PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
( BPMPD ) JL. RAYA SOREANG KM. 17 – SOREANG TELP. (022) 5897432
2014
DAFTAR ISI
hal KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ………………………………………………………… 1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………… 1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………… 1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………….
1 1 3 3
GAMBARAN PELAYANAN BPMPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMPD ……………………… 2.2 Sumber Daya BPMPD ………………………………………………… 2.3 Kinerja Pelayanan BPMPD …………………………………………… 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPD ………….
5 13 14 15
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPD ………………………………………………………………. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis …………………………………………… VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BPMPD ……………………………………………….. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPD …………………….. 4.3 Strategi dan Kebijakan BPMPD ………………………………………
16 17 18
20 21 22
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
23
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BPMPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
24
BAB VII
PENUTUP
25
LAMPIRAN-LAMPIRAN
KATA PENGANTAR
Assalamu alaikum Wr Wb, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2010 sampai dengan 2015 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai BPMPD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2010-2015 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi BPMPD Kabupaten Bandung. Wassalamu’alaikum wr,wb. Soreang,
Januari 2014
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Dra. Hj. EROS ROSWITA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650415 198503 2 002
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati Bandung dalam kurun waktu Tahun 2011-2015 memerlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan kegiatan. Sejak ditetapkannya Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Bandung wajib menyusun RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa
(BPMPD)
Kabupaten
Bandung
menyusun
pedoman
pelaksanaan kegiatan lima tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) BPMPD Tahun 2011-2015 melalui Perubahan Rencana Strategis BPMPD Tahun 2011-2015. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berlandaskan ketentuan peraturan perundangan sebagai acuan normatif, adalah sebagai berikut ; 1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB I 1
3.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
8.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
11.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang
13.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.
14.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat.20052025.
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kab. Bandung;
16.
Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab. Bandung;
17.
Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomoe 22 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan dan kelurahan di wilayah Kab. Bandung;
Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB I 2
19.
Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kab. Bandung Tahun 2007-2025;
1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1
Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2011 – 2015 dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di lingkungan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu.
1.3.2
Tujuan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2011 – 2015 bertujuan memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
dalam
kerangka
pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bandung
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II
: GAMBARAN PELAYANAN BPMPD Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi; Sumber Daya, dan Kinerja Pelayanan ; Tantangan dan
Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB I 3
Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPD.
BAB III
: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab
ini
menjelaskan
tentang
Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan renstra K/L dan Renstra; Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan isu-isu strategis.
BAB IV
: VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan visi dan misi BPMPD, tujuan dan sasaran jangka menengah BPMPD, strategi dan kebijakan BPMPD.
BAB V
: RENCANA KINERJA,
PROGRAM KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF Bab ini menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPMPD Kabupaten Bandung.
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA BPMPD Bagian ini merupakan Indikator Kinerja BPMPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
LAMPIRAN
Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB I 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPMPD 2.1.1
Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas pokok merumuskan, menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi Pemerintahan Desa serta melaksanakan Ketatausahaan Badan. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
mengatur,
membina,
mengendalikan,
mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan daerah yang bersifat sfesifik di bidang pembinaan, pelayanan, pengelolaan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi administrasi pemerintahan desa. Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Bidang
Penguatan
kelembagaan
dan
Pengembangan
Partisipasi
Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat yang meliputi fasilitasi dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi masyarakat dan pemantapan data profil Desa/kelurahan.
Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB II 5
Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat yang meliputi pemberdayaan keluarga dan fasilitasi perlindungan
tenaga
kerja
serta
pengembangan
kehidupan
sosial
budaya
kemasyarakatan. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang meliputi pengembangan usaha ekonomi dan lembaga keuangan serta pengembangan produksi dan pemasaran hasil produksi. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugastugas di bidang pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang meliputi fasilitasi pemanfaatan lahan dan konservasi lingkungan serta fasilitasi teknologi tepat guna dan prasarana perdesaan. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa yang meliputi fasilitasi pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan, aset dan pengembangan desa.
