bekerja berada dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Umumnya mereka bekerja sebagai pekerja bebas atau pekerja keluarga pada sektor pertanian maupun non pertanian. Di Kabupaten trenggalek jumlah penganggur pada tahun 2011 sebanyak 11.573 orang atau naik 3.261 orang dibandingkan data tahun 2010. Dengan demikian angka TPT di Kabupaten Trenggalek mencapai 3,14 atau pada setiap 100 orang angkatan kerja terdapat 3 - 4 orang penganggur. Dibandingkan angka 2010, TPT menunjukkan kenaikan sekitar 1,03 persen poin. Dengan demikian diperlukan upaya yang optimal untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 tercatat sebesar 3,14 lebih rendah dibandingkan TPT tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,18., dimana angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur tahun 2012 yang mencapai 4,12. TPT Kabupaten Trenggalek beberapa tahun terakhir dijelaskan pada tabel berikut ini:

A D

Tabel 2.18. Perkembangan TPT di Kabupaten Trenggalek Tahun 2000-2012 Kabupaten/Kota [1]

2008 [2]

P A

Kabupaten Trenggalek

3,73

B

Jawa Timur 1) Jawa Timur 2)

E P 2009 [3]

6,42 4,84

2010 [4]

2011 [5]

2012 [6]

3,91

2,15

3,18

3,14

5,08

4,25

4,16

4,12

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, Sakernas dan Susenas Tahun 2006-2012 1) Menggunakan konsep baru/diperluas 2) Menggunakan konsep lama (hanya yang mencari kerja saja)

Program transmigrasi adalah salah satu program baik pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi angka TPT. Keberangkatan Transmigran asal Kabupaten Trenggalek mengalami perkembangan yang fluktuatif selama bebarapa tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut ini: Tabel 2.19. Keberangkatan Transmigran Tahun 2006-2012 Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Keberangkatan Transmigran (KK)

45

40

40

57

57

100

35

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, 2013


II - 22


2.1.3

Aspek Pelayanan Umum Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efisiensi dan akurasi maka pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat menjadi isu utama.

2.1.3.1.

Pemerintahan Daerah Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek. Berikut bagan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

P A

B

A D

E P

Sumber : Bag. Organisasi Setda Kabupaten Trenggalek, 2013

Gambar 2.6. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Dalam bidang pemerintahan, semangat reformasi birokrasi diaplikasikan dalam penataan aparatur pemerintah daerah baik dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia (knowledge and skill) dan sikap mental (attitude) yang baik. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui penataan kelembagaan agar terbentuk kelembagaan yang mantap dengan struktur dan fungsi yang optimal.


II - 23


Pada tahun 2012 tercatat jumlah PNS Daerah Kabupaten Trenggalek berjumlah 10.164 orang, terdiri dari 5.354 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4.810 orang berjenis kelamin wanita. Jumlah ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya kerena pada tahun 2012 beberapa PNS pensiun sedangkan pada tahun 2012 Kabupaten Trenggalek tidak mengadakan perekrutan CPNS karena ada moratorium yang diterapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tabel 2.20. Jumlah PNSD di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008-2012 (orang) URAIAN Golongan: - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Jumlah Pendidikan: - SD - SLTP - SLTA/D1 - D2/D3 - S1/S2/S3 - Jumlah

2008

2009

2010

2011

2012

258 1.837 4.338 3.719 10.152

294 1.984 4.111 3.992 10.381

360 2.209 3.906 4.186 10.663

353 2.205 3.776 4.300 10.634

327 1.921 3.600 4.316 10.164

223 324 2.235 2.989 4.381 10.152

217 344 2.174 2.888 4.758 10.381

217 385 2.161 2.668 5.232 10.663

194 364 2.046 2.499 5.531 10.634

176 325 1.878 2.000 5.785 10.164

A D

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek, 2013

PNS Daerah Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh Pegawai dengan latar pendidikan S1/S2/S3 sebesar 5.785 orang, hal ini menggambarkan kualitas SDM PNSD Kab. Trenggalek dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan makin meningkatnya Persentase jumlah PNSD dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Persentase PNS Daerah Kabupaten Trenggalek menurut golongannya didominasi oleh Golongan III dan Golongan IV, masing masing sebesar 35,42% dan 42,46 %. Sedangkan PNS Daerah Kab. Trenggalek Golongan I dan Golongan II adalah sebesar 3,32 % dan 18,90 %.

P A

B

E P

Grafik 2.8. Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kab. Trenggalek Tahun 2008-2012 Menurut Pendidikan 10.152

10.381

10.663

10.634

10.164

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, 2013


II - 24


2.1.3.2.

Pendidikan Sumber Daya Manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program, di antaranya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, program wajib belajar, beasiswa dan lain-lain. Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan di Kabupaten Trenggalek selama priode 2007 - 2011 sedikit mengalami perubahan positif dari 75,62 pada tahun 2007 menjadi 78,02 pada tahun 2011. Hal ini disebabkan karena komponen angka melek huruf juga naik dari 90,60 persen pada tahun 2007 menjadi 92,84 persen pada tahun 2011. Sedangkan rata-rata lama sekolah relatif naik dari 6,85 pada tahun 2007 menjadi 7,26 pada tahun 2011. Dapat pula dikatakan, bahwa pendidikan di Kabupaten Trenggalek terdapat pergerakan positif dari tahun 2007 ke tahun 2011. Namun, meski ada kenaikan indeks pendidikan, akan tetapi sektor pendidikan di daerah ini masih perlu mendapat perhatian, terutama di era otonomi daerah sekarang ini.

A D

Grafik 2.9. Indeks Pendidikan Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2012

P A

B

E P


Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk yang bisa membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya seperti huruf Arab, Jawa, Kanji dan lain-lain. AMH Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2007 penduduk yang bisa baca tulis sekitar 90,60 persen dari total penduduk umur 15 tahun keatas dan pada tahun 2008 terjadi kenaikan menjadi sekitar 92,32 persen. Pada tahun 2009, AMH menjadi sekitar 92,47 persen, dan meningkat lagi pada tahun 2010 menjadi sekitar 92,83 persen. Pada tahun 2011, AMH Kabupaten Trenggalek menunjukkan peningkatan 0,01 persen poin dibandingkan tahun 2010, yaitu sekitar 92,84 persen.


II - 25


Sementara itu, Angka Buta Huruf (ABH) Kabupaten Trenggalek pada periode 2007-2011 juga mengalami penurunan. Dari 9,40 persen pada tahun 2007 menjadi 7,68 persen pada tahun 2008, kemudian 7,53 persen tahun 2009 dan 7,17 persen tahun 2010 serta 7,16 persen pada tahun 2011. Adapun Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) Kabupaten Trenggalek pada periode 2007-2011 dapat disajikan pada Grafik sebagaimana Grafik berikut. Tabel 2.21. Persentase Angka Melek Huruf (AMH) Per Kecamatan di Kab. Trenggalek Tahun 2012 No.

Kecamatan

Jumlah Angka Melek Huruf

Jumlah Buta Huruf

Persentase (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Panggul Munjungan Watulimo Kampak Dongko Pule Karangan Gandusari Durenan Pogalan Trenggalek Tugu Bendungan Suruh

1.050 350 700 350 1.050 470 350 350 350 350 350 350 700 350

1.521 637 1.298 636 1.313 1.721 598 520 734 568 696 829 1.639 409

69,03 54,95 53,93 55,03 79,97 27,31 58,53 67,31 47,68 61,62 50,29 42,22 42,71 85,57

13.119

54,27

TOTAL

E P

7.120

P A

A D

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Pelayanan pendidikan di Kabupaten Trenggalek diupayakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2012 terdapat 484 Taman Kanak-kanak (TK/RA), 441 Sekolah Dasar (SD), 79 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 16 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 23 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah 110, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 19, dan Madrasah Aliyah (MA) 11. Fasilitas pendidikan mengalami peningkatan dan makin merata penyebarannya yang meliputi jumlah Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam kurun waktu Tahun 2007-2012 sebagaimana tabel berikut :

B

Tabel 2.22. Fasilitas Pendidikan TK, SD, SMP dan SLTA Se- Kab. Trenggalek Tahun 2007-2012 No.

Tahun

Jumlah TK/RA

Jumlah SD/MI

Jumlah SMP/MTs

Jumlah SMA/MA

Total

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

391 388 381 382 386 484

458 438 438 438 438 551

65 72 76 76 76 98

36 38 38 38 40 50

950 936 933 934 940 1.183



II - 26


Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap kemajuan dunia pendidikan. Untuk melihat ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah guru terhadap murid. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan namun semakin kecil angka ini maka akan menggambarkan beban seorang guru yang semakin kecil pula. Tabel 2.23. Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Trenggalek, Tahun 2006 – 2012 Sekolah

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMA/MA /SMK SMK

1:12 1:13 1:13 1:11 1:12

1:11 1:11 1:13 1:20 1:12

1:15 1:13 1:16 1:16 1:11

1:12 1:13 1:12 1:11 1:13

1:12 1:12 1:12 1:12 1:12

1:12 1:12 1:13 1:13 1:13

1:12 1:12 1:12 1:12 1:12


Di Kabupaten Trenggalek, pada kurun waktu 2006 - 2012 rasio guru - murid SD tidak mengalami banyak perubahan yaitu dari sekitar 13,18 pada tahun 2007 menjadi 12,48 pada tahun 2011. Ini berarti ada sekitar 12 sampai 13 murid SD yang harus ditangani oleh seorang guru pada sebuah sekolah tempat dia mengajar. Demikian halnya dengan rasio murid – guru SLTP, yang juga mengalami sedikit penurunan, yaitu dari sekitar 13,79 murid setiap guru pada pada tahun 2007 turun menjadi sekitar 12,76 pada tahun 2011. Sementara itu pada periode yang sama, rasio murid - guru SMU mengalami sedikit fluktuasi, dari 12,35 pada tahun 2007 menjadi 13,81 pada tahun 2011. Hal ini dapat berarti setiap guru menangani antara 13 sampai 14 siswa. Berdasarkan data BPS Kabupaten Trenggalek maka rasio murid per sekolah, rasio murid per ruang belajar dan rasio guru per sekolah dalam kurun waktu tahun 2000-2012 sebagaimana tabel berikut :

P A

A D

E P

Tabel 2.24. Rasio Murid Per Sekolah, Rasio Murid Per Ruang Belajar dan Rasio Guru Per Sekolah Tahun 2000-2012 Tahun

B

Murid per Sekolah 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

127 127 127 130 134 133 130 125 131 123 122 121 120

SD Murid per Ruang Belajar 21 21 21 30 22 21 20 20 20 18 18 18 18

Guru per Sekolah

Murid per Sekolah

9 9 9 9 9 9 9 9 8 10 10 10 10

503 465 556 421 400 395 359 387 357 337 336 335 335

SLTP Murid per Ruang Belajar 53 50 55 44 38 37 35 34 38 33 33 33 33

Guru per Sekolah

Murid per Sekolah

31 27 32 25 29 36 27 28 25 26 26 26 26

509 450 479 434 399 399 368 383 416 414 413 412 412

SLTA Murid per Ruang Belajar 50 45 49 22 38 41 36 28 39 35 35 35 35

Guru per Sekolah 33 29 34 26 30 38 27 31 31 32 32 32 32



II - 27


Rasio murid per sekolah yang tinggi terdapat di Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Panggul, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Durenan dan Kecamatan Kampak. Sedangkan rasio guru per sekolah terbesar terdapat pada Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Trenggalek. Selain pendidikan formal dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan diselenggarakan juga melalui pendidikan luar sekolah (PLS) antara lain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Keaksaraan Fungsional (Kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C). 2.1.3.3. Kesehatan Pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dilihat dari fasilitas kesehatan seperti jumlah kamar dan tempat tidur pasien, apotek, polindes, Pustu, Pusling, Posyandu; dan jumlah tenaga kesehatan seperti tenaga medis, paramedis, apoteker, bidan, dan pengatur gizi. Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, telah tersedia 4 buah rumah sakit di ibu kota Trenggalek (yang terdiri dari 1 buah Rumah Sakit milik pemerintah, 2 buah Rumah Sakit swasta, dan 1 buah Rumah Sakit Bersalin), 6 Balai Pengobatan/ Klinik, 22 buah Puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan, 66 buah Puskesmas Pembantu dan 26 Puskesmas Keliling. Secara konseptual, Puskesmas menganut konsep wilayah dan diharapkan dapat melayani sasaran penduduk rata-rata 30.000 penduduk. Dengan jumlah Puskesmas tersebut berarti 1 puskesmas di Kabupaten Trenggalek rata-rata melayani sebanyak 30.858 jiwa. Keberadaan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sangat berarti sekali dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat, karena beberapa daerah mempunyai kondisi geografis yang sulit, sehingga tidak terjangkau layanan kesehatan Puskesmas. Pada tahun 2012, di Kabupaten Trenggalek terdapat 13 dokter spesialis, 94 dokter umum, 19 dokter gigi, 494 tenaga keperawatan, 221 bidan, 69 tenaga kefarmasian (apoteker/asisten apoteker), 40 tenaga kesehatan masyarakat, 64 tenaga kefarmasian, 53 tenaga gizi, 47 tenaga sanitasi, 80 teknisi medis dan 5 fisioterapis.

P A

A D

E P

Tabel 2.25. Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Trenggalek

B

No. 1

2

Uraian

Rumah Sakit / Hospital - Jumlah / Total - Kamar / Room

- Tempat Tidur / Bed Puskesmas / Public Health

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3

4

4

4

4

4

248 22

270 22

265 22

265 22

321 22

325 22

15 196 7 66 21 104 26 839

15 199 7 66 24 104 27 842

17 199 5 66 25 111 26 843

17 199 5 66 25 111 26 843

18 253 4 66 29 111 31 849

18 253 4 66 26 111 71 854

Center

3 4 5 6 7

- Puskesmas Perawatan - Tempat Tidur / Bed - Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Apotik / Drug Store Polindes/ Ponkesdes Posyandu

Sumber : Profil Kesehatan 2012, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, 2013


II - 28


Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) di antaranya adalah Posyandu, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)/Polindes. Di Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun 2012 menurut hasil kompilasi data terdapat 854 posyandu, ponkesdes 71 dan desa siaga aktif 157 desa/kel. Untuk mengetahui gambaran derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari indikator-indikator yang digunakan antara lain angka kematian, angka kesakitan serta status gizi. Indikator tersebut dapat diperoleh melalui laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek dari Puskesmas dan fasilitas kesehatan lain yang termasuk jaringannya. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dan kesakitan dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) masih merupakan salah satu indikator penting untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah kematian bayi pada tahun 2012 sebanyak 77, menurun dibandingkan pada tahun 2011 sebanyak 111 dan tahun 2010 sebanyak 93 bayi. Sedangkan jumlah kematian ibu mengalami sedikit penurunan yaitu dari 13 pada tahun 2011 menjadi sebanyak 10 pada tahun 2012. Kecenderungan kematian bayi dan kematian ibu di Kabupaten Trenggalek selama tahun 2007-2012 seperti terlihat pada Grafik. Hal tersebut tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB antara lain melalui pemenuhan bidan di desa, peningkatan cakupan, mutu pelayanan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pelatihan tenaga, serta pemenuhan sarana dan sarana, peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas program serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Menurunnya AKI dan AKB dalam beberapa waktu terakhir memberi gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat.

A D

E P

Grafik 2.10. Kecenderungan Kematian Bayi Dan Ibu Di Kab. Trenggalek Tahun 2007-2012

P A

B

Sumber : Profil Kesehatan 2012, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, 2013

Indeks kesehatan yang diwakili dengan Indeks Harapan Hidup (IHH), diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang kesehatan. Pada tahun 2007 IHH Kabupaten Trenggalek tercatat sekitar 76,50 dan menjadi sekitar 78,37 pada tahun 2012 atau relatif mengalami perubahan positif. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Trenggalek relatif meningkat dalam kurun waktu 2007-2012. IHH Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu tersebut selalu diatas IHH Provinsi Jawa Timur. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 29


Grafik 2.11. Indeks Harapan Hidup Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2012


Jika dilihat dari Indeks Harapan Hidup, pembangunan kesehatan di Kabupaten Trenggalek sudah berjalan dengan baik. Namun sekalipun pembangunan kesehatan telah berhasil mencapai tingkat capaian kinerja yang mengesankan, permasalahan dan tantangan di bidang kesehatan dalam periode waktu 20 tahun ke depan cenderung akan semakin membesar. Beberapa diantara tantangan yang paling besar adalah mengubah paradigma pengobatan ke arah paradigma pencegahan. Ini membutuhkan serangkaian upaya serius dalam mengubah pandangan dan pola hidup masyarakat ke arah perilaku hidup sehat, mengerti akan arti lingkungan hidup sehat, dan siap untuk melakukan pencegahan penyakit secara mandiri melalui upaya di setiap lingkungan pemukiman.

P A

B

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

A D

E P

Daya saing daerah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan kota, daerah dan wilayah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Kemampuan daya saing daerah dibentuk oleh faktor-faktor utama (input) dan kinerja perekonomian (output). Faktor-faktor utama pembentuk daya saing terdiri dari 1) lingkungan usaha produktif, 2) perekonomian daerah, 3) ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, 4) infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan, serta 5) perbankan dan lembaga keuangan. Kinerja perekonomian (output) terdiri dari produktivitas tenaga kerja, tingkat kesempatan kerja dan PDRB perkapita. Pada akhirnya daya saing daerah memiliki outcome berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Trenggalek memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir sebesar 6,41 % per tahun dengan sektor pertanian, sektor perdagangan, jasa dan restoran serta sektor jasa-jasa sebagai 3 sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah. Selain itu sektor lapangan usaha yang berpotensi untuk ekspor adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, konstruksi serta sektor jasa-jasa.


II - 30


Pendapatan dan Belanja Pemerintah Dalam tiga tahun terakhir, Pendapatan Kabupaten Trenggalek terus mengalami kenaikan. Pendapatan Daerah pada tahun 2010 sebesar Rp 794,514 Milyar meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp 948,217 Milyar dan Rp. 1,059 Triliyun pada trahun 2012. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek tersebut masih jauh dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (dana perimbangan). Pada Tahun 2012 realisasi PAD tercatat mencapai Rp. 70,181 Milyar, realisasi Dana perimbangan mencapai Rp. 773,763 Milyar dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mecapai Rp. 215,622 Milyar. Belanja daerah dalam tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 802,100 Milyar naik menjadi Rp. 938,317 Milyar pada tahun 2011 dan menjadi Rp. 1,044 Triliyun pada tahun 2012. Dimana pada tahun 2012 realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 718,290 Milyar dan realisasi Belanja Langsung mencapai Rp. 325, 817 Milyar. Sedangkan Pembiayaan Netto dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 86,508 Milyar turun menjadi Rp. 77,714 Milyar dan kembali turun pada tahun 2012 menjadi Rp. 68,910 Milyar . Tabel 2.26. Realisasi dan Target Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 – 2013 Realisasi NO

Uraian

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

I.

Pendapatan

Target 2012

A D (5)

1.059.567.358.196,98

2013 (6)

794.514.015.641,97

948.217.914.496,88

53.545.068.853,97

63.084.029.481,88

70.181.554.926,98

80.964.726.660,00

650.484.599.699,00

773.763.701.942,00

857.380.802.469,00

E P

1.000.297.551.952,00

1.1

Pendapatan asli daerah

1.2

Dana Perimbangan

586.027.865.255,00

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Belanja

154.941.081.533,00

234.649.285.316,00

215.622.101.328,00

61.952.022.823,00

802.100.729.347,00

938.317.516.558,20

1.044.107.733.041,05

1.043.299.430.452,00

II.

P A

B

2.1

Belanja Tidak Langsung

598.947.696.886,00

643.847.529.800,00

718.290.044.427,76

640.954.801.556,62

2.2

Belanja Langsung

203.153.032.461,00

294.469.986.758,00

325.817.688.613,29

402.344.628.895,38

III.

