DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................ 1 DAFTAR ISI ...................................................................................................... 2 BAB I
PENDAHULUAN............................................................................... I-1
1.1.
Latar Belakang ............................................................................... I-1
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan .............................................................. I-5
1.3
Maksud dan Tujuan ...................................................................... I-10
1.4.
Sistematika Penulisan ................................................................... I-11
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH ................... II-1
2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor......... ................................................................ II-1
2.2.
Sumber Daya Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor .... II-17
2.3.
Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ................................ II-22
2.4.
Lingkungan Internal dan Eksternal Pengembangan Pelayanan Pada Dinas Pendapatan Daerah .................................................................... II-22
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .............. III-1
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ............... III-1
3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ........................................................................................ III-2
3.3.
Telaahan RENSTRA Kementrian/Lembaga dan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ........................................ III-4
3.4.
Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .. ................................................................................................... III-9
3.5.
Penentuan Isu-Isu Strategis ........................................................ III-11
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........... IV-1
4.1.
Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ............... IV-1
4.2.
Tujuan dan Sasaran ..................................................................... IV-6
4.3.
Strategi dan Kebijakan.................................................................. IV-9
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................................... IV-1
BAB VI.
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................ VI-1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemberian kewenangan dimaksudkan
agar
daerah
dapat
meningkatkan
pelayanan
dan
kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Walaupun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap
harus
memperhatikan
kesinambungan
antara
perencanaan
pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Masa bakti Bupati/Wakil Bupati Bogor periode 2008-2013 telah berakhir di penghujung tahun 2013. Selanjutnya sesuai dengan amanat undang-undang, Bupati/Wakil Bupati Bogor terpilih periode 2013-2018 wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013- 2018 dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-1
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Walaupun
undang-undang
secara
jelas menyatakan
bahwa
pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus
pemerintahannya
sendiri,
namun
dalam
penyusunan
perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum maupun keuangan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing, oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-2
pembangunan nasional. Didalam penyusunannya dokumen ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Recana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20132018 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut: 1.
Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2.
Pendekatan
Partisipatif,
pendekatan
ini
dilaksanakan
dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan
rasa
memiliki
terhadap
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan; 3.
Pendekatan Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up), pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan serta Desa/Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah;
4.
Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih
menentukan
pilihannya
berdasarkan
program-program
pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-3
pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktorfaktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bogor. Berkenaan dengan RANCANGAN AWAL RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dimana setiap SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD yang akan ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD). RENSTRA-SKPD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun RENSTRA SKPD. Dalam ketentuan lainnya, yaitu Inpres Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-4
Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Sesuai dengan ketentuanketentuan tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018 sebagai penjabaran dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RENSTRA Dinas Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Bogor
ini
merupakan
dokumen
perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
I.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-5
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-6
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-7
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2013; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7);
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-8
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 37); 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK/01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; 37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2009 tentang Nilai Jual Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-9
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual Obyek Pajak Reklame; 39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah; 40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan; 41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Penerangan Jalan; 42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Air Tanah; 43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
1.3. Maksud dan Tujuan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I - 10
Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Tujuan
penyusunan
RENSTRA
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendapatan Daerah selama 5 tahun, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah. Dalam proses penyusunan RENSTRA juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Dinas Pendapatan Daerah dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik pihak internal maupun eksternal dapat memberikan kontribusi masukan dalam penyusunan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018. Sistematika
penulisan
RENSTRA
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan;
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah, Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I - 11
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Keuangan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor, Telaahan Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis;
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018;
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD, Program Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah untuk periode tahun 2013 – 2018;
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun
mendatang
sebagai
komitmen
untuk
mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I - 12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah; 4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 1
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan: a. Seksi Perencanaan; b. Seksi Pengembangan; dan c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi. 4. Bidang Pajak Daerah, membawahkan : a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; b. Seksi Penetapan; dan c. Seksi Penagihan. 5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membawahkan : a. Seksi Pendataan dan Penilaian; b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan c. Seksi Penagihan dan Keberatan. 6. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dana Transfer, membawahkan : a. Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB; b. Seksi Verifikasi BPHTB; dan c. Seksi Dana Transfer. 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut : 1. SEKRETARIAT Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 3
a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian; c. Pengelolaan keuangan; dan d. Pengelolaan situs web. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh : i. Sub Bagian Program dan Pelaporan; Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan program dan pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; b. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat; c.
Pengelolaan penyusunan anggaran; dan
d. Pengelolaan situs web. ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha; b. Pengelolaan barang/jasa; c.
Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan
d. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian. iii. Sub Bagian Keuangan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 4
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan
pengelolaan
keuangan
Dinas.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penatausahaan keuangan; dan b.
Penyusunan pelaporan keuangan;
c.
Pengelolaan
pengendalian
dan
pertanggungjawaban
administrasi keuangan badan.
2. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu
Kepala
Dinas
dalam
melaksanakan
perencanaan,
pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan perencanaan pendapatan daerah; b. Pengelolaan pengembangan pendapatan daerah; c. Pengelolaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; dan d. Pengolahan data bagian desa dari penerimaan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : i.
Seksi Perencanaan; Seksi Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 5
daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada penjelasan sebelumnya, Seksi Perencanaan mempunyai tugas : a. Penyiapan
bahan
pengkoordinasian
penyusunan
target
penerimaan pendapatan daerah; b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah; c.
Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi; serta
d. Pelayanan dan analisis benda berharga. ii.
Seksi Pengembangan; Seksi Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan
dan
Pengembangan
dalam
mengembangkan
pendapatan daerah dan mempersiapkan bahan penyusunan peraturan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan mempunyai tugas : a. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pendapatan daerah; b. Inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum dalam bidang pendapatan daerah; dan c.
Penyusunan bahan sosialisasi dan pembinaan di bidang pendapatan daerah.
iii.
Seksi Pengendalian dan Evaluasi Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang
Perencanaan
dan
Pengembangan
dalam
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
Seksi
Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas : a. Pengendalian pemungutan pendapatan daerah; b. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 6
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; dan d. Penghitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah.
3. BIDANG PAJAK DAERAH Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi : a. Pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah; b. Pendataan dan pengadministrasian objek dan subjek pajak daerah; c. Pengelolaan penagihan pajak daerah; dan d. Pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : i.
Seksi Pendaftaran dan Pendataan Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan sebagaimana
pajak
daerah.
dimaksud,
Untuk
Seksi
menyelenggarakan
Pendaftaran
dan
tugas
Pendataan
mempunyai fungsi : a. Pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah; b. Pendataan subjek dan objek pajak daerah; dan c.
Pengisian dan pemeliharaan kartu data.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 7
ii.
Seksi Penetapan Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan perhitungan dan penerbitan ketetapan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penetapan mempunyai fungsi : a. Penelitian data dan perhitungan pajak daerah; b. Pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah; dan c.
Penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah.
iii.
Seksi Penagihan Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penagihan mempunyai fungsi : a. Penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah; b. Pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah; dan c.
Pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan
pembayaran,
pengurangan,
keringanan
dan
pembebasan pajak daerah.
4. BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sesuai kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 8
a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai kewenangan daerah; b. Pengolahan data PBB sesuai kewenangan daerah; dan c. Pendistribusian ketetapan dan penagihan PBB sesuai kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : i.
Seksi Pendataan dan Penilaian Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas dan membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pendataan dan penilaian objek PBB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas : a. Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengelolaan data potensi PBB; b. Pendataan objek dan subjek PBB; c. Penilaian objek PBB; dan d. Penyiapan bahan pembinaan PBB.
ii.
Seksi Pengolahan Data dan Informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi
objek
maupun
subjek
pajak
PBB.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi : a. Pengolahan data dan penyajian informasi objek dan subjek PBB; b. Penetapan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); c.
Pengolahan data penerimaan PBB; dan
d. Pelaporan realisasi penerimaan PBB.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 9
iii.
Seksi Penagihan dan Keberatan Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan PBB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan PBB; dan b. Pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan
pembayaran,
pengurangan,
keringanan,
pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
5. BIDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN DANA TRANSFER Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan BPHTB dan pengelolaan dana transfer. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dana Transfer mempunyai fungsi: a. Pengelolaan validasi dan keberatan BPHTB; b. Pelaksanaan verifikasi BPHTB; dan c. Pengelolaan
administrasi
dana
transfer
dari
pemerintah,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau daerah lain. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dana Transfer dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : i.
Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan pelayanan
administrasi
dan
keberatan
BPHTB.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
Untuk II - 10
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB mempunyai fungsi : a. Pelaksanan pemungutan BPHTB; b. Penyelesaian
pengaduan
dan
memberikan
pelayanan
permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, keringanan pengurangan, dan pembebasan BPHTB; c.
Penyiapan dokumen penagihan BPHTB; dan
d. Pengadministrasian penerimaan BPHTB. ii.
Seksi Verifikasi BPHTB Seksi Verifikasi BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dan Dana Transfer dalam melaksanakan verifikasi BPHTB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Verifikasi BPHTB mempunyai fungsi : a. Penelitian data objek dan subjek BPHTB; b. Penelitian perhitungan BPHTB; dan c. Pelaksanaan verifikasi objek dan subjek BPHTB.
iii.
Seksi Dana Transfer Seksi Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan penagihan dan pengadministrasian dana transfer baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau daerah lain. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Dana Transfer mempunyai fungsi : a. Koordinasi dan penagihan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan b. Pengadministrasian
dan
pelaporan
hasil
penerimaan
pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lainlain pendapatan daerah yang sah.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 11
6. UNIT PELAKSANA TEKNIS Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, untuk melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT; b. Penyusunan program dan kegiatan UPT; c. Penyusunan data potensi pajak daerah; d. Penyiapan bahan penyusunan program analisis dan penyajian informasi pajak daerah; e. Penyiapan bahan kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah sesuai kewenangan daerah; f. Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan dokumen pajak lainnya pada Wajib Pajak di wilayah kerjanya; g. Penyiapan bahan penyusunan target penerimaan pajak daerah; h. Monitoring dan membantu penagihan pajak daerah di wilayah kerjanya; i. Penyiapan bahan/data intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; j. Memfasilitasi tindak lanjut atas permohonan wajib pajak yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah; k. Melaksanakan verifikasi lapangan untuk memperoleh data/informasi yang akurat mengenai pajak daerah; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 12
l. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pendapatan pajak daerah; m. Penyusunan dan penyampaian pelaporan kegiatan UPT; dan n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud sebelumnya dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagan struktur organisasi UPT seperti yang tersaji dalam Gambar 2.2.
Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 13
KEPALA UPT Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Daerah.
SUB BAGIAN TATA USAHA Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi umum UPT; b. Pengelolaan administrasi keuangan UPT; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya. Untuk menjangkau ruang lingkup wilayah kerja di Kabupaten Bogor, dibentuk 20 (dua puluh) UPT sebagai berikut : a. UPT Pajak Daerah I yang berkedudukan di Kecamatan Cibinong dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Cibinong; b. UPT Pajak Daerah II yang berkedudukan di Kecamatan Sukaraja dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Sukaraja; c. UPT Pajak Daerah III yang berkedudukan di Kecamatan Babakan Madang dan mempunyai
wilayah kerja di Kecamatan Babakan
Madang; d. UPT Pajak Daerah IV yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Ciawi; ii. Kecamatan Cisarua; dan iii. Kecamatan Megamendung.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 14
e. UPT Pajak Daerah V yang berkedudukan di Kecamatan Caringin dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Caringin; dan ii. Kecamatan Cigombong. f. UPT Pajak Daerah VI yang berkedudukan di Kecamatan Tamansari dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Tamansari; dan ii. Kecamatan Cijeruk. g. UPT Pajak Daerah VII yang berkedudukan di Kecamatan Ciomas dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Ciomas; dan ii. Kecamatan Dramaga. h. UPT Pajak Daerah VIII yang berkedudukan di Kecamatan Rancabungur dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Rancabungur; ii. Kecamatan Ciampea; dan iii. Kecamatan Kemang. i. UPT Pajak Daerah IX yang berkedudukan di Kecamatan Cibungbulang dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Cibungbulang; ii. Kecamatan Tenjolaya; dan iii. Kecamatan Pamijahan. j. UPT Pajak Daerah X yang berkedudukan di Kecamatan Leuwisadeng dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Leuwisadeng; ii. Kecamatan Leuwiliang; dan iii. Kecamatan Nanggung. k. UPT Pajak Daerah XI yang berkedudukan di Kecamatan Cigudeg dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Cigudeg; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 15
ii. Kecamatan Jasinga; dan iii. Kecamatan Sukajaya. l. UPT Pajak Daerah XII yang berkedudukan di Kecamatan Parung Panjang dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Parung Panjang; dan ii. Kecamatan Tenjo. m. UPT Pajak Daerah XIII yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Sindur dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Gunung Sindur; dan ii. Kecamatan Rumpin. n. UPT Pajak Daerah XIV yang berkedudukan di Kecamatan Parung dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Parung; dan ii. Kecamatan Ciseeng. o. UPT Pajak Daerah XV yang berkedudukan di Kecamatan Bojonggede dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Bojonggede; dan ii. Kecamatan Tajurhalang. p. UPT Pajak Daerah XVI yang berkedudukan di Kecamatan Citeureup dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Citeureup. q. UPT Pajak Daerah XVII yang berkedudukan di Kecamatan Gunungputri dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Gunungputri. r. UPT Pajak Daerah XVIII yang berkedudukan di Kecamatan Cileungsi dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Cileungsi. s. UPT Pajak Daerah XIX yang berkedudukan di Kecamatan Jonggol dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Jonggol; dan ii. Kecamatan Klapanunggal. t. UPT Pajak Daerah XX yang berkedudukan di Kecamatan Cariu dan mempunyai wilayah kerja di : Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 16
i. Kecamatan Cariu ; ii. Kecamatan Tanjungsari; dan iii. Kecamatan Sukamakmur.
7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok jabatan fungsional akan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas. Nama dan jumlah jabatan fungsional akan ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Jabatan fungsional yang dibutuhkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor seperti auditor, juru sita, tim penilai, PPNS dan lainnya.
2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada akhir bulan Maret tahun 2014 sebanyak 196 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 189 orang dan tenaga kontrak/honorer sebanyak 7 orang. Kondisi pengawai secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 17
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Bulan Maret Tahun 2014 No 1. 2.
PEGAWAI PNS KONTRAK/HONORER JUMLAH
JUMLAH ( ORANG) 189 7 196
% 96,43 3,57 100,00
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri (3,57%) yaitu tenaga kontrak/honorer. Namun demikian penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS yaitu sebanyak 189 orang (96,43%). Sementara itu berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai pria di Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 152 orang (atau sekitar 77,60%), sedangkan jumlah pegawai wanita di Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 44 orang (atau sekitar 22,40%).
a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi, Dinas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 61 orang, dimana sejumlah 21 orang di pusat dan 40 orang tersebar pada 20 UPT Pajak Daerah. Sementara itu sampai dengan saat ini (kondisi akhir Maret 2014), untuk kelompok jabatan fungsional di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor belum terisi (masih kosong). Struktur jabatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 18
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang Menduduki Jabatan dan Staf pada Bulan Maret Tahun 2014 N0 1. 2. 3. 4. 4 5
Jabatan/Staf Eselon II Eselon III Eselon IV-a Eselon IV-b Fungsional di UPT (Pajak dan PBB) Staf di Dinas Pendapatan Daerah Jumlah
Jumlah (orang ) 1 5 35 20 36
% 0,50 2,50 17,80 10,20 18,50
99 196
50,50 100,00
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat Berdasarkan data dari 196 jumlah pegawai yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, terdapat 2,50% pegawai Golongan IV, 51,00% pegawai Golongan III, 39,70% pegawai Golongan II dan 3,00% pegawai Golongan I serta tenaga kontrak sebanyak 3,50% dari jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah. Apabila dilihat dari golongan/pangkat, maka pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor didominasi oleh pegawai negeri sipil golongan III, yaitu sebesar 51,00%. Oleh karena itu pola pembinaan dan pengarahan disesuaikan dengan kondisi mayoritas PNS golongan III. Selengkapnya gambaran mengenai jumlah PNS maupun tenaga kontrak berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat dalam Tabel 2.3.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 19
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Golongan/Pangkat pada Bulan Maret Tahun 2014 N0
Golongan
Jumlah (orang )
1.
IV
5
2,50
2.
III
100
51,00
3.
II
78
39,70
4
I
6
3,00
5.
TKK
7
3,50
Jumlah
196
%
100.00
c. Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang ada, maka komposisi pegawai dengan status pendidikan SLTA lebih mendominasi yaitu sebesar 41,30%, sedangkan yang paling rendah untuk PNS adalah Strata S-3, yaitu sebesar 0,50% an untuk TKK adalah tingkat Strata S-1, SLTP dan SD, masing-masing sebesar 0,50%. Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai Dinas Pendapatan Daerah, terlihat bahwa mayoritas pegawai lulusan SLTA yaitu sebesar 41,30%, sehingga pola pembinaan pegawai dilakukan dengan mengacu pada tingkat pendidikan pegawai lulusan SLTA. Selengkapnya data latar belakang pendidikan pegawai Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 20
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan pada Bulan Maret Tahun 2014 N0
Pendidikan
Jumlah (orang )
%
1.
Strata-3 ( S3 )
1
0,50
2.
Strata-2 ( S2 )
28
14,20
3.
Strata-1 ( S1 )
61
31,10
4.
Sarjana Muda/ D3
9
4,50
5.
SLTA/SMK
81
41,30
6.
SLTP
5
2,50
7.
SD
4
2,00
8.
TKK : S1
1
0,50
TKK : SLTA
4
2,00
TKK : SLTP
1
0,50
TKK : SD
1
0,50
Jumlah
196
100,00
2. Kondisi Umum Anggaran Perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendapatan Daerah dari tahun 2013 – 2018 sebagaimana dilihat Tabel 2.5.
3. Kondisi Umum Sarana Kerja Pada saat ini kantor Dinas Pendapatan Daerah berlokasi di Jl. Tegar Beriman Komplek Perkantoran Pemda Cibinong. Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.6.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 21
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya. Dinas Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah; d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.7.
2.4. Lingkungan Internal dan Eksternal Pengembangan Pelayanan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang. Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah
adalah dinamika
pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 22
masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan
kegiatannya.
Lingkungan
internal
meliputi
Strength
(Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun masingmasing kondisi lingkungan internal dan eksternal
antara lain sebagai
berikut : 1.
LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (STRENGTH): 1).
Hukum dan Perundangan :Terbitnya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah. Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dapat bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan legislatif daerah sebagai
dasar
hukum
penyelenggaraan
pemungutan
pajak/retribusi daerah; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 23
2).
Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibu kota negara yang strategis sudah barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan perumahan, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sektor PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
3).
Kelembagaan dan Tata Laksana : Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah berubah mengalami pemisahan fungsi menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Hal ini menjadi suatu kekuatan
bagi
Dinas
Pendapatan
untuk
lebih
fokus
melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah produktivitas, kualitas layanan, responsiveness, responsibility dan akuntabilitas. Berkenaan dengan baru terbentuknya Unit Pelaksana Teknis di 20 UPT turut menjadikan kekuatan bagi Dinas Pendapatan Daerah karena dapat menjangkau wajib pajak ke seluruh desa/kecamatan serta lebih fokus menangani pendapatan daerah; 4).
Sumber Daya Manusia : Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-3, Strata-2 dan Strata-1 sebanyak 37.90%, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan
kinerja
Dinas
melaksanakan
pengelolaan
Pendapatan pendapatan
Daerah daerah
dalam maupun
pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak; 5).
Pembiayaan : Tersedianya anggaran/dana yang memadai untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 24
6).
Sarana/Prasarana : Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah dan pajak on line sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana;
7).
Budaya Kerja; Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja harus disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai dengan harapan;
8).
Kepemimpinan; Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan
mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada
didalamnya. Hal ini terkait dengan human relation, delegation of authority (pendelegasian wewenang) dan divison of work (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
KELEMAHAN (WEAKNESSES): 1).
Hukum dan Perundangan : Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 25
2).
Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibu kota negara belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis tersebut;
3).
Sumber Daya Manusia : Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB serta dana tranasfer, karena institusi Dinas Pendapatan Daerah baru terbentuk pada tahun 2012, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum sepenuhnya menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang belum merata tentang regulasi tersebut. Hal ini juga disebabkan karena baru terbentuknya Unit Pelaksana Teknis sebanyak 20 UPT, yang didalamnya masih banyak terdapat sumberdaya manusia baik sebagai Kepala UPT, Kasubag TU UPT maupun staf UPT yang belum sepenuhnya memahami tentang tugas pokok dan fungsi UPT, sebagai akibat belum tersedianya Standar Operasional Prosedur UPT. Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM adalah Dinas Pendapatan Daerah belum memiliki PPNS, juru penilai, auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan;
4).
Sarana/Prasarana : Kendala sarana prasarana karena Dinas Pendapatan Daerah belum memiliki gedung UPT tersendiri sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi, pelayanan kepada
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 26
masyarakat dan sistem yang belum on line pada 40 kecamatan dan 20 UPT Pajak Daerah.
2.
LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG (OPPORTUNITY): 1).
Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini
merupakan
peluang
bagi
peningkatan
penerimaan
pendapatan daerah; 2).
Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Dinas Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Bogor;
3).
Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Bogor cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Bogor;
4).
Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bogor akan bertambah jumlah
perusahaan/pengusaha
yang
melakukan
kegiatan
bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD; 5).
Bantuan
dana
Pemerintah
insentif
Daerah
dari
untuk
Pemerintah pelaksanaan
Pusat
kepada
kegiatan
dan
pembangunan daerah; 6).
Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
7).
Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 27
cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pendapatan daerah; 8).
Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;
ANCAMAN (THREAT): 1).
Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah;
2).
Luas wilayah yang besar dan keterbatasaan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala prioritas;
3).
Krisis ekonomi yang masih berkepanjangan yang mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat bergerak secara optimal;
4).
Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung terhadap para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap laju
operasi
perusahaan.
Hal
ini
pada akhirnya
akan
mempengaruhi kewajiban pajak/retribusi perusahaan; 5).
Dikarenakan adanya lokasi objek pajak/subjek pajak/retribusi dengan kabupaten/kota yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Bogor, maka akan berdampak terhadap pembagian realisasi pajak itu sendiri terhadap masing-masing wilayah;
6).
Dengan adanya wacana pemekaran Kabupaten Bogor Barat menjadi ancaman pengurangan pendapatan daerah Kabupaten Bogor.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 28
Strategi Umum Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor: a. Tahap Perencanaan; Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang lebih representatif dan akurat; b. Tahap
Pelaksanaan;
merupakan
kegiatan
Kegiatan yang
pendaftaran
menentukan
dan
dalam
pendataan pengelolaan
pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh pajak/retribusi yang potensi prediksi
penerimaan
data wajib
sebagai dasar dalam menetapkan
pendapatan.
menumbuhkembangkan
pemahaman kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta meningkatkan
kapabilitas
aparatur
atas
pengetahuan
dan
pemahaman mengenai pendapatan daerah; c. Tahap Koordinasi; Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut; d. Tahap Pengawasan; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan di lapangan
saja,
tetapi
pengawasan
pun
dilakukan
dengan
pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat
mengantisipasi
penyimpangan/
penyelewengan
dalam
pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan; e. Tahap Evaluasi; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah diharapkan tidak hanya Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 29
dilakukan
secara
insidentil,
tetapi
dapat
dilakukan
secara
berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain : 1.
Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2.
Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
3.
Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, karena institusi Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru terbentuk pada tahun 2012, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum terlalu menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai Dinas Pendapatan Daerah tentang regulasi tersebut;
4.
Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai Dispenda, karena Visi, Misi, Nilai-nilai, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Pendapatan Daerah baru disusun dalam Renstra pada tahun 2012 dan
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 1
sekarang diperbaharui pada Renstra 2013-2018, sehingga belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai Dispenda; 5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah
dengan
benar,
termasuk
dalam
melakukan
porporasi
karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah; 6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah :
“KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA“
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 2
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan
misi
sesuai
dengan
Rancangan
Awal
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Misi Kabupaten Bogor adalah: 1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kejehateraan Masyarakat; 2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata; 3. Meningkatkan
Integrasi,
Koneksitas,
Kualitas
dan
Kuantitas
Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 4. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan; 5. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 3
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah; 4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara umum tugas Dinas Pendapatan Daerah terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-5, yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Visi Kementerian Keuangan adalah ͞Menjadi Pengelola Keuangan yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan͟. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan negara. Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 4
Misi Kementerian Keuangan adalah : a. Misi Fiskal adalah mengembangkan kebijakan
fiskal
yang
sehat,
berkelanjutan, hati-hati (prudent) dan bertanggungjawab; b. Misi Kekayaan Negara adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien dan bertanggungjawab; c. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global; d. Misi Penguatan Kelembagaan adalah : i.
Membangun
dan
Mengembangkan
Organisasi
Berlandaskan
Administrasi Publik sesuai dengan Tuntutan Masyarakat; ii. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan Bertanggungjawab; iii. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya. Tujuan strategis Kementerian Keuangan dikelompokkan ke dalam 6 tema pokok yaitu: a.
Tujuan dalam Tema Pendapatan Negara adalah meningkatkan dan mengamankan
pendapatan
negara
dengan
mempertimbangkan
perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat; b. Tujuan dalam Tema Belanja Negara adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan
belanja
negara
untuk
mendukung
penyelenggaraan tugas K/L dan pelaksanaan desentralisasi fiskal; c.
Tujuan
dalam
Tema
Pembiayaan
APBN
adalah
mewujudkan
kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 5
d. Tujuan dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan negara; e.
Tujuan dalam Tema Kekayaan Negara adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
f.
Tujuan dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah Membangun Otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Amanah dan Profesional, yang Mampu Mewujudkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global. Sasaran Strategis Kementerian Keuangan : Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah: 1.
Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P;
2.
Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal. Tingkat
kepercayaan
stakeholders
yang
tinggi
diukur
berdasarkan hasil survey kepuasan stakeholder oleh lembaga independen. Hasil survey yang positif akan meningkatkan citra Kementerian Keuangan di mata stakeholder; 3.
Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan dan cukai yang tinggi Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan dan cukai terhadap peraturan
perundang-undangan
yang
pada
akhirnya
menunjukkan potensi pendapatan pajak, kepabeanan dan cukai. Telaahan dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 6
global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isuisu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi
juga
mendorong
akselerasi
proses
demokratisasi
dan
desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Visi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat adalah “Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Masyarakat͟. Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat adalah : 1. Meningkatkan pendapatan daerah; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi; 4. Menjalin jejaring kerja (networking) dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah. Pembangunan di Jawa Barat pada tahap ketiga RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 7
kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas
dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
dan
pendidikan,
pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Pemerintah
Kabupaten
Bogor
2013-2018),
prioritas
pembangunan
Kabupaten Bogor diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitas pelayanan serta kualitas kehidupan sosial masyarakat; 2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pengembangan pariwisata; 3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja; 4. Peningkatan integrasi, koneksitas, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan; 5. Peningkatan pengendalian ruang; 6. Peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 7. Pemantapan kinerja pelayanan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 8
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur
yang
dapat
mendorong
perkembangan
wilayah
dan
perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur);
dan (e)
terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian,
pengawasan,
dan
pelaksanaan
pembangunan
juga
ditetapkan
dalam
mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya
dalam
RTRW
telah
kebijakan
pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 9
Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi : (a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian dan sistem transportasi udara; (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi; prasarana sumberdaya air;
(d) sistem
(e) sistem prasarana gas; dan (f) sistem
prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bogor ini, diharapkan menjadi pedoman
bagi
pembangunan
semua di
pemangku
berbagai
kepentingan
sektor/bidang
serta
dalam
pelaksanaan
mengakomodasikan
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 10
pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai su lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bogor, maka Dinas Pendapatan Daerah perlu merancang berbagai rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM Dinas Pendapatan Daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan
rencana
optimalisasi
pendapatan
daerah
berwawasan
lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan
pendapatan
daerah
berwawasan
lingkungan
adalah
ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting. 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Tahun 2015 merupakan tahun pertama periode perencanaan jangka menengah nasional tahun 2014-2018. Secara umum, isu strategis pembangunan nasional tahun 2015 belum dipublikasikan. Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah : 1.
Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, propoor, dan pro-environment;
2.
Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
3.
Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar Jawa;
4.
Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 11
5.
Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
6.
Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7.
Penguatan ketahanan pangan dan energi; dan
8.
Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.
Arah Kebijakan nasional harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu: 1.
Economically Feasible, dengan ciri : a.
Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b. Mempunyai nilai tambah yang tinggi; c.
Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah;
d. Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
2.
e.
Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai;
f.
Berdampak luas terhadap investasi nasional;
Social Acceptable, dengan ciri : a.
Tidak menimbulkan masalah baru;
b. Membuka/menyerap lapangan kerja; c.
Mengurangi kemiskinan;
d. Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah;
3.
e.
Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat luas;
f.
Meningkatkan keharmonisan masyarakat;
g.
Mendorong tingkat partisipasi masyarakat;
Environmentally Sustainable, dengan ciri : a.
Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang dapat ditoleransi (carrying capacity);
b. Memperbaiki kualitas lingkungan; c.
Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 12
hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (sustainable). Prioritas pembangunan nasional tahun 2015 belum dipublikasikan. Mengacu
pada
Surat
Edaran
Gubernur
Jawa
Barat
Nomor
050/12/Bappeda tanggal 14 Februari 2014 tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, isu strategis pembangunan Jawa Barat tahun 2015 adalah : 1.
Aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
2.
Aksesibilitas pelayanan kesehatan.
3.
Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Tahun 2016 serta peningkatan sarana prasarana olahraga di Kabupaten/Kota
4.
Pertumbuhan penduduk dan persebarannya
5.
Pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan.
6.
Perekonomian, daya beli masyarakat, dan ketahanan pangan.
7.
Kualitas demokrasi.
8.
Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
9.
Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
10. Pengelolaan aset daerah. 11. Penegakan dan harmonisasi produk hukum. 12. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, moda transportasi dan permukiman. 13. Kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang. 14. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana dan adaptasi masyarakat terhadap bencana. 15. Ketahanan energi dan kualitas air baku. 16. Pembangunan di wilayah perbatasan. 17. Reformasi birokrasi berbasis profesionalisme dan kesejahteraan serta keseimbangan kualitas SDM lintas pemerintahan. 18. Kualitas infrastruktur dasar pedesaan/kelurahan dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 13
19. Kerjasama untuk percepatan pembangunan berbasis multipihak dalam negeri dan luar negeri. 20. Pelestarian budaya, sarana seni dan budaya, serta destinasi wisata Berdasarkan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan Jawa Barat tahun 2015 adalah : ͞Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan Masyarakat Jawa Barat͟ Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2015 diimplementasikan ke dalam 10 (sepuluh) Common Goals berbasis tematik sektoral, yaitu : 1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan a.
Jabar bebas putus jenjang sekolah;
b. Peningkatan
pelayanan
pendidikan
non
formal
plus
kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas; c.
Pendidikan berkebutuhan khusus;
d. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi; e.
Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan; a.
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan;
b. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak; c.
Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa;
d. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku a.
Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan BodebekKarpur dan Bandung Raya;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 14
b. Infrastruktur strategis di Koridor Bandung-Cirebon, CianjurSukabumi-Bogor, Jakarta - Cirebon, Bandung - Tasikmalaya serta Jabar Selatan; c.
Infrastruktur jalan dan perhubungan;
d. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; e.
Kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;
f.
Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik;
g.
Pemenuhan
kecukupan
air
baku
dan
pengembangan
infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat; 4. Meningkatkan ekonomi non pertanian a.
Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM;
b. Perkuatan
peran
BUMD
dalam
pembangunan
dan
mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi; c.
Pengembangan skema pembiayaan alternatif;
d. Pengembangan industri manufaktur; e.
Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif;
5. Meningkatkan ekonomi pertanian; a.
Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional;
b. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry; c.
Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani;
d. Jawa Barat bebas rawan pangan; e.
Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 15
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan a.
Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%;
b. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional; c.
Penanganan bencana longsor dan banjir;
7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan a.
Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan;
b. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat; c.
Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat;
d. Pengembangan destinasi wisata; 8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan a.
Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana;
b. Peningkatan
pemberdayaan
perempuan
dan
ekonomi
keluarga; c.
Peningkatan pengelolaan kependudukan;
9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan a.
Pengurangan kemiskinan;
b. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; c.
Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat;
10. Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis IPTEK a.
Modernisasi pemerintahan dan profesionalisme aparatur;
b. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik; c.
Penataan sistem hukum dan penegakan hukum;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 16
d. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multi pihak; e.
Peningkatan
kualitas
perencanaan,
pengendalian
dan
akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; f.
Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan;
Upaya mengimplementasikan common Goals tersebut, dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi, yaitu : 1.
Pelibatan
komunitas
berbasis
masyarakat
dengan
prinsip
penguatan aktor lokal (strengthening local actor); 2.
Integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota;
3.
Penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela
percepatan
pembangunan,
yaitu
mengkombinasi
manajemen berbasis daerah otonom kabupaten/kota dengan manajemen kewilayahan; 4.
Penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan;
5.
Peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan mutu serta akuntabilitas pembangunan;
Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut : 1. Peningkatan kesalehan dan kesejahteraan sosial, meliputi : a.
Kemiskinan;
b.
Kebencanaan;
c.
Ketenagakerjaan;
d.
Kependudukan;
e.
SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan);
2. Peningkatan ekonomi masyarakat, meliputi : a.
Daya beli;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 17
b.
Ketahanan pangan;
c.
Investasi;
d.
Daya tarik pariwisata;
3. Peningkatan infrastruktur wilayah, meliputi : a.
Air bersih;
b.
Listrik perdesaan;
c.
Pemanfaatan ruang;
d.
Sanitasi;
e.
Transportasi;
f.
Pencemaran lingkungan;
4. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dan kesehatan, meliputi : a.
Aksesibilitas dan mutu pendidikan;
b.
Aksesibilitas dan mutu kesehatan;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi : a.
Perijinan;
b.
Korupsi;
c.
Aparatur pemerintahan;
d.
Sistem pelayanan;
e.
Ketertiban umum;
f.
Aset daerah;
g.
Pendapatan daerah;
Berdasarkan isu strategis pembangunan Kabupaten Bogor, maka tema pembangunan daerah tahun 2015 adalah : ͞Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Mengembangkan Daya Saing Daerah Menuju Kabupaten Termaju di Indonesia͟. Sejalan dengan tuntutan masyarakat Kabupaten Bogor yang disampaikan melalui penjaringan aspirasi Reses Dewan Perwakilan
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 18
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, maka berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Bogor Nomor 171/89-DPRD tanggal 16 Januari 2014 perihal Pokok-pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Tahun 2015, beberapa hal penting yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2015 adalah: 1.
Masyarakat menghendaki adanya peningkatan dan pemerataan pelayanan serta aksesibilitas pada bidang pendidikan dan kesehatan
dalam
rangka
mewujudkan
kecerdasan
dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam bidang pendidikan, sebagaimana telah menjadi program unggulan dan prioritas berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2013-2014, diharapkan agar selanjutnya dapat dibuat program yang mampu menjabarkan visi dan misi dimaksud. Dalam bidang kesehatan, harus mendapatkan perhatian serius antara lain masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga medis dan non medis di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesda/Jamkesmas yang secara bertahap segera terintegrasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS; 2.
Masyarakat menghendaki adanya peningkatan dalam penyediaan sarana kebutuhan dasar lainnya, yaitu penyediaan listrik, karena masih ada sebagian masyarakat Kabupaten Bogor yang belum menikmati penerangan listrik, sarana air bersih, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
3.
Masyarakat menginginkan adanya penyediaan pembangunan dan rehabilitasi
infrastruktur
jalan/jembatan
agar
benar-benar
dilaksanakan dengan berpedoman pada skala prioritas dan harus
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 19
mendapatkan
perhatian
pemerintah
daerah
yang
serius,
mengingat setiap pelaksanaan reses yang dilakukan anggota DPRD, hal tersebut menjadi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor; 4.
Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat mengkondisikan adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah melalui penanaman modal/investasi di sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah, khususnya pertanian, perikanan, jasa pariwisata, industri dan perdagangan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja
seluas-luasnya
kepada
masyarakat
usia
produktif.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu
menciptakan
kondusivitas
investasi
(kemudahan,
kenyamanan dan keamanan) maka perlu ditingkatkan koordinasi yang baik secara terus-menerus dan berkala dengan unsur-unsur/ lembaga/instansi vertikal; 5.
Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan tidak mengabaikan pembangunan mental, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan, mengingat laju pertumbuhan dan kemajuan fisik (materiil) yang dicapai, termasuk kemajuan pembangunan di bidang ekonomi harus sejalan dengan kemajuan pembangunan di bidang mental, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan;
Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bogor, serta hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, prioritas pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2015 yang ditetapkan adalah : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, dengan fokus : a.
Peningkatan
Pelayanan
Agama
dan
Keagamaan
serta
Kerukunan Umat Beragama;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 20
b. Peningkatan
Fasilitasi
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak; c.
Peningkatan Pengendalian Penduduk;
d. Peningkatan Fasilitasi Peran dan Fungsi Kepemudaan; e.
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana serta Manajemen Olahraga;
f.
Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, serta Penanganan Pasca Bencana;
g.
Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan;
h. Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Berbasis Ikon Kabupaten Bogor; i.
Peningkatan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Peningkatan
Daya
Saing
Perekonomian
Daerah
dan
Pengembangan Pariwisata, dengan fokus : a.
Peningkatan Produk Daerah Berorientasi Agribisnis;
b. Peningkatan Kualitas Industri Kecil (UMKM/IKM); c.
Peningkatan
Kualitas
Daya
Tarik
Wisata
dan
Jasa
Pendukungnya; d. Pengembangan Sumber Energi, Migas, dan Pemanfaatan Sumberdaya Mineral; 3. Peningkatan Investasi dan Penciptaan Peluang Kerja, dengan fokus: a.
Peningkatan Jumlah dan Nilai Investasi PMDN;
b. Peningkatan Peluang Kerja;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 21
c.
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Peningkatan Integrasi, Koneksitas, Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan, dengan fokus : a.
Peningkatan Kemantapan Infrastruktur Jalan dan Irigasi;
b. Peningkatan
Kuantitas dan
Kualitas Sarana Prasarana
Perhubungan dan Pelayanan Transportasi; c.
Pengendalian Pencemaran;
5. Peningkatan Pengendalian Ruang, dengan fokus : a.
Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
b. Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan; c.
Pemulihan Lahan;
d. Penataan Batas Hutan dan Batas Wilayah; 6. Peningkatan Mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, dengan fokus : a.
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas; c.
Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
d. Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan; e.
Peningkatan Kualitas serta Layanan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
f.
Peningkatan Integrasi Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
7. Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel, dengan fokus :
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 22
a.
Pemantapan Manajemen Pemerintahan;
b. Peningkatan Pemanfaatan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi; c.
Pengembangan Pelayanan Sistem Informasi dan Layanan Publik;
d. Peningkatan Profesionalisme dan Disiplin Aparatur; e.
Inventarisasi, Penataan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
f.
Penegakan perda;
g.
Penguatan Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan;
h. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah; 8. Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan fokus : a.
Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah;
b. Peningkatan Keanekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan; Secara substansi penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2015 telah bersinergi dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Hal ini terlihat dari hal-hal sebagai berikut : a.
Prioritas pembangunan pertama dan kedua di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas keenam di Kabupaten Bogor;
b. Prioritas pembangunan ketiga dan keenam di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas pembangunan ketiga di Kabupaten Bogor; c.
Prioritas keempat dan kelima di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas keempat dan kedelapan di Kabupaten Bogor;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 23
d. Prioritas pembangunan ketujuh, kedelapan, dan kesembilan di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas pertama di Kabupaten Bogor; e.
Prioritas pembangunan kesepuluh di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas ketujuh di Kabupaten Bogor.
Bahwa dokumen Rancangan Awal RKPD mengacu pada Rancangan Awal RPJMD tahun 2013-2018, dimana dokumen tersebut memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten yang wajib dipedomani dalam penyusunan Renja SKPD. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah: ͞Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia͟ Visi tersebut diimplementasikan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu : 1.
Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
2.
Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata
3.
Meningkatkan
integrasi,
koneksitas,
kualitas
dan
kuantitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 4.
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan
5.
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik
Dalam rangka mewujudkan kabupaten termaju di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan 25 kriteria penciri termaju, yaitu : 1. Seluruh RSUD dan Puskesmas sudah terakreditasi ; 2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan; 3. Angka harapan hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 24
4. Tuntas angka melek huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun; 5. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional; 6. Penduduk miskin turun menjadi 5 %; 7. Tercapainya Rata-rata lama sekolah 9 tahun; 8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di idonesia; 9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia; 10. Seluruh perijinan berstandar ISO; 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi provinsi dan nasional; 12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia; 13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar terbanyak di Indonesia; 14. Terbangunya pasar di setiap Kecamatan; 15. Tercapainya swasembada benih padi bermutu; 16. Bebas rumah tidak layak huni (RTLH); 17. Tuntasnya pembangunan poros barat- utara-tengah –timur; 18. Mendorong Terbangunnya Cibinong raya sebagai pusat kegiatan wilayah; 19. Seluruh masyarakat mempunyai e- KTP; 20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia; 21. Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP); 22. Tersedianya jaringan internet/intranet di seluruh kecamatan; 23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa/Kelurahan;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 25
24. Tidak ada daerah terisolir; 25. Terbangunnya mesjid raya di setiap kecamatan. Prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2015 harus diarahkan untuk mendukung tercapainya seluruh target penciri termaju di Kabupaten Bogor dengan sinergi sebagai berikut : 1.
Prioritas pertama diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator penciri termaju ke-5, 6, 19 dan 25;
2.
Prioritas kedua diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-9;
3.
Prioritas ketiga diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-11, 12 dan 14;
4.
Prioritas keempat diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-8, 16, 17 dan 18;
5.
Prioritas kelima diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-24;
6.
Prioritas keenam diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-1, 2, 3, 4 dan 7;
7.
Prioritas ketujuh diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-10, 20, 21, 22 dan 23;
8.
Prioritas kedelapan diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-13 dan 15; Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan
internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 26
menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : a. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah; b. Optimalnya penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; c. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem perencanaan,
pendataan,
penilaian,
penetapan,
penatausahaan,
pembinaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
Strategi Strength-Opportunity (S-O) : 1). Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk
memenuhi kebutuhan di bidang pendapatan daerah; 2). Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk
mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah; 3). Memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang
semakin berkembang untuk memanfaatkan perencanaan di bidang pendapatan daerah; 4). Memanfaatkan
gaya
kepemimpinan
yang
menyatu
dengan
stakeholder untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik;
Strategi Weakness-Opportunity (W-O) : 1). Menyusun Perda, Perbub dan Kepbup untuk mengembangkan
potensi pendapatan daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak di lapangan;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 27
2). Meningkatkan jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk
meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah; 3). Membangun infrastruktur teknologi dan informasi dalam sistem
pendapatan daerah yang terintegrasi dari pajak daerah, PBB dan BPHTB secara terintegrasi dan on line dengan pihak perbankan; 4). Menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan
(Standar Operasional Prosedur) di UPT untuk meningkatkan pelayanan; 5). Melengkapi sarana dan prasarana teknis baik di Dinas Pendapatan
Daerah maupun di UPT untuk mengoptimalkan pembinaan dan sistem pengawasan internal.
Strategi Strength-Threat (S-T) : 1). Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran dengan terus
melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi untuk meningkatkan kepastian kewenangan daerah; 2). Mengoptimalkan
kewenangan
Pemerintah
Daerah
untuk
meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3). Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan
sosialisasi, pembinaan dan melakukan ketentuan hukum bagi para wajib pajak dengan sistem penghargaan maupun sanksi; 4). Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran
untuk
melaksanakan
kebijakan
mengenai
intensifikasi
dan
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 28
ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
Strategi Weaknesses-Threat (W-T) : 1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pelaksana
pengawasan untuk mengatasi kewenangan Pemerintah Daerah yang terbatas dan untuk mengatasi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum/ aturan; 2). Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk
mendukung kebijakan optimalisasi pelayanan pendapatan daerah; 3). Meningkatkan sarana prasarana teknik, informasi, kewenangan dan
anggaran untuk optimalisasi pelayanan pengembangan, pembinaan dan sistem pengawasan internal di bidang pendapatan daerah;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III- 29
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
VISI DAN MISI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian
cepat dan pesat, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Dinas Pendapatan Daerah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai Visi, yakni :
͟Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai Dinas Pendapatan Daerah Termaju di Indonesia͟ Penjelasan Makna Visi : Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pernyataan bahwa optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang akuntabel, berarti bahwa penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bogor dari objek, subjek, wajib pajak daerah, wajib retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain–lain PAD yang sah, diharapkan dapat optimal dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) serta Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 1
memiliki kemampuan dan potensi sumber dana yang lebih besar dari pada sumber-sumber pendapatan lainnya, dengan lebih mengutamakan pada pelayanan prima ke masyarakat. Akuntabel adalah pengelolaan pendapatan daerah yang
berlandaskan
asas profesionalitas, proporsionalitas dan
keterbukaan. Pelayanan prima adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang cepat (memiliki target waktu yang jelas), tepat (tidak salah dalam perhitungan), mudah (tidak berbelit-belit prosedurnya), jelas/transparan (mekanismenya disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka), murah (tanpa pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta ramah dalam melayani masyarakat. Dana yang bersumber dari pendapatan daerah tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Bogor. Dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor perlu merumuskan misi. Misi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut : 1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan; 3. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi; 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak; 5. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan. Penjelasan Makna Misi : Pemerintah Kabupaten Bogor menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 2
Kabupaten Bogor tersebut, maka peranan Dinas Pendapatan Daerah sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan pendapatan daerah secara profesionalisme dan transparan dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Bogor yang taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah serta memperjuangkan optimalisasi bantuan pemerintah atau dana perimbangan. Misi kesatu : ͟Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah͞ Misi ini merupakan misi utama, terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sangat baik dan telah dicapai selama ini. Upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan menggali sumbersumber pendapatan lainnya melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, diharapkan pembiayaan
menjadi
jawaban
atas
tuntutan
meningkatnya
kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tuntutan
kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Misi kedua : ͟Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan͞ Pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari misi utama penyelenggaraan otonomi daerah atau dengan kata lain masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek yang harus mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya apalagi posisi para pembayar pajak merupakan faktor utama keberhasilan penerimaan pendapatan daerah. Peningkatan pelayanan diarahkan pada pemberian pelayanan prima yang cepat, aman, murah, jelas, mudah dan ramah dengan dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang sesuai standar operasional prosedur dan didukung dengan teknologi informasi yang dikelola dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi terkini, sehingga dapat diakses oleh para pengguna dengan lancar.
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 3
Misi ketiga : ͟Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi͞ Faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting didalam penciptaan pelayanan. Dinas Pendapatan Daerah akan memberikan perhatian khusus dalam penyediaan, baik jumlah maupun kualitasnya. Pembinaan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, yakni memiliki kompetensi di bidang pendapatan daerah yang memadai, baik dalam pengetahuan dan keterampilan serta dapat memenuhi jumlah ideal kebutuhan sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, sehingga dapat melayani wajib pajak dengan baik, cepat, ramah dan lancar. Misi keempat : ͞Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Sebagai Wajib Pajak͟ Dengan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu, sehingga pembayaran pajak menjadi kegiatan yang dibayarkan, yang dirasakan bukan seperti suatu pengorbanan, akan tetapi wajib pajak merasakan sebagai suatu kewajiban sebagai warga Kabupaten Bogor yang turut berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Misi kelima : ͞Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan͞ Koordinasi yang sinergis di
bidang
pendapatan
daerah antar SKPD,
lembaga/instansi terkait, baik pusat dan daerah serta stakeholders lainnya perlu diciptakan, sehingga merupakan hubungan interdependensi yang sehat dan saling menunjang kinerja
masing-masing pengelola pendapatan. Kondisi
tersebut harus dipelihara, melalui upaya penyamaan persepsi serta gerak langkah, baik dalam tataran sasaran, strategi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu perlu dilakukan upaya pengawasan (melalui mekanisme Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 4
pemeriksaan secara kontinyu) dan evaluasi pengendalian pendapatan daerah dengan Unit Pelaksana Teknis sebagai ujung tombak Dinas Pendapatan Daerah dengan masyarakat (wajib pajak). Nilai-Nilai Organisasi : Nilai organisasi menjelaskan bagaimana kita seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas dalam rangka mencapai visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor telah merumuskan nilai-nilai organisasi, yang merupakan akronim dari PENDAPATAN, sebagai berikut : Pelayanan Prima; Etos Kerja; Niat; Disiplin; Amanah; Profesionalisme; Akuntabilitas; Transparan; Aktif; Normatif; Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai organisasi adalah : diharapkan seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dapat berorientasi pada PELAYANAN PRIMA dengan mengutamakan kepuasan pelayanan pada masyarakat, memiliki ETOS KERJA yang tinggi, NIAT untuk bekerja yang baik, tulus dan jujur, DISIPLIN dalam bekerja, AMANAH (dapat dipercaya), memiliki sifat PROFESIONALISME (mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan pribadi dan golongan sehingga mampu bersikap profesional), AKUNTABILITAS (dapat dipertanggungjawabkan tugas dan kinerjanya), TRANSPARAN dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, AKTIF dalam mensosialisasikan pendapatan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 5
daerah ke masyarakat serta NORMATIF (memegang teguh norma-norma etika dan organisasi dalam melakukan pekerjaan).
4.2
TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan
merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah, yaitu : 1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah; 2. Optimalisasi Pelayanan Prima; 3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur dan Organisasi; 4. Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Optimalisasi Peran dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Sebagai Koordinator di Bidang Pendapatan Daerah.
Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah, antara lain : Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 6
1. Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun; 2. Terwujudnya
pelayanan
prima,
dengan
indikator
meningkatnya
transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Bogor; 3. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana pokok dan penunjang yang memadai; 4. Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah; 5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan, dengan indikator meningkatnya kompetensi pegawai di bidang pendapatan daerah; 6. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Dinas Pendapatan Daerah; 7. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah; 8. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bogor, dengan indikator semakin menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah; 9. Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan intern dan pemeriksaan pendapatan daerah;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 7
Adapun penjelasan tujuan dan sasaran untuk setiap misi yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah : 1. Tujuan Kesatu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ͞Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dangan Misi Kesatu ͟Meningkatkan Penerimaan
Pendapatan
dengan
Daerah͞,
sasarannya
adalah
:
Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun; 2. Tujuan Kedua Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ͞Optimalisasi Pelayanan Prima͟ sesuai dangan Misi Kedua “Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan͟, dengan sasarannya adalah : a. Terwujudnya
pelayanan
prima,
dengan
indikator
meningkatnya
transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Bogor; b. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana pokok dan penunjang yang memadai; c. Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah; 3. Tujuan Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ͞Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumberdaya Aparatur dan Organisasi͟ sesuai dengan Misi Ketiga ͞Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi͟, dengan sasarannya adalah : a. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan/organisasi, dengan indikator meningkatnya kompetensi pegawai di bidang pendapatan daerah;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 8
b. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Dinas Pendapatan Daerah; 4. Tujuan Keempat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor “Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah͟ sesuai dengan Misi Keempat ͞Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak“, dengan sasarannya adalah : a. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah, termasuk didalamnya kesadaran akan porporasi; b. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bogor, dengan indikator semakin menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk porporasi); 5. Tujuan Kelima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ͞Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan͟ sesuai dengan Misi Kelima ͞Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan͟, dengan sasarannya adalah : Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah; 4.3
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan
komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organsisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 9
terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah : 1. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Daerah yang Utama; 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat; 3. Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi; 4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak; 5. Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Sistem Pengawasan Intern; Berkenaan dengan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah, maka dirumuskan strategi dan kebijakan untuk setiap misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut : Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Pertama, yaitu ͞Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah͟, Kebijakannya adalah : 1. Pendataan Potensi Wajib Pajak Daerah; 2. Pendataan Potensi Wajib Retribusi Daerah; 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah; 4. Intensifikasi Retribusi Daerah, Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah; 5. Peningkatan Sistem Pengawasan Intern di bidang Pendapatan Daerah;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 10
Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Kedua, yaitu ͞Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat͟, Kebijakannya adalah : 1. Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana termasuk Sistem Informasi; 3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran; Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Ketiga, yaitu ͞Pemantapan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi͞, Kebijakannya adalah : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Pemenuhan Kuantitas Sumber Daya Manusia di setiap unit kerja; 3. Penataan Kelembagaan Organisasi; Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Keempat, yaitu ͞Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak͟, Kebijakannya adalah: 1. Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masyarakat; 2. Peningkatan Pembinaan dan Penertiban pada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah; Strategi untuk lebih fokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Kelima, yaitu ͞Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan͞, Kebijakannya adalah: 1. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi di bidang pendapatan daerah, meliputi program peningkatan koordinasi di bidang pendapatan daerah; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 11
2. Sistem dan prosedur penerimaan dana perimbangan keuangan, dengan program penyusunan mekanisme, sistem dan prosedur penerimaan dana perimbangan keuangan; 3. Koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan, kecamatan, UPT dan instansi terkait lainnya di bidang pendapatan daerah dalam hal pengendalian operasional, meliputi program peningkatan koordinasi di bidang Sistem Pengawasan
Intern,
pemeriksaan
dan
pengendalian
operasional
pendapatan daerah;
Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 12
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 20132018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/Kegiatan Kewilayahan. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antarKementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, sebagaimana tertera pada Tabel 5.1 yang diacu dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor untuk Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2013, data pada Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014, data program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2015 serta data proyeksi untuk Tahun 2016-2018.
__________________________________________________________________________________________ Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
V- 1
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pembangunan di bidang pendapatan daerah sebagai upaya perwujudan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memberikan kontribusi secara langsung terhadap pembangunan Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.yang diacu dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah : ͞Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai Dinas Pendapatan Daerah Termaju di Indonesia͟ Pernyataan bahwa optimalisasi penerimaan pendapatan
daerah yang
akuntabel, indikator kinerjanya adalah penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bogor dari obyek, subjek, wajib pajak daerah, wajib retribusi daerah dan lain–lain pendapatan yang sah diharapkan dapat optimal peningkatannya dari tahun ke tahun sesuai target pada dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan indikator kinerja terbitnya regulasi tentang Perda/Perbup/Kepbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti tertera dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, dengan lebih mengutamakan pada pelayanan prima ke masyarakat. Akuntabel adalah pengelolaan pendapatan daerah yang
berlandaskan
asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Pelayanan prima adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang cepat (memiliki target waktu yang jelas), tepat (tidak salah dalam perhitungan), mudah (tidak berbelit-belit __________________________________________________________________________________________ Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
VI- 1
prosedurnya),
jelas/transparan
(mekanismenya
disosialisasikan
kepada
masyarakat secara terbuka), murah (tanpa pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta ramah dalam melayani masyarakat. Cibinong,
Desember 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI ADE BACHTIAR PEMBINA TINGKAT I NIP. 196201221985031004
__________________________________________________________________________________________ Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
VI- 1
KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatNya, sehingga Dinas Pendapatan Daerah dapat menyelesaikan penyusunan Draft Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Dispenda Tahun 2013-2018. Penyusunan Draft Awal Renstra Dispenda Tahun 2013-2018 ini disusun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Walaupun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Masa bakti Bupati/Wakil Bupati Bogor periode 2008-2013 telah berakhir di penghujung tahun 2013. Selanjutnya sesuai dengan amanat undang-undang, Bupati/Wakil Bupati Bogor terpilih periode 2013-2018 wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013- 2018
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Selain itu, Draft Awal Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2013, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance. Akhir kata, semoga Draft Awal Renstra Dispenda tahun 2013-2018 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.
Cibinong,
Maret 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI ADE BACHTIAR PEMBINA TINGKAT I NIP. 196201221985031004
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
No
Indikator
1
2
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Realisasi) Tahun 0 (2013) 3
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1 (2014) 4
Tahun 2 (2015) 5
Tahun 3 (2016) 6
Tahun 4 (2017) 7
Tahun 5 (2018) 8
9
Fokus Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah
4,569,702,704,327
5,167,176,618,100
5,814,770,953,000
5,803,157,496,500
5,874,295,804,535
6,060,522,237,560
6,060,522,237,560
2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3 Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah
1,258,603,425,423 10 pajak 17 retribusi
1,481,028,419,100 10 pajak 16 retribusi
1,785,300,132,000 10 pajak 16 retribusi
2,005,883,084,000 10 pajak 16 retribusi
2,064,053,693,436 10 pajak 16 retribusi
2,167,256,378,107 10 pajak 16 retribusi
2,167,256,378,107 10 pajak 16 retribusi
CIBINONG, FEBRUARI 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR,
DEDI ADE BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196201221985031004
Tabel. IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
NO.
TUJUAN
1 1
Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah yang Akuntable
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
3
4
1 Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah
1 (2014) 5
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 6 7 8
5 (2018) 9
1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah
5,167,176,618,100
5,814,770,953,000
5,803,157,496,500
5,874,295,804,535
6,060,522,237,560
2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3 Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah
1,481,028,419,100 10 pajak
1,785,300,132,000 10 pajak
2,005,883,084,000 10 pajak
2,064,053,693,436 10 pajak
2,167,256,378,107 10 pajak
16 retribusi
16 retribusi
16 retribusi
16 retribusi
16 retribusi
CIBINONG, FEBRUARI 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR,
DEDI ADE BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196201221985031004
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2009-2013 NO 1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM 3
1
2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah
2
Jumlah dan
-
Target IKK
Target Indikator Lainnya (Target IKU)
4 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah Jumlah dan
5 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah
macam pajak dan
macam pajak dan
macam pajak dan
retribusi daerah
retribusi daerah
retribusi daerah
-
Jumlah dan
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 (2009)
2 (2010)
3 (2011)
4 (2012)
5 (PERUBAHAN 2013)
1 (2009)
2 (2010)
3 (2011)
4 (2012)
5 (2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100
100
100
119.41
103.61
100
100
100
100
100
1,977,151,994,000 2,407,143,206,000
8 Pajak /28 retibusi 8 Pajak /28 retibusi
2,926,436,561,100
8 Pajak/24 retribusi
3,137,979,847,207
10 Pajak/17 retribusi
4,410,327,842,000
10 Pajak/17 retribusi
1,977,151,994,000 2,407,143,206,000
8 Pajak /28 retibusi 8 Pajak /28 retibusi
2,926,436,561,100
3,747,041,814,000
8 Pajak/24 retribusi 10 Pajak/17 Retribusi
4,569,702,704,327
10 Pajak/17 Retribusi
CIBINONG, DESEMBER 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR,
DEDI ADE BACHTIAR PEMBINA TINGKAT I NIP. 196201221985031004
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Anggaran pada Tahun ke-
Uraian ***) 1
1 (2014) 2
2 (2015) P 3
3 (2016) 4
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke4 (2017) 5
5 (2018) 5
1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
1 12
2 13
3 14
4 15
Rata-rata Pertumbuhan
5 16
Anggaran 17
Realisasi 18
PENDAPATAN DAERAH
5,167,176,618,100
5,814,770,953,000
5,803,157,496,500
5,874,295,804,535
6,060,522,237,560
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pendapatan Asli Daerah
1,481,028,419,100
1,785,300,132,000
2,005,883,084,000
2,064,053,693,436
2,167,256,378,107
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Hasil pajak daerah
979,488,814,000
1,156,238,968,000
1,303,757,881,000
1,341,566,859,549
1,408,645,202,526
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Hasil retribusi daerah
192,222,666,000
132,906,198,000
136,124,142,000
140,071,742,118
147,075,329,224
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,109,704,000
41,428,025,000
40,885,445,000
42,071,122,905
44,174,679,050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
294,207,235,100
454,726,941,000
525,115,616,000
540,343,968,864
567,361,167,307
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,455,547,101,000
2,588,169,505,000
2,376,349,237,000
2,382,920,117,697
2,394,577,766,382
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
209,604,570,000
226,582,093,000
226,582,093,000
233,152,973,697
244,810,622,382
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,055,944,991,000
2,163,439,062,000
1,917,780,234,000
1,917,780,234,000
1,917,780,234,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
189,997,540,000
198,148,350,000
231,986,910,000
231,986,910,000
231,986,910,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,230,601,098,000
1,441,301,316,000
1,420,925,175,500
1,427,321,993,402
1,498,688,093,071
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
503,824,000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
536,606,382,000
534,980,666,000
578,971,182,500
595,761,346,793
625,549,414,132
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
469,126,565,000
645,831,700,000
841,953,993,000
831,560,646,609
873,138,678,939
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
221,509,850,000
257,831,035,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
132,487,000
75,344,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,721,990,000
2,582,571,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA DAERAH
96,018,708,000
113,489,304,000
121,863,159,000
140,142,632,850
161,164,027,778
100,928,023,000
-
-
-
-
230.7
-
-
-
-
-
-
Belanja tidak langsung
60,830,627,000
74,663,590,000
82,362,961,000
94,717,405,150
108,925,015,923
64,115,569,000
-
-
-
-
105.4
-
-
-
-
-
-
- Belanja pegawai
60,830,627,000
74,663,590,000
82,362,961,000
94,717,405,150
108,925,015,923
64,115,569,000
-
-
-
-
105.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Belanja langsung
35,188,081,000
38,825,714,000
39,500,198,000
45,425,227,700
52,239,011,855
36,812,454,000
-
-
-
-
250.6
-
-
-
-
-
-
- Belanja pegawai
1,613,275,000
4,344,588,000
4,039,763,000
4,645,727,450
5,342,586,568
1,799,275,000
-
-
-
-
111.5
-
-
-
-
-
-
25,133,887,000
28,061,232,000
32,250,278,000
37,087,819,700
42,650,992,655
26,993,872,200
-
-
-
-
107.4
-
-
-
-
-
-
8,440,919,000
6,419,894,000
3,210,157,000
3,691,680,550
4,245,432,633
8,019,306,800
-
-
-
-
95.0
-
-
-
-
-
-
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan hibah - Dana darurat - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya - Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Dana bagi hasil retribusi dari provinsi dan pemerintah daerah Dana alokasi cukai hasil tembakau
- Belanja tidak terduga
- Belanja barang dan jasa - Belanja modal
-
CIBINONG, FEBRUARI 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR,
DEDI A. BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196201221985031004
TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
1 Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah yang Akuntable
1 Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah
1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3 Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
6
7
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perubahan 2014 TARGET 7
4,575,571,024,776 10 pajak 17 retribusi
Perubahan 2015 Rp. 8
5,167,176,618,100 1,481,028,419,100 10 pajak 16 retribusi
TARGET 9
2016 Rp. 10
5,814,770,953,000 1,785,300,132,000 10 pajak 16 retribusi
1 7 0 0 19 1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah
3 dokumen
3 dokumen
571,938,000
3 dokumen
1 7 0 0 33 2
Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah
2 dokumen
2 dokumen
185,817,000
4 dokumen
90,442,000
1 7 0 0 34 3
Penagihan Pajak Daerah
Jumlah Dana Penerimaan Pajak Daerah yang tersedia
1 7 0 0 37 4
Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah
1 7 0 0 41 5
Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
1 7 0 0 42 6
357,814,717,000
532,462,000
393,596,188,700
2017 Rp. 12
5,803,157,496,500 2,005,883,084,000 10 pajak 16 retribusi 21,395,335,000 582,412,000
716,811,588,188
TARGET 11
492,650,000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
TARGET 13
2018 Rp. 14
5,874,295,804,535 2,064,053,693,436 10 pajak 16 retribusi
TARGET 15
Rp. 16
6,060,522,237,560 2,167,256,378,107 10 pajak 16 retribusi
3 dokumen
3 dokumen
692,017,100
3 dokumen
795,819,665
2 dokumen
139,288,000
2 dokumen
160,181,200
2 dokumen
184,208,380
510,000,000
393,596,188,700
586,500,000 -
393,596,188,700
Rp. 18
19 DISPENDA
20 KAB BOGOR
913,006,600
DISPENDA
KAB BOGOR
325,154,403
DISPENDA
KAB BOGOR
990,192,346
DISPENDA
KAB BOGOR
1,026,720,772
DISPENDA
KAB BOGOR
6,060,522,237,560 2,167,256,378,107 10 pajak 16 retribusi
22,332,067,000 601,754,000
393,596,188,700
TARGET 17
2 dokumen
674,475,000 Rp1,357,654,749,054
UNIT KERJA SKPD LOKASI PENANGGUNGJ AWAB
2 dokumen 3 kali
2 dokumen 3 kali
622,404,000
2 dokumen 3 kali
895,863,000
2 dokumen 3 kali
587,400,000
2 dokumen 3 kali
675,510,000
2 dokumen 3 kali
776,836,500
2 dokumen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah yang tersedia
8 pajak daerah
8 pajak daerah
146,234,000
8 pajak daerah
146,514,000
8 pajak daerah
170,000,000
8 pajak daerah
195,500,000
8 pajak daerah
224,825,000
8 pajak daerah
258,809,285
DISPENDA
KAB BOGOR
Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
Jumlah dokumen data realisasi penerimaan pendapatan daerah Jumlah sistem integrasi Pelaporan pendapatan daerah
3 dokumen 1 sistem
5 dokumen 1 sistem
330,840,000
19 dokumen 0 sistem
199,206,000
19 dokumen
815,500,000
5 dokumen 1 sistem
937,825,000
5 dokumen 1 sistem
3 dokumen 1 sistem
589,598,165
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 43 7
Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
Jumlah perforasi benda berharga yang terlayani
3 pajak daerah 17 retribusi daerah
3 pajak daerah 12 retribusi daerah
122,897,000
3 pajak daerah 12 retribusi daerah
95,660,000
3 pajak daerah 12 retribusi daerah
129,120,000
3 pajak daerah 12 retribusi daerah
148,488,000
3 pajak daerah 12 retribusi daerah
3 pajak daerah 16 retribusi daerah
207,902,652
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 45 8
Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan didistribusikan
3.361.829 SPPT PBB
1.650.000 SPPT PBB
848,806,000
1.759.693 SPPT PBB
3,125,736,000
1.700.000 SPPT PBB
1,819,000,000
1.700.000 SPPT PBB
2,091,850,000
1.700.000 SPPT PBB
2,405,627,500
3.467.075 SPPT PBB
1,189,641,180
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 47 9
Sosialisasi Pendapatan Daerah
Jumlah Media sosialisasi Pendapatan Daerah
4 jenis media Sosialisasi
4 jenis media Sosialisasi
1,291,280,000
4 jenis media Sosialisasi
1,151,423,000
4 jenis media Sosialisasi
1,116,439,000
4 jenis media Sosialisasi
1,283,904,850
4 jenis media Sosialisasi
1,476,490,578
4 jenis media Sosialisasi
2,121,309,768
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 48 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah
Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bintek pemungut Pajak Daerah
100 org 4 angkatan
100 org utk 2 tahap 25org utk 7 kali
832,122,000
30 org utk 24 kali
418,143,000
30 org utk 24 kali
671,704,000
100 org utk 2 tahap 25org utk 7 kali
772,459,600
100 org utk 2 tahap 25org utk 7 kali
888,328,540
100 org 4 angkatan
1,263,616,040
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 59 11 Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Produk Hukum Pengelolaan Pajak Daerah
8 produk hukum
4 produk hukum
215,590,000
21 produk hukum
310,457,000
4 produk hukum
239,543,000
4 produk hukum
275,474,450
4 produk hukum
316,795,618
8 dokumen
287,540,987
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 65 12 Penagihan PBB
Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir
Rp314,250,704,690
Rp203,500,000,000
1,117,933,000
Rp6,264,600,000
1,513,101,000
Rp6,264,600,000
Rp19,614,312,288
1,409,731,722
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 71 13 Pelayanan Validasi BPHTB
Jumlah Permohonan Penelitian BPHTB dan berkas Validasi yang dilayani
3 jenis pelayanan
