perubahan RENCANA STRATEGIS KANTOR KETAHANAN PANGAN TAHUN

perubahan RENCANA STRATEGIS KANTOR KETAHANAN PANGAN TAHUN 2011-2016

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Jl. R. Suprapto No. 35, Telp. (0357) 881224, Fax. (0357) 881450 PACITAN TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN Jl. Letjend. R. Suprapto No. 35 Pacitan, Kode Pos : 63514 Telp. (0357) 881224 Fax. (0357) 881450, e-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN NOMOR: 050 / 88/408.56/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN NOMOR : 050/ 383/408.56/2011 TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011-2016 KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN Menimbang

:

a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD); b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) disahkan oleh Kepala Daerah dalam suatu keputusan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan tentang Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaen Pacitan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;

24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

25. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/240.B/408.21/2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN Menetapkan, KESATU

:

Mengubah Keputusan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Nomor: 050/383/408.56/2011 tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2011-2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Penetapan ini menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan dalam menyusun rancangan Renja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pada Tanggal

: PACITAN : 14 Pebruari 2014

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN

Ir. WINARDI, MM Pembina Tingkat I NIP. 19580925 198803 1 004 TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan 3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tahun 2014

KATA PENGANTAR Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi ketahanan pangan wilayah, mulai dari wilayah desa, kecamatan, dan kabupaten. Disamping itu pembangunan ketahanan pangan juga didorong untuk dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan regional ( Jawa Timur ) dan Nasional. Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan di suatu wilayah memerlukan konsistensi karena kebutuhan pangan dibangun melalui pendekatan pemberdayaan, yaitu membentuk karakter dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Salah satu cara untuk menjaga konsistensi dimaksud adalah dengan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) tahun 2011-2016. Renstra SKPD dimaksud memuat program, kegiatan dan indikator yang ingin

dicapai

sekaligus

sumber

pembiayaan

yang

akan

digunakan

untuk

memfasilitasi kebijakan agar tahapan pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai sesuai jadwal yang telah direncanakan. Selanjutnya dengan tersusunnya Renstra dimaksud, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) agar dapat memberikan kontribusi yang optimal sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing untuk mempercepat terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Pacitan. Pacitan,

Pebruari 2014

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN

Ir. WINARDI,MM Pembina Tingkat I NIP. 19580925 198803 1 004

ii


DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR GAMBAR

v

DAFTAR TABEL

vi

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Landasan Hukum

3

1.3

Maksud dan Tujuan

5

1.3.1

Maksud

5

1.3.2

Tujuan

5

Sistematika Penulisan

6

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

8

2.1

8

1.4

BAB II

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan

2.2

BAB III

Sumber Daya SKPD

9

2.2.1

Sumber Daya Manusia

9

2.2.2

Sarana dan Prasarana

12

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

14

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

21

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

25

3.1

25

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

28

Kepala Daerah 3.3

Telaahan Renstra K/L (Badan Ketahanan Pangan

37

Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur) 3.3.1

Telaahan terhadap Renstra K/L (Badan Ketahanan

iii

37


Pangan Kementerian Pertanian) 3.3.2

Telaahan terhadap Renstra Badan Ketahanan

41

Pangan Provinsi Jawa Timur 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

45

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 3.4.1

Telaahan terhadap RTRW Jawa Timur

45

3.4.2

Telaahan terhadap Strategi Penataan Ruang

47

Wilayah Kabupaten Pacitan 3.4.3

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup

51

Strategis (KLHS) Kabupaten Pacitan 3.5

BAB IV

61

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

63

4.1

Visi dan Misi SKPD

63

4.1.1

Visi

63

4.1.2

Misi

63

4.2

4.3

BAB V

Penentuan Isu-isu Strategis

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

64

4.2.1

Tujuan

64

4.2.2

Sasaran Jangka Menengah

64

Strategi dan Kebijakan SKPD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

68

71

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

88

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP

95

iv


DAFTAR GAMBAR

Halaman 9

Gambar G-II.1

Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2012

Gambar G-II.2

Harga Beras Pada tahun 2009 dan 2012

16

Gambar G-II.3

Harga Kedelai Pada tahun 2009 dan 2012

16

Gambar G-II.4

Harga Cabe Rawit Pada tahun 2009 dan 2012

17

Gambar G-V.1

Grafik Pagu Realisasi dan Indikatif untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan

71

Gambar G-V.2

Grafik Pagu Realisasi dan Indikatif untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Grafik Pagu Realisasi dan Indikatif untuk Program Monitoring Evaluasi, LAKIP dan Penilaian Mandiri

72

Gambar G-V.3

v

72


DAFTAR TABEL

Halaman 10

Tabel T-II.1

Daftar Susunan Pegawai Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2012

Tabel T-II.2

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2012

11

Tabel T-II.3

Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

12

Tabel T-II.4

Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2012

12

Table T-II.5

Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2012

18

Tabel T-II.6

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pacitan Tahun 2012

19

Table T-II.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2012

20

Tabel T-II.8

Skor PPH Kabupaten Pacitan Berdasarkan NBM Tahun 20062012

23

Tabel T-III.1

Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

29

Tabel T-III.2

Program/Kegiatan Prioritas Pada Renstra BKP Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

39

Tabel T-III.3

Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Pacitan

53

Tabel T-IV.1

Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

66

Tabel T-IV.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 20112016

69

Tabel T-V.1

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

74

Tabel T-VI.1

Realisasi dan Target Ketersediaan Energi dan Protein Tahun

89

vi


2011-2016 Tabel T-VI.2

Realisasi dan Target Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2011-2016

89

Tabel T-VI.3

Realisasi dan Target Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Tahun 2011-2016

90

Tabel T-VI.4

Realisasi dan Target Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Tahun 2011-2016

91

Tabel T-VI.5

Realisasi dan Target Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2011-2016

91

Tabel T-VI.6

Realisasi dan Target Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2011-2016

92

Tabel T-VI.7

Realisasi dan Target Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2011-2016

93

Tabel T-VI.8

Realisasi dan Target Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2011-2016

93

Tabel T-VI.9

Realisasi dan Target Regulasi Ketahanan Pangan Tahun 2011-2016

94

vii


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2011-2016, merupakan tindak lanjut atas ketentuan Undang-undang

No.25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD dan sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan,

maka seluruh upaya pembangunan ketahanan

pangan diarahkan untuk mewujudkan ketahanan di bidang pangan yang bertumpu pada kemandirian pangan di tingkat rumah tangga yang berbasis pada bahan pangan lokal. Dalam pelaksanaannya pembangunan ketahanan pangan meliputi tiga aspek yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Aspek ketersediaan dan distribusi pangan berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk, sehingga pertambahan penduduk membutuhkan tambahan ketersediaan bahan pangan pokok, terutama beras. Di sisi lain upaya peningkatan produksi beras tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena faktor lahan, infrastruktur, tenaga kerja, hama penyakit tanaman, bencana alam, maupun ketidakpastian harga pasar. Pada saat yang

bersamaan

ketersediaan

sarana

produksi,

terutama

pupuk,

seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga harga di tingkat petani lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan Pemerintah.

1


Aspek

distribusi

secara

umum

berlangsung

normal

sesuai

mekanisme pasar. Tetapi kecenderungan kenaikan harga beras dan pangan pokok sejak awal tahun 2008 dapat memicu berbagai spekulasi oleh pedagang besar. Karena pasar bahan pangan dunia kekurangan pasokan, dimungkinkan para pedagang besar melakukan penimbunan, kemudian melepaskan pada tingkat harga yang paling menguntungkan, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Aspek konsumsi pangan masyarakat pada umumnya masih dominan pada sumber bahan pangan yang mengandung karbohidrat. Mereka belum dapat memenuhi konsumsi pangan secara beragam, bergizi, berimbang dan aman (3BA). Faktor penyebab utamanya adalah pendapatan rumah tangga belum mencukupi untuk memenuhi keperluan itu. Faktor lainnya adalah kurangnya pengetahuan terhadap pangan dan gizi, terutama dialami oleh penduduk di wilayah marjinal dengan tingkat pendidikan rendah. Kecukupan

pangan

harus

diupayakan

bersama-sama

oleh

pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri. Pemerintah berupaya terus meningkatkan fasilitasi peningkatan produksi tanaman bahan pangan. Sektor swasta diharapkan dapat berperan pada sisi distribusi dan pengembangan usaha

pangan, sedangkan masyarakat dapat

berperan untuk memperbaiki pola konsumsi dan peningkatan cadangan pangan di lingkungannya, baik dalam bentuk simpanan bahan pangan, lumbung pangan maupun lumbung hidup. Oleh karena itu diperlukan Rencana Strategis (Renstra) yang konseptual, realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan formal baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Dengan

tersusunnya

Renstra

Kantor

Ketahanan

Pangan

Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran program di masa depan pada masing-masing kegiatan.

2


1.2 Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kantor Ketahanan Pangan tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan; b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; e. Peraturan Pemerintah

Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan

Pangan; f.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; h. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; i.

Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

j.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

k.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

3


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

m. Surat

Edaran

Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor

113/PP.310/M/5/2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan; n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014; o. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur; p. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah; q. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan; r.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan tahun 2005-2025;

s.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016; t. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 20112016 u. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 66 tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan;

4


v.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Pacitan.

1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Renstra Kantor Ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan pangan selama 5 (lima) tahun ke depan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Kantor Ketahanan Pangan adalah: a. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja. c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi. d. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel. e. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan yang efektif dan efisien.

5


1.4 Sistematika Penulisan Renstra SKPD Kantor Ketahanan Pangan 2011 – 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SISTEMATIKA NASKAH RENSTRA SKPD (Lampiran IV PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010)

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra; landasan hukum penyusunan Renstra; maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD; kinerja pelayanan sampai saat ini; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Badan Ketahanan Pangan Kementan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan telaahan Renstra Kantor Ketahanan Pangan; telaahan dokumen RTRW Pacitan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); serta penentuan isu-isu strategis di bidang ketahanan pangan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima)

6


tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Kantor Ketahanan Pangan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan.

BAB VII

PENUTUP Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

7


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 66 Tahun 2007, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut : a. Kantor

Ketahanan

Pangan

merupakan

unsur

pendukung

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. b. Kantor

Ketahanan

Pangan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan, c.

Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan

2.

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan.

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 tahun

2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari : a.

Satu ( 1 ) orang Kepala Kantor ( Eselon IIIa)

b.

Satu ( 1 ) orang Kasubag Tata Usaha ( Eselon IVa )

c.

Tiga ( 3 ) orang Kepala Seksi ( Eselon IVa ) : 1.

Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

2.

Kepala Seksi Kewaspadaan Pangan

3.

Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan

8


Gambar G-II.1 Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2012 (Perda Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007) KEPALA KANTOR

KEPALA

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAG TATA USAHA

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

KETERSEDIAAN

PENGANEKARAGAMAN

KEWASPADAAN PANGAN

DAN DISTRIBUSI PANGAN

PANGAN

2.2 Sumber Daya SKPD 2.2.1 Sumber Daya Manusia Pada Tahun 2012 Pegawai yang bekerja di Kantor Ketahanan Pangan seluruhnya berjumlah 42 orang, terdiri dari 22 orang PNS, 17 orang Honorer APBN dan 3 orang tenaga sukarela. Berdasarkan golongannya, para pegawai yang berstatus PNS terbagi menjadi Gol. IV 1 orang, Gol. III 17 orang, Gol. II 3 orang dan Gol I 1 orang. Berdasarkan jenis kelamin, untuk PNS terdiri dari

13 orang laki-laki dan 9 orang

perempuan dan untuk honorer APBN/APBD terdiri dari 8 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. PNS berdasarkan pendidikannya, terdiri dari 1 orang S2, 13 orang S1, 2 orang D3, 5 orang SLTA serta 1 orang SD .

9


Kantor Ketahanan Pangan menempati gedung perkantoran di Jl. Letjend Suprapto No. 35, Tlp. ( 0357 ) 881224 Fax. ( 0357 ) 881450. Operasional Kantor Ketahanan Pangan dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 66 tahun 2007. Tabel T-II.1 Daftar Susunan Pegawai Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Golongan Pegawai No

I I

II

III

IV

V

Kontrak dan Sukarela

Uraian PENDIDIKAN a. S-2 b. S-1 c. D-3 d. SLTA E SLTP/SD Jumlah ESELONISASI Struktural a. Eselon III b. Eselon IV c. Staf Jumlah Sukarela Jumlah JENIS KELAMIN a. Laki-laki b. Perempuan Jumlah PENSIUN a. Tahun 2011 b. Tahun 2012 c. Tahun 2013 d. Tahun 2014 E Tahun 2015 f. Tahun 2016 g. Tahun 2017 Jumlah DIKLAT a. Diklat Pim II b. Diklat Pim III

II

III

IV

∑

APBD Kab

APBN

∑

1 1

2 1 3

13 4 17

1 1

1 13 2 5 1 22

1 1 1 3

17 17

18 1 1 20

1 1 -

3 3 -

4 13 17 -

1 1 -

1 4 17 22 -

3 3

17 17

20 20

1 1

3 3

11 6 17

1 1

13 9 22

2 1 3

6 11 17

8 12 20

-

-

4 1 1 6

1 1

1 4 1 1 7

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

10


Golongan Pegawai No

Kontrak dan Sukarela

Uraian I c.

Diklat Pim IV Jumlah

II -

III -

IV

3 3

1

∑ 3 4

APBD Kab -

APBN

∑

-

-

(Sumber: Kepegawaian, 2012)

Pada

Tabel

T-II.2

ditampilkan

komposisi

pegawai

Kantor

Ketahanan Pangan berdasarkan golongan/ruang dan jenis kelamin yang seluruhnya berjumlah 42 orang. Tabel T-II.2 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang Dan Jenis Kelamin Tahun 2012

Golo-Ngan/ Ruang

Sub Bag TU

Seksi Kewaspadaan Pangan

Seksi Ketersediaan & Distribusi Pangan L P 0 0

Seksi Penganekara gaman Pangan L P 0 0

I/a

L 0

P 0

L 0

P 0

I/b

0

1

0

0

0

0

0

I/c

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah

ToTal

L 1

P 0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

I/d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II/a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II/b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II/c

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

II/d

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

2

III/a

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

III/b

2

2

1

1

1

0

1

2

5

5

10

III/c

1

0

0

1

0

0

1

0

2

1

3

III/d

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

2

IV/a

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

IV/b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV/c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV/d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV/e

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

2

1

3

0

0

6

11

0

0

0

0

6

11

17

8

5

2

1

3

1

3

1

21

21

42

Honorer APBD Honorer APBN JUMLAH TOTAL

42


11


Tabel T-II.3 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sub Bag TU

Pendidikan SD/MI/sederajat SMP/MTS/sederajat SMA/MA/sederajat D1 D2 D3 S1 S2 JUMLAH TOTAL

L 1 0 3 0 0 0 2 1 6

Seksi Ketersediaan & Distribusi Pangan L P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 1

Seksi Kewaspadaan Pangan

P 0 0 1 0 0 0 2 0 4

L 0 0 0 0 0 0 2 0 2

P 0 0 0 0 0 0 2 0 1

Seksi Penganekaragaman Pangan L P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3

Jumlah L 1 0 3 0 0 0 7 1 12

Total

P 0 0 1 0 0 2 6 0 9

1 0 4 0 0 2 13 1 22


2.2.2 Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugas Kantor Ketahanan Pangan didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana Tabel T-II.4 berikut : Tabel T-II.4 Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2012

Jumlah No

(1) 1 2 a b 3 a

Nama barang

Kondisi RB

RS

RR

BAIK

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(2) Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Bebek Non bebek Komputer PC

Sumber Pengadaan APBN APBD (Ex Kab. Proyek)

2

-

2

-

-

2

-

63

-

63

36 78 19 10

-

36 78

4 59

-

10

32 9

5

5

6

-

3

1

12


Jumlah No

(1) b c

Nama barang

Kondisi RB

RS

RR

BAIK

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(2) 8 1 10 2 4

5 1 6 2 1

3 4 3

3 5 3

-

-

5 1 5 2 1

14 2 2 2 1 2 13 12 35 2 71 1 17 1 2 18 33

2 1 1 1 2 13 12 24 20 15 1 2 3 3

12 1 1 1 1 11 2 51 2 15 30

10 1 1 1 -

-

-

4 1 1 2 1 2 13 12 12 2 71 1 16 1 2 18 30

2 1 7 2 1

2 1 3 -

4 2 1

5 2 1

-

-

2 1 2 -

1 1 1

1 1 1

-

-

-

-

1 1 1

32 Monitor LCD 1 1 Sumber : Bagian Bendahara Barang

-

-

-

-

1

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Notebook Netbook Printer UPS Mesin ketik manual Kalkulator Scanner Modem Telepon Faximile Gedung kantor Meja kerja Kursi kerja Meja kerja Meja rapat Kursi rapat Brankas Kursi tamu Almari kayu Almari arsip Almari besi Filling kabinet besi Kardek besi Sound system Kamera digital Handycam Overhead projector Sofa AC split ½ PK AC split 1 PK

Sumber Pengadaan APBN APBD (Ex Kab. Proyek)

13


2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Pembangunan ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari sisi jumlah, mutu dan keamanannya, (b) distribusi pangan adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya. Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2006 hingga 2012 seperti dalam

tabel

T-II.5.

Ketersediaan

bahan

pangan

tersebut

belum

memperhitungkan kebutuhan industri, ekspor dan impor. Ketersediaan beras cukup memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Pacitan yang ratarata mengkonsumsi beras 109,22 kg/kap/thn atau 299 gr/kap/hari. Secara umum ketersediaan ubi jalar, kedelai, kacang tanah, telur, daging dan ikan masih belum mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Pacitan. Ketersediaan bahan pangan harus terus ditingkatkan mengingat pertumbuhan

penduduk

yang

meningkat

akan

berdampak

pada

kebutuhan pangan yang semakin besar. Apabila ketersediaan pangan tetap seperti pada tahun 2012, maka akan terjadi kekurangan pangan yang cukup besar. Maka peningkatan produksi dalam daerah hendaknya dipacu. Sedangkan ketersediaan beberapa jenis komoditas yang surplus seperti beras, jagung dan ubi kayu hendaknya ditingkatkan dan dapat diarahkan ke arah agribisnis atau pengolahan hasil. Pada tabel T-II.6 menunjukkan skor pola pangan harapan kabupaten Pacitan pada tahun 2012 sebesar 83,31. Angka ini belum mencerminkan kondisi konsumsi pangan penduduk yang beragam, bergizi dan berimbang. Konsumsi karbohidrat yang berasal dari beras masih cukup besar jika dibandingkan dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dapat tercapai hingga tahun 2015. Konsumsi beras harus diturunkan

14


menjadi 87,24 kg/kap/thn atau 239 gr/kap/hari dalam waktu lima tahun. Sedangkan konsumsi pangan hewani harus dinaikkan. Tentunya hal ini diimbangi dengan ketersediaan yang cukup di dalam daerah dan terjangkau oleh masyarakat. Konsumsi energi rata-rata sebesar 2.914,4 melebihi standar ideal

2.200 kkal/kap/hari (32,47 % lebih tinggi dari

standar ideal). Permasalahan rawan pangan dan kurang gizi umumnya terjadi pada keluarga miskin atau pra sejahtera. Ketersediaan bahan pangan di rumah tangga belum optimal dan belum memenuhi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman. Faktor penyebabnya adalah keterbatasan pendapatan keluarga sehingga menyebabkan terbatasnya akses terhadap bahan pangan. Kelompok masyarakat ini rentan terhadap rawan pangan dan gizi. Masalah tersebut akan lebih serius bila anggota rumah tangganya terdapat balita, ibu hamil ( bumil ), dan ibu menyusui ( busui ) serta anakanak usia sekolah dasar. Keterbatasan konsumsi pangan dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan kalori dan energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan janin, balita maupun anak-anak. Dalam jangka panjang hal itu dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mentalnya. Kecenderungan peningkatan harga pangan akhir-akhir ini dapat menimbulkan

gangguan

kecukupan

pangan

masyarakat dengan penghasilan yang terbatas

dan

gizi.

