RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan

hidupnya.

Para

pendiri

bangsa

meyakini

bahwa

peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia.

Pendidikan

mempunyai

peranan

penting

dan

strategis

dalam

pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi

dan

transformasi

sosial.

Pendidikan

akan

menciptakan masyarakat terpelajar (educated people) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan tenaga kerja menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau ekonomi riil per kapita sebesar 0,29 persen dengan asumsi yang lain tetap (ceteris paribus). Sementara itu kenaikan 1,0 persen rata-rata jam kerja tenaga kerja akan menaikkan PDB sebesar 0,18 persen dan kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan penduduk akan menaikkan PDB sebesar 0,19 persen.

Di lain pihak kenaikan 1,0 persen modal fisik per tenaga kerja hanya menaikkan PDB sebesar 0,04 persen. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak saja dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan tenaga kerja tetapi juga oleh pendidikan penduduk secara keseluruhan.

http://www.disdik.karimunkab.go.id 1


Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan adalah sebuah proses untuk menumbuhkan sisi kepribadian masyakat secara seimbang dan menyeluruh. Pendidikan akan menjadi pilar kebangkitan. Daerah yang menginginkan kebangkitan harus menyiapkan perencanaan pembangunan pendidikan secara menyeluruh dengan menyiapkan dan memelihara sarana pendidikan secara massal. Muridnya adalah seluruh warga negara dan gurunya adalah pemimpin dan para birokrat, sementara ilmunya adalah hak-hak dan kewajiban sosial. Sebagai guru maka Pemerintah dan Pembantunya (Birokrat) harus memperoleh pendidikannya terlebih dahulu dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya.

Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara yang optimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara.

Empat hal yang menyangkut perencanaan pendidikan, yaitu: (a) tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan, (b) keadaan yang terjadi sekarang, (c) alternatif pilihan kebijakan dan prioritas dalam mencapai tujuan, dan (d) strategi penentuan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Perencanaan pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut.

Perencanaan merupakan alat pengubah dan pengendali perubahan, sedangkan pembangunan artinya mengubah untuk maju dan berkembang menuju arah tertentu. Ini berarti setiap upaya pembangunan memerlukan perencanaan dan setiap perencanaan adalah untuk mewujudkan upaya pembangunan. Maka dari itu, guna mencapai hasil pembangunan pendidikan yang terarah dan tepat sasaran, diperlukan adanya suatu dokumen perencanaan di bidang pendidikan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2015 merupakan dokumen



perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun pada Tahun 2015.

1.2. Landasan Hukum Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2014, diantaranya adalah : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157); 10. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005


Rencana – 2025


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009

Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahab Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),

dan

Sekolah

Menengah

Atas/Madrasah

Aliyah

(SMA/MA); 28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal; 29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; 30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 33. Peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu.

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini dimaksud sebagai rencana pembangunan pendidikan dan dibuat dalam satu dokumen perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun Tahun 2015.

Dengan tersedianya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2015 maka akan diketahui rencana pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun diharapkan akan lebih terarah dan tepat sasaran, serta efisien dalam penggunaan anggaran. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2015 juga akan menyelaraskan tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan karakteristik, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Kabupaten Karimun serta mensinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2015.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I

: PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2015, yang antara lain memuat permasalahan yang terjadi sehingga diperlukannya suatu dokumen perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Karimun. Bab ini juga memuat landasan hukum serta maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2015. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013 Bab ini menjelaskan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2013



dan perkiran capaian tahun berjalan, dengan mengacu pada APBD Kabupaten Karimun Tahun 2014 yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini, sudah disahkan. Selain itu, juga berisi pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten

Karimun

berdasarkan

realisasi

program

dan

kegiatan

pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun sebelumnya. BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab

ini

berisi

telaahan

terhadap

arah

kebijakan

dan

prioritas

pembangunan nasional di bidang pendidikan dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Selain itu, berisi juga perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Pada Bab ini juga disampaikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. BAB IV : PENUTUP Pada bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka

pelaksanaannya

maupun

seandainya

ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, berisi kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2013 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Pada Tahun 2013, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun melaksanakan 14 Program

dan

215

Kegiatan

dengan

total

anggaran

sebesar

Rp.

65.914.143.000,- (enam puluh lima milyar Sembilan ratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah). Realisasi keuangan terhadap anggaran yang tersedia sebesar 96,36% sedangkan realisasi fisik sebesar 97,30%. Sehingga realisasi kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun pada tahun 2014 mencapai 100,97%.

Sedangkan pada tahun 2014, melalui APBD Murni TA. 2014, Dinas Pendidikan melaksanakan 13 Program dan 212 Kegiatan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 80.085.058.000,- (delapan puluh milyar delapan puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah). Adapun target pencapaian realisasi keuangan maupun fisik sebesar 100%. Sehingga target realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2014 sebesar 100% dapat dicapai. Pencapaian realisasi program dan kegiatan hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2013 dan target capaian untuk tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun lebih menitikberatkan pada upaya pencapaian indikator-indikator pembangunan pendidikan yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2011 – 2016.





2.2.1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau Rata-Rata Lama Belajar (RLB). Indikator ini mengandung definisi Rata-Rata Lama Sekolah/Belajar yang diperlukan siswa sampai lulus sekolah pada suatu jenjang pendidikan. Indikator ini merupakan salah satu dari Indikator Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik, dan sangat terkait dengan Manajemen Pendidikan. Manajemen Pendidikan yang dimaksud adalah untuk mengelola pendidikan persekolahan sehingga dapat meningkatkan kinerja tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Sedangkan Tata Kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang dimaksud adalah untuk mengatur pendidikan agar menjadi semakin baik. Selain itu, manajemen dapat diarahkan pada pendidikan yang efisien dipandang dari segi internal pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengukur indikator Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik ini digunakan efisiensi pendidikan agar sasaran di bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna dalam arti dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada seperti uang, waktu tenaga dan sebagainya.

Berdasarkan data yang dimiliki, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Karimun terus mengalami kenaikan. Hal ini bermakna bahwa masyarakat Kabupaten Karimun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam mendapatkan pendidikan formalnya di sekolah. Peningkatan ini dapat digambarkan sebagaimana Gambar 2.1. berikut ini. Gambar 2.1. Grafik Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Karimun Tahun 2010 - 2013

Kelas / Tingkat

8.25 8.2

8.19 8.16

8.15 8.14 8.1

8.09

8.05 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber : BPS Kabupaten Karimun

Jika di tahun 2006 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Karimun pada angka 7,8 atau setara dengan tingkat / kelas VII maka di tahun 2013 Rata-Rata Lama



Sekolah di Kabupaten Karimun sebesar 8,19 atau setara dengan tingkat / kelas VIII pada jenjang SMP. Pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Karimun Tahun 2013 belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2013 yaitu sebesar 8,25. Sehingga capaian kinerja hanya mencapai 99,27%. Namun, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Karimun sebesar 8,19 telah memenuhi target capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun pada Tahun 2013 yang sebesar 7,87.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten / Kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Karimun masih dibawah Kota Batam, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, namun masih diatas Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari data yang dapat diakses dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten / Kota se-Provinsi Kepulauan Riau saat ini hanya tersedia sampai dengan tahun 2011. Gambaran pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah tiap Kabupaten / Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dapat terlihat pada Gambar 2.2. berikut ini. Gambar 2.2. Grafik Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada Kabupaten / Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2011 8.14 8.09 8.91 8.63 7.64 7.17 7.24 7.23 6.38 5.98

Karimun Bintan Natuna Lingga Kep. Anambas Batam

2011 10.78 10.77

2010

9.68 9.42

Tg. Pinang 0

2

4

6

8

10

12

Kelas / Tingkat Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dengan kondisi seperti ini, maka perlu dilakukan upaya yang konsisten dan terus menerus agar angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Karimun dapat naik secara signifikan. Upaya yang terus dilakukan adalah dengan terus menekan angka mengulang dan angka putus sekolah. Pada tahun 2013,



tercatat di Kabupaten Karimun Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI sebesar 0,15%, pada jenjang SMP/MTs sebesar 0,34% dan pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 0,66%. Walaupun relatif kecil dan masih dibawah angka 1% Pemerintah Kabupaten Karimun akan terus mendorong anak-anak usia sekolah untuk terus berada dan belajar pada lembaga / satuan pendidikan formal. Untuk itu, pemerintah akan terus melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah agar anak-anak bangsa yang berusia sekolah dan berada di Kabupaten Karimun terjamin untuk mendapatkan pendidikan pada lembaga / satuan pendidikan formal.

2.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator berikutnya adalah APM, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Sedangkan APK didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan daerah.

APM dan APK merupakan jenis Indikator Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan atau biasa disebut perluasan

kesempatan

belajar

merupakan

salah

satu

strategi

dalam

pembangunan pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan itu tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis.

Kebijakan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang maupun jalur pendidikan. Sasaran kebijakan ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan pendidikan untuk semua segmen dan elemen masyarakat. Pemerataan ini dimaksudkan untuk mencapai



keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua masyarakat melalui pendidikan.

Dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Karimun telah dan akan terus melakukan berbagai upaya agar tingkat partisipasi

masyarakat

dalam

pendidikan

terus

meningkat

sekaligus

menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antarkelompok masyarakat. Pada jenjang SD/MI/Paket A, APK terus mengalami perubahan / fluktuasi namun tetap berada diatas angka 100%, yaitu 106, 58% pada tahun 2010 dan 106,17% pada tahun 2013. Pada periode yang sama, APM SD/MI/Paket A juga mengalami fluktuasi dari 85,65% menjadi 89,14%. Perkembangan APK dan APM jenjang SD/MI/Paket A di Kabupaten Karimun, tergambar seperti pada Gambar 2.3. berikut ini. Gambar 2.3. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A di Kabupaten Karimun Tahun 2010 - 2013 120.00%

Persentase (%)

100.00% 80.00%

106.58% 85.65%

107.57%

104.80%

89.44%

83.39%

106.17% 89.14%

60.00%

APK

40.00%

APM

20.00% 0.00% 2010

2011

2012

2013

Tahun Sumber : BPS Kabupaten Karimun dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, sudah diolah

Pencapaian APK SD/MI/Paket A Tahun 2013 telah melebihi target yang telah ditetapkan, yakni mencapai 106,17% dari target sebesar 103,51%. Sedangkan pencapaian APM SD/MI/Paket A Tahun 2013 juga telah memenuhi atau mencapai target, yaitu 89,14% dari target 87,16%.



