KABUPATEN BADUNG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PERUBAHAN RENSTRA SKPD TAHUN 2010 – 2015
1. Renstra SKPD Tahun 2010 - 2015 pada intinya terdiri dari :
a. Keputusan Bupati Badung Tentang Pengesahan Renstra SKPD. b. Keputusan Kepala SKPD Tentang Penetapan Renstra SKPD. c. Lampiran - Lampiran : 1)
Bab I
:
Pendahuluan.
2)
Bab II
:
Gambaran Pelayanan SKPD.
3)
Bab III :
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4)
Bab IV :
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
5)
Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
:
Sasaran dan Pendanaan Indikatif. 6)
Bab VI :
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu
pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD. 7)
Bab VII :
Penutup.
2. Hal-hal yang perlu diubah terhadap Renstra SKPD Tahun 2010 – 2015 adalah :
a. Keputusan Bupati Badung Tentang Pengesahan Perubahan Renstra SKPD. b. Keputusan Kepala SKPD Tentang Penetapan Perubahan Renstra SKPD. c. Lampiran - Lampiran : 1)
Bab IV
: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tabel 4.2 : Rencana Strategis SKPD Tahun 2010 - 2015 2)
Bab V
: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD. Tabel 5.2 : Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif SKPD (Tabel tambahan). 3)
Bab VI :
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu
pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD. Tabel 6.1: Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 3. Bab IV, Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 agar mengacu pada dokumen Perubahan Pertama RPJMD dan/atau dokumen AKIP SKPD.
2 4. Bab V, Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 agar mengacu pada dokumen Perubahan Pertama RPJMD, dokumen Perubahan Kedua RPJMD dan/atau dokumen AKIP SKPD. 5. Tabel 8.1 (Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Badung) pada dokumen Perubahan Kedua RPJMD memuat Program, Target dan Pendanaan sesuai dengan Program, Target dan Pendanaan yang telah dirancang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, dan 2014 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015 dirancang sesuai dengan APBD (Induk) dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 6. Tabel 5.1 hanya memuat Program dan Kegiatan yang bersifat Strategis atau Prioritas saja sesuai dengan dokumen Perubahan Kedua RPJMD dan/atau dokumen AKIP SKPD. 7. Tabel 5.2 memuat Program dan Kegiatan yang bersifat Penunjang (tidak termasuk Program dan Kegiatan yang bersifat Strategis atau Prioritas) sesuai dengan dokumen Perubahan Kedua RPJMD dan/atau dokumen DPA SKPD . 8. Jumlah Program, Target dan Pendanaan pada Tabel 5.1 digabung dengan
Tabel
5.2 dalam Perubahan Renstra SKPD sama dengan Program, Target dan Pendanaan pada Tabel 8.1 dalam dokumen Perubahan Kedua RPJMD. 9. Program, Kegiatan dan Pendanaan yang akan direalisasikan oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2015 (Induk dan Perubahan) harus mengacu pada Perubahan Renstra SKPD yang sedang disusun saat ini.
Mangupura, 13 Januari 2015 AN. KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG SEKRETARIS
I MADE AGUS ARYAWAN, ST., MT PEMBINA NIP. 19720828 199803 1 018
-3-
TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
SASARAN 1 1
2 Terwujudnya pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung
3
4
5
TARGET KINERJA PADA TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
6
7
8
9
10
Hari
-
-
14 hari
12 hari
10 hari
- Prosentase Izin dan Non Izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
Prosentase
-
-
60%
85%
95%
- Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan
- Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online
pengunjung
-
-
500
600
- Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- Prosentase Penanganan Pengaduan terkait perizinan
Prosentase
-
-
85%
90%
95%
- Survey kepuasan masyarakat (SKM )
Nilai
-
-
65,48
70,48
84
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kabupaten Badung
- Rata-rata waktu proses penyelesaian Izin dan non izin
-
13.31477927
-5-
Tabel 4.2 Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2010 s/d 2015 Instansi
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
Visi
:
Terwujudnya Pelayanan Prima Berdsarkan Tri Hita Karana
Misi
:
1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkwalitas, jujur dan bertanggungjawab. 2. Meningkatkan mutu pelayanan melalui administrasi yang lancar, cepat, tepat dan transparan. 3. Memberikan kepastian hukum perizinan dan Non perizinan di Kabupaten Badung 4. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Government) Tujuan
Cara Mencapai Tujuan
Sasaran
Keterangan
dan Sasaran Uraian
Indikator
1 1
Terwujudnya Pelayanan
Target
2 1
Meningkatnya
Uraian
3 1
Meningkatnya
4 1
Meningkatnya kualitas
yang Prima dalam rangka
kinerja dan efektifitas
Prosentase Izin dan
pelayanan Perizinan dan
mendukung dan mendorong
pelayanan perizinan
non perizinan yan
Non Perizinan di Kabupaten
diterbitkan
Badung
pertumbuhan ekonomi
Indikator
Kebijakan
5 1
Rata-rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin
2
Program
6 1
Meningkatkan
7 1
Program Pelayanan
Sumber Daya
Administrasi
manusia yang
Perkantoran
Prosentase Izin dan Non
menjamin
serta kesejahteraan
Izin yang diterbitkan
kelancaran proses
masyarakat di Kabupaten
sesuai dengan waktu yang
perizinan
Badung
yang ditetapkan pada SOP
2 Program Pengembangan Komunikasi Informasi
2 Membangun
dan Media Massa
Profesionalisme 2
Meningkatnya aksesbilitas
Jumlah masyarakat yang
Aparatur di bidang
masyarakat terhadap informasi
1
mengakses Informasi
Pelayanan
3
Program Optimalisasi
perizinan
Perizinan secara Online
Perizinan
Pemanfaatan Teknologi
3 Penyelenggaraan 3
Mengintensifkan
1
Penanganan Pengaduan
Prosentase Penanganan
Pelayanan
pengaduan terkait Perizinan
Perizinan sesuai
Mengintensifkan
dengan Peraturan
Penanganan
dan Peraturan
Pengaduan
Survey Kepuasan
Perundang-
masyarakat
Masyarakat (SKM)
undangan
masyarakat 2
yang berlaku 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang berbasis IPTEK
4
Program
8
-7Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada awal Tahun 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Terwujudnya
1 Meningkatnya
1
Rata-rata
Pelayanan yang
kualitas
waktu proses
Prima dalam
Pelayanan
penyelesaian
rangka
Perizinan dan
izin dan non izin
mendorong
Non Perizinan
pertumbuhan
di Kabupaten
ekonomi serta
Badung
1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran
- Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan
2 Prosentase
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Jumlah Izin dan Non Izin yang
274,089
402,498
696,508
1,373,095
diterbitkan
- Jumlah Izin yang diterbitkan pada
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1650 izin
131,467
2550 izin
227,837
3150 izin
262,362
7350 izin
621,666
142,622
5900 Izin
174,661
6500 Izin
175,897
14900 Izin
493,180