Kelompok

pada umumnya akan

mengurangi belanja bahan pangan, terutama daging, telur, dan buah. Kondisi harga bahan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dapat mendorong timbulnya kejadian rawan gizi atau bahkan rawan pangan. Pada tahun 2012 harga bahan pangan strategis cukup berfluktuasi dan cenderung lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya Rata-rata harga beras tahun 2009 Rp. 4.822,- meningkat menjadi Rp. 7.663,-. Rata-rata harga kedelai tahun 2009 Rp. 7.005,- meningkat menjadi Rp. 9.500,-.

15


Sedangkan harga cabe tahun 2009 Rp. 11.892,- meningkat cukup tajam menjadi Rp. 21.590,-. Gambar G-II.2 Grafik Harga Beras Medium (IR 64) Pada Tahun 2009 dan 2012

Gambar G-II.3 Grafik Harga Kedelai Pada Tahun 2009 dan 2012

16


Gambar G-II.4 Grafik Harga Cabe Rawit Pada Tahun 2009 dan 2012

Kondisi keamanan pangan segar dan olahan di tingkat produsen, penjual dan yang dikonsumsi harus diwaspadai, terutama penggunaan bahan tambahan berbahaya yang bukan untuk makanan atau penggunaan melebihi dosis, baik pewarna, pemanis, maupun pengawet. Agar produsen dapat menghasilkan produk pangan dengan harga

murah, maka mereka

cenderung menggunakan

bahan

tambahan yang tidak direkomendasikan untuk pangan. Hal ini masih sering dijumpai terutama pada makanan jajanan anak-anak baik yang dijual di warung sekolah maupun pasar umum.

17

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tahun 2014 Tabel T-II.5 Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2012 No

Komoditas

2006 Keters

Kons

2007 +/-

Keters

Kons

2008 +/-

Keters

Kons

2009 +/-

Keters

Kons

2010 +/-

Keters

Kons

2011 +/-

Keters

Kons

1

Beras

84.622

52.058

32.563

84.214

52.001

32.212

84.507

52.389

32.118

89.007

52.556

36.451

96.710

52.708

44.002

97.677

47.381

2

Jagung

86.455

3.553

82.901

90.729

3.549

87.179

123.980

3.576

120.404

106.984

3.587

103.397

108.761

3.598

105.163

109.849

76

3

Ubi jalar

1.038

111

927

638

111

527

1.052

112

940

656

1.192

-536

704

1.195

-491

711

157

4

Ubi kayu

498.038

6.599

491.439

529.919

6.592

523.327

578.523

6.641

571.882

540.808

6.662

534.146

434.975

6.681

428.294

439.525

16.124

5

10.850

171

10.679

10.860

171

10.689

10.871

172

10.699

11.063

172

10.891

11.163

173

10.990

11.163

174

6

Gula merah Kacang tanah

12.087

386

11.701

10.049

386

9.664

11.548

389

11.159

10.507

390

10.117

8.720

391

8.329

8.807

270

7

Kedelai

4.540

5.810

-1.270

4.229

5.804

-1.575

4.715

5.847

-1.132

5.154

5.866

-712

3.160

5.883

-2.723

3.192

8.059

8

Daging

1.609

2.687

-1.078

1.584

2.684

-1.101

1.706

2.704

-999

1.756

2.713

-957

1.905

2.721

-816

1.924

2.877

9

Telur

327

2.991

-2.664

320

2.987

-2.667

350

3.010

-2.660

354

3.019

-2.665

287

3.028

-2.741

290

2.499

1.920

7.846

-5.926

2.979

7.837

-4.859

3.252

7.896

-4.644

3.932

7.921

-3.989

4.828

7.944

-3.116

5.311

9.763

10 Ikan

2012 +/-

Keters

50.296 109.773 554 423.401 10.989 8.537 -4.867 -953 -2.209 -4.452

Kons

+/-

98.276

72.699

121.195

2.052

876

663

398.190

20.543

10.167

175

131

770

3.438

2.985

845

1.800

147

2.696

4.498

6.766

Keterangan : Ketersediaan dihitung berdasarkan produksi, belum memperhitungkan kebutuhan industri, ekspor dan impor. Angka konsumsi berdasarkan Susenas Tahun 2005

18

25.577 119.143 213 377.646 9.992 -639 453 -954 -2.541 -2.269

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tahun 2014 Tabel T-II.6 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Berdasarkan NBM Kabupaten Pacitan Tahun 2012

No

Kelompok Bahan Pangan

Standar *)

2012

1

Padi-padian

275

Energi (Kkal) 1.000

2

Umbi-umbian

100

120

6

2,5

3

Pangan hewani

150

240

12

24

4

Lemak dan minyak Buah/biji berminyak Kacangkacangan Gula

20

200

10

5

30

100

5

2,5

Sayur dan buah Lainnya

250

120

6

30

5 6 7 8 9

Jumlah

Gr/Kap/hari

10 35

60 100

% AKE

PPH

50

25

3 5

Gr/Kap/hari

Energi (Kkal)

2015 % AKE

PPH

490,18

1776,37

80,74

25,0

119,68

156,30

7,10

2,5

59,66

85,49

3,89

7,8

33,48

300,65

13,67

5,0

10,75

20,45

0,93

0,5

48,20

199,51

9,07

10,0

53,96

199,64

9,07

2,5

373,67

176,00

8,00

30,0

0,00

0,00

0,00

0,0

1.189,6

2.914,4

132,5

83,2

1 10

0

60

3

0

1.170

2.000

100

100

275

Energi (Kkal) 1.000

90

120

6

2,5

140

240

12

22

25

200

10

5

10

60

3

1

35

100

5

9,8

30

100

5

2,5

230

120

6

27,2

15

60

3

0

850

2.000

100

95

Gr/Kap/hari

% AKE

PPH

50

25

19

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tahun 2014 Tabel T-II.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2006 - 2012 Anggaran pada tahun

Realisasi

Persentase antara realisasi dan

Rata-rata

(Rp)

anggaran pada tahun Rp)

Anggaran pada tahun (%)

Pertumbuhan (Rp)

Uraian 2006 2007 1

2008

2009

2010

2011

2012

4

5

6

7

8

2006 2007

2010

2011

2012

11

12

13

14

15

2006 2007 2008 2009 2010

22

23

24

PM 1.394.312.935 1.358.066.390 1.457.010.167,60 1.537.263.243 2.084.914.899,00

PM

PM 92,04 97,56 99,17

99,42 99,68

144.158.259,50 172.650.491,00

Belanja Tidak Langsung

PM

PM

635.290.275

758.403.075

808.563.894 851.186.090

968.133.313,00

PM

PM

549.023.906

734.876.779

798.302.629,60 844.858.395,2

967.265.876,00

PM

PM 86,42

96,6 98,73

99,26 99,91

83.210.759,50 104.560.492,50

- Belanja Pegawai

PM

PM

635.290.275

758.403.075

808.563.894

851.186.090

968.133.313,00

PM

PM

549.023.906

734.876.779

798.302.629,60 844.858.395,2

967.265.876,00

PM

PM 86,42

96,6 98,73

99,26 99,91

83.210.759,50 104.560.492,50

Belanja Langsung

PM

PM

879.600.000

633.644.000

660.614.500

695.000.000 1.350.000.000,00

PM

PM

845.289.029

623.189.611

658.707.538

692.404.848 1.340.964.523,00

PM

PM

96,1 98,35 99,71

99,63 99,33

144.158.259,50 123.918.873,50

- Belanja Pegawai

PM

PM

154.975.000

114.455.000

102.060.000

102.200.000

177.460.000,00

PM

PM

136.175.000

109.020.000

101.442.500

102.091.000

174.822.000,00

PM

PM 87,87 95,25 99,39

99,89 98,51

- Belanja Barang dan Jasa

PM

PM

634.918.700

435.019.000

558.554.500

573.000.000 1.123.390.000,00

PM

PM

622.919.679

431.263.511

557.265.038

570.513.848 1.117.649.023,00

PM

PM 98,11 99,14 99,77

99,57 99,49

- Belanja Modal

PM

PM

89.706.300

84.170.000

0

PM

PM

86.194.350

82.906.100

0

PM

PM 96,09

98,5

20

21

PM

: : : : : :

19

realisasi

PM 1.514.890.275 1.392.047.075 1.469.178.394 1.546.186.090 2.091.523.313,00

Keterangan : Kolom (1) Kolom (2) Kolom (9) Kolom (16) Kolom (23) Kolom (24)

18

anggaran

PM

48.493.500,00

17

2012

BELANJA DAERAH

19.800.000

16

2011

3

49.150.000,00

10

2009

2

19.800.000

9

2008

0 100,00 98,66

5.621.250,00

9.661.750,00

122.117.825,00 123.682.356,00

-10.139.075,00

-9.425.212,50

Uraian jenis pendapatan/belanja/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan Sampai dengan kolom (8) adalah data anggaran SKPD sesuai yang tercantum pada APBD dalam 7 (Tujuh) tahun pelaksanaan Renstra SKPD Sampai dengan kolom (15adalah data realisasi penyerapan anggaran SKPD sesuai laporan pelaksanaan APBD/Renja SKPD pada tahun berkenaan Sampai dengan kolom (22) adalah persentase antara realisasi penyerapan anggaran dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD Angka rata-rata pertumbuhan anggaran, yaitu : (jumlah pertumbuhan anggaran per tahun)/4 Angka rata-rata pertumbuhan realisasi, yaitu : (jumlah pertumbuhan realisasi per tahun )/4

20


Tabel T-II.7

menunjukkan perkembangan

anggaran

dan

realisasi pendanaan selama tahun 2008 hingga 2012. Rata-rata anggaran belanja daerah selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2008-2012 cenderung naik sebesar Rp. 144.158.259,50,- (9,5%) per tahunnya. Hal ini disebabkan terjadi kenaikan anggaran untuk belanja langsung (belanja pegawai, barang/jasa dan modal). Sedangkan realisasi anggaran tersebut per tahun naik rata-rata

Rp. 172.650.491,00,-

(12,38%) per tahunnya. Realisasi anggaran lebih baik tiap tahunnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Potensi

pengembangan

sumber

daya

alam

yang

belum

dimanfaatkan secara optimal serta beberapa permasalahan yang dihadapi merupakan

tantangan

dan

peluang

yang

dapat

diraih

dalam

pengembangan ketahanan pangan. Sedangkan dari kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya teknologi memiliki potensi untuk ditingkatkan untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan. Sementara di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan di daerah serta revitalisasi peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

a. Ketersediaan pangan Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, potensi sumber daya alam yang terdapat di kabupaten Pacitan belum dikelola

maksimal.

Terkait

dengan

penyediaan

pangan

maka

pengelolaan lahan dan air merupakan sumber daya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan seperti lahan tidur, pekarangan rumah dan lahan di bawah tegakan hutan. Dengan potensi sumber daya alam yang beragam dan didukung ketersediaan teknologi di bidang hulu hingga hilir akan memberikan

21


peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha dan meningkatkan agribisnis pangan. Kantor

ketahanan

Pangan

yang

bertugas

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan mempunyai potensi dan peluang untuk mendorong ketersediaan pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan

ketersediaan

dan

penanganan

rawan

pangan,

(b)

penyempurnaan sistem pemantauan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi

rawan

pangan,

(c)

mengembangkan

program

kemandirian pangan serta (d) mengembangkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

b. Distribusi Pangan Distribusi dan pasokan yang merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh daya beli sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Berkaitan dengan di atas, Kantor Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang memantapkan distribusi pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan, (b) pengembangan dan pemantauan sistem distribusi, analisis harga pangan dan akses pangan (c) pengembangan dan pemantauan kelembagaan distribusi pangan masyarakat.

c. Konsumsi pangan Potensi sumber daya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar akan menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah di sepanjang waktu sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung perkembangan teknologi informatika dan strategi komunikasi publik memberikan peluang

22


percepatan proses peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman yang diharapkan mampu mengubah pola konsumsi masyarakat sehingga mencapai status gizi yang lebih baik. Peningkatan skor PPH konsumsi dilakukan dengan upaya penganekaragaman pola konsumsi dan gizi masyarakat menggunakan sumber pangan lokal sumber karbohidrat non beras, seperti ubi kayu, ubi jalar, garut, suweg, sukun, waluh serta bahan pangan hewani sumber protein melalui sosialisasi, kampanye, demo, lomba dan pembinaan di masyarakat. Beberapa lembaga di masyarakat dapat menjadi mitra kerja seperti Posyandu, penyuluh dari instansi terkait, Tim Penggerak PKK, pengusaha pangan olahan dan sebagainya untuk mempercepat upaya perbaikan pola konsumsi pangan di masyarakat. Skor PPH berdasarkan NBM mulai tahun 2006 hingga 2012 menunjukkan perbaikan dari kuantitas ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi tetapi sumber ketersediaan masih didominasi bahan nabati terutama padi-padian (beras) dan jagung. Sedangkan ketersediaan pangan hewani seperti daging, telur dan ikan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan penduduk Pacitan. Tabel T-II.8 Skor PPH Kabupaten Pacitan Berdasarkan NBM Tahun 2006-2012 Kelompok Bahan Pangan

Skor PPH Tahun Standar

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Pangan hewani Lemak dan minyak Buah/biji berminyak Kacangkacangan Gula

24,0

3,2

2,9

3,4

3,6

4,3

4,7

7,8

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1,0

0,4

1,0

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

10,0

8,1

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Sayur dan buah

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30

30,0

30,0

Lainnya

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Jumlah

100,00

76,7

78,9

78,80

79,00

79,70

80,17

83,23

Padi-padian Umbi-umbian

23


Kantor Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan, (b) pemantauan dan

analisis

pola

mengembangkan

konsumsi

kegiatan

pangan

dan

penganekaragaman

(c)

membina

konsumsi

dan

pangan,

keamanan pangan dan produksi pangan olahan.

d. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan melibatkan banyak pelaku dari berbagai aspek yang mencakup instansi antar wilayah. Mengingat

kompleksnya permasalahan ketahanan pangan di daerah

maka penanganan ketahanan pangan memerlukan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor Berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka dibentuklah Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan bidang ketahanan pangan. Di tingkat daerah/kabupaten ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan melalui Keputusan Bupati Pacitan 188.45/152/408.21/2008 sebagai wadah koordinasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pacitan. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan yang dalam Keputusan Bupati tersebut sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan memfasilitasi Rapat Koordinasi DKP tingkat Kabupaten dengan tujuan untuk membangun koordinasi program ketahanan pangan dan forum strategis yang diadakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengevaluasi, mensinergiskan dan membahas permasalahan/menetapkan

langkah-langkah

operasional

dalam

membangun ketahanan pangan bersama dengan stake holder terkait. Tetapi

upaya

koordinasi,

kerjasama

dan

sinergisitas

dalam

pembangunan ketahanan pangan belum dapat berjalan optimal.

24


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang

mengarah

pada

kemandirian

pangan,

masih

banyak

permasalahan yang dihadapi dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan serta kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan di daerah.

a. Ketersediaan Pangan Ketersediaan pangan dapat bersumber dari produksi pangan domestik dan atau pasokan pangan. Ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dihitung berdasarkan penjumlahan produksi domestik, impor netto, perubahan stok dikurangi kebutuhan non konsumsi untuk benih, industri non pangan dan penggunaan lainnya. Berikut adalah permasalahan di kabupaten Pacitan terkait ketersediaan pangan : 1. Berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, penurunan kualitas dan kesuburan tanah akibat kerusakan lingkungan, air sebagai faktor pembatas, anomali iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim, penerapan teknologi yang masih rendah dapat mempengaruhi produksi dan ketersediaan komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan. 2. Ketersediaan energi sebagian besar masih berasal dari pangan nabati (didominasi beras), sedangkan sumbangan energi dari pangan hewani masih rendah.

25


3. Masih adanya rawan pangan karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar perdesaan, potensi sumber daya pangan yang rendah dan adanya bencana alam. 4. Pengelolaan lembaga cadangan pangan serta pemberdayaan lumbung pangan belum sepenuhnya optimal karena tidak25 ada alokasi secara khusus untuk kegiatan tersebut. Dana yang ada bersumber dari APBN (pembangunan lumbung pangan) dan APBD Provinsi (penguatan modal/dagulir). Data tahun 2010 telah terdapat 56 lumbung pangan yang eksis dari 75 lumbung (74,67%) yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan. Sementara ini alokasi APBN tahun 2011 hanya 1 lumbung pangan, sedangkan target hingga tahun 2016 terdapat 171 lumbung pangan di Kabupaten Pacitan atau 1 lumbung pangan per desa sehingga 115 lumbung pangan masih perlu dikembangkan lagi. 5. Pemanfaatan lahan potensial seperti lahan tidur, pekarangan rumah dan lahan di bawah tegakan hutan untuk penyediaan pangan belum optimal sehingga masyarakat masih tergantung dengan pasar dan stok dari luar daerah.

b. Distribusi Pangan Kecenderungan peningkatan harga pangan akhir-akhir ini dapat menimbulkan gangguan kecukupan pangan dan gizi dan dapat mendorong timbulnya rawan gizi bahkan rawan pangan. Kelompok

masyarakat

dengan

penghasilan

terbatas

akan

mengurangi belanja bahan pangan terutama bahan pangan hewani sumber protein, yaitu daging, telur dan ikan. Permasalahan yang terkait dengan aspek distribusi pangan adalah : 1. Harga komoditas pertanian cenderung berfluktuasi, sehingga apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

26


2. Keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya aparatur (petugas lapangan), mengakibatkan sulitnya memantau arus keluar masuk bahan pangan.

c.

Konsumsi Pangan Kualitas

dan

kuantitas

konsumsi

pangan

sebagaian

masyarakat masih rendah yang ditandai dengan pola konsumsi pangan belum beragam, bergizi, berimbang dan aman. Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi, yaitu : 1. Masyarakat secara umum masih ketergantungan pada beras dan terigu. 2. Pemanfaatan umbi-umbian serta pangan lokal lain sebagai sumber karbohidrat non beras masih rendah. 3. Masih kurangnya produksi pangan lokal non beras. 4. Konsumsi pangan hewani masih rendah. 5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan,

sehingga

banyak

dijumpai

makanan

yang

mengandung pewarna, pengawet, dan bahan tambahan pangan lainnya yang tidak sesuai dosis anjuran. 6. Masih banyak komoditas pangan segar dan pangan olahan belum mempunyai SOP (standar operasional prosedur), sehingga belum menjamin keamanan untuk dikonsumsi.

d. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek

non

teknis

merupakan

salah

satu

faktor

penentu

keberhasilan pembangunan ketahanan pangan maka penguatan kelembagaan dan manjemen ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi, antara lain :

27


1. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah dalam kelembagaan ketahanan pangan sebagai unit kerja dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga koordinatif dalam pengembagan ketahanan pangan di daerah. 2. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijakan bidang ketahanan pangan belum berjalan optimal. 3. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan di daerah yang belum seragam menyebabkan gerak manajemen kelembagaan ketahanan

pangan

menjadi

tidak

optimal.

Dengan

ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Ketahanan

Pangan

(Permentan

Nomor

:

65/Permentan/OT.140/12/2010), maka diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat mengemban tugas koordinasi dan fasilitasi secara konsisten dan berkelanjutan serta dukungan pembiayaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang memadai. 4. Siklus pergantian pimpinan lembaga ketahanan pangan di daerah sangat singkat sehingga pengelolaan ketahanan pangan menjadi tersendat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih di periode tahun 2011-2016 menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD tahun 2011 hingga 2016. Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih adalah “ Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera”. Sesuai dengan harapan visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2011-2016 sebagai berikut :

28


Misi ke-1

: Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Misi ke-2

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Misi ke-3

: Meningkatkan

akses

dan

kualitas

pendidikan

masyarakat Misi ke-4

: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

Misi ke-5

: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

Misi ke-6

: Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Pacitan. Tabel T-III.1 Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 Misi ke-1 : Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik Tujuan 1. Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional

Sasaran 1. Meningkatnya

Indikator 1. Persentase aparatur

profesionalisme

yang memiliki

birokrasi dan kinerja

kompetensi sesuai

29


aparatur secara terncana dan sistematis

bidang tugasnya 2. Persentase PNS yang mengikuti diklat yang seharusnya diikuti 3. Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu

2. Tercapainya SPM daerah

1. Persentase SPM yang diterapkan 2. Persentase SKPD yang mencapai target SPM

3. Terselenggaranya pelayanan prima

1. Persentase SKPD yang menerapkan SOP 2. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti 3. Indeks kepuasan masyarakat 4. Jumlah pelayanan berstandar internasional

2. Meningkatnya efektivitas sistem pemerintahan

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)

1. Jumlah pelanggaran disiplin PNS 2. Jumlah SKPD yang menerapkan e-gov 3. Opini audit : WTP (wajar tanpa pengecualian) 4. Persentase peraturan daerah yang melibatkan partisipasi stakeholders

30


Misi ke-2 : Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Tujuan

Sasaran

1. Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat

Indikator

1. Terwujudnya

1. Jumlah rumah

perilaku hidup sehat

berjamban 2. Persentase rumah bersanitasi

2. Terciptanya

1. Persentase rumah

lingkungan sehat

layak huni 2. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan 3. Persentase penanganan sampah

3. Meningkatkan kesehatan

kualitas 1. Meningkatkan

1.