Selanjutnya, pada jenjang SMP/MTs/Paket B, APK jenjang ini juga mengalami perubahan / fluktuasi, yaitu 95,60% pada tahun 2010 dan 96,52% pada tahun 2013. Pada periode yang sama, APM SMP/MTs/Paket B juga mengalami fluktuasi dari 67,94% menjadi 60,71%. Terkait dengan pencapaian realisasi di Tahun 2013, pada jenjang SMP/MTs/Paket B telah memenuhi target yang telah ditentukan, yakni 85,00% untuk APK dan 53,62% untuk APM. Perkembangan APK dan APM pada jenjang SMP/MTs/Paket B, dapat digambarkan sebagaimana Gambar 2.4. berikut ini.

Gambar 2.4. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Karimun Tahun 2010 - 2013 120.00% 100.00%

Persentase (%)

80.00% 60.00%

95.60%

91.10%

92.23%

62.45%

58.91%

67.94%

96.52%

60.71%

40.00%

APK APM

20.00% 0.00% 2010

2011

2012

2013


Perubahan

/

fluktuasi

juga

terjadi

pada

pencapaian

APK

jenjang

SMA/MA/SMK/Paket C. Pada Tahun 2010, APK SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 65,49% dan pada tahun 2013 APK SMA/MA/SMK/Paket C mencapai 83,75%. Pada periode yang sama, APM SMA/MA/SMK/Paket C mencapai 47,47%

menjadi

55,68%.

Pencapaian

APK

dan

APM

pada

jenjang

SMA/MA/SMK/Paket C pada Tahun 2013 telah memenuhi target yang ditetapkan. APK SMA/MA/SMK/Paket C telah memenuhi target, dengan pencapaian

sebesar

79,00%.

Begitu

juga

halnya

dengan

APM

SMA/MA/SMK/Paket C, juga telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar

42,11%.

Perkembangan

APK

dan

APM


pada

jenjang


SMA/MA/SMK/Paket C, dapat digambarkan sebagaimana Gambar 2.5. berikut ini. Gambar 2.5. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C di Kabupaten Karimun Tahun 2010 - 2013 90.00% 80.00%

Persentase (%)

70.00% 60.00% 50.00%

83.75%

76.43% 65.49%

75.28%

63.31% 55.68%

50.50%

47.47%

40.00%

APK

30.00%

APM

20.00% 10.00% 0.00% 2010

2011

2012

2013


Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Karimun juga telah

memperhatikan

gender.

Artinya,

pembangunan

pendidikan

di

Kabupaten Karimun tidak membedakan jenis kelamin. Seluruh anak bangsa yang berada di Kabupaten Karimun berhak untuk mendapatkan pendidikan dan belajar di satuan pendidikan formal. Setidaknya hal ini tergambar pada Gambar 2.6a dan 2.6b, dimana tingkat partisipasi penduduk usia sekolah, baik laki-laki maupun perempuan tampak berimbang. Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara laki-laki dan perempuan. Pada jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B terlihat bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah berjenis kelamin laki-laki lebih besar daripada

perempuan.

Namun,

apabila

dilihat

pada

jenjang

SMA/MA/SMK/Paket C, tampak bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah berjenis kelamin perempuan lebih besar daripada laki-laki.



Gambar 2.6a. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Karimun Tahun 2013 Berdasarkan Gender

120.00% Persentase (%)

100.00% 80.00%

50.72%

47.64%

60.00% 40.00%

42.90%

APK PEREMPUAN APK LAKI-LAKI

55.45%

20.00%

48.88%

40.85%

0.00%

Sumber : BPS Kabupaten Karimun dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, sudah diolah

Persentase (%)

Gambar 2.6b. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Karimun Tahun 2013 Berdasarkan Gender

90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

42.81% 28.59% 46.33%

28.32%

APM PEREMPUAN APM LAKI-LAKI

32.12%

27.36%


Dengan kondisi APK dan APM berdasarkan gender diatas, menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Karimun telah sadar akan pentingnya pendidikan bagai anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada lagi pembedaan terhadap anak laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan berada di sekolah formal. Hal inilah tentunya



yang akan membuat Pemerintah Kabupaten Karimun terus membuka akses pendidikan bagi setiap anak usia sekolah, tanpa membedakan jenis kelamin.

Pencapaian APK dan APM baik pada jenjang SD/MI/Paket A, jenjang SMP/MTs/Paket B maupun pada jenjang SMA/MA/SMK/Paket C di Kabupaten Karimun tahun 2013 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Trend positif ini tentunya harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Pada jenjang SD/MI/Paket A, APK lebih besar dari 100%, hal ini dikarenakan terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah atau siswa bersekolah di luar domisili tempat tinggalnya.

Begitu juga halnya dengan APM. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah dan di tingkat pendidikan tertentu. Idealnya, APM mencapai nilai maksimal yaitu 100%. Bila lebih besar dari 100%, hal ini dikarenakan adanya siswa usia sekolah dari luar daerah bersekolah di daerah tertentu atau diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota atau daerah perbatasan. Pencapaian APM di Kabupaten Karimun tidak mungkin melebihi angka 100%, hal ini mengingat tidak mungkin ada anak usia sekolah yang bertempat tinggal dan menetap di luar Kabupaten Karimun tapi bersekolah di Kabupaten Karimun. Namun, APM dapat mencapai angka melebihi 100% apabila APM Kabupaten Karimun dilihat per Kecamatan.

Sebagaimana

tergambar

pada

Gambar

2.7a,

tampak

bahwa

APK

SD/MI/Paket A di Kecamatan Moro, Kecamatan Kundur Barat dan Kecamatan Ungar berada diatas APK SD/MI/Paket A Kabupaten Karimun, dengan Kecamatan Kundur Barat yang tertinggi. Sedangkan APM SD/MI/Paket A Kecamatan Moro, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Ungar, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Tebing berada di atas APM SD/MI/Paket A Kabupaten Karimun, dengan Kecamatan Kundur Barat yang tertinggi. Sedangkan APK SD/MI/Paket A terkecil berada pada Kecamatan Meral, sedangkan APM SD/MI/Paket A terkecil berada di Kecamatan Buru.



Gambar 2.7a. Grafik APK dan APM SD/MI/Paket A di Kabupaten Karimun Tahun 2013 Berdasarkan Kecamatan

84.34

Durai

105.73

99.78

Moro

118.18

112.04

Kundur Barat 88.56

Kundur Utara

131.78

103.99

102.62

Ungar

121.22

91.2

Kundur

108

69.28

Buru

80.43

Meral Barat

96.2

93.39

Tebing

108.96

86.1

Karimun 0

50

APK SD/MI

97.78

81.84

Meral

APM SD/MI

98.03

102.78 100

150

Persentase (%)


Pada jenjang SMP/MTs/Paket B, APK Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Tebing lebih tinggi dibandingkan dengan APK Kabupaten Karimun, APK Kecamatan Tebing merupakan yang tertinggi di Kabupaten Karimun. Sedangkan APK terendah berada pada Kecamatan Meral Barat. Sedangkan APM SMP/MTs/Paket B tertinggi adalah Kecamatan Kundur dan merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki APM SMP/MTs/Paket B diatas APM Kabupaten Karimun. Sedangkan APM SMP/MTs/Paket B Kecamatan Meral Barat merupakan APM terkecil di Kabupaten Karimun. Selain Kecamatan Meral Barat, APM Kecamatan Meral dan APM Kecamatan Buru berada dibawah APM Kabupaten Karimun. Selengkapnya, nilai APK dan APM SMP/MTs/Paket B dapat dilihat pada Gambar 2.7b berikut ini.



Gambar 2.7b. Grafik APK dan APM SD/MI/Paket A di Kabupaten Karimun Tahun 2013 Berdasarkan Kecamatan

61.34

Durai

88.6

70.52

Moro

93.27

74.19

Kundur Barat

98.09

75.61

Kundur Utara

78.78

Ungar Kundur 41.24

Buru

61.55 0

APK SMP/MTs

71.02 91.76

Tebing Karimun

APM SMP/MTs

53.8

39.06

Meral

80.77 123.73 123.73 77.17

35.78

Meral Barat

104.18

50

138.93 96.33

100

150

Persentase (%)


Pada jenjang SMA/MA/SMK/Paket C, APK dan APM Kecamatan Tebing terlihat paling tinggi. Hal ini dapat dimaklumi karena jumlah SMA, MA dan SMK di Kecamatan Tebing paling banyak di Pulau Karimun. Begitu juga halnya dengan di Pulau Kundur, jumlah SMA, MA dan SMK terbanyak di Kecamatan Kundur Barat, sehingga di Pulau Kundur, APK dan APM SMA/MA/SMK/Paket C paling tinggi di Kecamatan Kundur Barat. Nil;ai APK dan APM SMA/MA/SMK/Paket C selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.7c. berikut ini.



Gambar 2.7c. Grafik APK dan APM SMA/MA/SMK/Paket C di Kabupaten Karimun Tahun 2013 Berdasarkan Kecamatan 38.15 57.56 52.75 72.57 99.1

Durai Moro Kundur Barat Kundur Utara Ungar Kundur Buru 0 0

Meral Barat Meral

32.43 47.6 36.44 53.47 62.59 93.3 34.89 39.21 22.11 31.93

133.89

APM SMA/SMK/MA APK SMA/SMK/MA

135.01

Tebing

238.96

61.05 88.79

Karimun 0

50

100

150

200

250

Persentase (%)


Pada Grafik 2.7c, terlihat bahwa APK dan APM SMA/MA/SMK/Paket C di Kecamatan Meral Barat bernilai 0%. Hal ini dikarenakan di Kecamatan Meral Barat belum memiliki SMA, MA ataupun SMK. Seluruh anak usia SMA/MA/SMK yang berdomisili di Kecamatan Meral Barat saat ini bersekolah di luar Kecamatan Meral Barat.

