RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN BAB I PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai dari peningkatan fungsi utama, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia aparatur yang professional serta berakuntabilitas kepada mitra kerja (stake holders). Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (good govennance). Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian. Dalam

kurun

pengembangan

waktu

lima

kepegawaian

tahun

periode

dilaksanakan

manajemen di bidang kepegawaian,

(2010-2015),

dengan

upaya

penyempurnaan

peningkatan kompetensi aparatur,

peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, serta pembangunan system informasi manajemen kepegawaian. Namun demikian berbagai upaya tersebut di atas belum mampu membangun suatu Sistem Manajemen Kepegawaian yang dapat mewujudkan PNS sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Disamping

itu

terdapat

adanya

perubahan

dan

perkembangan

lingkungan strategis baik diluar lingkup kepegawaian, seperti arah kebijakan nasional kepegawaian, kondisi politik pemerintahan dan derasnya tuntutan masyarakat atas pelayanan aparatur serta kondisi global dan teknologi. Diharapkan pada kondisi lingkungan sebagai tersebut di atas dipandang perlu untuk segera disikapi satuan kerja perangkat daerah khususnya dibidang kepegawaian melalui berbagai upaya yang mengarah pada penciptaan kondisi Sistem Manajemen Kepegawaian yang mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

1


Sejalan dengan itu menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang jelas dirumuskan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri.

B. LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun1999, tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

2


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentag Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat PNS, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193),

3


13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4263),

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintah

3

Tahun

Daerah

2007

kepada

tentang

Laporan

Pemerintah,

Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

4


18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019; 23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010, tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010, tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 26. Surat Edaran Menteri PAN Nomor : KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil;

5


27. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 28. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46 A Tahun 2003 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil; 29. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46 B Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Dalam Rangka

Penyusunan

Klasifikasi Jabatan; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Wonogiri Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 121); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021;

C. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan kepegawaian yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri periode Tahun 2016-2021.

6


Maksud penyusunan Rencana Strategis BKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 antara lain : 1. Menggambarkan

kondisi

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Wonogiri saat ini dan masa mendatang selama 5 (lima) tahun ke depan; 2. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan khususnya urusan kepegawaian; 3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja tahunan dari tahun 2016-2021. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 antara lain : 1. Sebagai dokumen perencanaan strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi

pelaksanaan

pembangunan

di

bidang

perencanaan

kepegawaian; 2. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi daerah (RPJMD) tahun 2016-2021; 3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi

kelemahan

dan

tantangan

dalam

suatu

strategi

penyelenggaraan pelayanan bidang kepegawaian yang berorientasi pada hasil; 4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah dengan kewenangan Badan Kepegawaian Daerah sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran. 5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan jajarannya secara proporsional.

7


D. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN

DOKUMEN PERENCANAAN

LAINNYA

RENSTRA SKPD

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 merupakan

bagian

perencanaan

yang

lainnya.

tidak

Hubungan

terpisahkan antara

dari

Rencana

dokumen-dokumen Strategis

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut. 1. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021; 2. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021; 3. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah;

8


E. SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 (tujuh) bab dan lampiran. Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1. BAB I. Bab

PENDAHULUAN

ini

memuat

penyusunan,

latar

hubungan

belakang, Rencana

maksud

dan

Strategis

tujuan, dengan

landasan dokumen

perencanaan lainnya serta Sistematika penulisan. 2. BAB II. GAMBARAN PELAYAAN INSTANSI Bab ini memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi, serta sarana dan prasarana serta Ruang Lingkup Kegiatan / Pelayanan. 3. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS Bab ini memuat gambaran secara umum tentang Kabupaten Wonogiri, kondisi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, kondisi yang diinginkan, Analisa Lingkungan dan Faktor-faktor kunci keberhasilan (Pendorong dan Penghambat). 4. BAB IV. VISI,

MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN. Bab ini memuat tentang visi, misi, tujuan dan Sasaran, strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Bab ini memuat Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif. 6. BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD Bab ini berisi Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

dengan

mengacu

pada

tujuan

dan

Sasaran

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. 7. BAB VII. PENUTUP Bab ini berisi Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan 8. Lampiran

9

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents