BAB I PENDAHULUAN KONDISI UMUM. Rencana Strategis

Rencana Strategis 2015 - 2019 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT NOMOR HK.04.23.05.15.0655 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2015 – 2019

BAB I PENDAHULUAN

I.1.

KONDISI UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun. Sesuai amanat tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diwajibkan menyusun Renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPOM. Renstra BPOM disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019. Dalam pelaksanaannya, Renstra BPOM periode 2015-2019 tersebut memerlukan penjabaran ke dalam Renstra unit organisasi Eselon I, Satuan Kerja, dan Eselon II. Untuk itu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat juga menyusun Renstra Unit Organisasinya mengacu kepada Renstra BPOM dan Renstra Sekretariat Utama (Sektama) periode 2015-2019. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat secara struktural berada di bawah Sekretariat Utama dan bertugas menunjang kegiatan kesekretariatan melalui kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta peraturan penunjang lainnya, bantuan hukum terhadap kasus yang berkenaan dengan Obat dan Makanan, hubungan masyarakat, dan layanan pengaduan konsumen terhadap permasalahan Obat dan Makanan. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat diharapkan menjadi organisasi yang terbuka (open organization), bertanggung jawab kepada masyarakat (public accountable), dan dapat memberikan layanan bantuan hukum, kehumasan, dan pengaduan/permintaan informasi terkait Obat dan Makanan secara obyektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukti-bukti ilmiah (scientific based).

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

1

Rencana Strategis 2015 - 2019 Renstra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat periode 2015-2019 mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan kebijakan kelembagaan baik organisasi, SDM, dan Manajemen dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi BPOM untuk mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Nasional. Untuk menindaklanjuti amanat tersebut di atas dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas BPOM, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat ini berpedoman pada Renstra Sektama tahun 2015-2019. Proses penyusunan Renstra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai dari hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014 serta menghimpun masukanmasukan pemangku kepentingan yang menjadi mitra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Renstra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tahun 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dibandingkan dengan pencapaian kinerja periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun kondisi umum Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat saat ini dapat dijelaskan mulai dari peran, tugas, fungsi, dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

I.1.1. Peran Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, Biro Hukum dan Hubungan masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen, dan hubungan masyarakat Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


2

Rencana Strategis 2015 - 2019 a. pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan; b. pelaksanaan bantuan hukum; c. pelaksanaan layanan pengaduan konsumen; d. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat. Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai unit organisasi yang strategis dan dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan proaktif. Dengan kewenangan dan tugasnya tersebut, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dituntut menghasilkan pelayanan yang lebih baik sebagai unit pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan tugas BPOM sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan.

I.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, Struktur Organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kepala Bagian Bantuan Hukum

Kepala Bagian Peraturan Perundangundangan

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Kepala Bagian Pengaduan Konsumen

Kasubbag Pertimbangan Hukum

Kasubbag Perumusan Peraturan PUU

Kasubbag Pemberitaan

Kasubbag Layanan Pengaduan Konsumen

Kasubbag Layanan Bantuan Hukum

Kasubbag Dokumentasi Hukum

Kasubbag Media Massa

Kasubbag Data dan Evaluasi LPK

Kasubbag Publikasi dan Dokumentasi

Kasubbag Bimbingan LPK

Kasubbag Penyuluhan Hukum

Gambar I.1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


3

Rencana Strategis 2015 - 2019 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat membawahi empat bagian, yaitu:

i). Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: - pelaksanaan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan; - pelaksanaan dokumentasi hukum. Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari: a. Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas melakukan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan; b. Subbagian Dokumentasi Hukum yang mempunyai tugas melakukan dokumentasi hukum.

ii). Bagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pertimbangan hukum, layanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: - pelaksanaan pertimbangan hukum; - pelaksanaan layanan bantuan hukum; - pelaksanaan penyuluhan hukum. Bagian Bantuan Hukum terdiri dari: a. Subbagian Pertimbangan Hukum yang mempunyai tugas menyusun pertimbangan hukum; b. Subbagian Layanan Bantuan Hukum yang mempunyai tugas melakukan layanan bantuan hukum; c. Subbagian Penyuluhan Hukum yang mempunyai tugas melakukan penyuluhan hukum.


4

Rencana Strategis 2015 - 2019 iii). Bagian Pengaduan Konsumen Bagian Pengaduan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan melaksanakan kegiatan layanan pengaduan konsumen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengaduan Konsumen menyelenggarakan fungsi: - pelaksanaan layanan pengaduan konsumen; - pelaksanaan pengolahan data dan evaluasi layanan pengaduan konsumen; - pelaksanaan bimbingan layanan pengaduan konsumen. Bagian Pengaduan Konsumen terdiri dari: a. Subbagian Layanan Pengaduan Konsumen yang mempunyai tugas melaksanakan layanan pengaduan konsumen; b. Subbagian Data dan Evaluasi Layanan Pengaduan Konsumen mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan evaluasi layanan pengaduan konsumen; c. Subbagian Bimbingan Layanan Pengaduan Konsumen mempunyai tugas melakukan bimbingan layanan pengaduan konsumen.

iv). Bagian Hubungan Masyarakat Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberitaan, hubungan pers dan media massa serta publikasi dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:  pelaksanaan pengolahan dan penyajian berita, public warning dan pendapat umum;  pelaksanaan hubungan pers dan media massa;  pelaksanaan publikasi dan dokumentasi. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari: a. Subbagian Pemberitaan yang mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian berita, public warning dan pendapat umum; b. Subbagian Media Massa yang mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan pers dan media massa; c. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi yang mempunyai tugas melakukan kegiatan publikasi dan dokumentasi.


5

Rencana Strategis 2015 - 2019 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sampai akhir tahun 2014 berjumlah 44 (empat puluh empat) orang, terdiri atas 35 (tiga puluh lima) orang PNS, 2 (dua) orang CPNS, dan 7 (tujuh) orang tenaga pramubakti. Pada tahun tersebut jumlah sumber daya manusia di Biro Hukum & Hubungan Masyarakat terjadi perubahan, yang sebelumnya 42 (empat puluh dua) orang bertambah menjadi 44 (empat puluh empat) orang dikarenakan mendapat tambahan SDM sebanyak 2 (dua) orang CPNS dengan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum dan Apoteker yang mulai aktif bekerja di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada 1 September 2014. Komposisi SDM berdasarkan profil pendidikan sampai akhir 2014, dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut : Tabel 1.1. Struktur Pegawai Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jenjang Pendidikan S2 Hukum S2 Komunikasi S2 Manajemen S2 Kesehatan Masyarakat Apoteker S-1 Hukum S-1 Administrasi S-1 Komunikasi S-1 Kesehatan Masyarakat S-1 Ekonomi DIII SLTA TOTAL

Jumlah SDM Jumlah (Orang) Persentase (%) 4 9,09 2 4,55 2 4,55 1 2,27 9 20,45 13 29,55 3 6,82 5 11,36 1 2,27 1 2,27 2 4,55 1 2,27 44 100

Sumber: Laporan Kinerja Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2014

Gambar I.2. Grafik Data Pegawai Biro Hukum & Hubungan Masyarakat Tahun 201 4 Berdasarkan Pendidikan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

6

Rencana Strategis 2015 - 2019 Dari komposisi tersebut, termasuk tenaga pramubakti sebanyak 7 (tujuh) orang dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut: i). Apoteker, 1 (satu) orang ii). S-1 Hukum 3 (tiga) orang iii). S-1 Komunikasi 2 (dua) orang iv). S-1 Ekonomi 1 (satu) orang Dari keseluruhan SDM Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang memiliki latar belakang pendidikan S-2 hanya 9 orang atau 20,45% lebih sedikit dibandingkan dengan S-1 sebanyak 23 orang atau 52,27%. Pada jenjang pendidikan S-2 & S-1 di tahun 2014 pegawai yang mengikuti tugas belajar telah menyelesaikan tugasnya yaitu 1 orang pegawai dari S-1 menjadi S-2, dan 1 orang dari D3 menjadi S-1. Seperti terlihat pada Gambar I.3 di bawah ini :

Gambar I.3. Grafik Data Pegawai Biro Hukum & Hubungan Masyarakat Tahun 201 4 Berdasarkan Pendidikan

Sampai dengan akhir tahun 2014, pegawai yang sedang mengikuti tugas belajar pendidikan S-2 pada tahun 2014 berjumlah 2 orang yaitu S-2 Hukum dan S-2 Komunikasi. Di bawah ini terlihat komposisi pegawai Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berdasarkan usia pada tahun 2014, sebagian besar merupakan pegawai dengan usia produktif, dengan komposisi paling banyak merupakan pegawai dengan usia 25 – 29 tahun sebanyak 12 orang, kemudian pegawai dengan usia 35 – 39 tahun sebanyak 10 orang. Sehingga jika dijumlahkan, jumlah pegawai dengan usia produktif antara <25 - 39 tahun sebanyak 28 orang atau sebesar 64% dari keseluruhan pegawai di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.