Rasio dokter/medis

pelayanan

per satuan

kesehatan

penduduk 2. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk 3. Rasio sarana prasarana kesehatan 4. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 5. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

31


6. Persentase kunjungan puskesmas/visit rate 7. Cakupan pelayanan anak balita 8. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usi 6-24 bulan keluarga miskin 9. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 10. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 11. Pasien Gakin yang dilayani RS pada setiap unit pelayanan 12. Persentase penduduk yang memanfaatkan RS 13. Prevalensi balita dengan gizi buruk 14. Cakupan desa siaga aktif 2. Meningkatnya

1. Cakupan air berasih

sarana dan

2. Jaringan listrik

prasarana

3. Rasio posyandu per

kesehatan

satuan balita 4. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 5. Rasio RS per satuan penduduk

32


Misi Ke-3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat Tujuan 1. Mempermudah pendidikan

Sasaran akses 1. Tersedianya sarana

Indikator 1. Rasio ketersediaan

dan prasarana

sekolah/jumlah

pendidikan

penduduk usia sekolah 2. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 3. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

2. Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau

1. Angka Melek Huruf 2. Angka Partisipasi Kasar 3. Angka Partisipasi Murni 4. Angka Putus Sekolah

3. Meningkatkan pendidikan

kualitas 1. Meningkatkan

1. Angka rata-rata

pelayanan

lama sekolah

pendidikan

2. Rasio guru/murid 3. Rata-rata nilai ujian 4. Angka kelulusan 5. Persentase guru/kepala sekolah yang memenihu kualifikasi 6. Persentase guru yang bersertifikasi 7. Jumlah sekolah terakreditasi minimal B

33


Misi ke-4 : meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan Tujuan 1. Meningkatkan perekonomian

Sasaran

Indikator

1. Terwujudnya pusat

1. PDRB sektor

daerah dengan optimalisasi

ekonomi unggulan

potensi wilayah

daerah

2. Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif

2. Ketersediaan pangan daerah

1. Ketersediaan energi dan protein per kapita 2. Penguatan cadangan pangan 3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 4. Stabilitas harga pasokan pangan 5. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan 6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

3. Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing

1. Persentase koperasi aktif 2. Jumlah UMKM non BPR/LKM UKM 3. Jumlah BPR/LKM

4. Pemasaran komoditas daerah

1. Jumlah pameran/ekspo produk unggulan dilaksanakan per tahun 2. Omset penjualan komoditas unggulan

34


3. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Misi ke-5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar Tujuan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar

Sasaran 1. Terwujudnya

Indikator 1. Persentase

aksesibilitas

peningkatan kualitas

infrastruktur menuju

dan kuantitas jalan

sarana kesehatan,

dan jembatan

pendidikan dan perekonomian

2. Cakupan layanan air bersih 3. Rasio jaringan air bersih 4. Jangkauan telekomunikasi 5. Penyebaran jaringan listrik 6. Persentase penduduk berakses air minum 7. Peningkatan fasilitas pasar daerah dan tradisional 8. Rasio pemukiman layak huni 9. Jumlah trayek

2. Meningkatnya peran

1. Swadaya masyarakat

serta masyarakat

terhadap program

dalam pengelolaan

pemberdayaan

infrastruktur dasar

masyarakat 2. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat

35


Misi ke-6 : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama Tujuan 1. Meningkatkan tatanan sosial

Sasaran

Indikator

1. Terwujudnya

1. Angka kriminalitas

kemasyarakatan yang

kehidupan

yang ditangani

berbudaya, berbudi luhur dan

bermasyarakat yang

damai

rukun dan damai

2. Jumlah penyelenggaraan kegiatan, seni, budaya dan agama 3. Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten 4. Jumlah saran aperibadatan yang mendapatkan pembinaan 5. Persentase jenis olahraga yang berpotensi

2. Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat

1. Jumlah anak didik hamil di luar nikah 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 4. Persentase peningkatan penyuluhan

36


pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)

Urusan ketahanan pangan menjadi salah satu sasaran Misi ke-2 (Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan) yaitu ketersediaan pangan daerah. Maka program dan kegiatan urusan ketahanan pangan diarahkan kepada peningkatan pengembangan ketersediaan pangan dan kemandirian pangan dengan mendayagunakan segenap potensi dan sumber daya alam lokal serta sumber daya manusia yang dimiliki menuju ketahanan pangan yang mantap. Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Kantor Ketahanan Pangan memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, sebagai berikut: a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3.3 Telaahan Renstra K/L (Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian) dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 3.3.1 Telaahan Terhadap Renstra K/L (Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian) Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN 20102014 yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas yang kelima. Arah pembangunan ketahanan pangan dalam RPJMN 2010-2014 adalah meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan daya saing serta peningkatan kapasitas masyarakat. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil

KTT

Pangan

2009

yang

menyepakati

untuk

menjamin

37


pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen MDGs tahun 2000 dan deklarasi World Food Summit (WFS) 1996 yaitu mengurangi jumlah penduduk dunia yang lapar dan malnutrisi hingga setengahnya pada tahun 2015. Dengan mengacu pada RPJMN dan kesepakatan KTT pangan, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional 2010-2014

adalah

untuk

(1)

meningkatkan

ketersediaan

dan

penanganan kerawanan pangan, (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan serta (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan. Strategi Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI 2010-2014 adalah (1) melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan segar, (2) mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan segar, dan (3) mendorong peran swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar. Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI 2010-2014 adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, ketersediaan pangan, distribusi pangan dan pemberdayaan masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Program ini dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan prioritas nasional dan 1 (satu) kegiatan pendukung dan 13 sub kegiatan, yaitu :

38


Tabel T-III.2 Program/Kegiatan Prioritas Pada Renstra BKP, Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 No.

Program/Kegiatan

Sasaran

Sub Kegiatan

(3)

(4)

Prioritas (1)

(2)

11

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

11.1

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

11.2

Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan

Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan

11.3

Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan

Meningkatnya ketahanan masyarakat melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, distribusi dan pemberadayaan di tingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

a. Peningkatan percepatan penganekaragaman pangan b. Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan c. Peningkatan penanganan keamanan pangan segar tingkat produsen dan konsumen d. Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) b. Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan b. Pengembangan lumbung pangan masyarakat c. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) d. Koordinasi analisis

39


11.4

Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan

Meningkatnya manajemen serta pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan

dan perumusan kebijakan ketersediaan dan penanganan rawan pangan a. Peningkatan dan pemantapan manajemen b. Pemantapan dan pengembangan koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan c. Peningkatan kesejahteraan petani kecil dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga (Smallholder Livelihood Development Programme in Eastern Indonesia (SOLID)

Arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional

dan

rumusan

program/kegiatan

prioritas

nasional

memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang ketahanan pangan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan, yaitu: a. Pemantapan gerakan Percepatan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui pemberdayaan kelompok wanita terutama kelompok dasawisma PKK, pendidikan dan penyuluhan pangan yang

beragam,

bergizi,

berimbang

untuk

siswa

SD/MI,

pemberdayaan usaha mikro di bidang pengolahan pangan. b. Peningkatan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui media elektronik, media cetak, pameran dan lomba. c. Peningkatan penanganan keamanan pangan segar di produsen dan konsumen.

40


d. Penyediaan data distribusi, pasokan, akses dan harga pangan yang lebih akurat secara berkala dan berkelanjutan. e. Pemantapan Desa Mandiri Pangan. f.

Pengembangan lumbung pangan desa.

g. Pengembangan pemanfaatan pekarangan. h. Penanganan daerah rawan pangan meliputi penyediaan dokumen SKPG dan penyediaan dana bansos. i.

Pemantapan penyediaan data dan informasi serta analisis data pangan secara berkala dan berkelanjutan yang meliputi : Neraca Bahan Pangan (NBM), pola konsumsi (PPH konsumsi), distribusi, pasokan, akses, harga, peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan serta data kemiskinan dan rawan pangan.

3.3.2 Telaahan Terhadap Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Rencana Induk Ketahanan Pangan melalui Rapat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan ditetapkan dengan SE Gubernur Jawa Timur No. 520/19657/023/2009 Tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut : a. Memantapkan Ketersediaan Pangan yang mandiri & berlanjut di Jawa Timur melalui : 1. Menumbuhkembangkan sistem agribisnis pangan dari hulu ke hilir

untuk

menciptakan

nilai

tambah

sebagai

basis

pertumbuhan ekonomi di perdesaan. 2. Menjaga stabilitas produksi pangan, baik tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan agar kebutuhan dan pasokan tetap berimbang bahkan surplus. 3. Menetapkan komoditas unggulan wilayah sesuai dengan potensi agroekologi dan peluang pasar.

41


4. Memanfaatkan lahan marginal, di bawah tegakan dan lahan terlantar untuk pengembangan pangan lokal (umbi-umbian) sebagai bahan pangan alternatif. 5. Memperlancar khususnya

akses

petani

benih/bibit,

pupuk

terhadap dan

sarana

produksi

obat-obatan,

serta

pengembangan pupuk dan obat-obatan organik. 6. Pemberdayaan

petani

(kelompok

tani,

gapoktan,

koperasi/badan usaha) melalui pendekatan partisipatif, dan terintegrasi secara lintas sektor. 7. Pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan (jalan desa, irigasi, fasilitas air bersih, listrik dan komunikasi). 8. Mengembangkan sistem informasi pangan dan komoditi yang real time, dalam upaya pamantapan strategi tanam, terkait keseimbangan supply-demand dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional. 9. Mengupayakan kuota ekspor bahan pangan strategis bagi daerah produksi surplus, sepanjang kebutuhan nasional terpenuhi. 10. Peningkatan kualitas produksi bahan pangan terutama yang memberikan nilai tambah. 11. Menyediakan pembiayaan (kredit dengan bunga rendah) melalui dana bergulir dan kredit program. 12. Menyiapkan lembaga penjaminan kredit/pembiayaan kepada kelembagaan masyarakat (kelompok tani, UMKM) yang mempunyai usaha produktif tetapi belum bankable melalui JAMKRIDA (Jaminan Kredit Daerah). 13. Mengembangkan cadangan pangan masyarakat melalui lumbung pangan dengan menyediakan bahan pangan minimal 5% (lima persen) dari total kebutuhan konsumsi masyarakat.

42


b. Peningkatan Kelancaran

Distribusi

dan Stabilisasi Harga,

melalui: 1. Menjaga stabilitas harga pangan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan atau batas atas harga yang dinamis untuk beberapa komoditas strategis sehingga dapat menjamin keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat luas. 2. Menjaga stabiltas harga pangan melalui penetapan harga dasar beberapa komoditas strategis, operasi pasar dan atau pasar murah. 3. Mengembangkan jejaring informasi harga dan pasar yang dapat diakses masyarakat luas melalui media elektronik berbasis WEB. 4. Penataan tata niaga beberapa komoditas pangan strategis untuk memperpendek alur distribusi bahan pangan. 5. Pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan (jalan desa, pasar, listrik dan komunikasi).

c. Mempercepat Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi Berbasis Sumber Daya Lokal, melalui : 1. Mengembangkan

pemanfaatan

pekarangan

sebagai

cadangan konsumsi dan gizi keluarga. 2. Mengembangkan aneka pangan olahan berbasis sumber daya lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. 3. Meningkatkan peran kelembagaan lokal (PKK, Dasa Wisma, wanita

tani,

posyandu,

dll)

dalam

penyuluhan

penganekaragaman pangan dan gizi. 4. Meningkatkan

promosi

dan

sosialisasi

melalui

institusi

pemerintah/swasta, industri pariwisata untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi dengan

43


menganjurkan setiap pertemuan menyediakan makanan atau kudapan yang berbasis sumber daya lokal. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi melalui kampanye/promosi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada media cetak maupun elektronika. 6. Mengembangkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang berbasis sumber daya lokal. Berdasarkan Rencana Induk Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, maka Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan menetapkan

beberapa

hal

yang

harus

diperhatikan

dalam

menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan, sebagai berikut : a. Memanfaatkan lahan marginal, di bawah tegakan dan lahan terlantar untuk pengembangan pangan lokal (umbi-umbian) sebagai bahan pangan alternatif. b. Menetapkan angka ketersediaan bahan pangan utama, seperti beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ikan, daging, telur, sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. c. Mengidentifikasi, menumbuhkan dan memberdayakan lumbung pangan desa sehingga tidak hanya mampu sebagai wadah cadangan pangan tingkat desa tetapi sebagai depo logistik tingkat desa yang mampu menyediakan aneka kebutuhan pangan. d. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan konsumsi dan gizi keluarga. e. Mengembangkan aneka pangan olahan berbasis sumber daya lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

44


f. Meningkatkan peran kelembagaan lokal (PKK, Dasa Wisma, wanita tani, posyandu, dll) dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi. g. Meningkatkan

promosi

dan

pemerintah/swasta,

industri

penganekaragaman

konsumsi

sosialisasi pariwisata pangan

melalui untuk dan

institusi

percepatan gizi

dengan

menganjurkan setiap pertemuan menyediakan makanan atau kudapan yang berbasis sumber daya lokal. h. Meningkatkan

kesadaran

penganekaragaman

masyarakat

konsumsi

pangan

tentang dan

pentingnya gizi

melalui

kampanye/promosi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada media cetak maupun elektronika. i.

Menyediakan data dan informasi tentang pangan (ketersediaan, lumbung, harga, distribusi, akses, peta ketahanan dan kerentanan pangan) yang akurat. Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang

perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 3.4.1 Telaahan terhadap RTRW Jawa Timur Menurut Undang-Undang, penataan ruang meliputi seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang keterkaitan satu sama lainnya bersifat sekuensial. Pemahaman bahwa sistem ini merupakan siklus menyebabkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan dari

45


kegiatan-kegiatan

pemanfaatan

dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu. Jenis

RTRW

tergantung

pada

cara

penanganan

dan

karakteristik khusus sebuah satuan wilayah. Sebuah RTRW yang mengatur satuan wilayah yang luas memuat arahan dan acuan yang lebih strategis dan umum daripada RTRW yang mengatur satuan wilayah yang lebih kecil. Sebuah RTRW skala nasional memuat kebijakan-kebijakan, sementara RTRW skala kawasan lebih banyak memuat kumpulan program. Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari SWP Madiun dan sekitarnya. Kabupaten Pacitan memiliki rencana fungsi wilayah sebagai

pemerintahan,

pertanian,

perkebunan,

perikanan,

pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatan perekonomian dalam sistem perwilayahan Jawa Timur telah terjadi pemusatan terlalu ke Utara. Berdasarkan kondisi ini, perlu adanya

upaya

untuk

menyeimbangkan

pertumbuhan

dengan

mengembangkan wilayah Selatan Jawa Timur. Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang harus diprioritaskan pengembangannya melalui Konsep Pengembangan Selatan-Selatan yaitu jalur Pacitan – Trenggalek – Tulungagung - Banyuwangi. Kedudukan Kabupaten Pacitan dalam konstelasi wilayah Koridor pantai selatan Jawa tidak lepas dari sistem kota-kota yang ada. Kota Pacitan merupakan pusat kegiatan lokal bagi daerah-daerah lain di sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan lokal wilayah, Pacitan menjadi wilayah penghubung antar kota-kota sekitar baik di wilayah Jawa Timur (Citragung) maupun Jawa Tengah dan DIY (Pawonsari). Letak Kabupaten Pacitan yang berada di wilayah perbatasan Jawa

46


Tengah dan Jawa Timur menjadikan peran Pacitan sebagai pintu masuk Jawa Timur di wilayah pantai selatan Jawa. Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur yang mengatur arahan pengembangan Pacitan menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Pengembangan koridor pantai selatan akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di wilayah Kabupaten Pacitan. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dan aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah.

3.4.2 Telahaan Terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Sebelum disusunnya strategi pengembangan Pacitan, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan wilayah Pacitan. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan

sistem prasarana wilayah. Pertimbangan yang lain

yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan

hal-hal

terbut,

maka

pengembangan

kegiatan/ekonomi di Kabupaten Pacitan yang menjadi dasar perumusan struktur ruang harus mempertimbangkan : a. Kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan dukungan lahan relatif luas.

47


b. Pengembangan lahan di wilayah Utara dan Barat hendaknya dikendalikan secara ketat karena terkait dengan fungsi sebagai kawasan perlindungan bagi wilayah bawahnya. c.

Kondisi

lahan

di

wilayah

Tengah

yang

rawan

longsor,

menyebabkan wilayah ini relatif kurang berkembang, sehingga interaksi antara wilayah Utara dan Selatan relatif rendah. d. Wilayah Karst Pacitan Barat yang terletak di wilayah Selatan – Barat merupakan kawasan Karst kelas 1, sehingga di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan. e. Kegiatan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak di hilir yang pada

akhirnya

akan

menarik

sektor-sektor

primer

untuk

berkembang (mis: perikanan laut, lobster, melinjo, janggelan, jeruk , batu aji, keramik dan gerabah). f.

Pelayanan

fasilitas

dan

prasarana

perkotaan

hendaknya

dilakukan dengan sistem banyak pusat, meskipun dengan skala yang lebih rendah; dan g. Prioritas pengembangan ditekankan pada wilayah Selatan dengan penekanan fungsi Utama sebagai pariwisata pantai dan gua. Berdasarkan

hal-hal

tersebut,

maka

skenario

pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan adalah : wilayah berkembang sesuai kecenderungan perkembangan wilayah saat ini. Struktur perwilayahan dilakukan dengan dengan asumsi sebagai berikut: a. Pembagian Wilayah Pembangunan lebih berorientasi pada pembagian wilayah administrasi. b. Setiap wilayah Pembangunan terdiri dari dari empat wilayah administrasi Kecamatan.

48


c. Penentuan pusat dilakukan pada kecamatan yang terletak di tengah-tengah, selain juga mempertimbangkan kelengkapan fasilitas perkotaan dan orde kota.

Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu: a. Perkembangan leading sector (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai SDA yang dominan, berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan. b. Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia. c. Diperlukan prioritas kawasan andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif/multiplier effect yang tinggi. d. Harapan

perkembangan

tercapai

melalui

akselerasi

pembangunan bertahap, berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu menunggu hasil pembangunan

sektor

lain

terlebih

dahulu,

sehingga

perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama.

Untuk penetapan

memenuhi

strategi

penyusunan

Strategi

bagi

skenario tiap-tiap

Perwilayahan

tersebut, sektor.

maka

dilakukan

Penetapan

Pembangunan

serta

Kabupaten

Pacitan dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah Pacitan.

Visi,

misi,

tujuan

dan

strategi

disusun

dengan

mempertimbangkan isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik,

49


sumber

daya

alam

(SDA)

ekonomi

serta

tujuan

internal

Pengembangan Wilayah Kabupaten Pacitan. Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penataan ruang Kabupaten Pacitan sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Timur adalah : a. Strategi pengembangan berdasarkan kebijakan makro; b. Strategi struktur ruang wilayah Kabupaten Pacitan; c. Strategi pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan; d. Strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; e. Strategi penataan kawasan perdesaan dan perkotaan; f.

Strategi penataan sistem prasarana wilayah;

g. Strategi penataan kawasan strategis; h. Strategi penataan wilayah pesisir; dan i.

Strategi penataan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara.

Sehubungan dengan strategi penataan ruang Jawa Timur pada Kabupaten Pacitan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan kawasan budidaya untuk budidaya tanaman spesifik lokal yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. b. Mengembangkan areal pekarangan di perdesaan dan perkotaan dengan budidaya tanaman hortikultura untuk mengembangkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. c.

Mengembangkan pangan olahan yang berbahan baku lokal.

50


3.4.3 Telahaan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pacitan Praktek keterbatasan

menunjukkan yang

bersifat

bahwa

banyak

struktural

hambatan

maupun

dan

operasional

menciptakan ketidaksinambungan antar jenjang (vertikal), juga antar satuan wilayah RTRW yang berada dalam jenjang yang sama (horisontal). Kondisi ini menyebabkan lingkup dan penjabaran aspekaspek pengelolaan lingkungan hidup dalam masing-masing RTRW belum tentu sesuai dengan harapan dan acuan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi di atas. Pada prinsipnya, proses KLHS harus dilakukan terintegrasi dengan proses penataan ruang. Penerapan KLHS dalam penataan ruang ini bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen

pengelolaan

lingkungan

lainnya,

menciptakan

tata

pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku

kepentingan

dan

kerjasama

lintas

batas

wilayah

administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut "bio- region" dan/atau "biogeo-region").

51


Dokumen KLHS kabupaten Pacitan mengkaji tentang peran dan fungsi DAS Grindulu dalam mendukung pengembangan tanaman tembakau dan industri rokok yang intisarinya disajikan dalam Tabel TIII.3. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program, SKPD akan mengacu pada dokumen RTRW dan KHLS Kabupaten. Das Grindulu menjadi penyangga kehidupan penduduk, seperti untuk aktivitas bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Potensi sumber daya alam yang melimpah di sepanjang DAS Grindulu telah menimbulkan eksploitasi oleh manusia. Beberapa kawasan vital, yaitu hutan lindung dan sungai telah mengalami kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan ini. Berkaitan dengan dokemen KLHS tersebut, maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Kantor Ketahanan Pangan adalah : a. Kegiatan menyesuaikan spesifik daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada dengan tetap berwawasan lingkungan. b. Mengembangkan tanaman lokal spesifik daerah (umbi-umbian, kacang-kacangan), peternakan dan perikanan. c. Memanfaatkan hasil pertanian, peternakan dan perikanan untuk diolah menjadi makanan yang dapat memberikan nilai tambah. d. Kegiatan diarahkan untuk mendukung perbaikan dan peningkatan daya dukung lingkungan dan tidak menimbulkan degradasi lingkungan.

52

Revisi Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tahun 2014 Tabel T-III.3 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Pacitan SKPD : Kantor Ketahanan Pangan No

Aspek Kajian

(1) 1

Ringkasan KLHS

(2) Kapasitas daya dukung dan daya

Implikasi terhadap Pelayanan SKPD

(3) -

(4)

Catatan bagi perumusan program dan kegiatan SKPD (5)  Kegiatan

Kawasan DAS Grindulu menjadi

Program dan kegiatan

tampung lingkungan hidup untuk

penopang kehidupan masyarakat

SKPD akan diarahkan untuk

menyesuaikan

pembangunan

sekitar baik untuk pertanian,

menunjang perbaikan

spesifik daerah

perkebunan, kehutanan,

kualitas lingkungan

dengan

perikanan, air bersih dan sumber

sehingga akan

memanfaatkan

tambang (mineral) yang cukup

meningkatkan daya dukung

sumber daya lokal

potensial.

lingkungan.

yang ada dengan

-

KLHS difokuskan pada

tetap berwawasan

pemanfaatan dan pengelolaan

lingkungan.

kawasan DAS Grindulu yang daya dukung dan fungsi lingkungannya semakin menurun, yaitu adanya lahan kritis seluas 18.219,35 hektar (tahun 2008), penebangan liar dan alih fungsi lahan. 2

Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup

-

Berbagai aktivitas manusia yang

Program dan kegiatan

memanfaatkan sumber daya alam

SKPD akan berpedoman

 Kegiatan diarahkan untuk mendukung

53


-

di sekitar DAS dapat

terhadap dokumen RTRW

perbaikan dan

menyebabkan tekanan terhadap

dan KLHS sehingga sesuai

peningkatan daya

DAS.

untuk peruntukkan wilayah

dukung lingkungan;

Perkiraan mengenai dampak dan

dan diupayakan dapat

resiko lingkungan hidup dilakukan

mendukung perbaikan

menimbulkan

melalui identifikasi permasalahan

kualitas lingkungan hidup

degradasi

lingkungan hidup yang timbul

sehingga meningkatkan

lingkungan

karena adanya kebijakan, rencana

kualitas hidup

dan program (KRP) berdasarkan

masyarakatnya.

 Kegiatan tidak

isu-isu strategis yang berkembang. -

Perumusan perkiraan tersebut mengacu pada KRP yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2011-2016 dan RTRW tahun 2010.

-

Beberapa dampak dan resiko yang dapat terjadi antara lain : kerusakan DAS, penurunan kualitas dan sumber air, bertambahnya lahan kritis, kerusakan hutan, kekeringan, banjir dan longsor.

54

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tahun 2014 3

Kinerja layanan/jasa ekosistem

 Mengembangkan

Jasa ekosistem adalah manfaat yang

Kegiatan yang berkaitan

diperoleh manusia dari suatu

dengan bidang ketahanan

tanaman lokal

ekosistem. Kawasan DAS Grindulu

pangan akan senantiasa

spesifik daerah

yang ada di Kabupaten Pacitan telah

menjaga eksistensi jasa

(umbi-umbian,

memberikan banyak manfaat

ekosistem yang diberikan

kacang-kacangan),

terhadap kelangsungan hidup

oleh lingkungan hidup.

peternakan dan

manusia, akan tetapi keberadaan dan kelestariannya perlu dijaga dari

perikanan.  Memanfaatkan hasil

kerusakan dan kepunahan. Jasa

pertanian,

ekosistem yang dimaksud meliputi :

peternakan dan

1. Jasa pendukung

perikanan untuk

Wilayah DAS Grindulu yang

diolah menjadi

berada di wilayah bagian

makanan yang

utara yaitu hulu (Nawangan,

dapat memberikan

Bandar, Tegalombo, Arjosari

nilai tambah.

dan Kebonagung) dengan kawasan hutan lindungnya adalah sebagai daerah tangkapan air sehingga berfungsi untuk menjamin ketersediaan air. Sementara daerah hilir berfungsi sebagai wilayah pelepasan air. Hutan

55

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tahun 2014 produksi dikelola Perhutani sedangkan hutan negara dikelola Dishutbun, sisanya adalah hutan rakyat. Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, kayu bakar, empon-empon, umbi-umbian, dan buah-buahan. 2. Jasa penyediaan -

Hutan menyediakan sumber pangan bagi manusia seperti umbiumbian dan buahbuahan.

-

Tanaman perkebunan : tembakau, cengkeh

-

Menyediakan sumber air (mengatur siklus hidrologi)

-

Kayu, getah, kayu bakar

-

Pengembangan potensi pertambangan : timah,

56

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tahun 2014 emas, gamping, tanah liat, batu, pasir, pasir besi, batu akik 3. Jasa pengaturan -

Mengatur siklus air

-

Mengatur iklim

4. Jasa kultural Jasa kultural adalah manfaat non materi. -

Wahana rekreasi dan ekoturisme

-

Estetika

-

Pendidikan

-

Menumbuhkan rasa memiliki

-

Nilai-nilai spiritual dan keagamaan

4

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

-

Dinamika pembangunan dan

-

Penguatan cadangan



Program/kegiatan

pertambahan jumlah penduduk

pangan untuk wilayah

ketahanan pangan

akan berdampak terhadap

yang rawan mengalami

yang dapat

perubahan iklim. Masyarakat

bencana alam.

disinkronkan

Pengembangan

dengan keadaan

cadangan pangan

wilayah kabupaten

sekitar hutan, sungai dan pesisir adalah masyarakat yang rentan

-

57


-

terhadap dampak kerusakan

wilayah sebagai salah

Pacitan adalah

lingkungan dan perubahan iklim.

satu upaya antisipasi

upaya

Wilayah kabupaten Pacitan

terjadinya rawan pangan

pengembangan

hampir setiap tahun pada musim

yang disebabkan oleh

tanaman spesifik

hujan menghadapi potensi banjir,

bencana alam : banjir,

lokal sebagai

tanah longsor dan kekeringan. Hal

kekeringan, tanah

pangan lokal

ini disebabkan oleh rusaknya

longsor, dll

dengan tidak

Pelaksanaan konservasi

merusak kawasan

(Nawangan, Bandar, Tegalombo,

lingkungan dan

hutan lindung,

Arjosari, Kebonagung) karena

perlindungan ekosistem

pengembangan

pembalakan liar, perambahan

akan mengurangi

pekarangan, dan

hutan dan alih fungsi hutan.

potensi banjir, tanah

pengolahan pangan

Sedangkan di daerah pesisir

longsor dan kekeringan,

lokal.

terjadi kerusakan hutan mangrove

memberikan kontribusi

dan abrasi.

terhadap ketahanan

Bentuk adaptasi yang dilakukan

pangan dan tersedianya

adalah konservasi hutan lindung,

air bagi masyarakat

rehabilitasi dan pengembangan

perdesaan dan

hutan di kawasan penyangga dan

perkotaan dan

sekitar DAS, pengelolaan daerah

memperkaya

pelepasan air (hilir),

keanekaragaman hayati.

hutan di kawasan penyangga

-

-

pembangunan sarana potensi sumber daya air (embung, dam,

-

-

Perlindungan ekosistem akan memberikan

58

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tahun 2014 jaringan irigasi, dll), rehabilitasi

ketangguhan bagi

lahan pantai dengan konservasi

manusia dan spesies

mangrove, cemara udang,

lainnya dalam

pembangunan penahan ombak,

menghadapi perubahan

dll. Selain itu perlu diatur dengan

iklim.

aturan yang jelas mengenai halhal yang mendukung kegiatan tersebut. 5

Tingkat ketahanan dan potensi

-

keanekaragaman hayati

-

Pelaksanaan rehabilitasi dan

-

Berbagai bencana

 Menyediakan data

konservasi lahan kritis di kawasan

alam seperti banjir,

pangan yang akurat

penyangga dan daerah pesisir

tanah longsor,

meliputi

kabupaten Pacitan akan

kekeringan dan badai

ketersediaan, harga,

memperbaiki keanekaragaman

merupakan dampak

distribusi dan akses.

hayati yang ada. Pengembangan

dari perubahan iklim

lahan pertanian dengan sistem

yang harus diantisipasi

potensi sumber

tumpangsari akan meningkatkan

sektor pertanian yang

daya alam yang

keanekaragaman hayati dan

paling rentan terhadap

dapat dijadikan

keseimbangan ekosistem.

dampak perubahan

pangan alternatif

Sistem dengan keanekaragaman

iklim.

selain beras, seperti

Dengan demikian

umbi-umbian,

ketahanan yang lebih tinggi

ketersediaan pangan

kacang-kacangan,

terhadap pengaruh buruk

bagi penduduk akan

dll.

perubahan lingkungan dan

tergantung dari

hayati lebih tinggi memiliki

-

 Pengembangan

 Mengembangkan

59

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tahun 2014 memiliki kemampuan mengurangi

ketersediaan sumber

lembaga cadangan

kerentanan penghidupan

daya hayati berupa

pangan di setiap

masyarakat perdesaan.

tumbuh-tumbuhan,

desa sebagai wadah

hewan dan

cadangan pangan

mikroorganisme.

dan menyediakan berbagai aneka kebutuhan pangan.

