BAB I PENDAHULUAN. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Arut Selatan Tahun

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Arut Selatan Tahun 2012-2016 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Arut Selatan) dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan, Camat Arut

Selatan

mempunyai

penyelenggaraan

tugas

tugas umum

membantu pemerintahan

Bupati dan

Kotawaringin melaksanakan

Barat

dalam

kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perkembangan dinamika masyarakat yang didukung oleh kemajuan di bidang ekonomi, keterbukaan dari isolasi dan komunikasi menempatkan masyarakat pada posisi tawar yang cukup menentukan dalam proses pembangunan. Hal ini membawa pengaruh pada upaya pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat. Salah satunya adalah melalui penyusunan suatu rencana pembangunan dalam kurun waktu tertentu dengan baik. Penyusunan rencana pembangunan tersebut hendaknya memadukan berbagai pendekatan, seperti

teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom – up dan top

down process. Ini bermakna bahwa perencanaan pembangunan hendaknya memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, dan konsisten dengan rencana lainnya. RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

32

Keterlibatan stakeholders dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan

menjadi

sangat

penting

untuk

memastikan

rencana

yang

disusun

mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya, baik dukungan kepastian pembiayaan, dukungan politik dan dukungan pelaksanaan. Penyusunan Dokumen Renstra-SKPD merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra-SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah, serta Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Capaian Program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra - SKPD sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Renstra-SKPD hendaknya mampu menjawab 3 pertanyaan dasar, yaitu :

(1)

kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya; dan, (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Renstra Kecamatan Arut Selatan merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Arut Selatan untuk periode 2012-2016 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Arut Selatan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Arut Selatan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan Renstra Kecamatan Arut Selatan ditetapkan dengan maksud memberikan arah yang lebih konkrit bagi penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan di RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

33

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu lima tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi jangka menengah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain : 1) Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD; 2) Sebagai Dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD; 3) Sebagai dasar/acuan untuk menjalankan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 4) Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi Kecamatan Arut Selatan; 5) Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis dan berkelanjutan;

1.3. Landasan Hukum Renstra Kecamatan Arut Selatan disusun berdasarkan : 1.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.

Undang-Undang

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

34

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,

Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah dan Kewenagan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

35

Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

36

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

37

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor 4); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5); 27. Peraturan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 21 tahun 2008

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, (lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2008 nomor 21); 28. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 36);

1.4. Metode Penyusunan Renstra Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan proses mulai dari pembentukan Tim Penyusun Renstra-SKPD Kecamatan Arut Selatan melalui Surat Keputusan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 050/ 03 / AS / XII / 2012 tanggal 11 Januari 2012. Tim Penyusun terdiri dari semua Seksi di lingkungan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Rumusan dari masing-masing seksi kemudian diproses untuk menjadi rancangan Renstra Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. Rancangan Renstra Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan mempedomani RPJP, RPJP Provinsi Kalimantan Tengah, RPJPD Kabupaten RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

38

Kotawaringin Barat, RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, serta RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan penetapan peraturan oleh Camat Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinergi dengan TUPOKSI Kecamatan Arut Selatan serta dianalisis berdasarkan analisis SWOT. Adapun kegiatan proses penyusunan Renstra Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1) Pengumpulan data/informasi kondisi pelayanan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat; 2) Penyusunan profil pelayanan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan prediksi jangka menengah; 3) Penyusunan Uraian Tugas Pokok

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin

Barat; 4) Perumusan Visi dan Misi Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016; 5) Evaluasi kinerja Kecamatan Arut Selatan tiga tahun terakhir; 6) Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan; 7) Perumusan program Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat; 8) Pembahasan Forum Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat; 9) Berita

Acara

Hasil

Kesepakatan

Forum

Kecamatan

Arut

Selatan

Kabupaten

Kotawaringin Barat; 10) Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.

1.5. Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

39

Dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dari aspek dokumen, maka kedudukan Dokumen Renstra Kecamatan Arut Selatan Tahun 2012-2016 merupakan penjabaran lebih lanjut dalam konteks tugas pokok dan fungsi Kecamatan Arut Selatan terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. Renstra Kecamatan Arut Selatan 2012-2016 juga mempedomani RPJMN, RPJP, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, serta juga Rencana Tata Ruang Wilayah, Renstra Kecamatan Arut Selatan tersebut akan menjadi acuan dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Arut Selatan untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya.

Bagan Hubungan Dokumen Perencanaan : Pedoman

Renja - KL

Renstra KL

Diacu

Pedoma n

RPJM Nasional

Pedoman

RPJM Daerah

Pedoman

Renstra SKPD

Rincian APBN

Pemerintah Pusat

Dijabar kan

Pedoman RAPBN

RKP

APBN

Diserasikan melalui Musrenbang

Diperhatikan

RPJP Daerah

RKA-KL

Diacu

Pedoman RPJP Nasional

Pedoman

Dijabarkan

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Diacu Pedoman

Renja SKPD

SPPN (UU No. 25/04)

Pedoman

Pemerintah Daerah

KN (No. 17/03)

1.6. Sistematika Penulisan RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

40

BAB

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2

Maksud dan Tujuan

1.3

Landasan Hukum

1.4

Metode Penyusunan Renstra

1.5

Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.6

Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Struktur Organisasi SKPD 2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 2.3. Profil Pelayanan Kecamatan Arut Selatan 3 Tahun Terakhir 2.4. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Tupoksi SKPD 3.2. Isu-Isu Strategis SKPD

BAB

IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi 4.2. Misi 4.3. Tujuan 4.4. Sasaran 4.5. Strategi 4.6. Kebijakan


41

BAB V.

PROGRAM, KEGIATAN, dan INDIKATOR KINERJA

5.1. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kecamatan Arut Selatan 5.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD 5.3. Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan 5.4. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Dana

BAB

VI INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII P E N U T U P LAMPIRAN-LAMPIRAN


42

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Struktur Organisasi SKPD Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Arut Selatan

telah diatur berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kecamatan Arut Selatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Camat membawahi 1(satu) Sekretaris, 5 (lima) Kepala Seksi, dan 3 (tiga) kepala Sub Bagian. Struktur organisasi Kecamatan Arut Selatan tersebut dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Secara rinci sebagai berikut : 1. Camat; 2. Sekretaris Kecamatan membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian meliputi : a. Kepala Sub Bagian Umum; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Perencanaan. 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6. Seksi Kesejahteraan Sosial; 7. Seksi Pelayanan Umum; dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

43

CAMAT

SEKRETARIS KECAMATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASI PEMERINTAHAN

2.2.

KASUBBAG UMUM

KASI TRANTIB

KASI PMD

KASUBBAG KEUANGAN

KASI KES. SOSIAL

KASUBBAG PERENCANAAN

KASI PELAYANAN UMUM

Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Pada tahun 2011, di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

tercatat pegawai sebanyak 27 orang, dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.1. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan No.

Uraian

Akhir tahun 2011

1.

S2

1

2.

S1

8

3.

Sarjana Muda

5

4.

SLTA

12

5.

SLTP

1

6.

SD

Jumlah

27

Tabel 2.2. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan


44

No 1.

Uraian

Akhir tahun 2011

Juru Muda (I/a)

-

Juru Muda Tk. I (I/b)

-

Juru (I/c)

1

Juru Tk. I (I/d)

Jumlah Gol I

2.

1

Pengatur Muda (II/a)

3

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

3

Pengatur (II/c)

5

Pengatur Tk. I (IId)

2 Jumlah Gol II

3.

13

Penata Muda (III/a)

3

Penata Muda Tk.I (III/b)

4

Penata (III/c)

4

Penata Tk.I (III/d)

1 Jumlah Gol III

4.

12

Pembina (IV/a)

1

Pembina Tingkat I (IV/b)

-

Pembina Utama Muda (IV/c)

Jumlah Gol IV

1

Tabel 2.3. Data Pegawai Negeri Sipil menurut eselon No

Uraian

Akhir tahun 2011

1.

Eselon I

-

2.

Eselon IIb

-

3.

Eselon IIIa

1

4.

Eselon IIIb

1

5.

Eselon IVa

8

6.

Fungsional

-

7.

Staf

17 Jumlah

27

Tabel 2.4. Data pegawai tidak tetap (honorer) RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

45

No. 1.

Uraian

Jumlah

Pegawai Tidak Tetap

4 Total

4

Tabel 2.5. Kondisi Sarana dan Prasarana No

Jenis/Nama Barang

1

2

1 2

TANAH Peralatan Mesin a. Alat Besar : 1. Genset mini 2. Mesin Potong Rumput Dorong 3. Mesin Potong Rumput Gendong b. Alat – Alat Angkutan : 1.Sepeda Motor 2. Kendaraan Roda Empat c. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 1. Meja Kerja 2. Meja Komputer 3. Meja Rapat 7. Filling Cabinet/Lemari Besi 8. Kursi kerja 9. Kursi Rapat

Jumlah

Merk/Tahun

Harga

Kondisi

Pembuatan

Vol

Sat

(Rp.)

(fungsi/tdk)

3

4

5

6

7

-

19.550

M²

-

1 1

Unit Buah

1

Buah

12

Unit

1

Unit

Tamika 20” Katana

Honda Kijang LX

Alat-Alat Studio dan Komunikasi : 1. LCD Projektor 2. Laptop 3. Komputer PC 4. Printer Epson L200 5. Epson L100 6. Printer HP Deskjet GEDUNG DAN BANGUNAN a. Bangunan Gedung Kantor 1. Bangunan Utama 2. Bangunan Ruang PKK dan Arsip 3. Bangunan Aula 4. Pagar Keliling 5. Rumah Jabatan Camat

Rp. 182.725.000,-

Buah Buah Buah Buah Buah Unit

19.859.000,-

14.900.000,-

1 1 2

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

1 1

Unit Unit

1

Unit Meter Buah

19.950.000,35.100.000,17.570.000,95.480.000,-

baik baik rusak

f.

1 2

1

22.950.000,2500000 1.800.000,3.200.000,-

2.3. Profil Pelayanan Kecamatan Arut Selatan


46

Pencapaian tugas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : a. Pembinaan Kelurahan dan Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur kelurahan dan desa serta peningkatan tertib administrasi di kelurahan dan desa sehingga berbagai program baik dari pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Kotawaringin Barat berjalan sesuai yang direncanakan. Jumlah pembinaan kelurahan dan desa se-Kecamatan Arut Selatan selama tahun 2011 sudah dilaksanakan 4 (empat) kali pembinaan. Materi pembinaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Selatan antara lain tertib administrasi, disiplin pegawai, system pelayanan serta materi lainnya terkait permasalahan yang terjadi di kelurahan dan desa yang disampaikan pada saat dialog. b. Tertib Administrasi Pertanahan. Dalam rangka meningkatkan catur tertib pertanahan yaitu tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan serta tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup, salah satu upaya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan yaitu berupa menginformasikan kepada masyarakat, baik pada saat kunjungan lapangan maupun pada saat acara-acara tertentu, bagaimana pentingnya memperkuat hak-hak rakyat atas tanah tersebut. Jumlah peralihan hak atas tanah yang melalui PPATK Kecamatan Arut Selatan dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :


47

Tabel 2.6. Jumlah Peralihan Hak atas tanah Di Wilayah Kerja PPATS Kecamatan Arut Selatan Tahun 2011 No

Jenis Peralihan Hak

Banyaknya

1

Akta Jual Beli

63

2

Akta Hibah

3

3

APHB

-

4

Akta Tukar Menukar

-

5

Kredit Perbankan

-

6

Hipotik

-

Jumlah

66

Jumlah pajak BPHTB selama tahun 2011 sebesar Rp. 6.948.850,- dan PPH Final sebesar Rp. 18.949.650,-

c. Tertib Administrasi Kependudukan. Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, Kecamatan Arut Selatan beserta perangkat kelurahan dibantu RT/RW mempunyai komitmen untuk bersama-sama mencatat setiap perpindahan penduduk di wilayahnya. Jumlah mutasi penduduk selama tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini: Tabel 2.7. Mutasi Penduduk Di Kecamatan Arut Selatan 2011 No

Jenis Mutasi

Banyaknya

1

Lahir

1168

2

Mati

86

3

Pindah

740

4

Datang

664

Jumlah Pertumbuhan

1.004

d. Pembinaan RW/ RT RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

48

Dalam rangka menjembatani kepentingan masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan

baik

di

bidang

Pemerintahan,

Pembangunan

maupun

Pembinaan

Kemasyarakatan, maka perlu dibentuk Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Pembinaan RW/RT oleh Kecamatan lebih banyak dilakukan secara non formal, dengan teknis anjang sana dan silaturahmi, hal ini semata-mata dilaksanakan untuk lebih menjalin kebersamaan, kekeluargaan dan lebih aspiratif. Khusus untuk pembinaan secara administrasi dilaksanakan oleh Kelurahan, dimana untuk Kecamatan Arut Selatan jumlah RW/RT dari tiap Kelurahan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 2.8. Jumlah RW/ RT se- Kecamatan Arut Selatan Tahun 2011 No

Desa / Kelurahan

Jumlah RW

RT

1

Kel. Raja

5

16

2

Kel. Mendawai

8

26

3

Kel. Sidorejo

7

18

4

Kel. Baru

8

28

5

Kel. Madurejo

5

24

6

Kel. Mendawai Seberang

2

5

7

Kel. Raja Seberang

2

5

8

Pasir Panjang

-

16

9

Runtu

2

5

10

Umpang

3

3

11

Rangda

-

4

12

Kumpai Batu Atas

2

14

13

Kumpai Batu Bawah

3

7

14

Tanjung Putri

2

5

15

Natai Raya

2

9

16

Medang Sari

3

21

17

Natai Baru

2

11

18

Tanjung Terantang

-

7

19

Kenambui

-

4

20

Sulung Jumlah

-

4

56

232

Untuk mendorong motivasi dan menjaga keberadaan lembaga RW/RT di Kabupaten Kotawaringin Barat, Bupati Kotawaringin Barat telah memberikan biaya RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

49

operasional sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan. Untuk RW/RT dalam Kelurahan biayanya dibebankan pada DPA-SKPD Kecamatan. Sedangkan untuk RW/RT di Desa biaya operasional tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) masing-masing yang dananya bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa). e. Pelaksanaan e-KTP (KTP Elektronik) Sejak bulan Oktober 2011 telah dilaksanakan program e-KTP (KTP Elektronik). Di Kecamatan Arut Selatan terdapat 87.646 wajib KTP yang menjadi target perekaman data e-KTP. Peralatan yang dipinjamkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 6 unit. Disamping itu juga diperbantukan 6 (enam) orang tenaga kontrak sebagai operator. Sampai dengan akhir Desember 2011 telah berhasil direkam sebanyak 25.258 wajib KTP.

Disamping itu ada pula beberapa jenis pelayanan kependudukan yang

telah dbuat di Kecamatan Arut Selatan daat dilihat pada tabel 4 dibawah ini: Tabel 2.9. Jenis Pelayanan Kependudukan yang Dibuat pada Kecamatan Arut Selatan Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Desa / Kelurahan Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengantar Kartu Keluarga (KK) Pengantar Akte Kelahiran Keterangan Ahli Waris Pengantar SKCK Pengantar Izin Keramaian Pengantar IMB Pengantar SKTM Rekomendasi Nikah Rekomendasi Kepindahan Guru Rekomendasi SITU (Surat Izin Tempat Usaha, SIDOM (Surat Izin Domicili), dan HO (Izin Gangguan) Pengantar Surat Pindah Surat Keterangan Kematian Surat Keterangan kelahiran

Jumlah (Buah) 438 67 2.216 509 22 40 193 116 1 392 308

f. Pendistribusian Beras Miskin (Raskin)


50

Titik pendistribusian beras Raskin di Kecamatan Arut Selatan per bulan selama tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel 9 dibawah ini : Tabel 2.10. Data distribusi Beras Raskin Kecamatan Arut Selatan Tahun 2011 No

Desa / Kelurahan

Jumlah RTS

Kg

1

Kel. Raja

22

4.290

2

Kel. Mendawai

45

8.775

3

Kel. Sidorejo

20

3.900

4

Kel. Baru

63

12.285

5

Kel. Madurejo

20

3.900

6

Kel. Mendawai Seberang

21

4.095

7

Kel. Raja Seberang

17

3.315

8

Pasir Panjang

19

3.705

9

Runtu

30

5.850

10

Umpang

10

1.950

11

Rangda

18

3.510

12

Kumpai Batu Atas

32

6.240

13

Kumpai Batu Bawah

15

2.925

14

Tanjung Putri

25

4.875

15

Natai Raya

15

2.925

16

Medang Sari

10

1.950

17

Natai Baru

10

1.950

18

Tanjung Terantang

60

11.700

19

Kenambui

20

3.900

20

Sulung

20

3.900

492

95.940

Jumlah

g. Pencatatan Data yang berhubungan dengan Ketentraman dan Ketertiban Dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Arut Selatan, Pemerintah Kecamatan senantiasa berupaya berkoordinasi dengan aparat keamanan (Polsek) serta Koramil. Selama tahun 2011, situasi dan kondisi Kecamatan Arut Selatan relatif aman. Hal ini berkat kerjasama dan dukungan semua komponen masyarakat termasuk Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Gangguan Kamtibmas di Kecamatan Arut Selatan selama tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini : RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

51

Tabel 2.11. Gangguan Kamtibmas di Kecamatan Arut Selatan Tahun 2011 No

Jenis Kejadian

Banyaknya Kejadian

1

Kebakaran

16

2

Banjr/ Longsor

-

3

Perkelahian

4

4

Pencurian

12

5

Pembunuhan

3

6

Perampokan

-

7

Narkoba

6

8

Penipuan

9

Lain-lain (perceraian, sengketa tanah, dll)

41

Jumlah

72

h. Realisasi Anggaran 2 (dua) tahun terakhir Realisasi Fisik pelaksanaan Kegiatan yang terdapat dalam anggaran Kecamatan dua tahun terakhir dapat dilihat pada table 2.12. Tabel 2.12. Realisasi Program dan Kegiatan 2 (dua) Tahun terakhir Nomor

Program/Kegiatan

(1)

1.

(2)

Capaian tahun (%) 2010

2011

(4)

(5)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 %

1.1.

Penyediaan jasa surat menyurat

100 %

1.2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100 %

100 %

1.3.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

100 %

1.4.

100 %

100 %

1.5.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

100 %

100 %

1.6.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

100 %

100 %

1.7.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

100 %

48,45 %

1.8.

Penyediaan alat tulis kantor

100 %

100 %

1.9.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100 %

100 %

1.10.

100 %

100 %

1.11.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

100 %

1.12.

Penyediaan peralatan rumah tangga

100 %

100 %

1.13.

Penyediaan makanan dan minuman

100 %

100 %


98,64 %

52

1.14

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 %

100 %

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100 %

99,93 %

2.1.

Pembangunan gedung kantor

100 %

99,93 %

2.2.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100 %

100 %

2.3.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100 %

100 %

2.4.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

100 %

100 %

Program peningkatan disiplin aparatur

100 %

100 %

3.1.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100 %

3.2.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2.

3.

4.

100 %

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100 %

99,61 %

4.1.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

100 %

100 %

4.2.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

100 %

97,07 %

5.

100 %

100 %

100 %

0%

5.2.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

100 %

60 %

5.3.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

100 %

60 %

5.1.

2.4. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Arut Selatan diharapkan responsife, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pembinaan kepada aparat desa melalui pendekatan peningkatan kualitas layanan, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.13. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan No. 1.

Kondisi Yang Diinginkan Memiliki dokumen perencanaan yang memadai


Proyeksi Kedepan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Arut Selatan yang

53

sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dan

terarah, terukur, efektif, efisien, akuntabel dan

kinerja Kecamatan Arut Selatan.

berkelanjutan, serta adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra SKPD, RKPD, RKA, dan RAPBD.

2.

Meningkatnya peran serta dan keterlibatan

Terlibatnya peran stakeholders pembangunan terkait

stakeholders pembangunan sampai dengan tingkat

dengan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan

pemerintahan desa dalam setiap tahapan

Pembangunan Nasional, dan meningkatnya partisipasi

pembangunan di wilayah Kecamatan Arut Selatan.

stakeholders pembangunan dalam proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

3.

4.

Berperan secara Responsif sebagai koordinator dan

Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan

fasilitator perencanaan pembangunan di wilayah

desa/kelurahan di Kecamatan Arut Selatan dengan

Kecamatan Arut Selatan.

perencanaan program/Kegiatan SKPD teknis.

Memiliki pedoman/acuan/standarisasi pelayanan

Meningkatnya pemahaman aparatur pelayanan dan

minimal untuk setiap urusan yang dilaksanakan di

masyarakat pada standarisasi dan prosedur pelayanan.

Kecamatan Arut Selatan.

Berkurangnya peluang terjadinya KKN. Terwujudnya pelayanan prima.

5.

Peningkatan SDM Kecamatan Arut Selatan dengan

Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur

kapasitas, kualifikasi, kompetensi, dedikasi dan

Terwujudnya pelayanan prima.

loyalitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Arut Selatan 6.

Pelaksanaan Pelaporan dan evaluasi pembangunan

Terlaksananya amanat PP No 39/2006 tentang Tata Cara

yang efektif, akuntabel dan berkualitas.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Tersedianya bahan kebijakan pembangunan dari hasil umpan balik pelaksanaan pembangunan.


54

BAB III ISU STRATEGIS BEDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Tugas Pokok dan Fungsi Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan Arut Selatan, Camat Arut Selatan mempunyai tugas membantu Bupati Kotawaringin Barat dalam menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan

dan

melaksanakan

kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Guna melaksanakan tugas di atas, Camat dibantu oleh satu orang Sekretaris, lima orang kepala seksi, tiga orang kepala sub bagian dan beberapa orang staf pelaksana dengan uraian tugas masing-masing pejabat struktur adalah sebagai berikut : 1. CAMAT a. Tugas pokok  menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah b. Fungsi  Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

55

 Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;  Mengoordinasikan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

ditingkat

Kecamatan;  Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;  Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

2. SEKRETARIS CAMAT a. Tugas pokok Sekretaris kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi pemerintahan kecamatan; b. Fungsi 

Pelaksanaan

Penyusunan

rencana,

pengendalian

dan

pengevaluasian

pelaksanaan tugas seksi-seksi; 

Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;



Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh camat;



Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;



Pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan;



Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan naskah laporan;



Pelaksanaan penyiapan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu, dan acara-acara lainnya;

3. SEKSI TATA PEMERINTAHAN


56

a. Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan/peratuh mengenai pemerintah kecamatan; b. Fungsi 

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan;



Pelaksanaan

pengumpulan,

mensistematisasikan

dan

menganalisa

data

administrasi pemerintahan; 

Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan;



Pelaksanaan pemfasilitasian kegiatan sosial politik;



Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;



Pelaksanaan

penyelenggaraan

administrasi

pertanahan

dan

membantu

penarikan pajak bumi dan bangunan; 

Pelaksanaan pemfasilitasian kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;



Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM a. Tugas pokok Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

b. Fungsi


57



Pelaksanaan

penyusunan

program

penyelenggaraan

dan

pembinaan

ketentraman dan ketertiban umum; 

Pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya di kecamatan;



Pelaksanaan perlindungan

kepada masyarakat dan membina anggota

perlindungan masyarakat (LINMAS) di kecamatan; 

Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial;



Pelaksanaan dan pemfasilitasian kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;



Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan ideologi negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan;

5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a. Tugas pokok Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Fungsi 

Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;


58



Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat;



Mengkoordinasikan

kebijakan

pembangunan

masyarakat

desa

dalam

pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong; 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

6. SEKSI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL a. Tugas pokok Seksi Pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat, sosial, dan kesejahteraan masyarakat; b. Fungsi 

Pelaksanaan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, sosial dan kesejahteraan masyarakat;



Pelaksanaan

pengkoordinasian

dan

melaksanakan

upaya

pemberdayaan

masyarakat; 

Pelaksanaan pemfasilitasian kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;



Pelaksanaan pemfasilitasian pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;



Pelaksanaan pemfasilitasian kegiatan sosial masyarakat;



Pelaksanaan pemfasilitasian kegiatan sosial dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan;


59

7. SEKSI PELAYANAN UMUM a. Tugas pokok Seksi pelayanan umum mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pelayanan umum; b. Fungsi 

Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pelayanan secara umum;



Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat/masyarakat;



Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mencakup bidang tugasnya;



Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;

8. SUB BAGIAN UMUM a. Tugas pokok Sub bagian umum mempunyai tugas penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga kantor dan kepegawaian; b. Fungsi 

Pelaksanaan pengurusan surat-menyurat dan kearsipan;



Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;



Pelaksanaan urusan kepegawaian;



Pelaksanaan penyiapan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara-acara lainnya;

9. SUB BAGIAN KEUANGAN RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

60

a. Tugas pokok Sub bagian keuangan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan admnistrasi keuangan; b. Fungsi 

Pelaksanaan pengurusan admnistrasi keuangan;

10. SUB BAGIAN PERENCANAAN a. Tugas pokok Sub bagian perencanaan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan perencanaan kegiatan, penganggaran dan pelaporan; b. Fungsi 

Penyelenggaraan urusan perencanaan kegiatan dan penganggaran;



Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan naskah laporan;

3.2. Isu Strategis Kecamatan Arut Selatan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini terus berkembang dan membangun sebagai pusat kegiatan perdagangan, pendidikan dan jasa bagi Kecamatan lain bahkan bagi Kabupaten tetangga. Dengan memperhatikan isu-isu

dan permasalahan pembangunan masyarakat yang saat ini

dihadapi diharapkan kualitas pelayanan Kecamatan menjadi lebih baik sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Isu-isu dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Arut Selatan pada tahun 2012 – 2016 tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten

Kotawaringin

Barat,

Provinsi


Kalimantan

Tengah,

Nasional

bahkan

61

permasalahan global, karena saat ini negara kita sudah memasuki era pasar bebas. Isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Arut Selatan adalah di Bidang Pelayanan Umum, Keamanan dan Ketertiban, Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia. Berdasarkan isu-isu dan permasalahan di atas, Kecamatan Arut Selatan sebagai tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan diharapkan mampu mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Adapun isu-isu strategis yang mungkin muncul dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat dipetakan sebagai berikut: a.

Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur;

b.

Belum terbinanya etos kerja secara optimal;

c.

Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum;

d.

Masih belum ditingkatkanya status kelembagaan Kelurahan sebagai SKPD;

e.

Masih rendahnya kepercayaan dan peran aktif stakeholders terhadap mekanisme perencanaan pembangunan Kecamatan;

f.

Masih minimnya tindak lanjut SKPD Teknis terhadap hasil perencanaan partisipatif;

g.

Belum tertibnya sistim administrasi perkantoran;

h.

Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

i.

Masih lemahnya daya dukung anggaran;

j.

Masih lemahnya sebagian besar sumber daya aparatur pemerintahan desa;


62

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 adalah “ Terwujudnya

Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya” yang akan dicapai melalui 3 (tiga) misi yakni :

1.

Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan;

2.

Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang;

3.

Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat; Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut kemudian dijabarkan menjadi

visi dan misi Kecamatan Arut Selatan 2012-2016 sebagai berikut :

4.1. Visi :

“Terselenggaranya pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan prima” Pernyataan visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Arut Selatan sebagai lembaga yang berkompeten dalam pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.


63

4.2. Misi : 1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Kelurahan

dan Desa yang

efektif sesuai dengan prinsip- prinsip good governance; 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM penyelenggara pemerintahan tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa; 3. Peningkatan sarana dan prasarana Kantor; 4. Penyelenggaraan Pelayanan Prima; 5. Peningkatan kualitas perencanaan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat; 6. Penciptaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban wilayah; dan 7. Pembinaan sosial kemasyarakatan;

4.3. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan  Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Arut Selatan untuk urusan kependudukan, pertanahan, pembinaan kelurahan dan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, dsb).  Mewujudkan Sumberdaya Aparatur

yang profesional di dalam menyelenggarakan

organisasi, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

b. Sasaran  Tercapainya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.  Tercapainya peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan sebanyak 20% tenaga terdidik dalam bidang Keuangan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kependudukan,

pemerintahan,

pembangunan,

tata

batas,

kemasyarakatan,

Pelayanan umum dll sesuai bidang tugas dan tugas pokok. RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 BAB I V . .

64

 Tercapainya peningkatan kapasitas SDM aparatur Desa sebanyak 50% melalui sosialisasi peraturan perundangan dan pembinaan rutin berkala.


65

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Sasaran No.

Isu-isu Strategis

Visi

1

2

3

1.

Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur;

2.

Etos kerja yang belum terbina secara optimal;

Terselenggaranya pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan prima

3

Masih belum jelasnya status kelembagaan Kelurahan sebagai SKPD

4

Masih rendahnya kepercayaan dan peran aktif stakeholders terhadap mekanisme perencanaan pembangunan Kecamatan

5

Masih minimnya tindak lanjut SKPD Teknis terhadap hasil perencanaan partisipatif menjadi penganggaran kegiatan

6

Belum tertibnya sistim administrasi perkantoran

Misi Uraian

Indikator

5

6

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur kecamatan.

Terselenggaranya bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur kecamatan

20 % aparatur Kecamatan selesai mengikuti jenjang Pendidikan, bimbingan teknis dan Latihan Formal / Non Formal

Meningkatkan kualitas pelayanan

Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan, tepat,cepat dan efesien

Pelayanan masyarakat berjalan lancar.

4

Meningkatkan status a. Terwujudnya Peraturan kelembagaan Kelurahan Daerah/Peraturan Bupati menjadi SKPD tentang Penetapan Kelurahan sebagai SKPD Meningkatkan Terselenggaranya setiap kepercayaan dan peran tahapan perencanaan aktif stakeholders dengan baik. terhadap mekanisme perencanaan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat Kecamatan Meningkatkan konsistensi Tercapaianya kesepakatan SKPD Teknis pada hasil antara SKPD Teknis dengan perencanaan partisipatif Delegasi Kecamatan tentang menjadi kegiatan SKPD. usulan-usulan yang dapat diakomodir oleh SKPD Teknis. Meningkatnya ketertiban Terselenggaranya administrasi perkantoran administrasi perkantoran (termasuk penanganan dokumen dan arsip) dengan baik


Kelurahan menjadi SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan dengan baik.

