PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 33/KPTS/ BKD/ 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 004/KPTS/2011 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2015 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2010-2015 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejalan dengan dengan telah ditetapkan dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah serta di tingkat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul struktur kelembagaan yang menangani urusan kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah yang didalamnya terdapat UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gunungkidul. Sebagai salah satu institusi dalam Pemerintah Daerah, maka untuk mendukung visi dan misi Bupati Gunungkidul terpilih perlu disusun rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

1

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Gunungkidul terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c). Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah dilakukan sebagai upaya penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang sudah ada yaitu perlunya menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat outcome dan lebih terukur. Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan. Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya dengan pengembangan pada beberapa kebijakan untuk mendukung visi dan misi Bupati Gunungkidul secara sistematis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 adalah turunan dokumen perencanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 yang dalam proses penyusunannya berpedoman

2

kepada RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja BKD Kabupaten Gunungkidul sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Alur proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan melalui proses sebagai berikut: 1. Proses Teknokratik; 2. Proses Politik; dan 3. Penetapan Renstra. Penjelasan atas proses penyusunan Perubahan Renstra BKD Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut : 1. Proses Teknokratik Rancangan teknokratik Renstra BKD Kabupaten Gunungkidul adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Proses tersebut mewadahi sinkronisasi rancangan teknokratik Renstra BKD Kabupaten Gunungkidul dengan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Proses penyusunan rancangan teknokratik Renstra BKD Kabupaten Gunungkidul mengacu pada rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang berpedoman pada RPJP Kabupaten Gunungkidul 2005-2025 yaitu periode pembangunan 2010-2015, oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. 2. Proses Politik Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra BKD Kabupaten Gunungkidul yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Bupati terpilih.

3

Secara garis besar, proses politik dalam alur penyusunan Renstra BKD Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan Perubahan Renstra Perubahan

Renstra

berpedoman

pada

Perubahan

RPJMD

Kabupaten

Gunungkidul yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas (platform) Bupati atau Pemerintah Daerah. Perubahan Renstra BKD Kabupaten Gunungkidul disusun berdasarkan Perubahan Teknokratik Renstra BKD Kabupaten Gunungkidul dengan mempertimbangkan koordinasi bersama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2) Penelaahan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul (Trilateral Meeting). Penelaahan Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui pertemuan trilateral meeting, yang melibatkan tiga pihak, yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul, BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul, dan DPPKAD Kabupaten Gunungkidul. Peranan masing-masing pihak adalah sebagai berikut : a. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan Rancangan Renstra yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, program serta kegiatan yang telah memasukkan kebutuhan pendanaan jangka menengah. b. BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul memperhatikan : 1) Penjabaran sasaran prioritas Bupati dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul ke dalam sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul; 2) Konsistensi penjabaran kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul;

4

3) Konsistensi program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai penjabaran operasional Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul; 4) Sinergi antara sasaran hasil (outcome) program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul K/L dengan program prioritas Bupati Gunungkidul; 5) Sinergi antara sasaran keluaran (output) kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan sasaran hasil (outcome) program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan 6) Sumberdaya yang diperlukan. c. DPPKAD Kabupaten Gunungkidul memperhatikan kebijakan anggaran dan efisiensi pendanaan bagi program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk jangka menengah sesuai dengan kebutuhan pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hasil trilateral meeting oleh BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul menjadi Rancangan RPJMD Kabupaten Gunungkidul. 3. Penetapan Renstra RPJMD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul menjadi dan ditetapkan menjadi Renstra Badan Kepegawaian Kabupaten Gunungkidul. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

5

I. Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

RPJP NASIONAL

PEDOMAN

DIJABARKAN

RPJM NASIONAL

RKP

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RPJP DAERAH

DIJABARKAN

RPJM DAERAH

RKP DAERAH

5 TAHUN

PEDOMAN PENYUSUNAN RAPBD

1 TAHUN

20 TAHUN PEDOMAN

DIACU

RENSTRA SKPD

PEDOMAN

5 TAHUN

RENJA SKPD 1 TAHUN

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah penjabaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul, terkait dengan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJM dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seiring dengan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Gunungkidul terutama dengan terbitnya Undangundang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dipandang perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut.

6

B.

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang

Nomor 25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 11.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008; 12.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah;.

7

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025; 14.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015; 15.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.

C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) BKD Kabupaten Gunungkidul disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusunan rencana kerja BKD Kabupaten Gunungkidul sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. 2. Tujuan Adapun tujuan disusunnya Perubahan RENSTRA BKD Kabupaten Gunungkidul ini yaitu : 

Memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kepegawaian daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai.



Menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif dengan memfokuskan secara optimal kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki.



Memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di bidang kepegawaian daerah di masa datang.

8



Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan di bidang kepegawaian daerah.



Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja BKD Kabupaten Gunungkidul sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

D. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP

LAMPIRAN

9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1.

Fungsi Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian; b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian; c. pembinaan kepegawaian; d. pengembangan pegawai; e. penyiapan bahan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah; f.

penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah;

g. pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah; h. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kepegawaian;

2.

i.

pengelolaan UPT; dan

j.

pengelolaan ketatausahaan badan.

Tugas Sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 bahwa untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian.

10

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah pasal 7 disebutkan bahwa : 1. Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian. 2. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 terdiri atas : 1.

Kepala Badan;

2.

Sekretariat terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum;

3.

Bidang Mutasi, terdiri dari : a. Subbidang Kenaikan Pangkat dan Pensiun; b. Subbidang Pengangkatan dan Pemindahan;

4.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari : a. Subbidang Bina Pegawai; b Subbidang Kesejahteraan Pegawai;

5.

Bidang Data dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari : a. Subbidang Pengembangan Pegawai; b. Subbidang Data;

6. Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan; 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Pada tanggal 30 Desember 2011 telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 195 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian, dimana tugas Subbagian Umum yang termuat pada Pasal 8 ayat (3) bertambah dua ketugasan, yaitu:

11

-

Melaksanakan pengendalian internal badan;

-

Menyusun rincian tugas badan.

Dengan bertambahnya uraian tugas tersebut maka akan bertambah kegiatan pada Subbagian Umum sehubungan dengan pelaksanaan pengendalian internal dan penyusunan rincian ketugasan Badan Kepegawaian Daerah. B.

Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul 1. Sumber Daya Manusia : Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 59 orang. Komposisi jumlah karyawan berdasarkan Jabatan, pangkat dan golongan (bulan November 2015) sebagai berikut : Jabatan Kepala

Pangkat/Gol Pembina Utama Muda, IV/c

Sekretaris

Pembina Tk I, IV/b

1

Kepala Bidang

Pembina, IV/a

3

Kepala Subbidang

Penata Tk I, Gol. III/d

3

Penata , Gol. III/c

2

Penata Tk I, Gol. III/d

2

Penata , Gol. III/c

1

Pembina, IV/a

1

Kepala Subbagian Kepala UPT

Jumlah 1

Kepala Subbagian TU UPT Penata , Gol. III/c

1

Fungsional Umum

Penata , Gol. III/c

3

Penata Muda Tk.I, III/b

13

Penata Muda, III/a

8

Pengatur Tk.I, II/d

4

Pengatur Muda Tk.I, II/b

6

Pengatur Muda, II/a

3

Pembina, IV/a

1

Penata Tk I, Gol. III/d

2

Penata , Gol. III/c

3

Penata Muda Tk.I, III/b

1

Fungsional Khusus

12

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan :

2.

1. SMP/sederajat

: 1 orang

2. SMA/sederajat

: 17 orang

3. D IV

: 2 orang

4. D III

: 4 orang

5. S1

: 31 orang

6. S2

: 4 orang

Aset/ Modal/ Perlengkapan Aset Badan Kepegawaian Daerah diperoleh dari dua sumber, yaitu dari APBD dan dari luar/ non APBD. Aset Badan Kepegawaian Daerah berupa sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kelancaran tugas di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pemanfaatan aset dari Badan Kepegawaian Daerah merupakan optimalisasi dari aset yang ada untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan juga untuk menunjang pelayanan di bidang kepegawaian. Pengelolaan aset Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dalam dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan

aset

dimaksud

meliputi

(1)

perencanaan

kebutuhan

dan

penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Profil aset yang berisikan informasi singkat tentang kondisi eksisting aset di Badan Kepegawaian Daerah serta potensi pemanfaatan aset di masa yang akan datang adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

13

Tabel Kondisi Eksisting Barang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul No.

Jenis Barang

Jumlah

1

2

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 9 15 1 1 4 8 6 1 24 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tanah Tanah Tanah Tanah Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 Podium/Mimbar Peralatan Out Bond Peralatan Out Bond Peralatan Out Bond Mesin Ketik Mesin Ketik Mesin Ketik Kalkulator Kalkulator Lemari Besi Lemari Besi Lemari Kayu Lemari Kayu

Baik 4 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Rusak Ringan 5 -

Kondisi Barang Rusak Sedang 6 -

Rusak Berat 7 -

Tahun Perolehan 8 28 Maret 1989 15 Juni 1987 08 Januari 1988 1985 1997 1990 1997 1984 1991 1997 1991 2000 2002 1990 1997 1997 1997 1980 2007 2009 2003 2006 2006 2007 2007 2008

Nilai Barang 9 1,145,760 17,907,500 2,478,300 3,595,000 48,500,000 29,800,000 62,000,000 2,500,000 2,500,000 4,000,000 3,500,000 6,500,000 3,500,000 2,200,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 75,000 7,000,000 2,089,000 3,915,000 11,500,000 500,000 1,800,000 455,000 1,497,750 760,000 3,960,000 9,930,000 3,500,000

Keterangan 10

Espass Toyota Kijang Toyota Kijang Honda WIN Honda WIN Suzuki RC Honda WIN Honda Impressa Kanzen Honda WIN Suzuki RC Suzuki RC Suzuki RC

Olimpia/Royal Portable Elektrik Citizen/Karce Citizen/Karce Alba

10

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Lemari Arsip Lemari Arsip Lemari Sorok Lemari Kotak Buku Papan Pengumuman Papan Nama Instansi Papan Nama Ruangan White Board White Board Peta Kabupaten Gunungkidul Rak Kayu Rak Besi Rak File Rak File Kecil Rak File Laci B Rak File Laci K Filling Cabinet Filling Cabinet Brankas Meja 1/2 Biro Meja 1 Biro Meja Rapat Meja Rapat Meja Makan Meja Kecil Meja Panjang Meja Perpustakaan Meja Pimpong Meja Kursi Tamu Meja Kursi Tamu Meja Telepon Kursi Rotan Kursi Kayu Kursi Lipat

3 2 2 1 2 2 15 5 4 1 2 2 27 11 2 3 18 1 6 109 5 43 1 5 20 5 4 2 3 1 1 15 86 109

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

-

-

-

2008 1979 1984 2007 2009 1987/2003 1996 2004 2004 2004/2005 2004 2005 2005 2008 2001/2002

1999 2002 1984 1987 2004

2007 2008 1984

3,850,000 3,600,000 300,000 425,000 900,000 2,400,000 750,000 530,000 9,450,000 50,000 1,000,000 2,000,000 6,800,000 2,500,000 1,200,000 55,000 8,475,000 1,400,000 6,500,000 19,795,000 2,559,000 13,700,000 3,350,000 3,750,000 7,500,000 600,000 3,000,000 1,500,000 4,200,000 4,015,000 1,500,000 2,595,000 8,750,516 18,605,696

Dhaichi/Brother

Chitose/Phonix

11

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Kursi Lipat Biru Kursi Rapat Metal Kursi Rapat Metal Kursi Rapat Metal Kursi Pejabat Kursi Kuliah Kursi Besi Kursi Putar Kursi Putar Kompor Gas Tabung Gas Radio Tape Televisi Komputer Komputer Komputer Komputer UPS ICACT.382 UPS Komputer Printer Printer Printer Printer Printer Printer Printer Monitor LCD Monitor LCD Laptop Laptop Laptop Laptop OHP OHP

22 70 60 43 1 30 9 6 5 1 1 1 5 14 2 2 2 1 5 7 2 2 1 1 1 1 2 2 4 1 3 2 3 1

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

-

-

-

1998 2007 2005 1998 2005

2007

1997

2007 2008 2009 2003 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2008 2009 2007 2008 2009 1991 2007

3,300,000 22,840,000 14,970,000 5,375,000 250,000 8,850,000 900,000 2,145,000 6,500,000 200,000 90,000 1,000,000 8,394,000 83,448,200 9,700,800 9,900,000 8,847,000 975,000 1,825,000 17,547,300 1,300,000 3,450,000 3,750,000 1,822,700 4,995,000 2,826,000 3,970,000 3,970,000 95,708,000 9,980,000 29,440,000 23,848,000 19,102,000 5,690,000

Chitose Futura Chitose

Tens LG/Sharp/Panasonic GTC/Hp/Asus PC Server/PC

Hp/Canon Canon Pixma IP 1700 Laser Jet Samsung Laser Jet P 1006 Epson LQ 2180 Samsung Acer Acer Acer Toshiba Hp/Compaq Toshiba 3M 3M

12

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Kipas Angin Kipas Angin Besar Kipas Angin Gantung Kipas Angin Gantung AC Split AC Split Dispenser Jam Dinding Gambar Garuda Gambar Presiden/Wapres Tiang Bendera Timbangan Orang Instalasi dan jaringan SIMPEG Jaringan SIMPEG Telepon Telepon PABX Telepon PABX Kamera Kamera Digital Wireless Mini Viewer/LCD Mini Viewer/LCD Megaphone Microphone Bangunan Gedung Bangunan Air PDAM Instalasi Listrik Jaringan Telepon Buku Bacaan Buku Bacaan Buku Bacaan Buku Bacaan Buku Bacaan Electone/Keyboard

6 2 4 4 5 1 2 9 1 1 2 1 1 1 2 9 4 2 1 4 2 1 1 3 8 2 2 2 42 44 331 29 5 1

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

-

-

-

1997/2006

2007 2007 2007 2001/2004 2001 2005 2002 1995 2007 2008 2002 2006 2007 2001 2003

2008 2005 2004/2005 1989 1989 1989 2007 2008 2009 2009 2003

1,850,000 900,000 1,700,000 2,440,000 24,750,000 3,150,000 1,000,000 992,343 40,000 40,000 350,000 375,000 34,045,000 4,218,000 500,000 7,890,000 7,980,000 5,500,000 3,000,000 35,041,750 13,205,000 11,500,000 1,000,000 300,000 128,779,250 800,000 7,415,000 4,000,000 2,000,000 2,496,300 15,134,000 580,000 1,670,000 12,500,000

Akebono/National National Maspion/National Panasonic Changhong/National Panasonic

Panasonic Jetpone Jetpone Braund Olimpus TOA Sony/Toshiba Tosibha TOA TOA

Yamaha

13

C. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam perencanaan strategis tahun 2007-2010 sebagai organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk pada tahun 2007 telah menetapkan target/sasaran sampai dengan tahun 2010 dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Target/sasaran yang telah ditetapkan telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

10

TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

(1) I.

(2) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dan kelembagaan

(3)

(4)

1

Tenaga kontrak yang mendapatkan tali asih

100%

2

Rasio kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan formal

3

Jumlah CPNS Prajabatan

No

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

-

75%

-

-

100%

100%

90%

-

-

85%

50,74%

90%

100%

100%

75%

-

-

80%

100%

100%

-

-

80%

110%

Diklat

99.43 %

-

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

5

Jumlah PNS yang lulus Diklat Struktural

100%

78%

75%

-

-

80%

100%

100%

-

-

6

Jumlah PNS yang lulus Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

34.08 %

-

75%

-

-

100%

-

100%

-

7

Jumlah PNS yang lulus Diklat Calon Kepala Sekolah

100%

-

75%

-

-

100%

100%

8

Ketepatan penyusunan penyampaian dengan pedoman, ketepatan waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

100%

-

85%

-

-

100%

100%

yang

lulus

100%

1

2

3

4

5

(17)

(18)

(19)

(20)

-

-

85%

50,74%

100%

100%

-

-

100%

110%

110%

99,77%

100%

-

-

100%

99,77%

100%

80%

98,33%

100%

-

-

100%

98,33%

100%

-

100%

-

100%

-

-

100%

-

100%

-

-

100%

-

100%

-

-

100%

-

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

10

9

Ketepatan penyusunan penyampaian dengan pedoman, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Semesteran

100%

-

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

10

Ketepatan penyusunan penyampaian dengan pedoman, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun

100%

-

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

11

Ketepatan penyusunan penyampaian dengan pedoman, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Bulanan/SPJ

100%

-

90%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

12

Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin PNS

100%

-

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

85%

85%

100%

-

-

85%

85%

100%

13

Terpecahkannya masalah perkawinan dan perceraian

100%

-

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

85%

85%

100%

-

-

85%

-

100%

II.

Peningkatan kualitas mutasi berdasarkan kompetensi kebutuhan formasi

PNS dan

1

Jumlah pegawai dipulangkan

yang

92%

-

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

138%

92,25%

-

-

100%

138%

92,25%

2

Jumlah pegawai yang pembekalan pensiun

mengikuti

66.67 %

-

75%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

66,66%

-

-

-

-

66,66%

3

Jumlah pemindahan pegawai

81.53 %

-

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

50%

82%

-

-

100%

50%

82%

pensiun

11

4

Sejumlah orang yang diangkat sebagai CPNS

100%

-

95%

-

-

100%

100%

100%

-

-

90%

104,54 %

100%

-

-

90%

104,54 %

100%

5

Tersusunnya formasi PNS

100%

-

90%

-

-

100%

100%

100%

-

-

90%

103%

100%

-

-

90%

103%

100%

6

Diangkatnya fungsional

100%

-

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

95%

103%

33%

-

-

95%

103%

33%

100%

-

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

103%

100%

-

-

100%

103%

100%

PNS

dalam

jabatan

Jumlah PNS terlantik III.

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan karier, dan perencanaan pendidikan dan pelatihan PNS

1

Berfungsinya sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis

62%

-

75%

-

-

95%

95%

100%

-

-

90%

100%

62%

-

-

95%

105%

62%

2

PNS lulus ujian dinas kenaikan pangkat

100%

-

75%

-

-

80%

80%

100%

-

-

80%

100%

227%

-

-

100%

125%

227%

44%

-

75%

-

-

100%

-

-

44%

-

-

-

-

44%

100%

-

75%

-

-

80%

80%

100%

-

-

80%

80%

100%

-

-

100%

100%

100%

PNS Ijin Belajar

74%

-

75%

-

-

80%

80%

100%

-

-

80%

80%

74%

-

-

100%

100%

74%

PNS Tugas belajar dan Ikatan Dinas

92%

-

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

92%

-

-

100%

100%

92%

100%

-

-

0

-

-

-

0%

PNS lulus ujian Penyesuaian Ijazah 3

Sejumlah PNS lulus seleksi dan penetapan Tugas Belajar

4

Calon Praja IPDN lulus seleksi

100%

-

75%

-

-

5

Ditetapkannya kebutuhan diklat teknis fungsional PNS

100%

-

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

75%

100%

100%

-

-

75%

100%

100%

6

PAK Analis Kepegawaian

100%

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

PAK Arsiparis

100%

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

PAK Pustakawan

100%

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

Terselenggaranya Rapat Pertimbangan Baperjakat

100%

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

12

IV.

Tersusunnya dan terlaksananya program/kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai

1

Terlaksananya pelayanan Karis/Karsu

100%

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

2

Terlaksananya pelayanan Taspen

90%

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

90%

-

-

100%

100%

90%

3

Terlaksananya pelayanan Taperum

69%

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

69%

-

-

100%

100%

69%

V.

Peningkatan penghargaan atas pengabdian dan prestasi kerja PNS

1

Terbitnya piagam penghargaan satya lancana karya satya

100%

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

90%

224,20 %

100%

-

-

90%

224,20 %

100%

2

Dokumen DP3

100%

75%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

VI.

Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian

Informasi

1

Berfungsinya Sistem Kepegawaian daerah

Informasi

100%

90%

-

-

100%

90%

90%

-

-

90%

60%

90%

-

-

90%

67%

100%

2

Pemanfaatan profil pegawai dalam analisis jabatan

100%

90%

-

-

90%

100%

-

-

90%

100%

-

-

100%

-

100%

3

Terbitnya laporan perubahan data PNS paling mutakhir

100%

90%

-

-

100%

100%

90%

-

-

85%

93%

90%

-

-

85%

93%

100%

4

Tertib data sensus PNS

100%

90%

-

-

100%

100%

100%

-

-

90%

100%

100%

-

-

90%

-

100%

5

Dokumen LP2P

84%

90%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

84%

-

-

-

-

84%

6

Dokumen LHKPN yang dilaporkan ke KPK

100%

90%

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%

13

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dalam menjalankan manajemen kepegawaian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memiliki fungsi pelayanan meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas sumber daya aparatur, penempatan, promosi, penggajian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Fungsi tersebut dalam rumusan teknis meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dalam menjalankan fungsi manajemen kepegawaian tersebut terdapat beberapa faktor eksternal yang merupakan tantangan dan peluang bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam merumuskan rencana strategis lima tahun ke depan. Peluang (Opportunities) : Peluang merupakan potensi eksternal yang berada di luar Badan Kepegawaian Daerah yang apabila dapat dimanfaatkan dengan baik dapat menunjang pencapaian rencana strategis dari Badan Kepegawaian Daerah. Peluang yang ada, diantaranya : 1) Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dengan melakukan reformasi birokrasi. 2) Adanya Keputusan MenPAN Nomor Kep/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil. 3) Adanya lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan. 4) Kerjasama kemitraan dalam proses pelayanan kepegawaian (Taspen, Askes, Taperum).

10

5) Banyaknya penawaran program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti melalui program diklat teknis dan fungsional, beasiswa tugas belajar di dalam dan luar negeri, dan penawaran pendidikan formal atas biaya sendiri. 6) Akuntabilitas pemerintah daerah semakin baik dengan makin banyaknya pola pembinaan dari lembaga pengawas pemerintah dan lembaga-lembaga Negara (BPK, BPKP dan KPK). 7) Adanya permohonan PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk alih tugas ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Tantangan : Tantangan merupakan potensi masalah dari eksternal yang berada di luar Badan Kepegawaian Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian rencana strategis dari badan Kepegawaian Daerah. Tantangan yang ada diantaranya : 1) Dinamika politik lokal dan nasional yang dapat berpengaruh dalam komitmen pengembangan sumber daya aparatur. 2) Belum adanya Keputusan Presiden yang mengatur tentang pola karier PNS. 3) Belum diwujudkannya kebijakan remunerasi untuk PNS pada Pemerintah Daerah. 4) Kepercayaan publik terhadap aparatur yang belum sepenuhnya pulih. 5) Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat . 6) Adanya

peraturan

perundang-undangan

yang

belum

mendukung

terhadap

pelaksanaan diklat di daerah. 7) Komitmen dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang belum memadai, diindikasikan dari terbatasnya jumlah anggaran yang disediakan.

11

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah yaitu : 1. Pelayanan di bidang kepegawaian yang belum bisa optimal, yang disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi : i.

Kondisi gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah dan UPT Balai Diklat yang sudah mulai banyak yang rusak dan kurang representatif.

ii.

Kondisi prasarana perkantoran yang masih belum memadai.

iii.

Jumlah PNS pada Badan Kepegawaian Daerah yang terbatas jumlah dan kompetensinya.

iv.

Sebagian pelayanan kepegawaian masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (Pemerintah Pusat)

2. Pengembangan kompetensi karyawan/ PNS di BKD yang belum memadai, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi : i.

Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kompetensi karyawan dalam mengikuti diklat-diklat teknis.

ii.

Terbatasnya jumlah penawaran diklat teknis dari Pemerintah Provinsi DIY maupun dari Pemerintah (BKN, MenPAN dan Depdagri) dengan biaya yang ditanggung oleh penyelenggara.

12

3. Informasi tentang peraturan kepegawaian terbaru dari Pemerintah atau kementerian/ lembaga pusat yang sering terlambat, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi : i.

Pemerintah, Kementerian atau Lembaga Negara yang mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian tidak memberikan informasi tentang telah diterbitkan dan berlakunya peraturan dimaksud.

ii.

Informasi tentang peraturan kepegawaian terbaru terutama yang menyangkut hal teknis kepegawaian pada suatu kementerian, terkadang disampaikan hanya pada Dinas Teknis yang berkaitan dengan kementerian dimaksud, sementara untuk Badan Kepegawaian Daerah tidak mendapatkan informasi tersebut.

B. TELAAHAN VISI DAN MISI RPJM DAERAH 2010-2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun

2010-2015

dijiwai

filosofi

pembangunan

Kabupaten

Gunungkidul

yaitu

:”DHAKSINARGHA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut sesuai dengan Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: “HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”. Filosofi

pembangunan

Kabupaten

Gunungkidul

DHAKSINARGHA

BUMIKARTA

merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai HAMEMAYU HAYUNING BAWANA, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Berlandaskan filosofi Kabupaten Gunungkidul, maka Visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

13

Penyusunan visi mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Adapun rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera”. Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagai berikut : a.

Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran.

b.

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan sebagai penggerak perekonomian daerah.

c.

Peningkatan pengelolaan pariwisata .

d.

Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, professional, dan peduli.

e.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Badan Kepegawaian Daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung

pelaksanaan misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul yaitu misi : “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)”,

terdapat beberapa faktor-faktor

penghambat dan pendorong dalam menjalankan pelayanan di bidang kepegawaian yang merupakan faktor internal Badan Kepegawaian Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul. Faktor-faktor tersebut termasuk didalamnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah pelayanan Badan Kepegawaian Daerah, diantaranya adalah :

14

a. Faktor penghambat : i. Kondisi sarana dan prasarana penujang pelaksanaan tugas dan fungsi BKD yang belum memadai. ii. Belum jelasnya pola karier bagi PNS. iii. Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya aparatur pada masing-masing SKPD pasca diikutsertakannya dalam Diklat. iv. Kurang tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai. v. Masih adanya pelanggaran disiplin PNS. vi. Terbatasnya sumber daya aparatur khususnya tenaga kependidikan guru kelas pada sekolah dasar dan tenaga medis khususnya dokter spesialis. vii. Belum optimalnya pemanfaatan SIMPEG sebagai sarana komunikasi, informasi dan pendukung pengelolaan aparatur. Faktor pendorong : i Pelimpahan sebagian kewenangan kepegawaian dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. ii. Sudah terdapat uraian tugas dari penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. iii. Tersedianya sumber daya aparatur yang akan dikelola. Terdiri atas tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis strategis, dan tenaga administratif. iv. Sudah adanya kejelasan uraian tugas pada masing-masing fungsi organisasi perangkat daerah. v. Sudah ditetapkannya hasil analisis beban kerja pada tiap SKPD. C. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dari berbagai permasalahan yang dimungkinkan timbul dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam menjalankan fungsi

15

pelayanan kepegawaian. Faktor-faktor baik internal maupun eksternal tersebut selanjutnya menjadi bahan analisis untuk mengatasi kelemahan (faktor internal) dan ancaman (faktor eksternal) sehingga melahirkan strategi dari hasil analisis tersebut. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Hal ini antara lain biasa dilakukan melalui metoda analisis Matriks SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats). Namun dalam analisis ini metoda analisis yang digunakan adalah TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strengths) yang cukup komprehensif dan terinci melengkapi semua model analisis SWOT. Ada empat strategi yang tampil dari hasil analisis TOWS yaitu : 1. Strategi SO, yaitu strategi yang mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal. 2. Strategi WO, yaitu bertujuan memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal. 3. Strategi ST, yaitu untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak ancaman yang datang dari luar. 4.