Terkait dengan kondisi APK dan APM tiap Kecamatan, Pemerintah akan terus mendorong penduduk usia sekolah untuk dapat belajar pada satuan pendidikan formal, sehingga akan meningkatkan APK dan APM di Kabupaten Karimun. Kondisi sebagaimana terlihat pada Gambar 2.8., mengharuskan Pemerintah Kabupaten Karimun menyediakan akses dan sarana transportasi yang memadai agar penduduk usia sekolah dapat menjangkau sekolah terdekat.



Gambar 2.8. Foto Mobilisasi Penduduk Usia Sekolah Dalam Menjangkau Lembaga / Satuan Pendidikan Terdekat

Upaya-upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun agar terjadi pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah dengan menjangkau yang tidak terjangkau. Selain menyediakan lembaga / satuan pendidikan formal yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk yang permanen,

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

juga

membangun

dan

menyediakan infrastruktur yang dapat digunakan oleh penduduk usia sekolah untuk menjangkau sekolah terdekat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan, antara lain dengan membangun jalan, dermaga dan penyediaan infrastruktur lain yang memudahkan penduduk usia sekolah melakukan mobilisasi. Seperti penyediaan Boat Pancung yang digunakan untuk membawa anak-anak sekolah menuju sekolah terdekat pada jenjang yang lebih tinggi, seperti pada Gamabr 2.9.



Gambar 2.9. Sarana dan Prasarana Pendidikan Untuk Membawa Anak Sekolah Menjangkau Sekolah Terdekat

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah terus dilakukan. Selain menyediakan infrastruktur pendidikan, Pemerintah Kabupaten Karimun juga gencar menjaring penduduk yang selama ini belum terjangkau dengan pendidikan. Terutama bagi sebagian masyarakat yang memiliki komunitas tersendiri dan belum bisa secara utuh bergabung dan berbaur dengan masyarakat umum, yaitu komunitas berasal dari suku laut. Seperti Gambar 2.10, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, tanpa batas dan tanpa membedakan.



Gambar 2.10. Foto Wakil Bupati Karimun Saat Pertama Kali Membawa Anak-Anak Suku Laut di Kampung Wasing – Kec. Kundur Utara Untuk Belajar di Sekolah (Foto atas) dan Anak-Anak Suku Laut di Kampung Wasing Kec. Kundur Utara Sudah Belajar secara Reguler (Foto Bawah)

2.2.3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan atau Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan. Indikator

berikutnya

adalah

Persentase

Penduduk

Menurut

Tingkat

Pendidikan, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk seluruhnya di suatu daerah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilai tingkat pendidikan penduduk yang berpendidikan sarjana ke atas berarti makin baik mutu penduduk di suatu daerah. Kegunaan dari indicator ini adalah untuk mengetahui banyaknya penduduk yang tidk pernah / belum sekolah, tidak/belum tamat SD dan tamat SD, tamat SMP, tamat SMA dan tamat Diploma/Sarjana.

Indikator Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan merupakan jenis indicator nonpendidikan, yang diperoleh dari data di luar pendidikan namun secara langsung dapat mempengaruhi kinerja pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, data nonpendidikan tidak dapat dipisahkan dari data pendidikan



yang ada melainkan sebagai pelengkap atau penunjang data pendidikan yang ada. Gambar 2.11a. Grafik Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 - 2012

4.4

4.55

4.31

18.6

19.09

26.81

100

Persentase

80

17.5

20.73

60 40 20

37.75

34.7

Akademi / Universitas SMA Sederajat

20.42 SMP Sederajat

32.36 SD Sederajat

21.75

20.93

16.1

0 2010

2011 Tahun

2012

Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD


Dilihat dari Gambar 2.11a, terjadi penurunan persentase penduduk yang tidak sekolah / tidak tamat SD dan dan penduduk yang tamat SD Sederajat. Namun terjadi peningkatan persentase penduduk yang tamat SMP Sederajat dan tamat SMA sederajat. Kondisi ini menggambarkan semakin baiknya mutu penduduk di Kabupaten Karimun. Pada bagian penduduk yang tamat Diploma/Sarjana, terjadi sedikit penurunan persentase penduduk yang tamat Diploma/Sarjana.

Apabila persentase penduduk ini dikonversi ke dalam jumlah orang, terlihat bahwa pencapaian target pada indicator ini telah tercapai. Besarnya jumlah penduduk sesuai dengan pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada Gambar 2.11b. berikut ini.



Gambar 2.11b. Grafik Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 - 2012

9,984

Jumalah Penduduk

250,000 200,000

7,408

8,108

150,000

31,316 29,464

34,021

63,558

61,840

74,991

36,620

37,300

37,310

100,000 50,000

62,129 47,321

36,943

2010

2011 Tahun

2012


Dalam penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2013, terdapat perbedaan terhadap target yang ingin dicapai pada jenjang SD/MI, dengan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun.

Meningkatnya

mutu

penduduk di Kabupaten Karimun dengan meningkatnya jumlah penduduk dan persentase penduduk yang menamatkan pendidikan yang lebih tinggi, memiliki korelasi yang positif dengan peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Seperti yang telah disebutkan diatas, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2013, RataRata Lama Sekolah di Kabupaten Karimun sebesar 8,19 atau setara SMP Sederajat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya persentase penduduk dan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan setara SMP sederajat dan SMA sederajat.

Apabila Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dilihat berdasarkan gender, tampak bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Karimun memiliki tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat yang lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Sedangkan yang memiliki tingkat pendidikan SD sederajat dan yang belum tamat SD/tidak sekolah, penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Begitu juga halnya dengan penduduk yang telah menamatkan pendidikan setara Diploma/Sarjana, penduduk perempuan



lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Kondisi seperti ini digambarkan melalui Gambar 2.11c. berikut. Gambar 2.11c. Grafik Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan Gender di Kabupaten Karimun Tahun 2010 - 2012

3.74

4.93

29.00

24.47

60.00

22.52

18.16

40.00

30.18

34.70

20.00

14.56

17.8

120.00 Persentase

100.00 80.00

Laki-Laki Perempuan Jenis Kelamin Sumber : BPS Kabupaten Karimun

2.2.4. Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekurang-kurangnya S1/DIV. Indicator ini biasanya disebut dengan Persentase Guru Menurut Ijazah Tertinggi, dan masuk jenis indicator Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan. Sejalan dengan program pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu untuk semua jenjang pendidikan melalui persekolahan dan nonformal dan informal juga dilaksanakan. Mutu atau kualitas adalah sesuatu yang dianggap baik karena memenuhi suatu standar tertentu. Oleh karena itu, peningkatan mutu diarahkan menuju sesuatu yang baik atau standar tertentu. Peningkatan mutu dapat dilaksanakan pada masukan dan keluaran, proses, guru, sarana/prasarana dan biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan.

Mutu dapat ditingkatkan apabila proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efeltif sehingga peserta didik dapat mengalami proses belajar mengajar yang berarti dan ditunjang oleh sumber daya seperti guru, sarana/prasarana, dan biaya yang memadai. Proses belajar yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang mampu belajar terus menerus sehingga mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.



Relevansi pendidikan di tingkat sekolah menengah (SM) diarahkan untuk melihat kesesuaian antara pendidikan di sekolah dengan lapangan usaha setelah mereka lulus sehingga mereka mampu menjadi tenaga pekerja terampil tingkat menengah.

Indicator persentase guru menurut ijazah tertinggi didefinisikan sebagai perbandingan antara guru dengan ijazah tertentu yang dimiliki pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah guru seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Namun, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun, indicator ini lebih melihat seberapa besar jumlah Guru (Tenaga Pendidik) yang telah memiliki kualifikasi Sarjana atau Diploma IV. Dengan jumlah seluruh Tenaga Pendidik (tidak termasuk Tenaga Kependidikan) sebesar 3.840 orang, Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2013 menargetkan sebanyak 2.107 orang Tenaga Pendidik telah memiliki kualifikasi Sarjana / Diploma IV. Ternyata, pada tahun 2013, guru / Tenaga Pendidik di Kabupaten Karimun telah mencapai 2.257 orang. Sehingga target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun telah tercapai, dengan capaian sebesar 107,12%.

Adapun sebaran jumlah Tenaga Pendidik berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada Gambar 2.12a dan 2.12b, dimana pendidik dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana / Diploma IV terbesar berada pada jenjang Sekolah Dasar. Berikutnya adalah SMA/SMK, SMP dan paling sedikit berada pada jenjang PAUDNI. Menjadi tugas Pemerintah untuk terus mendorong dan memberikan kesempatan pada seluruh Tenaga Pendidik untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya, minimal setara Sarjana / Diploma IV



Gambar 2.12a. Grafik Jumlah Pendidik Berdasarkan Kualifikasi dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Karimun Tahun 2013

924

1000

993

Jumlah Pendidik

800 643 600

Belum S1

490

422

S1

400 200

>S1 78

118

29 51

40

7

45

0 PAUDNI

SD

SMP

SMA/SMK

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun

Gambar 2.12b. Grafik Jumlah Pendidik Berdasarkan Kualifikasi di Kabupaten Karimun Tahun 2013

121 1,583 Belum S1

2,136

S1 >S1


Secara keseluruhan, terdapat 1.583 Tenaga Pendidik lagi yang belum memperoleh Sarjana / Diploma IV. Namun, dari jumlah tersebut, 645 orang Tenaga Pendidik saat ini sedang mengikuti perkuliahan untuk mendapatkan Sarjana / Diploma IV. Sedangkan dari jumlah 2.257 orang yang telah memiliki Sarjana / Diploma IV, 121 orang sudah mendapat gelar Magister (S2) dan 4 orang sedang mengikuti perkuliahan pada jenjang Magister (S2).



Berbicara Tenaga Pendidik maka akan berbicara tentang kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi berkenaan dengan latar belakang pendidikan si Tenaga Pendidik. Sedangkan berbicara kompetensi maka akan berkaitan sangat erat dengan profesionalisme. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 maka profesionalisme Tenaga Pendidik ditandai dengan diberikannya sertifikat pendidik sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru / tenaga pendidik sebagai tenaga professional.