Pembiayaan Netto

86.508.401.958,29

77.714.019.204,20

68.910.504.516,08

43.001.878.500,00

3.1

Penerimaan Pembiayaan

86.758.401.958,29

80.964.019.204,20

88.735.591.516,08

46.001.878.500,00

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

250.000.000,00

3.250.000.000,00

19.825.087.000,00

3.000.000.000,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015, APBD Kab. Trenggalek Tahun 2010-2013

2.1.4.2. Infrastruktur dan Fasilitas Wilayah Peningkatan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan perencanaan tata ruang yang tepat agar pelayanan infrastruktur dasar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penambahan infrastruktur yang tidak terencana dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari. Di samping itu sebagai wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, Ponorogo dan Pacitan, Kabupaten Trenggalek harus sinkron dengan program-program yang dicanangkan ketiga kabupaten tersebut. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 31


Ketersediaan infrastuktur yang memadai berkorelasi dengan tingkat perkembangan wilayah. Infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan menjadi input bagi proses produksi dan memperlancar distribusi barang ke daerah lain. Infrastruktur juga merupakan faktor pertimbangan bagi tumbuhnya investasi di daerah. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga akan semakin besar. Implikasinya, jika pemerintah daerah menginginkan masuknya investor dengan skala usaha besar maka pemerintah harus mampu mempersiapkan skala infrastruktur yang besar guna menunjang kegiatan usaha investor. Ketersediaan infrastruktur di daerah merupakan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jalan dan Jembatan Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting guna memperlancar kegiatan perekonomian, selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah menuju daerah lainnya. Kelancaran arus perhubungan dapat mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat melalui panjang jalan, jumlah jembatan dan kondisi infrastruktur serta keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai bagian dari penyediaan pelayanan kepada masyarakat, meliputi jalan, jembatan, irigasi, pasar, tempat ibadah, gedung sekolah, sarana olahraga dan lain-lain. Kondisi prasarana jalan di Kabupaten Trenggalek tahun 2012 seluruhnya ada 1.038,58 km, terdiri dari jalan nasional 74,88 km, jalan provinsi sepanjang 20,21 km dan jalan kabupaten sepanjang 949,93 km. Kondisi jalan di Kabupaten Trenggalek adalah baik sepanjang 382,92 km, sedang 226,30 km, rusak ringan 216,72 km dan rusak berat 212,65 km. Jaringan jalan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan lingkungan. Sedangkan berdasarkan statusnya jalan di kabupaten Trenggalek di klasifikasikan menjadi jalan nasional, propinsi dan jalan kabupaten. Prasarana jalan di Kabupanten Trenggalek dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi jalan, yaitu : a. Jalan Kolektor Primer • Kolektor 1 (K-1) : jalan kolektor primer 1 yang melintasi Kabupaten Trenggalek adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan kabupaten Trenggalek dengan kabupaten Tulungagung dan kabupaten Trenggalek. Ruas jalan- ruas jalan tersebut adalah ruas jalan Tulungagung–Trenggalek sepanjang 22,85 km, ruas jalan Trenggalek- Batas Trenggalek sepanjang 54,54 km dan ruas jalan Raya Jaraan-Panggul sepanjang 3,08 km. • Kolektor 2 (K-2) : jalan kolektor primer 2 yang melintasi Kabupaten Trenggalek adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan kabupaten Trenggalek dengan kabupaten Ponorogo. Ruas jalan- ruas jalan tersebut adalah ruas jalan Trenggalek-Bts Ponorogo sepanjang 12,95 km (ke arah Ponorogo) dan ruas jalan kota yang meliputi Jalan Sukarno Hatta, Jl. PB sudirman, Jl. Yos Sudarso dan Jl. Mayjen Soengkono. b. Jalan Lokal Primer Jalan lokal primer berfungsi menghubungkan kota jenjang I dengan persil atau kota jenjang ke II dengan persil atau kota jenjang ke III dengan jenjang ke III atau kota jenjang ke III dengan persil atau berfungsi menghubungkan antar kota kecamatan. Ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan lokal primer di Kabupaten Trenggalek adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan di kabupaten Trenggalek. c. Jalan Lingkungan Jalan lingkungan di Kabupaten Trenggalek adalah jalan yang berada di lingkungan-llingkungan permukiman yang sebagian besar tersebar di kawasan pedesaan.

P A

B

A D

E P

Jaringan jalan berdasarkan status jalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 32


Tabel 2.27. Daftar Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Trenggalek No. ruas

Nama Ruas

070 160

1

160

11

K

Panjang (km)

Fungsi

Tulungagung-Trenggalek

22.85

KP-1

Trenggalek-Bts. Kab. Trenggalek

54.54

KP-1

Jl. Raya Jaraan-Panggul

3.08

KP-1

Sumber : Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor:375/KPTS/M/2004

Tabel 2.28. Daftar Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Trenggalek No. ruas

Nama Ruas

Panjang (km) 12.95

Fungsi

069

1

K

Trenggalek-Bts. Kab. Ponorogo

069

11

K

Jl. Soekarno Hatta

2.01

KP-2

069

12

K

Jl. P.B Sudirman

0.7

KP-2

069

13

K

Jl. Yos Sudarso

0.55

KP-2

069

14

K

Jl. Mayjen Soengkono

4.06

KP-2

Sumber : Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor:375/KPTS/M/2004

KP-2

A D

Berdasarkan data, kondisi prasarana jalan dengan panjang jalan kabupaten seluruhnya 949,93 km, kondisi baik 31,57%, sedang 23,99%, rusak ringan 21,91 %, dan rusak berat 22,54%. Dengan adanya wilayah rawan bencana alam di Kabupaten Trenggalek, maka jalan-jalan tersebut rentan mengalami bencana longsor. Oleh karena itu diperlukan rekayasa teknologi yang tepat serta menjaga kelestarian lingkungan di kawasan perbukitan.

P A

E P

Tabel 2.29. Kondisi Jalan di Kabupaten Trenggalek

Kondisi Jalan

Baik Sedang Rusak Ringan

B

Jalan Negara

Panjang (km) 64,88 10,00

Jalan Provinsi

%

86,65

Panjang (km) 20,21

% 100,00

13,35

Rusak Berat Total

74,88

100,00

20,21

100,00

Jalan Kabupaten

Panjang (km) 297,83

%

Total

31,57

Panjang (km) 382,92

% 36,87

226,30

23,99

226,30

21,79

206,72

21,91

216,72

20,87

212,65

22,54

212,65

20,48

943,49

100,00

1.038,58

100,00

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek, 2013

Dalam rangka pengambangan kawasan Pantai Selatan, maka pemerintah pusat merencanakan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang ruas jalannya melewati 3 kecamatan di Kabupaten Trenggalek yaitu Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul. JLS diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kawasan selatan Kabupaten Trenggalek yang memiliki potensi di bidang pariwisata, pertambangan dan perikanan. Perkembangan kondisi tiap-tiap jenis jembatan dalam kurun waktu tahun 20082011 secara rinci sebagaimana tabel berikut :


II - 33


Tabel 2.30. Kondisi Jembatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008-2011 (buah) KONDISI JEMBATAN

Baik

Sedang

Rusak

Rusak berat

JENIS JEMBATAN

2008

2009

2010

2011

Beton

222

228

260

267

Komposit

14

19

36

41

Besi/Dekplan Kayu

2 -

2 -

6 -

6 -

Beton

19

19

24

24

Komposit

8

8

15

15

Besi/Dekplan

2

2

8

8

Kayu

-

-

-

-

Beton

11

8

48

48

Komposit

-

6

7

7

Besi/Dekplan

2

2

2

2

Kayu

-

-

-

-

Beton

5

5

41

34

Komposit

3

3

11

6

Besi/Dekplan

-

Kayu

-

Jumlah

288

E P

A D -

-

0

-

288

302

458

-

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek, 2013

Kabupaten Trenggalek memiliki fasilitas transportasi berupa terminal luar kota dan terminal dalam kota (MPU) yang lokasinya terpisah. Terminal luar kota melayani kendaraan umum jarak jauh yaitu antar kabupaten dan antar provinsi, oleh sebab itu moda transportasi yang masuk dan keluar terminal ini berukuran besar yaitu bus beroda empat dan enam. Sarana angkutan umum yang melintasi kawasan perkotaan Trenggalek meliputi bus, colt, dan angkutan pedesaan. Sedangkan fasilitas transportasi yang ada berupa Terminal Bus dan Terminal Mobil Penumpang Umum (MPU) yaitu berupa Sub Terminal sebagai terminal mobil umum ukuran kecil (semacam Angkot/Angkutan Kota).

P A

B

Jaringan air bersih Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap penduduk. Air bersih diperlukan untuk kegiatan sehari-hari baik mandi, mencuci, memasak, minum. Air bersih tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga tetapi berbagai macam aktivitas seperti industri, perdagangan, jasa, perkantoran, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan kesehatan. Ketersediaan air bersih yang memadai merupakan salah satu potensi untuk menarik investasi di daerah. Pada dasarnya kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Trenggalek sebagian besar masih mengandalkan air bawah tanah melalui sumur. Hanya sebesar 0,59 % jumlah penduduk yang menggunakan air bersih yang disediakan oleh PDAM. Produksi Air Minum pada tahun 2012 yang tercatat pada PDAM Kabupaten Trenggalek sebanyak 924.412 M3. Hasil produksi disalurkan pada 4.775 pelanggan. Pelanggan yang terdistribusi air bersih PDAM dapat dilihat pada Tabel berikut.


II - 34


Tabel 2.31. Banyaknya Air Minum yang Disalurkan kepada Pelanggan (m3) NO.

PELANGGAN

1 2 3 4 5 6 7

Rumah tempat tinggal Hotel/objek pariwisata Rumah sakit dan badan sosial Tempat peribadatan Umum Pertokoan, industri, perusahaan Perkantoran Jumlah

2008 859.302 579 6.324 4.032 36.679 3.041 12.777 922.734

2009

2010

2011

879.461 475 16.974 13.675 23.275 3.672 21.395 958.927

885.567 540 18.081 15.965 23.197 5.580 26.383 975.313

827.602 982 29.857 12.552 23.012 4.525 25.882 924.412

Sumber : PDAM Kab. Trenggalek, 2012

Potensi sumber air bersih untuk berbagai aktivitas di Kabupaten Trenggalek didukung dengan adanya banyak sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal. Banyaknya sumber mata air tersebut dapat menjadi daya saing dalam penyediaan air bersih untuk investor. Dengan pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan melalui penetapan kawasan sempadan mata air sebagai kawasan lindung maka kualitas dan kuantitas sumber mata air akan terjaga. Potensi mata air yang ada di Kabupaten Trenggalek tersebar di 384 titik lokasi dengan rata-rata debit air sebesar 658 liter/detik. Persebaran mata air di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel.

A D

Tabel 2.32. Potensi Sumber Air di Kabupaten Trenggalek NO

KECAMATAN

1

Panggul

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Munjungan Watulimo Kampak Dongko Pule Karangan Suruh Gandusari Durenan Pogalan Trenggalek Tugu Bendungan Jumlah

E P

MATA AIR (buah) 2010 49

2011 49

4 16 6 9 61 13 17 11 6 9 20 65 47 333

4 16 6 8 59 12 17 10 6 8 18 62 45 320

B

P A

RATA-RATA DEBIT AIR (liter/detik)

2012 80

2010 81,00

2011 78,00

2012 81,00

2 8 7 21 62 15 23 8 7 6 24 72 49 384

9,00 21,00 60,00 20,00 201,00 10,00 15,00 35,00 16,00 12,00 14,00 61,00 56,00 611,00

9,00 21,00 60,00 18,00 194,00 9,00 15,00 32,00 16,00 10,00 12,00 58,00 54,00 586,00

9,00 21,00 60,00 20,00 235,00 10,00 18,00 35,00 16,00 12,00 15,00 66,00 60,00 658,00

Sumber : Dinas PU Bina Marga Pengairan Kab. Trenggalek, 2013

Jaringan listrik Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat, baik untuk keperluan penerangan maupun peralatan rumah tangga. Jumlah pelanggan listrik pada tahun 2012 berjumlah 117.727 atau naik 10,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah desa/kelurahan yang telah memperoleh jaringan listrik sebanyak 157 desa/kelurahan dari 157 desa/kelurahan yang ada. Meskipun jaringan listrik sudah menjangkau seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Trenggalek, masih terdapat wilayah yang belum terjangkau listrik.


II - 35


Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memperluas jangkauan pelayanannya hingga seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Pelayanan listrik untuk penduduk kota sebagian besar sudah merata keseluruh wilayah kota yang ada namun beberapa daerah di kawasan perdesaaan belum terpenuhi pelayanan listrik hal ini dikarenakan jumlah sambungan dan kondisi geografi kawasan tersebut. Kabupaten Trenggalek memiliki 1 gardu induk sebagai pusat distribusi listrik ke seluruh wilayah kecamatan yang berlokasi di perkotaan Kecamatan Trenggalek. Selai itu terdapat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang Saluran Udara Tegangan Esktra Menengah (SUTM) yang tersebar di seluruh Kabupaten Trenggalek sebagai pendukung SUTET tersebut. Pada tahun 2012, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Trenggalek sebesar 130.459 rumah tangga. Jumlah trafo sebesar 660 dan dapat menjangkau 157 desa/kelurahan di seluruh kecamatan. Namun demikian masih ada beerapa rumah tangga yang belum menikmati listrik. Oleh karena itu diperlukan pengembangan jaringan energi alternatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di daerah terpencil seperti energi mikrohidro. Jaringan Energi Jaringan energi yang ada di Kabupaten Trenggalek adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas sangat diperlukan dalam rangka menjalankan roda perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Selain itu ketersediaan bahan bakar minyak juga merupakan magnet bagi pengembangan investasi di daerah. Bahan bakar minyak khususnya premium, solar dan pertamax dipasok melalui Pertamina dengan adanya SPBU di berbagai daerah. Jumlah SPBU di Kabupaten Trenggalek sebesar 10 buah SPBU. Adapun distribusinya memiliki kecenderungan mengikuti pola jaringan jalan utama di Kabupaten Trenggalek terpusat di kawasan perkotaan. Kecamatan Trenggalek memiliki SPBU paling banyak sebesar 3 buah. Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu, Kecamatan Panggul, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Dongko dan Kecamatan Durenan masing-masing 1 buah.

P A

A D

E P

Jaringan Telekomunikasi Pada dasarnya jaringan telekomunikasi dibedakan menjadi jaringan kabel dan nirkabel. Jaringan kabel di Kabupaten Trenggalek merupakan jaringan oleh PT. Telkom sedangkan jaringan nirkabel merupakan jaringan satelit melalui menara BTS (Base Tranceiver Station). Jaringan kabel telepon memiliki kecenderungan mengikuti jaringan jalan utama yaitu jalan kolektor dan jalan lokal di Kabupaten Trenggalek. Meningkatnya jumlah penduduk yang menggunakan handphone maka semakin besar pula kebutuhan menara BTS. Pada umumnya BTS terkonsentrasi di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Trenggalek dimana penduduk terkonsentrasi. Pada tahun 2012, teridentifikasi 103 menara yang ditempati 128 BTS yang tersebar di seluruh Kabupaten Trenggalek. Namun ada beberapa lokasi yang belum tercover oleh BTS sehingga perlu pembangunan menara BTS di kawasan tersebut di masa mendatang. Dengan tercovernya seluruh wilayah di Kabupaten Trenggalek oleh layanan telekomunikasi maka diharapkan arus informasi dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar sehingga mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.

B

2.1.4.3. Iklim Investasi Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Stretegi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah. Adapun perkembangan jumlah investasi di Kabupaten dapat dijelaskan sebagaimana Taabel berikut.


II - 36


Tabel 2.33. Perkembangan Jumlah Investasi di Kabupaten Trenggalek Uraian Jumlah Investasi (milyar rupiah)

2006 23,653

2007 67,269

2008 159,398

2009 208,008

2010 157,980

2011 221,799

2012 656,595

Sumber : Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kab. Trenggalek, 2013

Ada beberapa prespektif yang digunakan calon investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Pertama, adalah kondusif perspektif infrastruktur. Pertanyaan awal calon investor adalah : bagaimana transportasi dan jalan, meliputi akses, kondisi, panjang dan lebar, dan seterusnya. Berikutnya adalah bagaimana fasilitas listrik, air, gas dan jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, kesiapan lahan atau tanah. Tidak hanya berkaitan kecukupan luasan lahan dan kondisi lahan representatif, tetapi juga harga tanah yang terjangkau. Prespektif yang kedua adalah iklim kondusif perspektif suprastruktur. Variabel keamanan dan ketertiban umum. Investasi membutuhkan kenyamanan dan ketenangan. Konflik berdampak buruk, kontraproduktif terhadap investasi. Investor akan berpikir ulang tentang rencana menanamkan modalnya, jika suatu daerah masih didera konflik agraria (pertanahan), atau kerusuhan perburuhan, dan sebagainya. Untuk itulah, peran pemerintah bersama para pemangku kebijakan seperti DPRD, aparat keamanan, swasta, LSM, masyarakat, sangat strategis untuk mendengarkan aspirasi dan problem yang dihadapi, serta mencegah konflik dan menciptakan iklim kondusif. Ada beragam pilihan lainnya yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki iklim penanaman modal di daerah dari perspektif ini. Salah satu kebijakan yang terkait dengan kepentingan tersebut, adalah penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Secara teoritik, PTSP dapat meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dalam bidang investasi, melalui penyederhanaan perijinan, pemberian insentif dan kemudahan, serta percepatan waktu penyelesaian.

P A

A D

E P

Tabel 2.34. Rata-Rata Perijinan Terbit

Uraian Rata-Rata Perijinan Terbit (hari)

B

2006 6

2007 6

2008 5,38

2009 3,68

2010 3,25

2011 3,25

2012 3,25

Sumber : Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kab. Trenggalek, 2013

2.1.4.4. Potensi Ekonomi Daerah Berbagai potensi investasi ekonomi yang terdapat di Kabupaten Trenggalek dapat dipergunakan untuk meningkatkan daya saing daerah, yang dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Diantara potensi-potensi tersebut adalah : 1). Potensi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan; 2). Potensi sektor peternakan; 3). Potensi sektor kelautan dan perikanan; 4). Potensi sektor Pariwisata; 5). Potensi sektor industri; dan 6). Potensi sektor pertambangan; Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 126.140 Ha pada tahun 2012 memiliki tanah sawah seluas 12.230 Ha atau 9,70 persen dari total luas wilayah. Dari luas sawah tersebut, 11,68 persen dapat ditanami padi 1 kali dalam setahun. Sedangkan 83,51 persen sisanya dapat ditanami padi 2 kali atau lebih dalam setahunnya. Produksi padi sawah tahun ini naik 15,94 persen, sedangkan ubi kayu naik 14,72 persen. Selain itu komoditi kacang tanah mengalami penurunan produksi sebesar 44,24 persen. Produksi Hasil Pertanian dijelaskan pada tabel berikut.


II - 37


Tabel 2.35. Produksi Hasil Pertanian (ton) Uraian

Th 2007

Th 2008

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th. 2012

Padi

131.701

149.414

168.898

192.154

149.220

173.003

Jagung

75.654

79.031

103.155

84.695

64.438

79.663

Ubi kayu

438.242

495.738

434.369

328.073

350.463

402.063

Ubi jalar

340

345

222

400

1.668

350

Kacang tanah

2.943

2.021

1.833

3.034

2.857

1.593

Kacang kedelai

5.457

5.793

7.313

2.081

7.019

7.528

Sumber : Dinas Pertahutbun Kab. Trenggalek, 2013

Pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Trenggalek dituntut untuk tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial yang merupakan indikator pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan yang lestari. Jenis komoditi perkebunan yang cukup potensial dan merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Trenggalek antara lain adalah kelapa, nilam, coklat, cengkeh, dan tebu. Tabel berikut menjelaskan jumlah produksi hasil perkebunan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2007-2012.