Strategi WT, yaitu taktik pertahanan yang diarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Berikut merupakan bagian dari faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dalam

analisis kekuatan internal dan eksternal Badan Kepegawaian Daerah : 1. Faktor internal : a. Kekuatan (Strengths) : i. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah ii.

Sudah terdapat uraian tugas dari penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

iii.

Tersedianya sumber daya aparatur yang akan dikelola. Terdiri atas tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis strategis, dan tenaga administratif.

iv.

Sudah adanya kejelasan uraian tugas pada masing-masing fungsi organisasi perangkat daerah.

5. Sudah ditetapkannya hasil analisis beban kerja pada tiap SKPD.

16

k. Kelemahan (weaknesses) : 1. Kondisi sarana dan prasarana penujang pelaksanaan tugas dan fungsi BKD yang belum memadai. 2. Belum jelasnya pola karier bagi PNS. 3. Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya aparatur pada masing-masing SKPD pasca diikutsertakannya dalam Diklat. 4. Kurang tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai. 5. Masih adanya pelanggaran disiplin PNS. 6. Terbatasnya sumber daya aparatur khususnya tenaga kependidikan guru kelas pada sekolah dasar dan tenaga medis khususnya dokter spesialis. 7. Belum optimalnya pemanfaatan SIMPEG sebagai sarana komunikasi, informasi dan pendukung pengelolaan aparatur. 2. Eksternal b. Peluang (Opportunities) 1) Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dengan melakukan reformasi birokrasi. 2) Adanya Keputusan MenPAN Nomor Kep/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil. 3) Adanya lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan. 4) Kerjasama kemitraan dalam proses pelayanan kepegawaian (Taspen, Askes, Taperum). 5) Banyaknya penawaran program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti melalui program diklat teknis dan fungsional, beasiswa tugas belajar di dalam dan luar negeri, dan penawaran pendidikan formal atas biaya sendiri. 6) Akuntabilitas pemerintah daerah semakin baik dengan makin banyaknya pola pembinaan dari lembaga pengawas pemerintah dan lembaga-lembaga Negara (BPK, BPKP dan KPK).

17

7) Adanya permohonan PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk alih tugas ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. c. Ancaman (Threats) : 1)

Dinamika politik lokal dan nasional yang dapat berpengaruh dalam komitmen pengembangan sumber daya aparatur.

2)

Belum adanya Keputusan Presiden yang mengatur tentang pola karier PNS.

3)

Belum diwujudkannya kebijakan remunerasi untuk PNS pada Pemerintah Daerah.

4)

Kepercayaan publik terhadap aparatur yang belum sepenuhnya pulih.

5)

Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat .

6)

Adanya peraturan perundang-undangan yang belum mendukung

terhadap

pelaksanaan diklat di daerah. 7)

Komitmen dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang belum memadai, diindikasikan dari terbatasnya jumlah anggaran yang disediakan.

MATRIKS TOWS KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Pelimpahan

sebagian (WEAKNESSES)

kewenangan Pemerintah

dari 1. Kondisi Pusat

ke

Pemerintah Daerah 2. Sudah tugas

terdapat dari

KELEMAHAN

sarana

prasarana

dan

penunjang

pelaksanaan tugas dan uraian

penjabaran

fungsi BKD yang belum memadai.

tugas pokok dan fungsi 2. Belum jelasnya pola karier Badan

Kepegawaian

Daerah. 3. Tersedianya sumber daya

bagi PNS. 3. Belum pemberdayaan

optimalnya sumber

18

aparatur

yang

akan

daya

dikelola.

masing-masing pasca

4. Sudah adanya kejelasan uraian

aparatur

tugas

masing-masing organisasi

pada SKPD

diikutsertakannya

dalam Diklat.

pada

fungsi 4. Kurang perangkat

tersedianya

sarana

daerah.

dan

prasarana

diklat yang memadai.

5. Sudah ditetapkannya hasil 5. Masih analisis beban kerja pada tiap SKPD.

adanya

pelanggaran disiplin PNS. 6. Terbatasnya sumber daya aparatur

khususnya

tenaga kependidikan guru kelas pada sekolah dasar dan

tenaga

khususnya

medis dokter

spesialis. 7.

Belum pemanfaatan sebagai

optimalnya SIMPEG sarana

komunikasi, informasi dan pendukung

pengelolaan

aparatur. PELUANG

STRATEGI SO

(OPPORTUNITIES) 1. Komitmen dalam

Pemerintah meningkatkan

1. Dayagunakan

STRATEGI WO sumber

1. Perbaikan sarana dan

daya aparatur di daerah

prasarana di BKD untuk

sesuai kompetensinya

peningkatan pelayanan

19

profesionalisme melakukan

dengan reformasi

birokrasi. 2. Adanya

Keputusan

MenPAN

Nomor

2. Penataan

dan

pengembangan aparatur

2. Perumusan kebijakan

sesuai kompetensi dan

pengembangan karier

kebutuhan organisasi

aparatur di tingkat lokal

3. Peningkatan kerjasama

Kep/23.2/M.PAN/2/2004

pengembangan program

tentang

diklat sesuai kebutuhan

Penataan

Pegawai Negeri Sipil. 3. Adanya

organisasi

lembaga

pola

kerjasama

yang dapat bekerja sama

dalam

dalam

pelayanan kepegawaian

Diklat dengan sistem pola kemitraan. 4. Kerjasama

kemitraan peningkatan

5. Peningkatan kompetensi aparatur

3. Pendayagunaan aparatur pasca diklat 4. Pengiriman aparatur untuk mengikuti diklat

4. Pengembangan

pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan

kepegawaian.

melalui

sesuai kebutuhan organisasi pada lembaga-lembaga diklat yang menawarkan program diklat 5. Pengembangan sistem

kemitraan

pemberian ijin belajar

pengawasan aparatur

dalam proses pelayanan

dan pengiriman tugas

yang diarahkan pada

kepegawaian

belajar

penegakan peraturan

(Taspen,

Askes, Taperum). 5. Banyaknya program kualitas

kompetensi dan tugas

penawaran

pada

peningkatan

SKPD

sumber

sesuai

daya

masing-masing

kemitraan

manusia, seperti melalui

dengan

lembaga

program diklat teknis dan

pengawas

fungsional,

pembinaan akuntabilitas

tugas belajar di dalam dan luar negeri, dan penawaran

pendidikan

6. Penerimaan aparatur dari luar untuk memenuhi

6. Membangun

beasiswa

kepegawaian

dalam

aparatur 7. Penerimaan PNS dari

formasi sesuai kompetensi yang dibutuhkan. 7. Pengembangan SIMPEG untuk terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang bernilai

20

formal atas biaya sendiri. 6. Akuntabilitas pemerintah daerah

semakin

baik

dengan makin banyaknya pola

pembinaan

lembaga

luar

Pemerintah

tambah

Kabupaten Gunungkidul sesuai kebutuhan dan formasi yang ada

dari

pengawas

pemerintah dan lembagalembaga Negara (BPK, BPKP dan KPK). 7. Adanya

minat/

permohonan PNS dari luar

Pemerintah

Kabupaten untuk

Gunungkidul

alih

lingkungan

tugas

ke

Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul.