Dengan peningkatan status guru / tenaga pendidik sebagai tenaga professional maka kompetensi merupakan langkah penting yang perlu ditingkatkan. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional. Oleh karena itu, proses sertifiasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi guru-guru untuk dapat mengembangkan kompetensi. Tetapi tidak mustahil menjadi hambatan bagi guru-guru yang memiliki kompetensi rendah.

Saat ini, di Kabupaten Karimun baru terdapat 1.403 orang Tenaga Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik. Dari jumlah tersebut, paling banyak berada pada jenjang pendidikan SD. Diikuti Tenaga Pendidik SMP, SMA, SMK, TK, SLB dan Pengawas Satuan Pendidikan. Khusus untuk pengawas satuan pendidikan, sebanyak 30 orang pengawas satuan pendidikan yang berada dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI baru 15 orang yang memiliki sertifikat pendidik atau sebanyak 50%.



Gambar 2.13a. Grafik Jumlah Pendidik yang Telah Bersertifikat Pendidik Berdasarkan Jenjang di Kabupaten Karimun Tahun 2013

16

PENGAWAS

5

SLB

76

SMK

216

SMA

339

SMP

717

SD 34

TK 0

200

400

600

800

Jumlah Pendidik Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun

Gambar 2.13b. Grafik Jumlah Pendidik yang Telah Bersertifikat Pendidik Berdasarkan Status Kepegawaian di Kabupaten Karimun Tahun 2013

158

1,245

PNS NON PNS


Apabila dilihat berdasarkan status kepegawaian tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik, maka terdapat 1.245 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 158 orang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebaran jumlah tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik dan, sebagaimana Gambar 2.13a dan 2.13b.



2.2.5. Rasio Guru Eksakta Terhadap Jumlah Murid / Siswa dan Rasio Guru Agama Terhadap Jumlah Murid / Siswa. Indicator-indikator ini merupakan jenis Indikator Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Rasio Guru per Siswa didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid / siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Makin kecil rasio maka makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guruatau makin kurang jumlah guru di suatu daerah. Rasio Guru Eksakta Terhadap Jumlah Murid / Siswa dan Rasio Guru Agama Terhadap Jumlah Murid / Siswa digunakan untuk mengetahui rata-rata siswa yang dapat dilayani guru eksakta dan guru agama di suatu sekolah dan daerah sehingga dapat ditentukan daerah mana yang memerlukan tambahan guru eksakta dan guru agama.

Di Kabupaten Karimun, Rasio Guru Eksakta Terhadap Jumlah Murid / Siswa sudah cukup tinggi, mencapai 1,89%. Hal ini jauh melampaui target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2013 sebesar 0,6%. Sehingga capai kinerja pada indicator ini mencapai 315%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Karimun telah cukup banyak tersedia guru / tanaga pendidik pada bidang studi eksakta, baik yang berada di SMP sederajat maupun di SMA sederajat. Terbesar Rasio Guru Eksakta Terhadap Jumlah Murid / Siswa berada di Kecamatan Durai dan terkecil di Kecamatan Meral. Namun yang masih harus menjadi perhatian adalah distribusi terhadap guru-guru / tenaga pendidik bidang studi eksakta pada seluruh jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat, agar tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan.

Dari data 9 Kecamatan yang dimiliki (3 Kecamatan pemekaran datanya masih bergabung dengan Kecamatan Induk), maka jumlah Kecamatan yang memiliki Rasio Guru Eksakta Terhadap Jumlah Murid / Siswa diatas 0,7% sebanyak 9 Kecamatan atau seluruh Kecamatan yang berada di Kabupaten karimun. Hal ini telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2013 sebanyak 6 Kecamatan. Sehingga capaian kinerja pada indicator ini mencapai 150%. Untuk melihat sebaran rasio guru eksakta dan guru agama terhadap jumlah murid / siswa, tergambar pada Gambar 2.14. berikut ini.



Gambar 2.14. Grafik Rasio Guru Eksakta dan Guru Agama Terhadap Jumlah Murid / Siswa di Kabupaten Karimun Tahun 2013 3.50

3.21

Persentase (%)

3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50

2.52 2.05 2.02 1.84 1.75 1.67 1.47

1.89

1.65

0.79 0.77 0.71 0.74 0.600.77 0.59 0.64 0.51 0.56

Rasio Guru Eksakta Terhadap Siswa Rasio Guru Agama Terhadap Siswa


Kabupaten

Durai

Kuba

Kuta

Buru

Tebing

Meral

Karimun

Kundur

Moro

0.00

Sedangkan untuk Rasio Guru Agama Terhadap Jumlah Murid / Siswa mencapai 0,64%. Adapun target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2013 sebesar 0,7%. Sehingga capaian kinerja pada indicator ini sebesar 91,43%. Dari Grafik 11 terlihat bahwa di Kecamatan Tebing, Rasio Guru Agama Terhadap Jumlah Murid / Siswa menjadi yang terkecil dan berada dibawah Rasio Guru Agama Terhadap Jumlah Murid / Siswa Kabupaten Karimun.

Adapun jumlah kecamatan yang telah memenuhi Rasio Guru Agama Terhadap Jumlah Murid / Siswa diatas 0,6% sebanyak 6 Kecamatan. Sedangkan 3 Kecamatan lain belum mencapai 0,6%. Ketiga Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Kundur Barat. Capaian indicator sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2013 yaitu sebanyak 6 Kecamatan yang telah Rasio Guru Agama Terhadap Jumlah Murid / Siswa 0,6% ke atas.



2.2.6. Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar / Sederajat (%) dalam Kategori Baik. Indicator ini merupakan jenis Indikator Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Indicator ini didefinisikan sebagai rasio jumlah satuan pendidikan Sekolah Dasar sederajat dalam kategori baik pada setiap 100 orang murid / siswa dan dinyatakan dalam persentase. Indicator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak tersedianya satuan pendidikan SD sederajat pada setiap 100 orang murid / siswa. Begitu juga halnya dengan indicator Rasio Ketersediaan SMP / Sederajat (%) dalam Kategori Baik dan Rasio Ketersediaan SMA / Sederajat (%) dalam Kategori Baik, juga memiliki definisi yang sama namun berbeda satuan pendidikannya. Tabel 2.2. Jumlah Satuan Pendidikan dalam Kategori Baik di Kabupaten Karimun Tahun 2013 Tingkat / Jenjang Kecamatan SD

MI

SMP

MTs

SMA

MA

SMK

SLB

JUMLAH

Karimun

18

2

8

1

3

1

2

3

38

Meral

12

1

5

2

1

1

1

0

23

Tebing

11

1

5

1

2

1

2

0

23

Meral Barat

5

0

2

0

0

0

0

0

7

Kundur

17

5

3

2

2

1

1

0

31

Ungar

6

1

2

0

1

0

0

0

10

Kuta

8

1

3

1

1

0

0

0

14

Belat

7

0

3

0

1

0

0

0

11

Kuba

13

0

3

1

2

0

1

0

20

Moro

21

1

8

1

2

0

1

0

34

Durai

7

0

3

1

1

0

0

0

12

Buru

9

0

2

0

1

0

0

0

12

Total

134

12

47

10

17

4

8

3

235


Dari Tabel 2.2. dan Tabel 2.3, terlihat bahwa Rasio Ketersediaan SD / Sederajat Dalam Kategori Baik telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2013. Dengan jumlah SD sederajat sebanyak 146 sekolah dan seluruhnya memiliki



kategori baik serta jumlah penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) sebanyak 26.924 orang maka Rasio Ketersediaan SD / Sederajat Dalam Kategori Baik sebesar 54,23%. Sedangkan target hanya sebesar 30,6%, sehingga capaian kinerja pada indicator ini mencapai 177,22%. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Karimun Tahun 2013 JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN MORO KUNDUR KARIMUN MERAL TEBING BURU KUTA KUBA DURAI MERAL BARAT UNGAR BELAT Total

USIA 7-12

USIA 13 - 15

USIA 16 - 18

2.076 3.595 6.123 4.878 2.839 935 1.241 1.778 762 1.424 564 709

888 1.734 2.791 2.306 1.274 509 616 929 337 721 301 375 12.782

878 1.550 2.300 1.945 1.059 510 580 857 294 606 294 336 11.207

26.924


Adapun Rasio Ketersediaan SMP / Sederajat Dalam Kategori Baik belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2013. Dengan jumlah SMP sederajat sebanyak 57 sekolah dan seluruhnya memiliki kategori baik serta jumlah penduduk usia SMP (13-15 tahun) sebanyak 12.782 orang maka Rasio Ketersediaan SMP / Sederajat Dalam Kategori Baik sebesar 44,59%. Sedangkan target sebesar 49,50%, sehingga capaian kinerja pada indicator ini baru mencapai 90,08%.

Pada jenjang SMA sederajat, Rasio Ketersediaan SMA / Sederajat Dalam Kategori Baik juga belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2013. Dengan jumlah SMA sederajat sebanyak 29 sekolah dan seluruhnya memiliki kategori baik serta jumlah penduduk usia SMA (13-15 tahun) sebanyak 11.207 orang maka Rasio Ketersediaan SMA / Sederajat Dalam Kategori Baik sebesar 25,88%. Sedangkan target sebesar 27,60%, sehingga capaian kinerja pada indicator ini baru mencapai 93,77%.



Berdasarkan fakta yang terlihat seperti diatas, Pemerintah Kabupaten Karimun akan terus berupaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, khususnya melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini dilakukan tidak hanya dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) tetapi juga menambah Ruang Kelas Baru (RKB) pada sekolah-sekolah yang sudah ada. Hal ini mengingat, apabila mendirikan Unit Sekolah Baru maka akan dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu dan tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih besar.

Terkait dengan pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Karimun tidak hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun, tetapi juga yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBN dalam bentuk Blockgrant. Pada Gambar 2.15 tampak beberapa sarana dan prasarana

pendidikan,

pembangunan

baik pembangunan

Perpustakaan

maupun

Ruang Kelas

Rehabilitasi

Ruang

Baru Kelas

(RKB), yang

pembiayaannya melalui APBN dengan pola blockgrant dan dilaksanakan dengan metode swakelola oleh Komite Sekolah. Gambar 2.15. Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Dibangun Melalui APBN di Kabupaten Karimun Tahun 2013



2.2.7. Sekolah Kondisi Bangunan Baik. Indikator berikutnya pada Sasaran Memadainya Sarana dan Prasarana PendidikanDasar dan Menengah adalah Sekolah Kondisi Bangunan Baik. Indicator ini termasuk pada jenis indicator Pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Indicator Sekolah Kondisi Bangunan Baik dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah sekolah yang ada pada setiap jenjang pendidikan dalam kondisi baik dengan jumlah keseluruhan sekolah yang ada pada tiap jenjang pendidikan, dan dinyatakan dalam persentase. Indicator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak sekolah yang sudah baik dan berapa banyak lagi sekolah yang masih rusak.

