BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Program dan kegiatan pembangunan pada dasarnya disusun untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebesarbesarnya yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja . 1.
Visi & Misi Jangka Menengah Daerah. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang telah ditetapkan dalam rencana Stratejik Dinas Kesehatan Kabupaten Garut tahun 2010 – 2014 adalah : Akselerasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat Garut Yang Berkelanjutan, Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2014, yang menggambarkan bahwa pada tahun 2014 masyarakat Garut hidup dalam keadaan sehat, dilingkungan dan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, yang diukur dengan IPM sebesar 80. Dalam visi tersebut terkandung beberapa pengertian sebagai berikut : a. Lingkungan Sehat : Lingkungan bagi terwujudnya keadaan sehat yang ditandai dengan keadaan sanitasi lingkungan yang memadai berupa : -
Tersedianya rumah dan pemukiman yang sehat
-
Tersedianya air bersih yang cukup
-
Tersedianya jamban keluarga
-
Tertanggulanginya masalah sampah
-
Tersedianya sarana pembuangan air limbah
-
Terciptanya kondisi bebas polusi
-
Terwujudnya perencanaan kawasan berwawasan kesehatan
b. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) : Perilaku pro aktif untuk :
Memelihara dan meningkatkan kesehatan
Mencegah risiko terjadinya penyakit
Melindungi diri dari ancaman penyakit
Partisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2015
1
c. Kemampuan masyarakat : Kemampuan
untuk
menjangkau
pelayanan
kesehatan
yang
bermutu, adil, dan merata, baik secara mandiri maupun didukung oleh upaya proaktif dari sumber daya kesehatan. d. Pelayanan kesehatan yang bermutu : Adalah
pelayanan
kesehatan
yang
diselenggarakan
secara
profesional (sesuai standar pelayanan yang berlaku, dengan senantiasa menjunjung tinggi moral dan etika), sehingga mampu memberikan kepuasan bagi pemakai jasa pelayanan. e. Pelayanan kesehatan yang adil dan merata : Adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh masyarakat, tanpa kecuali, karena setiap orang mempunyai hak yang sama
dalam
memperoleh pelayanan
kesehatan
yang
bermutu tanpa memandang perbedaan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonominya, sehingga setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. f.
Derajat kesehatan yang Optimal : Bahwa derajat kesehatan yang ingin dicapai, harus terus menerus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Keadaan tersebut
dapat dicapai apabila kelima kondisi diatas dapat
terpenuhi serta diterapkan oleh seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan , maka telah ditetapkan 5 misi sebagai berikut : 1) Menggerakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kesehatan 2) Memelihara kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya 3) Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 4) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata 5) Mengembangkan
manajemen
kesehatan
yang
didukung
perencanaan kesehatan berdasarkan fakta dengan sumber daya kesehatan berkualitas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2015
2
1.2
KONDISI UMUM DAERAH 1. Letak Geografis Kabupaten Garut merupakan salah satu dari 26 Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Propinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Garut terletak di sebelah selatan Propinsi Jawa Barat serta merupakan daerah yang memiliki karakteristik sebagai berikut : Wilayah Selatan merupakan wilayah pegunungan dan pantai Wilayah Utara merupakan wilayah pertanian dan pegunungan Wilayah Tengah merupakan wilayah dataran/ pesawahan Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 3.066,88 Km 2
yang
terletak
pada 107º24’3 “ sampai dengan 108º 24’ 24” bujur timur dan 6º57’34” sampai dengan 7º44’57” lintang selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sumedang
Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya
Secara Administratif wilayah Kabupaten Garut pada tahun terdiri dari 42 kecamatan yang mencakup 419 desa dan 23 kelurahan yang tersebar di sembilan wilayah. 2. Kependudukan
Berdasarkan data BPS tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Garut adalah 2.526.483 jiwa dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.277.610 jiwa atau 50,6% dan penduduk perempuan sebesar 1.247.873 iwa atau 49.4%.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2015
3
PENCAPAIN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN GARUT Tabel 1.1 Pencapaian IPM Kabupaten Garut Tahun 2009 – 2013 2009 IPM
2012
2013
71,36
72
72,21
65,2
65,6
66,65
69,92
64,42
64,8
66
66,43
68.37
237
228,43
202,07
193,29
184.50
52,77
52,42
50,62
49,95
49.45
AKI AKB
2011
70,98
IK AHH
2010
Sumber : BPS Kab. Garut 3. Sarana Kesehatan
Kabupaten Garut tahun 2014 mempunyai 65 Puskesmas, 15 Puskesmas DTP dan 50 Puskesmas TTP yang tersebar di 42 kecamatan.