7

Rencana Strategis 2015 - 2019

Gambar I.4. Grafik Pegawai Biro Hukum & Hubungan Masyarakat Tahun 2014 Berdasarkan Usia

Dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis merupakan tantangan bagi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk dapat melakukan peningkatan kualitas kelembagaan dan memprediksi kebutuhan SDM, Organisasi dan Manajemen dalam rangka menghadapi dinamika lingkungan strategis tersebut. Adapun proyeksi kebutuhan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk mendukung tugas dan fungsi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berdasarkan analisis beban kerja adalah sesuai Gambar 1.5.

Tabel I.2. Kebutuhan SDM ASN Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2015-2019 Berdasarkan Analisa Beban Kerja Keterangan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Standar Kebutuhan SDM (ABK 2013)

53

53

53

53

53

53

SDM yang Tersedia

37

42

42

42

42

42

0

0

1

0

2

0

16

11

12

12

14

14

SDM Pensiun, Pindah, dll. Kekurangan SDM

*) Tahun 2016 s.d. 2019 asumsi tidak ada penambahan pegawai Standar Kebutuhan berdasarkan ABK termasuk pejabat struktural dan fungsional


8

Rencana Strategis 2015 - 2019 Tabel I.3. Kebutuhan SDM ASN Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2015-2019 BerdasarkanAnalisa Beban Kerja –Per-Unit Eselon III Unit Eselon III Bagian Peraturan Perundangundangan Bagian Bantuan Hukum

Bagian Pengaduan Konsumen

Bagian Hubungan Masyarakat

Keterangan Standar Kebutuhan SDM (ABK 2013) SDM yang Tersedia SDM Pensiun, Pindah, dll. Kekurangan SDM Standar Kebutuhan SDM (ABK 2013) SDM yang Tersedia SDM Pensiun, Pindah, dll. Kekurangan SDM Standar Kebutuhan SDM (ABK 2013) SDM yang Tersedia SDM Pensiun, Pindah, dll. Kekurangan SDM Standar Kebutuhan SDM (ABK 2013) SDM yang Tersedia SDM Pensiun, Pindah, dll. Kekurangan SDM

2014 13

2015 13

2016 13

2017 13

2018 13

2019 13

8 0 5 9

9 0 4 9

9 0 4 9

9 0 4 9

9 0 4 9

9 0 4 9

8 0 1 13

9 0 0 13

9 0 0 13

9 0 0 13

9 1 1 13

9 0 1 13

9 0 4 17

11 0 2 17

11 0 2 17

11 0 2 17

11 1 3 17

11 0 3 17

11 0 6

12 0 5

12 0 5

12 0 5

12 0 5

12 0 5

*) Tahun 2016 s.d. 2019 asumsi tidak ada penambahan pegawai Standar Kebutuhan ABK termasuk pejabat struktural dan fungsional

Adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan moratorium pegawai selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2015-2019 berarti tidak ada penambahan pegawai selama selama kurun waktu tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pegawai BPOM, karena diperkirakan sejumlah 3 (tiga) pegawai akan pensiun dalam lima tahun tersebut, sementara beban kerja makin meningkat. Adanya kekurangan pegawai yang signifikan tersebut menyebabkan beberapa tugas dan fungsi pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal. Dengan telah dilaksanakannya operasionalnya Contact Center HALO BPOM 1500533 (termasuk layanan pengaduan dan informasi melalui media sosial), rencana ke depan pengelolaan SDM Contact Center (CC) tersebut akan dilakukan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Saat ini layanan operasional CC dilaksanakan oleh 6 (enam) orang agent dan 2 (dua) administrator operasional aplikasi CC yang merupakan tenaga pramubakti, didampingi oleh Backoffice dan Manager dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Pusat Informasi Obat dan Makanan. Oleh karena itu, perlu direncanakan dalam kebutuhan pegawai Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada periode Renstra 5 (lima) tahun ke depan.


9


I.1.3. Hasil Capaian Kinerja Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Periode 2010-2014 Renstra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tahun 2010-2014 menyebutkan satu program generik yang harus dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program tersebut diuraikan lebih lanjut menjadi kegiatan koordinasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen, dan hubungan masyarakat untuk mendukung sasaran terselenggaranya pelayanan penyusunan rancangan peraturan perundang -undangan, bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen, dan hubungan masyarakat. Untuk mengukur pencapaian kegiatan tersebut, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat telah menentukan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: a. Jumlah informasi pengawasan obat dan makanan yang dipublikasikan b. Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan c. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun d. Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang dilaksanakan Pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat selama periode Renstra 2010-2014 dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama di bawah ini.


10

Rencana Strategis 2015 - 2019 Tabel I.4. Capaian Kinerja Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Periode 2010-2014

Realisasi

% Capaian terhadap target*

Realisasi


Realisasi


2010


2011

Realisasi

2012


2013

Realisasi

2014

51

159

61

218

47

188

37

148

21

100

Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan

289

263

217

217

108

120

115

143

76

126

Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang disusun

216

288

338

482

213

355

188

417

58

193

Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang dilaksanakan

2505

108

3115

141

2126

101

2279

113

2271

113

Indikator Kinerja

Jumlah Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang dipublikasikan


11

Rencana Strategis 2015 - 2019 Dapat dilihat pada Tabel 1.4. di atas bahwa kinerja Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat telah menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun demikian, masih banyak yang harus terus ditingkatkan agar hasil yang diharapkan untuk memenuhi pencapaian target organisasi dapat lebih maksimal. Sejauh mana keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat tentang Obat dan Makanan perlu diukur, agar kegiatan pemberdayaan masyarakat ke depan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Tahun 2013 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat telah melakukan survei untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman, serta bentuk media penyebaran informasi yang efektif dan efisien. Survei dilakukan di 10 kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Batam, Padang, Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Manado, dan Makassar, dengan total responden 1.014 orang. Hasil survei menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan sudah relatif baik, namun legalitas produk belum menjadi perhatian utama. Masyarakat sangat menentang peredaran Obat dan Makanan ilegal/berbahaya, namun mereka masih belum bisa mengenali ciri-cirinya, untuk itu perlu sosialisasi praktis dari BPOM yang lebih gencar. Saat ini bentuk media komunikasi yang sangat digemari masyarakat adalah TV, sosialisasi langsung melalui penyuluhan, serta media luar ruang lainnya. Semakin beragamnya produk obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar di Indonesia dan semakin gencarnya promosi produk-produk tersebut menyebabkan masyarakat semakin kritis dan ingin mendapatkan informasi yang akurat mengenai keamanan, mutu dan khasiat produk tersebut. Salah satu media tempat bertanya masyarakat adalah ULPK BPOM yang berada di bawah Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melalui sarana telepon, email, SMS (Short Message Service), surat, fax dan datang langsung dan saat ini sudah terintegrasi dengan Contact Center HALO BPOM 1500533. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi yang disampaikan oleh ULPK BPOM masih cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi kepuasan konsumen tahun 2014, diperoleh Net Promoter Score (NPS) yang positif, ini berarti pelanggan akan bersedia merekomendasikan ULPK BPOM kepada kerabat/rekan mereka untuk mencari informasi tentang obat dan makanan. NPS menggambarkan sejauhmana pelanggan akan turut serta merekomendasikan ULPK BPOM kepada kerabat mereka untuk mendapatkan inf ormasi seputar obat dan makanan atau sebagaimana penyebaran informasi tentang layanan pengaduan BPOM dapat menyebar luas dengan bantuan pelanggan. Hal ini juga dapat menggambarkan sebagaimana pelanggan percaya terhadap kinerja ULPK BPOM RI. NPS Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