Target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2013 sebesar 80%. Dengan memperhatikan bahwa kondisi seluruh sekolah memiliki bangunan yang baik atau 100%, maka capapaian kinerja pada indicator ini mencapai 125%. Hal ini tentunya menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Karimun untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak bagi seluruh penduduk usia sekolah agar dapat tertampung pada seluruh jenjang dan satuan pendidikan.

2.2.8.

Jumlah

Lembaga

Penyedia

Jasa

Pendidikan

Vokasional

Tersertifikasi. Indicator ini didefinisikan

sebagai banyaknya

lembaga

penyedia

jasa

pendidikan vokasional tersrtifikasi, yang dalam hal ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di suatu daerah. Indicator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak lembaga penyedia jasa pendidikan vokasional (SMK) dibandingkan jumlah lembaga pendidikan / satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Saat ini di Kabupaten Karimun terdapat 8 lembaga penyedia jasa pendidikan vokasional (SMK). Jumlah ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2013, yaitu sebanyak 3 lembaga penyedia jasa pendidikan vokasional (SMK). Hal ini tentunya membuat capaian kinerja pada indicator ini mencapai 266,67%. Apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah, maka persentase jumlah SMK di Kabupaten Karimun sebesar 27,59%. Apabila dilihat dari perbandingan SMK dan SMA, maka rasio



SMK dan SMA adalah 1 : 2,125. Artinya, setia ada 1 SMK maka terdapat 2,125 SMA.

2.2.9. Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasional Tersertifikasi. Indikator ini merupakan jenis indicator Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan. Dapat didefinisikan sebagai banyaknya jumlah lulusan pada lembaga / satuan pendidikan vikasional yang tersertifikasi. Indicator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak lulusan yang dihasilkan dari suatu lembaga pendidikan vokasional tersertifikasi setiap tahunnya. Lulusan dari lembaga pendidikan vokasional tersertifikasi diharapkan mampu bekerja dan menjadi tenaga kerja menegah, apabila pilihannya setelah menamatkan pendidikan pada lembaga / satuan pendidikan vokasional (SMK) harus langsung bekerja, dan tidak meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi.

Pada tahun 2013, target kinerja yang telah ditetapka dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun sebanyak 486 orang lulusan pendidikan vokasional tersertifikasi. Sedangkan jumlah lulusan SMK di Kabupaten Karimun pada tahun 2013 sebanyak 566 orang dari 568 orang yang mengikuti Ujian Nasional. Artinya terdapat 2 orang siswa SMK yang tidak lulus Ujian Nasional pada tahun 2013. Capaian ini tentunya melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 116,46%.

2.2.10. Angka Melek Huruf (AMH). Indikator lain yang dapat menggambarkan perkembangan pendidikan di Kabupaten karimun adalah Angka Melek Huruf yang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang melek huruf dengan penduduk seluruhnya di suatu daerah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilai melek huruf berarti makin baik mutu penduduk di suatu daerah. Angka Melek Huruf juga bisa diartikan sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Kegunaan Angka Melek Huruf adalah untuk mengetahui banyaknya penduduk yang melek huruf di suatu daerah sehingga dapat diketahui berapa besar jumlah penduduk yang masih buta huruf, sehingga dapat ditentukan cara penanggulangan Buta Huruf melalui berbagai kebijakan di bidang pendidikan.



Angka Melek Huruf juga digunakan untuk mengukur keberhasilan programprogram pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia, yang masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Selain itu untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek

huruf

berdasarkan

kabupaten

dapat

mencerminkan

potensi

perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Sama halnya dengan Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf juga merupakan

indicator

nonpendidikan

yang

secara

langsung

dapat

mempengaruhi kinerja pembangunan pendidikan. Oleh karena itu Angka Melek Huruf tidak dapat dipisahkan dari data pendidikan yang ada, melainkan sebagai pelengkap atau penunjang data pendidikan yang ada. Dari Gambar 2.16. berikut ini, tampak bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Karimun dari tahun ke tahun semakin meningkat. Gambar 2.16. Grafik Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Karimun Tahun 2010 - 2013

Persentase (%)

98 97.5

97.34

97

96.83

96.5

96.36

96 95.5 2009

95.82 2010

2011

2012

2013

2014


Pada tahun 2010 AMH Kabupaten Karimun sebesar 95,82% meningkat di Tahun 2011 sebesar 96,36%, meningkat lagi di tahun 2012 menjadi sebesar 96,83% hingga pada tahun 2013 meningkat menjadi 97,34%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Angka Melek Huruf di Kabupaten Karimun sebesar 0,53% dari tahun 2012. Dengan kondisi ini, jumlah penduduk di Kabupaten Karimun yang masih mengalami buta huruf sebanyak 2,66%. Pemerintah Kabupaten Karimun akan terus berupaya dan bekerja keras agar seluruh penduduk yang masih buta huruf dapat dituntaskan. Berbagai program



pembangunan telah dan akan terus dilakukan, diantaranya melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah. Programprogram ini diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan Paket A, Paket B, Paket C, Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Inklusif dan lain sebagainya. Tidak hanya menyelenggarakan melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal, Pemerintah akan turun ke lapangan dan mendekat dengan kantong-kantong penduduk yang teridentifikasi masih terdapat buta uruf. Tak terkecuali, pemerintah Kabupaten Karimun juga menyelenggarakan Penyelenggaraan Paket A, Paket B dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Balai Karimun. Hal ini menunjukkan bukti akan komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Gambar 2.17. Grafik Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 - 2011

96.36 95.82 96.14 95.09 96.63 96.47

Karimun Bintan Natuna Lingga Kep. Anambas

90.00

91.79 91.64 91.87

2011

Batam Tg. Pinang

97.31 85

90

95

98.97 98.94 98.7

2010

100

Persentase (%) Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Apabila ingin dibandingkan dengan pencapaian Angka Melek Huruf di Kabupaten / Kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, maka data yang tersedia paling tinggi berada pada tahun 2011, sebagaimana yang tertera pada Gambar 2.17.

Rata-Rata di seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Kepualauan Riau mengalami kenaikan Angka Melek Huruf dari tahun 2010 ke tahun 2011. Sedangkan AMH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010 sebesar 97,19% dan pada tahun



2011 naik menjadi 97,67%. Selama dua tahun ini (2010 dan 2011), hanya Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam yang Angka Melek Hurufnya diatas daripada Angka Melek Huruf Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Kabupaten / Kota lain, termasuk Kabupaten Karimun masih dibawah AMH Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah merupakan dua indicator pendidikan yang memiliki kontribusi pada penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI). IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sabagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah) dan indeks standar hidup layak. Gambar 2.18a. menunjukkan perkembangan IPM di setiap Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau, dari tahun 2010 hingga 2012. Seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan IPM dari tahun 2010 hingga 2012. IPM Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 IPM Provinsi Kepulauan Riau sebesar 73,00 lalu meningkat di tahun 2011 menjadi 73,55 dan pada tahun 2012 menjadi 74,08. Gambar 2.18a. Grafik Indeks Pembanguan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 - 2012

74.45 73.99 73.64 75.68 75.17 74.44 71.77 71.26 70.56 72.09 71.68 71.35 70.11 69.5 68.6

Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas

2012 2011 2010

78.46 78.03 77.8 75.97 75.25 74.59

Batam Tanjung Pinang 60

65

70

75

80

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Adapun Gambar 2.18b. menggambarkan tingkat pencapaian IPM Kabupaten / Kota se-Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013. Tampak bahwa Kota Tanjung Pinang, Kota Batam dan Kabupaten Bintan memiliki IPM diatas



Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Kabupaten / Kota lain, termasuk Kabupaten Karimun masih berada di bawah IPM Provinsi Kepulauan Riau. Gambar 2.18b. Grafik IPM Kabupaten/Kota vs IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012

Tg. Pinang 80 75.97 Karimun 74.45

75

Batam

70

78.46

65

75.68 Bintan

71.77 Natuna

IPM Kabupaten / Kota

70.11 72.09

Anambas

IPM Provinsi Kepri (74.08)

Lingga

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

2.2.11. Angka Melanjutkan (AM) Pendidikan Ke Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi. Indikator lain adalah Angka Melanjutkan (AM) Pendidikan Ke Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi. Dari grafik Gambar 2.19. memperlihatkan angka melanjutkan yang mengalami fluktuasi. Gambar 2.19. Grafik Angka Melanjutkan SD ke SMP dan SMP ke SM Di Kabupaten Karimun Tahun 2010 – 2013 120.00% 100.00% 80.00%

102.18%

108.35%

90.15% 88.30%

83.77%

92.02% 94.92% 85.98%

60.00%

Presentase Lulusan SD yang melanjutkan ke SMP Presentase Lulusan SMP yang melanjutkan ke SLTA

40.00% 20.00% 0.00% 2010

2011

2012

2013




Untuk angka melanjutkan dari jenjang pendidikan dasar (SD) mengalami penurunan dimana 83,77% dari siswa SD di tahun 2013 melanjutkan kejanjang pendidikan SMP. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2010 tercatat 85,98%. Tetapi, angka melanjutkan dari SMP ke SMA pada tahun 2013 tercatat 108,35%. Angka ini dimungkinkan karena masuknya arus migrasi / perpindahan penduduk ke Kabupaten Karimun untuk melanjutkan pendidikan SM di Kabupaten Karimun. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat 92,02%. Peningkatan angka melanjutkan ini ditunjang dengan penyediaan ruang-ruang kelas baru yang menjamin

ketersediaan ruang kelas sebagai

tempat belajar dan semakin tingginya perhatian pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pendidikan penduduknya melalui bantuan dalam bentuk subsidi maupun beasiswa khususnya bagi penduduk tidak mampu. Apalagi saat ini pemerintah tidak hanya memberikan program BOS pada jenjang SD sederajat dan SMP sederajat tetapi juga sudah mencapai jenjang SMA sederajat.