2.1.2
FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : a. Pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial
Budaya
Masyarakat,
Pemberdayaan
Usaha
Ekonomi
Masyarakat,
Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB II 6
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Pemerintahan Desa. b. Pelayanan pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas :
Kepala Badan
Sekretaris
Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Kepala Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Kepala Bidang Pemerintahan Desa
1. Sekretariat mempunyai fungsi : 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 2) Penetapan
rumusan
kebijakan
koordinasi
penyusunan
program
dan
umum
dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; 3) Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Badan; 4) Penetapan
rumusan
kebijakan
pengelolaan
administrasi
kerumahtanggaan; 5) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 6) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 7) Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; 8) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan; 9) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan; 10) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB II 7
11) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 12) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
2. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi : 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat ; 3) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; 4) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan; 6) Evaluasi
pelaksanaan
tugas
pengelolaan
penguatan
kelembagaan
dan
pengembangan partisipasi masyarakat; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 9) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
3. Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi : 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat; 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat; Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB II 8
3) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat; 4) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat; 5) Pembinaan
dan
pengarahan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
pelayanan
pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat; 6) Evaluasi pelaksaanaan tugas pengelolaan pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat; 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 9) Pelaksanaan
koordinasi/kerja
sama
dan
kemitraan
dengan
unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi : 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 3) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 4) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 6) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB II 9
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 9) Pelaksanaan
koordinasi/kerjasama
dan
kemitraan
dengan
unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi : 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 3) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 4) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 6) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 9) Pelaksanaan
koordinasi/kerjasama
dan
kemitraan
dengan
unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
6. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;
Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB II 10
2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 3) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 4) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 6) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 7) Pelaporan
pelaksanaan
tugas
pengelolaan
pembinaan
dan
fasilitasi
pemerintahan desa; 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 9) Pelaksanaan
koordinasi/kerjasama
dan
kemitraan
dengan
unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa.
Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB II 11
Struktur organisasi BPMPD
Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB II 12
2.2 Sumber Daya BPMPD Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini BPMPD telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut : 1. Sumber daya manusia Jumlah pegawai BPMPD sampai saat ini berjumlah 50 orang terdiri dari pejabat eselon II
: 1 orang
pejabat eselon IIIa
: 1 orang
pejabat eselon IIIb
: 5 orang
pejabat eselon IV
: 12 orang
pelaksana
: 27 orang
tenaga kerja kontrak
: 1 orang
tenaga sukwan
: 3 orang
2. Sarana gedung Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa saat ini menempati eks Gedung BPID.
3. Sarana perlengkapan kantor Sampai dengan Desember 2014 jumlah asset yang dimiliki oleh BPMPD adalah sebagai berikut : Faximile
: 1 unit
Printer
: 13 unit
Komputer
: 14 unit
Meja biro
: 5 unit
Note book
: 6 unit
Kursi putar eksklusif
: 8 unit
Mesin tik
: 3 buah
Handycam
: 1 buah
Camera digital
: 6 buah
Infocus dan layar
: 1 unit
Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB II 13
Meja computer
: 13 buah
Lemari arsip
: 8 buah
Rak buku
: 2 unit
Filling cabinet
: 17 unit
Kursi sofa
: 5 buah
Kulkas
: 1 buah
TV
: 1 buah
AC
: 1 buah
Mesin absensi
: 1 buah
Rak baja
: 10 buah
Mesin penghancur kertas
: 2 buah
Meja kerja staf
: 20 buah
4. Alat transportasi Untuk menunjang kelancaran operasional BPMPD, memiliki kendaraan operasional dinas terdiri dari : a. Kendaraan roda empat
: 7 unit
b. Kendaraan roda dua
: 3 unit
2.3 Kinerja Pelayanan BPMPD Pencapaian kinerja BPMPD Kabupaten Bandung berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2006-2010 (terlampir dalam tabel 2.1 ), dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan BPMPD ini dapat kami simpulkan , bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing inidikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi BPMPD. Selain itu kami pun mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD menggunakan pelaksanaan Renstra BPMPD periode sebelumnya 2006-2010, agar dapat mengidentifikasikan potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan BPMPD (terlampir dalam tabel 2.2).
Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB II 14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPD BPMPD Kabupaten Bandung sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode tahun 2011-2015 memiliki tantangan untuk membantu Bupati Bandung dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pembangunan perdesaan, untuk dapat terciptanya misi tersebut diatas maka peran serta pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri harus kami tingkatkan. Selain itu untuk pengembangan pelayanan BPMPD terhadap masyarakat
kami akan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal
pembangunan dan keuangan perdesaan.
