I-1
LAMPIRAN LXX. KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah,
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. kegiatan
Renja SKPD memuat kebijakan, program dan
pembangunan,
pemerintah
daerah
baik
maupun
yang yang
dilaksanakan ditempuh
langsung
dengan
oleh
mendorong
partisipasi masyarakat. Penyusunan
Renja
Dinas
Pendapatan
Daerah
tahun
2015
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah periode tahun 2013-2018, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bogor tahun
Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.
2013-2018,
I-2
Renja Dinas Pendapatan Daerah tahun 2015 merupakan rencana tahunan kedua dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang harus memuat rencana pencapaian indikator-indikator penciri termaju Kabupaten Bogor, pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat serta muatan lokal lainnya. Adapun khusus untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, maka indikator termaju yang harus dicapai adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia. Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahuntahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa : (1) Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala SKPD perihal Penyampaian Rancangan Awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD; (2) Surat Edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
I-3
Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja SKPD Tahun 2015 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2015 yang merupakan dokumen induk perencanaan
pembangunan
tahunan
dan
didalamnya
memuat
kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2015. Disamping mengacu pada RKPD Tahun 2015, penyusunan Renja Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Bogor
Tahun
2015
juga
berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan sebagai bagian integral dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018.
Diharapkan
rancangan
Renja
yang
akan
disempurnakan pasca penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2015. Selainj itu Renja Dispenda Kabupaten Bogor Tahun 2015 juga mengacu pada Renstra Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat dan Renstra Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang
yang
disusun
berdasarkan
hasil
evaluasi
pelaksanaan
pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi serta mengakomodasikan
dan
mempertimbangkan
berbagai
kebijakan
nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor dan Renstra SKPD Dinas Pendapatan Daerah, memuat kerangka
I-4
pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2015 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun landasan
dan
pedoman
bagi
dengan maksud memberikan
semua
aparatur
daerah
dalam
memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Bagi masing-masing
bidang
dan
satuan
kerja
di
lingkungan
Dinas
Pendapatan Daerah berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Oleh karena itu program – program
pendapatan daerah yang
tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bogor Tahun 2015 yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun 2015, khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pendapatan daerah tahun 2015 di Kabupaten Bogor. Renja Dinas Pendapatan Daerah tahun 2015 yang disusun merupakan bagian integral dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018 yang menginginkan agar dalam periode kepemimpinan
lima
tahun
dapat mewujudkan
Kabupaten
Bogor
menjadi Kabupaten termaju di Indonesia. Untuk itu penyusunan Renja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor harus dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang telah dirumuskan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pendapatan Daerah
I-5
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dalam
Visi
Kabupaten
Bogor
Tahun
2013-2018
dimana
menjadikan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor termasuk dalam Misi kelima, yaitu : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Tatakelola Pemerintahan yang Baik. Misi kelima dalam RPJMD ini sudah sejalan dengan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yaitu : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor menjadi Dinas Pendapatan Daerah Termaju se-Indonesia, dengan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Optimalisasi
penerimaan
pendapatan
daerah
sebagai
sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan, sistem data dan informasi serta manajemen pendapatan daerah; 3. Meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur dan organisasi; 4. Meningkatkan
kesadaran
masyarakat
untuk
memenuhi
kewajibannya sebagai wajib pajak kepada daerah; 5. Meningkatkan
koordinasi,
pemeriksaan,
penagihan
dan
pengendalian operasional; Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat
pusat,
provinsi
maupun
daerah,
prioritas
pembangunan
Kabupaten Bogor tahun 2015 yang ditetapkan adalah: 1. Peningkatan kualitas pelayanan serta kualitas kehidupan sosial masyarakat; 2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pengembangan pariwisata; 3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja; 4. Peningkatan
integrasi,
koneksitas,
kuantitas
infrastruktur yang berwawasan lingkungan; 5. Peningkatan pengendalian ruang;
dan
kualitas
I-6
6. Peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 7. Pemantapan kinerja pelayanan pemeriontah daerah yang transparan dan akuntabel 8. Peningkatan ketahanan pangan. Dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2015, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor masuk dalam prioritas pembangunan ke-7, yaitu : Pemantapan Kinerja
Pelayanan
Pemerintah
Daerah
yang
Transparan
dan
Akuntabel, dengan fokus : Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkenaan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2015, karena belum dipublikasikan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor belum mengetahui dimana posisinya, namun dalam prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2015 ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Bogor pada khususnya melalui
optimalisasi
penerimaan
PAD
yang
dapat
menunjang
pembangunan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor. Prioritas
pembangunan
Provinsi
Jawa
Barat
tahun
2015
berkaitan dengan Dispenda Kabupaten Bogor tahun 2015, diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan, dimana prioritas pembangunan sektoran (common goals) membutuhkan sinergitas lintas bidang dan OPD di lingkungan
pemerintahan
baik
pusat,
kabupaten/kota
maupun
desa/kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan, khususnya di bidang pendapatan daerah Kabupaten Bogor tahun 2015. Indikator kinerja kunci Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 adalah : 1. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2.005.730.914.367; 2. Jumlah pajak daerah sebanyak 10 pajak daerah dan jumlah retribusi daerah sebanyak 16 retribusi daerah;
I-7
Berkenaan dengan 25 penciri termaju Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor masuk dalam penciri ke-20, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia.
Sementara itu berkenaan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.54 tahun 2010, indikator pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah : Jumlah Pajak Daerah sebanyak 10 pajak daerah dan Jumlah Retribusi Daerah sebanyak 16 retribusi daerah. 1.1. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 didasarkan kepada : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
I-8
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 6. Undang-undang Keuangan
Nomor
antara
33
Tahun
Pemerintah
2004
Pusat
tentang
dan
Perimbangan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
55
Tahun
2005
tentang
Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
I-9
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata
cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
I - 10
Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7); 22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK/01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; 34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2009 tentang Nilai Jual Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
I - 11
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual Obyek Pajak Reklame; 36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah; 37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan; 38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Penerangan Jalan; 39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Air Tanah; 40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor; 43. Peraturan
Bupati
Pendelegasian
Bogor
Sebagian
Nomor
Wewenang
13
Tahun
2012
Penandatanganan
tentang Dokumen
Administrasi Pajak Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah; 44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan
pada
tahun
anggaran
2014
dan
pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2015. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :
I - 12
a. Sebagai acuan Dinas Pendapatan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Bogor tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dalam
rangka
mencapai
visi
dan
misi
pemerintah
Kabupaten Bogor; b. Merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2015. 1.3. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika
penulisan
Renja
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten Bogor tahun 2015 sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG Mengemukakan
pengertian
ringkas
tentang
Renja
Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015, proses penyusunan Renja Dispenda, keterkaitan antara Renja Dispenda dengan Dokumen RKPD, Renstra Dispenda dengan Renja Kementrian Keuangan dan Renja Dispenda Propinsi Jawa Barat, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD; 1.2
LANDASAN HUKUM Memuat
penjelasan
tentang
Undang-Undang,
Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD; 1.3
MAKSUD DAN TUJUAN Memuat
penjelasan
tentang
maksud
dan
tujuan
dari
penyusunan Renja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015; 1.4
SISTEMATIKA PENULISAN Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pendapatan
Daerah
Kabupaten
susunan garis besar isi dokumen;
Bogor
Tahun
2015
serta
I - 13
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu : 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahuntahun sebelumnya;
2.2
ANALISIS terhadap
KINERJA capaian
PELAYANAN
kinerja
SKPD,
pelayanan
memuat
SKPD
kajian
berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan; 2.3
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional
seperti
SPM
dan
MDGs
(Millenium
Development Goals), tantangan dan peluang, serta formulasi isuisu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan; 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015, memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang
I - 14
telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD; 2.5
PENELAAHAN
USULAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
MASYARAKAT, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan kegiatan
oleh
masyarakat
jaring
aspirasi
pemangku
kepentingan
pelayanan
serta
yang
terkait terhadap
kebutuhan
merupakan
bagian
dari
kebutuhan
dan
harapan
prioritas
dan
sasaran
pembangunan
tahun
yang
direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu : 3.1
TELAAHAN telaahan
TERHADAP
yang
KEBIJAKAN
menyangkut
arah
NASIONAL,
kebijakan
dan
memuat prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD; 3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD;
3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian
antara
ketersediaan
anggaran
dengan
kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
I - 15
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENJA
SKPD
TAHUN
LALU
DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD Rencana Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor
memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2014 dan Rencana
Program/Kegiatan
tahun
program/kegiatan tahun 2015
2015.
Penyusunan
rencana
memperhatikan realisasi capaian
kinerja tahun 2014, pencapaian target Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah tahun 2013 – 2018 serta realisasi APBD. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
8
Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Untuk itu Renstra
Dispenda
perlu
dilakukan
perubahan
terhadap
target
pencapaian kinerja. Begitu review atas pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja tahun 2014 dan capaian target pada Renstra
Dispenda
akan
difokuskan
pada
pelaksanaan
program/kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014 diuraikan menurut kegiatan dengan mengukur capaian indikator outputnya. Adapun
target
keseluruhan belanja daerah Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2015 sebesar Rp 98.421.742.100,Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 telah mendorong masyarakat dan swasta di Kabupaten Bogor, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan pencapaian
I - 16
Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 2.1. 2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendapatan Daerah yaitu: 1.
Optimalnya Penerimaan Pendapatan
2.
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah
Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah, terlampir. 2.3
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah tahun 2015 yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah; b. optimalnya penerimaan dari pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi; dan c. meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem
perencanaan,
pendataan,
penilaian,
penetapan,
penatausahaan, pembinaaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah. 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah
tahun 2014, maka hasil review terhadap rancangan awal
RKPD dapat dijelaskan dalam tabel 2.3. dan 2.4. sebagai berikut :
I - 17
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015
Kabupaten Bogor Tabel 2.4
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun
2015 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor
I - 18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Tahun 2015 merupakan tahun kedua periode perencanaan jangka menengah nasional tahun 2014-2018.
Secara umum isu
strategis pembangunan nasional tahun 2015 belum dipublikasikan. Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah : 1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment; 2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam; 3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar Pulau Jawa; 4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri; 5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan; 6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM; 7. Penguatan ketahanan pangan dan energi; 8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional. Arah kebijakan nasional harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu : 1. Economically feasible, dengan ciri : a. Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. Mempunyai nilai tambah yang tinggi; c. Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah;
I - 19
d. Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; e. Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai; f. Berdampak luas terhadap investasi nasional; 2. Sosial Acceptable, dengan ciri : a. Tidak menimbulkan masalah baru; b. Membuka/menyerap lapangan kerja; c. Mengurangi kemiskinan; d. Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah; e. Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat; f. Mendorong keharmonisan masyarakat; g. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat; 3. Environmentally Sustainable, dengan ciri : a. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang ditoleransi (carrying capacity); b. Memperbaiki kualitas lingkungan; c. Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (sustainable). Prioritas pembangunan nasional tahun 2015 belum dipublikasikan. Seiring dengan pelaksanaan reformasi Keuangan Negara yang dimulai sejak berlakunya UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perencanaan belanja negara juga mengalami penyempurnaanpenyempurnaan.
Penyempurnaan
ini
dilakukan
sebagai
upaya
meningkatkan kinerja belanja negara agar menjadi lebih efektif dan efisien.
Namun
perencanaan
dalam
belanja
tantangan, antara lain:
perkembangannya,
negara
tersebut
penyempurnaan
menghadapi
beberapa
I - 20
1. Terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh komposisi dan struktur belanja negara yang belum sepenuhnya sehat (sound); 2.
Belum
optimalnya
sistem
penyusunan
perencanaan
dan
penganggaran pada kementerian/lembaga; 3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan daerah dalam hal perencanaan belanja negara untuk kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan; dan 4. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja negara dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; Telah
dilakukan
penerapan
sistem
penganggaran
terpadu
(unified budget), penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dalam penyusunan perencanaan belanja negara. Dalam penerapan sistem penganggaran terpadu, telah dilakukan penyatuan
dokumen
perencanaan
belanja
negara
sehingga
pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, duplikasi pendanaan untuk satu kegiatan yang sama dapat dihindari. Pemanfaatan sistem penganggaran berbasis kinerja, bertujuan agar setiap biaya yang dialokasikan dalam suatu kegiatan dapat dikaitkan dengan output dan outcome yang dihasilkan, sehingga terjadi perpaduan
perencanaan
kinerja
dengan
anggaran
tahunan.
Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai
alat
pendeteksi
tercapainya
output
dan
outcome
yang
dikehendaki. Selain itu, diperlukan masa transisi untuk mengubah sistem accrual based budget yang telah dilaksanakan semasa orde baru menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, pengeluaran
jangka
tantangan
dalam
menengah,
implementasi
diantaranya
adalah
kerangka sulitnya
I - 21
menentukan pengeluaran (belanja negara) dalam perspektif jangka menengah, dengan mempertimbangkan risiko dan implikasi biaya yang berpotensi terjadi pada tahun tahun berikutnya. Mengacu pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 050/12/Bappeda tanggal 14 Februari 2014 tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 adalah : 1. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 2. Aksesibilitas pelayanan kesehatan; 3. Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Tahun 2016 serta peningkatan sarana prasarana olahraga di kabupaten/kota; 4. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya; 5. Pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan; 6. Perekonomian, daya beli masyarakat dan ketahanan pangan; 7. Kualitas demokrasi; 8. Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah; 9. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia; 10.
Pengelolaan aset daerah;
11.
Penegakan dan harmonisasi produk hukum;
12.
Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan
strategis, moda transportasi dan permukiman; 13.
Kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan
ruang; 14.
Kecepatan
dan
ketepatan
penanganan
adaptasi masyarakat terhadap bencana; 15.
Ketahanan energi dan kualitas air baku;
16.
Pembangunan di wilayah perbatasan.
bencana
dan
I - 22
17.
Reformasi
kesejahteraan
birokrasi serta
berbasis
profesionalisme
keseimbangan
kualitas
SDM
dan lintas
pemerintahan; 18.
Kualitas infrastruktur dasar perdesaan/kelurahan dan
kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa; 19.
Kerjasama
untuk
percepatan
pembangunan
berbasis
multipihak dalam negeri dan luar negeri; 20.
Pelestarian
budaya,
sarana
seni
dan
budaya
serta
destinasi wisata. Berdasarkan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan Jawa Barat tahun 2015 adalah : Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan Masyarakat Jawa Barat Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2015 diimplementasikan kedalam 10 (sepuluh) common goals berbasis tematik sektoral, yaitu: 1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan : a. Jabar bebas putus jenjang sekolah; b. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun keatas; c. Pendidikan berkebutuhan khusus; d. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi; e. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik; 2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan : a. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan; b. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak; c. Peningkatan layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa;
I - 23
d. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energy dan air baku : a. Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek Karpur dan Bandung Raya; b. Infrastruktur
strategis
Sukabumi-Bogor,
di
Koridor
Jakarta-Cirebon,
Bandung-Cirebon,
Cianjur-
Bandung-Tasikmalaya
serta
Jabar Selatan; c. Infrastruktur jalan dan perhubungan; d. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; e. Kawasan industri, infrastruktur permukiman dan perumahan; f. Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; g. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat; 4. Meningkatkan ekonomi non pertanian : a. Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM; b. Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi; c. Pengembangan skema pembiayaan alternatif; d. Pengembangan industri manufaktur; e. Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif; 5. Meningkatkan ekonomi pertanian : a. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional; b. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business dan agroindustry;
I - 24
c. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani; d. Jawa Barat bebas rawan pangan; e. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan; 6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan : a. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%; b. Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional; c. Penanganan bencana longsor dan banjir; 7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan : a. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan; b. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat; c. Gelar karya dan krearivitas seni budaya di Jawa Barat; d. Pengembangan destinasi wisata; 8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan : a. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana; b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga; c. Peningkatan pengelolaan kependudukan; 9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan : a. Pengurangan kemiskinan; b. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; c. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat;
I - 25
10.
Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan
dan pembangunan berbasis IPTEK : a. Modernisasi pemerintahan dan profesionalisme aparatur; b. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik; c. Penataan sistem hukum dan penegakan hukum; d. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multi pihak; e. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; f. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan. Upaya mengimplementasikan common goals tersebut, dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi, yaitu : 1. Pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor local (strengthening local factor); 2. Integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; 3. Penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasis daerah otonom kabupaten/kota dengan manajemen kewilayahan; 4. Penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sector dan lintas pemerintahan; 5. Peningkatan
peran
multi
pihak
dalam
proses
perencanaan,
pelaksanaan dan mutu serta akuntabilitas pembangunan. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut : 1. Peningkatan kesalehan dan kesejahteraan social, meliputi : a. Kemiskinan; b. Kebencanaan; c. Ketenagakerjaan;
I - 26
d. Kependudukan; e. SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan); 2. Peningkatan ekonomi masyarakat, meliputi : a. Daya beli; b. Ketahanan pangan; c. Investasi; d. Daya tarik pariwisata; 3. Peningkatan infrastruktur wilayah, meliputi : a. Air bersih; b. Listrik perdesaan; c. Pemanfaatan ruang; d. Sanitasi; e. Transportasi; f. Pencemaran lingkungan; 4. Peningkatan aksesibillitas dan mutu pendidikan dan kesehatan, meliputi : a. Aksesibilitas dan mutu pendidikan; b. Aksesibiltas dan mutu kesehatan; 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi : a. Perijinan; b. Korupsi; c. Aparatur pemerintahan; d. Sistem pelayanan; e. Ketertiban umum; f. Aset daerah.