ANCAMAN (THREATS)

STRATEGI ST

1. Dinamika politik lokal dan

1. Membangun

nasional

yang

STRATEGI WT komitmen 1. Dinamika politik lokal dan

dapat

bersama

dalam

kebijakan

untuk membangun

komitmen pengembangan

pengembangan sumber

komitmen bersama dalam

sumber daya aparatur.

daya aparatur

kebijakan pengembangan

berpengaruh

2. Belum adanya Keputusan

dalam

2. Revitalisasi

kebijakan

Presiden yang mengatur

dalam

tentang pola karier PNS.

kesejahteraan

nasional sebagai media

sumber daya aparatur

peningkatan 2. Tingkatkan pengelolaan sumber

kepegawaian yang belum

21

3. Belum

diwujudkannya

kebijakan untuk

remunerasi PNS

pada

Pemerintah Daerah. 4. Kepercayaan

publik

belum sepenuhnya pulih. peningkatan

kualitas

pelayanan

terhadap masyarakat . 6. Adanya

peraturan

pelaksanaan

diklat di daerah.

pengembangan

sistem

pengawasan

dan

dalam dan

peningkatan kualitas SDM

sumber daya aparatur

baik aparatur

dalam ketugasan yang

maupun

sarana/

prasarana

yang efektif

memenuhi tuntutan

dalam

kualitas pelayanan

pelayanan kepegawaian

terhadap masyarakat.

sumber 4. Pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk daya aparatur dalam pengembangan dan berkoordinasi dengan peningkatan kualitas SDM instansi lain dalam pelaksanaan diklat di

6. Membangun

komitmen

pihak

dari jumlah yang

secara efektif.

daerah

diindikasikan

disediakan.

belum optimal untuk

ada

bersama dengan pihak-

anggaran

3. Optimalkan pemanfaatan

sumber

4. Pemanfaatan

yang belum memadai, terbatasnya

kepegawaian dengan cepat.

kepegawaian di daerah

daya

tuntutan pelayanan

5. Dayagunakan

yang belum mendukung

7. Komitmen

3. Pengembangan

dengan

perundang-undangan terhadap

optimal untuk mengatasi

pengendalian

terhadap aparatur yang

5. Tuntutan

daya aparatur

yang

berkepentingan kebijakan untuk

dalam anggaran

pengembangan

dan peningkatan kualitas SDM

Identifikasi strategi dari hasil analisis TOWS : 22

A. STRATEGI SO 1. Pendayagunakan sumber daya aparatur di daerah sesuai kompetensinya. 2. Penataan dan pengembangan aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. 3. Peningkatan kerjasama pengembangan program diklat sesuai kebutuhan organisasi baik diklat teknis maupun diklat fungsional. 4. Pengembangan pola kerjasama kemitraan dalam peningkatan pelayanan kepegawaian dengan instansi lainnya seperti BKN, TASPEN, TAPERUM, dan ASKES. 5. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pemberian ijin belajar dan pengiriman tugas belajar sesuai kompetensi dan tugas pada masing-masing SKPD secara selektif dengan memperhatikan formasi kebutuhan yang ada. 6. Membangun kemitraan dengan lembaga pengawas dalam pembinaan akuntabilitas aparatur seperti yang telah dilaksanakan dengan KPK dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. 7. Penerimaan PNS yang mengajukan permohonan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai formasi dan kompetensi yang dibutuhkan. B. STRATEGI WO 1. Perbaikan sarana dan prasarana di BKD untuk peningkatan pelayanan kepegawaian. 2. Perumusan kebijakan pengembangan karier aparatur di tingkat lokal dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan eksternal di masa depan. 3. Pendayagunaan aparatur pasca diklat pada SKPD dengan memberikan tugas sesuai dengan ketugasan yang membutuhkan keterampilan atau keahlian sesuai dengan jenis diklat yang diikuti. 4. Pengiriman aparatur untuk mengikuti diklat sesuai kebutuhan organisasi pada lembaga-lembaga diklat yang menawarkan program diklat.

23

5. Pengembangan sistem pengawasan aparatur yang diarahkan pada penegakan peraturan kepegawaian secara berjenjang. 6. Penerimaan aparatur dari luar untuk memenuhi formasi sesuai kompetensi yang dibutuhkan. 7. Pengembangan SIMPEG untuk terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang bernilai tambah. C. STRATEGI ST 1. Membangun komitmen bersama dalam kebijakan

pengembangan sumber daya

aparatur. 2. Revitalisasi kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur. 3. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian di daerah. 4. Pemanfaatan sumber daya baik aparatur maupun sarana/ prasarana yang ada dengan efektif dalam pelayanan kepegawaian. 5. Dayagunakan sumber daya aparatur dalam berkoordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan diklat di daerah. 6. Membangun komitmen bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kebijakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kualitas SDM. D. STRATEGI WT 1. Dinamika politik lokal dan nasional sebagai media untuk membangun komitmen bersama dalam kebijakan pengembangan sumber daya aparatur 2. Tingkatkan pengelolaan kepegawaian yang belum optimal untuk mengatasi tuntutan pelayanan kepegawaian dengan cepat. 3. Optimalkan pemanfaatan sumber daya aparatur dalam ketugasan yang belum optimal untuk memenuhi tuntutan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

24

4. Pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk pengembangan dan peningkatan kualitas SDM secara efektif. Analisis strategis di atas dapat menghasilkan dan mengevaluasi alternatif strategi, serta memilih strategi yang akan dijalankan. Analisis dan pilihan di atas mencoba untuk menentukan alternatif tindakan yang dapat memungkinkan Badan Kepegawaian Daerah mencapai misi dan tujuannya dengan cara yang terbaik adalah sebagai berikut : 1. Pemanfaatan sumber daya baik aparatur maupun sarana/ prasarana yang ada dengan efektif dalam pelayanan kepegawaian. 2. Perumusan kebijakan pengembangan karier aparatur di tingkat lokal dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan eksternal di masa depan. 3. Pendayagunakan sumber daya aparatur di daerah sesuai kompetensinya. 4. Penataan dan pengembangan aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. 5. Peningkatan kerjasama pengembangan program diklat sesuai kebutuhan organisasi baik diklat teknis maupun diklat fungsional. 6. Pengembangan pola kerjasama kemitraan dalam peningkatan pelayanan kepegawaian dengan instansi lainnya seperti BKN, TASPEN, TAPERUM, dan ASKES. 7. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pemberian ijin belajar dan pengiriman tugas belajar sesuai kompetensi dan tugas pada masing-masing SKPD secara selektif dengan memperhatikan formasi kebutuhan yang ada. 8. Membangun kemitraan dengan lembaga pengawas dalam pembinaan akuntabilitas aparatur seperti yang telah dilaksanakan dengan KPK dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. 9. Penerimaan PNS yang mengajukan permohonan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai formasi dan kompetensi yang dibutuhkan. 10. Perbaikan sarana dan prasarana di BKD untuk peningkatan pelayanan kepegawaian.

25

11. Pendayagunaan aparatur pasca diklat pada SKPD dengan memberikan tugas sesuai dengan ketugasan yang membutuhkan keterampilan atau keahlian sesuai dengan jenis diklat yang diikuti. 12. Pengiriman aparatur untuk mengikuti diklat sesuai kebutuhan organisasi pada lembaga-lembaga diklat yang menawarkan program diklat. 13. Pengembangan sistem pengawasan aparatur yang diarahkan pada penegakan peraturan kepegawaian secara berjenjang. 14. Pengembangan SIMPEG untuk terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang bernilai tambah. 15. Revitalisasi kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur. 16. Membangun komitmen bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kebijakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kualitas SDM. 17. Peningkatan pengelolaan kepegawaian yang belum optimal untuk mengatasi tuntutan pelayanan kepegawaian dengan cepat.

26

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah :“Memfasilitasi dalam mewujudkan pegawai yang profesional dan sejahtera” Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu : 1.

Mengembangkan manajemen perkantoran yang modern.

2.

Mengembangkan pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi.

3.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pelayanan administrasi kepegawaian.

4.

Menerapan reward and punishment bagi PNS secara proporsional

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul 1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai sebagai penjabaran misi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

27

Uraian Tujuan : MISI 1. Mengembangkan

TUJUAN manajemen 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan

perkantoran yang modern.

pelaksanaan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja 2. Meningkatkan efektivitas manajemen pelayanan publik yang modern dan dengan

memanfaatkan

teknologi

informasi 3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan 2. Mengembangkan manajemen

pengelolaan 1. Mengembangkan

kepegawaian

berbasis

teknologi informasi.

pengelolaan

data

pegawai berbasis teknologi informasi dan manual.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya 1. Meningkatkan kualitas pengembangan aparatur dan pelayanan administrasi

karier dan pelaksanaan pendidikan dan

kepegawaian

pelatihan PNS 2. Meningkatkan kualitas mutasi PNS 3. Meningkatkan

pelayanan

prima

administrasi kepegawaian 4. Menerapan reward and punishment bagi 1. Meningkatkan disiplin PNS PNS secara proporsional

2. Mewujudkan penghargaan atas prestasi kerja PNS 3. Mewujudkan kesejahteraan pegawai

Indikator tujuan beserta targetnya : MISI 1. Mengembangkan manajemen perkantoran yang modern. TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

TARGET

28

1. Meningkatkan

kualitas 1. Ketepatan dalam perencanaan

perencanaan

dan

pelaksanaan

program/

85%

dan target pelaksanaan program/ kegiatan

90%

kegiatan serta akuntabilitas 2. Ketepatan dan kesesuaian kinerja

laporan akuntabilitas kinerja

2. Meningkatkan

efektivitas 1. Kelengkapan komputerisasi dan

manajemen pelayanan publik

jaringan internal (LAN)

yang modern dan dengan 2. Kelengkapan program pelayanan memanfaatkan

teknologi

informasi

90% 90%

publik dan administrasi perkantoran yang terintegrasi

3. Meningkatkan

kemampuan 1. Ketepatan dalam pengelolaan

pengelolaan keuangan

90%

keuangan 2. Ketepatan dalam pelaporan

90%

perkembangan pelaksanaan kegiatan 3. Ketepatan dalam penyusunan

90%

neraca keuangan MISI 2. Mengembangkan pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi. TUJUAN Mengembangkan