A D

Tabel 2.36. Produksi Hasil Perkebunan (ton) Uraian Kelapa Kopi

B

Coklat Tebu

Vanili

Jambu mete Nilam

Kapuk randu

Th 2008

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th. 2012

12.387,70

11.489,16

10.524,00

10.682,00

10.609,75

10.652,50

673,85

123,35

624,00

607,75

536,75

589,25

84,55

85,80

111,35

394,75

170,25

179,25

555,20

562,30

786,70

893,75

759,25

767,75

577,00

269,00

792,09

597,20

398,50

390,30

15,65

17,35

19,35

26,00

10,30

10,55

5,85

5,93

7,35

49,25

12,25

27,14

-

-

-

847,00

-

828,50

19,91

9,60

21,97

78,25

23,95

45,30

P A

Cengkeh

E P

Th 2007


Komoditi cabe terjadi fluktuasi produksi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 produksi cabe 4.522 kwintal dan tahun 2011 turun menjadi 4.342 kwintal sedangkan tahun 2012 kembali meningkat mencapai 5.074 kwintal. Untuk buah-buahan, komoditi terbanyak produksinya adalah durian dengan produksi 142.764 kwintal disusul pisang dengan produksi 118.991 kwintal. Adapun tabel berikut menjelaskan tentang jumlah produksi komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Trenggalek tahun 2007-2012.


II - 38


Tabel 2.37. Produksi Sayur- Sayuran (kwintal) Jenis Sayur

Th. 2007

Th. 2008

Th. 2009

Th. 2010

Th. 2011

Th. 2012

Bawang putih Bawang merah Kubis Sawi Kacangkacangan Lombok/ Cabe Tomat Terong Buncis Ketimun Labu Siam Kangkung Bayam Kentang Jumlah

156 1.796 4.121

995 1.015 3.180

56 300 1.271 3.249

25 30 897 3.105

1.381 2.313

90 1.123 2.540

10.400 333 7.948 1.243 443 3.951 8.534 598 836 40.359

6.538 337 3.299 987 700 3.090 5.961 508 937 27.547

5.866 690 4.036 1.184 133 4.923 3.548 532 487 26.275

4.522 119 4.145 1.747 90 5.999 1.456 630 22.765

4.342 1.141 2.712 1.027 634 2.955 2.815 674 19.994

5.074 524 2.332 572 516 2.933 2.176 339 18.219


A D

Tabel 2.38. Produksi Buah-Buahan (kwintal) Jenis Buah Alpokad Mangga Rambutan Duku Jeruk Salak Durian Jambu air Jambu biji Sawo Papaya Pisang Nanas Manggis Jumlah

2008

2009

8.580 42.253 9.438 888 751 25.015 50.514 2.925 330 1.059 24.689 124.681 7 827 291.957

2.118 39.244 2.172 3.645 612 46.661 17.588 1.522 6.297 9.578 9.807 114.961 4 14.467 268.676

P A

B

E P

2007 4.963 71.933 2.210 1.576 260 8.837 90.453 350 562 2.281 11.758 126.643 10 10.450 332.286

2010

2011

2012

7.244 30.954 4.673 2.591 325 24.709 41.232 786 737 1.973 6.543 104.780 12 2.330 228.889

3.684 53.225 11.778 36 12 21.615 25.594 539 446 619 3.651 11.7658 45 2.542 241.444

51.056 72.654 25.309 3.518 32 34.402 142.764 934 1.484 3.385 3.929 118.991 63 5.076 463.597


Berdasarkan data kehutanan di Kabupaten Trenggalek memiliki total luas Hutan 62.024,50 ha. Terdapat 17.988,40 ha Hutan Lindung, dan 44.036,10 ha Hutan Produksi. Hutan terluas terdapat di Kec. Watulimo seluas 11.145,20 ha dengan klasifikasi Hutan Lindung seluas 5.826,60 ha dan Hutan Produksi seluas 5.318,60 ha. Sedangkan Kec. Pule, Panggul dan Suruh memiliki hutan rakyat yang terluas di Kabupaten Trenggalek.


II - 39


Tabel 2.39. Luas Hutan Menurut Fungsi Hutan di Kabupaten Trenggalek (ha) No.

Kecamatan

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Hutan Wisata

Hutan Lainnya

Jumlah

525,50

5.902,10

-

-

6.427,60

1

PANGGUL

2 3 4 5 6

MUNJUNGAN WATULIMO KAMPAK DONGKO PULE

7.183,60 5.826,60 634,10 1.468,40 238,80

2.880,00 5.318,60 4.340,80 5.806,20 3.609,90

-

-

10.063,60 11.145,20 4.974,90 7.274,60 3.848,70

7 8 9 10 11 12 13 14

KARANGAN SURUH GANDUSARI DURENAN POGALAN TRENGGALEK TUGU BENDUNGAN Jumlah

92,80 15,60 3,10 81,30 390,70 74,90 78,60 1.374,40 17.988,40

609,60 2.163,50 1.760,80 1.184,30 1.005,01 2.152,40 2.576,00 4.726,80 44.036,01

-

-

702,40 2.179,10 1.763,90 1.265,60 1.395,71 2.227,30 2.654,60 6.101,20 62.024,41


A D

Grafik 2.12. Luas Hutan Rakyat Menurut Kecamatan (ha)

P A

B

E P


Peternakan Berdasarkan Data Dinas Peternakan tahun 2012, ternak unggas yang dibudidayakan masyarakat berjumlah 1.614.679 ekor, mengalami penurunan dari tahun 2011 yang mencapai 2.363.110 ekor. Sedangkan ternak kecil berjumlah 249.539 ekor yang didominasi kambing dan domba naik dari tahun 2011 yang berjumlah 247.259 ekor. Ternak besar yang terdiri dari Sapi, Sapi Perah, Kerbau dan Kuda pada tahun 2012 dibudidayakan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya dengan total jumlah 48.290 ekor.


II - 40


Grafik 2.13. Populasi Ternak Tahun 2007-2012 (ekor)

Sumber : Dinas Peternakan Kab. Trenggalek, 2012

Dilihat dari populasi ternak tersebut, ayam menempati urutan pertama untuk ternak yang dibudidayakan masyarakat dengan jumlah 792.386 ekor, disusul ayam ras petelor dengan populasi 177.093 ekor, berikutnya ayam ras pedaging, kambing dan itik. Dari populasi tersebut menghasilkan telor sebanyak 841.01 ton. Populasi Sapi potong mencapai 43.411 ekor yang menghasilkan 5.756,86 ton daging, sapi perah dengan populasi 5.545 ekor sebagian besar terdapat di Kecamatan Bendungan. Dari sejumlah sapi perah tersebut menghasilkan susu sebanyak 7.748,29 ton selama tahun 2012.

A D

E P

Kelautan dan Perikanan Potensi kelautan Perikanan di Kabupaten Trenggalek sangat besar dengan panjang pantai mencapai 96,00 km dan luas wilayah laut ZEE mencapai ± 213.350 Ha. Potensi perikanan darat dan laut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pengembangan potensi perikanan mulai direalisasikan dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Pantai Prigi dengan harapan bisa mengentaskan kemiskinan para nelayan setempat. PPN di pesisir Pantai Prigi kedepannya akan dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang didukung dengan pengembangan Jalan Lintas selatan (JLS). Tabel berikut menjelaskan mengenai potensi kelautan dan perikanan tahun 2010-2012. Dimana tercatat produksi hasil perikanan tangkap mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 41.085 ton menjadi 37.070 ton di tahun 2012. Sedangkan produksi hasil perikanan budidaya mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 2.433 ton menjadi 2.566 ton di tahun 2012.

P A

B

Tabel 2.40. Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2012 No 1 2

3 4 5 6 7 8 9

URAIAN Panjang Pantai - Luas Wilayah laut 4 mil - Luas Wilayah laut 12 mil (ZEE) - Luas Wilayah laut 200 mil (ZEEI) Tingkat pemanfaatan Jumlah pulau – pulau kecil Kawasan hutan bakau Kawasan terumbu karang Jumlah armada perikanan Jumlah alat tangkap Jumlah nelayan

2010 96,00 Km ± 71.117 Ha ± 213.350 Ha ±3.555.850 Ha 20% 57 buah 108 Ha 122 Ha 2.068 Unit 2.910 Unit 9.655 Orang


2011 96,00 Km ± 71.117 Ha ± 213.350 Ha ±3.555.850 Ha 20% 57 buah 136,40 Ha 225,70 Ha 2.068 Unit 2.850 Unit 9.656 Orang

2012 96,00 Km ± 71.117 Ha ± 213.350 Ha ±3.555.850 Ha 20% 57 buah 140,60 Ha 122 Ha 2.105 Unit 4.538 Unit 9.962 Orang

II - 41

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 No 10 11 12 13 14 15 16

17

URAIAN Jumlah Pembudiyaan ikan Jumlah pengolahan ikan - Potensi areal tambak - Termanfaatkan - Potensi budidaya laut - Termanfaatkan - Potensi budidaya kolam - Termanfaatkan Potensi perairan umum (Waduk) Produksi hasil penangkapan - Laut

2010 2.145 Orang 551 Orang ± 1.000 Ha 17,6 Ha ± 3.500 Ha 40,5 Ha ± 100 Ha 16,77 Ha ± 17 Ha



7.839.174 Kg

37.070.400 Kg

- Perairan umum Produksi budidaya di kolam

14.578 Kg 1.893.902 Kg

41.085.702 Kg 15.478 Kg 2.433.197 Kg

16.390 Kg 2.566.786 Kg

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Trenggalek, 2013

Grafik 2.14. Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan (kg)

P A

B

A D

E P


Jumlah rumah tangga perikanan tercatat 3.754 rumah tangga terdiri dari 2.068 rumah tangga perikanan laut dan 1.686 rumah tangga perikanan darat. Rumah tangga perikanan laut terdapat pada 3 kecamatan yaitu Panggul, Munjungan dan Watulimo. Berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek yang berada di pesisir selatan Jawa Timur maka Kabupaten Trenggalek berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan baik berbasis perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Potensi perikanan budidaya yang dapat dikembangkan di Kabupaten Trenggalek adalah budidaya ikan gurame, nila dan ikan lele di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan sebagai pusat kegiatan minapolitan serta budidaya ikan lele di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek sebagai kawasan hinterland. Sedangkan kawasan minapolitan berbasis tangkap dikembangkan di Kecamatan Watulimo dengan Kec Panggul dan Munjungan sebagai hinterland-nya.


II - 42


Tabel 2.41. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Jenisnya (RT) No.

Kecamatan

1 2

PANGGUL MUNJUNGAN

3 4

WATULIMO KAMPAK

5 6

Perikanan Laut

Perikanan Darat Perairan Umum Budidaya Kolam

Jumlah

236 525

22

77 37

313 584

1.307 -

-

266 8

1.573 8

DONGKO PULE

-

-

-

-

7 8

KARANGAN SURUH

-

9 -

178 6

187 6

9 10

GANDUSARI DURENAN

-

47

53 361

53 408

11 12

POGALAN TRENGGALEK

-

12

117 128

117 140

13 14

TUGU BENDUNGAN

-

13 -

172 180

185 180

2.068

103

1.583

3.754

Jumlah

A D


Pariwisata

E P

Objek wisata di kabupaten Trenggalek dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu objek wisata alam, objek wisata budaya dan objek wisata minat khusus. Dalam periode tahun 2006-2012 jumlah obyek wisata yang layak jual di Kabupaten Trenggalek sebanyak 18 obyek wisata alam yang terdiri dari obyek wisata pantai, goa, pemandian, agrowisata, air terjun, dan telaga. Jenis objek wisata di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

P A

B

Tabel 2.42. Objek Wisata Alam di Kabupaten Trenggalek

No. 1

Obyek Wisata

Jenis Wisata

Lokasi Kecamatan

Pantai Prigi

Wisata Alam

Watulimo

Pantai Karangongso Pantai Damas Pantai Pelang

Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam

Watulimo Watulimo Panggul

5 6 7

Pantai Konang Pantai Blado Gua Lowo


Panggul Munjungan Watulimo

8 9

Gua Suruban Gua Ngerit

Wisata Alam Wisata Alam

Watulimo Kampak

10 11 12

Gua Gajah Gua Kalimati Gua Pringapus


Bendungan Dongko Dongko

13 14 15 16 17

Pemandian Tapan Wonowisata Agrowisata Dilem Air Terjun Kalianak Air Terjun Jero Guih

Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam

Karangan Trenggalek Bendungan Tugu Karangan

18

Telaga Beji Maron

Wisata Alam

Gandusari

2 3 4

Sumber : Dinas Poraparibud Kabupaten Trenggalek, 2013


II - 43


Tabel 2.43. Obyek Wisata Budaya No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Obyek Wisata

Jenis Wisata

Upacara Larung Sembonyo Upacara Longkangan Prasasti Kamulan Tradisi Tiban Jaranan Turonggo Yakso Tradisi Baritan Tradisi Religi Kupatan Bersih Dam Bagong

Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya

Lokasi Kecamatan Watulimo Munjungan Durenan Trenggalek Dongko Dongko Durenan dan Trenggalek Trenggalek


Tabel 2.44. Objek Wisata Minat Khusus No. 1 2

Obyek Wisata Panjat Tebing Gunung Linggo Panjat Tebing Gunung Sepikul

Jenis Wisata Minat Khusus Minat Khusus

Lokasi Kecamatan Karangan Watulimo


A D

Jumlah kunjungan wisata di kabupaten Trenggalek di tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya dimana jumlahnya mencapai 449.803 orang, naik dibandingkan tahun 2011 yang hanya mencapai 389.931 orang. Intensifikasi dan Ekstensifikasi obyek wisata tentunya harus terus dilakukan untuk menjaga eksistensi Kabupaten Trenggalek sebagai daerah wisata dan tentunya jumlah wisatawan ini berpengaruh terhadap potensi peningkatan PAD yang dihasilkan.

P A

E P

Grafik 2.15. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2006-2012 (orang)

B

Sumber : Trenggalek Dalam Angka Tahun 2012, BPS


II - 44


Koperasi dan UKM Dengan memperhatikan berbagai karakter dan potensi koperasi terutama dalam hal ketahanannya menghadapi kondisi perekonomian nasional yang belum berpihak kepada kelopok miskin maka sudah sepatutnya koperasi lebih diberdayakan. Kepentingan pemberdayaan koperasi terkait denganpenggunaan modal, penggunaan bahan baku lokal, serta kemampuan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu maka dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan pemberdayaan koperasi menjadi salah satu opsi yang perlu diperhitungkan. Dari pemikiran yang demikian idealnya pendekatan pembangunan sekarang ini diarahkan pada usaha mempercepat proses pemberdayaan koperasi. Persentase perkembangan jumlah koperasi aktif untuk periode 2006-2012, tercatat mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 Persentase koperasi aktif hanya 47,98 % dari total 321 koperasi yang ada, sedangkan di tahun 2012 Persentase koperasi aktif mencapai 55,20 % dari total 596 koperasi yang ada di kabupaten Trenggalek. Tabel 2.45. Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Uraian Jumlah koperasi

2006 321

Koperasi aktif Persentase koperasi aktif (%)

2007 335

2008 365

2009 452

2010 558

2011 584

2012 596

154

154

188

186

285

309

329

47,98

45,7

50,67

50,96

51,08

52,91

55,20

Sumber : Dinas Koperindagtamben Kabupaten Trenggalek, 2013

A D

Dengan melihat perkembangan kelembagaan yang ada, terlihat bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan koperasi mulai meningkat terutama pada daerahdaerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Ada hal menarik yang menjadi catatan dalam menganalisis perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, koperasi tidak aktif dimana dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi aktif juga dibarengi dengan peningkatan jumlah kopersi tidak aktif. Hal tersebut pertumbuhan anggota koperasi dimungkinkan karena sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya koperasi baru, bukan dari berkembangnya koperasi tidak aktif menjadi aktif Permasalahan eksternal yang paling mendasar yang dihadapi oleh koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah masalah iklim usaha. Belum membaiknya iklim usaha dilingkungan koperasi antara lain diindikasikan dari kesulitan koperasi untuk mengembangkan permodalan, teknologi produksi, pemasaran, dan informasi. Kesulitan tersebut berpangkal dari adanya berbagai kondisi baik yang terbentuk secara alami sebagai derivasi dari sistem perekonomian yang dilaksanakan, maupun yang timbul dari berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dukungan iklim usaha yang kondusif bagi terbukanya peluang untuk berbisnis dan mengembangkan bisnis sangat diperlukan bagi mereka.

P A

B

E P

Tabel 2.46. Upah Minimum Kabupaten Trenggalek 2006-2013 Uraian UMK Kabupaten Trenggalek (Rp.) Persentase kenaikan (%)

2006 437.100

2007 468.000

2008 510.000

2009 600.000

2010 635.000

2011 700.000

2012 760.000

2013 903.900

10,75

17,65

5,83

11,81

10,24

8,57

18,93

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek, 2013

Industri Perkembangan industri kecil, menengah dan kerajinan selama periode 20062012 menunjukan trend naik turun. Tahun 2010 jumlah IKM mencapai 595 unit, meningkat 69 unit atau 13.12% dibanding tahun 2006. Persentase peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar 7,41%. Akan tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 545 unit, penurunan ini didominasi oleh berkurangnya industri rokok dan genting. Sedangkan di Tahun 2012 jumlah IKM kembali mengalami kenaikan 558 unit. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 45


Grafik 2.16. Perkembangan Jumlah IKM Dan Kerajinan (buah) Tahun 2006-2012


Pertambangan Kabupaten Trenggalek sebenarnya memiliki kekayaan tambang yang tersebar di beberapa lokasi tetapi belum dikembangkan secara optimal. Potensi tambang terbesar di Kabupaten Trenggalek adalah marmer sebesar 666 juta ton yang tersebar di Kecamatan Panggul sebesar 250 juta ton, Kecamatan Dongko sebesar 152 juta ton, Kecamatan Pule sebesar 105 juta ton, Kecamatan Karangan sebesar 56 juta ton dan Kecamatan Suruh sebesar 45 juta ton. Selain marmer, potensi tambang lainnya adalah andesit diorite sebesar 460 juta ton yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pogalan. Potensi tambang di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel berikut.

A D

E P

Tabel 2.47. Jenis dan Persebaran Tambang di Kabupaten Trenggalek

P A

No 1 2 3

Jenis Tambang

B

Marmer Andesit diorit

Kandungan (Juta Ton) 666 460

Batu tuffa dan saud stone

443

Batu Gamping

330

5 6 7

Besi Zeolit Tanah Liat

228 220 140

8

Felspar

135

9 10 11 12 13 14 15 16

Mangan Bentonit Kalsit Kaolin Pasir Pasir laut Piropillite Batubara

117 80 64 50 37 30 25 18

4

Persebaran

Panggul, Dongko, Pule, Karangan, Suruh Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Dongko, Pule, Karangan, Suruh, Gandusari, Durenan, Trenggalek, Tugu, Bendungan Panggul, Dongko, Pule, Karangan, Suruh, Durenan Panggul, Watulimo, Kampak, Gandusari, Bendungan Panggul, Munjungan, Dongko Pule Karangan, Suruh, Gandusari, Durenan, Trenggalek Kampak, Karangan, Suruh, Gandusari, Durenan, Trenggalek Karangan, Gandusari, Pogalan Dongko, Karangan, Suruh Panggul, Kampak, Karangan, Gandusari Suruh, Bendungan Pogalan, Trenggalek, Tugu Panggul, Munjungan, Watulimo Kampak Watulimo, Dongko, Suruh



II - 46


2.2.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), Rumah Tangga Miskin (RTM) Terhadap Total Rumah Tangga (%), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (%) merupakan Indikator Kinerja untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Evaluasi Kinerja RKPD sampai tahun berjalan dapat dilihat pada Lampiran I, sedangkan realisasi Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kab. Trenggalek tahun 2010-2015 dapat dijelaskan sebagaimana Tabel berikut. Tabel 2.47. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2010-2015

No.

2010

Indikator Kinerja Utama

Realisasi dan Target 2012

2011

2013

2014

2015

Ket. Capaian

Tahun Dasar

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Target

Target

6,11 22,02

6,89 20,60

6,46

#)

7,11 19,18

6,62 #)

7,89 17,76

8,11 16,35

8,50 13,00

3 2

3.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Rumah Tangga Miskin (RTM) Terhadap Total Rumah Tangga (%) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

73.05

73.50

74,12

74.69

2

4.

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

3.50

3.25

3,18

3.11

5.

Laju Inflasi PDRB (%)

6,45

5,64

6,35

4,88

6.

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

0,010

0,065

0,280

0,041

7.

Indeks Paritas Daya Beli

63,78

66,77

64,84

69,41

8

Angka Partisipasi Murni (APM)

1. 2.

P A

- SD sederajat

A D

E P

74,08

75.63

76.57

77.52

3,14

2.82

2.55

2.00

2

6,25

4,11

3,34

2,58

2

0,317

0,039

0,038

0,036

2

65,19

72,06

74,70

77,34

2

97,78

97,88

96,32

97,98

91,27

98,08

98,18

98,28

2

80,62

81,00

79,55

84,00

83,23

87,00

91,00

96,00

2

48,59

50,00

46,67

55,00

59,28

60,00

65,00

70,00

1

108,37

108,50

104,44

108,80

100,87

109,00

109,30

109,50

1

105,26

105,50

103,66

105,75

106,97

106,00

106,25

106,50

1

67,79

69,00

68,41

71,00

74,23

73,00

75,00

78,00

1

- Usia 7 – 12 th

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

- Usia 13 – 15 th

90,19

95,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

11.

Angka Melek Huruf

92,83

93,05

92,84

93,31

93,50

93,56

93,82

94,07

1

12.

Angka Harapan Hidup (AHH)

77,69

77,69

78,12

78,12

78,37

79,56

80,99

85,00

1

13.

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Bayi Gizi buruk

13,46

12,00

11,94

11,50

7,50

11,00

10,50

10,00

1

103,52

103,00

136,35

103,00

98,00

103,00

103,00

103,00

1

1,53

0,97

1,28

0,95

0,55

0,94

0,92

0,91

1

15,6

16,09

12,80

16,59

13,28

16,84

17,08

17,58

3

- SMP sederajat - SMA sederajat 9

- SD sederajat - SMP sederajat - SMA sederajat 10

14. 15. 16.

B

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Peningkatan PDRB per kapita ADHB (%)

Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2010-2015 (diolah) *) Data Sementara **) Data Diperbaiki #) Data Belum/ Tidak Tersedia

1

= Tercapai

2

= Belum Tercapai

3

= Sulit Tercapai


II - 47


2.3.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan Kabupaten Trenggalek yang dicapai saat ini dengan yang direncakanan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Trenggalek diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kota, regional maupun global. Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara ilustratif, pola hubungan antara permasalahan wilayah, isu strategis, visi dan misi hingga program dan kegiatan dapat dilihat dalam Gambar berikut.

P A

B

A D

E P

Gambar 2.7. Pola Hubungan antara Permasalahan, Perumusan Visi Misi dan Perumusan Program Kegiatan Menyikapi berbagai perkembangan pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, diperlukan upaya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting apabila dikaitkan dengan pencapaian target indikator makro pembangunan yang masih kurang memenuhi target. Untuk itu pencapaian target pembangunan, masih perlu dioptimalisasikan dalam implementasinya. Berbagai upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 diharapkan lebih fokus pada program maupun kegiatan yang mempunyai daya ungkit pencapaian target dimaksud. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada gilirannya diharapkan dapat menjadi pendorong dalam proses pembangunan dalam rangka akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Perkembangan Indikator makro Kabupaten Trenggalek sebagai representasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Trenggalek menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian Indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tiga komponen saja yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli, akan tetapi sesungguhnya dipengaruhi pula oleh semua bidang pembangunan, baik yang terkait secara langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun yang dianggap sebagai penunjang.


II - 48


Di samping itu, keberhasilan pencapaian Indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program maupun kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten, akan tetapi juga dipengaruhi oleh semua program maupun kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh berbagai level Pemerintahan, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Trenggalek secara umum selama kurun waktu tahun 2012, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu–isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2014. Disamping itu, hal lain yang dijadikan sebagai dasar rujukan penentuan isu strategis adalah masalah terkini yang terjadi dalam skala nasional maupun regional. Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam RKPD Kabupaten Trenggalek 2014 adalah hasil kesimpulan terhadap isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang dihimpun dari penjaringan aspirasi masyarakat mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten serta keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Isu strategis dan masalah mendesak berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini dan diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Penataan Ruang; 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik; 3. Pengangguran dan Kemiskinan; 4. Ancaman Krisis Pangan dan Energi, Perubahan Iklim dan Bencana Alam; 5. Peran serta masyarakat dan gender dalam pembangunan.

A D

1. Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Penataan Ruang Masalah Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan penataan Ruang tetap menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan. Belum meratanya dukungan infrastruktur yang meliputi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, perumahan, pelayanan air minum, serta penyehatan lingkungan. Berdasarkan data Dinas PU Bina Marga dan Pengairan tahun 2012, dari panjang jalan Kabupaten 949,93 km, sebesar 21,91 % dalam kondisi rusak ringan dan 22,54 % dalam kondisi rusak berat. Sementara itu, banyak bangunan air yang rusak sehingga mengganggu kebutuhan masyarakat akan air baik untuk air minum maupun untuk pertanian. Mengingat bentangan pantai di Kabupaten Trenggalek yang panjang, maka permasalahan yang berkenaan aspek kewilayahan perlu mendapatkan perhatian yang serius terutama terkait dengan pengembangan Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS). Khusus untuk pembangunan Bendungan Tugu dan JLS pada tahun berjalan terkendala dengan pembebasan lahan yang belum terselesaikan seluruhnya, dan diharapkan pada tahun 2014 permasalahan ini dapat terselesaikan. Rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya sehingga degradasi lingkungan banyak terjadi. Selain itu sistem pengelolaan pertanahan yang ada juga kurang optimal, padahal pengelolaan pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan ruang. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan tata ruang sebagai acuan koordinasi, keberlanjutan kelestarian alam serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Dengan telah disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 menjadi Peraturan Daerah, akan menjadi solusi dari permasalahan tentang penataan ruang dan pengembangan wilayah di Kabupaten Trenggalek. Di Kawasan pegunungan, beberapa lokasi merupakan kawasan pedalaman dan terpencil yang masih sulit dijangkau, diantaranya Dusun Torongan Desa Besuki Kecamatan Munjungan, Dusun Banyon Desa Widoro Kecamatan Gandusari, Dusun Gemblung Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan, Dusun Weru Desa Joho Kecamatan Pule, Dusun Belang dan Dusun Koli Desa Salamwates Kecamatan Dongko. Kondisi

P A

B

E P


II - 49


sarana dan prasarana beberapa lokasi dimaksud masih sangat membutuhkan penanganan serius. Jalan yang terjal, berliku dan belum beraspal, beberapa ruas masih merupakan jalan tanah. Sarana penerangan listrik PLN belum merata. Air untuk keperluan sehari – hari banyak memanfaatkan aliran sungai maupun tadah hujan. Seiring perjalanan waktu, guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka tuntutan terhadap pemekaran Desa Botoputih Kecamatan Bendungan terus mengemuka. Wilayah Desa Botoputih yang dibatasi dengan bukit menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Desa. Masyarakat yang bertempat tinggal diseberang bukit, harus melewati jalan memutar untuk ke kantor Desa mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, kajian-kajian akan terus dilaksanakan untuk mendapatkan tindak lanjut dari tuntutan pemekaran Desa Botoputih Kecamatan Bendungan. 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Kapasitas kelembagaan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai agen pembangunan masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Kabupaten Trenggalek memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya. Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan juga menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur. Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan ini ditandai dengan : a. Perlunya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah; b. Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum; c. Ketentraman dan ketertiban masih perlu ditingkatkan secara lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan; d. Masih perlu ditingkatkan pemahaman pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta masih perlunya ditingkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; e. Pembangunan di sektor lingkungan hidup belum menjadi isu sentral pembangunan; dan f. Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku. Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah, struktur organisasi pemerintah daerah umumnya masih besar dan saling tumpang tindih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Selain itu, prasarana dan sarana pemerintahan masih minim dan pelaksanaan standar pelayanan minimum belum mantap. Hubungan kerja antar lembaga, termasuk antar pemerintah daerah juga masih belum optimal. Keterbatasan ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, profesionalisme serta kesejahteraan yang terbatas menyebabakan tidak optimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dari sisi keuangan daerah, ditunjukkan dengan masih terbatasnya efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemapuan pengelolaan termasuk dalam melaksanakan prinsip transaparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal), belum tersusunnya kelembagaan yang efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, serta kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

P A

B

A D

E P


II - 50


Belum Optimalnya Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Persepsi yang belum sama antar pelaku pembangunan baik di jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan lainnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelengaraan pemerintahan. Di pihak pemerintah, koordinasi sangat diperlukan untuk menjamin keterpaduan antar sektor serta pelaksanaan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Lemahnya koordinasi mengakibatkan tidak efisiennya pemanfaatan sumber daya pembangunan yang terbatas jumlahnya, baik karena tumpang tindihnya kegiatan maupun karena tidak terjalinnya sinergi antar kegiatan. Banyak keluhan dari masyarakat, pelayanan publik di Kabupaten Trenggalek masih belum prima. Masyarakat masih merasa kesulitan mengurus KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran maupun perijinan yang terkait dengan bisnis. Permasalahan kependudukan diharapkan berkurang dengan telah dilaksanakannya program e-KTP di Kabupaten Trenggalek sejak tahun 2012. Masyarakat yang hendak mengurus perijinan untuk bisnis juga merasakan kerumitan dalam urusan tersebut. Untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), masyarakat sangat kesulitan, karena untuk mengurus SIUP harus melengkapi perijinan yang lain seperti Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin HO dan sebagainya. Salah satu persyaratan itu tidak dipenuhi, masyarakat tidak dapat mengurus SIUP, sehingga mereka akhirnya kesulitan untuk membuka bisnis baru. Jika masalah perijinan masih rumit dan tidak segera dilakukan pembenahan-pembenahan, para investor jadi enggan untuk menanamkan modal di Kabupaten Trenggalek. Sebagai pemilik modal, para investor menuntut kemudahan untuk berusaha, sehingga bisnisnya dapat berkembang dengan baik. Untuk itu, para investor biasanya menuntut kelancaran urusan perijinan agar ada jaminan berinvestasi.

A D

E P

3. Pengangguran dan Kemiskinan Tantangan di bidang sosial di Kabupaten Trenggalek adalah adanya kesenjangan sosial, kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing di era global yang makin kompetitif. Dalam banyak hal, kesenjangan sosial akan melahirkan proses eksploitasi dan marginalisasi masyarakat miskin, karena posisi mereka yang rentan dan tersubordinasi. Pada sisi lain, kemiskinan menyebabkan terjadinya percepatan dan pendalaman kemiskinan. Kemiskinan akhirnya akan memperlebar jurang perbedaan antar-kelas, antar-wilayah dan antar yang dikuasai dan yang menguasai. Kemiskinan juga akan melahirkan efek domino lain berupa peningkatan jumlah pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor riil, terpuruknya kualitas sumber daya manusia yang ada, rendahnya akses masyarakat ke berbagai layanan publik, dan hilangnya kesempatan si miskin untuk meningkatkan posisi tawar untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Di berbagai wilayah di Kabupaten Trenggalek, persoalan kemiskinan seringkali makin sulit teratasi ketika kesenjangan sosial yang terjadi tak kunjung teratasi. Faktor penyebab kemiskinan seolah tak kunjung tertangani, karena faktorfaktor struktural di luar kemampuan si miskin yang tidak memberi kesempatan dan tidak ramah kepada masyarakat miskin. Kondisi perekonomian yang belum· sepenuhnya pulih dari krisis, dan imbas terjadinya krisis global, bukan saja menyebabkan terjadinya gelombang PHK, berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan serta keahlian yang profesional, hal itu menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk menangani pengangguran dan kemiskinan dibutuhkan kemudahan ekonomi (economic facilities) yang benar-benar nyata dan peluangpeluang sosial (social opportunities) yang memihak kepada masyarakat miskin dan pengangguran.

P A

B


II - 51


Dalam hal ini kemudahan ekonomi, masyarakat miskin perlu mendapat kesempatan dan akses terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif. Karena masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek banyak bekerja di sektor pertanian, pembangunan pertanian dengan berbasis agrobisnis harus terus dikembangkan. Karena letak geografis Kabupaten Trenggalek yang bergununggunung, pembangunan pertanian harus diarahkan pada produk perkebunan dan bukan tanaman pangan. Untuk itu, pembangunan dan pengembangan pertanian di Trenggalek sulit untuk mengutamakan tanaman pangan, karena luas sawah sulit untuk dikembangkan. Justru pertanian yang harus dikembangkan adalah tanaman perkebunan, karena sebagian besar wilayah Trenggalek merupakan daerah pegunungan. Tanaman perkebunan yang dibudidayakan seharusnya tanaman yang berorientasi pasar agrobisnis (on farm dan off farm), seperti kakao, buah-buahan, kayu sengon, kopi dan sebagainya. Sumberdaya kelautan ternyata juga belum secara maksimal dimanfaatkan, karena keterbatasan para nelayan menguasai teknologi penangkapan ikan maupun pengolahan ikan hasil tangkapan. Untuk itu, penguasaan nelayan/pembudidaya/pengolah ikan terhadap teknologi penangkapan ikan, pembudidaya dan pengolahan ikan hasil tangkapan perlu dilakukan terus-menerus. Sementara itu, keindahan alam pegunungan di Kabupaten Trenggalek dan pantaipantai yang selama ini menjadi kawasan wisata bahari dan wisata alam perlu diintegrasikan agar mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Pengembangan kawasan wisata pantai dan alam dapat disinergikan dengan wisata budaya dan religi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah lain dan investor. Untuk mengurangi pengangguran, pelatihan-pelatihan ketrampilan dan pengembangan sekolah kejuruan harus digalakkan. Kurikulum sekolah kejuruan dan alat-alat praktek harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga kualitas lulusan sekolah kejuruan tersebut dapat mengikuti perkembangan pasar kerja. Di sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga dituntut kreatifitas dan inovasi untuk mendukung perekonomian rakyat. Beberapa program strategis Nasional seperti PNPM Mandiri dan Program Keluarga Harapan (PKH) perlu didukung oleh daerah agar hasilnya lebih optimal. PNPM Mandiri merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Sedangkan PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Programprogram tersebut dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

P A

B

A D

E P

4. Ancaman Krisis Pangan dan Energi, Perubahan Iklim dan Bencana Alam Ancaman krisis pangan di Kabupaten Trenggalek cenderung makin nyata ketika dikaitkan dengan persoalan kependudukan. Seperti diketahui, bahwa pertumbuhan penduduk cenderung mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Hal ini berarti krisis pangan di Kabupaten Trenggalek akan benar-benar terjadi manakala tidak ada upaya-upaya yang serius untuk memperbaiki struktur produksi pangan. Perkembangan bisnis yang terkonsentrasi di wilayah urban dan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana kehidupan, menyebabkan lahan produktif semakin berkurang. Pada sisi lain permasalahan yang harus dihadapi petani adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan margin keuntungan yang makin tipis, sehingga nilai tukar petani menjadi rendah. Hal ini antara lain yang menyebabkan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 52


gairah petani bercocok-tanam mengalami kelesuan, dan pada akhirnya profesi petani semakin tidak menarik. Secara garis besar, beberapa kelemahan sektor pertanian di Kabupaten Trenggalek, antara lain karena: (1) terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bisnis, permukiman dan pusat perkantoran; (2) rendahnya nilai tukar produk pertanian dan kesenjangan antara sektor pertanian dengan industri yang cenderung bersifat asimetris; (3) lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian yang menyebabkan pemasaran menjadi tidak efisien dan merugikan petani; (4) kurang berkembangnya aspek kelembagaan yang mendukung pengembangan sektor pertanian; (5) mutu produk pertanian belum terstandarisasi dan kemasan produk yang tidak bersahabat dengan pasar; (6) kualitas bibit, benih dan teknologi pertanian yang masih rendah serta penerapan teknologi yang masih terbatas; (7) kurangnya sarana dan prasarana wilayah pendukung pengembangan sistem agrobisnis; dan (8) pemakaian pupuk organik masih rendah dan kecenderungan pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan tanpa didukung ketersediaan pupuk anorganik. Berkaitan dengan hal tersebut, kewaspadaan pangan dan gizi merupakan upaya yang bersifat preventif dan berkesinambungan. Kegiatan yang ada diupayakan untuk mewaspadai timbulnya kerawanan pangan dan gizi, kelaparan, keamanan dan mutu pangan, serta merumuskan langkah-Iangkah antisipasi dan penanggulangannya. Sebagai daerah yang terus berkembang, pertumbuhan penduduk dan seluruh aktivitasnya di Kabupaten Trenggalek menuntut adanya ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu, energi minyak bumi dan gas alam yang tersedia jumlahnya semakin terbatas dan jenis energi tersebut sifatnya tidak dapat diperbaharui. Pengalaman selama ini telah banyak membuktikan bahwa keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan efek domino terhadap peningkatan harga kebutuhan masyarakat yang lain. Salah satu dampak yang selalu terjadi akibat adanya krisis energi adalah harga satuan energi semakin tidak terkendali dan menyebabkan kekurangan energi di berbagai Negara, karena ketidakmampuannya untuk membeli atau memproduksi energi. Ancaman krisis energi juga menyebabkan terbukanya peluang konflik sosial sebagai akibat meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya pengangguran. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi krisis energi antara lain melalui penggunaan energi alternatif dan produk energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini ternyata melahirkan masalah baru. Peningkatan permintaan jagung untuk kepentingan manusia, hewan dan energi menyebabkan harga komoditi tersebut menjadi mahal. Hal itu akhirnya berdampak secara sosial maupun ekonomi di berbagai daerah maupun negara. Untuk mengatasi ancaman krisis energi, perlu diupayakan pencarian energi alternatif secara terus-menerus terkait dengan energi yang ramah lingkungan, seperti energi matahari, air dan angin yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia dan Kabupaten Trenggalek pada khususnya. Pemanasan global dan perubahan iklim yang sekarang tengah terjadi diperkirakan masih akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Banyaknya kejadian bencana di Kabupaten Trenggalek seperti banjir dan tanah longsor merupakan dampak nyata dari perubahan iklim dan pemanasan global. Fokus adaptasi pembangunan perlu ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti area sumberdaya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan permukiman, kesehatan, dan kehutanan. Arah Kebijakan pembangunan yang berdaya tahan terhadap resiko perubahan iklim perlu mempertimbangkan agenda perubahan iklim terkait tujuan pembangunan nasional dan daerah serta diselaraskan dengan tujuan pembangunan millenium (millenium development goalsIMDG's).

P A

B

A D

E P


II - 53


Terdapat beberapa isu mendasar yang layak menjadi perhatian pada setiap fokus area, yaitu masing-masing berkaitan dengan usaha penanggulangan kemiskinan; pembangunan ekonomi dan sosial; investasi; dan perencanaan tata ruang. Sebagaimana banyak terjadi pada tahun-tahun terakhir, berbagai implikasi dari perubahan iklim telah menjadikan derita orang miskin menjadi berlipat kali. Para nelayan tidak bisa melaut, karena gelombang besar. Para petani miskin di pedesaan semakin menderita, karena lahan-Iahan pertaniannya terancam banjir kala musim penghujan dan terancam kekeringan kala musim kemarau. Tempat tinggal mereka juga terancam tanah longsor. Mereka yang tinggal di tepi pantai seperti di Pantai Prigi, Munjungan dan Panggul juga terancam bencana tsunami. Untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diperkirakan akan terus terjadi ini, maka diperlukan upaya penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap perusakan lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), persiapan dan rekayasa sosial, serta sosialisasi dan pendidikan yang intensif. Semua itu menjadi persyaratan penting yang mutlak dipenuhi melalui kebijakan yang lebih komprehensif. 5. Peran serta masyarakat dan gender dalam pembangunan Kompleksitas permasalahan ekonomi secara umum masih rendah ditandai dengan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan rendahnya ketrampilan yang dibutuhkan bursa tenaga kerja. Pada sisi lain, perkembangan tuntutan pasar kerja dan persaingan industri di pasar global, menuntut kebutuhan tenaga kerja profesional yang memenuhi standar kualifikasi tenaga kerja berbasis knowledge, skill dan attitude (KSA), serta keterampilan sosial (social skill). Pasar kerja di masa datang juga menuntut adanya jaminan kondisi iklim ketenagakerjaan yang kondusif, harmonis dan dialogis, yang melahirkan suasana hubungan industrial yang ramah, dan adanya kepastian hukum dalam usaha dan investasi. Peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya disikapi dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah sehingga prinsip keterbukaan informasi publik mengenai proses pembangunan daerah yang sinergis, transparan, partisipatif dan akuntabel dapat diimplementasikan. Hingga saat ini kesetaraan gender masih belum signifikan. Pasalnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih relatif kecil, jika dibandingkan dengan laki-laki. Peran kodrati perempuan bersifat statis, sedangkan gender bersifat dinamis, sehingga hendaknya dapat mengupayakan peran kaum perempuan yang berwawasan. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dapat mendukung peranserta perempuan dalam pembangunan dan dapat menghilangkan diskriminatif terhadap keberadaan peran perempuan disegala aspek. Keberadaan perempuan dapat menjadi sebagai subjek pembangunan yang mempunyai peran sama dengan laki-laki. Saat ini telah terlihat pula upaya penyetaraan gender di Kabupaten Trenggalek dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosialbudaya, hukum dan pengambilan keputusan. Namun tidak dipungkiri juga, bahwa dewasa ini masih terdapat empat bentuk proses diskriminasi terhadap perempuan, yaitu masih adanya penolakan terhadap peran perempuan di ruang publik. rendahnya anggaran untuk menghapuskan diskriminasi dan kesenjangan gender, masih rendahnya perhatian untuk memenuhi hak kesehatan reproduksi dan perlindungan kerja.

P A

B

A D

E P


II - 54

BAB III A D E P P

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

A B



BAB III RREEN NC CAAN NAA PPRRO OG GRRAAM MD DAAN N KKEEG GIIAATTAAN N PPRRIIO ORRIITTAASS D DAAEERRAAH H 3.1.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.1. VISI Berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Trenggalek 2010-2015, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Trenggalek 2010-2015 berangkat dari landasan visi :

“Perubahan Menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak”

A D

Saat sekarang perlunya perubahan merupakan impian masyarakat Trenggalek. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk menggelorakan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Trenggalek yang sejahtera dan berakhlak. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat UndangUndang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan, bermartabat dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Untuk itu, mewujudkan Trenggalek yang sejahtera merupakan tugas yang tidak ringan, tetapi harus diperjuangkan dengan sepenuh hati. Pencapaian kesejahteraan masyarakat akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti pembentukan akhlak yang baik dan mulia. Mewujudkan masyarakat Trenggalek yang makmur dan sejahtera perlu dibarengi peningkatan kesalehan sosial (kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama) yang diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan akhlak akan menuntun individu lebih mampu mengembangkan kerukunan hidup antar-umat beragama, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan, kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

P A

B

3.1.2

E P

MISI Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dan penting untuk penyusunan strategi. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusannya. Untuk mewujudkan visi pembangunan Trenggalek 20102015 tersebut maka misi pembangunan Trenggalek 2010-2015 adalah:

“Pembangunan Pro Rakyat”

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

III - 1


Yang dimaksud dengan Pembangunan Pro Rakyat adalah pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan rakyat. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010–2015 dijabarkan ke dalam 3 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Kabupaten Trenggalek sesuai Misi “Pembangunan Pro Rakyat” yang diarahkan untuk : Misi 1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Rakyat dan

Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan adalah salah satu kunci utama menuju

Perubahan menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kepedulian sosial, partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan yang berkembang dari masa ke masa yang dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma pembangunan ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal. Misi 2.

Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan, serta Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan (Pengembangan Pertanian, Agroindustri, Pemberdayaan UMKM, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi. Pemberdayaan investasi daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu aspek yang diberdayakan di Kabupaten Trenggalek adalah investasi daerah yaitu investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta. Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan berbasis pada gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, dan gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

P A

B Misi 3.

A D

E P

Memantapkan Harmoni Sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (good-government) dan bersih (clean-government) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meingkatkan kualitas kehidupan masyarakat Trenggalek seutuhnya.


III - 2


Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama. 3.1.3.

TUJUAN DAN SASARAN Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Trenggalek 2010-2015 tersebut dilakukan melalui lima strategi pokok pembangunan, yaitu: 1. Pelayanan prima; 2. Perluasan lapangan kerja; 3. Peningkatan kemampuan usaha kecil dan menengah; 4. Peningkatan dan pemerataan pembangunan; 5. Pemberdayaan perempuan (peran gender). Pembangunan Trenggalek saat ini sedang mengalami tantangan serius berupa masalah pelayanan prima dan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, belum optimalnya otonomi desa, peran serta masyarakat dan gender, rendahnya kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam (SDA). Rencana kebijakan pembangunan Trenggalek dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, yang artinya meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek pembangunan. Ini merupakan penajaman arah baru pembangunan daerah seiring agenda reformasi pembangunan nasional, yakni pembangunan yang demokratis, aspiratif dan partisipatif. Mengingat potensi dan kemampuan masyarakat yang berbedabeda, maka arah dan kebijakan pembangunan dirumuskan dengan strategi pemberdayaan dan keberpihakan kepada masyarakat miskin untuk menuju masyarakat Trenggalek yang sejahtera dan berakhlak. Sudah saatnya Trenggalek mengembangkan proses demokratisasi partisipatoris sebagai gerakan sosial baru, mengembangkan politik aktivisme masyarakat dan organisasi-organisasi non pemerintah, khususnya pada arah politik lokal dalam ruang otonomi, di mana berbagai macam golongan masyarakat di akar rumput, para pelaku pasar, dan birokasi pemerintah daerah, terlibat dalam gerakan yang memperkuat satu sama lain untuk memproduksi semua hal yang baik bagi semua orang. Demokrasi partisipatoris adalah sejalan dengan Pembangunan Pro Rakyat dan menjadi relevan sebagai kebijakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. Pembangunan Pro Rakyat merupakan suatu konsep pembangunan yang berpihak pada rakyat, pro kemiskinan, dengan memberi penekanan prioritas pada program perbaikan pelayanan publik, pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua demi peningkatan kualitas sumber daya manusia; pembangunan kesehatan yang murah dan memadai demi meningkatkan produktivitas sumber daya manusia; dan perluasan lapangan kerja, terutama di sektor pertanian.

P A

B

A D

E P

Untuk mewujudkan 3 misi yang telah diuraikan di depan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 – 2015 sebagaimana Tabel 3.1. sebagai berikut :


III - 3


Tabel 3.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi : Perubahan Menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak Misi 1

Tujuan

Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Rakyat Dan Penanggulangan Kemiskinan

1.1

1.2

Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan memadai

Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan murah dan bermutu

Sasaran 1.1.1

Makin meningkatnya taraf kesehatan masyarakat

1.1.2

Makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi Meningkatnya kualitas pendidikan baik formal dan non formal, negeri maupun swasta agar dapat memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik Makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi Meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK Meningkatnya ketrampilan dan perlindungan pekerja Tersedianya calon transmigran yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan

1.2.1

B 1.3

Perluasan lapangan kerja

Urusan Kesehatan

Urusan Pendidikan

A D

E P 1.2.2

P A

Urusan yang membidangi

1.3.1

1.3.2 1.3.3


Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketransmigrasian

III - 4


1.4

Pengoptimalan penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender

1.4.1

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

1.4.2

Terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai peraturan, program pembangunan dan kebijakan publik Terselenggaranya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

1.4.3

1.5

Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat

1.5.1

1.5.2

P A

2

Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan, serta Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup

B 2.1

Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis berbasis

cluster

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Sosial

Meningkatnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal Meningkatnya pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, serta meningkatnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin

A D

E P 1.5.3

2.1.1

Meningkatnya ketersediaan pangan daerah

2.1.2

Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikulktura dan perkebunan Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk peternakan

2.1.3


Urusan Ketahanan Pangan Urusan Pertanian

III - 5


2.1.4

2.1.5

2.2

Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

2.2.1

2.2.2 2.2.3

2.3

Penguatan pemerintahan desa

P A

B 2.4

Peningkatan investasi dan kemudahan perijinan di bidang pertambangan dan pariwisata

2.3.1

Pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur

Urusan Kelautan dan Perikanan

2.3.2 2.4.1

2.4.2

Berkurangnya jumlah pelanggaran penambangan liar dan ketenagalistrikan Meningkatnya kunjungan wisata dan pengusahaan obyek wisata yang berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

2.5.1

Urusan Kehutanan

Urusan Koperasi dan UKM Urusan Perindustrian

A D

E P 2.4.3

2.5

Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan Meningkatnya produksi, daya saing dan nilai tambah produk hasil hutan dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian hutan Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM yang berdaya saing pasar Meningkatnya produktifitas industri kecil dan menengah Meningkatnya perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan Meningkatnya sumberdaya perangkat desa dalam menggali dan mengelola keuangan desa/kelurahan untuk membiayai pembangunan Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan investasi di daerah

Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RUTRW


Urusan Perdagangan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Penanaman Modal

Urusan Pariwisata

Urusan Penataan Ruang

III - 6


2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5 2.5.6

2.6

Pemeliharaan lingkungan hidup

2.6.1 2.6.2 2.6.3

3

Memantapkan Harmoni Sosial Melalui Peningkatan Kesalehan Sosial, Penegakan Serta Penghormatan Terhadap Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dengan Didukung Birokrasi Yang Reformatif Dan Pelayanan Publik Yang Prima

3.1

P A

Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

B

Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur jalan dan Jembatan Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dan air bersih bagi masyarakat Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman Meningkatnya pelayanan transportasi daerah yang aman, tertib dan lancar Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Perumahan Rakyat Urusan Perhubungan Urusan Lingkungan Hidup

A D

E P 3.1.1

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan efektif

3.1.2

Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif.

3.1.3

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

3.1.4

Urusan Pertanahan


Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

III - 7


3.1.5

Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian. 3.1.6 Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien 3.1.7 Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan 3.1.8 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah 3.1.9 Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa 3.1.10 Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat

3.2

Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial

P A

B 3.3

Peningkatan peran pemuda serta pengembangan olah raga dan sarana prasarananya

E P

Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah

3.2.2

Meningkatnya kualitas kesalehan sosial masyarakat Meningkatnya minat baca masyarakat Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan

3.3.1

3.3.2 3.4

Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM

3.4.1

3.4.2 3.4.3

Urusan Kearsipan Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

A D

3.2.1

3.2.3

Urusan Statistik

Meningkatnya prestasi pemuda dalam bidang olah raga Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Meningkatnya penegakan supemasi hukum dan HAM Meningkatnya kewaspadaan terhadap bencana


Urusan Kebudayaan

Urusan Perpustakaan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

III - 8


3.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Perumusan prioritas dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Tema RKPD yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah :

“Peningkatan Pembangunan Daerah Melalui pemantapan Industri Kreatif, Kemitraan dan penataan Lingkungan Yang Didukung Oleh Penguatan Sosial Kemasyarakatan dan Tata Pemerintahan” Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pembangunan, dan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun 16 prioritas pembangunan daerah Trenggalek tahun 2013, sebagai berikut : 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur 2. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agrobisnis/ Agroindustri 3. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan 5. Perluasan Lapangan Kerja 6. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Murah dan Bermutu 7. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Murah dan Memadai 8. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik 9. Peningkatan Investasi di Bidang Pertambangan dan Pariwisata 10. Pemeliharaan Lingkungan Hidup 11. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia 12. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat 13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial 14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang dan Terjaminnya Kesetaraan Gender 15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga 16. Penguatan Pemerintahan Desa

P A

B

A D

E P

Enam belas prioritas pembangunan daerah Trenggalek tahun 2013 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas dan arah kebijakan umum yang hendak dicapai dalam kurun waktu satu tahun mendatang sebagai berikut: 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (a) meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama jalan-jalan, infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis seperti pasar-pasar tradisional; (b) mempercepat realisasi pembangunan waduk khususnya di Kecamatan Tugu, (c) mempercepat pelaksanaan pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS) dan (d) meningkatkan infrastruktur perdesaan untuk mengurangi disparitas wilayah. 2. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agrobisnis/ Agroindustri, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan pemberdayaan petani, nelayan dan lembagalembaga pendukungnya; (b) meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan; (c) meningkatkan pengembangan agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat; (e) mewujudkan kawasan strategis antara lain segitiga emas Durenan sebagai pusat pengembangan wilayah, (f) meningkatkan ketahanan pangan; dan (g) mendukung program agropolitan dan minapolitan;


III - 9


3. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan

4.

5.

6.

kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mengembangkan UMKM agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; (b) mengembangkan usaha skala mikro dan kecil untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah; (c) memperkuat kelembagaan koperasi dan UMKM dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dan manajemen bisnis yang sehat; (d) meningkatkan peran serta perempuan dalam pengembangan koperasi dan UMKM (kesetaraan gender); (e) memperbaiki iklim usaha yang sehat; (f) menyederhanakan prosedur perijinan; (g) memperluas dan mempermudah akses kepada sumber permodalan; (h) memperluas jejaring pasar bagi koperasi dan UMKM dan (i) mendorong perkembangan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis rakyat/komunitas. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan , dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (a) pemberdayaan masyarakat miskin produktif , (b) pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin absolut meliputi pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, rasa aman; serta (c) peningkatan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik; Perluasan Lapangan Kerja dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan peran lembaga penempatankerja dan penciptaan kegiatan produktif, (b) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan syarat-syarat kerja, (c) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan sistem pelatihan tenaga kerja; (d) mensosialisasikan pentingnya penerapan norma keselatan dan kesehatan kerja; (e) meningkatkan kerjasama antar daerah tujuan transmigrasi dan pemberangkatan calon transmigran yang sudah dilatih; Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Murah dan Bermutu , dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menuntaskan program wajib belajar 12 tahun dengan memberikan bantuan khusus dan pembebasan biaya bagi keluarga miskin, yang dibarengi upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, (b) menuntaskan program penyetaraan pendidikan madrasah diniyah salafiyah dengan pendidikan umum melalui penambahan kurikulum pendidikan umum serta meningkatkan pemberdayaan para guru madrasah diniyah salafiah, (c) mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di tingkat Kecamatan, (d) mengupayakan keberlanjutan program pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disertai sosialisasi, pembinaan dan pengendalian, (e) peningkatan ketrampilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal, (f) meningkatkan perbaikan mutu pendidikan sekolah dasar/sederajat, SMP/ sederajat dan SMA-SMK/sederajat melalui peningkatan ketersediaan pendidik dan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas serta merata, (g) mengupayakan peningkatan kompetensi guru, (h) meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat sebagai stakeholders sekolah dalam mewujudkan manajemen berbasis sekolah, dan (i) mendorong lembaga penyelenggara pendidikan membuat standar pelayanan minimal. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Murah dan Memadai , dengan kegiatan yang diarahkan untuk : (a) mengembangkan dan menuntaskan ”gratis berobat” bagi keluarga miskin di Puskesmas dan rumah sakit umum, dengan mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat miskin dan penyederhanaan prosedur administrasi pelayanan, (b) mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya, (c) meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan serta penyebarannya, (d) menuntaskan revitalisasi Puskesmas dengan menyediakan layanan rawat inap dan mengupayakan penyediaan tenaga dokter, (e) perombakan sistem keuangan dan kapasitas Puskesmas berdasarkan kinerja, (f) menuntaskan revitalisasi upaya kesehatan bersumber masyarakat, Posyandu, dan meningkatkan kemandiriannya untuk memantau kesehatan ibu hamil, dan balita, terutama untuk mencegah munculnya kembali wabah polio, busung lapar, dan kurang gizi, (g) memberdayakan kelembagaan masyarakat untuk peningkatan partisipasi dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil, (h)

P A

B

7.

A D

E P


III - 10


meningkatkan upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, seperti malaria, rendahnya status gizi, busung lapar, demam berdarah, chikungunya dan akses pelayanan kesehatan reproduksi, dan (i) pemenuhan kebutuhan masyarakat atas layanan sanitasi lingkungan yang layak dan sehat serta air bersih. 8. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (a) mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; (b) mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; (c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; menata struktur organisasi pemerintahan secara bertahap dan berlanjut untuk mencapai efektivitas dan efisiensi birokrasi, (d) meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan struktural; (e) meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (f) mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik; 9. Peningkatan Investasi di Bidang Pertambangan dan Pariwisata , dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (a) meningkatkan investasi di daerah melalui promosi dan kemudahan perijinan serta perbaikan infrastruktur ekonomi; (b) meningkatkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat; (c) meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan ketenagalistrikan; (d) mengembangkan jenis dan kualitas produk-produk wisata khususnya wisata alam dan agrowisata dengan meningkatkan efektifitas kelembagaan promosi wisata; 10. Pemeliharaan Lingkungan Hidup, dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (a) meningkatkan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif panjang, (b) meningkatkan pembangunan waduk dan embung-embung untuk penampungan air hujan di wilayah rawan banjir, sekaligus berfungsi untuk kegiatan perikanan, irigasi, pariwisata, dan sumber air bersih, (c) meningkatkan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air, (d) mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemanfaatan hutan, (e) meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan, (f) meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, dan menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, dan (g) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang; 11. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (a) mengembangkan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan, (b) meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat dan dari ancaman bencana alam, (c) meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama melalui fasilitasi kegiatan keagamaan; (d) meningkatkan kerjasama penegakan supremasi hukum dengan instansi vertikal yang membidangi penegakan hukum dan HAM; (e) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kewaspadaan terhadap bencana; 12. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (a) membina partisipasi sosial masyarakat, (b) meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi berkualitas dan merata, (c) menanggulangi korban bencana alam dan konflik sosial, dan (d) meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial melalui peningkatan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial); 13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial, dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (a) memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, menghargai kemajemukan sosial budaya, dan menjadi kekuatan pendorong mencapai Trenggalek sejahtera dan berakhlak; (b) meningkatkan

P A

B

A D

E P


III - 11


pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari; (c) mendorong terciptanya kehidupan intra dan antar-umat beragama yang saling menghormati untuk mewujudkan suasana yang aman dan damai; (d) menyelesaikan dan mencegah konflik baik intra maupun antarumat beragama; dan (e) meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. 14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang dan Terjaminnya Kesetaraan Gender, dengan kebijakan diarahkan untuk: (a) mengurangi kesenjangan gender, (b) memperluas pengembangan kebijakan responsif terhadap kesetaraan gender, (c) meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penguatan lembaga dan organisasi perempuan, (d) mendorong pengembangan kearifan lokal dan pemanfaatannya bagi pemberdayaan masyarakat yang tidak bias gender, (e) meningkatkan kualitas hidup perempuan lewat aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebijakan sosial, dan ekonomi, dan (f) meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari kondisi kerja yang buruk akibat perdagangan manusia, dan juga kekerasan dalam rumah tangga. 15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (a) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (b) meningkatkan akses dan partisipasi pemuda terhadap kesehatan dan kebugaran jasmani dalam upaya pembentukan karakter bangsa; (c) meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan. 16. Penguatan Pemerintahan Desa , dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (a) meningkatkan dana perimbangan keuangan yang memadai untuk desa sejalan dengan permasalahan dan kebutuhan desa, (b) menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan penyediaan dana stimulan, (c) mengupayakan kebijakan mengenai penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi kepala desa dan perangkat desa minimal setara dengan upah minimum kabupaten (UMK).

P A

B

A D

E P


III - 12


Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur No.

Sasaran

1

2

1

Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur jalan dan Jembatan

Program

Indikator Sasaran / Program

3 1

4

Program pembangunan Jalan dan Jembatan

1

2

3 4

2

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

P A

B

3

Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dan air bersih bagi masyarakat

% Ketersediaan prasarana jalan yang kondisinya baik (memenuhi standar/beraspal mantap) % Ketersediaan prasarana jembatan yang kondisinya baik (memenuhi standar) % peningkatan jalan makadam menjadi Lapen/aspal % Peningkatan jalan Lapen menjadi Hot Mix % peningkatan jembatan lingkungan

Dinas PU Perkimsih

1

% pemeliharaan jalan Kabupaten Panjang Jalan yang mendapat pemeliharaan rutin Panjang Jalan yang mendapat pemeliharaan berkala Panjang Jalan yang di tingkatkan % pemeliharaan jembatan Kabupaten

Dinas PU Bina Marga & Pengairan

A D

E P

Program tanggap darurat jalan dan jembatan

2

Jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin Jembatan yang mendapat pemeliharaan berkala

1

Jembatan yang di tingkatkan % volume kerusakan jalan diperbaiki % volume kerusakan jembatan diperbaiki % Pemanfaatan data base jaringan jalan di Kabupaten sebagai dokumen induk perencanaan % pemenuhan sarana prasarana kebinamargaan

4

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

1

5

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

1 1

% Peningkatan kondisi jaringan irigasi

Program penyediaan dan pengelolaan air baku

1

% Peningkatan luas areal sawah yang di airi

1

2

5 Dinas PU Bina Marga & Pengairan

5

2

2

SKPD



Dinas PU Bina Marga & Pengairan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Dinas PU Bina Marga & Pengairan

III - 13

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 No.

Sasaran

Program


SKPD

1

2

3

4

5

3

4 5

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pengendalian banjir

1

% peningkatan ketersediaan sumber daya air


1

% Menurunnya luas genangan banjir

Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

1

% peningkatan panjang drainase yang layak

2

% peningkatan panjang drainase lingkungan yang layak % peningkatan turap/talud/bronjong

Dinas PU Bina Marga & Pengairan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Dinas PU Perkimsih

6

Program pembangunan turap/talud/bronjong

1

7

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

1

% peningkatan kondisi talud/bronjong kondisi baik

8

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1

Pembangunan Jaingan air bersih/air minum

9

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1

% peningkatan infrastruktur perdesaan

Dinas PU Bina Marga & Pengairan Dinas PU Bina Marga & Pengairan Dinas PU Perkimsih

A D

Dinas PU Perkimsih

panjang jalan lingkungan yang dibangun

3

4

5

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman

Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Tertib, dan Lancar

2

1

E P

Program Lingkungan Sehat Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Perencanaan Tata Ruang

P A

B

Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RUTRW

1

1

1.

Panjang TPJ,TPT,TPB yang dibangun % peningkatan sarana prasarana sanitasi % bencana kebakaran yang tertangani

Dinas PU Perkimsih BPBD / Satpol PP

1

tersusunnya dokumen Raperda Tata Ruang

Bappeda

2

Program Pemanfaatan Ruang

1

Kegiatan penataan dan pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bappeda

3

Program pengendalian pemanfaatan ruang

1

Bappeda

1

Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

1

Dokumen masterplan ruang terbuka hijau (RTH) pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLJ

2

Program peningkatan pelayanan angkutan

2

pemeliharaan prasarana dan fasilitas Terminal

1

peningkatan jumlah armada angkutan

2

peningkatan disiplin lalu lintas dan angkutan

3

peningkatan pelayanan lalu lintas Jumlah MPU yang tertib dlm mengurus ijin trayek

4


Dinas Hubkominfo

Dinas Hubkominfo

III - 14


Sasaran

Program


SKPD

1

2

3

4

5

3 4

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1

penambahan sarana dan prasarana terminal

Dinas Hubkominfo

1

peningkatan jumlah rambu lalu lintas

Dinas Hubkominfo

2

peningkatan jumlah lampu lalu lintas

3

peningkatan jumlah pagar pengaman jalan (guardrail) peningkatan jumlah marka jalan peningkatan armada yang layak

Dinas Hubkominfo

4

5

Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

5

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1

6

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1

PNS yang mengikuti diklat bidang hubkominfo

Dinas Hubkominfo

1

% Tanah milik Pemkab yg sudah disertifikasi

BPKAD

2

% Peningkatan Pensertifikatan Tanah di Kab. Trenggalek (Proda)

Bagian Administrasi Pemerintahan

3

% Identivikasi/Inventarisasi dan Penertiban Tanah/Lahan Pemkab Trenggalek % Pengadaan /Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan Untuk Kawasan Perkantoran/Fasilitas Umum % Pembinaan dan Penatausahaan Administrasi Pertanahan Bagi Pemkab, Pemerintah Kelurahan dan Desa


1

P A

B

E P 4

5

6

% Fasilitasi Penetapan/Ijin Lokasi

7

% Peta Desa/Kelurahan

8

% Batas Desa/Kelurahan/ Kecamatan

9

% Pendampingan Program Nasional Pensertifikatan tanah (PRONA) % Penyelesaian Sengketa / kasus Tanah Negara

10 11 12 2

A D

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1

% Fasilitasi Pemasangan Patok Batas Hutan dgn Tanah Warga % Fasilitasi Penetapan dan Pengukuuhan Kawasan Hutan Pembebasan Lahan JLS : Km Pembebasan Lahan Penduduk



III - 15


Sasaran

Program


SKPD

1

2

3

4

5

2

Km Pembebasan Lahan Perhutani Pembebasan Lahan Bendungan Tugu : Km Pembebasan Lahan Penduduk Km Pembebasan Lahan Perhutani

2. No. 1 1

Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agrobisnis/ Agroindustri Sasaran

Program

2


3

Meningkatnya ketersediaan pangan daerah

1

SKPD

4

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

1

Jumlah peningkatan ketersediaan bahan pangan - Beras - Jagung - Telur

5 Kantor Ketahanan Pangan/ Dinas Pertahutbun/ Dinas Peternakan

A D

- Daging - Kedelai

- Kacang Hijau

E P

- Kacang Tanah

P A

2

B

Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikulktura dan perkebunan

1

Program Peningkatan kesejahteraan petani

- Ubi Kayu - Ubi Jalar

2

3 1 2

3

Angka kecukupan gizi masyarakat sesuai standar minimal di tingkat konsumsi (Kal/Kapita/Hari) Jumlah regulasi ketahanan pangan % Pembinaan Kelembagaan Potan Trampil Agribisnis (PUAP) % peningkatan kelompok tani yang mendapatkan bantuan modal Agribisnis (PUAP) % Pembinaan LKMA

4

Jumlah Distributor yang menyalurkan pupuk sesuai aturan

Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Dinas Pertahutbun

Bagian Administrasi Perekonomian

2

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

1

% Peningkatan fasilitasi pemasaran

Dinas Pertahutbun

3

Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

1

% petani yang mendapat pelatihan teknologi pertanian

Dinas Pertahutbun

4

Program Peningkatan produksi

1

% peningkatan produksi hasil pertanian :

Dinas Pertahutbun


III - 16


Sasaran

1

2

Program


SKPD

4

5

3 pertanian/perkebunan

- Padi - Jagung - sayuran - Buah-buahan - Biofarmaka - Infrastruktur Pertanian 2

% peningkatan produktivitas hasil pertanian : - Padi

Dinas Pertahutbun

- Jagung - sayuran - Buah-buahan - Biofarmaka 3

% peningkatan produksi perkebunan Kakao

A D

Dinas Pertahutbun

Kelapa

E P

Cengkeh Kopi

P A

B 3

Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk peternakan

5

1

4

Cengkeh Kopi

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

1

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1

% peningkatan jumlah ternak sakit yang diobati

2

% pelaksanaan pencegahan penyakit hewan % pemberantasan dan pengamatan penyakit hewan % peningkatan produksi daging % peningkatan produksi telur

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Dinas Pertahutbun

Kelapa

% Peningkatan SDM penyuluh pertanian

Dinas Pertahutbun

% peningkatan jumlah petani trampil

3 2

% peningkatan produktivitas hasil perkebunan Coklat

1 2 3

% peningkatan ternak besar

4

% peningkatan populasi ternak kecil % peningkatan populasi ternak unggas

5


Dinas Peternakan

Dinas Peternakan

populasi

III - 17


Sasaran

Program

1

2

3


SKPD

4

5

6 7 3

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi hasil peternakan

1

2

4

5

Meningkatnya produksi, daya saing dan nilai tambah produk hasil hutan dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian hutan

Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan

Dinas Peternakan

4

Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan

1

% peternak yang mendapat pelatihan teknologi peternakan

Dinas Peternakan

1

ProgramPemanfaatan potensi sumber daya hutan

1

% peningkatan hasil hutan non kayu % peningkatan hasil kayu hutan % penurunan lahan kritis

Dinas Pertahutbun

2 2

Program Rehabilitasi hutan dan lahan Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan

1 1

% perlindungan dan konservasi hutan

4

Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

1

Tertib & terkendalinya penebangan & peredaran hasil Hutan

Dinas Pertahutbun

5

Program peningkatan kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam

1

% Peningkatan SDM kelompok pengelola hutan

Dinas Pertahutbun

1

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

1

% jumlah kelompok yang memperoleh fasilitas

2

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut Program peningkatan Mitigasi Bencana alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

1

% Peningkatan SDM kelompok pengawas perikanan

Dinas Kelautan& Perikanan Dinas Kelautan& Perikanan

5

Program pengembangan budidaya perikanan

1

6

Program pengembangan perikanan tangkap

3

P A

B

% peningkatan produksi susu % peningkatan keberhasilan IB % kelompok ternak yg terlibat promosi/pemasaran hasil ternak % pembinaan kelompok

3

4

7

A D

E P

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Dinas Pertahutbun Dinas Pertahutbun

% penanganan pelanggaran pendayagunaan sumber daya laut (SDL) yang berhasil ditangani % kawasan mangrove yang terlindungi thd. kemungkinan adanya bencana alam laut % peningkatan produksi perikanan budidaya

Dinas Kelautan& Perikanan

1

% peningkatan produksi perikanan laut


2

% peningkatan produksi perikanan perairan umum daratan (PUD)

1

% peningkatan tingkat konsumsi ikan

2

% peningkatan produksi ikan olahan

1


Dinas Kelautan& Perikanan Dinas Kelautan& Perikanan


III - 18


Sasaran

Program

1

2

3

8

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.


SKPD

4

5

3

% peningkatan jumlah ikan yang dipasarkan

1

% peningkatan luas kawasan budidaya perikanan % peningkatan jumlah RTP budidaya

2

3.

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

No.

Sasaran

Program

1

2

3

1

Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing pasar

Indikator Sasaran / Program 4 1

% Peningkatan kapasitas produksi produk UMKM

Dinas Koperindagtamben

2

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

1

% Peningkatan jumlah UMKM yang memiliki kemampuan manajerial


1

% Peningkatan jumlah lembaga koperasi


1

% Peningkatan Sarana Informasi Pemasaran Produk UMKM % Peningkatan kegiatan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah a. Jml Pelunas Pinjaman 2006 dan 2007 (Kredit PMUM) b. Jml Rp Pinjaman 2006 dan 2007 (Kredit PMUM)


3

P A

B

Meningkatnya Produktifitas Sektor Industri dan Menengah

A D

E P 3

Bagian Administrasi Perekonomian

1

Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

1

% peningkatan wilayah pemasaran bagi produk industri dan perdagangan


2

Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Pengembangan industri kecil dan menengah

1

% pelaku usaha yang memahami aturan perlindungan konsumen % jumlah PKL dan asongan yg mendapat bantuan % peningkatan Jumlah IKM baru


2

% Monev DBHCHT

1

% peningkatan kemampuan penerapan Tekhnologi % IKM yang menerapkan kemampuan tekhnologi industri % Peningkatan jumlah Pengusaha baru

Bagian Administrasi Perekonomian Dinas Koperindagtamben

3 3

5

Program Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif

2

Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan

SKPD

1

4

2


1

2

Program Peningkatan kemampuan teknologi industri

1 1

2 3

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

1 2.

Dinas Koperindagtamben Dinas Koperindagtamben

Bagian Administrasi Perekonomian Dinas Koperindagtamben

% Peningkatan Kapasitas Produksi untuk Pengusaha Industri


III - 19


4. No.

Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Sasaran

1

2

1

Meningkatnya pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, serta meningkatnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin

Indikator Sasaran / Program 4

Program 3 1

Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1 2 3

4 5 6 7 8

5. No. 1 1

2

Program pelayanan bantuan kegiatan keagamaan dan pendidikan keagamaan non formal

P A

Perluasan Lapangan Kerja

B

Sasaran 2

Meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK Meningkatnya ketrampilan dan perlindungan pekerja

1

Disnakertransos

% Meningkatnya partimsipasi masy. Dalam menangani PMKS Jumlah RTS yang mendapatkan Raskin Jml tertib administrasi Desa/kel penerima Raskin Jumlah fasilitas infrastruktur perdesaan % distribusi raskin sampai ke Rumah Tangga Sasaran % penyaluran bantuan Air Bersih untuk Daerah Rawan Bencana % Jumlah penerima bantuan keagamaan

Disnakertransos

E P 2


3

Program Peningkatan kesempatan kerja

Disnakertransos Disnakertransos

Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Bag. Adm. Pembangunan Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Kesra Bagian Administrasi Kesra

% Jumlah penerima bantuan kespora

Program

1

5

% penurunan jumlah penduduk miskin % warga miskin yang meningkat pendapatannya % penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

A D

9 2

SKPD

1

% penurunan angka pengangguran - AKL

SKPD 5 Disnakertransos

- AKN - AKAD 2

Program Informasi, monitoring, perencanaan tenaga kerja

1

% kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan tenaga kerja

Disnakertransos

1

Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1

% peningkatan jumlah tenaga terampil

Disnakertransos

1

% penurunan kecelakaan kerja % berkurangnya jumlah pelanggaran thd per undang-undangan ketenaga kerjaan % meningkatnya peserta jamsostek % peningkatan UMK

Disnakertransos

2

2

3 4


III - 20

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 3

Tersedianya calon transmigran yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan

1

Program Transmigrasi regional

1

% Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi % Calon transmigran yang diberangkatkan % peningkatan jumlah transmigran yg berangkat

Disnakertransos

Disnakertransos

Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Murah dan Bermutu

No.

Sasaran

Program

1

2

3

1

1 2

2

6.

Program Informasi, monitoring dan perencanaan transmigrasi

Meningkatnya kualitas pendidikan baik formal dan non formal, negeri maupun swasta agar dapat memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik

1


Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

APK PAUD (TK,RA, BA, TPA, KB, SPS)

2

Lembaga TK/TKLB berakreditasi Rasio Kesetaraan Gender TK/TKLB Rasio guru dengan siswa

3 2

Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

1

guru SD/MI

SKPD 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

guru SMP/MTs 2

A D

Angka kelulusan (AL)

siswa SD/MI yang lulus

E P 3

P A

B

4

5

6

siswa SMP/MTs yang lulus Rata-rata nilai Ujian Nasional guru SD/MI guru SMP/MTs

Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs siswa yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK APM : siswa usia 7-12 tahun SD/MI/Paket A siswa usia 13-15 tahun SMP/MTs/Paket B APK : siswa sekolah SD/MI/Paket A siswa SMP/MTs/Paket B

7

8

Angka Putus Sekolah (APS) : anak yang putus sekolah SD/MI anak yang putus sekolah SMP/MTs Angka partisipasi sekolah : murid SD/MI dan SMP/MTs usia 7-12 tahun murid SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Usia 1315









III - 21


Sasaran

Program

1

2

3

Indikator Sasaran / Program 4 Jumlah Siswa sasaran BOS SD dan SMP : semua siswa SD/SDLB Th. Ybs. semua siswa SMP/SMPLB Th. Ybs.


10

% SD/SDLB berakreditasi minimal B % SMP/SMPLB berakreditasi minimal B

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rasio Kesetraan Gender SD/SDLB Rasio Kesetaraan Gender SMP/SMPLB


Rasio guru dengan siswa


12 13

Program Pendidikan Menengah

5

9

11

3

SKPD

1

guru SMA/MA guru SMK 2

A D

Angka kelulusan


siswa SMA/MA yang lulus siswa SMK yang lulus

E P 3

P A

B

4

5

APM

6

APK

7

Angka Putus Sekolah (APS) Jumlah Siswa SMK Penerima BOMM

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Siswa SMA Penerima BOMM Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin


Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin % SMK berakreditasi minimal B % SMA berakreditasi minimal B Rasio Kesetaraan Gender SMA/SMK/SMLB

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

% Penduduk Buta Aksara > 15Th % Lulusan Paket B

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

9 10 11 13 14 15 Program Pendidikan Non Formal


ruang kelas SMK

8

4

Rata-rata nilai Ujian Nasional Ratio ruang kelas dengan siswa ruang kelas SMA/MA

1

% Lulusan Paket C


III - 22


Sasaran

1

2


Program 3 5

Program Pendidikan Luar Biasa

1 2. 3

6

2

Makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi

7.

1

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1

2

% guru bersertifikat pendidik % berfungsinya sistem informasi manajemen pendidikan. % peraturan yang disosialisasikan

5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

A D

Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Murah dan Memadai

No.