Bidang Pembangunan dan Pemerintahan
Izin dan Non
kesejahteraan
Izin yang
masyarakat di
diterbitkan
- Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
- Jumlah Izin yang diterbitkan pada Bidang Ekonomi dan
kabupaten
sesuai
dan Non Perizinan
Kesejahteraan Rakyat dan Non
Badung
dengan waktu
2500 izin dan non
dan Non
dan Non
dan Non
izin
Izin
Izin
Izin
Perizinan
yang ditetapkan
- Bantuan Teknis Kegiatan
Pada SOP
Perizinan pada BPPT
- Kajian/pertimbangan penerbitan izin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 bln
258,249
12 bln
258,249
dan non perizinan
Kabupaten Badung
2 Meningkatnya
1 Jumlah
2 Program Pengembangan
aksesbilitas
Masyarakat
Komunikasi Informasi
masyarakat
yang
dan media massa
terhadap informasi
mengakses
perizinan
informasi
Pelayanan Perizinan di Kabupaten
perizinan
Badung
- Pembuatan Website Badan
Tersedianya Informasi Perizinan dan Non Perizinan
- Tersedianya Informasi Perizinan
99,080
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 website
48,507
30 kali
50,573
167,894
-
-
266,974
1 website
48,507
60 kali
101,831
dan Non Perizinan online
secara online - Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung
- Tersedianya Informasi Perizinan dan Non Perizinan pada media TV
publikasi media TV
- Pemutakhiran Website Badan
- Pemutakhiran data Website Badan
Pelayanan Perizinan di Kabupaten
Pelayanan Perizinan Terpadu di
Badung
Kabupaten Badung
- Pengembangan Sistem Informasi
- Sistem aplikasi proses perizinan
30 kali
51,258
publikasi
publikasi
media TV
media TV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Website
14,447
1 Website
14,447
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 SIM
102,189
1 SIM
102,189
Manajemen Perizinan Kabupaten Badung
3 Program optimalisasi
Meningkatnya pemanfaatan
Pemanfaatan Teknologi
teknologi informasi dalam
Informasi
bidang perizinan
- Pembangunan sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung Teknologi
- Sistem Informasi Manajemen Kabupaten Badung
364,142
-
-
-
-
-
-
-
1 SIM
364,142
364,142
1 SIM
364,142
-8Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
3 Mengintensifkan
Indikator Sasaran
(3)
1 Prosentase
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
(6)
1 Program Mengintensifkan
Jumlah Pengaduan yang
Penanganan
Penanganan
Penanganan Pengaduan
Pengaduan
Pengaduan
Masyarakat
masyarakat
terkait perizinan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
- Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung
- Penelitian Kepuasan Masyarakat
Data Capaian pada awal Tahun 2010 (7)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
tertangani
40,807
- Jumlah Pengaduan yang tertangani
-
-
-
-
-
-
-
oleh BPPT
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
27
7,679
pengadu-
-
-
-
-
-
-
-
150
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015 Target Rp
Tahun 2015
Target
(18)
8,039
29
8,039
pengadu-
33,128
-
-
-
274,089
48,846
56
15,718
pengadu-
-
responden
J u ml a h
(19)
150
33,128
responden
906,527
872,441
2,053,057
3042424 361 175897
302393
111485
108376
6918664
2053057
-9Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan Penunjang
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang
(1)
(2)
(3)
1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air
Data Capaian pada awal Tahun 2010 (4)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Terpenuhinya Kebutuhan
501,879
561,303
1,669,329
606,147
Adminstrasi Perkantoran - Terasedianya jasa komunikasi
-
-
-
-
-
8 bln
26,400
12 bln
84,000
12 bln
126,000
32 bln
236,400
-
-
-
-
-
8 bln
8,500
12 bln
8,150
12 bln
9,500
32 bln
26,150
-
-
-
-
-
8 bln
1,650
12 bln
4,621
12 bln
5,145
32 bln
11,416
-
-
-
-
-
8 bln
70,592
12 bln
22,863
12 bln
19,645
32 bln
113,100
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan -
-
-
-
-
8 bln
25,000
12 bln
22,887
12 bln
15,609
32 bln
63,496
-
-
-
-
-
0
0
12 bln
3,100
12 bln
2,000
24 bln
5,100
-
-
-
-
-
8 bln
9,850
12 bln
3,482
12 bln
5,880
32 bln
19,212
-
-
-
-
-
8 bln
23,178
12 bln
30,000
12 bln
26,364
32 bln
79,542
-
-
-
-
-
8 bln
10,955
12 bln
12,600
12 bln
16,112
32 bln
39,667
dan listrik
- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan
- Jumlah kendaraan yang disamsat
kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Tersedianya materai 6000 dan 3000
- Tersedianya Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan komponen
dan penggandaan
- Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan
- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
- Jumlah media/bahan
dan Peraturan
bacaan/peraturan
Perundang-undangan
perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Terlaksananya kegiatan dinas dengan lancar
- 10 Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan Penunjang
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang
Data Capaian pada awal Tahun 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
- Rapat-rapat Koordinasi dan
- Terlaksananya rapat-rapat
konsultasi ke luar daerah
koordinasi dan konsultasi
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
-
-
-
-
-
8 bln
50,000
12 bln
100,000
12 bln
100,000
32 bln
250,000
-
-
-
-
-
8 bln
25,554
12 bln
14,550
12 bln
21,410
32 bln
61,514
-
-
-
-
-
1 org
47,346
1 org
47,346
-
-
-
-
-
8 bln
216,000
12 bln
208,750
12 bln
161,136
32 bln
585,886
-
-
-
-
-
1 paket
15,000
1 paket
15,000
1 paket
15,000
3 paket
45,000
-
-
-
-
-
1 paket
15,000
1 paket
25,000
1 paket
30,000
3 paket
70,000
-
-
-
-
-
8 bln
4,200
12 bln
6,300
12 bln
5,000
32 bln
15,500
ke luar daerah
- Penyediaan Upacara
- Tersedianya bahan
Keagamaan
upacara keagamaan
- Penyediaan Jasa Pegawai
- Jumlah pegawai tidak tetap
Tidak Tetap
-
-
-
-
yang tersedia
- Penyediaan Bahan Bakar
- Jumlah BBM kendaraan
Kendaraan
dinas yang tersedia
- Lomba-lomba Olahraga/
- Tersedianya pakaian dan
Kesenian pada hari-hari
konsumsi olahraga
bersejarah
- Pelaksanaan Upakara
- Tersedianya aci-aci/sesajen
Penganyaran ke Pura
transportasi dan akomodasi
Kahyangan Jagat
- Penyediaan Dekorasi
- Tersedianyan bahan/sarana dekorasi kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur yang
431,406
790,217
1,745,940
2,967,563
memadai - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Tersedianya Kendaraan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
400,000
1 paket
400,000
1 paket
773,728
3 paket
1,405,493
Dinas/operasional roda 4
- Pengadaan Perlengkapan Kantor
- Tersedianya sarana Perlengkapan kantor
1 paket
178,418
1 paket
453,347
- 11 Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan Penunjang
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang
Data Capaian pada awal Tahun 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
- Pengadaan Peralatan Kantor
- Tersedianya Peralatan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
-
-
-
-
-
1 paket
164,622
-
-
-
-
-
1 paket
10,600
-
-
-
-
-
7 mobil
62,066
1 paket
262,434
1 paket
442,800
3 paket
869,856
-
1 paket
2,500
2 paket
13,100
8 mobil
99,512
8 mobil
225,214
Kantor
- Pemeliharaan Gedung Kantor
- Terpeliharanya Gedung
-
kantor
- Pemeliharaan Kendaraan
- Tersedianya suku cadang
Dinas
dan pelumas kendaraan
5 motor
7 mobil
63,636
5 motor
5 motor
5 motor
dinas/operasional
- Pemeliharaan Perlengkapan
- Terpeliharanya
Kantor
-
-
-
-
-
1 paket
3,400
-
-
-
-
-
1 paket
12,300
-
-
1 paket
12,500
2 paket
15,900
10,800
1 paket
14,900
3 paket
38,000
perlengkapan kantor yang baik
- Pemeliharaan Peralatan
- Jumlah Peralatan
Kantor
3 Program Peningkatan
Terwujudnya adminstrasi
Pengembangan Sistem Pelaporan
keuangan dengan baik dan
Capaian Kinerja dan Keuangan
lancar
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
1 paket
kantor yang dipelihara
- Honorarium Pengelola
26,900
53,300
87,800
168,000
-
-
-
-
-
1 paket
21,400
1 paket
47,300
1 paket
76,800
3 paket
145,500
-
-
-
-
-
1 paket
3,000
1 paket
6,000
1 paket
6,000
3 paket
15,000
-
-
-
-
-
1 paket
5,000
1 paket
5,000
Kegiatan
Realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi
- Jumlah laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pemerintah
- Survey Kepuasan Masyarakat
- Jumlah responden dalam Survey Kepuasan Masyarakat
-
-
-
-
- 12 Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan Penunjang
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang
Data Capaian pada awal Tahun 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
- Penyusunan Dokumen Renja
- jumlah Dokumen Renstra,
RKA
4 Program Pengembangan Komunikasi Informasi
-
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
-
-
-
-
1 paket
2,500
-
-
-
-
1 paket
2,500
Renja, RKA
Tersedianya Informasi Perizinan
-
9,296
9,296
dan Non Perizinan
dan media massa - Penyusunan Buku Panduan
- Tersedianya Informasi
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan dan Non Perizinan
Perizinan di Kabupaten
di Kabupaten Badung
-
-
-
-
-
-
-
100 buku
9,296
-
-
100 buku
9,296
Badung
4 Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - Monitoring dan Evaluasi
- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Perizinan di Kabupaten
Pelayanan Perizinan dan
Badung
Non Perizinan
Perencanaan SKPD (Renja, RKA,
12,050
7,828
15,541
35,419
yang tertangani
Pelaksanaan Playanan
3 Program Penyusunan Dokumen
Renstra)
Jumlah Pengaduan
Tersusunnya Laporan Hasil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
-
12,050
1 paket
7,828
1 paket
15,541
3 paket
35,419
-
1 paket
6,000
1 paket
10,000
2 paket
16,000
Kinerja SKPD - Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA
Jumlah
-
-
972,235
1,427,944
2,465,428
4,865,607
0
3,042,424.00
2,967,563.00
3000
88 52
168,000.00
111,485.00
302393
15541
16000
6607865
6918664
6972007
6918664
6918664
- 14 -
Tabel 6.1 Indikator Kinerja BPPT yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No.
(1)
Indikator
(2)
Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
14 hari
12 hari
10 hari
10 hari
-
Target Capaian Setiap Tahun
1
Rata-rata waktu proses penyelesaian Izin dan non izin
2
Prosentase Izin dan Non Izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
-
-
-
60%
85%
95%
95%
3
Jumlah Masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online
-
-
-
-
500 pengunjung
600 pengunjung
600 pengunjung
4
Prosentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan
-
-
-
85%
90%
100%
100%
5
Survey Kepuasan Masyarakat
70.48
84
84
-
-
-
-
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
-
65.48
BUPATI BADUNG,
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 14 -
Tabel 6.1 Indikator Kinerja BPPT yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No.
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
14 hari
12 hari
10 hari
10 hari
-
Target Capaian Setiap Tahun
1
Rata-rata waktu proses penyelesaian Izin dan non izin
2
Prosentase Izin dan Non Izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
-
-
-
60%
85%
95%
95%
3
Jumlah Masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online
-
-
-
-
500 pengunjung
600 pengunjung
600 pengunjung
4
Prosentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan
-
-
-
85%
90%
100%
100%
5
Survey Kepuasan Masyarakat
70.48
84
84
-
-
-
-
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
-
65.48
Mangupura, 29 Januari 2015 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
I Made Sutama, SH.MH. NIP. 19621231 199212 1
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi ………………………………………………………………....………….................................... i
BAB I
BAB II
Pendahuluan ………………………………………………….…………............................
1
1.1. Latar Belakang.................................................................................
1
1.2. Landasan Hukum ............................................................................
2
1.3. Maksud dan Tujuan .........................................................................
5
1.4. Sistematika Penulisan .....................................................................
5
Gambaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ..................................
6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ............................................
6
2.2. Sumber Daya Manusia Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.........
15
2.3. Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..................................
16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ........................................................................... BAB III
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi....................................
20 21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ...........................................
21
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..................................................................................
21
3.3. Telahaan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Propinsi Bali ......................................................................................
23
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .................................................................................
24
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .............................................................
25
BAB IV
BAB V
Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan........................
26
4.1. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ...........
26
4.2.Tujuan dan Sasaran jangka Menengah SKPD .....................................
26
4.3. Strategi dan Kebijakan ......................................................................
27
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ......................................................... 29
BAB VI
Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD....
BAB VII
Penutup....................……………………………...…..…........................................
30 31
Kata Pengantar
Om Swastyastu,
Puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang maha Esa, atas asung kerta wara nugrahaNya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Rencana Strategis ini disusun sebagai Pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung pada umumnya serta terkait dengan Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu “ Terwujudnya Pelayanan Prima berdasarkan Tri Hita Karana”. Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun kedepan sampai akhir RPJMD Tahun 2015, Strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran, serta merupakan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan menyediakan tolok ukur kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tersusunnya Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu kami sebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mengintegrasikan dan mengendalikan berbagai kegiatan internal untuk mencapai sasaran strategis sehingga terhindar dari ketidakkonsistenan dengan rencana yang telah ditetapkan. Kami berkeyakinan sebaik apapun perencanaan itu apabila pada tahap pelaksanaannya tidak memperoleh dukungan dari semua pihak tidak akan berguna, untuk itu kami mengharapkan kerjasama, partisipasi dan dukungan dari semua pihak sehingga apa yang ingin dicapai dalam Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini dapat diwujudkan.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om
Mangupura, 29 Januari 2015 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
I MADE SUTAMA, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19621231 1992 121
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Dalam pelaksanaan Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang perizinan
dan non perizinan masih dirasakan belum sesuai dengan yang
diharapkan. Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus suatu layanan perizinan dan non perizinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan izin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun. Merespon
permasalahan
tersebut,
pemerintah
Kabupaten
Badung
menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung sebagai penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan terbentuk dari sebuah proses dalam rangka Pemerintah Kabupaten Badung mencari pola yang terbaik dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.Proses tersebut diawali dengan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu ( UPT ) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung. Karena UPT mengandung beberapa kelemahan,yang diantaranya masih diproses pelayanan perijinan dan non perijinan di SKPD terkait, biaya yang tinggi selanjutnya dilakukan terobosan untuk membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah dalam rangka terwujudnya lembaga yang “ One Stop Service (OSS) “, dimana OSS tersebut paling tidak berbagai jenis perijinan dan non perijinan dapat diurus di 1 (satu) pintu, transparan dalam hal mekanisme, persyaratan, biaya dan waktu. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/498/V/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 yang memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan,
2
pasti dan terjangkau, serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Sebagai sebuah SKPD yang baru berdiri sejak Bulan Mei 2013, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana halnya SKPD lainnya di Kabupaten Badung, wajib menyusun rencana strategis seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai. Rencana strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabuapten Badung merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Badung guna mendukung pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 yaitu “Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA “penjabaran lebih konkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagai berikut : a.
Fungsi Parhyangan: 1. Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian.
b.
Fungsi Pawongan: 1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung. 2. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan. 2.
Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat.
3.
Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Government).
c.
Fungsi Palemahan: 4.
Memantapkan pelaksanan otonomi daerah.
5.
Mewujudkan pembangunan
yang selaras
& seimbang sesuai fungsi
wilayahnya. 6. 1.2
Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung 2010 – 2015 ini merujuk pada sejumlah landasan hukum atau peraturan yaitu :
3
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4
11.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 15.
Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Badung;
16.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
19.
Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.
20.
Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
21. Perbub 32 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu kabupaten badung. 22.
Perbub 33 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
5
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maksud dari penyusunan Renstra Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Badung adalah sebagai pedoman
dalam
melaksanakan
kegiatan
pembangunan
untuk
mendukung
tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung pada umumnya serta terkait pelayanan perizinan khususnya. Adapun tujuannya adalah : 1.
Merupakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan
2.
Merumuskan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan.
3.
Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpatu ( BPPT ) Kabupaten Badung guna menciptakan perencaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
4.
Menyediakan tolok ukur kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
5.
Membantu pimpinan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mengintegrasikan dan mengendalikan berbagai kegiatan dalam internal organisasi untuk mencapai sasaran strategis sehingga terhindar dari ketidak konsistenan dengan rencana yang telah ditetapkan.
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : Bab
I
: Pendahuluan
Bab
II
: Gambaran Pelayanan BPPT Kabupaten Badung
Bab
III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab
IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab
V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab
VI : Indikator Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab
VII : Penutup
6
BAB II GAMBARAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten badung 2.1.1
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, tugas pokok BPPT adalah melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
2.1.2 Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas BPPT mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; b. Penyelengaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; d. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; e. Pemantauan dan Evaluasi proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, maka susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung terdiri dari : a.
Kepala Badan
b.
Bagian Tata Usaha terdiri dari : a) Sub Bagian Umum b) Sub Bagian Kepegawaian c) Sub Bagian Keuangan
c.
Bidang terdiri dari : 1. Bidang Bina Program dan Informasi 2. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan 3. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan 4. Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi.
d.
Tim Teknis
e.
Kelompok Jabatan Fungsional
7
Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan, mempunyai tugas : a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan terkait program rencana kerja pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ; b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan berdasrkan peraturan perundang-undangan ; c. Merumuskan sasaran promosi, pelayanan, pengendalian, pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan ; d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan; e. Menetapkan surat pemberian, penangguhan, pembatalan dan pencabutan Izin dan Non Izin ; f.
Mengendalikan kegiatan bidang perizinan dan non perizinan ;
g. Mengkoordinasikan program kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan daerah dengan instansi terkait ; h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan daerah kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya ; i.
Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan ;
j.
Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;
k. Menginventarisasikan permasalahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan daerah dan mencari alternatip pemecahan permasalahan ; l.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan pada Bagian Tata Usaha agar rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melaksanakan dan mengatur kegiatan ketatausahan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ; c. Melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
kebersihan,
keamanan,
ketertiban,
pemeliharaan kantor dan perjalanan dinas ; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan, perizinan, urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan ;
8
e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepadan bawahan; f.
Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier ;
g. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan urusan protokoler berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas ; h. Mengevaluasi hasil kerja kegiatan Bagian Tata Usaha secara keseluruhan; i.
Membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
j.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;
A. Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ; b. Merencanakan,
melaksanakan,
mengendalikan,
mengevaluasi
dan
melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum ; c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ; d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ; e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; f. Melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan urusan protokoler ; g. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ; h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. B. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ; b. Merencanakan,
melaksanakan,
mengendalikan,
melaporkan kegiatan Sub Bagaian Tata Usaha ;
mengevaluasi
dan
9
c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ; d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ; e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; f.
Mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
g. Memfasilitasi usulan pengadaan pegawai, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian,pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian /pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai ; h. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Kepegawaian ; i.
Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
j.
Melaksanakan Tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
C. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ; b. Merencanakan,
melaksanakan,
mengendalikan,
mengevaluasi
dan
melaporkan kegiatan Sub Bagaian keuangan ; c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ; d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ; e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; f.
Merencanakan,
melaksanakan,
melaporkan kegiatan sub. Bagian ;
mengendalikan,
mengevaluasi
dan
10
g. Menyelenggarakan administrasi keuangan ; h. Melaksanakan analisis dan pengembangan keinerja Sub Bagian Keuangan ; i.
Melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetorannya ke kas daerah ;
j.
Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. 2. Bidang Bina Program dan Informasi mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Bina Program dan Informasi ; b. Menyusun pengusulan data Bina Program dan Informasi serta kebijakan teknis yang berkaitan dengan sistem Bina Program dan Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; c. Melaksanakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan sistem Bina Program dan Informasi ; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bina program dan informasi dalam urusan pelayanan perizinan dan non perizinan dan informasi ; e. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ; f. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ; g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h. Menyusun Rencana strategis, rencana kerja tahunan dan program kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha ; i. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian Sistem Informasi manajemen pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; j. Memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan proses perizinan dan non perizinan ; k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
11
l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. 3. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan ; b. Melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ; c. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ; d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ; e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; f. Melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ; g. Melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan perizinan bidang Pemerintahan dan pembangunan ; h. Menetapkan biaya pelayanan semua jenis pelayanan perizinan di Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan ; i. Memproses
Surat
Pemberian
Penangguhan,
penolakan,
pembatalan
dan
pencabutan Izin di Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan ; j. Membuat Laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ; k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. 4.
Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan mempunyai tugas : a.
Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan ;
b.
Melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
c.
Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
12
d.
Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ;
e.
Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
f.
Melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ;
g.
Melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan perizinan bidang ekonomi,kesejahteraan rakyat dan Non Perizinan;
h.
Menetapkan biaya pelayanan semua jenis pelayanan perizinan di Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;
i.
Memproses Surat Pemberian Penangguhan, penolakan, pembatalan dan pencabutan Izin dan non perizinan di Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;
j.
Membuat Laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
k.
Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Pengaduan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas : a.
Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pengaduan Monitoring dan Evaluasi;
b.
Melaksanaan kegiatan penerimaan pengaduan, monitoring dan evaluasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
c.
Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
d.
Memberi petunjuk dan bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan ;
e.
Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketenmtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
f.
Memproses dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan ;
g.
Melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ;
13
h.
Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;
i.
Melaksanakan pemutahiran data mengenai pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang telah dilaksanakan ;
j.
Melaksanakan Monitoring terhadap Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan ;
k.
Mengevaluasi kembali Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan ;
l.
Membuat Laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
m. Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada atasan ; n.
Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
6. Tim Teknis mempunyai tugas : a.
Berkoordinasi dan membantu dalam meberikan masukan dan kajian tentang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Bidang ;
b.
Memberikan Informasi berkaitan dengan syarat-syarat Perizinan dan Non Perizinan ;
c.
Meneliti kelengkapan, memproses penerbitan Perizinan dan Non Perizinan ;
d.
Memberikan saran, pertimbangan dan keputusan dalam rangka mengeluarkan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
e.
Tim Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersangkutan.
14
Selanjutnya diagram Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten badung selengkapnya dilihat pada gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN TATA USAHA
KA.SUB. BAG.TATA USAHA
BIDANG BINA PROGRAM DAN INFORMASI
TIM TEKNIS
KA.SUB. BAG.KEPEGAWAIAN
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN NON PERIZINAN
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
KA.SUB. BAG. KEUANGAN
BIDANG PENGADUAN, MONITORING DAN EVALUASI
TIM TEKNIS
15
2.2
Sumber Daya Manusia Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Jumlah keseluruhan pegawai selaku SDM Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung adalah sebanyak 83 orang yang semuanya merupakan PNS yang terdistribusi dalam satu pimpinan unit dan empat Bidang ( Bidang Bina Program dan Informasi, Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan, Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan , Bidang Pengaduan Monitoring dan Evaluasi serta satu Bagian Tata Usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung tersebut memiliki berbagai ragam latar belakang kepangkatan, pendidikan formal, pendidikan struktural, pendidikan fungsional maupun pendidikan teknis. Secara rinci sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dapat di golongkan sebagai berikut : 1.
2.
Penggolongan aparatur berdasarkan kepangkatan Golongan IV/c
:
1 Orang
Golongan IV/b
:
1 Orang
Golongan IV/a
:
4 Orang
Golongan III/d
:
5 Orang
Golongan III/c
:
8 Orang
Golongan III/b
: 13 Orang
Golongan III/a
: 11 Orang
Golongan II/d
:
1 Orang
Golongan II/c
:
1 Orang
Golongan II/b
: 35 Orang
Golongan II/a
:
2 Orang
Golongan I/b
:
1 Orang
Penggolongan aparatur berdasarkan Pendidikan Formal : Pasca Sarjana/S2
: 7 Orang
Sarjana /S1
: 44 Orang
Sarjana Muda/D3
:
-
Diploma 2
:
-
SMA/SLTA SMP/SLTP 3.
:
: 34 Orang :
1 Orang
Penggolongan aparatur berdasarkan Diklat Struktural : Pim II
: 1 Orang
SPAMA/Pim III
: 3 Orang
Adum/Adumla/Pim IV
: 2 Orang
16
Sedangkan sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai berikut : 1.
Kendaraan Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah tanggung jawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah sebanyak 12 buah yang terdiri dari :
2.
Mobil Dinas jenis Station
: 7 buah
Sepeda Motor Dinas
: 5 buah
Komputer, Printer LCD dan Kamera Komputer yang ada dan menjadi tanggungjawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah 14 unit, Printer 14 unit dan Faximili 1 unit
2.3
Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan
Pelayanan
Peizinan
Terpadu
terbentuk
sesuai dengan
ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah yang pembentukannya berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung. Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten yang terbentuk pada Tanggal 1 Mei
2013
BPPT
mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi
dan
menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Non perizinan secara terpadu dengan prinsip Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Sebagai penyelenggara pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani Perizinan dan Non Perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati Badung Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang ditangani diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 32
Tahun 2013 tentang Pendelegasian
Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yaitu :
17
A. Jenis Perizinan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51.
IMB IZIN USAHA PERTAMBANGAN IZIN PENGEBORAN AIR TANAH SEKALA KECIL IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH SEKALA KECIL IZIN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN SEKALA KECIL IZIN BAHAN BAKAR KHUSUS IZIN PENGUMPULAN & PENYALURAN PELUMAS BEKAS IZIN AGEN BBM DAN ATAU GAS ATAU PELUMAS IZIN SUB AGEN BBM DAN ATAU GAS ATAU PELUMAS IZIN SPBU IZIN DEPOT LOKAL IUJK SITU/HO TDU SITU/HO IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B 3 IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE MEDIA LINGK IZIN PENGUSAHAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM IZIN PENYELENGGARAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM IZIN USAHA WARNET WARSEL PERFILEMAN TELEKOMUNIKASI PENDESAAN DAN WARTEL IZIN PELAYANAN MEDIK DASAR IZIN PELAYANAN MEDIK SPESIALIS IZIN PELAYANAN MEDIK PENUNJANG IZIN PENGGALIAN JALAN IZIN PEMANCANG TIANG IZIN MERUBAH BENTUK TROTOAR IZIN REKLAME INSENDINTIL IZIN REKLAME NON INSENDINTIL SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) S I U P MINUMAN BERALKOHOL IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T) IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTN) IZIN USAHA PUSAT PEREBELANJAAN (IUPP) TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) IZIN PEMOTONGAN TERNAK IZIN USAHA DAGING IZIN PENAMPUNGAN PENGGARAMAN PENGGERINGAN KULIT TULANG IZIN ANGKUTAN DAGING BIDANG USAHA PERJALANAN WISATA BIDANG USAHA PENYEDIA AKOMODASI BIDANG USAHA MAKANAN DAN MINUMAN BIDANG USAHA JASA KAWASAN PARIWISATA BIDANG USAHA JASA TRANSPOTASI BIDANG USAHA DAYA TARIK WISATA BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI BIDANG USAHA JASA PRAMUSWISATA BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PERJALANAN INSENTIF KONFRENSI DAN PAMERAN BIDANG USAHA KONSULTASI PAIWISATA
18
52. 53.
BIDANG USAHA INFORMASI PARIWISATA BIDANG USAHA WISATA TIRTA
B. Jenis Non Perizinan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
I T R (INFORMASI TATA RUANG) PERSETUJUAN PENGGUNAAN BANGUNAN SURAT KETERANGAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN SURAT PERSETUJUAN PRINSIP PENGKAPLINGAN TANAH SURAT IZIN APOTEK ( SIA) SURAT IZIN TOKO OBAT SURAT IZIN OPTIKAL UMOT (USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL) SERTIFIKAT INDUSTRI PANGAN RUMAH TANGGA (SPP-IRT) SERTIFIKAT LAIK SEHAT HOTEL/PENGINAPAN/RUMAH MAKAN REKOMENDASIMENGGONTRAKKAN TUKAR MENUKAR & MENJUAL TANAH LABA PURA TANDA DAFTAR KAPAL/PAS KECIL KAPAL DIBAWAH 7 GT (PERPANJANGAN IZIN TANDA DAFTAR KAPAL) SURAT PERSETUJUAN PRINSIP LANDASAN HELIKOPTER SURAT PERSETUJUAN PRINSIP LANDASAN MENARA TELEKOMUNIKASI REKOMENDASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SERTIFIKAT BIDANG KESEHATAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) PENGESAHAN/REKOMENDASI ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI SIUP-MB UNTUK DISTRIBUTOR SURAT KETERANGAN TANDA PENDAFTARAN KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT BIDANG USAHA PERJALANAN WISATA BIDANG USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI BIDANG USAHA MAKANAN DAN MINUMAN BIDANG USAHA JASA KAWASAN PARIWISATA BIDANG USAHA JASA TRANSPOTASI BIDANG USAHA DAYA TARIK WISATA BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBUAN DAN REKREASI BIDANG USAHA JASA PRAMUWISATA BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PERJALANAN INSENTIF KONFRENSI & PAMERAN BIDANG USAHA KONSULTASI PARIWISATA BIDANG USAHA INFORMASI PARIWISATA BIDANG USAHA WISATA TIRTA
Sebagai
bagian
dari
penyelenggaraan
pelayanan,dilaksanakan
sistem
pelaksanaan kepuasan konsumen melalui sistem penanganan pengaduan dan pelaksanaan survey kepuasan konsumen.
19
-
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengaduan paling lambat harus sudah ditanggapi dalam 10 hari kerja. Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan meliputi : a. Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon; b. Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui surat. - Pelaksanaan survey kepuasan konsumen di BPPT Kabupaten Badung, dilaksanakan melalui survey kepuasan konsumen secara langsung terhadap setiap pemohon izin yang akan mengambil sertifikat izin. Setiap konsumen yang akan mengambil izin diwajibkan mengisi blangko survey IKM. Survey kepuasan konsumen tersebut dilaksanakan dengan tujuan : a. Memberikan input sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan; b. Sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan. - Sedangkan manfaat survey kepuasan konsumen adalah sebagai berikut : a. Memberikan sarana bagi pemohon untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan; b. Untuk mengukur tingkat kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung telah dapat menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari kelancaran pembangunan dari berbagai sektor guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum/publik itu sendiri.
Disamping itu pula Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung telah pula menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan SKPD sebagai berikut : 1.
Rencana kerja BPPT Daerah Kabupaten Badung Jangka Panjang Tahun 2010-2025;
2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011-2015;
3.
Rencana Kerja BPPT Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun.
20
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Analisis lingkungan internal didahului dengan mengidentifikasi kondisi lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) yang dimiliki Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. adapun kekuatan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut : Kekuatan / Strengths) 1.
Adanya tugas pokok,fungsi serta kewenangan pengelolaan sektor Pelayanan Perizinan dn Non Perizinan
2.
Adanya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi untuk mengelola sektor Perizinan dan Non Perizinan
3.
Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penujang pelaksanaan tugas di sektor Perizinan dan Non Perizinan
4.
Tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pengelola sektor Perizinan dan Non perizinan
5.
Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Badung melalui penetapan kebijakan (Political Will) yang mampu mendorong kemajuan sector Perizinan dan Non Perizinan
Kelemahan / Weaknesss (W) 1.
Belum lengkapnya ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
2.
Belum didukung adanya IT yang dimiliki dalam rangka menunjang pelayanan Perizinan dan Non perizinan
3.
Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
4.
Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dimiliki dalam rangka memayungi pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5.
Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sektor Pelayanan Perizinan dan Perizinan
21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 1).
Permasalahan a. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas; b. Belum optimalnya proses penyelesaian perizinan terhadap permohonan yang masuk; c. Belum didukung adanya IT yang dimiliki dalam rangka menunjang pelayanan Perizinan dan Non perizinan; c. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; d. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dimiliki dalam rangka memayungi pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; e. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sector Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut: “ Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA” Visi tersebut mengandung makna bahwa Kebupaten Badung dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berlandaskan falsafah TRI HITA KARANA Untuk mewujudkan visi yang di atas, disusunlah 9 (Sembilan) Misi yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari TRI HITA KARANA, yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi/program yaitu: a. Fungsi Parhyangan: 1. Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian. b. Fungsi Pawongan: 1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung.
22
2. Menata
sistem
kependudukan
dan
meningkatkan
kesejahteraan
sosial
masyarakat. 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan. 4. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat. 5. Mewujudkan
kepemerintahan
yang
baik,
bersih
dan
berwibawa
(Good
Governance & Clean Government). c. Fungsi Palemahan: 1. Memantapkan pelaksanan otonomi daerah. 2. Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya. 3. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 1
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan peningkatan daya saing SDM dengan sasaran untuk meningkatkan penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat untuk semua sektor lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing SDM.
2
Terwujudnya peningkatan peranan perempuan, perlindungan anak dan KB serta kesetaraan gender dengan sasaran mewujudkan kemandirian, cakupan dan mutu peranan perempuan, perlindungan anak dan KB serta ketahanan pemberdayaan perempuan dan keluarga.
3
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dengan sasaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan fungsi control dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta kepatuhan kepada aturan hukum yang berlaku.
4
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggung jawab dengan sasaran meningkatkan kesadaran hukum
serta perlindungan
HAM dalam
rangka mensejahterakan
masyarakat. 5
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dengan sasaran meningkatkan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik melalui partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Badung.
6
Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah dengan sasaran untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
7
Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah dengan sasaran mewujudkan manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan dan terkendalinya pembangunan di wilayah perkotaan.
23
8
Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatkan lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau melalui pemanpaatan/penataan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ).
3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali Strategi
pembangunan
Kabupaten
Badung
diarahkan
untuk
mewujudkan
pembangunan di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan
landasan
pembangunan
yang
kokoh.