Usulan Masyarakat pada forum resmi perencanaan pembangunan terpeuhi.

Dokumen dan arsip kantor tertata dengan baik

66

7

Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi

Terwujudnya komunikasi yang efektif antar seksi dalam pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas tidak tumpang tindih

8

Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa

Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tupoksi kecamatan dengan nomenklatur anggaran.

Terwujudnya koordinasi dan pemahaman tupoksi kecamatan dengan nomenklatur anggaran.

Tertampungnya rencana pembiayaan pelaksanaan tupoksi kecamatan kedalam dokumen anggaran

Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa

Terwujudnya pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan desa dengan baik

Administrasi pemerintahan desa berjalan dengan baik.

9


67

4.4. Strategi Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelayanan SKPD. Perumusan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada tujuan dan sasaran pelayanan SKPD dengan menggunakan analisis SWOT atau Force Field Analysis.

Tabel 4.2. Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal FAKTOR INTERNAL NO.

KEKUATAN - S

NO.

KELEMAHAN - W

S1

 Struktur Organisasi yang jelas

WI

 Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM

S2

 Sarana/Prasarana kerja yang cukup memadai  Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas

W2

 Suasana kerja yang belum kondusif

 Kuantitas SDM yang memadai

W4

 Motivasi bekerja yang kuat

W5

S3

S4 S5

W3

 Tidak tersedianya nomenklatur anggaran yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan/Tupoksi kecamatan di dalam Permendagri 13 tahun 2006 dan perubahannya.  Kurangnya koordinasi internal dan antar SKPD  Lemahnya pelaksanaan evaluasi

FAKTOR EKSTERNAL NO.

PELUANG - O

NO.

TANTANGAN - T

 Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Bintek)

T1

O2

 Dukungan data Base keuangan dari DPKD

T2

O3

 Perkembangan Teknologi

T3

 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif  Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan  Sering berubahnya peraturan perundangan

O4 O5

 Kerjasama dengan pihak lain  Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan pembangunan

T4 T5

O1

RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 .

BAB VI .

 Kurangnya koordinasi antar SKPD  Adanya perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislative dan eksekutif

43

4.5 Kebijakan

Perumusan

kebijakan

didasarkan

pada

hasil

perumusan

strategi.

Penjabaran Sasaran, Kebijakan dan Program Pembagunan dapat diuraikan dalam matriks berikut ini :

Tabel 4.3 Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Kebijakan dan Program Sasaran Uraian

Indikator

1

2

Terselenggaranya bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur kecamatan


Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan, tepat,cepat dan efesien

b. Terwujudnya Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelurahan sebagai SKPD Terselenggaranya setiap tahapan perencanaan dengan baik. Tercapaianya kesepakatan

Kebijakan

Program

3

4

Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

a.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Program peningkatan disiplin aparatur d. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS e.Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan kualitas layanan


Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait



Melaksanakan koordinasi antar komponen pelaku pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan


Usulan Masyarakat

Peningkatan koordinasi dan

Program Pelayanan


BAB VI .

44

antara SKPD Teknis dengan Delegasi Kecamatan tentang usulanusulan yang dapat diakomodir oleh SKPD Teknis. Terselenggaranya administrasi perkantoran (termasuk penanganan dokumen dan arsip) dengan baik

pada forum resmi perencanaan pembangunan terpeuhi.

kerjasama antar SKPD

Administrasi Perkantoran


Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan ketatausahaan

Terwujudnya komunikasi yang efektif antar seksi dalam pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas tidak tumpang tindih

Peningkatan pelaksanaan koordinasi internal dengan baik

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya koordinasi dan pemahaman tupoksi kecamatan dengan nomenklatur anggaran.

Tertampungnya rencana pembiayaan pelaksanaan tupoksi kecamatan kedalam dokumen anggaran Administrasi pemerintahan desa berjalan dengan baik.

Pelaksanaan koordinasi dengan otoritas penganggaran


Pelaksanaan pelatihan/pembinaan/ sosialisasi peraturan perundangan terkait pelaksanaan penatausahaan administrasi desa pada aparatur desa secara berkelanjutan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terwujudnya pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan desa dengan baik

4.6. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik rumusan sebagai indikator kinerja utama Kecamatan Arut Selatantahun 2012-2016 adalah : 1. Aparatur Kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan layanan masyarakat; 2. Sarana dan Prasarana perkantoran yang mendukung pelayanan masyarakat; 3. Tata kelola dokumen administrasi perkantoran yang baik; 4. Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kantor Kecamatan Arut Selatan; 5. Aparatur desa yang cakap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;


BAB VI .

45

BAB V. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

5.1. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kecamatan Arut Selatan Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Arut Selatan dengan RPJM Daerah Kotawaringin Barat, maka program dan kegiatan yang akan di jalankan selama priode 2012-2016 serta ditambah dengan satu tahun masa transisi (2017) adalah untuk tahun 2012 agenda program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih sebagai bentuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang telah di dukung oleh sumber pendanaan APBD Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJM Daerah, adapun program dan kegiatan untuk tahun 2013 dan seterusnya adalah sebagai berikut : Tabel 5.1 Program, Kegiatan dan indicator kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 No

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran Rek. Telepon, Rek. PDAM dan Rekening listrik kantor kecamatan dan Kelurahan.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pembayaran honor pejabat pengelola administrasi keuangan, administrasi kegiatan dan insentif RT.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pembayaran honor petugas kebersihan dan penjaga kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Servis peralatan kerja (computer, laptop, printer dll)

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis kantor (kecamatan dan kelurahan)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

penyediaan spanduk dan penggandaan/foto copy.


BAB VI .

46

2.

3.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan lampu dan alat listrik lainnya.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan computer dan perlengkapannya dan peralatan lainnya.

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan dan peralatan kebersihan dan Peralatan rumah tangga kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan snack Pegawai Honorer dan Konsumsi rapat

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas ke desa-desa dan keluar daerah.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor

Pembangunan fisik kantor

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasional pegawai Kecamatan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Air conditioner dll.

Pengadaan mebeleur

Pengadaan meja, kursi, lemari dll.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rumah dinas


Pengecatan dan tambal sulam gedung kantor


Servis dan BBM kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan AC dll.

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4.

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun

5.

6.

Pengadaan pakaian Dinas pegawai

Pemulangan pegawai yang pensiun

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundangundangan

Sosialisasi/pelatihan penerapan peraturan perundangan.


Pelatihan/bimtek aparatur Kecamatan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan LAKIP, bahan LKPJ, Laporan Tahunan

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Laporan Keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan keuangan akhir tahun


BAB VI .

47

5.2. PROGRAM, KEGIATAN LINTAS SKPD Untuk Kecamatan Arut Selatan dalam renstra 2012-2016 tidak terdapat program lintas SKPD.

5.3. PROGRAM KEGIATAN LINTAS KEWILAYAHAN Untuk Kecamatan Kecamatan Arut Selatan dalam Tahun anggaran 2012-2016 tidak ada program lintas kewilayahan.

5.4. PAGU INDIKATIF DAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN Untuk Pagu indikatif dan indikasi Sumber Pendanaan Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Arut Selatan dapat dilihat dari Matriks lampiran Renstra Kecamatan Kecamatan Arut Selatan


BAB VI .

48

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

Indikator kinerja SKPD pada bab ini merupakan benang merah keterkaitan Renstra SKPD dan RPJMD. Indikator kinerja menunjukan sasaran RPJMD yang terkait dengan Tupoksi SKPD, tolok ukur kinerja hasil yang digunakan, dan program-program SKPD yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016. Alat ukur kinerja Renstra-SKPD Kecamatan Arut selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 dapat meliputi aspek-aspek sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:


BAB VI .

49

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

T-0

T1

T2

T3

T4 7

1

2

3

4

5

6

1.


Aparatur Kecamatan masih banyak yang belum mampu melaksanakan tugas dengan baik

Pendidikan/pelatih an/ bimtek 4 % pegawai



Pendidikan/pe an/ bimtek 4 % pegawai

2

Administrasi pemerintahan desa berjalan dengan baik.

Sosialisasi/Pelatiha n Pengelolaan Keuangan Desa 40 orang

Sosialisasi/Pelatih an Pengelolaan Kekayaan Desa 40 orang

Sosialisasi/Pelatih an Pengelolaan administrasi Desa 40 orang

Sosialisasi/Pela an Pengelolaan sistem pelapor Desa 40 orang

3

Tertampungnya rencana pembiayaan pelaksanaan tupoksi kecamatan kedalam dokumen anggaran Pelaksanaan tugas tidak tumpang tindih

Sebagian besar aparatur desa belum dapat melaksanakan tugas dengan baik Permendagri 59 tahun 2007 tidak mengakomodir kegiatan teknis seksi-seksi di lingkungan kecamatan

Koordinasi ke otoritas penganggaran




Masih sering terjadi tumpangtindih pelaksanaan tugas seksi-seksi Dokumen dan arsip kantor masih belum tertata dengan baik Banyak usulan masyarakat pada musrenbang yang

Koordinasi

Pelatihan petugas 2 orang



Pelatihan petu 2 orang

Koordinasi ke dinas-dinas teknis terkait



Koordinasi ke dinas-dinas tek terkait

4

5


6

Usulan Masyarakat pada forum


BAB I .

50

resmi perencanaan pembangunan terpeuhi.

tidak tertampung pada SKPD Teknis.

7


8


9

Pelayanan masyarakat berjalan lancar.

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah Kelurahan masih blummenjadi SKPD Kondisi fisik kantor belum sepenuhnya mendukung

Sosialisasi ke tokoh masyarakat tentang pentingnya dokumen perencanaan



Sosialisasi ke tokoh masyara tentang pentingnya dokumen perencanaan

Pembangunan lanjutan AULA Kel. Sidorejo, Pembangunan Kantor Kel. Madurejo, Pembangunan Pagar Kel. Mendawai.

Pembangunan Kantor Kel. Mendawai Seberang, Pembangunan Aula Kel. Raja Seberang, Rehab Atap Kantor Kecamatan

Pembangunan Kantor Kel. Raja Seberang, Pembangunan Aula Kel. Mendawai Seberang

Pembangunan Mushola Kanto Kecamatan


BAB I .

51

BAB VII. PENUTUP

Renstra Kecamatan Arut Selatan Tahun 2012-2016 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Arut Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksananya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaanya sebagai berikut : 1. Dalam Restra Kecamatan Arut Selatan 2012-2016

telah ditetapkan rumusan

pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Arut Selatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan

daerah

yang

telah

ditetapkan

dalam

dokumen

Rencana

Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. 2. Renstra Kecamatan Arut Selatan Tahun 2012-2016 diarahkan dan dikendlikan

langsung oleh Camat Arut Selatan, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan para Kepala seksi (Seksi Tata Pemerintahan, seksi Pelayanan

Umum,

seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa,

seksi

Ketentraman dan Ketertipan Umum, dan Seksi Pembangunan Kesejahteraan dan sosial yang ada di lingkungan Kecamatan Arut Selatan. 3. Renstra Kecamatan Arut Selatan Tahun 2012-2016

harus dijadikan pedoman

dalam penyiapan Rencana kerja Kecamatan Arut Selatan (Renja Kecamatan Arut RANCANGAN RENSTRA ARSEL 2012-2016 .

BAB I .

52

Selatan) untuk setiap tahunnya dengan tetap mangacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat. 4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat,

keberadaan Renstra Kecamatan Arut Selatan harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Arut Selatan (RKA-Kecamatan Arut Selatan); 5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-SKPD Kecamatan Arut Selatan tahun 2012-

2016 yang tercermin dalam Renja-SKPD Kecamatan Arut Selatan, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Pangkalan Bun,

Maret 2012

CAMAT ARUT SELATAN

H. RODY ISKANDAR, S.Sos, M.Si Pembina NIP. 19690831 1999012 1 003


BAB I .

53

Form B.1.4 MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2012-2016 KANTOR KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Tujuan

(1) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Arut Selatan

Sasaran

(2) Tercapainya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat

Indikator

KODE

Program dan Kegiatan

(5)

(4)

(3)


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(6)

(7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp, 000)

Tahun-1

Tahun-2

Target

Rp

Target

(8)

(9)

(10)

Rp (11)

Tahun-3

Target

(12)

Rp (13)

Tahun-4

Target

(14)

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra PenangSKPD gungjawab

Tahun-5

Rp

Target

(15)

(15)

Rp

Target

(16)

(17)

Masyarakat yang 1 06 berurusan dapat terlayani dengan baik, cepat, efektif, 1 06 efesien, transparan dan akuntabel

01

01

Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik

20%

69.660

20%

90.040 20%

103.546 20%

116.489 20%

133.963

1 06

01

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional

20%

28.750

20%

32.500 20%

37.375 20%

42.047 20%

48.354

1 06

01

01

07

224.200 20%

257.830 20%

290.059 20%

333.568

01

08

Jasa administrasi keuangan Jasa Kebersihan Kantor

212.825 20%

01

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

20%

1 06

20%

123.932

146.655

168.653

189.735

218.195

-

-

1 06

01

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jasa perbaikan peralatan kerja

20%

23.725

20%

36.000 20%

41.400 20%

46.575 20%

53.561

1 06

01

01

10

Alat tulis kantor

20%

50.950

20%

60.950 20%

70.093 20%

78.854 20%

90.682

1 06

01

01

11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan

20%

24.737

20%

32.900 20%

37.835 20%

42.564 20%

48.949

1 06

01

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen listrik/penerangan kantor untuk menunjang kerja serta penambahan daya listrik

20%

6.368 20%

13.425 20%

15.439 20%

17.369 20%

19.974

1 06

01

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor :

20%

91.500 20%

105.225 20%

118.378 20%

136.135 23.061

1 06

01

01

14

1 06

01

01

17

1 06

01

01

18

1 06

01

02

1 06

01

02

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Komputer PC - Note Book - Printer - Audio Visual - UPS - GPS Peralatan rumah tangga

74.044

20%

20%

13.944

20%

15.500 20%

17.825 20%

20.053 20%

Makanan dan minuman PHL dan Rapat-rapat

20%

41.948

20%

54.204 20%

62.335 20%

70.126 20%

80.645

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

20%

100.500 20%

150.000 20%

172.500 20%

194.063 20%

223.172

20%

976.958 20%

1.250.000 20%

1.437.500 20%

1.617.188 20%

1.859.766

Program Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur 03

Pembangunan gedung kantor

Gedung kantor kelurahan dan Gedung Pertemuan Kelurahan

Rp (18)

(19) Kec. Arsel

Jasa Keamanan Kantor

Lokasi

(20) P. Bun

(1)

(2)

(5)

(4)

(3) 1 06

01

02

05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

(6)

(7)

(8)

(9)

Kendaraan Dinas R-4 Operasional Camat

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(15)

(16)

60%

300.000 15%

60.000 15%

60.000 10%

55.000

Kendaraan Dinas R-2 Operasional Kasi/Kasubag

Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang profesional di dalam menyelenggarak an organisasi, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

Tercapainya peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan

1 06

01

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor

20%

48.525

20%

45.000 20%

51.750 20%

58.219 20%

66.952

1 06

01

02

10

Pengadaan mebeleur

Mebeleur kantor

20%

89.707

20%

67.500 20%

77.625 20%

87.328 20%

100.427

1 06

01

02

22


terpeliharanya gedung kantor

20%

60.160

20%

67.500 20%

77.625 20%

87.328 20%

100.427

1 06

01

02

24


Terpeliharanya kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran kerja

20%

55.100

20%

62.500 20%

71.875 20%

80.859 20%

92.988

1 06

01

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor (AC, dll)

20%

4.300 20%

9.800 20%

11.270 20%

12.679 20%

14.581

1 06

01

03

1 06

01

03

60.000

69.000

77.625

89.269

1 06

01

04

1 06

01

04

30.000

50.000

56.250

64.688

1 06

01

06

1 06

01

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP dan Lap. Tahunan)

20%

1.013

1.000

1.150

1.294

1.488

1 06

01

06

02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Laporan keuangan semesteran

20%

869

1.000

1.150

1.294

1.488

1 06

01

06

04

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Laporan keuangan akhir tahun

20%

969

1.000

1.150

1.294

1.488

Peningkatan 1 06 kualitas SDM aparatur Kecamatan sebanyak 20 % 1 06 tenaga terdidik dalam bidang Keuangan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kependudukan, pemerintahan, pembangunan, tata batas, kemasyarakatan, Pelayanan umum dll sesuai bidang tugas dan tugas pokok

01

05

01

05

20%

68.000

82.000

94.300

106.088

122.001

02

01

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terciptanya disiplin aparatur

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Pemulangan pegawai yang pensiun

Pemulangan pegawai yang pensiun Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03


Pakaian dinas beserta perlengkapannya

20%

50.000

Pemulangan pegawai yang pensiun Tersedianyan Laporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan

(17)

(18)

(19)

(20)

(1)

(2)

Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang profesional di dalam menyelenggarak an organisasi, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

Tercapainya peningkatan kapasitas SDM aparatur Desa

05

01

05

1 22

01

18

1 22

01

18

02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Desa untuk Pengelolaan Keuangan Desa

1 22

01

18

03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Desa untuk manajemen pemerintahan desa

Jumlah Belanja Langsung

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(6)

01

Jumlah Belanja Tidak Langsung TOTAL BELANJA

(5)

(4)

(3) Peningkatan 1 06 kapasitas SDM aparatur Desa sebanyak 50% rutin berkala 1 06

02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(15)

(16)

(17)

(18)

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur desa dan kelurahan

20

35.055 25

40.313

25

45.352

30

52.155

10

50.000

60.000

67.500

77.625

10

50.000

60.000

67.500

77.625

2.126.983

3.060.229

3.254.763

3.654.109

4.188.225

5.902.698

6.788.103

7.806.318

8.977.266

10.323.856

8.029.681

9.848.332

11.061.081

12.631.375

14.512.081

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa

56.082.550

(19)

(20)

BAB I PENDAHULUAN. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Arut Selatan Tahun

Recommend Documents