Perubahan Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB II 15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BPMPD Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memantapkan pembangunan menuju desa mandiri yang dapat dioperasionalkan, maka BPMPD merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPMPD Aspek Kajian
Peningkatan
Capaian / Kondisi
Standar yang
Saat Ini
Digunakan
- Kurang optimal
Pemberdayaan
karena
Masyarakat dan
perbandingan
Pemerintahan
banyaknya desa
desa
dengan kondisi
- Personil - Anggaran
Faktor yang mempengaruhi Internal
Eksternal
- Keterbatasan
- Sering berubahnya
personil dan
regulasi yang
yang
kemampuan
berkaitan dengan
memadai
aparatur
pemberdayaan dan
- Keterbatasan
pemerintahan desa
aparatur yang ada
anggaran
di BPMPD
biaya untuk
koordinasi antar
bintek /
sektor
- Kondisi SDM pemerintah daerah
pelatihan-
yang masih rendah
pelatihan
- Lemahnya
serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang - Ketergantungan dlam pembiayaan anggaran terhadap pemerintah di atasnya
Perubahan Rencana strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB III 16
Permasalahan Pelayanan
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih Bupati Bandung terpilih periode Tahun 2010-2015, mempunyai Visi “ Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Adapun yang menjadi misi Bupati Bandung 2010-2015 adalah : 1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah 2. Meningkatkan profesionalisme birokrasi 3. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda. 5. Memantapkan pembangunan perdesaan 6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah 7. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPMPD yaitu dalam point membantu Bupati untuk mencapai
Tata
Kelola
Pemerintahan
yang
baik,
melalui
Memantapkan
Pembangunan Perdesaan. Adapun strategi yang akan diterapkan oleh Bupati Bandung yaitu : 1. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan 2. Peningkatan Kapasitas & kapabilitas pemerintahan desa 3. Peningkatan keswadayaan dan kegototngroyongan masyarakat desa 4. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat 5. Penguatan lembaga-lembaga keuangan mikro di desa 6. Peningkatan Pendapatan asli daerah 7. Peningkatatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan Perubahan Rencana strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB III 17
8. Pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras 9. Pengembangan produksi dan ketersediaan pangan 10. Penyaluran dan akses pangan 11. Pengelolaan terhadap permintaan dan konsumsi pangan Untuk tercapainya hal tersebut diatas perlu peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan desa yang mandiri dengan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan keuangan perdesaan. 3.3 Penentuan Isu – isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada tabel 3.1 tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPMPD, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis BPMPD Kabupaten Bandung, yaitu : 1.
Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2.
Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor threaths dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3.
Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan
4.
Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor threaths dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman. Melalui metoda diatas BPMPD Kabupaten Bandung menetapkan isu
strategis : 1.
Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan
2.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa
3.
Peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa
Perubahan Rencana strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB III 18
4.
Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat
5.
Peningkatan pendapatan asli desa
6.
Pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras Diharapkan melalui strategi - strategi tersebut diatas BPMPD Kabupaten
Bandung dapat mencapai tujuan BPMPD Kabupaten Bandung selama 5 tahun 2010 - 2015.
Perubahan Rencana strategis BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB III 19
BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi BPMPD Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, BPMPD menentukan Visi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 tahun kedepan 2010-2015. Visi tersebut adalah sebagai berikut : “
TERWUJUDNYA
PEMERINTAHAN
DESA DESA
MANDIRI YANG
MELALUI
BAIK
DAN
TATA
KELOLA
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT”. Untuk mencapai visi tersebut diatas BPMPD menetapkan 6 misi sebagai berikut : 1.
Mewujudkan Pemerintahan Desa yang mandiri dengan manajemen pemerintahan desa yang berbasis Good Governance
2.
Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan desa.
3.
Mewujudkan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi unggulan pedesaan
4.
Mewujudkan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan
5.
Mewujudkan Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Sunda
6.
Meningkatkan Kualitas pelayanan pemerintah desa
Perubahan Renstra BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB IV 20
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPD Tujuan BPMPD Kabupaten Bandung untuk merealisasikan misi adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa 2. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa 3. Memantapkan
penguatan
kelembagaan
dan
pengembangan
partisipasi
masyarakat 4. Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat. 5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan 6. Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna 7. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam mengolah SDA dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka BPMPD menjabarkannya dalam suatu sasaran yaitu : 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Aparatur pemerintahan desa secara
dinamis dan berkelanjutan 3. Meningkatnya penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat 4. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat 5. Pengembangan adat istiadat / sosial budaya masyarakat 6. Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjungjung tinggi nilai-nilai sosial budaya 7. Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat 8. Meningkatnya Pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam mengelola SDA dan TTG.
Perubahan Renstra BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB IV 21
4.3 Strategi dan Kebijakan BPMPD Untuk mewujudkan visi dan misi BPMPD Kabupaten Bandung , strategi dan kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan mampu
mengantisipasi
berbagai
permasalahan,
tantangan
dan
pe;uang
pembangunan secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun ke depan. Adapun strategi BPMPD Kabupaten Bandung terdiri dari : 1. Kebijakan Strategi 1.) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa, sistem administarsi dan kelembagaan desa 2.) Memantapkan peran
lembaga kemasyarakatan serta pengembangan
partisipasi masyarakat dalam pembengunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif 3.) Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah 4.) Mendorong meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera. 5.) Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat. 6.) Mengembangkan
usaha
ekonomi
masyarakat
dan
kinerja
serta
memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha desa. 7.) Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan. 2. Program Strategi 1.) Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 2.) Peningkatan partisipatif masyarakat dalam membangun desa 3.) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4.)