60

Revisi Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tahun 2014

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dengan mempertimbangkan permasalahan serta hasil telaahan terhadap Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Kabupaten Pacitan dan KLHS Kabupaten Pacitan, maka diambil suatu keputusan tentang isuisu strategis yang paling utama untuk perencanaan program dan kegiatan masing-masing urusan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, baik SDA, SDM maupun teknologi

yang

tersedia.

Penentuan

isu-isu

strategis

yang

mempengaruhi urusan ketahanan pangan memperhatikan faktor-faktor internal SKPD dan eksternal (dinamika internasional, nasional dan regional/lokal). Berdasarkan

identifikasi

permasalahan

dan

telahaan

dari

beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang ketahanan pangan sebagai berikut: a. Kondisi sarana dan prasarana kurang mendukung pelaksanaan tugas aparatur. b. Penerapan SPM bidang ketahanan pangan belum optimal. c. Ketersediaan bahan pangan seperti telur dan daging cenderung lebih rendah dibanding tingkat kebutuhan masyarakat. d. Konsumsi penduduk masih didominasi oleh beras. e. Pemanfaatan tanaman jenis umbi-umbian, kacang-kacangan dan serealia selain padi dan gandum untuk bahan pangan alternatif masih rendah. f.

Angka konsumsi riil penduduk kabupaten Pacitan belum dapat diketahui karena membutuhkan survei dengan dana yang cukup besar.

g. Keamanan pangan segar dan olahan yang ada di tingkat produsen dan konsumen masih rendah dan belum ada pengawasan yang mantap oleh institusi terkait.

61


h. Peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya masih banyak ditemui di pasaran. i.

Perlunya kampanye dan promosi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

j.

Pemberdayaan lumbung pangan masih lemah dan baru sebatas fungsinya sebagai tempat cadangan pangan, belum sampai ke fungsinya yang lain yaitu sebagai depo logistik bahan pangan pokok (sembako) serta terbatasnya kemampuan SDM (petani) dalam pengelolaannya.

k. Keberadaan lumbung pangan yang belum merata di setiap desa karena menggunakan skala prioritas dalam penentuan kegiatan dan anggaran. l.

Alokasi

anggaaran

untuk

ketahanan

pangan

yang

kecil

menyebabkan kegiatan tidak berjalan optimal. m. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) belum berfungsi optimal.

62


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kantor Ketahanan Pangan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 sesuai dengan misi keempat, tujuan pertama dan sasaran kedua Bupati dan Wakil

Bupati

Terpilih

Periode

2011-2016.

Misi

keempat

adalah

”Meningkatkan ketersediaan pangan daerah”. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri (dalam daerah) dan/atau sumber lain. Tujuan pertama tersebut adalah meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah. Sasaran kedua adalah ketersediaan pangan daerah. Sasaran tersebut diuraikan dalam indikator-indikator berikut ini : 1. Ketersediaan energi dan protein per kapita. Angka ketersediaan energi dan protein untuk mengukur kuntitas, kuantitas dan keragaman ketersediaan pangan di masyarakat. Salah satu rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari. Target pencapaian ketersediaan energi dan protein per tahun hingga tahun 2016 adalah :

88


Tabel T-VI.1 Realisasi dan Target Pencapaian Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2011-2016

No

Indikator

Kerersediaan energi dan protein (%)

1

Kondisi Kinerja Realisasi pada awal Capaian Pada periode Tahun RPJMD

Target Capaian Pada Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

115

117

131

100

100

100

100

2. Penguatan cadangan pangan. Cadangan pangan nasional meliputi persediaan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industri dan untuk mengahadapi keadaan darurat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Tolok ukur cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal 100 ton ekuivalen beras dan tingkat provinsi minimal 200 ton ekuivalen beras. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut : Tabel T-VI.2 Realisasi dan Target Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2011-2016

No

1

Indikator

Penguatan cadangan pangan (%)

Kondisi Kinerja Realisasi pada awal Capaian Pada periode Tahun RPJMD



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

15

25

45

50

60

65

89


3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah. Pemantauan distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Namun ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan karena adanya kemiskinan dan sebagian besar dari mereka adalah petani miskin yang berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Oleh karena itu diperlukan informasi yang akurat tentang pasokan, harga dan akses pangan untuk mengatur pasokan, harga dan meningkatkan akses terhadap pangan. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut : Tabel T-VI.3 Realisasi dan Target Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Tahun 2011-2016

No

1

Indikator

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan (%)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD


Realisasi Capaian Pada Tahun


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

48,77

62,07

64,21

75,00

86,42

91,36

94,44

4. Stabilitas harga dan pasokan pangan. Informasi tentang stabilitas harga dan pasokan pangan berguna untuk melakukan intervensi secara cepat apabila harga dan pasokan pangan di suatu daerah tidak stabil. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% kondisi normal. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5%-40%. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut:

90


Tabel T-VI.4 Realisasi dan Target Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan tahun 2011-2016

No

1


Indikator

Stabilitas harga pasokan pangan (%)




2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

92,25

70,40

100,72

92,39

92,43

92,48

92,53

5. Pencapaian skor pola pangan harapan. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. PPH pada tahun 2010 adalah 79,8 atau 84% dari target 95 pada tahun 2015. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut: Tabel T-VI.5 Realisasi dan Target Skor Pola Pangan Harapan tahun 2011-2016

No

1


Indikator

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (%)




2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

84,00

80,17

83,23

88,92

91,96

95,00

95,00

6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Pangan yang aman dikonsumsi

dan

bermutu

baik

menjadi

perhatian

utama

dalam

pengembangan keamanan pangan baik untuk pangan segar maupun pangan olahan. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pembinaan terhadap pangan yang beredar di masyarakat, produsen maupun penjual. Pada tahun 2010 dilakukan pengambilan 100 sampel makanan di beberapa toko dan ditemukan 40 jenis (40%) yang tidak layak

91


dikonsumsi karena produk telah kadaluarsa dan kemasan penyok/rusak sehingga tingkat keamanannya mencapai 60%. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut: Tabel T-VI.6 Realisasi dan Target Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2011-2016

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2010

Pengawasan dan pembinaan 1 keamanan pangan (%)


2011

90,24 83,21

2012

72,00


2013

76,00

2014

80,00

2015

84,00

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016

90,24

7. Penanganan daerah rawan pangan. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu metode yang dapat menjadi isyarat dini untuk segera melakukan intervensi penanganan masalah gangguan pangan dan gizi di suatu wilayah melalui serangkaian pengamatan, pengambilan dan olah data serta analisis tentang situasi pangan. Berdasarkan peta kerentanan pangan (FSVA) tahun 2006 wilayah di kabupaten Pacitan yang mengalami rawan pangan adalah 10 desa yaitu : Penggung, Ngromo, Jetis Lor, Sempu, Mujing (Kecamatan Nawangan), Kemuning, Ploso, Ngreco, Kasihan (Tegalombo), Jatigunung (Tulakan). Dari 10 desa di atas yang telah mendapatkan intervensi berupa bantuan beras adalah desa Sempu. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut :

92


Tabel T-VI.7 Realisasi dan Target Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2011-2016

No

1

Indikator

Penanganan daerah rawan pangan (%)





2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10

20

30

50

60

70

100

Selain indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, terdapat juga indikator-indikator kinerja lain dari kantor Ketahanan Pangan yang secara bersama-sama mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan. Adapun indikator-indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

8. Ketersediaan pangan utama. Dengan adanya penurunan konsumsi beras yang disertai kenaikan konsumsi non beras terutama sumber karbohidrat yang berasal dari umbi-umbian maka diharapkan ketersediaan beras akan meningkat rata-rata 1% per tahunnya. Tabel T-VI.8 Realisasi dan Target Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2011-2016

No

Indikator


1

Ketersediaan pangan utama (Ton)

96.710



2011

2013

2012

2014

2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016

98.658 100.031 99.611 100.578 101.546 102.513

93


9. Regulasi ketahanan pangan. Tabel T-VI.9 Realisasi dan Target Regulasi Ketahanan Pangan Tahun 2011-2016

No

Indikator


1

Regulasi ketahanan pangan

Ada (8)



2011

2013

2012

2014

2015

Ada (9) Ada (19) Ada (8) Ada (8) Ada (8)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016 Ada (8)

Pemerintah pusat berupaya ketahanan pangan didukung oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masingmasing, serta mendorong masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Oleh karena itu diperlukan regulasi ketahanan pangan untuk mengatur dan mendukung pengembangan ketahanan pangan.

94


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) kantor Kabupaten Pacitan tahun 20112016 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan. Renstra ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan untuk waktu 1 (satu) tahun. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki kantor, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Pacitan 20112011 : ”Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera”.

95

perubahan RENCANA STRATEGIS KANTOR KETAHANAN PANGAN TAHUN

Recommend Documents