I - 27
Berdasarkan isu strategis pembangunan Kabupaten Bogor, maka tema pembangunan daerah tahun 2015 adalah : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Mengembangkan Daya Saing Daerah Menuju Kabupaten Termaju di Indonesia Sejalan
dengan
tuntutan
masyarakat
Kabupaten
Bogor
yang
disampaikan melalui penjaringan aspirasi Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupetan Bogor, maka berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Bogor Nomor 171/89-DPRD tanggal 16 Januari 2014 perihal Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Tahun 2015, beberapa hal penting yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2015, adalah : 1. Masyarakat
menghendaki
adanya
peningkatan
dan
pemerataan
pelayanan serta aksesibilitas pada bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka mewujudkan kecerdasan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat; 2. Masyarakat menghendaki adanya peningkatan dalam penyediaan sarana kebutuhan dasar lainnya, yaitu penyediaan listrik, karena masih ada sebagian masyarakat Kabupaten Bogor yang belum menikmati penerangan listrik, sarana air bersih dan rehabilitasi rumah tidak layak huni; 3. Masyarakat menginginkan adanya penyediaan pembangunan dan rehabilitasi
infrastruktur
jalan/jembatan
agar
benar-benar
dilaksanakan dengan berpedoman pada skala prioritas dan harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah yang serius, mengingat setiap pelaksanaan reses yang dilakukan anggota DPRD, hal tersebut menjadi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor; 4. Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat mengkondisikan adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah melalui penanaman modal/investasi di sector-sektor yang menjadi unggulan daerah, khususnya pertanian, perikanan, jasa pariwisata, industri dan perdagangan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluasluasnya kepada masyarakat usia produktif;
I - 28
5. Pemerintah
Kabupaten
pembangunan
mental
Bogor
diharapkan
keagamaan
dan
tidak
sosial
mengabaikan
kemasyarakatan,
mengingat laju pertumbuhan dan kemajuan fisik (material) yang dicapai, termasuk kemajuan pembangunan di bidang ekonomi, harus sejalan dengan kemajuan pembangunan di bidang mental, keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bogor serta hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, prioritas pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2015 yang ditetapkan adalah : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Kehidupan Sosial Masyarakat, dengan fokus : a. Peningkatan Pelayanan Agama dan Keagamaan serta Kerukunan Umat Beragama; b. Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Peningkatan Pengendalian Penduduk; d. Peningkatan Fasilitasi Peran dan Fungsi Kepemudaan; e. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana serta Manajemen Olahraga; f. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Penanganan Pasca Bencana; g. Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan; h. Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Berbasis Ikon Kabupaten Bogor; i. Peningkatan
Penanganan
terhadap
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah dan pengembangan Pariwisata, dengan fokus : a. Peningkatan Produk Daerah Berorientasi Agribisnis; b. Peningkatan Kualitas Industri Kecil (UMKM/IKM);
I - 29
c. Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata dan Jasa Pendukungnya; d. Pengembangan
Sumber
Energi,
Migas
dan
Pemanfaatan
Sumberdaya Mineral; 3. Peningkatan investasi dan Penciptaan Peluang Kerja, dengan fokus : a. Peningkatan Jumlah dan Nilai Investasi PMDN; b. Peningkatan Peluang Kerja; c. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 4. Peningkatan
Integrasi,
Konektivitas,
Kuantitas
dan
Kualitas
Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan, dengan fokus : a. Peningkatan Kemantapan Infrastruktur Jalan dan Irigasi; b. Peningkatan
Kuantitas
dan
Kualitas
Sarana
Prasarana
Perhubungan dan Pelayanan Transportasi; c. Pengendalian Pencemaran; 5. Peningkatan Pengendalian Ruang, dengan fokus : a. Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; b. Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan; c. Pemulihan Lahan; d. Penataan Batas Hutan dan Batas Wilayah; 6. Peningkatan Mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, dengan fokus : a. Peningkatan
Kualitas
dan
Kompetensi
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan; b. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas; c. Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun; d. Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan;
I - 30
e. Peningkatan Kualitas serta Layanan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; f. Peningkatan Integrasi Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; 7. Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel, dengan fokus : a. Pemantapan Manajemen Pemerintahan; b. Peningkatan
Pemantapan
Akses
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi; c. Pengembangan Pelayanan Sistem Informasi dan Layanan Publik; d. Peningkatan Profesionalisme dan Disiplin Aparatur; e. Inventarisasi, Penataan dan Pemanfaatan Aset Daerah; f. Penegakan Perda; 8. Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan focus : a. Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah; b. Peningkatan Keanekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan. Secara substansi penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2015 telah bersinergi dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Hal ini terlihat dari hal-hal sebagai berikut : a.
Prioritas pembangunan pertama dan kedua di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas keenam di Kabupaten Bogor;
b.
Prioritas pembangunan ketiga dan keenam di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas pembangunan ketiga di Kabupaten Bogor;
c.
Prioritas keempat dan kelima di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas keempat dan kedelapan di Kabupaten Bogor;
d.
Prioritas pembangunan ketujuh, kedelapan, dan kesembilan di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas pertama di Kabupaten Bogor;
e.
Prioritas pembangunan kesepuluh di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas ketujuh di Kabupaten Bogor.
I - 31
Bahwa dokumen Rancangan Awal RKPD mengacu pada Rancangan Awal RPJMD tahun 2013-2018, dimana dokumen tersebut memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten yang wajib dipedomani dalam penyusunan Renja SKPD. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah: “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia” Visi tersebut diimplementasikan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu : 1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat; 2. Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata; 3. Meningkatkan
integrasi,
koneksitas,
kualitas
dan
kuantitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; 4. Meningkatkan
aksesibilitas
dan
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan kesehatan; 5. Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik. Dalam
rangka
mewujudkan
kabupaten
termaju
di
Indonesia,
Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan 21 kriteria penciri termaju, yaitu : 1.
Tuntasnya ketersediaan listrik di seluruh desa;
2.
Kunjungan wisata termasuk tertinggi di Indonesia;
3.
Seluruh perijinan berstandar ISO;
4.
Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-65 tahun;
5.
Seluruh masyarakat mempunyai KTP elektronik (e-KTP);
6.
Tidak ada daerah terisolir;
7.
Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
8.
Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan;
9.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten tertinggi di Indonesia;
I - 32
10. Seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan seluruh Puskesmas terakreditasi; 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor melebihi LPE provinsi dan nasional; 12. Penduduk miskin turun menjadi 5 (lima) persen; 13. Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Atas Harga
Berlaku
termasuk tertinggi di Indonesia; 14. Terbangunnya mesjid raya di setiap kecamatan; 15. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 16. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi terbanyak di Indonesia; 17. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional; 18. Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia; 19. Tuntasnya pembangunan poros utara-tengah-timur; 20. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN); 21. Tersedianya jaringan intranet/internet di seluruh kecamatan. Prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2015 harus diarahkan untuk mendukung tercapainya seluruh target penciri termaju di Kabupaten Bogor dengan sinergi sebagai berikut : 1. Prioritas
pertama
diarahkan
untuk
mendukung
tercapainya
indikator penciri termaju ke-14 dan 17; 2. Prioritas kedua diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-1 dan ke-2; 3. Prioritas ketiga diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-12; 4. Prioritas
keempat
diarahkan
untuk
mendukung
tercapainya
indikator termaju ke-6, 7 dan 19; 5. Prioritas kelima diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-20; 6. Prioritas
keenam
diarahkan
untuk
indikator termaju ke-4, 8, 10 dan 18;
mendukung
tercapainya
I - 33
7. Prioritas
ketujuh
diarahkan
untuk
mendukung
tercapainya
indikator termaju ke-3, 5, 9, 11, 13, 15 dan 21; 8. Prioritas kedelapan diarahkan untuk
mendukung tercapainya
indikator termaju ke-16. Dalam upaya mewujudkan target prioritas dan fokus pembangunan daerah yang ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia, maka perlu didukung oleh kemampuan keuangan daerah. Total pendapatan daerah tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 5.050.628.175.261 dengan
perkiraan
target
pendapatan
asli
daerah
sebesar
Rp
2.005.730.914.367 atau sebesar 39,71 persen dari perkiraan target pendapatan daerah. Besarnya pendapatan daerah tahun 2015 diarahkan untuk memenuhi tiga kebutuhan utama daerah, yaitu : a. Belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota; b. Belanja program/kegiatan yang harus memenuhi syarat Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Belanja program/kegiatan yang mendukung tercapainya penciri Kabupaten Bogor termaju di Indonesia.
3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor
kunci
keberhasilan
(Critical
Success
Factor)
yang
ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pendapatan daerah . Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.
I - 34
Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018. Visi Dinas Pendapatan Daerah dalam Draft Perubahan Renstra Dinas Pendapatan Daerah adalah : “DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR SEBAGAI DINAS PENDAPATAN DAERAH TERMAJU DI INDONESIA” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diterjemahkan dalam bentuk misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah yaitu : 1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan; 3. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi; 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak; 5. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015, seperti yang tertuang dalam Draft Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut : 1. Tujuan
Kesatu
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Bogor
“Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dangan Misi Kesatu ”Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah“, dengan sasarannya
adalah
:
Meningkatnya
penerimaan
pendapatan
daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun; 2. Tujuan
Kedua
“Optimalisasi
Dinas
Pendapatan
Pelayanan
Prima”
Daerah
sesuai
Kabupaten
dangan
Misi
Bogor Kedua
“Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan”, dengan sasarannya adalah : a. Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Bogor;
I - 35
b. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana pokok dan penunjang yang memadai; c. Tersedianya
dukungan
manajemen
dan
anggaran,
dengan
indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah; 3. Tujuan
Ketiga
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Bogor
“Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumberdaya Aparatur dan Organisasi” sesuai dengan Misi Ketiga “Meningkatkan Kualitas dan Kinerja
Sumber
Daya
Aparatur
dan
Organisasi”,
dengan
sasarannya adalah : a. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja
kelembagaan/organisasi,
meningkatnya
kompetensi
pegawai
dengan
indikator
bidang
pendapatan
di
daerah; b. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Dinas Pendapatan Daerah; 4. Tujuan Keempat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor “Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” sesuai dengan Misi Keempat “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak“, dengan sasarannya adalah : a. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah, termasuk didalamnya kesadaran akan porporasi; b. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bogor, dengan indikator semakin menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk porporasi); 5. Tujuan
Kelima
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Bogor
“Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan” sesuai dengan Misi Kelima “Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan”, dengan sasarannya adalah : Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan indikator
meningkatnya
tertib
administrasi
perencanaan,
I - 36
pemungutan,
pengendalian,
sistem
pengawasan
internal
dan
pemeriksaan pendapatan daerah; 3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan
masyarakat
yang
dikoordinasikan
oleh
instansi
pemerintah. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait
penyelenggaraan
tugas
pokok
dan
fungsi
SKPD
dalam
pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan
SKPD
menurut
rancangan
awal
RKPD,
serta
mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut : 21.
Mendukung tercapainya target Kabupaten Bogor menjadi
kabupaten termaju di Indonesia; 22.
Mendukung
terwujudnya
target
kinerja
pemerintah
daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
I - 37
23.
Mendukung tercapainya perwujudan Kabupaten Bogor
yang memiliki keunggulan lokal; 24.
Mendukung
minimal/standar
tercapainya nasional
yang
standar telah
pelayanan
ditetapkan
oleh
pemerintah. Dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah tahun 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas SKPD, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016. Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 3.1.
I - 38
BAB IV PENUTUP
Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah
yang
merupakan
dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran. Dalam proses penyusunannya Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan Daerah mengacu pada kerangka arahan
yang
dirumuskan
dalam
rancangan
awal
RKPD
yang
sebelumnya juga dilihat dari Rencana Strategis (RENSTRA). Selain dari target RPJMD Dinas Pendapatan Daerah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : (1) Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah; Retribusi diperlukan
Daerah.
(2) Jumlah dan macam Pajak Daerah dan Dalam
dukungan
mewujudkan
dalam
hal
kinerja
ketersediaan
tersebut
maka
anggaran
untuk
kegiatan-kegiatan tersebut. Renja SKPD ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor, untuk Tahun
Anggaran
2015.
Semoga
Rencana
Kerja
ini
dapat
direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Pendapatan Daerah. Cibinong,
2015
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
DEDI ADE BACHTIAR NIP. 196201221985031004
