PERUBAHAN PERTAMA RENCANA STRATEGIS

PERUBAHAN PERTAMA RENCANA STRATEGIS 2010 - 2015 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS Review 2015

RENSTRA PERUBAHAN 1 DPPKAD KABUPATEN MUSI RAWAS 2010-2015

1

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas perkenan-Nya sehingga review pertama Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas 2010 - 2015 dapat selesai tepat waktu. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) merupakan amanat Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas 2010-2015 merupakan pengimpementasian dari Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Undang–Undang

Nomor

25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah diperlukan Pagu Indikatif rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan berdasarkan perkiraan maju. Sehingga perlu adanya review atas Rencana Strategis (Rentra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas 2010-2015. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas merupakan agenda lima tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2015 Kabupaten Musi Rawas serta dengan menggunakan

kaidah-kaidah

melakukan tahapan

penyusunan

renstra

khusus dan

yaitu

dengan

mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT (Strenghts/Kekuatan, Weakness/kelemahan, Opportunities/ peluang, Threaths/tantangan) untuk menentukan program dan kegiatan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan. Di dalam Renstra ini memuat berbagai kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Visi 2010-2015 yaitu ―Terciptanya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilandasi dengan prinsip Ekonomi, Efisien dan Efektif (Value For Money)”. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga review Renstra

Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 2010- 2015 dapat tersusun dengan baik. Kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh sebab itu kami membutuhkan kritik dan saran yang sifatnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas dapat dijadikan acuan bagi peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas. Muara Beliti,

Februari 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. GOTRI SUYANTO,SE.M.Soc.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19620502 198903 1 016

RENSTRA PERUBAHAN 1 DPPKAD KABUPATEN MUSI RAWAS 2010-2015

3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ―Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‖. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, dan RENJA. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Musi Rawas menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Renstra SKPD dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Berdasarkan

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, Dinas Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dengan diberikan kewenangan - kewenangan

untuk

melaksanakan fungsinya. Sementara itu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Dinas adalah

pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan

kapasitas sebagai pengguna anggaran, wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (1-5 tahun) dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, dan memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan,

RENSTRA PERUBAHAN 1 DPPKAD KABUPATEN MUSI RAWAS 2010-2015

5

program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Rencana strategis SKPD harus berpedoman pada Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, sehingga rencana strategis SKPD harus berkaitan dengan RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas, mempunyai kewenangan dalam pengelolaan semua hak dan kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, secara tertib, taat pada peraturan PerundangUndangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas

disusun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas dan berdasarkan analisis kondisi eksternal dan internal dengan memperhatikan kekuatan, hambatan, ancaman dan peluang. Dimana Renstra tersebut akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas setiap tahunnya. Sedangkan Renja digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas. Sebagai aplikasi dari uraian tersebut diatas, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas salah

satu

sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu membuat suatu

rencana strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Musi Rawas, yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2010-2015 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain yang sah, serta sebagai dokumen perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan ‘guideline’ dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Musi Rawas dari Tahun 2011-2015. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2010-2015 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan perencanaan yang komprehensif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, yang akan digunakan sebagai acuan dalam: PPAS, PPA demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Musi Rawas. 1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas. 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas. 3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun.

RENSTRA PERUBAHAN 1 DPPKAD KABUPATEN MUSI RAWAS 2010-2015

7

4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas. 1.3. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 20102015 adalah sebagai berikut : 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130 ); 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4855); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817); 19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

Rencana

20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; RENSTRA PERUBAHAN 1 DPPKAD KABUPATEN MUSI RAWAS 2010-2015

9

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 13); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas; 1.4.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas, adalah sebagai berikut: Bab 1

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2

GAMBARAN UMUM SKPD 2.1. Struktur Organisasi 2.2. Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3. Tugas Pokok dan Fungsi 2.4. Sistem, Prosedur, Mekanisme

Bab 3

PROFIL KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS 3.1. Kinerja Pelayanan masa sekarang 3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal 3.4. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa sekarang 3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas

3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Ekternal yang perlu dilakukan untuk lebih effisein dan Effektif Bab 4

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas 4.2. Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas 4.3. Tujuan 4.4. Strategi 4.5. Kebijakan

Bab 5

PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA 5.1.Program, kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas 5.2. Program dan kegiatan lintas SKPD 5.3. Program dan kegiatan Lintas Urusan 5.4. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Bab 6 PENUTUP

RENSTRA PERUBAHAN 1 DPPKAD KABUPATEN MUSI RAWAS 2010-2015

11