Sasaran

Program

1

2

3

1

2

% Jumlah SDLB/SD Inklusi % tenaga pendidik SLB /SD Inklusi yg mendapat pelatihan % kurikulum SDLB/SD Inklusi tepat sasaran tepat sasaran % guru sesuai kualifikasi

SKPD

P A

Makin meningkatnya taraf kesehatan masyarakat

B

E P


1

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

% Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 2

% Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan % Desa UCI

3

AFP Rate

4

% KLB yg ditangani <24 jam % cakupan penemuan Diare semua gol umur Angka Cakupan Penderita Diare Balita yg ditangani Insiden Diare

5 6 7 8 9 10 11 12 13

SKPD 5

Dinas Kesehatan

Angka Cakupan Penemuan Pneumonia Balita Insiden penyakit Ispa Balita Prevalensi TB Paru Angka Kesembuhan TB (Cure Rate/CR) Case Detection Rate (CDR) Error Rate (Lab.Quality Control) TB Paru

14

Inciden DBD

15

% desa endemis DBD


III - 23


Sasaran

Program

1

2

3

Indikator Sasaran / Program 4 16 17

Angka Bebas Jentik ( ABJ ) Cakupan Rawat Jalan

18

Cakupan Rawat Inap

19

% Jumlah keluarga menghuni rumah yg memenuhi syarat kesehatan. % Jumlah penduduk yang menggunakan air bersih. % Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan. % Jumlah TPM dan IRTP yang memenuhi syarat kesehatan. % Jumlah masyarakat yang menggunakan jamban keluarga. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / guru UKS / Dokter kecil Cakupan Peserta KB Aktif % jumlah balita dengan gizi buruk % jumlah balita yang berat badannya naik

20 21 22 23 24

26

B

5

A D

E P 25

P A

SKPD

27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

37

% jumlah balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun - 90 % % jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan % Peran serta Ibu balita dalam penimbangan (D/S) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Cakupan kunjungan neonatus Cakupan kunjungan bumil K-4 Cakupan kunjungan bayi % jumlah Ibu Hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani % Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani


III - 24


Sasaran

Program

1

2

3


39 40

41 42 43 44 3

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1 2 3

4

P A

B Makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi

1

% Apotek dibina 1 kali pertahun % Toko obat dibina

Program Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

% Posyandu Purnama Mandiri (PURI)

3

% Desa Siaga Aktif

4

% Peningkatan jumlah kunjungan pasien

5

Cakupan minimal kunjungan pasien Rawat Jalan Cakupan minimal kunjungan pasien Rawat Inap % Penduduk yang memanfaatkan rumah sakit % Pustu yang direhabilitasi % Puskesmas mendapat alat medis memadai

2 3 4 5 6 7

Dinas Kesehatan

A D

2

1

RSUD

% Produsen Makanan Minuman yang dibina

% Rumah Tangga Sehat

7 2

% Puskesmas dan UPT dengan dana operasional memadai % Penurunan jumlah keluhan pasien

1

6

5

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup % Jumlah Ibu hamil dapat tablet besi 90 tbl % Jumlah Ibu Nifas dapat Kapsul Vitamin A

E P

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

SKPD

Dinas Kesehatan

RSUD

Dinas Kesehatan

% Puskesmas mendapat alat non medis memadai % Puskesmas Direhabilitasi % Polindes Direhabilitasi % Rumah Dinas Dokter di rehabilitasi % Rumah Dinas paramedis di rehabilitasi


III - 25


Sasaran

Program

1

2

3

Indikator Sasaran / Program 4 8 9

2

Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya

1 2

3

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1

2

3 4 5

6

P A

B

5

% Gudang Perbekalan Farmasi yang direhabilitasi % Bangunan Dinas yang direhabilitasi % Dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun % Nakes teladan terpilih

Dinas Kesehatan

% Puskesmas yang dinilai kinerja pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan % Standart Operating Procedure (SOP) Pelayanan kesehatan yang disusun % Standart Pelayanan Publik yang disusun Kematian keseluruhan (Gross Death Rate/GDR) Cakupan Minimal Kunjungan Pasien Rawat Inap (Hospitalization Rate) Cakupan Minimal Kunjungan Pasien Rawat Jalan (Out Patient Rate) % Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit

Dinas Kesehatan

RSUD

A D

E P 7

8 9

10 11

4

SKPD

Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah sakit

1

2

3

Bed Occupancy Rate (BOR) Average Length of Stay (ALOS) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI) Cakupan minimal kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap & penunjang medis Peralatan yang memiliki sertifikat kalibarasi Peralatan dengan kondisi baik Cakupan minimal penyediaan kelengkapan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap & penunjang medis % ruangan rawat inap, rawat jalan, penunjang medis & kantor rumah sakit dalam kondisi baik


RSUD

III - 26


Sasaran

Program

1

2

3


5 6

5

Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit

1

2

3 6

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1

B

3 4

5 6

7

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

8

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1

2

9

A D

5

RSUD

RSUD

E P 2

P A

Cakupan minimal ketersediaan ruangan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap & penunjang medis % kendaraan bermotor roda 4 & roda 2 dalam kondisi baik Cakupan minimal Ketersediaan SDM pelayanan pada rawat jalan, rawat inap & penunjang medis Cakupan minimal kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap & penunjang medis % ruangan rawat inap, rawat jalan, penunjang medis & kantor rumah sakit dalam kondisi baik % kendaraan bermotor roda 4 & roda 2 dalam kondisi baik % kepesertaan masyarakat dalam asuransi kesehatan % Jumlah pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui program kemitraan % Kerjasama kemitraan pengolahan limbah rumah sakit % jumlah pasien kurang mampu (maskin) mendapat pelayanan kesehatan melalui program kemitraan % jumlah pasien yg dirujuk melalui program kemitraan % tenaga medis & paramedis rumah sakit mengikuti pendidikan dan pelatihan Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan

SKPD

Program Peningkatan Kesehatan Badan Layanan

1

Peningkatan Fungsi/Peran Komdik dan Komite Keperawatan Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk Tenaga Medis, Non Medis dan Administrasi % Peningkatan PAD RSUD


RSUD RSUD

RSUD

III - 27


8. No. 1 1

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik Sasaran

Program

2


3

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan efektif

1

2

4

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan pembangunan daerah

1

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan Perda/Perkada

3

Terlaksananya penyelarasan Renstra SKPD dengan RPJMD Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Perkada Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

5

6

8

9

10

11

3

4

Program Perencanaan pembangunan ekonomi

Bappeda

A D

Program Perencanaan sosial budaya

Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tersedianya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Terlaksananya kegiatan sinkronisasi teknis Rencana Kerja Anggaran (RKA) Terlaksananya musrenbang kecamatan dan dasa

1

Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi

2

Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Perencanaan Ekonomi Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1 2

5

Bappeda

E P 7

B

5

aparat perencana yg mengikuti Diklat/bimtek/seminar/ workshop perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda/Perkada

2

4

P A

SKPD

1


Kecamatan dan Kelurahan Bappeda

Bappeda

Bappeda

III - 28


Sasaran

Program

1

2

3


SKPD

4

5

2

2

3

4

Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat

Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

1

7

Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1

Kegiatan penetapan kawasan wilayah strategis & cepat tumbuh

2

Monitoring dan Evaluasi Percepatan ProgramProgram Strategis Pembangunan Daerah % KTP yang diselesaikan dalam jgk waktu 1 hari

1

Program Penataan administrasi kependudukan

1

1 2

% Akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari

3

% Kartu Keluarga yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari % penduduk ber KTP

5

% bayi ber Akte Kelahiran

6.

% jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik % penerbitan perda

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 2 3 1 2 3 4 5

Bappeda

Bappeda

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A D

4

E P

Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

P A

B

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

6

1

Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif

Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dokumen pemetaan daerah rawan bencana

Sekretariat DPRD

% aspirasi yang ditindaklanjuti Ketepatan agenda sidang % peningkatan pajak daerah % peningkatan retribusi daerah % peningkatan pendapatan daerah lainnya yang sah % ketersediaan Sistem Informasi keuangan daerah % kendaraan dinas dalam kondisi baik : Roda 4

Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan BPKAD BPKAD

Roda 2 6 7 8 9

Kecepatan waktu pencairan SP2D % PAD dibanding PDRB % peningkatan PAD dari penyewaan tanah eks bengkok Validasi pemetaan tanah eks bengkok kelurahan dan fasilitasi penyewaan sawah asset pemkab (eks bengkok kelurahan)


BPKAD Dinas Pendapatan Bagian Administrasi Pemerintahan

III - 29


Sasaran

Program

1

2

3


SKPD

4

5

10

11

2

3

4

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten

1

Bag Adm Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Bag Adm Pembangunan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

% laporan data pelaksanaan pembangunan % pelaksanaan fisik konstruksi sesuai jadwal dan dana Pengelolaan Keuangan & Barang Lingkup Setda berjalan dg lancar Pengendalian Administrasi Keuangan Lingkup Setda berjalan dg lancar

2

2

Program Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan

1

1

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1

2 3 4

Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1

2

4

A D

E P

5

2

Bag. Hukum

PNS yang bersertifikat pengadaan barang/jasa

P A

B

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Bag Adm Pembangunan

2

3

5

Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan dan penyusunan pelimpahan kewenagan Bupati ke camat Jumlah bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan % rancangan Perda pajak daerah dan retribusi yg di evaluasi

Program peningkatan SDM bidang teknologi informasi dan sandi

1 2

Penyusunan Rencana Kegiatan & Anggaran SKPD (RKA DPA) Lingkup Setda % pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana pasar % penurunan kasus pelanggaran disiplin oleh aparat pemerintah kabupaten % ketaatan obrik terhadap temuan Inspektorat % pemenuhan pelaksanaan PKPT & Non PKPT % kepatuhan terhadap peraturan indikator capaian kinerja perundang-undangan % tenaga pemeriksa yg mendapat pendidikan dan latihan teknis /penjenjangan pengawasan % tenaga APIP yang mendapat Indikator capaian program diklat non teknis Meningkatnya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informasi Tersedianya sarana dan prasarana untuk kelancaran komunikasi


Bag. Adm. Keuangan

Dinas Pendapatan Inspektorat

Inspektorat

Bagian Humas dan Protokol

III - 30


Sasaran

1

2

Program


3 5

6

4

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah

1

Intensitas update berita website Humas Setda Trenggalek per minggu

2

Intensitas upgrade website Pemkab Trenggalek per minggu Terlaksananya Pemberian Bantuan Keuangan

1 2

3

4

5

6

B

8

9 10

11

12 13

6

Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian.

1

Implementasi Sistem Akuntabilitas oleh SKPD sesuai dengan pedoman Sistem AKIP Terlaksananya budaya kerja aparatur sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja Terwujudnya kelembagaan Perangkat Daerah yang efisien, efektif, proporsional dan profesional Terlaksananya tugas pokok dan fungsi OPD secara efektif dan profesional Tingkat kesesuaian OPD dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD sesuai aturan Tersedianya informasi jabatan baik struktural maupun fungsional sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi setiap SKPD % hasil evaluasi jabatan SKPD % jumlah kajian kelembagaan dan tata laksana yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas pedoman dan pelaksanaan/implementasi ketatalaksanaan Meningkatnya mutu pelayanan publik Terwujudnya Unit Pelayanan Publik yang diakui secara nasional dan internasional % Pemenuhan Kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

5 Bagian Humas dan Protokol

Bag. Adm. Keuangan Bag. Organisasi

A D

E P 7

P A

SKPD

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

BKD

a. Bantuan Latihan Prajabatan b. Terfasilitasinya Uji Kesehatan bagi CPNS 2

% Terlaksananya Pengembangan Karier Pegawai


BKD

III - 31


Sasaran

Program

1

2

3


SKPD

4

5

a. SK Tugas Belajar b. Bantuan Tugas Belajar/Ikatan c. Surat Ijin Belajar

3

d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah e. Ujian Dinas Kenaikan Pangkat % Terlaksananya Pengiriman PNS guna mengikuti Diklat Teknis / Fungsional dan Diklat PIM ∑ PNS yg ikut Diklat Tehnis/Fungsi

BKD

∑ PNS yg ikut Diklat PIM

2

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

4

% Terlaksananya Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

BKD

1

% Terlaksananya Pengadaan CPNS jalur Umum : Jumlah CPNS yang dibutuhkan % Tersusunnya Formasi Kebutuhan CPNS dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian - Formasi CPNS

BKD

P A

B

A D

E P 2

BKD

- Data Simpeg - Profil Kepegawaian

3

% Terlaksananya Orientasi, Pembekalan CPN ke PNS dan Sumpah Janji - Orientasi Tugas Fungsi - Pembekalan Tugas Fungsi - SK CPNS

BKD

- SK PNS - SK Sumpah Janji PNS 4

% Tersalurnya bantuan sosial PNS dan Tenaga Kontrak - Bantuan Bencana Alam

BKD

- Bantuan Pengobatan - Bantuan Kematian 5

% Terbitnya SK Mutasi Kepeg - SK Kenaikan Pangkat

BKD

- SK Gaji Berkala - Penambahan Masa Kerja - LP2P


III - 32


Sasaran

Program

1

2

3


SKPD

4

5

6

% Terlaksananya Penataan Jabatan struktural, fungsional dan staff : - SK Jabatan Struktural - SK Kepala Sekolah - SK Jabatan Fungsional - SK Jenjang Fungsional - SK Staf dan Guru

BKD

7

% Terlaksananya Pendampingan Informasi Kepegawaian : - DUK - KPE

BKD

8

- Web Site Simpeg - SAPK % Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Pegawai : - Sosialisasi Peraturan Kepeg - Hukuman Disiplin

BKD

A D

- Pembinaan PNS

3

Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas

P A

B

1

- Rakor Tehnis Kepegawaian % Pemrosesan Status PNS :

E P 2

3

- Karis / Karsu - Karpeg - Taspen - Askes % Pemulangan PNS Pensiun : - SK Pensiun / Karip - Bappertarum % Penghargaan PNS

BKD

BKD

BKD

- Satya Lencana Karya Satya - Tali Asih PNS Purna Tugas - Medical Chekup - Santunan

4

Program Pendidikan kedinasan

1

2

% Jumlah Pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan (struktural,fungsional, teknis) : pegawai yang dikirim mengikuti diklat struktural pegawai yang dikirim mengikuti diklat funsional pegawai yang dikirim mengikuti diklat teknis PNS yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa % Jumlah penyelenggaraan pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknis)


BKD

Bag Adm Pembangunan BKD

III - 33


Sasaran

Program

1

2

3


SKPD

4

5

penyelenggaraan diklat struktural penyelenggaraan diklat fungsional

3

penyelenggaraan diklat teknis Tingkat kelulusan peserta pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknis) : peserta yang lulus diklat struktural

BKD

peserta yang lulus diklat fungsional peserta yang lulus diklat teknis rata-rata hasil post test peserta diklat Struktural 5

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1

2 7

Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

1

Program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum

P A

B

1

E P 6 7

Pembakuan Rupa Bumi

1

Terlaksananya pelayanan keprotokolan Terlaksananya pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH Peningkatan Kebersihan & keindahan rumah dinas/kantor Bupati Wakil Bupati Peningkatan jumlah SDM yang paham aturan keprotokolan Peningkatan kooordinasi dengan unsur MUSPIDA

3 4

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

2 3

4 5

BKD

A D

Ʃ Fasilitasi kerjasama antar daerah

Ʃ Diklat/Sosialisasi Pedoman, Tata Cara Kerjasama Ketepatan waktu penyelesaian LPPD. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan dan penyusunan pelimpahan kewenagan Bupati ke camat Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Bupati ke camat dan Tapen Kecamatan Penetapan Batas Daerah

2

5

2

% Jumlah penyelenggaraan pendidikan dan latihan Masyarakat. % Pesrta yang lulus diklat masyarakat





Bagian Administrasi

III - 34


Sasaran

Program

1

2

3


7 3

Penataan peraturan perundang-undangan

1

% pengajuan ranperda

3

% Jumlah peraturan/ Keputusan, instruksi & perjanjian k. sama yg selesai % rancangan Peraturan Desa yang dievaluasi

1

% kegiatan pembinaan/ penyuluhan hukum yang dilaksanakan

Bag. Hukum

1

% penelitian produk hukum

Bag. Hukum

Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Tingkat Kehadiran PNS dalam Senam Pagi

1

Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM Setda : Pelaksanaan administrasi kepegawaian dalam satu tahun Jumlah Peserta Diklat/bimtek/Lokakarya

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1

Ʃ produk data / informasi statistik yang dihasilkan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah :

5

Program penyusunan dan penelitian produk hukum

P A

8

Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan

1

Bag. Hukum

Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)

Program pembinaan / penyuluhan hukum

B

5 Pemerintahan

5

4

7

Lancarnya kerjasama dan penyelesaian permasalahan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah / lembaga pemerintah lainnya Terselenggaranya peringatan Hari Jadi Provinsi dengan lancar % hasil kajian peraturan perundang-undangan daerah yg ditindaklanjuti

2

4

6

SKPD

A D

E P

Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan

Bappeda

- Trenggalek Dalam Angka - Kecamatan Dalam Angka - Dokumen IPM - Dokumen PDRB - Indeks Disparitas Wilayah - Profil Kabupaten Trenggalek


III - 35


Sasaran

Program

1

2

3

2


Program Kerjasama pembangunan

10

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah

Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa

% pemanfaatan sistem informasi / database yang mendukung perencanaan pembangunan daerah

Bappeda

1

Ʃ kerjasama antar daerah/institusi/lembaga lain Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK, TP, Dekon dan dana sharing lainnya

Bappeda

3

kegiatan kajian / penelitian pembangunan dan pemerintahan % data/informasi/arsip yg dimasukan dalam data kearsipan % Jumlah arsip yang diselamatkan/ diamankan

Bappeda/ Bagian Administrasi Perekonomian KPAD

1

Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

1

2

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1

1

Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

2

% pemeliharaan sarana prasarana kearsipan

3

% peningkatan kualitas SDM kearsipan Jumlah layanan online yang menggunakan website Jumlah SKPD yang terkoneksi di lingkup Pemkab Trenggalek Jenis media penyebarluasan informasi

1

B

2

3

Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informatika

Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika

3 4

KPAD

A D

E P 2

P A

5

2

2

9

SKPD

Dinas Hubkominfo

Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol

Desepakatinya awal bulan puasa dan hari raya umat Islam Tercapainya tingkat pemahaman terhadap Al Quran Tersusunnya dokumen perencanaan dan standart tata kelola komunikasi dan informatika

Bagian Administrasi Kesra Bagian Administrasi Kesra Dinas Hubkominfo

2

Jumlah sarana komunikasi dan informatika yang terdata dan terawasi

Dinas Hubkominfo

1

Jumlah media komunikasi dan informasi yang terbina (KIM, warnet, radio, tv kabel, dll) Tersampaikannya informasi kepada masyarakat melalui media komunikasi : jumlah updating website

Dinas Hubkominfo

5 1

2

Dinas Hubkominfo

jumlah terbitnya buletin 4 5

Program kerjasama Informasi dan Media Massa Program pengumpulan Informasi

1

% kerja sama informasi dan media massa


1

% peliputan kegiatan pembangunan daerah



III - 36


9. No. 1 1

Peningkatan Investasi di Bidang Pertambangan dan Pariwisata Sasaran

Program

2


3

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan investasi di daerah

1

4

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1 2 3

2

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

1 2 3

3 4

Program peningkatan sarana dan prasarana perijinan Program peningkatan pembinaan dan sosialisasi perijinan

1

Meningkatnya ketaatan penggunaan air bawah tanah (ABT) dan pengurangan jumlah pelanggaran penambangan liar

B

P A

3

Meningkatnya kunjungan wisata dan pengusahaan obyek wisata yang berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah

% kerjasama strategis usaha besar dan usaha kecil menengah Intensitas penyelenggaraan pameran investasi Kerjasama investasi a. Jumlah Laporan KeuanganTriwulan BUMD b. Jumlah Laporan Tahunan BUMD c. % Jumlah Pendapatan Daerah dari Pembagian Deviden BUMD d. % Jumlah kerjasama dg CSR % peningkatan jumlah investasi % realisasi investasi PMDN/PMA Rata-rata waktu perijinan terbit (IMB, ijin-ijin lain)

5 KPPM KPPM Bagian Administrasi Perekonomian

KPPM

A D

% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan % Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal % Standarisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal % Peningkatan Kegiatan Pertambangan yang sesuai dg peraturan perUUan

Dinas Koperindagtam ben

E P 1 2

2

SKPD

KPPM KPPM

1

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

1

2

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan, Energi dan Migas Program Air Bawah Tanah (ABT)

1

% terpenuhinya kebutuhan listrik dan sumber energi baru

Dinas Koperindagtam ben

1

% tertibnya pengelolaan air tanah

4

Program Pengusahaan Pertambangan umum

1

% peningkatan Pengusahaan Pertambangan Umum

1

Program Pengembangan pemasaran pariwisata

1

% peningkatan kunjungan wisatawan

Dinas Koperindagtam ben Dinas Koperindagtam ben Dinas Poraparibud

2

Program Pengembangan destinasi pariwisata

1

% obyek wisata yang layak jual % peningkatan pembangunan sarana prasaran pariwisata % kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency % Peningkatan Pembinaan Pelaku wisata

3

2 3

Program pengembangan kemitraan

1 2


Dinas Poraparibud

Dinas Poraparibud

III - 37


10. No.

Pemeliharaan Lingkungan Hidup Sasaran

1

2

1

Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup

Program


3 1

Program peningkatan pengawasan dan pemantauan pencemaran / kerusakan lingkungan dan SDA

1

SKPD

4

5

Tingkat pencemaran air, udara, dan limbah cair menurun Air Udara

Kantor LH

Limbah cair

3

% sosialisasi, koordinasi dan pelaksanaan penilaian kota sehat Adipura dan Adiwiyata

4 5

Pengadaan dan pemasangan papan informasi LH Pembangunan Biopori

6

Pembangunan Sumur resapan

7

Pembangunan Biogas

8

Pengiriman PNS LH Diklat/Bimtek pengelolaan/pengawasan/pe ngendalian LH Penyusunan data base dan laporan pengelolaan LH (data base dan SLHD)

1

3

Program Peningkatan pengendalian polusi

1

% pengujian emisi kendaraan bermotor

Dinas Hubkominfo

Program Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan umum (PJU)

1

Pengembangan/pemeliharaan fasilitas penerangan jalan umum (PJU)

Kantor LH

2

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1

Meterisasi penerangan jalan umum (PJU) % bertambahnya ruang terbuka hijau

1

E P 2 3

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

Pengembangan dan pemeliharaan taman dan tugu batas kota/Kab. Pengembangan dan pemeliharaan RTH kawasan perkotaan % ekosistem tanah yang diperbaiki ( kesuburannya )

Kantor LH

Kantor LH

2

Program Rahabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

1

3

Program penanaman dan pemeliharaan pohon lindung jalan, taman dan hutan kota Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan

1

% bertambahnya tanaman tepi jalan dan hutan kota

Kantor LH

1

% peningkatan jumlah kawasan sumber air yang dikonservasi peningkatan jumlah TPS

Kantor LH

4 3

A D

Kantor LH

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi LH

P A

B

Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

% peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL

2

4

2

2

1

1 2 3

Kantor LH

Dinas PU Perkimsih

% Kenaikan sampah yang diangkut % kenaikan sampah yg diolah


III - 38


11.

No.

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Sasaran

1

2

1

Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama

Program


3 1

4

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1

% kecukupan personil aparat Linmas

2

2

Program Pengembangan wawasan kebangsaan

1

3

Program Kemitraaan Pengembangan wawasan kebangsaan

1

% peningkatan personil yg dididik dan dilatih kelinmasan % terselenggaranya koordinasi dini antar lembaga dan instansi % terselenggaranya Forum Kerukunan Antar Umat beragama (FKUB) dan KOMINDA % terlayaninya administrasi ijin survey

2

2

Meningkatnya penegakan supremasi hukum dan HAM

Kantor Kesbanglinmas Kantor Kesbanglinmas

Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

1

Ʃ kegiatan penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)

Kantor Kesbanglinmas

2

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1

% ketaatan masyarakat terhadap perda

Satpol PP

P A

B

Meningkatnya kewaspadaan terhadap bencana

5 Kantor Kesbanglinmas

1

3

3

SKPD

1

A D

E P

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1

% kecukupan personil aparat Satpol PP

2

% personil Satpol PP yang ikut diklat % Kegiatan deteksi dini yang dilakukan Satpol PP

3 1

2

Peningkatan jumlah anggota TRC yang terlatih dalam penanganan tanggap darurat bencana % jumlah sarana, prasarana dan alat berat tanggap darurat yang tersedia

3

% daerah rawan bencana yang terpantau dengan monev

4

% jumlah korban bencana yang mendapat bantuan (logistik dan/atau uang dan/atau tenaga) % daerah rawan bencana yang mendapatkan sosialisasi tentang mitigasi bencana

5


Satpol PP

BPBD

III - 39


12. No. 1 1

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat Sasaran

Program

2


3

Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

1 2

4

Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1 1 2

2

Meningkatnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

Disnakertransos

Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

1

% anak cacat & penyandang trauma yg diberi pendidikan dan pelatihan

Disnakertransos

2

Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo

1

% peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /jompo

Disnakertransos

2

% anak panti yang mendapat bantuan permakanan % eks penyandang penyakit sosial yang dibantu dan difasilitasi % anak terlantar yg diberi pelatihan ketrampilan

4 Meningkatnya pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, serta meningkatnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin

5

% lembaga kesejahteraan sosial yang dibantu dan difasilitasi % anak terlantar, anjal, anak cacat & anak nakal yg diberi bantuan % peningkatan konseling & kampanye sosial bagi PMKS

1

3

3

SKPD

1

1

Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1

% penurunan jumlah penduduk miskin

2

% warga miskin yang meningkat pendapatannya

3

% penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

4

% Meningkatnya partimsipasi masy. Dalam menangani PMKS Jumlah RTS yang mendapatkan Raskin

P A

B

1

E P 5 6 7 8 9

2

A D

Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial Program Pembinaan anak terlantar

Program pelayanan bantuan kegiatan keagamaan dan pendidikan keagamaan non formal

1 2

Jml tertib administrasi Desa/kel penerima Raskin Jumlah fasilitas infrastruktur perdesaan % distribusi raskin sampai ke Rumah Tangga Sasaran % penyaluran bantuan Air Bersih untuk Daerah Rawan Bencana % Jumlah penerima bantuan keagamaan

Disnakertransos Disnakertransos Disnakertransos

Bagian Administrasi Perekonomian Bag. Adm. Pembangunan Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Kesra Bagian Administrasi Kesra

% Jumlah penerima bantuan kespora


III - 40


13. No.

Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial Sasaran

1

2

1

Lestari dan berkembangnya seni dan kebudayaan daerah

Program


3 1 2

3

4 1

Jumlah adat budaya yang dilestarikan

Dinas Poraparibud

1

Dinas Poraparibud

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.

Jumlah naskah kekayaan budaya & kesejarahan serta benda cagar budaya yang dikelola % Kelompok keseni dan kebudayaan yang dibina

3.

2

Meningkatnya minat baca masyarakat & pengetahuan tentang perpustakaan

1

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1

No. 1 1

B

Dinas Poraparibud

Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan

KPAD

2

Meningkatnya jangkauan layananan perpustakaan

KPAD

A D

E P 4

P A

% peningkatan even seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggraaan seni dan budaya % Jumlah kemitraan yang dilaksanakan

Dinas Poraparibud

1

3

14.

5

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2.

4

SKPD

% peningkatan SDM pengelola perpustakaan Meningkatnya sarana prasarana perpustakaan : pengguna layanan perpustakaan elektrik pengguna layanan internet

KPAD KPAD

Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang dan Terjaminnya Kesetaraan Gender Sasaran

Program

2 Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak


3 1

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

4 1

% penurunan jumlah kasus korban KDRT

2

% jumlah kasus KDRT yang ditangani % penurunan angka buta huruf perempuan (usia >15 thn) % peningkatan perempuan sekolah (usia>15 thn)

3 4 2

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1

% peningkatan kegiatan yang responsif gender dan anak


SKPD 5 BP3AKB

BP3AKB

III - 41


Sasaran

Program


SKPD

1

2

3

4

5

2

Terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai peraturan, program pembangunan, dan kebijakan publik

1

Terselenggaranya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

1

2 3

4

5

6

7

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Pelayanan Kontrasepsi Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PAUD Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

P A

B

15.

1

2

2

3

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

8

1

1

1 1

% peningkatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender % peningkatan pembinaan terhadap organisasi perempuan % peningkatan advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi perempuan % PUS Peserta KB Aktif

BP3AKB

BP3AKB

BP3AKB

% PUS yg ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet Need) % PUS dg isteri dibawah 20 tahun

1

% peningkatan penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda

1

% PUS Peserta KB Anggota UPPKS

1

% PUS Peserta KB Anggota BKB

1

% pemenuhan Kartu Kembang Anak

1

Ratio PPKBD

2

Ratio PKB

A D

E P

BP3AKB

Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga

No.

Sasaran

Program


SKPD

1

2

3

4

5

1

2

Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan Meningkatnya prestasi pemuda dalam bidang olah raga

1

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

1

% Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina

Dinas Poraparibud

1

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1

% peningkatan cabang olah raga yang berprestasi

Dinas Poraparibud

2

% cabang olahraga yang dibina % peningkatan turnamen/kompetisi olahraga % peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun

3 2

Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

1


Dinas Poraparibud

III - 42


16. No. 1 1

Penguatan Pemerintahan Desa Sasaran 2

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

Program 3 1


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan

1 2 3 4 5

2

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1

2 3 4

3

Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

P A 4

B

5

6

1

% tingkat keswadayaaan masyarakat % Peningkatan kemajuan desa/kelurahan, persiapan lomba Tk Prov, Nasional terlaksananya pembinaan dan motitoring ADD ke desa Desa/pokmas yang mendapat pembinaan/bantuan modal % hasil laporan perkembangan BUMDes Pokmas/anggota masyarakat yang menerima bantuan TTG

Program Pemberdayaan TTG (Tehnologi Tepat Guna)

1

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1

2

1

3 4 5 Program Pembinaan Administrasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1 2 3 4 5

Bapemas dan Pemdes

Bapemas dan Pemdes

A D

E P 2

2

7

Peningkatan kualitas SDM di bidang pemberdayaan masyarakat % peningkatan data desa/kelurahan Pelaksana PNPM yang memperoleh dana pembinaan Meningkatnya rumah layak huni Desa/pokmas yang mengelola dana bantuan/program pembangunan % peningkatan gotong royong masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat

SKPD 5

Mempromosikan alat TTG dan produk anggulan daerah Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan % jumlah perangkat desa yang mengikuti Bimtek pengelolaan administrasi dan keuangan desa %jumlah perangkat desa yang ikut sosialisasi perbub tentang desa % jumlah komputer yang disalurkan ke desa % jumlah sepeda motor yang di berikan ke desa Monev dan pengendalian ADD dan BUMDES % rancangan peraturan desa yang dievaluasi % jumlah penerima dana bantuan ke desa % tersedianya data yang valid tentang asset desa % terselenggaranya pelaksanaan Pilkades yang aman dan tertib % hasil rekomendasi pemekaran desa


Bapemas dan Pemdes

Bapemas dan Pemdes

Bapemas dan Pemdes Bapemas dan Pemdes

Bapemas dan Pemdes

III - 43


3.3.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, RKPD terbagi dalam 34 Urusan Pemerintah Daerah. Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 memuat prioritas program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel. 3.3 Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan (Pagu Indikatif) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Kode Urusan

URUSAN PEMERINTAHAN

BL APBD TH. 2013 (Sebelum Perubahan) (Rp.)

BL APBD TH. 2013 (Setelah Perubahan) (Rp.)

Bertambah / (Berkurang) (Rp)

Persentase Perubahan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

(6)=(5)/(3)

Urusan Wajib

374.985.730.645

421.913.023.030

46.927.292.385

12,51%

(2.236.573.598)

-3,12%

1.01

Pendidikan

71.736.071.100

69.499.497.502

1.02

Kesehatan

71.182.906.457

80.229.092.895

9.046.186.438

12,71%

1.03

Pekerjaan Umum

77.907.983.900

98.185.428.800

20.277.444.900

26,03%

1.04

Perumahan

36.490.503.000

49.743.235.575

13.252.732.575

36,32%

1.05

Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial

710.000.000

597.500.000

(112.500.000)

-15,85%

6.013.706.000

5.940.584.500

(73.121.500)

-1,22%

11.553.452.063

12.899.936.433

1.346.484.370

11,65%

5.534.775.500

7.032.892.500

1.498.117.000

27,07%

6.550.000.000

6.855.000.000

305.000.000

4,66%

6.172.201.000

5.557.342.440

(614.858.560)

-9,96%

963.368.000

1.093.368.000

130.000.000

13,49%

2.886.022.750

2.964.570.450

78.547.700

2,72%

2.334.400.000

2.194.234.500

(140.165.500)

-6,00%

2.296.561.500

3.127.684.150

831.122.650

36,19%

3.284.058.500

3.484.924.660

200.866.160

6,12%

1.495.930.000

1.540.930.000

45.000.000

3,01%

1.885.000.000

1.943.668.000

58.668.000

3,11%

4.682.348.750

4.486.953.750

(195.395.000)

-4,17%

1.06 1.07 1.08 1.09 1.10

1.11

1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

B

P A

Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga

A D

E P


III - 44

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 Kode Urusan

URUSAN PEMERINTAHAN

BL APBD TH. 2013 (Sebelum Perubahan) (Rp.)

BL APBD TH. 2013 (Setelah Perubahan) (Rp.)

Bertambah / (Berkurang) (Rp)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

(6)=(5)/(3)

1.19

1.20

1.21 1.22

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.23

Statistik

1.24

Kearsipan

1.25

Komunikasi dan Informatika

1.26

Perpustakaan

4.865.158.050

4.654.033.050

(211.125.000)

-4,34%

42.180.888.575

46.418.716.575

4.237.828.000

10,05%

1.689.754.000

1.725.544.000

35.790.000

2,12%

7.884.653.000

8.159.653.000

275.000.000

3,49%

1.245.000.000

830.000.000

(415.000.000)

-33,33%

62.394.500

62.394.500

-

0,00%

E P

1.933.073.250

(737.826.750)

-27,62%

707.694.000

752.764.500

45.070.500

6,37%

27.358.898.250

31.381.284.950

4.022.386.700

14,70%

11.150.077.250

12.875.827.350

1.725.750.100

15,48%

1.932.654.000

2.141.457.000

208.803.000

10,80%

455.000.000

450.595.000

(4.405.000)

-0,97%

1.290.000.000

2.560.000.000

1.270.000.000

98,45%

8.813.963.000

9.486.101.600

672.138.600

7,63%

2.632.204.000

2.591.204.000

(41.000.000)

-1,56%

P A

Urusan Pilihan

A D

2.670.900.000

2.01

Pertanian

2.02

2.06

Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan

2.07

Industri

875.000.000

870.000.000

(5.000.000)

-0,57%

2.08

Ketransmigrasian

210.000.000

406.100.000

196.100.000

93,38%

402.344.628.895

453.294.307.980

50.949.679.085

12,66%

2.03 2.04 2.05

B

JUMLAH

Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 adalah sebagai berikut:


III - 45


Tabel. 3.4 Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan (Pagu Indikatif) Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013

No.

Kode SKPD

SKPD / URUSAN PEMERINTAH

BL APBD TH. 2013 (Sebelum Perubahan)

BL APBD TH. 2013 (Setelah Perubahan)

Bertambah / Berkurang


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)= (5)-(4)

(7)=(6)/(4)

1

1.01.01


70.215.291.900

67.175.484.802

(3.039.807.098)

(4,33)

2

1.02.01

Dinas Kesehatan

27.304.260.023

34.003.976.227

6.699.716.204

24,54

3

1.02.02

43.743.646.434

46.090.116.668

2.346.470.234

5,36

4

1.03.01

71.269.950.900

91.243.636.600

19.973.685.700

28,03

5

1.04.01

49.383.536.000

64.669.743.775

6

1.06.01

7

1.07.01

8

1.08.01

9

1.10.01

10

1.12.01

11

1.14.01

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

E P

30,95

6.636.036.000

5.898.414.500

(737.621.500)

(11,12)

12.463.452.063

13.746.591.183

1.283.139.120

10,30

1.834.775.500

2.478.892.500

644.117.000

35,11

4.875.201.000

4.306.562.440

(568.638.560)

(11,66)

3.540.390.750

3.618.938.450

78.547.700

2,22

4.440.961.500

5.328.018.650

887.057.150

19,97

P A

B

A D

15.286.207.775


III - 46


No.

Kode SKPD






(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)= (5)-(4)

(7)=(6)/(4)

12

1.15.01

13

1.16.01

14

1.18.01

15

1.19.01

16

1.19.03

17

1.20.03

18

1.20.04

19

1.20.05

20

1.20.06

21

1.20.07

22

1.20.08

23

1.20.09

24

1.20.10

25

1.20.11

26

1.20.12

27

1.20.13

28

1.20.14

29

1.20.15

30

1.20.16

31

1.20.17

32

1.20.18

Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Trenggalek Kecamatan Pogalan Kecamatan Durenan Kecamatan Bendungan Kecamatan Karangan Kecamatan Tugu Kecamatan Pule Kecamatan Suruh Kecamatan Kampak Kecamatan Gandusari Kecamatan Watulimo

6.036.262.500

6.116.723.660

80.461.160

1,33

1.410.930.000

1.430.930.000

20.000.000

1,42

6.522.348.750

7.721.953.750

1.199.605.000

18,39

1.747.450.050

1.897.450.050

150.000.000

8,58

1.601.408.000

1.292.033.000

(309.375.000)

(19,32)

24.046.739.000

24.791.842.500

745.103.500

3,10

9.691.137.100

12.010.113.600

2.318.976.500

23,93

4.681.109.900

5.048.777.400

367.667.500

7,85

1.355.754.000

1.355.754.000

-

-

4.427.409.325

4.427.409.325

-

-

B

357.772.500

414.049.500

56.277.000

15,73

318.127.000

337.393.000

19.266.000

6,06

341.349.000

360.200.000

18.851.000

5,52

296.619.500

312.619.500

16.000.000

5,39

356.745.000

410.814.000

54.069.000

15,16

377.902.000

398.096.000

20.194.000

5,34

354.880.000

375.883.000

21.003.000

5,92

295.934.000

326.590.000

30.656.000

10,36

306.554.000

325.686.000

19.132.000

6,24

359.967.000

366.481.000

6.514.000

1,81

370.887.000

469.510.000

98.623.000

26,59

P A

A D

E P


III - 47


No.

Kode SKPD






(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)= (5)-(4)

(7)=(6)/(4)

33

1.20.19

34

1.20.20

35

1.20.21

36

1.20.22

37

1.20.23

38

1.20.24

39

1.20.25

40

1.20.26

41

1.20.27

42

1.20.28

43

1.21.01

44

1.22.01

45

1.26.01

46

2.01.01

47

2.01.02

48

2.05.01

Kecamatan Panggul Kecamatan Dongko Kecamatan Munjungan Kelurahan Surodakan Kelurahan Sumbergedong Kelurahan Ngantru Kelurahan Tamanan Kelurahan Kelutan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pendapatan Kantor Ketahanan Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan

JUMLAH

433.034.000

456.734.000

23.700.000

5,47

367.183.000

390.609.000

23.426.000

6,38

380.332.000

433.750.000

53.418.000

14,05

168.791.000

181.291.000

12.500.000

7,41

152.160.250

152.160.250

-

-

143.991.000

143.991.000

-

-

148.791.000

148.791.000

-

-

144.022.000

144.022.000

-

-

3.735.517.000

3.885.517.000

150.000.000

4,02

4.334.051.000

4.446.551.000

112.500.000

2,60

1.725.544.000

35.790.000

2,12

6.874.653.000

6.974.653.000

100.000.000

1,45

985.867.700

1.041.623.700

55.756.000

5,66

B

9.138.033.550

11.579.518.850

2.441.485.300

26,72

3.869.697.700

3.352.765.500

(516.932.200)

(13,36)

8.813.963.000

9.486.101.600

672.138.600

7,63

402.344.628.895

453.294.307.980

50.949.679.085

12,66

P A

A D

E P

1.689.754.000

Adapun perubahan rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan, sasaran program dan kegiatan, lokasi kegiatan, SKPD pelaksana, serta sumber pembiayaan disajikan pada Matrik Perubahan Rancangan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2013, Tabel. 3.5 sebagaimana terlampir.


III - 48

A B

BABAIV D E P P

PENUTUP



BAB IV PPEEN NU UTTU UPP Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2013, segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 merupakan acuan bagi Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Perubahan RKPD ini sebagai pedoman atau langkah awal proses penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang dibahas dan disepakati melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati. 2. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2013 di Kabupaten Trenggalek diarahkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan kondisi nyata atau isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, dengan mengefektifkan sumber daya yang ada. 3. Agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Trenggalek dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dokumen ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2013, dengan sebaik-baiknya. 5. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2013 ini.

P A

B

A D

E P

Trenggalek, 31 Juli 2013 BUPATI TRENGGALEK,

Dr. Ir. H. MULYADI WR. MMT. No. Reg.188.342/XLVI/4Tangl 9 BAB IV. PENUTUP

IV - 1

E P

P A

B

A D


BAPPEDA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN

Recommend Documents