3 jenis pelayanan
729,562,000
45.995 Dok.SPPD
590,957,000
46.000 berkas
500,000,000
3 jenis pelayanan
575,000,000
3 jenis pelayanan
661,250,000
99.491 berkas
1,223,921,827
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 74 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB
Jumlah Penelitian SSPD BPHTB yang dilakukan
94,491 berkas
45.000 berkas
527,554,000
45.995 Dok.SPPD
306,955,000
46.000 berkas
315,000,000
47.000 berkas
362,250,000
47.000 berkas
416,587,500
99.491 berkas
491,005,979
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 75 15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB
Jumlah berkas BPHTB yang dievaluasi dan dikendalikan
3 jenis
3 jenis
477,533,000
4 jenis
198,458,000
2 jenis
288,000,000
3 jenis
331,200,000
3 jenis
380,880,000
3 jenis
686,787,749
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 90 16 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi
Jumlah Database BPHTB yang dikelola
99.491 BPHTB
1 jenis
198,622,000
45.995 Dok.SPPD
125,420,000
2 jenis
202,500,000
1 jenis
232,875,000
1 jenis
267,806,250
99.491 BPHTB
360,837,175
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 77 17 Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer
Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih
2,449,547,101,000
630,000,000
3,959,568,657,000
317,037,000
3,467,383,821,502
450,000,000
3,617,668,512,000
517,500,000
3,617,668,512,000
595,125,000
5,902,809,909,747
671,517,563 -
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 80 18 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
Jumlah Pendaftaran Wajib pajak yang dapat dilayani
8 pajak daerah
8 pajak daerah
275,106,000
208 Wajib Pajak
303,877,000
8 pajak daerah 325 wp
285,000,000
8 pajak daerah
327,750,000
8 pajak daerah
376,912,500
8 pajak daerah
481,558,095
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 81 19 Pendataan Wajib Pajak Daerah
Jumlah Data Omset Wajib pajak yang dapat dilayani
8 pajak daerah
8 pajak daerah
491,744,000
24.995 SPTPD
565,408,000
8 pajak daerah 25.000 SPTPD
787,700,000
8 pajak daerah
905,855,000
8 pajak daerah
1,041,733,250
8 pajak daerah
854,751,974
DISPENDA
KAB BOGOR
1 7 0 0 83 20 Penerbitan dan Pendistribusian
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
8 pajak daerah
8 pajak daerah
383,232,000
15.966
391,664,000
8 pajak daerah
400,000,000
8 pajak daerah
460,000,000
8 pajak daerah
529,000,000
8 pajak daerah
728,839,289
DISPENDA
KAB
5,374,183,578,719
1,690,000,000 Rp203,500,000,000
1,943,500,000 Rp203,500,000,000
1,078,498,750
170,761,200
2,235,025,000
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
5 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
6
7
TARGET 7
3 dokumen
3 dokumen
299,561,000
5,724,786,710,000 Target Pendapatan
284,201,000
3 dokumen
354,200,000
3 dokumen
407,330,000
3 dokumen
468,429,500
17 kecamatan
1 dokumen
867,795,000
7 Kecamatan
605,941,000
1 dokumen
875,000,000
1 dokumen
1,006,250,000
1 dokumen
434 desa /kelurahan
434 desa /kelurahan
943,200,000
1.759.693 Wajib Pajak
655,626,000
434 desa 1.700.000 wp
1,107,000,000
434 desa /kelurahan
1,273,050,000
40 kecamatan
1 dokumen
841,672,000
3 Kecamatan
1,000,075,000
1 dokumen
1,693,000,000
1 dokumen
1,946,950,000
Perubahan 2014
Perubahan 2015 Rp. 8
TARGET 9 Dokumen
yang dapat diterbitkan dan didistribusikan
2016 Rp. 10
TARGET 11 16.854 Dokumen
2017 Rp. 12
TARGET 13
1 7 0 0 84 21 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan
Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah yang tersusun
1 7 0 0 85 22 Analisa Zona Nilai Tanah
Jumlah dokumen Zona Nilai Tanah di Kabupaten Bogor yang dapat dianalisis
1 7 0 0 86 23 Updating Data PBB
Jumlah desa/kelurahan tempat Pendataan Objek Pajak
1 7 0 0 87 24 Pendataan Obyek Pajak PBB
Jumlah Basis Data PBB (SISMIOP) PBB P2
1 7 0 0 98 25 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
Jumlah Sistem Informasi PBB yang dapat dikelola
-
2 jenis
646,000,000
4 Sistem
805,961,000
4 jenis
823,000,000
2 jenis
1 7 0 0 92 26 Penanganan Keberatan Pengurangan dan Kompensasi PBB
Jumlah data yang dapat diselesaikan pengaduannya
-
275 pemohon
378,877,000
2.400 pemohon
167,960,000
500 pemohon
753,000,000
1 7 0 0 91 27 Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Restoran
Jumlah titik pembayaran yang diterapkan secara online sistem pelaporannya
123 titik
200 TITIK
1 Sistem 200 titik
1 7 0 0 93 28 Verifikasi Data Obyek PBB
Jumlah kecamatan yang dverifikasi dan dinilai secara lapangan dan individu obyek data PBB
-
40 kecamatan
299,408,195
40 kecamatan 30.000 Wajib Pajak
876,576,000
1 7 0 0 97 29 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
Jumlah dokumen penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
-
1 Dokumen
827,997,000
8 Kecamatan 312 Obyek Pajak
1 7 0 0 99 30 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
Jumlah kecamatan yang diterapkan secara online sistem pelaporannya
-
40 kecamatan
450,000,000
1 7 0 1 110 31 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah
Jumlah dokumen penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah
-
1 Dokumen
176,544,000
1 7 0 1 101 32 Pelayanan mobil keliling PBB
Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir sebagai dampak pelayanan PBB di kantor dan keliling ke wilayah
-
Rp0
-
Rp17,000,000,000 40 Kecamatan
1 7 0 1 94 33 Monitoring dan Evaluasi PBB
Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir sebagai dampak pelayanan PBB
-
Rp0
-
14 Kecamatan
408,953,000
Rp6,264,600,000
1 7 0 1 111 34 Identifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Obyek Pajak Daerah
Jumlah dokumen penilaian PBB pada Obyek Pajak Daerah
-
1 Dokumen
-
1 Dokumen 24 Kecamatan
530,522,000
1 Dokumen
2,850,876,000
2018 Rp. 14
TARGET 15
Rp. 16
TARGET 17
Rp. 18
UNIT KERJA SKPD LOKASI PENANGGUNGJ AWAB 19
20 BOGOR
3 dokumen
409,290,817
DISPENDA
KAB BOGOR
1,157,187,500
17 kecamatan
527,215,239
DISPENDA
KAB BOGOR
434 desa /kelurahan
1,464,007,500
434 desa /kelurahan
1,726,629,215
DISPENDA
KAB BOGOR
1 dokumen
2,238,992,500
40 kecamatan
1,715,100,113
DISPENDA
KAB BOGOR
946,450,000
2 jenis
1,088,417,500
1 Sistem
-
DISPENDA
KAB BOGOR
275 pemohon
865,950,000
275 pemohon
275 pemohon
-
DISPENDA
KAB BOGOR
808,384,000
1 Sistem
929,641,600
1 Sistem
1,069,087,840
1 Sistem 200 titik
3,038,421,000
DISPENDA
KAB BOGOR
40 kecamatan
949,000,000
40 kecamatan
40 kecamatan
1,255,052,500
40 kecamatan
3,865,000
DISPENDA
KAB BOGOR
511,637,000
8 Kecamatan
484,000,000
1 Dokumen
556,600,000
1 Dokumen
640,090,000
1 dokumen
42,020,000
DISPENDA
KAB BOGOR
40 kecamatan
437,900,000
40 kecamatan 1 Sistem
103,535,000
40 kecamatan
119,065,250
40 kecamatan
136,925,038
-
-
DISPENDA
KAB BOGOR
1 Sistem
155,343,000
1 Dokumen 1 kali
1 dokumen
-
DISPENDA
KAB BOGOR
1 Sistem 168 Wp
2,529,080,000
604,177,000 Rp285,000,000,000
-
1 Dokumen
1,091,350,000
-
1 Dokumen
995,842,500
-
771,000,000 Rp203,500,000,000
886,650,000 Rp203,500,000,000
1,019,647,500
-
-
DISPENDA
KAB BOGOR
1,185,000,000 Rp203,500,000,000
1,362,750,000 Rp203,500,000,000
1,567,162,500
-
-
DISPENDA
KAB BOGOR
936,330,000
-
-
DISPENDA
KAB BOGOR
52,230,000
DISPENDA
KAB BOGOR
2,356,121,168
DISPENDA
KAB BOGOR
106,365,100
DISPENDA
KAB BOGOR
534,684,256
DISPENDA
KAB BOGOR
708,000,000
1 Dokumen
814,200,000
1 Dokumen
21,395,335,000 Program pelayanan administrasi perkantoran 0 1 0 0 01 1
0 1 0 0 02 2
0 1 0 0 06 3
0 1 0 0 08 4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7,200,442,000
Jumlah materai, Perangko dan Benda Pos lainnya yang tersedia : Materai 6000 Materai 3000 Perangko Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperbaharui - kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
132,900,000 3,000 3,050 -
16,830,000 1750 1600 510
2,000 2,000 500
1,752,848,000 Jaringan Telepon Jaringan listrik PDAM Jaringan Internet
25 line 21 jar 21 jar 1 line
20 line 20 jar 22 jar 2 line/leased
23 line 21 jar 21 jar 21 line/leased
Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor yang dibiayai 2455,6m2 Luas area yang dibersihkan
45 unit 103 unit
2455,6m2
1,317,840,000
110,225,000
2455,6m2 14 Petugas 38 Jenis alat
1,515,516,000
70,180,000
14 orang 38 jenis 2455,6m2
2,000 2,000 500
23 line 23 jar 22 jar 2 line/leased
44 unit 106 unit 356,050,000
-
2,000 2,000 500
23 line 23 jar 22 jar 2 line/leased
45 unit Roda 4 106 unit Roda 2 358,064,000
-
2,000 2,000 500 1,920,000,000
96,600,000 20 unit 145 unit
-
23 line 23 jar 22 jar 2 line/leased
45 unit 103 unit
25 line 21 jar 21 jar 2 line/leased
92,813,050 45 unit 103 unit
442,499,300 2455,6m2
1,742,843,400
80,707,000
384,782,000
3,000 3,050
20 unit 145 unit 508,874,195
2455,6m2
8 orang 818,56m2
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
6
7
TARGET 7
14 ATK Dinas 36 ATK UPT
14 ATK Dinas 36 ATK UPT
5
0 1 0 0 10 5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
0 1 0 0 11 6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan - Cetakan - Penggandaan
Jumlah Kebutuhan alat tulis pelaksanaan TUPOKSI
Perubahan 2014
Perubahan 2015 Rp. 8
TARGET 9
400,000,000
Rp. 10
14 ATK Dinas 36 ATK UPT
403,623,000
142,990,000 35 jenis 200,000 lembar
25 jenis 25 jenis
11 jenis
9 jenis
3 jenis 10 jenis
5 jenis 10 jenis
2016
2017 Rp. 12
14 ATK Dinas 36 ATK UPT
199,722,000
204,753,000 25 jenis 5 jenis 58,288,000
Rp. 14
14 ATK Dinas 36 ATK UPT
229,680,300
228,420,000 25 jenis 25 jenis
9 jenis
TARGET 13
2018
14 ATK Dinas 36 ATK UPT
264,132,345
Rp. 18
19
20
1,186,954,340
DISPENDA
KAB BOGOR
400,313,880
DISPENDA
KAB BOGOR
98,801,410
DISPENDA
KAB BOGOR
467,413,595
DISPENDA
KAB BOGOR
35 jenis 200.000 lembar
Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang digunakan
0 1 0 0 15 8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah buku yang disediakan -
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah tabung pemadam kebakaran yang tersedia untuk genset
10 tabung
2 jenis
22,517,000
2 jenis
257,057,000
2 jenis
21,050,000
2 jenis
24,207,500
2 jenis
27,838,625
10 tabung
16,664,000
DISPENDA
KAB BOGOR
0 1 0 0 17 10 Penyediaan Makanan & Minuman
Jumlah jamuan makanan dan minuman rapat dan tamu
12 bulan
12 bulan
770,500,000
12 bulan
974,000,000
12 bulan
706,400,000
12 bulan
812,360,000
12 bulan
934,214,000
12 bulan
1,694,346,000
DISPENDA
KAB BOGOR
0 1 0 0 18 11 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan
12 bulan
12 bulan
957,630,000
12 bulan
1,153,944,000
12 bulan
951,694,000
12 bulan
1,094,448,100
12 bulan
1,258,615,315
12 bulan
2,259,688,028
DISPENDA
KAB BOGOR
0 1 0 0 19 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Tenaga Kontrak Pengelola Kearsipan
321,000,000
DISPENDA
KAB BOGOR
0 1 0 0 20 13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Jumlah dokumentasi dan arsip SKPD
338,779,600
DISPENDA
KAB BOGOR
0 1 0 0 22 14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah pelayanan administrasi barang yang tersedia ATK Buku Laporan
73,581,000
DISPENDA
KAB BOGOR
4 jenis 10 jenis
4 jenis 1 jenis
0 1 0 0 23 15 Penyediaan Sewa Tempat
Jumlah kebutuhan sewa gedung/KTR UPT
20 UPT
20 UPT
750,000,000
20 UPT
650,000,000
20 UPT
750,000,000
20 UPT
862,500,000
20 UPT
991,875,000
20 UPT
2,303,226,544
DISPENDA
KAB BOGOR
0 1 0 0 40 16 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersedia
5 dokumen
12 bulan
95,486,000
12 bulan 5 Dokumen
473,556,000
12 bulan 5 dokumen
252,522,000
12 bulan
290,400,300
12 bulan
333,960,345
5 dokumen
244,367,537
DISPENDA
KAB BOGOR
0 1 0 0 43 17 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah petugas piket pengamanan : -
1,869,795,000
DISPENDA
KAB BOGOR
2,161,015,000
DISPENDA
KAB BOGOR
5,381,698,385
DISPENDA
KAB BOGOR
197,490,000
151,440,000 0 jenis 11 jenis
8 orang 3 orang
7 orang 2 orang 166,260,000
12 bulan
28,509,000
20 orang 5 orang
468,968,000
292,015,000
1 dokumen
205,055,000
1 jenis 1 jenis
4 jenis 1 jenis
981,000,000 Kantor UPT Gedung Dispenda
12 bulan 20.000 dokumen
40 orang 12 orang
40 orang 12 orang
539,313,200
8 orang 3 orang
12 bulan
620,210,180
4 jenis 10 buku
1,280,364,000 40 orang 12 orang
12 bulan
271,185,238 4 jenis 1 jenis
1,113,360,000 40 orang 12 orang
258,003,880
235,813,250 4 jenis 1 jenis
1,137,660,000
3 jenis 10 jenis
7 orang 2 orang
12 bulan
11 jenis
202,342,500
224,351,200 7 orang 2 orang
421,240,000
241,172,423
5 jenis 10 jenis
195,088,000 7 orang 2 orang
9 jenis
175,950,000 5 jenis 10 jenis
93,613,000 7 orang 2 orang
12 bulan
153,000,000 5 jenis 10 jenis
194,500,000
209,715,150
48 jenis
302,085,450 25 jenis 25 jenis
9 jenis
TARGET 17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Buku peraturan perundang-u Koran dan Majalah
182,361,000
Rp. 16
262,683,000 25 jenis 25 jenis
9 jenis
TARGET 15
UNIT KERJA SKPD LOKASI PENANGGUNGJ AWAB
0 1 0 0 12 7
0 1 0 0 16 9
53,014,000
TARGET 11
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
1,472,418,600 40 orang 12 orang
20 orang 5 orang
8,657,464,000 7,081,406,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 2
0 03
0 2 0 0 05 1
0 2 0 0 13 2
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dibangun
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Pelayanan PBB/BPHTB/Pajak Daerah Roda 4 Roda 2
Pengadaan Peralatan Kantor
-
1 Gedung
Jumlah kebutuhan peralatan kantor meliputi : Mesin Porporasi server, rak server, PC, Note Book Printer UPS Penghancur Kertas TV 40 inch Monitor HDD Eksternal
-
6 unit
1,206,250,000
1 Gedung
3 mobil 1 motor
1,375,000,000
1,425,027,000
3 unit
385,000,000
-
2 unit
-
442,750,000 -
2 unit
509,162,500 3 unit 30 unit
1,395,188,800 2 unit 1 unit
1,190,779,000
-
11 unit 4 unit 18 printer 10 unit -
2 unit 2 unit 27 unit 5 unit 11 printer 31 unit 5 unit 3 unit 4 unit 5 unit
116 unit
0 unit
1 unit -
32 unit 6 unit 38 printer 1 unit
925,871,900
-
1 unit
11 unit 5 unit 15 printer 8 unit
2 unit 3 unit
1,064,752,685
1 unit
11 unit 5 unit 15 printer 8 unit -
0 unit 0 unit
805,106,000 -
11 unit 5 unit 15 printer 8 unit
2 unit 3 unit
2 unit 3 unit
2 unit 1 unit 11 unit 4 unit 18 printer 10 unit -
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
6
7
5 -
0 2 0 0 14 3
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor -
HDD Internal Scanner Alat Perekam Mesin Tik Listrik LCD Proyektor Layar Proyektor
-
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perubahan 2014 TARGET 7 2 unit
1 unit
Perubahan 2015 Rp. 8
1 unit -
1 unit 7 unit 16 unit
1,671,115,000
1 unit 20 unit 2 set 3 unit 1 unit 1 unit 2 unit -
1 jaringan
2 unit
290,000,000
0 2 0 0 20 5
Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi
Jumlah instalasi jaringan komputer
2 sistem
-
-
-
0 2 0 0 21 6
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung tempat kerja
-
1 gedung
357,153,000.00
1 gedung
0 2 0 0 24 7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Roda 4 Roda 2
20 unit 145 unit
45 unit 103 unit
0 2 0 0 29 8
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
5 jenis
4 jenis
333,348,000
4 jenis
0 2 0 0 31 9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor
Jumlah taman halaman kantor yang terpelihara
353 m2
12 bulan
302,945,005
0 2 0 0 33 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi
Jumlah jaringan instalasi lisrik yang terpelihara
1 jaringan
1 jaringan
85,000,000
0 2 0 0 38 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
Jumlah jaringan komputer -
529,525,000
Jumlah panggung reklame/media sosialisasi yang dipelihara
1 jaringan 31 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
1 menara
10 titik
2,081,920,000
1 gedung 3 lantai
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,998,886,000
Rp. 18
1 unit 7 unit 16 unit 5 unit 1 unit
20
4,709,388,200
DISPENDA
KAB BOGOR
-
623,249,843
DISPENDA
KAB BOGOR
-
-
1 unit 65 unit 13 unit 3 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 16 unit 7 unit 2 unit 2 unit
-
-
UNIT KERJA SKPD LOKASI PENANGGUNGJ AWAB 19
-
-
5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit -
-
-
-
-
-
2 sistem
463,411,750
DISPENDA
KAB BOGOR
-
-
-
-
4 jenis
368,194,000
DISPENDA
KAB BOGOR
581,622,955
DISPENDA
KAB BOGOR
603,800,000
694,370,000 45 unit 103 unit
798,525,500 45 unit 103 unit
20 unit 145 unit
375,500,000
5 jenis 124 unit
541,363,000
4 jenis
622,567,450
4 jenis
715,952,568
5 jenis
499,125,652
DISPENDA
KAB BOGOR
12 bulan
-
12 bulan 300 m2
311,611,000
12 bulan
358,352,650
12 bulan
412,105,548
353 m2
129,275,000
DISPENDA
KAB BOGOR
1 jaringan
90,000,000
2 jaringan
20,000,000
1 jaringan
23,000,000
1 jaringan
26,450,000
1 jaringan
29,224,890
DISPENDA
KAB BOGOR
4,693,465,076
DISPENDA
KAB BOGOR
DISPENDA
KAB BOGOR
DISPENDA
KAB BOGOR
-
10 titik
1 jaringan 31 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
50,000,000
10 titik
1 jaringan 31 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
-
10 titik
7,476,614,000
-
-
1 jaringan 31 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 10 titik
-
-
-
-
-
-
1 jaringan 31 jaringan 1 bangungan menara
-
164,800,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 3 0 0 02 1
-
44 unit roda 4 106 unit roda 2
1 jaringan 31 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 41,509,000
-
-
TARGET 17 1 unit -
1,310,085,693
-
-
642,300,000 45 unit 103 unit
2,274,427,000 1 jaringan 31 jaringan -
1,139,204,950
1 unit 65 unit 13 unit 3 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 16 unit 7 unit 2 unit 2 unit
-
Rp. 16 -
1 unit 7 unit 16 unit 5 unit 1 unit
-
-
TARGET 15 20 unit 5 unit 2 unit 5 unit 5 unit
990,613,000
-
Rp. 14
20 unit 5 unit 2 unit 0 unit 5 unit
673 unit 1 unit 7 unit 16 unit 5 unit 2 unit
-
2018
-
-
1 unit 16 unit 7 unit 2 unit 2 unit
Jumlah instalasi jaringan listrik dan telekomunikasi
TARGET 13
1 unit 65 unit 13 unit 3 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 16 unit 7 unit 2 unit 2 unit
-
Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi
BPHTB PBB Pajak Online dengan bank d Penerapan sistem pelaporan
Rp. 12
20 unit 5 unit 2 unit 5 unit 5 unit
9 unit 1 unit 1 unit 385 unit 1 unit 65 unit 13 unit
2 unit
2017
-
-
5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit
TARGET 11
0 unit 1 unit 0 unit 7 unit 2 unit
0 2 0 0 17 4
0 2 0 0 42 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi
Rp. 10
2,374,118,000 Tabung Pemadam Camera AC Handy cam Soundsystem Kursi tunggu PAB System Rak Arsip Meja Partisi Roll Opec Set Roller Blinds Proyektor Layar Proyektor Vacuum Cleaner Lemari Mesin Potong Rumput DVD Player Wireless Penghancur Kertas Running Text Finger Print Mesin Antrian Mesin Touch Screen AC Papan Nama Genset
2016
-
-
TARGET 9
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya
-
228 orang
60,600,000
0 orang
-
412 orang
164,800,000
265 orang
189,520,000
265 orang
217,948,000
600 orang
179,187,750
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
5
0 3 0 0 03 2
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
6
7
TARGET 7
-
- orang
Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia
Perubahan 2014
Perubahan 2015 Rp. 8
TARGET 9 -
2016 Rp. 10
66 orang
52,400,000
TARGET 11
2017 Rp. 12
80 stel
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
TARGET 13 -
Rp. 14
66 orang
Rp. 16
66 orang
TARGET 17 -
-
-
Rp. 18 -
19
20
DISPENDA
KAB BOGOR
-
1,094,760,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 5 0 0 01 1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
0 5 0 0 05 2
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Apartur
-
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
TARGET 15 -
52,400,000
0 5 0 0 28 3
2018
UNIT KERJA SKPD LOKASI PENANGGUNGJ AWAB
Jumlah peserta dan frekuensi mengikuti pembinaan menta Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti senam
Jumlah pegawai yang mengikuti sinergitas
261 orang
19 orang
64,000,000
25 orang
26,600,000
412 orang
824,000,000
25 orang
947,600,000
25 orang
1,089,740,000
261 orang
654,500,000
DISPENDA
KAB BOGOR
125 orang 24 kali
162 orang 22 kali
123,560,000
200 orang 22 kali
151,760,000
412 orang 22 kali
270,760,000
200 orang 24 kali
311,374,000
200 orang 22 kali
358,080,100
125 orang 24 kali 125 orang 22 kali
213,805,000
DISPENDA
KAB BOGOR
-
259 orang
518,000,000
-
261 orang
372,400,000
DISPENDA
KAB BOGOR
-
178,360,000
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
-
-
-
1,451,630,000
0 6 0 0 01 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 Dokumen
3 Dokumen
70,000,000
3 Dokumen
66,689,000
4 Dokumen
75,997,000
3 Dokumen
87,396,550
3 Dokumen
100,506,033
2 Dokumen
141,639,127
DISPENDA
KAB BOGOR
0 6 0 0 02 2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran
2 Dokumen
1 Dokumen
11,683,000
2 Dokumen
13,435,000
2 Dokumen
25,000,000
2 Dokumen
28,750,000
2 Dokumen
33,062,500
2 Dokumen
39,393,655
DISPENDA
KAB BOGOR
0 6 0 0 04 3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen
1 Dokumen
11,583,000
1 Dokumen
13,320,000
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
28,750,000
1 Dokumen
33,062,500
1 Dokumen
23,165,220
DISPENDA
KAB BOGOR
0 6 0 0 05 4
Penyusunan Perencanaan Anggaran
-
65 Dokumen
5 Dokumen
234,000,000
5 Dokumen
197,125,000
5 Dokumen
225,042,000
5 Dokumen
258,798,300
5 Dokumen
297,618,045
65 Dokumen
423,184,667
DISPENDA
KAB BOGOR
0 6 0 0 06 5
Penatausahaan keuangan SKPD
Jumlah dokumen penatausahaan keuangan
24 Dokumen
2 Dokumen
158,320,000
2 Dokumen 1 Sistem
422,112,000
2 Dokumen 1 Sistem
678,460,000
2 Dokumen
780,229,000
2 Dokumen
897,263,350
24 Dokumen
325,476,708
DISPENDA
KAB BOGOR
0 6 0 0 07 6
Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah dokumen RENSTRA SKPD yang tersedia
1 Dokumen
3 Dokumen
70,000,000
3 Dokumen
54,593,000
3 Dokumen
65,000,000
3 Dokumen
74,750,000
3 Dokumen
85,962,500
5 Dokumen
60,414,034
DISPENDA
KAB BOGOR
0 6 0 0 10 7
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi
12 Dokumen
12 Dokumen
60,000,000
12 Dokumen
75,967,000
12 Dokumen
75,967,000
12 Dokumen
87,362,050
12 Dokumen
100,466,358
12 Dokumen
135,146,069
DISPENDA
KAB BOGOR
0 6 0 0 13 8
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah frekuensi kinerja SKPD yang dipublikasikan
3 kali,5 media
3 kali,5 media 1 Website,20 Banner
143,400,000
3 kali,5 media 1 Website,20 Banner
216,000,000
4 kali,8 media
216,000,000
3 kali,5 media
248,400,000
3 kali,5 media
285,660,000
3 kali,4 media
249,360,000
DISPENDA
KAB BOGOR
0 6 0 0 07 9
Penyusunan Renja SKPD
Jumlah dokumen renja SKPD yang tersedia
-
- Dokumen
2 Dokumen
65,164,000
1 Dokumen
74,938,600
1 Dokumen
86,179,390
10 Dokumen
88,414,034
DISPENDA
KAB BOGOR
Jumlah dokumen DPA SKPD dokumen RKA dan DPPA SK dokumen Pra RKA SKPD dan RKA SKPD Tahun berikutnya
TOTAL
-
36,812,454,000
2 Dokumen
40,300,000 1,099,541,000 38,859,714,000
39,325,105,000
41,286,370,800
47,479,326,420
60,415,073,428
CIBINONG, FEBRUARI 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR,
DEDI A. BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196201221985031004