PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK,
Menimbang
:
a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan Otonomi Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Daerah yang dapat dicapai melalui upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian dan Pengembangan Usaha Daerah ; b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian Perangkat Daerah perlu dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian serta mengelola potensi daerah untuk kemanfaatan umum dan peningkatan Pendapatan Daerah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TRENGGALEK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PDAU adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek. 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Trenggalek. 6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada PDAU Kabupaten Trenggalek . 7. Direksi adalah Direksi pada PDAU Kabupaten Trenggalek. 8. Karyawan adalah karyawan pada PDAU Kabupaten Trenggalek. 9. Kantor pusat adalah kantor yang digunakan sebagai pusat kegiatan perusahaan dan ditetapkan sebagai tempat domisili PDAU. 10. Fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan adalah instrumen untuk membuktikan jaminan kualitas dan profesionalitas seseorang sesuai dengan bidang tugas / jabatan yang diperlukan, dan pembuktiannya dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan fit and proper test. 11. Saham prioritas adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
3
12. Saham biasa adalah saham perusahaan yang dapat dimiliki oleh swasta atau masyarakat melalui mekanisme yang ditetapkan oleh PDAU. 13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disingkat APBD. 14. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disingkat RAPBD. BAB II PENDIRIAN DAN NAMA PERUSAHAAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek ; (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan berbadan hukum ; BAB III KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3 PDAU dipimpin oleh direksi dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Pasal 4 (1) Kantor pusat PDAU bertempat kedudukan di Kota Trenggalek ; (2) PDAU dapat membuka kantor perwakilan didalam maupun diluar daerah; BAB IV TUJUAN DAN BIDANG USAHA Pasal 5 Tujuan didirikan PDAU adalah untuk : a. mengembangkan perekonomian daerah pertumbuhan perekonomian masyarakat ; b. meningkatkan pendapatan daerah ; c. menciptakan dan memperluas lapangan kerja ;
dalam
rangka
mendorong
4
d. mendorong semangat kewirausahaan Pemerintah Daerah dan masyarakat; e. menjaga stabilitas perekonomian rakyat dan menumbuhkan iklim investasi di daerah
Pasal 6 (1) PDAU melakukan kegiatan dibidang usaha pemberian pelayanan barang dan jasa untuk kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan ; (2) Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. industri dan perdagangan ; b. perhotelan dan usaha jasa wisata lainnya ; c. persewaan ; d. percetakan ; e. perbengkelan ; f. SPBU. g. usaha – usaha lain yang sah Pasal 7 Pengembangan bentuk atau jenis kegiatan usaha dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang diatur dalam suatu perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB V PERMODALAN Pasal 8 (1) Modal PDAU berasal dari APBD dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ; (2) Modal PDAU dalam perkembangannya dapat terbagi atas saham-saham yang terdiri dari saham prioritas dan saham biasa ; (3) Saham biasa diterbitkan dalam rangka menjalin kerjasama dengan pihak ketiga ; (4) Jumlah nominal saham biasa dalam satu jenis kegiatan usaha PDAU tidak boleh melebihi jumlah nominal saham prioritas ;
5
BAB VI KEPENGURUSAN PDAU Pasal 9 Kepengurusan PDAU terdiri dari : a.
Direksi ;
b.
Badan Pengawas ; Pasal 10
(1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati ; (2) Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati; (3) Karyawan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi ; Bagian Pertama Badan Pengawas Pasal 11 Badan Pengawas berjumlah ganjil dan paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan anggota. Pasal 12 (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan dari unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan ; (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya; (3) Persyaratan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya : a. memiliki pengetahuan dibidang usaha dan menguasai mana-jemen perusahaan ; b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ; c. tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi ; d. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1).
6
Pasal 13 (1) Badan pengawas mempunyai fungsi : a. pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan tugasnya ; b. pemberian pertimbangan kepada Bupati mengenai manajemen perusahaan ; c. pemberian saran dan pendapat kepada Direksi dalam menjalankan program perusahaan ; d. penyelenggaraan pemeriksaan terhadap anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAU ; e. pemberian persetujuan terhadap rencana kerja dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) PDAU ; f. penyusunan pelaporan hasil pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Pengawas dapat meminta bantuan jasa akuntan publik. Bagian Kedua Direksi Pasal 14 Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama. Pasal 15 (1) Direksi diangkat oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan ; (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan : a. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1) ; b. memiliki pengalaman kerja minimal 5 ( lima ) tahun perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; c. dinyatakan lulus fit and proper test oleh lembaga yang berwenang; d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala daerah atau dengan anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun termasuk menantu dan ipar;
7
Pasal 16 Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal 17 Direksi mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan manajemen perusahaan sesuai peraturan perundangundangan ; b. mewakili PDAU untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum ; c. penyelenggaraan pembinaan terhadap karyawan ; d. pengurusan dan pengelolaan kekayaan PDAU, serta pengem-bangan kegiatan usaha PDAU ; e. penyusunan pelaporan hasil kegiatan. Bagian Ketiga Karyawan Pasal 18 (1) Karyawan berstatus pegawai swasta dan / atau PNS yang diperbantukan untuk jangka waktu tertentu ; (2) Pengangkatan dan / atau pemberhentian karyawan swasta ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur Utama setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas ; Pasal 19 Pengangkatan karyawan dilaksanakan mempertimbangkan beban tugas PDAU.
berdasarkan
kebutuhan
dan
Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Pasal 20 (1) Hak, kewajiban dan tanggung jawab Badan Pengawas, Direksi dan karyawan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDAU ; (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh Bupati ;
8
BAB VII RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PDAU Pasal 21 Pada setiap tahun anggaran, PDAU menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan (RAPBP). Pasal 22 (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan (RAPBP) disusun oleh Direksi dan disetujui Badan Pengawas ; (2) Dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum dimulai tahun anggaran baru, RAPBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Bupati. BAB VIII PELAPORAN Pasal 23 Pelaporan PDAU terdiri dari : a. Laporan tahunan ; b. Laporan keuangan. Pasal 24 (1) Laporan tahunan disusun secara berkala per 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha, hasil usaha yang dicapai, hambatan-hambatan beserta upaya pemecahannya ; (2) Laporan keuangan terdiri dari Neraca Perusahaan, Perhitungan Laba Rugi, Perubahan Modal dan Arus Kas yang harus selesai disusun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir ; Pasal 25 Apabila dianggap perlu, Bupati dapat meminta laporan tertulis kepada Direksi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha dan hasil usaha yang dicapai serta laporan lain yang berkaitan dengan tugas PDAU.
9
BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 26 (1) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut : a. untuk PAD sebesar 55 % ; b. untuk cadangan umum sebesar 25 % ; c. untuk dana sosial dan pendidikan sebesar 5 % ; d. untuk jasa produksi sebesar 10 % ; e. untuk sumbangan dana pensiun dan pesangon sebesar 5 %. (2) Penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan lebih lanjut dalam Anggan Dasar dan Anggaran Rumah tangga. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor......Tahun.....tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
10
Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.
Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 29
Desember 2006
BUPATI TRENGGALEK,
SOEHARTO Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Pebruari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK ttd Drs. SUMANTRI Pembina Utama Muda Nip. 510 041 971 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D
Salinan sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN TATA PRAJA u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, SH, MSi Pembina Nip. 510 124 401
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TRENGGALEK
I. UMUM
: Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pernerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pemberian otonomi luas kepada daerah antara lain diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi daerah secara optimal dan profesional, disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan perkembangan perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan. Implementasi kebijakan otonomi daerah tidak saja menawarkan kesempatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas daerahnya tetapi sekaligus menghadirkan resiko-resiko yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah. Keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adapat dinilai dari sejauhmana daerah mampu mencapai tujuan otonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah. Pendirian perusahaan daerah dengan nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha merupakan suatu upaya positif untuk mengimplementasikan amanat'Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melalui pemanfaatan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Trenggalek yang stratejik dibidang pengembangan usaha daerah, dengan harapan daerah mampu meningkatkan pemupukan pendapatan dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kemanfaatan umum demi peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 Cukup Jelas ; Pasal 2 Cukup Jelas ;
2 Pasal 3 Cukup Jelas ; Pasal 4 Cukup Jelas ; Pasal 5 Cukup Jelas ; Pasal 6 Cukup Jelas ; Pasal 7 Cukup Jelas ; Pasal 8 Cukup Jelas ; Pasal 9 Cukup Jelas ; Pasal 10 Cukup Jelas ; Pasal 11 Cukup Jelas ; Pasal 12 Cukup Jelas ; Pasal 13 Cukup Jelas ; Pasal 14 Cukup Jelas ; Pasal 15 Cukup Jelas ; Pasal 16 Cukup Jelas ; Pasal 17 Cukup Jelas ;
3 Pasal 18 Cukup Jelas ; Pasal 19 Cukup Jelas ; Pasal 20 Cukup Jelas ; Pasal 21 Cukup Jelas ; Pasal 22 Cukup Jelas ; Pasal 23 Cukup Jelas ; Pasal 24 Cukup Jelas ; Pasal 25 Cukup Jelas ; Pasal 26 Cukup Jelas ; Pasal 27 Cukup Jelas ; Pasal 28 Cukup Jelas ; Pasal 29 Cukup Jelas ; ------------------------------------------------------