12

Rencana Strategis 2015 - 2019 didapat dengan mengurangkan % promoter dengan % detractor. Dari 94 responden yang pernah menghubungi ULPK Pusat, diperoleh hasil sebagai berikut: Score % Score Promoter 32 34% Passive 42 45% Detractor 20 21% NPS +13%

Dengan NPS yang positif (+13%) tersebut, menunjukkan bahwa pelanggan akan bersedia merekomendasikan ULPK BPOM kepada kerabat/rekan mereka untuk mencari informasi tentang obat dan makanan. Berdasarkan hasil survey evaluasi kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh ULPK BPOM (Pusat) selama periode 2010-2014 menunjukan kategori layanan yang baik (good). Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan organisasi dalam hal terjaminnya kinerja organisasi yang lebih baik.

I.2.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik internal dan eksternal BPOM, potensi dan permasalahan yang dihadapi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tidak terlepas dari potensi dan permasalahan secara kelembagaan BPOM yang semakin kompleks. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan internal yang dihadapi oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

I.2.1. POTENSI 

Penataan Peraturan Perundang-undangan Dalam era perdagangan bebas dunia saat ini, ditunjang dengan perkembangan teknologi produksi dan sistem transportasi, potensi risiko peredaran komoditas obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan juga semakin meningkat. Untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu tersebut, perlu memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

13

Rencana Strategis 2015 - 2019 Salah satu upaya untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan adalah memperkuat infrastruktur pengawasan obat dan makanan, antara lain dengan melakukan penyiapan penguatan legislasi/Undang-undang yang dapat melegitimasi kewenangan BPOM serta pembentukan Peraturan perundangundangan lainnya di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam pelaksanaan penguatan legislasi dan regulasi terkait pengawasan obat dan makanan Biro Hukmas berkerjasama dengan unit teknis kedeputian baik dalam tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan hingga peraturan dapat ditetapkan dan diundangkan serta peryebarluasannya. Beberapa undang-undang yang menjadi dasar legitimasi BPOM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain berdasarkan Ordonansi Obat Keras (Staatblad 1949:419), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adapun peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar penyusunan regulasi di bidang pengawasan obat dan makanan antara lain Peraturan Pemerinah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu , dan Gizi Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor , dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta peraturan perundang-undangan turunannya. Dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan BPOM juga harus memperhatikan pembagian tugas dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah sebagai tugas yang bersifat konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan dari undang-undang tersebut di tingkat daerah, BPOM sebagai pemerintah pusat yang menjadi penjuru pengawasan di bidang obat dan makanan perlu turut serta dalam penyiapan dan pengawalan ketersediaan NSPK. NSPK yang merupakan peraturan perundang-undangan ini nantinya harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi baik berupa Perda Provinsi/Kabupaten maupun Peraturan Gurbenur/Bupati/Walikota. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

14

Rencana Strategis 2015 - 2019 

Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Hukum dan Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang merupakan Badan tata usaha negara didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang melegitimasi kewenangan Badan tersebut. Penerbitan regulasi/kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian seperti halnya Badan Pengawas Obat dan Makanan berada dalam batas-batas yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang memberikan wewenang-wewenang tersebut. Kewenangan tata usaha negara Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak hanya terkait dengan tugas pokok pengawasan obat dan makanan saja tetapi wewenang lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut, seperti wewenang di bidang manajemen sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan sebagainya. Pelaksanaan kebijakan hukum, penegakan hukum dan wewenang-wewenang lainnya tersebut diimplementasikan dalam tindakan-tindakan aparat sipil negara Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Tindakan aparat sipil negara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan turut menghambat tujuan dan pencapaian target Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketidakcermatan dan penyimpangan hukum aparat sipil negara Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan tugasnya berpotensi menimbulkan koreksi masyarakat terhadap kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang pada akhirnya apabila tidak diantisipasi dan ditangani akan turut menghambat tercapainya tujuan dan target organisasi. Koreksi tersebut secara formal dilakukan melalui upaya hukum, baik somasi, gugatan perdata/niaga, gugatan tata usaha negara, praperadilan, laporan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan, serta upaya hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan tugas pokok dan fungsi unit kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang membidangi urusan legal/hukum. Unit kerja yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum dalam struktur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dalam hal ini Bagian Bantuan Hukum dituntut memiliki peran yang kuat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum dengan memberikan layanan bantuan hukum berupa pertimbangan hukum dalam pengambilan kebijakan-kebijakan hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan, penanganan kasus/perkara hukum terkait


15

Rencana Strategis 2015 - 2019 pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Layanan bantuan hukum (bantuan hukum) yang diberikan tidak terbatas pada pendampingan hukum dan penanganan kasus/perkara hukum yang terjadi akibat pelaksanaan tugas pokok Badan Pengawas Obat dan Makanan serta pelaksanaan tugas lainnya, tetapi juga layanan bantuan hukum dalam memberikan pemahaman menyeluruh terkait peraturan perundangundangan di bidang pengawasan obat dan makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, melalui penyuluhan hukum yang meliputi juga pembahasan kasus/perkara hukum yang dapat menjadi lesson learnt dalam pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga pelaksanaan pengawasan obat dan makanan selalu dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.



Peran Kehumasan Untuk mewujudkan sasaran utama Badan POM dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, maka fungsi kehumasan memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat Indonesia harus menjadi konsumen Obat dan Makanan yang cerdas, untuk itu masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan edukasinya dan mendapatkan informasi yang benar dan berimbang tentang Obat dan Makanan. Tingginya kepercayaan masyarakat kepada Badan POM terlihat dari banyaknya permintaan masyarakat untuk diedukasi oleh Badan POM tentang Obat dan Makanan. Ekspektasi media untuk mendapatkan informasi dari Badan POM juga terus meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya permintaan wawancara dengan Pimpinan Badan POM maupun permintaan agar Pimpinan Badan POM menjadi salah satu narasumber talkshow di media elektronik. Keterbatasan waktu Pimpinan Badan POM untuk memenuhi permintaan wawancara/talkshow dari media, serta luasnya jangkauan masyarakat Indonesia yang harus diedukasi, menyebabkan perlunya strategi penyebaran informasi Obat dan Makanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Cepatnya perkembangan teknologi termasuk media sosial juga merupakan peluang besar dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan biaya murah bahkan tanpa biaya. Demikian juga dengan kepadatan lalu lintas di Jakarta merupakan peluang yang sangat baik untuk penyebaran informasi di sarana transportasi umum dengan menggunakan bahasa komunikasi yang mudah dimengerti. Namun demikian, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

16

Rencana Strategis 2015 - 2019 saat ini iklan layanan masyarakat di media elektronik masih menempati urutan pertama sebagai harapan masyarakat luas untuk mendapatkan informasi tentang Obat dan Makanan. 

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen Melalui Peningkatan Sarana Layanan Informasi dan Pengaduan yang Terintegrasi Dibentuknya Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang secara struktural berada di Bagian Pengaduan Konsumen Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, tepat, dan mutakhir serta pemecahan masalah pengaduan yang menyangkut produk obat dan makanan. Dengan demikian ULPK juga berperan dalam membentuk citra positif BPOM di mata masyarakat melalui pelayanan publik yang diberikan. Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi publik saat ini, ULPK merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan. Sejak 5 Februari 2014 layanan pengaduan dan informasi konsumen telah terintegrasi melalui Contact Center HALO BPOM 1500533 yang diharapkan dapat meningkatkan perluasan akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan tentang obat dan makanan. Selain itu, dalam upaya peningkatan akses masyarakat tersebut, sejak September 2014, layanan pengaduan dan informasi konsumen telah dilakukan melalui media sosial (twitter). Dari berbagai pengaduan dan permintaan informasi akan direspon secara obyektif dan proporsional serta menjadi bahan masukan dalam rangka memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) BPOM. Hal ini juga dapat menjadi masukan bagi pimpinan BPOM dalam pengambilan keputusan, pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat sangat penting, karena masyarakat merupakan sub sistem dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Selanjutnya data pengaduan dan permintaan informasi akan dikategorisasi dan hasil analisanya disajikan dalam bentuk laporan sehingga dapat terdeskripsi masalah-masalah yang menjadi perhatian atau keingintahuan masyarakat (pertanyaan yang sering berulang) dan kelompok masyarakat yang memanfaatkan ULPK ini. Manfaat strategis yang dapat diambil BPOM adalah dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat terhadap penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada kelompok masyarakat tertentu sesuai topik permasalahan yang dihadapi. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

17




Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk dapat melakukan pelayanan secara online, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan akses informasi dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan Contact Center BPOM secara nyata telah membuka akses masyarakat atas pelayanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara online, pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dituntut untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar pengawasan Obat dan Makanan menjadi efektif.

I.2.2. PERMASALAHAN 

Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum berjalan optimal Penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun tahapan pembentukannya meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian meliputi beberapa aspek pengendalian proses maupun pengendalian dokumen serta batas waktu yang harus dilaksanakan antara Dit. Standardisasi Kedeputian dibawah koordinasi Biro Hukmas. Dengan adanya sistem pengendalian yang berjalan optimal maka dapat diharapkan dapat dibentuknya peraturan perundangundangan yang harmonis, serta dapat berlaku efektif dalam pengawasan obat dan makanan.


18

Rencana Strategis 2015 - 2019 

Semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Sebagai Badan Publik, setiap kebijakan yang dilakukan BPOM berdampak pada masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan tugas pokok di bidang pengawasan Obat dan Makanan berpotensi menimbulkan koreksi dari masyarakat. Koreksi tersebut dapat berupa gugatan hukum, laporan pidana, dan sebagainya. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai unit kerja yang membidangi hukum dituntut perannya dalam mendukung agar setiap kebijakan hukum BPOM selalu didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya wilayah kerja dan sektor yang menjadi tanggung jawab BPOM dalam melaksanakan tugas pokoknya, dibutuhkan kuantitas dan kualitas SDM yang memadai dalam menangani kasus/perkara hukum yang timbul.



Masih banyaknya pemberitaan tentang peredaran Obat dan Makanan yang berbahaya Pemberitaan tentang masih banyaknya peredaran Obat dan Makanan berbahaya di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu masih relatif rendah. Dari sisi pelaku usaha, banyak hal yang berpengaruh, antara lain karena kekurangtahuan pelaku usaha akan bahaya yang dapat timbul akibat konsumsi bahan berbahaya dalam produk Obat dan Makanan. Kemungkinan juga, meskipun pelaku usaha sudah mengerti namun karena ingin mengeruk keuntungan yang setinggi-tingginya maka melakukan usaha yang membahayakan konsumen tersebut. Dari sisi masyarakat selaku konsumen juga banyak hal yang berpenga ruh. Kemungkinan karena tidak mengetahui informasi tentang Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Atau, jika sudah mengetahui, namun perilakunya sulit untuk berubah karena faktor harga, tampilan, maupun gaya hidup.



Masih adanya pemberitaan yang menyudutkan Badan POM Kemajuan teknologi seringkali berdampak kurang baik bagi instansi pemerintah, termasuk Badan POM. Jumlah media massa yang kian hari kian meningkat, baik media elektronik, media cetak, maupun media online termasuk media sosial, menjadikan persaingan yang sangat ketat bahkan cenderung Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM 19

Rencana Strategis 2015 - 2019 kurang sehat, karena seringkali media terlalu reaktif tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu terhadap isu aktual yang mereka terima. Seringkali media kurang memahami tugas dan fungsi Badan POM, sehingga permasalahan apapun tentang Obat dan Makanan, maka Badan POM lah yang seringkali disudutkan. Untuk itu diperlukan strategi kehumasan tentang manajemen komunikasi krisis, disamping juga harus menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan media. 

Masih banyaknya pengaduan dan permintaan informasi konsumen dengan materi pertanyaan yang menunjukkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan belum memadai Semakin meningkatnya jumlah pengaduan dan permintaan informasi dapat menunjukkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan yang belum memadai namun masyarakat memiliki keingintahuan yang sangat besar terhadap informasi tentang obat dan makanan. Perkembangan peredaran Obat dan Makanan yang sangat pesat dan promosi yang semakin gencar melalui berbagai media belum diimbangi dengan pengetahuan masyarakat yang memadai tentang penggunaan Obat dan Makanan yang benar. Masyarakat masih meneruskan pesan yang diterima tanpa melakukan pengecekan mengenai kebenaran informasinya. Berdasarkan tren pengaduan dan permintaan informasi yang masuk ke ULPK dan Contact Center, masih banyak masyarakat yang menanyakan tentang legalitas produk Obat dan Makanan, keamanan produk Obat dan Makanan yang dipasarkan melalui sistem Multi Level Marketing (MLM), kebenaran isu-isu tentang Obat dan Makanan yang beredar di media sosial, serta pengaduan tentang Obat dan Makanan ilegal yang masih beredar di pasaran . Hal ini menuntut BPOM termasuk Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk lebih meningkatkan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat secara berkesinambungan dan lebih terarah. Melalui program KIE yang tepat diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan Obat dan Makanan yang benar, sehingga dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produkproduk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan, sedangkan pada sisi lain akan mendorong produsen untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas produk Obat dan Makanan yang diproduksinya.


20

Rencana Strategis 2015 - 2019 Rangkuman analisa pengaruh lingkungan strategis di atas dapat dilihat dalam Tabel Analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) berikut untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan dalam rangka menentukan arah strategi dan kebijakan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat kedepan agar dapat terwujud tujuan dan sasaran organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dalam Renstra Periode 2015-2019. Adapun hasil analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 1.5. Rangkuman Analisis SWOT Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Hasil Pembahasan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) 1. Strengths

2. 3. 4.

2.

Pedoman kerja yang jelas Setiap ASN Biro Hukmas telah memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang jelas dan mudah terukur Tersedianya berbagai sarana layanan informasi dan pengaduan yang sudah terintegrasi termasuk melalui media sosial Tersedianya sistem aplikasi pelaporan dan tindak lanjutnya yang terintegrasi dengan unit teknis di Lingkungan BPOM Tidak adanya struktur Tata Usaha/Tata Operasional di Biro Hukum dan Humas Sarana dan prasarana kerja tidak memadai

3.

Beberapa ASN Biro Hukmas tidak memenuhi standar kompetensi

4. 5.

Belum adanya juru bicara BPOM Jumlah ASN Biro Hukmas belum memadai Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum berjalan optimal

5. 6. 7. Weaknesses

1.

6. Opportunities

1. 2. 3. 4. 5.

Threats

Kompetensi sebagian besar ASN di Biro Hukum dan Humas memadai Tingginya komitmen Pimpinan Biro Hukum dan Humas dalam menerapkan Reformasi Birokrasi dan SMM Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan dengan baik

1. 2. 3.

4. 5.

Cepatnya perkembangan teknologi sebagai media penyebaran informasi Semakin tingginya minat media untuk mendapatkan infomasi dari Badan POM Semakin tingginya ekpektasi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari Badan POM Tingginya kebutuhan Unit Kerja lain terhadap Biro Hukum dan Humas untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya Tingginya angka Net Promotor Scorer (NPS) yang menunjukkan bahwa masyarakat merekomendasikan BPOM (melalui ULPK) sebagai sumber referensi tentang Obat dan Makanan Masih banyaknya pemberitaan tentang temuan Obat dan Makanan yang berbahaya Masih adanya pemberitaan yang menyudutkan Badan POM Masih banyaknya pengaduan dan permintaan informasi konsumen dengan materi pertanyaan yang menunjukkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan belum memadai Semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Semakin meningkatnya kebutuhan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan


21

Rencana Strategis 2015 - 2019 Berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis dan hasil Analisa SWOT tersebut diatas, maka Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat harus melakukan upayaupaya agar pengaruh lingkungan strategis tersebut dapat menjadi suatu peluang bukan ancaman yang dapat mempengaruhi peran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di masa mendatang sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat antara lain belum optimalnya dukungan regulasi dan pelayanan dalam mendukung tugas-tugas utama BPOM sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan. Di bawah ini terdapat Gambar I.5 yang menunjukkan isu-isu strategis atas permasalahan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

BELUM OPTIMALNYA PERAN BIRO HUKMAS DALAM MELAKSANAKAN DUKUNGAN REGULASI DAN PELAYANAN

Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan kehumasan

Belum optimalnya pelayanan bantuan hukum

Belum optimalnya dukungan regulasi

Belum optimalnya pelayanan pengaduan dan informasi

PERAN BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PEMBINAAN

PELAYANAN

Gambar I.6. Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai salah satu Unit yang melaksanakan dukungan regulasi dan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel masih perlu terus dilakukan penguatan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat terus ditingkatkan sehingga hasil dukungan regulasi dan pelayanan maupun tugas-tugas lain yang menjadi tanggung Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

22

Rencana Strategis 2015 - 2019 jawab Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dapat memberikan kontribusi bagi tujuan dan sasaran organisasi BPOM dalam rangka menjamin keamanan Obat dan Makanan yang lebih baik. Untuk itu, ada 3 (tiga) isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 1. Perlu terus ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan kehumasan; 2. Perlu terus ditingkatkan pelayanan bantuan hukum; 3. Perlu ditingkatkan dukungan regulasi; 4. Perlu ditingkatkan pelayanan pengaduan dan informasi konsumen tentang obat dan makanan. Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat perlu terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Pembinaan aspek hukum dan kehumasan

PEMBINAAN

Penyel eng g araan pel ayanan b antuan huk um, penyusunan rancang an peraturan perundang-undangan, kehumas an, i nformasi dan pengaduan konsumen

PELAYANAN

Gambar I.7. Diagram Bisnis Proses Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


23

Rencana Strategis 2015 - 2019 Sesuai dengan bisnis proses pada gambar di atas, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai unit pendukung dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan maka penguatan peran dan kewenangan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk periode 2015-2019 dituangkan dalam Tabel I.5 di bawah ini:

Tabel 1.6. Penguatan Peran Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2015-2019

Pembinaan

Pembinaan dalam penguatan kelembagaan yang meliputi aspek hukum dan kehumasan Pemberian pelayanan yang meliputi: 1. kehumasan,

Pelayanan

2. bantuan hukum, 3. pengaduan dan informasi konsumen, 4. penyusunan rancangan peraturan perundang undangan


24


BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS II.1.

VISI

Sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dalam menunjang tugas pokok BPOM, maka Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat memiliki visi sesuai dengan visi BPOM dan Sekretariat Utama (Sektama) dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019 yaitu:

“Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa” Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut: Aman

Daya Saing

II.2.

: Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di masa depan

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab I.


25

Rencana Strategis 2015 - 2019 Misi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mengacu pada misi BPOM dan Sekretariat Utama yang merupakan tujuan mulia dari organisasi, yaitu: 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full spectrum) standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik. BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan. Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya bersaing di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

26

Rencana Strategis 2015 - 2019 contoh, masih besarnya impor terhadap obat serta besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, dimana pasar dalam negeri dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia sangat potensial. Industri kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan pun mempunyai karakteristik yang sama. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung juga dipengaruhi dari sistem serta dukungan regulatory yang mampu diberikan oleh BPOM. Sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan. Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain. Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan Makanan menimbulkan asymmetric information yang dapat dimanfaatkan oleh produsen nakal untuk menjual produk yang murah namun tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

27

Rencana Strategis 2015 - 2019 pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, BPOM harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. BPOM juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya yang merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal. Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

28


II.3.

BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilainilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah:

II.4.

1.

Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2.

Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3.

Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4.

Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5.

Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6.

Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, tujuan pembangunan tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sejalan dengan tujuan Sekretariat Utama. Tujuan Sekretariat Utama adalah : “Terwujudnya penyelenggaraan kelembagaan yang efektif dan efisien serta akuntabel.” Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dalam memberikan pelayanan di bidang administrasi umum.


29

Rencana Strategis 2015 - 2019 Berdasarkan tujuan Sekretariat Utama, ditetapkan tujuan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tahun 2015-2019 adalah: 1.

Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang efektif Peraturan perundang-undangan yang efektif adalah peraturan yang dalam penyusunannya telah memperhitungkan efektifitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam penyusunan peraturannya memperhitungkan kaidah legal drafting yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain menerapkan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian juga penyusunan peraturannya harus sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

2.

Terwujudnya layanan bantuan hukum, komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif, efisien, dan akuntabel Layanan bantuan hukum yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM merupakan layanan bantuan hukum yang efektif memberikan dampak kepada organisasi BPOM terkait dengan pengambilan kebijakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepatuhan organisasi/pegawai BPOM terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugasnya. Pemberian layanan bantuan hukum menerapkan strategi dan kriteria layanan bantuan hukum yang memperhitungkan urgensi dan tingkat risiko dalam pelaksanaannya. Untuk efisiensi waktu dan biaya, pemberian layanan bantuan hukum pada prinsipnya dilaksanakan oleh pegawai Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, namun demikian terhadap pemberian layanan bantuan hukum yang berdasarkan kriterianya harus dilakukan oleh advokat hukum menurut peraturan perundang-undangan, maka Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat akan berkoordinasi dengan advokat hukum dalam pemberian layanan bantuan hukum tersebut. Koordinasi yang dilakukan memperhitungkan penggunaan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Layanan komunikasi, informasi dan edukasi melalui peran kehumasan yang efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan agar menjadi konsumen cerdas, melalui penyebaran informasi baik secara langsung maupun melalui media (elektronik, cetak, online, dan media sosial).


30

Rencana Strategis 2015 - 2019 Selain itu, layanan komunikasi, informasi dan edukasi yang efektif dan efisien berupa peningkatan sarana layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi (ULPK dan Contact Center HALO BPOM 1500533) dan peningkatan akses melalui berbagai media (datang langsung, telepon, SMS, email, surat, fax, dan media sosial). Proses komunikasi publik yang dilakukan dalam memberikan informasi dan menindaklanjuti pengaduan obat dan makanan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukti-bukti ilmiah (scientific based) yang dapat dipertangungjawabkan kepada publik (public accountable). Dengan adanya keterbukaan informasi publik saat ini, keberadaan ULPK dan Contact Center HALO BPOM 1500533 merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan.

II.5.

SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, maka dirumuskan sasaran strategis selama 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan yang merupakan sasaran strategis di level Sekretariat Utama, yaitu: 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan Obat dan Makanan; Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan premarket dan post-market. Salah satu subsistem itu adalah standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dalam hal ini berfungsi untuk mengawal pemenuhan regulasi/standar sesuai dengan rencana pelaksanaan dalam kerangka regulasi. Peran Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sangat strategis untuk menjaga harmonisasi setiap peraturan perundangundangan terkait pengawasan Obat dan Makanan sehingga tidak berbenturan dan duplikasi serta mendorong rancangan standar/regulasi menjadi produk hukum yang siap diundangkan. Sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan dari undang-undang tersebut di tingkat daerah, BPOM sebagai pemerintah pusat yang menjadi penjuru pengawasan di bidang Obat dan Makanan perlu turut serta dalam penyiapan dan pengawalan ketersediaan NSPK. NSPK yang merupakan peraturan perundang-undangan ini nantinya harus menjadi perhatian oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

31

Rencana Strategis 2015 - 2019 pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi baik berupa Perda Provinsi/Kabupaten maupun Peraturan Gurbenur/Bupati/Walikota. Untuk mengukur capaian sasaran strategis di level Sekretariat Utama ini, maka indikator yang terkait/dilaksanakan oleh dengan Biro Hukum dan Humas Utama adalah:  Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan, dengan target 100 sampai tahun 2019.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerja sama; Salah satu konsep dasar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan adalah pengawasan oleh masyarakat termasuk konsumen sebagai wujud partisipasi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang Obat dan Makanan. Pengawasan oleh masyarakat sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat lah yang akan mengambil keputusan untuk membeli/mengonsumsi/menggunakan suatu produk. Selain masyarakat menjadi konsumen cerdas, maka diharapkan juga partisipasi masyarakat untuk menjadi perpanjangan tangan/ duta/ kader BPOM untuk menyebarkan informasi yang diperolehnya kepada keluarga, masyarakat sekitar, dan kelompok sosial lainnya. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan dari BPOM. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis di level Sekretariat Utama ini, maka indikator yang terkait/dilaksanakan oleh dengan Biro Hukum dan Humas Utama adalah:  Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan, dengan target Baik pada akhir 2019;  Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti, dengan target 85 pada akhir 2019.

3. Meningkatnya kualitas manajemen hukum.

kapasitas

kelembagaan

BPOM

dalam

Pada area pengambilan kebijakan hukum dan penegakan hukum, peran Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah mendukung pelaksanaan tugas tersebut dalam hal pemberian bantuan hukum, termasuk menangani perkara hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dimaksud. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

32

Rencana Strategis 2015 - 2019 Dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum BPOM merupakan tugas pokok dan fungsi unit kerja BPOM yang membidangi urusan legal/hukum. Biro Hukum dan Humas dituntut memiliki peran yang kuat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum dengan memberikan layanan bantuan hukum berupa pertimbangan hukum dalam pengambilan kebijakan-kebijakan hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan, penanganan kasus/perkara hukum terkait pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum di lingkungan BPOM. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis di level Sekretariat Utama ini, maka indikator yang terkait/dilaksanakan oleh dengan Biro Hukum dan Humas Utama adalah:  Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti, dengan target 81 pada akhir 2015.

Berdasarkan sasaran strategis Sekretariat Utama tersebut, ditetapkan sasaran kegiatan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat selama 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan sebagai berikut : 1. Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan; 2. Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan; 3. Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum dan bantuan hukum.

Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat ditetapkan sesuai Tabel berikut:


33

Rencana Strategis 2015 - 2019 Tabel II.1. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Visi Obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Misi 1. Meningkatkan

sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat; 2. Mendorong

kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan; 3. Meningkatkan

kapasitas kelembagaan BPOM.

Tujuan 1. Tersusunnya

peraturan perundangundangan yang efektif; 2. Terwujudnya

layanan bantuan hukum, komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan.*) Sasaran Strategis/ Sasaran Program 2 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama; *)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program 3 : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dalam manajemen hukum.*) Sasaran Kegiatan 1: Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan. **) Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan.**)

Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum dan bantuan hukum.**)

Indikator 1.1 Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan.*)

2.1 Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan;*) 2.2 Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti.*) 3.1. Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti*) 1.1 Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang disusun. **) 1.1 Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan;**) 1.2 Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti.**) 3.1 Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan.**)

Keterangan: *) Sasaran Strategis/ Sasaran Program dan Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program Sektama **) Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

34


Berdasarkan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sampai dengan tahun 2019 meliputi: 1.

Jumlah rancangan peraturan sebanyak 850 rancangan;

perundang-undangan

2.

Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan sebesar 495 informasi;

3.

Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti sebanyak 51.000 layanan;

4.

Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan sebanyak 785 layanan.


yang disusun

35


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019, maka arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sektama tahun 2015-2019 adalah: 1)

Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;

2)

Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;

3)

Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Sektama meliputi: 1) 2)

3) 4)

5)

Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Membangun manajemen kinerja mulai dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai; Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel termasuk penyajian laporan keuangan sesuai SAP yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di Badan Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; dan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

36

Rencana Strategis 2015 - 2019 6) 7)

Penguatan kemitraan di dalam dan di luar negeri terkait Obat dan Makanan; Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembina dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum, Sektama menetapkan program sesuai Renstra BPOM Tahun 2015-2019 sebagai berikut: 1)

Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

2)

Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Sektama sebagai berikut: 1)

Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembagan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan;

2)

Peningkatan Penyelenggaran Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri;

3)

Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen, dan Hubungan Masyarakat;

4)

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur Negara.

III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sejalan dengan arah kebijakan Sekretariat Utama yang disusun dengan mengacu pada Arah Kebijakan BPOM, yaitu: 1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat melalui pemantapan regulasi/peningkatan kuantitas dan kualitas produk hukum Regulasi/Produk hukum merupakan dasar pijakan dalam kiprah suatu lembaga yang berbasis pengawasan. Dengan peningkatan kuantitas produk Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

37

Rencana Strategis 2015 - 2019 hukum maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPOM akan mampu melakukan penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko dengan berpedoman pada regulasi yang mencangkup seluruh aspek di bidang Obat dan Makanan. 2) Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan Melalui komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat luas agar mampu mencegah dan melindungi diri dari penggunaan obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. 3) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui efektivitas layanan bantuan hukum Dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum BPOM dilakukan dengan memberikan layanan bantuan hukum berupa pertimbangan hukum dalam pengambilan kebijakan-kebijakan hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan, penanganan kasus/perkara hukum terkait pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum di lingkungan BPOM, pada pendampingan hukum dan penanganan kasus/perkara hukum yang terjadi akibat pelaksanaan tugas pokok Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta memberikan pemahaman menyeluruh terkait peraturan perundangundangan di bidang pengawasan obat dan makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, melalui penyuluhan hukum yang meliputi juga pembahasan kasus/perkara hukum yang dapat menjadi lesson learnt dalam pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga pelaksanaan pengawasan obat dan makanan selalu dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dilakukan melalui strategi: 1) Perancangan regulasi terkait dengan perubahan lingkungan strategis di bidang pengawasan obat dan makanan; 2) Peningkatan akses regulasi pengawasan obat dan makanan; 3) Peningkatan layanan bantuan hukum terkait pelaksanaan regulasi pengawasan obat dan makanan; 4) Pemberdayaan masyarakat melalui KIE secara langsung maupun dengan memanfaatkan berbagai media; 5) Pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan layanan pengaduan dan informasi konsumen/masyarakat. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

38

Rencana Strategis 2015 - 2019 Program Generik Sekretariat Utama BPOM yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Untuk mencapai target tersebut di atas, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melaksanakan kegiatan: Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan PerundangUndangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen Dan Hubungan Masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan; meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan; dan terselenggaranya layanan pertimbangan/opini hukum, penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Indikator kinerja utama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat selama periode 20152019 adalah sebagai berikut: 1) Jumlah rancangan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang disusun sebanyak 850 rancangan; 2) Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan sebesar 495 informasi; 3) Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti sebanyak 51.000 layanan; 4) Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan sebanyak 785 layanan; Untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut diatas, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melaksanakan beberapa sub kegiatan yaitu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Penyusunan peraturan perundang-undangan/produk hukum Penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi Penyusunan produk informasi Penyusunan perencanaan dan evaluasi program Peningkatan kompetensi teknis dan manajemen Sarana dan prasarana pendukung kinerja Manajemen komunikasi krisis


39

Rencana Strategis 2015 - 2019 Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tahun 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan logic model perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

LOGFRAME (FUNGSI GENERIK BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT)

SS (BPOM)

SS (Sektama)

SK

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerja sama

Indikator: Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan

Indikator: 1. Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti; 2. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan

Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan

Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan

Indikator: Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun

Indikator: 1. Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan; 2. Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dalam manajemen hukum Indikator : Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti

Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum dan bantuan hukum Indikator: Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan

Gambar III.1. Logframe Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


40

Rencana Strategis 2015 - 2019 Tabel III.1. Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan, Indikator di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN STRATEGIS

Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerja sama

Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dalam manajemen hukum

SASARAN KEGIATAN Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang disusun

Meningkatnya kualitas 1. Jumlah informasi layanan komunikasi, obat dan makanan informasi, dan edukasi yang Obat dan Makanan dipublikasikan; 2. Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti Jumlah layanan Terselenggaranya pertimbangan hukum, bantuan hukum yang penyuluhan hukum dan diberikan layanan bantuan hukum

III.3. KERANGKA REGULASI Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai unit pendukung BPOM perlu memberikan dukungan terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan dalam kerangka regulasi BPOM. Dukungan tersebut yaitu dalam bentuk koordinasi pengendalian penyusunan peraturan perundang -undangan sehingga dapat diwujudkan adanya regulasi yang meningkat baik kualitas maupun kuantitas yaitu adanya peraturan yang harmonis dan tidak multitafsir. Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Seperti di daerah, Balai Besar/Balai POM melaksanakan pengawasan seringkali harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan


41

Rencana Strategis 2015 - 2019 tugas dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundangundangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, maka BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh BPOM dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain: 1.

UU Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi. Mengingat RUU Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi merupakan inistiatif DPR, maka dalam hal ini BPOM akan melakukan koordinasi dengan Panitia Kerja DPR. UU ini dibutuhkan BPOM untuk menjadi payung hukum yang tegas dalam pengawasan Obat dan Makanan termasuk penegakan hukum.

2.

Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan ini dapat berupa Peraturan baru atau revisi Peraturan Kepala BPOM atau Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang perlu disusun untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan Kepala BPOM yang bersifat teknis maupun non-teknis dapat diidentifikasi oleh unit kerja baik di pusat maupun balai sebagai pelaksana dari kegiatan. Beberapa contoh peraturan ini adalah Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang obat kuasi; Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan; Pemutakhiran Peraturan Kepala BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan.

3.

Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan serta RPP Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan makanan perlu dibuat peraturan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan pangan seharusnya tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan saja, namun juga pada keamanan pangan serta pemenuhan gizi dan penyesuaian terhadap amanat UU pangan itu sendiri, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

42

Rencana Strategis 2015 - 2019 yaitu pangan tidak boleh bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat Indonesia. 4.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren. Diharapkan NSPK ini juga mencakup pola tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan antara BPOM dengan daerah terkait, termasuk penetapan sanksi terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian serta penetapan kewenangan instansi pemberi sanksi sebagai acuan daerah dalam menyelenggarakan pengawasan di daerah. Diharapkan terbentuknya NSPK ini akan dapat menciptakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal: (1) Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dan (2) Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendukung upaya ini perlu penguatan koordinasi dengan melibatkan kementerian terkait (contoh. Kemendagri) dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan di daerah, monitoring efektivitas implementasi NSPK. Hal ini bertujuan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan lebih lancar, hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait.

5.

Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan adanya standar kompetensi tersebut BPOM dapat meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll.)

6.

Dasar hukum terkait legalisasi peran BPOM sebagai provider Uji Profisiensi dan provider Baku Pembanding untuk meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan oleh BPOM terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll.).

7.

Memorandum of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan, terpencil dan gugus pulau. Hal ini diperlukan karena belum optimalnya quality surveilance/monitoring mutu untuk daerah perbatasan, daerah terpencil dan gugus pulau.

8.

Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain: Peraturan baru terkait KLB dan Farmakovigilans dan Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak response dan EWS. Upaya ini dapat membantu mempeaiki Sistem Outbreak response dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan (contoh: Obat terkontaminasi etilen glikol). Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BPOM

43

Rencana Strategis 2015 - 2019 9.

Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya Juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat mempeaiki Sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil MESO, Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).

10. Perlu adanya Peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory insentive melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (crash program), misalnya semua laboratorium dalam lima tahun ke depan telah prakualifikasi oleh lembaga internasional. 11. Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daer ah serta Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini BPOM perlu meningkatkan advokasi tentang peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan. Rincian kerangka regulasi terlampir pada Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2015-2019. Selain memberikan dukungan terhadap penyusunan peraturan perundangundangan sebagaimana telah ditetapkan dalam kerangka regulasi BPOM, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat dan efektif guna mendukung tugas-tugas Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat itu sendiri dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang hukum dan hubungan masyarakat. Regulasi yang dibutuhkan bersifat teknis, administratif dan strategis. Adapun regulasi atau kebijakan teknis tersebut adalah sebagai berikut: 1. Regulasi tentang tata cara penyusunan regulasi/ peraturan perundanganundangan di BPOM, agar dapat digunakan sebagai acuan unit kerja dalam mengusulkan rancangan peraturan perundang-undangan; 2. Regulasi tentang Regulatory Impact Analysis (RIA) terhadap rancangan kebijakan/ regulasi atau terhadap regulasi yang sudah berlaku (sebagai monitoring evaluasi); 3. Regulasi tentang kriteria dan tata cara pemberian bantuan hukum/advokasi hukum kepada pejabat/pegawai BPOM yang terkena kasus/perkara hukum; 4. Reviu peraturan tentang standar pelayanan publik, khususnya untuk standar layanan informasi dan pengaduan.


44


III.4. KERANGKA KELEMBAGAAN Untuk memenuhi standar pembinaan dan penyelenggaraan pelayanaan dalam aspek hukum dan kehumasan, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat membutuhkan kerangka kelembagaan/struktur yang lebih kuat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi tahun 2015-2019. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah: 1. Diperlukan penataan koordinasi dengan lembaga dan unit-unit kerja terkait dalam penyelenggaraan penyusunan regulasi, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan dan informasi konsumen, serta kehumasan; 2. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu melalui kaji ulang SOP dan IK terkait tugas dan fungsi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk memastikan manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan; 3. Diperlukan penambahan struktur Tata Operasional/Tata Usaha dalam struktur organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; 4. Penyempurnaan tata laksana dengan membuat prosedur -mekanisme hubungan kerja antar bagian di Biro Hukum dan Humas; 5. Peningkatan kompetensi berkesinambungan;

dan

profesionalisme

SDM

secara

6. Saat ini Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melaksanakan berbagai tugas yang beragam dan mengalami kendala dalam optimalisasi peran dan fungsi antara bidang hukum dengan kehumasan, sehingga diperlukan restrukturisasi organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.


45


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN IV.1. TARGET KINERJA Sebagaimana sasaran strategis Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka target sesuai dengan indika tor masingmasing sasaran strategis (program) yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut: Tabel IV.1 Sasaran Strategis (Program) dan Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Utama

Target Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan

20

20

20

20

20

70

70

75

80

85

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerja sama

Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan

-

Baik

Baik

Baik

Baik

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dalam manajemen hukum

Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti

76

76

80

81

81

150

160

170

180

190

91

95

99

103

107

10000

11000

12000

160

160

165

Sasaran Strategis: Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan

Sasaran Kegiatan: Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan

Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan

Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum dan bantuan hukum

1. Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang disusun 1. Jumlah Informasi Obat dan Makanan yang dipublikasikan 2. Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi konsumen yang ditindaklanjuti 1. Jumlah Layanan Bantuan Hukum yang diberikan

9000 9000

150

150


46


IV.2 . KERANGKA PENDANAAN Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis (Program) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Tabel IV.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan

Alokasi Anggaran (Rp) Indikator Kinerja 2015 1. Jumlah rancangan

2016

2017

2018

2019

1.564.790.000

1.981.963.636

2,251.440.000

2.456.321.040

2.654.950.640

5.006.725.000

4.111.956.364

4.701.352.000

5.129.175.032

5.561.296.712

1.278.600.000

1.633.663.636

1.800.000.000

1.963.800.000

2.128.800.000

1.649.885.000

2.272.416.364

2.247.208.000

2.450.703.928

2.654.952.648

peraturan perundang-undangan yang disusun

1. Jumlah Informasi Obat dan Makanan 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama

yang dipublikasikan 2. Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi konsumen yang ditindaklanjuti

3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dalam manajemen hukum

1. Jumlah Layanan Bantuan Hukum yang diberikan


47


BAB V PENUTUP Renstra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2015-2019. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat yang mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Sektama dan BPOM. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat termasuk indikator-indikator kinerja dan tergetnya. Dokumen Renstra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2015-2019 ini dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi, dan juga stakeholder terkait secara keseluruhan. Diseminasi ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan tentang ke mana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana peran setiap anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan nantinya akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara terintegrasi untuk tercapainya tujuan-tujuan strategis yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Evaluasi Renstra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Sektama. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dalam Renstra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.


48

Rencana Strategis 2015 - 2019 ANAK LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT NOMOR HK.04.23.05.15.0655 TAHUN 2015 RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2015-2019 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga Up Date 5 Maret 2015 Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Target Lokasi

2015

2016

2017

Alokasi (dalam Miliar rupiah) 2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-BNS-BS

Badan Pengawas Obat dan Makanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan Tersusunnya rancangan peraturan perundangundangan terkait pengawasan Obat dan Makanan

Sekretariat Utama 9,5

10,00

11,00

12,00

13,00

Biro Hukmas


49

Rencana Strategis 2015 - 2019 1

Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang disusun Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan 1 Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan 2 Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dalam aspek hukum Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum dan bantuan hukum 3 Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan

150

160

170

180

190

1,6

2,0

2,3

2,5

2,7

KL

91

95

99

103

107

5,0

4,1

4,7

5,1

5,6

KL

9.000

9.000

10.00 0

11.00 0

12.00 0

1,3

1,6

1,8

2,0

2,1

KL

150

150

160

160

165

1,6

2,3

2,2

2,5

2,7

KL


50


ANAK LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT NOMOR HK.04.23.05.15.0655 TAHUN 2015 RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2015-2019

2.1. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2015-2019

No.

Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi

1

RUU Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi

2

Peraturan Perundang-undangan terkait Pengawasan Obat dan Makanan

3

RPP Keamanan Mutu dan Gizi Pangan dan RPP Label dan Iklan Pangan terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan belum lengkap. Payung hukum yang ada belum efektif untuk pengawasan Obat dan Makanan. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

Unit Penanggung Jawab 1. Direktorat Standardisasi Obat 2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 3. Biro Hukum dan Humas 4. PPOM

Unit Terkait/Institusi 1. DPR 2. Kemenkumham 3. Kementrian Kesehatan 4. Kemendag 5. Kemenperin 6. Kemendagri

1.Direktorat Standardisasi Obat 2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 3. Biro Hukum dan Humas 1. Direktorat Standardisasi Pangan 2. Biro Hukum dan Humas


51


Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren

5

Standar Kompetensi laboratorium dan standar GLP

6

Dasar hukum provider Uji Profisiensi dan provider Baku Pembanding

7

Memorandum of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan, terpenci, dan gugus pulau Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan EWS yang informatif, antara lain : - Peraturan baru terkait KLB dan Farmakologi - Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak response dan EWS

8

Terciptanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal : 1. pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. 2. sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan Untuk pengawalan mutu Obat dan Makanan oleh BPOM terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan,dll)

1. Biro Hukum dan Humas 2. Direktorat Standardisasi Obat 3. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 4. Direktorat Standardisasi Pangan

Untuk pengawalan mutu Obat dan Makanan oleh BPOM terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan,dll) Belum optimalnya quality surveilance / monitoring mutu daerah perbatasan , daerah terpencil, dan gugus pulau

1. PPOMN 2. Biro Hukum dan Humas

Sistem Outbreak response dan EWS belum optimalnya dan informatif. Diperlukan response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan (co. Obat terkontaminasi etilen glikol)

1. Direktorat Surveilance Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Direktorat Penilian Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Distribusi Obat 4. Biro Hukum dan Humas

1. DPR 2. Kemenkumham 3. Kementrian Kesehatan

1. PPOMN 2. Biro Hukum dan Humas

1. Biro Hukum dan Humas 2. Direktorat Insert dan Pengawasan Kedeputian 1,2,3


52


Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan

Sistem penyeberan informasi OM belum terintegrasi

10

Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah Peraturan dengan instansi/pihak terkait yang mengatur regulatory insentive

Pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat berhasil tanpa adanya kerjasama dan komitmen dari daerah dalam mendukung BPOM

11

1. PIOM 2. Biro Hukum dan Humas 3. Biro Umum

1. Direktorat Standardisasi Obat 2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 3. Biro Hukum dan Humas 4. PPOM


53



2.2 Matriks Kerangka Regulasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 2015-2019

No.

Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi

1

Regulasi tentang tata cara penyusunan regulasi/ peraturan perundanganundangan di BPOM

2

Regulasi tentang Regulatory Impact Analysis (RIA) terhadap rancangan kebijakan/ regulasi atau terhadap regulasi yang sudah berlaku

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Perlunya dibuat regulasi tentang tata cara penyusunan regulasi/ peraturan perundangan-undangan di lingkungan BPOM agar dapat digunakan sebagai acuan unit kerja dalam mengusulkan rancangan peraturan perundangundangan Monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan.

Unit Penanggung Jawab

Unit Terkait/Institusi

Biro Hukum dan Humas



54


Regulasi tentang kriteria dan tata cara pemberian bantuan hukum/advokasi hukum kepada pejabat/pegawai BPOM yang terkena kasus/perkara hukum

Adanya kebutuhan terkait kepatuhan organisasi/pegawai BPOM terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanan tugasnya dan semakin meningkatnya permintaan bantuan hukum/advokasi hukum memerlukan kebijakan berupa regulasi tentang kriteria dan tata cara pemberian bantuan hukum/advokasi hukum


4

Reviu Peraturan tentang Standar Pelayanan Publik, khususnya untuk Standar Layanan Informasi dan Pengaduan

Peraturan yang sudah ada perlu direview sesuai dengan kondisi lingkungan strategis dan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi



55



3. KAMUS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NO. 1

1.1.

TUJUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM Koordinasi kegiatan Penyusunan Rancangan PeraturanPeraturan PerundangUndangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat

OUTCOME/ OUTPUT Meningkatnya kuantitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR

1. Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang disusun

DEFINISI OPERASIONAL

Seluruh rancangan peraturan perundangundangan , meliputi RUU,RPP, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Permen yang telah mengakomodir masukan BPOM;Rancangan Perka BPOM, Rancanngan Keputusan dan Rancangan Nota Kesepahaman /Perjanjian Kerjasama

PEMBILANG

PENYEBUT

-

-

CARA PENGUKURAN

FREKUENSI PENGUKURAN

Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang disusun

Triwulan


56

Rencana Strategis 2015 - 2019 Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan

2. Jumlah informasi pengawasan obat dan makanan yang dipublikasikan

Seluruh jenis informasi yang disebarluaskan ke masyarakat baik langsung maupun melalui media terdiri dari Siaran Pers, Talk Show di Media Elektronik, Wawancara, dengan Media, ILM, KIE langsung ke Masyarakat, KIE ke Media , Pameran dan Buletin

-

-

Jumlah informasi pengawasan obat dan makanan yang dipublikasikan

Triwulan

3. Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti (layanan)

Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen melalui berbagai sarana (telepon, SMS, email, surat, fax, datang langsung, media sosial ) termasuk layanan Contact Center Halo BPOM, serta layanan pada saat kegiatan bimbingan teknis/koordinasi dan promosi/sosialisasi yang telah ditindaklanjuti. Tindak lanjut antara lain berupa :

-

-

Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang dilaksanakan

Triwulan

' menjawab langsung berdasarkan referensi yang berlaku;


57

Rencana Strategis 2015 - 2019 - merujuk/meneruskan ke Unit Kerja terkait. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dalam aspek hukum Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum dan layanan bantuan hukum

4. Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan (layanan)

Seluruh layanan Bantuan Hukum diberikan antara lain penyelesaia/penanganan perkara hukum, pendampingan pemberian keterangan ahli, pendampingan saksi, per=mberian pertimbangan hukum dan pelaksanaan penyuluhan hukum

-

-

Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan


Triwulan

58

BAB I PENDAHULUAN KONDISI UMUM. Rencana Strategis

Recommend Documents