INDIKATOR TUJUAN

pengolahan 1. Penggunaan teknologi informasi

data pegawai berbasis teknologi informasi dan manual

TARGET 90%

dalam pengolahan data PNS 2. Kelengkapan program (software)

90%

dan validitas data pegawai

29

MISI 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pelayanan administrasikepegawaian TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas 1. Tersusunnya formasi PNS pengembangan karier 2. Terlaksananya rekruitment PNS dan

pelaksanaan

pendidikan

100% 75%

sesuai formasi yang dibutuhkan

dan 3. Tersusunnya pola pengembangan

pelatihan PNS

TARGET

100%

karier pegawai 4. Tersusunnya program diklat sesuai

100%

kebutuhan 5. Produktivitas / kinerja alumni diklat

75%

meningkat. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan mutasi PNS

1. Ketepatan waktu penyelesaian mutasi

90%

PNS (kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian masa kerja, pindah wilayah kerja, dll) 2. Penempatan pegawai sesuai

90%

kualifikasi pendidikan dan prestasi kerja 3. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian

1. Pelayanan administrasi kepegawaian prima

90%

berdasarkan SOP dan SPM 2. Kelengkapan tata naskah

90%

kepegawaian 3. Pelayanan kepegawaian yang

90%

berstandar ISO 4. Pengetahuan aturan kepegawaian

90%

meningkat.

30

MISI 4. Menerapkan reward and punishment bagi PNS secara proporsional TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

1. Meningkatkan disiplin PNS

TARGET

1. Terpenuhinya kewajiban PNS

90%

2. Tidak dilanggarnya larangan PNS

90%

3. Terlaksananya pembinaan pegawai

90%

4. Terbinanya dan dikenakannya sanksi PNS

90%

yang melakukan tindakan indisipliner 2. Mewujudkan

1. Tersusunnya dan terlaksananya program/

penghargaan atas

kegiatan pemberian penghargaan atas

pengabdian dan

pengabdian dan prestasi kerja PNS

90%

prestasi kerja PNS 3. Mewujudkan

1. Tersusunnya dan terlaksananya program/

kesejahteraan PNS

90%

kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai

2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semesteran, tri wulanan atau bulanan). Uraian sasaran : Tujuan

Sasaran

A. MISI KESATU 1. Meningkatkan kualitas perencanaan Pelaksanaan program/ kegiatan yang sesuai dan pelaksanaan program/ kegiatan dengan target dengan kinerja yang dapat serta akuntabilitas kinerja

dipertanggungjawabkan

2. Meningkatkan efektivitas manajemen Penerapan pola pelayanan publik yang modern pelayanan publik yang modern dan dengan pemanfaatan sistem komputerisasi dan dengan

memanfaatkan

teknologi jaringan internal (LAN) dalam administrasi

31

informasi

perkantoran

3. Meningkatkan

kemampuan Sistem pengelolaan keuangan yang transparan

pengelolaan keuangan

dan efektif

B. MISI KEDUA 1. Mengembangkan pengelolaan data

Modernisasi pengelolaan data pegawai dan

pegawai berbasis teknologi informasi penataan data manual dan manual. C. MISI KETIGA 1. Meningkatkan pengembangan pelaksanaan

kualitas karier pendidikan

dan dan

pelatihan PNS 2. Meningkatkan kualitas pelayanan mutasi PNS

1. Pengembangan karier yang tepat berdasarkan atas kinerja dan kompetensi 2. pelaksanaan program diklat sesuai kebutuhan Pelayanan mutasi PNS (kenaikan pangkat, pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional, penyesuaian masa kerja, pindah wilayah kerja, dan pensiun) dilaksanakan dan tepat waktu

D. MISI KEEMPAT 1. Meningkatkan disiplin PNS

PNS yang dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan tidak melanggar larangan

2. Mewujudkan penghargaan atas pengabdian dan prestasi kerja PNS 3. Mewujudkan kesejahteraan PNS

PNS diberikan penghargaan atas pengabdian dan prestasi kerjanya Seluruh

PNS

mendapatkan

peningkatan

kesejahteraan sesuai kinerjanya.

32

Indikator Sasaran beserta targetnya : MISI KESATU Tujuan 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan serta akuntabilitas kinerja SASARAN Pelaksanaan program/

INDIKATOR SASARAN kegiatan Persentase realisasi

TARGET 75%

yang sesuai dengan target dengan pelaksanaan program/ kegiatan kinerja

yang

dapat

dipertanggungjawabkan Tujuan 2. Meningkatkan efektivitas manajemen pelayanan publik yang modern dan dengan memanfaatkan teknologi informasi SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Penerapan pola pelayanan publik

Manajemen pelayanan

yang modern dengan pemanfaatan

publik

sistem komputerisasi dan jaringan

pengelolaan

internal (LAN) dalam administrasi

perkantoran yang tertib dan

perkantoran

memanfaatkan komputerisasi

yang

modern

75% dan

administrasi

Tujuan 3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan SASARAN Sistem pengelolaan keuangan yang

INDIKATOR SASARAN Persentase pelaporan keuangan

transparan dan efektif

yang benar dan tepat waktu

TARGET 90%

33

MISI KEDUA Tujuan 1.Mengembangkan pengelolaan data pegawai berbasis teknologi informasi dan manual. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 1. Modernisasi pengelolaan data 1. Persentase validitas data 90% pegawai dan penataan data manual

pegawai 2. Persentase

kelengkapan

90%

data manual PNS MISI KETIGA Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pengembangan karier dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNS SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 1. Pengembangan karier yang 1. Persentase penempatan 90% tepat berdasarkan atas kinerja dan kompetensi

PNS sesuai kompetensi 2. Persentase

PNS

yang

75%

memperoleh pengembangan karier yang tepat waktu 3. Persentase aparatur yang

75%

memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya 2. Pelaksanaan program diklat sesuai kebutuhan

1. Persentase program/

pelaksanaan kegiatan

75%

diklat

sesuai kebutuhan. 2. Persentase alumni

pemanfaatan diklat

90%

sesuai

kebutuhan

34

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan mutasi PNS SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Pelayanan mutasi PNS (kenaikan

Persentase pelayanan mutasi

75%

pangkat,

pengangkatan

PNS yang tepat waktu

kenaikan

jabatan

dan

fungsional,

penyesuaian masa kerja, pindah wilayah

kerja,

dan

pensiun)

dilaksanakan dan tepat waktu MISI KEEMPAT Tujuan 1. Meningkatkan disiplin PNS SASARAN a. PNS yang dapat

1.

INDIKATOR SASARAN Persentase pemberian

melaksanakan kewajiban

sanksi atas pelanggaran

dengan baik dan tidak

disiplin PNS

melanggar larangan

2.

Persentase

penurunan

TARGET 90%

75%

pelanggaran disiplin PNS Tujuan 2. Mewujudkan penghargaan atas pengabdian dan prestasi kerja PNS SASARAN INDIKATOR SASARAN PNS diberikan penghargaan atas Persentase PNS yang pengabdian dan prestasi kerjanya

TARGET 75%

memperoleh penghargaan atas pengabdian dan prestasi kerja

Tujuan 3. Mewujudkan kesejahteraan PNS SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

35

Seluruh

PNS

mendapatkan

Persentase

PNS

yang

peningkatan kesejahteraan sesuai

memperoleh

kinerjanya.

kesejahteraan sesuai kinerjanya

75%

peningkatan

C. Strategi dan Kebijakan 1. Strategi Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Tujuan A. MISI KESATU 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan

Strategi Meningkatkan

kualitas

dan

kompetensi

sumber daya aparatur

serta akuntabilitas kinerja 2. Meningkatkan

efektivitas

Meningkatkan pola manajemen pelayanan

manajemen pelayanan publik yang

publik dan kemampuan sumber daya aparatur

modern dan dengan memanfaatkan

dalam

teknologi informasi

teknologi

3. Meningkatkan

kemampuan

pengelolaan keuangan

penguasaan

dan

pemanfaatan

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan SKPD

B. MISI KEDUA a. Mengembangkan pengelolaan data

Meningkatkan kemampuan sumber daya

pegawai berbasis teknologi

aparatur dalam penguasaan dan pemanfaatan

informasi dan manual

teknologi

C. MISI KETIGA 1. Meningkatkan pengembangan pelaksanaan

kualitas karier pendidikan

dan

Meningkatkan

kualitas

pengelolaan

kepegawaian daerah

dan

36

pelatihan PNS 2. Meningkatkan kualitas pelayanan mutasi PNS

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

D. MISI KEEMPAT 1.

Meningkatkan disiplin PNS

Meningkatkan penegakkan peraturan disiplin PNS

2. Mewujudkan penghargaan atas pengabdian dan prestasi kerja PNS 3. Mewujudkan kesejahteraan PNS

Meningkatkan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Meningkatkan program kesejahteraan PNS

2. Kebijakan Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu : Strategi A. MISI KESATU i. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur 2. Meningkatkan pola manajemen

Kebijakan Mengembangkan

kompetensi

dan

profesionalisme pegawai 1. Meningkatkan

penguasaan

dan

pelayanan publik dan kemampuan

pemanfaatan teknologi komunikasi dan

sumber daya aparatur dalam

informasi

penguasaan dan pemanfaatan

pemerintah

teknologi

untuk

mendukung

kinerja

2. Penerapan pola manajemen pelayanan publik yang modern

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan

Meningkatkan kualitas manajemen keuangan

keuangan SKPD B. MISI KEDUA 1. Mengembangkan pengelolaan data

Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan

37

pegawai berbasis teknologi informasi

teknologi komunikasi dan informasi untuk

dan manual.

mendukung kinerja pemerintah

2. Mengembangkan e- government di bidang kepegawaian

Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kinerja pemerintah

C. MISI KETIGA 1. Meningkatkan pengembangan pelaksanaan

kualitas karier pendidikan

dan

Mengembangkan

kompetensi

dan

profesionalisme pegawai

dan

pelatihan PNS 2. Meningkatkan kualitas mutasi PNS

Mengembangkan

kompetensi

dan

profesionalisme pegawai D. MISI KEEMPAT 1. Meningkatkan disiplin PNS

Mengembangkan

kompetensi

dan

profesionalisme pegawai 2. Mewujudkan penghargaan atas pengabdian dan prestasi kerja PNS 3. Mewujudkan kesejahteraan PNS

Mengembangkan

kompetensi

dan

profesionalisme pegawai Meningkatkan

kapasitas

birokrasi,

kelembagaan, dan pengawasan

38

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi SKPD. Program merupakan penjabaran dari perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang ada hubungannya dengan segala aspek dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat SKPD yang berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional SKPD yang berdimensi 5 (lima) tahunan. Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut : A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran : a. Penyediaan jasa surat menyurat; b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; c. Penyediaan jasa administrasi keuangan; d. Penyediaan jasa kebersihan kantor; e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; f.

Penyediaan alat tulis kantor;

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; i.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

k. Penyediaan makanan dan minuman; l.

Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknik perkantoran; dan

39

m. Uang penghargaan tenaga kontrak. n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur : a. Pengadaan meubeler; b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; dan c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional. 3. Program peningkatan disiplin aparatur : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 4. Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS : a. Pemulangan Pegawai yang dipensiun : a.1. Pembekalan pensiun; a.2. Pemrosesan pensiun; a.3. Pemrosesan PNS yang bebas tugas; a.4. Pemberian perpanjangan batas usia pensiun; a.5. Peningkatan kesejahteraan PNS yang pensiun; b. Pemindahan tugas PNS (Pindah Wilayah Kerja). 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur : Sosialisasi peraturan perundang-undangan 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD : Penyusunan LAKIP. b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; d. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ. 7. Program peningkatan kualitas pelayanan publik a. Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD : a.1. Inpassing gaji PNS;

40

a.2. Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala; a.3. Pemrosesan KP-4; a.4. Pemrosesan Ijin PNS menjadi lurah; dan a.5. Pemrosesan pengajuan pejabat pelaksana harian dan pejabat sementara. b. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD : b.1. Penyusunan laporan pengawasan melekat; b.2. Penyusunan LPPD; b.3. Penyusunan RAD-PK; b.4. Penyusunan monitoring dan evaluasi. c. Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD : Penyusunan buku pedoman kepegawaian d. Penyusunan Rencana Kerja SKPD : Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD serta Perubahan Anggaran 8.

Program pendidikan kedinasan : Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Penyelenggaraan orientasi tugas CPNS

9.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Pendidikan dan pelatihan formal : kursus/pelatihan singkat

10.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : a. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS : Penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu b. Penempatan PNS : b.1. Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Pejabat Struktural; b.2. Penyusunan formasi pegawai; b.3. Penyusunan formasi jabatan fungsional; b.4. Penataan Pegawai; b.5. Pengambilan sumpah PNS.

41

c. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah : c.1. Pengembangan SIMPEG; dan c.2. Penerapan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). d. Seleksi dan penetapan PNS untuk Tugas Belajar : Pengaturan dan pemrosesan tugas belajar dan ijin belajar. e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan : e.1. Penyusunan laporan pemutakhiran data PNS; e.2. Penyusunan DUK dan nominatif; e.3. Analisis kebutuhan PNS; dan e.4. Analisis perpanjangan tenaga kontrak. f.

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS : Penyusunan analisis jabatan BKD.

g. Pengembangan diklat : Penyusunan analisis kebutuhan diklat. B. Program Lintas SKPD 1. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Pemulangan Pegawai yang dipensiun : a.1. Pemulangan pegawai yang dipensiun; dan a.2. Pemrosesan pensiun. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : a. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah; b. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah: Pengiriman peserta Diklatpim II, III, dan IV. c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD : c.1. Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa; c.2. Diklat Calon Kepala Sekolah; c.3. Diklat calon pengawas;

42

c.4. Diklat administrasi keuangan; c.5. Diklat administrasi kepegawaian; c.6. Diklat kearsipan; c.7. Diklat perpustakaan; dan c.8. Diklat komputer. 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : a. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS : a.1. Pemrosesan Cuti; a.2. Pemrosesan Taspen; a.3. Pemrosesan Taperrum PNS; a.4. Penyelenggaraan rapat Baperjakat; a.5. Fasilitasi pembangunan perumahan PNS lewat Bapertarum; dan a.6. Pemberian tunjangan kesejahteraan PNS. b. Seleksi Penerimaan CPNS : b.1. Seleksi Penerimaan CPNS; dan b.2. Pemberkasan NIP CPNS. .

c. Penempatan PNS : . d.

Pengangkatan CPNS ke PNS. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis : d.1. Crash program kenaikan pangkat PNS; d.2. Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS; d.3. Peninjauan masa kerja; d.4. Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional; d.5. Pelaksanaan ujian dinas; dan d.6. Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijasah.

e. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi : Pemrosesan pengusulan penghargaan Satya Lancana; .

f. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah :

43

Konversi NIP dalam rangka SIM KRI. g. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS : g.1. Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS; g.2. Penyelesaian masalah perkawinan dan perceraian PNS. h. Fasilitasi penyelesaian LP2P dan LHKPN : h.1. Penanganan LHKPN; dan h.2. Penanganan LP2P. i. Pembinaan prestasi kerja : Penyusunan DP3. j. Fasilitasi penerbitan karis,karsu, dan karpeg j.1. Penerbitan karis, karsu, dan karpeg; dan j.2. Sosialisasi KPE. C. Kewilayahan : 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : a. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS : a.1. Pembinaan Disiplin PNS; dan a.2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian PNS. Visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah akan terwujud jika didukung oleh program dan kegiatan yang sesuai disamping dukungan dana. Program dan kegiatan yang mendukung bagi terwujudnya visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat disajikan sebagai berikut : MISI KESATU Mengembangkan manajemen perkantoran yang modern Program dan kegiatan pendukung : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi : a. Penyediaan jasa surat menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;

44

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan; d. Penyediaan jasa kebersihan kantor; e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; f. Penyediaan alat tulis kantor; g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; k. Penyediaan makanan dan minuman; dan l. Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknik perkantoran; Uang penghargaan tenaga kontrak. m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi : a. Pengadaan Mebelair; b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; dan c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD : Penyusunan LAKIP b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; dan d. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ. MISI KEDUA Mengembangkan pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi Program dan kegiatan pendukung : 1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, meliputi :

45

a. Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD: a.1. Inpassing gaji PNS; a.2. Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala; a.3. Pemrosesan KP-4; a.4. Pemrosesan Ijin PNS menjadi lurah; dan a.5. Pemrosesan pengajuan pejabat pelaksana harian dan pejabat sementara. b. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD : b.1. Penyusunan laporan pengawasan melekat; b.2. Penyusunan LPPD; b.3. Penyusunan RAD-PK; dan b.4. Penyusunan monitoring dan evaluasi. c. Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD : Penyusunan buku pedoman kepegawaian. d. Penyusunan Rencana Kerja SKPD : Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD serta Perubahan Anggaran. 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, meliputi : a. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah : a.1. Pengembangan SIMPEG; a.2. Penerapan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian); dan a.3. Konversi NIP dalam rangka SIM KRI; MISI KETIGA Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pelayanan administrasi kepegawaian Program dan kegiatan pendukung : 1. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS : a. Pemulangan Pegawai yang dipensiun : a.1. Pembekalan pensiun; a.2. Pemrosesan pensiun;

46

a.3. Pemrosesan PNS yang bebas tugas; a.4. Pemberian perpanjangan batas usia pensiun; dan a.5. Pemulangan pegawai yang dipensiun. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; b. Pendidikan dan pelatihan formal : kursus/pelatihan singkat; c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah; d. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah; Pengiriman peserta Diklatpim II, III, dan IV. e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD : e.1. Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa; e.2. Diklat Calon Kepala Sekolah; e.3. Diklat calon pengawas; e.4. Diklat administrasi keuangan; e.5. Diklat administrasi kepegawaian; e.6. Diklat kearsipan; e.7. Diklat perpustakaan; dan e.8. Diklat computer; 3. Program Pendidikan Kedinasan : a. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme : Penyelenggaraan orientasi tugas CPNS. 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : a. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS : a.1. Penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu; a.2. Pemrosesan Cuti; a.3. Pemrosesan Taspen; a.4. Pemrosesan Taperrum PNS; dan a.5. Penyelenggaraan rapat Baperjakat.

47

b. Penempatan PNS : b.1. Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Pejabat Struktural; b.2. Penyusunan formasi pegawai; b.3. Penyusunan formasi jabatan fungsional; b.4. Penataan Pegawai; b.5. Pengambilan sumpah PNS; dan b.6. Pengangkatan CPNS ke PNS; c. Seleksi penerimaan CPNS : c.1. Seleksi penerimaan CPNS; dan c.2. Pemberkasan NIP CPNS. d. Seleksi dan penetapan PNS untuk Tugas Belajar : Pengaturan dan pemrosesan tugas belajar dan ijin belajar; e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan : e.1. Penyusunan laporan pemutakhiran data PNS; e.2. Penyusunan DUK dan nominatif; e.3. Analisis kebutuhan PNS; dan e.4. Analisis perpanjangan tenaga kontrak; f. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS : Penyusunan analisis jabatan BKD. g. Pengembangan diklat : Penyusunan analisis kebutuhan diklat. h. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis : h.1. Crash program kenaikan pangkat PNS; h.2. Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS; h.3. Peninjauan masa kerja; h.4. Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional; h.5. Pelaksanaan ujian dinas; dan h.6. Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijasah.

48

MISI KEEMPAT Menerapkan reward and punishment bagi PNS secara proporsional Program dan kegiatan pendukung : 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS : a. Pemulangan pegawai yang dipensiun : Peningkatan kesejahteraan PNS yang dipensiun. b. Pemindahan Tugas PNS (Pindah Wilayah Kerja) : 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : a. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS : a.1. Fasilitasi pembangunan perumahan PNS lewat Bapertarum; dan a.2. Pemberian tunjangan kesejahteraan PNS. b. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi: Pemrosesan pengusulan penghargaan Satya Lancana. c. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS : c.1. Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS; c.2. Penyelesaian masalah perkawinan dan perceraian PNS; c.3. Pembinaan Disiplin PNS; dan c.4. Pembinaan Administrasi Kepegawaian PNS. d. Fasilitasi penyelesaian LP2P dan LHKPN : d.1. Penanganan LHKPN; dan d.2. Penanganan LP2P. e. Pembinaan prestasi kerja : Penyusunan DP3. f. Fasilitasi penerbitan karis,karsu, dan karpeg : f.1. Penerbitan karis, karsu, dan karpeg; dan f.2. Sosialisasi KPE.

49

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam tabel 6.1 di bawah ini :

50

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD tahun 0

(1)

(2)

Berdasarkan pada RPJMD 2010-2015 1 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. 2 Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas.

Target Capaian Setiap Tahun tahun tahun tahun tahun tahun 1 2 3 4 5

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya sejumlah 94%

95

95

98

98

100

Aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas sebesar 67%

100

100

100

100

100

Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya sebesar 100% Aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas sebesar 100%

3

Persentase aparatur yang Aparatur yang memperoleh memperoleh pengembangan karir pengembangan karier yang tepat yang tepat waktu. waktu sebesar 95%

95

95

98

98

100

Aparatur yang memperoleh pengembangan karier yang tepat waktu sebesar 100%

4

Persentase SKPD yang memiliki SKPD yang memiliki aparatur yang aparatur kompeten sesuai kompeten sesuai kebutuhan 80% kebutuhan.

82.5

85

85

90

95

SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan 95%

5

Persentase kelengkapan data Kelengkapan dan validitas data PNS secara up to date dan akurat sebesar 95%

100

100

100

100

100

Kelengkapan data yang up to date dan akurat sebesar 100%

10

6

Persentase pelaporan secara benar Pelaporan keuangan yang benar dan dan tepat waktu tepat waktu sebesar 100%

100

100

100

100

100

Pelaporan keuangan yang benar dan tepat waktu sebesar 100%

7

Persentase SKPD yang menerapkan Penyusunan dan penerapan SOP SOP sebesar 0%

100

100

100

100

100

Penyusunan dan penerapan SOP sebesar 100%

75

75

75

75

75

50

50

50

75

75

80

85

90

90

90

Realisasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran 75% Pelayanan publik yang modern dan pengelolaan administrasi perkantoran yang tertib dan memanfaatkan komputerisasi sebesar 75% Data pegawai yang telah diupdate dan dimuktahirkan sebesar 90%

data

50

75

75

90

90

Penyusunan kelengkapan manual PNS sebesar 90%

Berdasarkan pada Renstra 2010-2015 1 Persentase realisasi pelaksanaan Realisasi pelaksanaan program/ program/ kegiatan kegiatan dalam satu tahun anggaran 75% 2 Manajemen pelayanan publik yang Pelayanan publik yang modern dan modern dan pengelolaan pengelolaan administrasi administrasi perkantoran yang perkantoran yang tertib dan tertib dan memanfaatkan memanfaatkan komputerisasi komputerisasi sebesar 50% 3 Persentase validitas data pegawai Data pegawai yang telah diupdate dan dimuktahirkan sebesar 80% 4

Persentase manual PNS

kelengkapan

data Penyusunan kelengkapan manual PNS sebesar 50%

5

Persentase penempatan sesuai kompetensi

PNS Penempatan PNS sesuai kompetensi sebesar 50%

50

75

75

75

90

Penempatan PNS kompetensi sebesar 90%

6

Persentase PNS yang memperoleh Pengembangan karier PNS tepat pengembangan karier yang tepat waktu sebesar 50% waktu

50

75

75

75

75

Pengembangan karier PNS tepat waktu sebesar 75%

7

Persentase aparatur yang memiliki Penempatan dan peningkatan kompetensi teknis sesuai bidang kompetensi teknis aparatur sesuai tugasnya bidang tugasnya sebesar 50%

50

75

75

75

75

Penempatan dan peningkatan kompetensi teknis aparatur sesuai bidang tugasnya sebesar 75%

11

data sesuai

8

Persentase pelaksanaan program/ Penyusunan program kegiatan diklat kegiatan diklat sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sebesar 75%

75

75

75

75

75

9

Persentase pemanfaatan alumni Evaluasi penerapan hasil Diklat dan diklat sesuai kebutuhan penempatan alumni Diklat sesuai dengan bidangnya sebesar 90%

90

90

90

90

90

10

Persentase pelayanan mutasi PNS Pelayanan mutasi PNS (kenaikan yang tepat waktu pangkat, penyesuaian masa kerja, pensiun, pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional, dll) dengan tepat waktu sebesar 75%

75

75

75

75

75

11

Persentase pemberian sanksi atas Pemberian sanksi atas pelanggaran pelanggaran disiplin PNS disiplin PNS sebesar 90%

90

90

90

90

90

12

Persentase penurunan Penurunan pelanggaran disiplin PNS pelanggaran disiplin PNS dari tahun sebelumnya sebesar 75%

75

75

75

75

75

13

Persentase PNS yang memperoleh PNS yang memperoleh penghargaan penghargaan atas pengabdian dan Satya Lancana Karyasatya atas prestasi kerja pengabdian dan prestasi kerjanya sebesar 50% Persentase PNS yang memperoleh Pelaksanaan program peningkatan peningkatan kesejahteraan sesuai kesejahteraan PNS sesuai kinerjanya kinerjanya sebesar 50%

50

75

75

75

75

50

50

75

75

75

14

Penyusunan program kegiatan diklat sesuai kebutuhan sebesar 75% Evaluasi penerapan hasil Diklat dan penempatan alumni Diklat sesuai dengan bidangnya sebesar 90% Pelayanan mutasi PNS (kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pensiun, pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional, dll) dengan tepat waktu sebesar 75% Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin PNS sebesar 90% Penurunan pelanggaran disiplin PNS dari tahun sebelumnya sebesar 75% PNS yang memperoleh penghargaan Satya Lancana Karyasatya atas pengabdian dan prestasi kerjanya sebesar 75% Pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan PNS sesuai kinerjanya sebesar 75%

12

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 tahun 2007 setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing – masing. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam tabel 6.2 dibawah ini :

10

TABEL 6.2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. GUNUNGKIDUL

TARGET SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011

2014

2015

90

95

95

100

95

100

8

10

Indeks kepuasan penerima layanan

76

78

Meningkatnya kinerja

Persentase aparatur dengan nilai SKP

90

95

aparatur

minimal baik.

Terciptanya aparatur yang kompeten dan profesional

1. Persentase penempatan PNS sesuai

2012

2013

dengan kompetensi. 2. Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi

Meningkatnya disiplin aparatur

1. Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS. 2. Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS.

Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian

11

BAB VII PENUTUP Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah periode 2010-2015 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 ini merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran-Badan Kepegawaian Daerah setiap tahunnya. Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari stakeholder terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah, sehingga harapan untuk peningkatan profesionalisme dan mensejahterakan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat terwujud. RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010-2015 sebagai bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama 5 tahun ke depan, serta sebagai wujud dari catatan dan harapan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH [ttd] Drs. SIGIT PURWANTO Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196308141992031006

12