2.2.12. Angka Lulusan (AL). Indicator terakhir pada bidang pendidikan adalah Angka Lulusan yang merupakan bagian indicator mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Angka Lulusan didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang tertentu dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilainya atau mencapai angka ideal 100% maka semua siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya. Angka lulusan ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dari jenjang pendidikabn tertentu di suatu daerah. Selain sebagai indicator Mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, angka lulusan juga merupakan indicator MDGs (Millenium Development Goals).

Adapun angka lulusan pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kota lain di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Gambar 2.20a dan 2.20b. sedangkan angka lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kota lain di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Gambar 2.21a dan 2.21b. Pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya untuk meningkatkan angka lulusan hingga mencapai anka ideal yaitu 100%. Upaya itu antara lain dengan menyelengarakan try out ujian nasional sebagai persiapan anak-anak kelas tertinggi di jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menghadapi ujian nasional. Selain itu juga dilaksanakan pemantapan psikologis agar secara mental siap mengikuti ujian nasional.



bahkan, Bupati Karimun juga turun langsung memantau pelaksanaan ujian nasional dan memberikan motivasi sebelum anak-anak masuk kelas untuk mengerjakan soal-soal ujian nasional. Harapannya, ouput dari proses belajar tidak hanya tingginya Angka Lulusan tetapi diikuti dengan meningkatnya kualitas outpu itu sendiri, yaitu kualitas para siswa / anak didik. Gambar 2.20a. Grafik Angka Lulusan Jenjang SMP/MTs Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2013 92.51

98.84 99.56

Anambas

96.96

84.83

Lingga

91.70 99.63 100.00 99.79 98.40 2011 99.43 98.11 2012 95.80 2013 98.91

Bintan Karimun 89.29

Tg. Pinang 92.49

Natuna Batam 75

80

85

90

96.46 99.02 98.82 99.5 99.43

95

100

Persentase (%) Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 2.20b. Grafik Angka Lulusan Jenjang SMP/MTs Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Batam

100 95

Anambas

99.43 Natuna

99.02

99.56

90

91.70

Persentase Kelulusan Kab/Kota Rata-Rata Provinsi (98.07%)

85

Lingga

Tg. Pinang

98.91 98.11 Bintan

99.79

Karimun

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 2.21a. Grafik Angka Lulusan Jenjang SMA/SMK/MA Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2013

96.44 99.73 100

Anambas

97.94 98.51 98.87 99.85 99.74 100 99.79 98.87 98.89

Lingga Bintan Karimun 90.96

99.69 99.8

Tg. Pinang 92.00

2011 2012 2013

95.78

Natuna

100 98.08

Batam 85

90

95

99.24 99.92

100

Persentase (%)


Gambar 2.21b. GrafikAngka Lulusan Jenjang SMA/SMK/MA Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Batam

100

100

99.92 100

99.5

Anambas

Natuna

99

Rata-Rata Provinsi (99.64%)

98.5 98 Lingga

Persentase Kelulusan Kab/Kota

99.8

98.87

Tg. Pinang

98.89

Bintan

100

Karimun




2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Karimun maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi pembangunan. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupate Karimun, dan untuk memotivasi seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Bupati Karimun mempunyai motto Kerja Amanah, Kerja Keras dan Kerja Cerdas. Kerja Amanah, agar penyelenggaraan pemerintahan mampu bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan kebijakan, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, berpihak kepada kepentingan masyarakat, terbuka, siap dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

Kerja Keras, agar penyelenggaraan pemerintahan mampu bekerja efektif dan efisien memanfaatkan waktu secara optimal, disiplin penuh gairah dan semangat, memiliki strategi dan kebijakan memajukan daerah, tanpa mengenal lelah, mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki

daerah

demi

kesejahteraan

masyarakat.

Kerja

Cerdas,

agar

penyelenggaraan pemerintahan mampu menciptakan inovasi dan ide dalam pengembangan kemajuan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola pembangunan , memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan, mengedepankan intelektualitas, rasionalitas dan moralitas dalam berbuat dan bertindak, matang dalam perencanaan, konsekuen dalam pelaksanaan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di masa datang.

Untuk

melaksanakan

motto

tersebut,

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

menetapkan 4 (empat) azam sebagai motor penggerak pembangunan, yaitu : 1) Azam Peningkatan Iman dan Taqwa, dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertical yang kokoh sehingga pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab; 2) Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dimaksudkan

sebagai upaya

untuk menyiapkan SDM yang

berkualitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada; 3) Azam Pembangunan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan



prasarana produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan; dan 4) Azam Pengembangan Seni dan Budaya, dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya melayu yang merupakan cirri khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang dating dari luar.

Selain melalui Motto Kabupaten Karimun dan Azam sebagai motor penggerak pembangunan di Kabupaten Karimun, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun juga memiliki Motto pelayanan sendiri, yaitu Melayani denga Ceria (Cerdas, Ikhlas dan Amanah). Sebagai institusi pelayanan, Dinas Pendidikan dituntut untuk memiliki kinerja pelayanan yang prima, sehingga untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat, Dinas Pendidikan bertekat untuk memberi pelayanan dengan ceria. Hal ini ini tentunya sesuai dengan tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun yaitu membantu Bupati Karimun dalam menyelenggarakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan.

Peningkatan kinerja pelayanan menjadi sangat penting mengingat bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan publik bidang pendidikan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; b. Pengelolaan barang dan aset milik/kekayaan daerah/negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan; c. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan publik bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan; e. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas pendidikan dalam lingkup tugasnya

Dalam upaya dan tekad memberi pelayanan yang baik dengan ceria, Dinas Pendidikan masih memiliki kendala dan permasalahan di lapangan. Kurangnya infrastruktur

pendukung,

khususnya

infrastruktur

pendukung

Teknologi

Informasi pada daerah pesisir dan agak terpencil, merupakan salah satu permasalahan utama bagi Dinas Pendidikan memberikan pelayanan yang baik.



Para pendidik dan tenaga kependidikan masih harus menuju ibukota kabupaten di tanjung balai karimun apabila harus berurusan yang terkait dengan dirinya. Hal ini yang sedang diupayakan oleh Dinas Pendidikan agar pelayanan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan bisa diselesaikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD Pendidikan) yang berada di Kecamatan.

Selain itu, kualifikasi dan kompetensi pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun masih belum memadai. Jumlah staf pegawai honorer masih lebih banyak dibandingkan dengan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

2.4. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Karimun merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi urusan pemerintahan yang menggunakan konsep otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan layanan pendidikan merupakan urusan wajib yang mendapat porsi otonomi daerah yang luas. Tuntutan atas layanan pendidikan yang prima, khususnya yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun mengharuskan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan untuk siap dan mampu menjawab seluruh tuntutan masyarakat, yang semakin hari semakin tinggi permintaannya.

Dalam menyusun dokumen perencanan pembangunan dan pelayanan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) melalui konsep perencanaan partisipatif, yaitu suatu tahapan perencanaan yang dilakukan melalui : 1) proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan tahap kajian keadaan komunitas terkecil (lingkungan sekolah) secara partisipatif yang didapat dari informasi yang dikumpulkan; 2) proses kegiatan yang melibatkan berbagai pihak (stakeholder) yang dimulai dari penjajagan kebutuhan/permasalahan dan potensi sampai dengan penentuan dan perumusan tujuan yang diharapkan; dan 3) proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama-sama (partisipatif) dan terbuka.

Perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun menganut azaz perencanaan partisipatif, dipilih oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun



dikarenakan perencanaan partisipatif memiliki manfaat, diantaranya : a) Bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program mereka dan juga untuk mengukur keberhasilan kegiatan atau program tersebut (monitoring dan evaluasi); b) Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan secara partisipatif akan mendukung kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan/program.

Adapun

metode

pelaksanaan

penyusunan

dokumen

perencanaan

pembangunan pendidikan melalui perencanaan partisipatif yaitu melalui penerimaan usulan pada saat Anggota Legislatif (DPRD Kabupaten Karimun) melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya masing-masing saat masa reses DPRD. Selain itu, usulan program dan kegiatan juga diterima pada saat Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Dengan fasilitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karimun, usulan program dan kegiatan juga diterima, baik pada tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) maupun tingkat Kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Usulan program dan kegiatan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun melalui forum-forum sebagaimana yang disebutkan, secara detail dapat dilihat pada Lampiran 2, Lampiran 3 dan Lampiran 4 Rencana Kerja ini.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun adalah

“Membentuk SDM

Kabupaten Karimun yang Berkualitas, Kompetitif, Mandiri, dengan Jasmani dan Rohani yang sehat Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun

2012-2016 tersebut, maka

ditempuh melalui 6 (Enam) Misi Dinas Pendidikan yang harus dilaksanakan untuk untuk menghasilkan pendidikan berkualitas, yaitu: 1. Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Pendidikan bagi Masyarakat Kabupaten Karimun; 2. Meningkatkan Mutu Input, Proses dan Output Pendidikan; 3. Menciptakan Relevansi Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendidikan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien; 5. Meningkatkan upaya Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah; dan 6. Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan dan Olahraga Pelajar

Upaya-upaya pencapaian Visi Dinas Pendidikan melalui pelaksanaan Misi Dinas Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi Kabupaten Karimun 2011-2016 yakni ”Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Karimun maka diwujudkan melalui pelaksanaan 5 (lima) Misi Kabupaten Karimun yaitu 1) Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat; 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

yang

berdaya

guna

berlandaskan

iman

dan

taqwa;

3)

Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan; 4) Memaksimalkan kualitas pelayanan publik; 5) Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.