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Perubahan Renstra BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB IV 22
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BPMPD Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun BPMPD kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran BPMPD Kabupaten Bandung. Tabel Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. (terlampir)
Perubahan Renstra BPMPD Kabupaten Bandung 2011-2015 |BAB V 23
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPD KABUPATEN BANDUNG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja BPMPD Kabupaten Bandung sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2010-2015. Berikut indikator kinerja BPMPD. (terlampir)
Perubahan Renstra BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB VI 24
BAB VII PENUTUP
1. Rencana Strategis (Renstra) BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi BPMPD. 2. Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan, agar setiap bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya.
Perubahan Renstra BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB VI 25
Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA BPMPD KABUPATEN BANDUNG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO
1
Indikator
2
Kondisi kinerja pada Awal periode RPJMD 3
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada
2011
2012
2013
2014
2015
akhir periode RPJMD
4
5
6
7
8
9
1
Jumlah LPM
4.21
4.21
4.73
5.25
5.77
6.29
6.29
2
Jumlah kelompok binaan LPM Rata-rata Kelompok binaan LPM Jumlah PKK
4.21
4.21
4.73
5.25
5.77
6.29
6.29
4.21
4.21
4.73
5.25
5.77
6.29
6.29
104.0558
104.0558
100.6241
97,1924
93,7607
90,329
90,329
104.0558
104.0558
100.6241
97,1924
93,7607
90,329
90,329
100
100
100
100
100
100
100
5,4549
5,4549
5,7363
6,0177
6,2991
6,5805
6,5805
0,02
0,02
0,04
0,06
0,08
0,02
0,02
3
4 5 6 7 8
Jumlah PKK Aktif Persentase PKK aktif Jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata kelompok binaan PKK
Perubahan Renstra BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB VI 26
BAB VII INDIKATOR KINERJA BPMPD KABUPATEN BANDUNG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja BPMPD Kabupaten Bandung sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2011-2015. Berikut indikator kinerja BPMPD.
Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA BPMPD KABUPATEN BANDUNG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO
1
Indikator
2
Kondisi kinerja pada Awal periode RPJMD 3
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada
2011
2012
2013
2014
2015
akhir periode RPJMD
4
5
6
7
8
9
1
Jumlah LPM
4.21
4.73
5.25
5.77
6.29
2
Jumlah kelompok binaan LPM Rata-rata Kelompok binaan LPM Jumlah PKK
4.21
4.73
5.25
5.77
6.29
4.21
4.73
5.25
5.77
6.29
104.0558
100.6241
97,1924
93,7607
90,329
104.0558
100.6241
97,1924
93,7607
90,329
100
100
100
100
100
5,4549
5,7363
6,0177
6,2991
6,5805
0,02
0,04
0,06
0,08
0,02
3
4 5 6 7 8
Jumlah PKK Aktif Persentase PKK aktif Jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata kelompok binaan PKK
Renstra BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB VII 24
BAB VII PENUTUP
1. Rencana Strategis (Renstra) BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi BPMPD. 2. Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan, agar setiap bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya.
Renstra BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 | BAB VII 25
LAMPIRAN IV
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG : TANGGAL : 17 Desember 2007 : NOMOR : 21 Tahun 2007 : TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KEPALA BPMPD Drs. H. ERICK JURIARA E, M.Si NIP. 19640603 198603 1 010 Pembina Tk.I / IV b SEKRETARIS FEBBY SURYATRISNA S., S.IP, M.Si NIP. 19680205 198709 1 001 Pembina/IV a
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Dra.Hj.NENENG SUTIAMAH 19611119 198603 2 007 Penata TK.I/ III d
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DUDI HIDAYAT, A.Md NIP. 19581003 197912 1 002 Penata TK.I/ III d
SUB BAGIAN KEUANGAN Hj. LILIS RUKMINI, S.Sos.M.Si
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
NIP. 19601013 198503 2 003
Penata / III c
BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT NURDIN,S.IP.M.Si
BIDANG PEMBRDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT Dra. INNE AGUSTINI G
Drs. HARI YUWONO, M.Si
Ir.Hj.NINGNING HENDASAH,M.Si
MOCHAMAD USMAN,S.Sos
NIP.19580517 198103 1 009
NIP. 19570805 198303 2 003
NIP. 19580608 198203 1 011
NIP.19700121 200003 2 004
NIP. 19711009 199101 1001
Pembina / IV a
Penata Tk.I / IV a
Pembina /IV.a
Pembina/ IV a
Penata Tk.I / III d
SUB BIDANG FASILITASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN Drs. BAMBANG SW,M.Si
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN FASILITASI PELINDUNGAN TENAGA KERJA Dra. HENNY SURTINI
SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KONOMI DAN LEMBAGA KEUANGAN
SUB BIANG FASILITAS PEMANFAATAN LAHAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN
SUB BIDANG FASILITASI PEMERINTAHAN DESA
RAHMAT, S.IP
Drs. TRIMO HANDOKO
NIP. 19680921 199303 1 003
NIP. 19660818 199702 2 001
NIP. 19700109 199101 1 03
NIP. 19680623 199006 1 001
Pembina /IV.a
Penata Tk.I / III d
Penata / III c
Penata Tk.I / III d
SUB BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANTAPAN DATA PROFIL DESA/KEL AM HASANUDIN, S.Sos
SUB BIDANG PENGMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN Dra. ROHMIASIH,M .Si
SUB BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL USAHA
SUB BIDANG FASILITASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PRASARANA PERDESAAN
RITTA INDRAYATI,SH.M.Si
Ir. SOBAN ISMAIL,M.Si
SUB BIDANG FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PENGEMBANGAN DESA AKHMAD RIFA'I,S.Sos.MM
NIP. 19620705 198303 1 015
NIP. 19620530 198611 2 001
NIP. 19641006 199203 2 006
NIP. 19690701 199503 1 005
NIP. 19680101 199603 1 005
Penata TK.I / III d
Pembina / IV a
Pembina / IV a
Penata TK.I/ III d
Penata Tk.I / III d
12
Lampiran
Kode
Program dan Kegiatan
1
2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
1
22
1
22
xx
15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1
22
xx
16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1
22
xx
17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1
22
xx
18
Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/ KEGIATAN 3
Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan 4
Tabel 5.1 Rencana Program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011 Target 5
Nominal 6
Tahun 2012 Target 7
Nominal 8
Tahun 2013 Target 9
Nominal 10
Tahun 2014 Target 11
Nominal 12
Tahun 2015 Target 13
Nominal 14
Kondisi kinerja pada akhir Periode Renstra BPMPD Target 15
Nominal 16
2,817,000,000
2,782,804,100
3,186,989,100
3,591,174,100
3,995,359,100
16,373,326,400
50,000,000
56,250,000
63,281,250
71,191,406
80,090,332
320,812,988
1,153,000,000
986,166,000
1,289,749,000
920,652,000
1,153,000,000
5,502,567,000
225,000,000
302,248,000
313,934,000
325,620,000
337,306,000
1,504,108,000
4,127,468,100
4,853,953,350
4,245,000,000
4,908,637,506
5,565,755,432
23,700,814,388
Unit Kerja SKPD penanggung jawab
Lokasi
17
18
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPMPD Kabupaten Bandung NO
1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uraian
2 Program Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa
Anggaran Pada pada Tahun ke 2006 3
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Desa Program Pengembangan Alokasi Dana Desa (ADD) & Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa
2008 5
Realisasi Anggaran pada Tahun Ke
2009 6
2010 7
1,200,000,000 -
-
-
2007 9
2008 10
2009 11
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 2010 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,119,585,000
-
958,870,000
-
1,349,900,500
-
-
766,712,250
-
907,320,700
-
1,124,996,735
-
1,741,082,845
-
292,473,000
155,505,000
87,050,000
95,000,000
-
379,000,000
406,403,000
138,429,150
570,000,000
-
103,600,000
62,450,000
68,605,000
-
-
1,124,784,800
375,314,540
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68.48%
94.62%
83.34%
88.03%
47.33%
66.62%
71.74%
72.22%
349,754,450
536,816,500
88.71%
99.03%
86.06%
94.18%
96.28%
84.08%
-
410,000,000
194,128,670
-
Realisasi 19
-
-
201,628,000
Anggaran 18
-
-
1,267,875,000
2010 17
100.00% -
1,977,890,000
2009 16
100.00%
56,354,350,000 -
2008 15
99.77%
175,000,000
56,354,350,000
Rata-rata Pertumbuhan
2007 14
92.08%
5,741,836,875
175,000,000
2006 13 70.92%
20,339,581,500
5,755,000,000
-
2006 8 851,000,000
-
Program 22,088,000,000 Pengembangan Tugas Pembantuan Kepada Desa Program Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa
2007 4
-
-
344,729,800
-
-
-