Strategi-strategi
pembangunan
Kabupaten Badung, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Kebutuhan dasar rakyat adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Kebutuhan dasar selama ini sudah diperhatikan bukan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan, namun diprogramkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan diagendakan dalam agenda lima tahunan yang secara tegas dan jelas menjadi agenda utama Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan generasi mendatang yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat, ada jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan, serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga masyarakat yang meningkat. Pada lima tahun mendatang pengakuan pemberian pelayanan pemenuhan
kebutuhan hak
ini,
dasar semakin
dioptimalkan. Pembangunan tidak semata-mata menekankan pada pencapaian dan pengejaran pertumbuhan ekonomi, tetapi memperhatikan keadilan dan pemenuhan hak dasar politik dan sosial rakyat. Untuk itu strategi pembangunan diarahkan pada upaya untuk terus melakukan peningkatan pemenuhan hak dasar, meliputi: (1) Hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan perubahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; serta (10) Hak rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pemahaman politik, penerapan supremasi hukum serta partisipasi masyarakat melaksanakan fungsi kontrol dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta kepatuhan aturan hukum yang berlaku adalah tuntutan di era globalisasi. Untuk itu arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai penegakan supremasi hukum meliputi:
24
1)
Penerapan
supermasi
hukum
serta
mendorong
partisipasi
masyarakat
melaksanakan fungsi kontrol dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta kepatuhan kepada aturan hukum yang berlaku. 2)
Meningkatkan pemahaman politik dan rekomendasi di kalangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sehingga semua dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berada dalam koridor hukum.
3)
Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan iklim (climate Change) sebagai akibat dari pemanasan global mempengaruhi kehidupan dan penghidupan perlu menjadi perhatian semua pihak untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam penanggulanggannya. Pelestarian lingkungan dalah merupakan isu global yang menuntut kontribusi semua pihak untuk melakukan aksi penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Kabupaten Badung sebagai Daerah tujuan pariwisata Internasional yang berlandaskan TRI HITA KARANA telah menjadi pusat perhatian dunia bagi upaya menyelamatkan dan melestarikan lingkungan serta budaya adat istiadat Bali. Arah kebijakan pelestarian dan penyelamatan lingkungan meliputi : 1)
Mentaati
ketentuan
tata
ruang
dan
melaksanakan
pengawasan
terhadap
pelaksanaannya secara normatif. 2)
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta melaksanakan aksi penyelamatan lingkungan dalam arti seluas-luasnya.
3)
Meningkatkan jenis dan kualitas program kegiatan yang berorientasi pada penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Salah satu kunci keberhasilan program pembangunan daerah adalah terciptanya
pelayanan umum yang prima kepada seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggungjawab, efisien, efektif dan produktif. Dalam lima tahun mendatang arah kebijakan pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan diarahkan pada: (1) Peningkatan pelayanan publik yang yang prima dan bermutu kepada seluruh masyarakat; (2) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggungjawab, efisien, efektif
dan produktif untuk dapat
memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat berdasarkan prinsip good governace dan clean government melalui pemanfaatan e-goverment; (3) Peningkatan sikap mental aparatur pemerintah trasparan, jujur, adil dan akuntabel yang dilandasi rasa bakti pada Sang Hyang Widhi, bakti sesama manusia serta bakti pada lingkungan guna mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal; dan (4) Peningkatan supremasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Sebagai daerah tujuan pariwisata, maka Kabupaten Badung mempunyai tingkat aktivitas yang cukup tinggi dalam berbagai hal. Oleh karena itu keberadaan infrastruktur
25
yang memadai mutlak dibutuhkan baik dalam rangka memenuhi sebagai Daerah tujuan wisata maupun tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Keberadaan infrastruktur ini juga berpengaruh tehadap citra daerah. Kebijakan perluasan dan peningkatan infrastruktur meliputi: 1)
Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di perkotaan maupun pedesaan. 2) Membangun jaringan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Memperjuangkan ke Pemerintah pusat pendanaan pembangunan infrastruktur tersebut. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis a.
Gambaran pelayanan SKPD 1.
Perkembangan perekonomian penduduk dengan kebutuhannya pada sarana dan prasarana serta semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut adanya data base Perizinan dan Non Perizinan yang lebih valid dan akurat.
2.
Meningkatnya
kebutuhan
masyarakat
pada
kualitas
pelayanan
publik
membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan terpadu yang bersinergi dan saling koordinasi. 3.
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
dan
pesatnya
kegiatan
pariwisata
menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang dan mendorong alih fungsi lahan yang cenderung mengarah pada perubahan fungsi kawasan. b.
Implikasi RTRW dan KLHS bagi Pelayanan SKPD Implikasi RTRW dan KLHS bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung antara lain : 1) Memberikan Perizinan yang tepat dan benar sesuai dengan peruntukan Tata Ruang yang sudah ada. 2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Perizinan yang sudah dikeluarkan terkait peruntukannya.
26
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Visi adalah cara tentang pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat eksis, antisipasif, dan inovatif, dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Berdasarkan Tri Hita Karana”. Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arahan dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orentasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu memberikan pelayanan yang prima. Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi, menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menuju terwujudnya pelayanan yang prima dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.
Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Misi merupakan penjabaran dari Visi. Misi sendiri berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada,apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara melakukannya. Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan visi badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung di atas maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain : 1.
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkwalitas, jujur dan bertanggung jawab.
2.
Meningkatkan mutu pelayanan melalui administrasi yang lancar,cepat,tepat dan transparan.
3.
Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung.
4.
Mengembangkan system informasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ( E- Government )
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan jangka menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah terwujudnya pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan
27
mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ada tiga sasaran yaitu : 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung.
2.
Meningkatnya Aksesbilitas masyarakat terhadap informasi Perizinan.
3.
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja sasaran jangka menengah
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 4.1.
4.3.
Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebiakankebijakan dan program renstra BPPT Kabupaten Badung 2010 - 2015 sebagai berikut : 1. Meningkatkan jumlah masyarakat yang terlayani izin; 2. Mempercepat waktu proses perizinan sesuai dengan SOP yang ditetapkan; 3. Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan sumber daya manusia yang memadai yang menjamin kelancaran proses perizinan;
2.
Membangun profesionalisme Aparatur di bidang pelayanan perizinan;
3.
Penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
4.
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis IPTEK.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat dirumuskan sebagai berikut : a.
Untuk
Misi
Pertama
yaitu
Meningkatkan
sumber
daya
manusia
yang
berkuwalitas,jujur dan bertanggung jawab. Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
Peningkatan sumber daya manusia yang memadai yang menjamin kelancaran proses perizinan dan Non Perizinan
b.
Untuk Misi Kedua yaitu Meningkatkan mutu pelayanan melalui administrasi yang lancar,cepat,tepat dan transparan.
28
Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
Membangun Profesionalisme Aparatur
di bidang pelayanan perizinan dan Non
Perizinan c.
Untuk Misi Ketiga yaitu Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung. Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
Penyelenggaraan Pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang uandangan yang berlaku.
d.
Untuk Misi Keempat yaitu Mengembangkan system informasi pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ( E- Government ). Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis IPTEK.
Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada table 4.2.
29
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung.
2.
Meningkatnya Aksesbilitas masyarakat terhadap informasi Perizinan.
3.
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai
rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1.
30
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut. Indikator Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.
31
BAB VII PENUTUP
Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk masa 3 tahun. Keberhasilan Renstra membutuhkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kesiapan struktural SKPD didalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Renstra yang terpadu dan berkelanjutan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Sehingga keberhasilan Renstra SKPD badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung akan berdampak pada keberhasilan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 harus dijadikan acuan bagi semua insan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
I MADE SUTAMA, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19621231 199212 1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KABUPATEN NOMOR : TANGGAL : TENTANG :
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BADUNG 09 TAHUN 2015 29 JANUARI 2015 PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Visi adalah cara tentang pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat eksis, antisipasif, dan inovatif, dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Berdasarkan Tri Hita Karana”. Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arahan dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orentasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu memberikan pelayanan yang prima. Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi, menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menuju terwujudnya pelayanan yang prima dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.
Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Misi merupakan penjabaran dari Visi. Misi sendiri berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada,apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara melakukannya. Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan visi badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung di atas maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain : 1.
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkwalitas, jujur dan bertanggung jawab.
2.
Meningkatkan mutu pelayanan melalui administrasi yang lancar,cepat,tepat dan transparan.
3.
Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung.
4.
Mengembangkan system informasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ( E- Government )
2
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan jangka menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah terwujudnya pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ada tiga sasaran yaitu : 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung.
2.
Meningkatnya Aksesbilitas masyarakat terhadap informasi Perizinan.
3.
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja sasaran jangka menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 4.1.
3
4
4.3.
Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebiakankebijakan dan program renstra BPPT Kabupaten Badung 2010 - 2015 sebagai berikut : 1. Meningkatkan jumlah masyarakat yang terlayani izin; 2. Mempercepat waktu proses perizinan sesuai dengan SOP yang ditetapkan; 3. Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan sumber daya manusia yang memadai yang menjamin kelancaran proses perizinan;
2.
Membangun profesionalisme Aparatur di bidang pelayanan perizinan;
3.
Penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
4.
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis IPTEK. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung dapat dirumuskan sebagai berikut : a.
Untuk
Misi
Pertama
yaitu
Meningkatkan
sumber
daya
manusia
yang
berkuwalitas,jujur dan bertanggung jawab. Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
Peningkatan sumber daya manusia yang memadai yang menjamin kelancaran proses perizinan dan Non Perizinan
b.
Untuk Misi Kedua yaitu Meningkatkan mutu pelayanan melalui administrasi yang lancar,cepat,tepat dan transparan. Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
Membangun Profesionalisme Aparatur
di bidang pelayanan perizinan dan Non
Perizinan c.
Untuk Misi Ketiga yaitu Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung. Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
Penyelenggaraan Pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang uandangan yang berlaku.
d.
Untuk Misi Keempat yaitu Mengembangkan system informasi pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ( E- Government ). Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis IPTEK.
Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada table 4.2.
5
6
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung.
2.
Meningkatnya Aksesbilitas masyarakat terhadap informasi Perizinan.
3.
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai
rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1, sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada table 5.2.
7
8
9
10
11
12
13
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut. Indikator Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1.
14
15
BAB VII PENUTUP
Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk masa 3 tahun. Keberhasilan Renstra membutuhkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kesiapan struktural SKPD didalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Renstra yang terpadu dan berkelanjutan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Sehingga keberhasilan Renstra SKPD badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung akan berdampak pada keberhasilan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 harus dijadikan acuan bagi semua insan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
I MADE SUTAMA, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19621231 199212 1
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 336/03/HK/2015 TANGGAL : 28 JANUARI 2015 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Visi adalah cara tentang pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat eksis, antisipasif, dan inovatif, dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Berdasarkan Tri Hita Karana”. Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arahan dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orentasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu memberikan pelayanan yang prima. Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi, menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menuju terwujudnya pelayanan yang prima dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.
Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Misi merupakan penjabaran dari Visi. Misi sendiri berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada,apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara melakukannya. Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan visi badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung di atas maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain : 1.
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkwalitas, jujur dan bertanggung jawab.
2.
Meningkatkan mutu pelayanan melalui administrasi yang lancar,cepat,tepat dan transparan.
3.
Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung.
4.
Mengembangkan system informasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ( E- Government )
2
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan jangka menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah terwujudnya pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ada tiga sasaran yaitu : 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung.
2.
Meningkatnya Aksesbilitas masyarakat terhadap informasi Perizinan.
3.
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja sasaran jangka menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 4.1.
3
4
4.3.
Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebiakankebijakan dan program renstra BPPT Kabupaten Badung 2010 - 2015 sebagai berikut : 1. Meningkatkan jumlah masyarakat yang terlayani izin; 2. Mempercepat waktu proses perizinan sesuai dengan SOP yang ditetapkan; 3. Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan sumber daya manusia yang memadai yang menjamin kelancaran proses perizinan;
2.
Membangun profesionalisme Aparatur di bidang pelayanan perizinan;
3.
Penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
4.
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis IPTEK. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung dapat dirumuskan sebagai berikut : a.
Untuk
Misi
Pertama
yaitu
Meningkatkan
sumber
daya
manusia
yang
berkuwalitas,jujur dan bertanggung jawab. Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
Peningkatan sumber daya manusia yang memadai yang menjamin kelancaran proses perizinan dan Non Perizinan
b.
Untuk Misi Kedua yaitu Meningkatkan mutu pelayanan melalui administrasi yang lancar,cepat,tepat dan transparan. Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
Membangun Profesionalisme Aparatur
di bidang pelayanan perizinan dan Non
Perizinan c.
Untuk Misi Ketiga yaitu Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung. Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
Penyelenggaraan Pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang uandangan yang berlaku.
d.
Untuk Misi Keempat yaitu Mengembangkan system informasi pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ( E- Government ). Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis IPTEK.
Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada table 4.2.
5
6
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung.
2.
Meningkatnya Aksesbilitas masyarakat terhadap informasi Perizinan.
3.
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai
rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1, sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada table 5.2.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut. Indikator Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1.
16
BAB VII PENUTUP
Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk masa 3 tahun. Keberhasilan Renstra membutuhkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kesiapan struktural SKPD didalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Renstra yang terpadu dan berkelanjutan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Sehingga keberhasilan Renstra SKPD badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung akan berdampak pada keberhasilan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 harus dijadikan acuan bagi semua insan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
I MADE SUTAMA, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19621231 199212 1