Selain untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang tergambar dalam Visi Pembangunan Kabupaten Karimun, pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun juga memperhatikan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya Pembangunan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

mempunyai Visi 2025

untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil / Insan Paripurna), yaitu insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Usaha mencapai Visi 2025 tersebut maka fokus pembangunan pendidikan pada Tahun 2010 – 2015 adalah Penguatan Pelayanan. Hal ini tergambar pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan indonesia cerdas komprehensif. Layanan prima pendidikan nasional yang dimaksud adalah adalah layanan pendidikan yang (1) tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;

(2)

terjangkau

oleh

seluruh

lapisan

masyarakat;

(3)

berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; (4) setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitasdengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan (5) menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Hal ini dikemas dalam Misi 5K Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI yaitu : 1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan; 2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan; 3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan; 4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan; dan 5. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun Tahun 2014 juga memperhatikan isu-isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah, diantaranya upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Karimun, Standar Pelayanan Minimum (SPM), Pendayagunaan Potensi



Ekonomi

Daerah

dengan

Memanfaatkan

Fasilitas

sebagai

Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) serta Peningkatan kualitas Lembaga Pendidikan, Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Peserta Didik, terutama di daerah hinterland. Hal ini perlu dan penting menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun mengingat Kabupaten Karimun merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masuk dalam Kategori 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dan berbatasan langsung dengan Negara yang sudah maju dan tinggi kualitas pendidikannya yaitu Singapura.

Selain

itu,

masih

terdapat

permasalahan-permasalahan

pendidikan yang perlu penanganan

pada

bidang

lebih intensif. Permasalahan yang juga

merupakan permasalahan nasional, sehingga apabila permasalahan di yang masih dijumpai di Kabupaten Karimun bisa teratasi maka akan mereduksi permasalahan

secara

nasional.

Beberapa

permasalahan

yang

dapat

diidentifikasi, diantaranya :

1. Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas. Hal ini terlihat dengan belum optimalnya pelaksanaan PAUD nonformal dan informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 0-6 tahun serta masih kurangnya pendidikan orang tua dalam hal pengasuhan anak (parenting education), dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat dalam pengembangan program PAUD, seperti taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis. Masih sering ditemui orang tua yang memasukkan anaknya ke Sekolah Dasar padahal masih berusia 5 tahun. Selain itu, lembaga pendidikan nonformal dan informal yang mempunyai nilai komparatif dan kompetitif untuk memenuhi tuntutan global juga dirasakan masih sangat kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

2. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Berbagai keberhasilan pembangunan pendidikan telah dicapai hingga saat ini, terutama dalam dalam hal akses pendidikan dasar menunjukkan kemajuan penting. Namun demikian, kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata



masih

merupakan

permasalahan

penting

yang

dihadapi

dalam

pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun. Hal ini setidaknya terlihat dengan masih terdapatnya anak yang putus sekolah dan angka melanjutkan yang masih belum seratus persen. Hal ini disebabkan karena faktor ekomoni yang merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak mampu membiayai sekolah maupun karena tuntutan keluarga bahwa mereka harus bekerja. Selain itu, beasiswa untuk siswa miskin juga belum sepenuhnya terbagi secara menyeluruh dan merata. Terutama belum menyentuh pada beberapa komunitas suku laut yang berada di Kabupaten Karimun yang identik dengan kemiskinan.

Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan dasar masih terkendala oleh permasalahan distribusi yang tidak merata dan kualitas guru yang masih terbatas. Meskipun rasio guru terhadap siswa cukup baik, namun demikian distribusi guru masih terkonsentrasi di daerah perkotaan (ibukota Kabupaten dan Kecamatan). Kualitas rata-rata guru pendidikan dasar juga masih belum tinggi. Kondisi ini masih ditunjang dengan belum layaknya tunjangan kesejahteraan yang diterima para pendidik dan tenaga kependidikan, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah pesisir dan terpencil. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan juga belum sepenuhnya dapat diwujudkan seperti yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM).

3. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan relevansi pendidikan jenjang menengah dan tinggi masih belum memadai. APK jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Karimun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun akses pendidikan menengah di Indonesia masih jauh relatif rendah dibanding dengan daerah / kota lain. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya daya tampung untuk melanjutkan pendidikan menengah terutama pada wilayah pesisir dan terpencil. Kualitas pendidikan yang berbasis kompetensi juga dirasakan masih rendah. Peningkatan

kualitas

pendidikan

menengah

masih

terkendala

oleh

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terutama yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Dari

sisi

tenaga

kependidikan,

kualifikasi

guru

belum

seluruhnya

berpendidikan S1/D4. Ketersediaan perguruan tinggi sebagai tujuan berikutnya bagi siswa SMA masih sangat minim jumlahnya di Kabupaten Karimun.Selain itu, sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas pada lembaga

pendidikan

(sekolah)

formal

menjadi

sangat

penting

keberadaannya. Hal ini yang masih dirasakan kurang sehingga anak-anak di Kabupaten Karimun belum memiliki prestasi yang luar biasa pada bidang olahraga.

4. Pendidikan karakter dan akhlak mulia belum optimal dalam mendukung terwujudnya peradaban bangsa yang unggul dan mulia. Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan pendidikan karakter dan akhlak mulia yang mampu membangun karakter bangsa yang kokoh. Masih terdapatnya siswa yang terjerumus dalam pergaulan bebas, kenakalan remaja dan obat-obat terlarang menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius seluruh komponen masyarakat. Pendidikan karakter mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan karakter dalam arti luas yang melibatkan stakeholder terkait, masyarakat, sekolah dan orang tua guna mendukung terwujudnya paradaban masyarakat Kabupaten Karimun dan bangsa Indonesia yang unggul dan mulia.

5. Pelaksanaan sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan masih belum mantap. Pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pendidikan di Kabupaten Karimun masih perlu ditingkatkan. Penyelenggaraan layanan pendidikan yang efektif dan efisien harus dapat dipertanggungjawabkan melalui akuntabilitas kinerja yang baik. Koordinasi antar instansi yang mengelola dan

menyelenggarakan

pendidikan,

baik

antara

Dinas

Pendidikan

Kabupaten Karimun dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang telah terjalin dengan baik, perlu ditingkatkan lagi. Demikian pula peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus dikelola dengan maksimal. Ketersediaan produk hukum yang khusus mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Karimun, saat ini belum ada. Keberadaan perda pendidikan di



Kabupaten Karimun menjadi sangat penting agar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan memiliki dasar yang lebih kuat.

Secara umum, permasalahan pendidikan di Kabupaten Karimun dapat diklasifikasikan ke dalam 3 unsur individu, yaitu individu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), individu Siswa dan individu Sekolah (Sarana dan Prasarana). Ketiga permasalahan individu ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) a. Belum semua guru memenuhi standard kualifikasi S1 (Stara 1); b. Kurangnya guru menguasai mata pelajaran tertentu dikarenakan kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diajarkan tidak sinkron; c. Masih kurangnya tenaga guru untuk mata pelajaran olah raga, agama, dan guru bidang studi khusnya pada pendidikan menengah atas / kejuruan.

2. Siswa a. Masih terdapat Siswa Sekolah Dasar yang putus sekolah terutama di daerah hinterland karena keadaan ekonomi orang tua siswa; b. Masih ada siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama, atas maupun kejuruan dikarenakan letak geografis sekolah yang dituju; c. Masih terdapat siswa yang berprestasi namun tidak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah menengah dikarena kemampuan orang tua siswa; d. Masih rendahnya prestasi siswa pada bidang olag raga; e. Masih kurangnya pemahaman siswa pada mata pelajaran tertentu karena

kurang

sarana

prasarana

pendidikan

terutama

media

pembelajaran yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan a. Masih terdapat sekolah yang kekurangan ruang kelas dikarenakan rombongan belajar melebihi jumlah ruang kelas yang ada sehingga terjadi double shift ( sekolah pagi dan sore ); b. Kurangnya ruang penunjang lainnya seperti perpustakaan, laboratorium dan Ruang UKS dalam menunjang proses pembelajaran; c. Masih kurangya sarana pendukung seperti alat pembelajaran antara lain buku-buku dan alat praga;



d. Masih ada beberapa sekolah yang memiliki lahan terbuka yang terbatas, sehingga sulit untuk dibangun sarana-sarana olahraga dan pendukung lainnya guna meningkatkan kualitas pembelajaran. b. Masih kurangnya sarana penunjang keamanan sekolah seperti pagar untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan guru dan siswa; c. Masih ada sekolah yang belum mempuyai fasilitas sanitasi air bersih dan air kotor, seperti sumur, WC guru maupun WC siswa. d. Masih ada sekolah yang belum memilki gedung perpustakaan, laboratorium dan UKS serta alat peraga, alat kesenian dan olahraga.

Mendasari pada permasalahan-permasalahan diatas, dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun, diantaranya sebagai berikut : 1. Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh Kecamatan; 3. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah; 4. Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif

dengan

keagamaan,

mengintegrasikan

dan

kewirausahaan

pendidikan mengacu

karakter, agama

pada

Standar

dan

Nasional

Pendidikan; 5. Menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran nonformal dan informal berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Karimun; 6. Menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal; 7. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional dan transparan dengan mengedepankan konsep manajemen berbasis sekolah; 8. Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karimun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan terobosan sesuai dengan tuntutan



perkembangan secara keseluruhan baik nasional, global maupu internasional. Hal ini perlu dilakukan agar visi untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Karimun yang memiliki daya saing dapat dicapai. Arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, antara lain mencakup : 1.

Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik;

2.

Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya;

3.

Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;

4.

Penerapan Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa;

5.

Pengembangan Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha;

6.

Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan;

7.

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai Standar Nasional Pendidikan;

8.

Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan;

9.

Penyediaan Buku Teks Murah;

10. Rasionalisasi

Pendanaan

Pendidikan,

Penelitian

dan

Pengabdian

Masyarakat; 11. Penguatan

Kemitraan

Strategis

antara

Dunia

Pendidikan

dengan

Masyarakat dan Dunia Usaha; 12. Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal; 13. Reformasi Birokrasi; 14. Koordinasi Antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta Pusat dan Daerah; 15. Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana; 16. Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri; 17. Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagai jati diri bangsa; Sedangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016 menitikberatkan pada tiga prioritas utama, yaitu : 1. Penyediaan Infrastruktur pendukung kawasan perdagangan bebas; 2. Pengentasan kemiskinan; dan



3. Pengembangan sumber daya manusia, termasuk pendayagunaan tenaga kerja local.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun ini tertuang dalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016. Terkait dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karimun maka sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memiliki peranan penting dalam melaksanakan Misi 2 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa dan Misi 4 yaitu Memaksimalkan kualitas pelayanan publik. Pada Misi 2, sasaran pokok / target kinerja yang akan dicapai adalah meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan tumbuhnya budaya baca pada

masyarakat,

dengan

arah

kebijakan

pada

tahun

2015

adalah

meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat menuju sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sedangkan pada Misi 4, sasaran pokok / target kinerja yang akan dicapai adalah meningkat dan memadainya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan serta memadainya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, dengan arah kebijakan pada tahun 2015 adalah meningkatkan kualitas pendidik dan layanan pendidikan formal dan nonformal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan Mengacu pada RPJMD Kabupaten Karimun dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016, maka tujuan dan sasaran dari

rencana

kerja

Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Karimun

diuraikan

sebagaimana Tabel 3.1.