Dari
65
Puskesmas
tersebut
30
Puskesmas
diantaranya telah mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar). Selain itu juga terdapat Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut, 1 buah rumah sakit TNI dan Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk. Hal ini masih menunjukan kekurangan sarana pelayanan kesehatan yang memadai
dibandingkan
dengan
rasio
jumlah
penduduk
Kabupaten Garut sebanyak 2.526.483 jiwa. Namun demikian masih
dapat
berbagai
unit
terlayaninya pelayanan
kebutuhan praktek
masyarakat
swasta
yang
dengan tersebar
dibeberapa wilayah di Kabupaten Garut. Secara rinci jumlah sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta di Kabupaten Garut tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1.2
Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2015
4
Tabel 1.2
Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Garut Tahun 2012 - 2013 No
Fasilitas Kesehatan
2012
2013
1
Rumah Sakit
3
5
2
Puskesmas tanpa
50
50
15
15
136
141
perawatan 3 4
Puskesmas dengan Ruang Rawat Inap Puskesmas Pembantu
5
Pusling
6
Rumah Bersalin
7
1
7
Balai Pengobatan
97
140
8
Posyandu
3.558
3.724
9
Poskesdes
116
118
10
Apotek
92
119
11
Toko Obat
54
58
12
Praktek Bersama
7
13
Praktek Dokter Spesialis
34
19
14
Praktek Dokter Umum
243
329
15
Praktek Dokter Gigi
34
40
16
Praktek Bidan
185
387
55
Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Garut Th 2013
4. Sumber Daya Manusia Kesehatan TABEL 1.3 Persebaran Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Menurut Unit Kerja Di Kabupaten Garut Tahun 2013
1.
Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas
2.
Akper
3.
FAMM
4.
Labkesda
Jumlah Dinkes
87
42
40
44
10
44
421
4
87
420
559
53
29
6
16
3
9
445
1.701
5 40
5
44
48
1.647
15
10 1
Jumlah
Non Kesehatan
Kesmas
Sanitarian
Teknis Medis
559
Gizi
410
Kefarmasian
Bidan
UNIT KERJA
Perawat
NO
Medis
TENAGA KESEHATAN
Sumber : Subag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Garut Th 2013
Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2015
5
5. Isu dan Masalah Strategis. Pembangunan di bidang kesehatan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
Peningkatan
tersebut
dapat
dilihat
dari
adanya
peningkatan beberapa indikator utama derajat kesehatan masyarakat antara lain : -
Menurunnya jumlah kasus kematian bayi
-
Menurunnya jumlah kasus kematian Ibu
-
Menurunnya jumlah kasus kematian Balita
-
Menurunnya persentase balita gizi buruk
Dengan
membaiknya
beberapa
indikator
diatas,
maka
akan
berdampak pula pada peningkatan Indeks Kesehatan sebagai salah satu indikator
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten
Garut. Dari keberhasilan tersebut, masih ada beberapa permasalahan yang perlu penanganan serius antara lain : Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang belum merata serta masih kurang Beberapa komponen pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas belum di bebaskan Dalam rangka penerapan pelaksanaan BPJS tahun 2014, masih banyak
Puskesmas
yang
belum
terakredasi
dan
persyaratan
Puskesmas sebagai Badan Layanan umum Daerah masih banyak yang belum terpenuni. Sarana bangunan dan prasarana peralatan medis, ambulance dan laboratorium kualitasnya dibawah standar, serta belum mencukupi sesuai standar pelayanan. Penatalaksanaan penderita penyakit diare maupun ISPA belum dilaksanakan berdasarkan prosedur Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat Kualitas kesehatan lingkungan pada sanitasi dasar
pemukiman
penduduk masih kurang baik kualitas maupun kuntitasnya Meningkatnya penduduk miskin yang menderita gizi buruk terutama pada bayi dan anak, serta rawan terhadap kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2015
6
Permasalahan tersebut perlu penanganan yaitu dengan dibuat langkah-langkah
dan
strategi
untuk
melaksanakannya
dengan
mengikuti standar pelayanan yang sudah ditetapkan. 6. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan. a. Tugas Pokok. Kedudukan Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dipimpin oleh
seorang
Kepala
Dinas
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah b. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Garut berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 526 tanggal 14-09-2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut adalah: Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya pemberian perizinan, dan pelaksananaan pelayanan umum serta pembinaan terhadap UPTD dalam bidang dan lingkup tugasnya c. Kewenangan. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut tahun 2014 mengacu kepada: 1) Tap MPR RI No. XI/MPR1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2) Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4) Undang-Undang No. 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota; 6) Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2015
7
7) Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8) Keputusan
Kepala
239/IX/6/8/2003
Lembaga
tentang
Administrasi
Perbaikan
Negara
Pedoman
No.
Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9) Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 24 tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Garut; 10) Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 25 tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut tahun 2001 – 2005; 11) Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 26 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut tahun 2001 – 2005; 12) Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut; 13) Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 35 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Garut tahun 2001 – 2005. 7. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Sekretaris Dinas Kesehatan, membawahi : 1. Sub. bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub. bagian Keuangan 3. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 2. Seksi Promosi Kesehatan 3. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat 4. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi : 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi 2. Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut` 3. Seksi Gizi Keluarga 5. Bidang Kesehatan Lingkungan, membawahi : 1. Seksi Pengawasan Kualitas Lingkungan Pemukiman 2. Seksi Pengendalian Penyehatan Lingkungan TTU/Industri dan TPM 3. Seksi Pengendalian Kualitas Air dan Lingkungan Umum
Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2015
8
6. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular, membawahi : 1. Seksi Pengamatan Penyakit 2. Seksi Pencegahan Penyakit 3. Seksi Pemberantasan Penyakit 7. UPTD ( Laboratorium kesehatan daerah , Instalasi Farmasi dan Puskesmas) 8. Kelompok Jabatan Fungsional
Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2015
9