Seperti yang telah disebutkan diatas, pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun Tahun 2015 juga memperhatikan isu-isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah, diantaranya upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Karimun, Standar Pelayanan Minimum (SPM), Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan Fasilitas sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian

Millenium

Development

Goals (MDG’s) serta

Peningkatan kualitas Lembaga Pendidikan, Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Peserta Didik, terutama di daerah hinterland.



Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapain Misi Bidang Pendidikan Pada RPJMD Kabupaten Karimun

No 1.

Tujuan Meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat

2.

Meningkan penyelenggaraan pendidikan keagamaan

3.

Meningkatkan ualitas pelayanan pendidikan dan keterampilan masyarakat

Sasaran 1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 2. Tumbuhnya budaya baca pada masyarakat 1. Meningkatnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan non formal 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan non formal 3. Meningkatnya partisifasi masyarakat dalam pendidikan keagamaan non formal 1. Meningkat dan memadainya kualifikasi tenaga pendidik 2. Memadainya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah

Strategi Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat menuju SDM yang lebih berkualitas Meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama serta kerukunan beragama antar umat

Meningkatkan kualitas pendidik dan layanan pendidikan formal dan non formal

Dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun dimaksud, maka target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2015, sesuai dengan indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebagaimana table 3.2.

Indicator kinerja yang akan diukur pada tahun 2015 ini merupakan indicator kinerja minimal yang akan diukur, mengingat indicator-indikator ini tercantum dalam RPJMD. Indicator ini tidak mewakili seluruh sasaran yang ada. Hanya mengukur 3 (tiga) sasaran saja, yaitu :

Meningkatnya tingkat pendidikan

masyarakat; Meningkat dan memadainya kualifikasi tenaga pendidik; dan Memadainya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.



Tabel 3.2. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2014 TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah 2. Meningkatnya APK SD Sederajat Meningkatnya APK SMP Sederajat Meningkatnya APK SMA Sederajat 3. Meningkatnya APM SD Sederajat Meningkatnya APM SMP Sederajat Meningkatnya APM SMA Sederajat 4. Meningkatnya Angka Pendidikan yang Lebih Tinggi yang Ditamatkan  Tamat SD / Sederajat  Tamat SMP / Sederajat  Tamat SMA / Sederajat  Tamat Diploma / Sarjana 5. Angka Melek Huruf (AMH) 6. Angka Kelulusan (AL)

8,2

Meningkatkan Kapasaitas Pendidikan Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat

Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Meningkat dan Memadainya Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya dan Memadainya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah

105,00 % 92,50 % 80,00 % 88,16 % 54,42 % 42,71 %

66.003 Orang 42.416 Orang 32.749 Orang 8.274 Orang 97,25 % 100 %

1. Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekurangkurangnya D-IV / S-1 2. Rasio Guru Eksakta Terhadap Jumlah Siswa 3. Rasio Guru Agama Terhadap Jumlah Siswa 4. Jumlah Kecamatan dengan Rasio Guru Eksakta Terhadap Jumlah Siswa Sekurang-Kurangnya 1,80% 5. Jumlah Kecamatan dengan Rasio Guru Agama Terhadap Jumlah Siswa Sekurang-Kurangnya 0,75%

2.707 Orang

1. Rasio Ketersediaan SD / Sederajat 2. Rasio Ketersediaan SMP / Sederajat 3. Rasio Ketersediaan SMA / Sederajat 4. Persentase Sekolah dengan Kondisi Bangunan Baik 5. Persentase Sekolah yang Memiliki Ruang Perpustakaan 6. Rasio Siswa dan Ruang Kelas 7. Rasio Rombel dan Ruang Kelas 8. Jumlah Lembaga Penyedia Jasa Pendidikan Vokasional Tersertifikasi 9. Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasional

33,6 %


1,80 % 0,75 % 9

9

55,5 % 33,6 % 100 % 80 %

32 1 8

723


Untuk mencapai target kinerja serta melaksanakan tugas pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun agar seluruh permasalahan dapat diatasi dan tantangan kedepan dapat dihadapi dengan baik, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pendidikan dituntut untuk bisa berkerja keras, bekerja cerdas dan bekerja amanah. Untuk itu, dibentuk struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun yang seluruh komponennya diharapkan mampu melaksanakan pembangunan pendidikan. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, sebagaimana Gambar 3.1. berikut ini. Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BIDANG PENDIDIKAN DASAR

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN SD

SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN



SMP

SMK

SEKSI SARANA DAN PRASARANA DIKDAS

SEKSI SARANA DAN PRASARANA DIKMEN

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN

SMA

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PAUDNI SEKSI

PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEMASYARAKA TAN SEKSI PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN

UPTD PENDIDIKAN KARIMUN

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DIKDAS SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DIKMEN

UPTD PENDIDIKAN MERAL

UPTD PENDIDIKAN KUNDUR

UPTD PENDIDIKAN KUNDUR UTARA


UPTD PENDIDIKAN MORO


Adapun tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, sebagaimana Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Karimun, yang terdapat pada Lampiran 1 Renja ini.

3.3. Program dan Kegiatan Untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memikul tugas dan tanggungjawab yang besar. Bupati Karimun memberikan kepercayaan pada Dinas Pendidikan untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan karena melalui peran serta aktif seluruh komponen pemangku kepentingan maka pembangunan pendidikan akan berhasil. Untuk itu, program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pendidikan juga bersumber dari usulan dari para pemangku kepentingan, yang disampaikan melalui forum Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan,

Forum

SKPD,

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) Tingkat Kabupaten. Usulan kegiatan juga disampaikan melalui Anggota Legislatif pada saat melakukan reses dan kembali ke daerah pemilihannya. Selain itu, usulan juga bisa disampaikan langsung, baik dari masyarakat maupun Satuan Pendidikan melalui Kepala Sekolahnya langsung ke Dinas Pendidikan KabupatenKarimun

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimlementasikan strategi organisasi dalam bentuk program kerja dalam pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran terinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Penjabaran program kerja harus memiliki tingkat perincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diuraikan dalam kegiatan. Program kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Data/Informasi 5. Program Pendidikan Anak Usia Dini 6. Program Pendidikan Nonformal



7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8. Program Pendidikan Menengah 9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Program Pengentasan Kemiskinan 12. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 13. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Sedangkan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 merupakan penjabaran dari program yang telah ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis pembangunan pendidikan, RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016. Kegiatan dimaksud, selain diusulkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun, juga diusulkan melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau maupun APBN. Rekapitulasi dari program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2015 dan pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Karimun Tahun 2015, tertera dalam Tabel 3.3.

Namun, secara detail, program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2015 dan pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Karimun Tahun 2015, APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, APBN Tahun 2015, dan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2015, dapat dilihat pada Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8 Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun ini.



BAB IV PENUTUP

Pendidikan juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Dalam konteks lebih luas, pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya

manusia

komprehensif,

dalam

misalnya:

penanggulangan

kerangka

pendidikan

kemiskinan;

pembangunan

dasar

pendidikan

dikaitkan

menengah

nasional

yang

dengan

upaya

diarahkan

untuk

meningkatkan potensi kebekerjaan (employment); dan pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh.

Di era sekarang ini, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Pendidikan tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi salah satu hak mendasar yang harus diterima oleh setiap manusia. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan manusia, maka akan semakin besar pula kualitas pendidikan yang diharapkan. Sekolah yang tadinya dididirikan berdasarkan sisi pasokan (supply oriented) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (demand oriented). Dalam hal ini pemerintah dan penyelenggara pendidikan harus memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua. Dengan demikian terjadi pergeseran orientasi yaitu ingin memberikan keterjaminan dalam layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana tertera pada RPJMN 2010-2014, pendidikan merupakan prioritas kedua dari sebelas prioritas pembangunan. Pendidikan diharapkan memberikan andil dalam menjawab isu strategis peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam peningkatan pembangunan sumberdaya manusia. Di samping itu, pendidikan juga menjadi faktor inti dalam penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda yang berkompeten dan mampu menjawab kebutuhan zaman.



Oleh karena itu, perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun harus disusun sebaik mungkin dan menganut azaz perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif dipilih oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun dikarenakan memiliki manfaat, diantaranya : a) Bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program mereka dan juga untuk mengukur keberhasilan kegiatan atau program tersebut (monitoring dan evaluasi); b) Dengan

adanya

perencanaan

partisipasi

secara

masyarakat

partisipatif

akan

dalam

melaksanakan

mendukung

kesuksesan

proses dalam

pelaksanaan kegiatan/program.

Seluruh

program

dan

kegiatan

yang

diusulkan,

akan

diupayakan

pembiayaannya melalui APBD Kabupaten Karimun, APBD Provinsi Kepulauan Riau, APBN maupun sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, usulan-usulan ini akan disampaikan kepada para pengambil kebijakan pada wilayahnya masing-masing. Program dan kegiatan yang pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Karimun disampaikan kepada Bupati Karimun melalui Kepala Bappeda Kabupaten Karimun. Program dan kegiatan yang pembiayaannya diusulkan melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, usulan juga disampaikan melalui

Bappeda

Kabupaten

Karimun,

yang

secara

kolektif

akan

menyampaikannya ke Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau. Begitu juga halnya dengan program dan kegiatan yang diusulkan pembiayaannya disulkan melalui APBN. Disampaikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Demikian rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun ini disusun, dengan harapan dapat dilaksanakan semua agar tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, diucapkan terima kasih.


RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents