RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS KESEHATAN TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan HidayahNya, Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang Tahun 2014 telah tersusun. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2014 ini berisi tentang program kegiatan dari usulan setiap bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Rencana kegiatan tersebut menjadi acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-2015. Dengan tersusunnya Rencana Kerja DINAS KESEHATAN Tahun 2014 ini, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Harapan kami Melalui Rencana Kerja ini dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja demi kelancaran pembangunan Kabupaten Serang.
Serang, 01 Maret 2013 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang
dr. Hj. Sri Nurhayati NIP. 19591125 198802 2 001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang................................................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................ 1 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................ 2 1.4 Tugas Pokok .................................................................................................................... 2 1.5 Struktur Organisasi ......................................................................................................... 3 BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2013 ............................................................ 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 ....................................................................... 5 2.2 Capaian Indikator Kinerja ............................................................................................... 5 BAB III RENCANA STRATEGIS & RENCANA KEGIATAN ......................................... 18 3.1 Rencana Strategis ........................................................................................................... 18 3.2 Visi dan Misi .................................................................................................................. 18 3.3 Rencana Kerja ................................................................................................................. 19 BAB IV TELAAH KEBIJAKAN ........................................................................................ 22 4.1 Kebijakan dan Program .................................................................................................. 22 4.2 Tujuan dan Sasaran ......................................................................................................... 23 BAB V PENUTUP ............................................................................................................... 25
LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Dalam rangkan melaksanakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perubahan tersebut menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja tahunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014 dan menjadi salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja dapat tercapai sesuai target ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja SKPD diawali dengan serangkaian kegiatan mulai mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu startegis. Perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan disusun berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu, dan selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada usulan program kesehatan masing-masing bidang.
1.2.Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serang adalah: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang 2010-2015; 14. Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
1.3.Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013, dan merencanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2014. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Serang adalah untuk mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang serta untuk memperjelas arah pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2014. 1.4.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Serang adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Kesehatan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.
Merumuskan kebijaksanaan teknis bidang kesehatan dan merencanakan upaya pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan dan pemberantasan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang berbasis masyarakat.
2.
Melakukan pembinaan operasional terhadap sarana prasarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta dan fasilitas non kesehatan yang
mempunyai potensi
kendali kesehatan masyarakat. 3.
Melakukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemegang kebijakan (stakeholder) lainnya.
4.
Melaksanakan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pembiayaan kesehatan masyarakat secara mandiri berbasis asuransi (JPKM).
5.
Merencanakan upaya pembinaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat.
6.
Pelaksanaan upaya pembinaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat.
7.
Pelaksanaan upaya tindakan rehabilitasi kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
8.
pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (GAKIN)
9.
Melaksanakan dan pembinaan ketatauasahaan pelayanan kesehatan termasuk Sistem Informasi Kesehatan.
1.5 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Serang di pimpin oleh Kepala Dinas dengan membawahi satu bagian Sekretaris dan empat bidang, empat unit pelaksana teknis daerah serta 30 UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Berikut penjabaran struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Kepala Dinas Kesehatan adalah pimpinan tertinggi di Dinas Kesehatan yang memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan serta pembinaan pada bagian atau bidang yang dipimpinnya dan dalam tugas kedinasannya dibantu oleh: 1.
Bagian Sekretaris yang mengkoordinir: Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Keuangan dan Subbag Program dan Evaluasi.
2.
Bidang Bina Upaya Kesehatan yang mengkoordinir: Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar (Yankesdas), Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Seksi Pengawasan Obat dan Makanan.
3.
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang mengkoordinir: Seksi Penanggulangan Penyakit, Seksi Immunisasi Surveilans dan Kesehatan Matra, Seksi Penyehatan Lingkungan.
4.
Bidang Bina Upaya Gizi dan Kesehatan Ibu Anak: Seksi Bina Upaya Gizi, Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi, Seksi Kesehatan Anak.
5.
Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan: Seksi Sarana dan Fasilitas Kesehatan, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.
6.
Membawahi langsung 5 UPTD, yaitu : P2TB, JPK, Labkesda dan Farmasi
7.
Serta membawahi 30 UPTD PUSKESMAS yang tersebar di 29 kecamatan, dan rencananya bertambah 1 (satu) PUSKESMAS yaitu PUSKESMAS Lebak Wangi di Kecamatan Lebak Wangi, masih dalam proses penetapan.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEEHATAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2014 KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BINA UPAYA KESEHATAN
BIDANG BINA UPAYA GIZI, KESEHATAN IBU DAN ANAK
BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM & EVAUASI
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
SEKSI BINA UPAYA GIZI
SEKSI IMUNISASI SURVEIANS KESEHATAN MATRA
SEKSI SARANA KESEHATAN PERIJINAN FASILITAS
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS
SEKSI BINA KESEHATAN ANAK
SEKSI PENANGGULANGAN PENYAKIT
SEKSI PENGEMBANGAN SDM
SEKSI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
SEKSI KESEHATAN IBU DAN BAYI
SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN
UPTD P2TB
UPTD JPK
UPTD LABKESDA
UPTD FARMASI
SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
UPTD PUSKESMAS
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 Pada Tahun 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Serang memiliki alokasi pagu anggaran sebesar Rp.90.364.541.053,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.41.845.341.150,- dan belanja langsung sebesar Rp. 48.519.199.903,-. Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2013 untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.40.100.240.632,- dan belanja langsung sebesar Rp.45.667.698.884,-. 2.2 Capaian Indikator Kinerja Pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran dari hasil yang telah dicapai selama tahun 2013 dilakukan atas dasar penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan. Adapun indikator kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang sampai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.1
NO
Sasaran
Program/Kegiatan
1
2
3
1
Terpenuhinya barang dan jasa kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran
Aparatur Dinkes
Kantor Dinkes Jaringan komputer
Kantor Dinkes
Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 Indikator Kinerja Realisasi Capaian Program Target Program dan Kinerja dan Anggaran Target Renstra (OutCome)/Kegiatan Kegiatan Tahun 2013 Renja SKPD yang 2010-1015 (OutPut) dievaluasi (2013) 6 7 5 4 K K Rp K Rp
Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pemenuhan barang & jasa kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran
100
%
100%
Penyediaan jasa surat menyurat
100
%
100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya biaya kebutuhan jasa surat menyurat Aktifitas kerja dinkes berjalan dengan semestinya Lingkungan kantor bersih dan nyaman
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya sistem informasi PKM & jaringan komputer
155
Penyediaan ATK
Tersedianya ATK
60
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2013 8 Rp
(%)
Rp 120.600.000
Rp 469.870.000
95
Rp 257.122.066
Rp 787.717.420
44
Rp 52.790.000
Rp 45.590.000
Rp 254.602.000
25
Rp 99.826.000
Rp 451.486.450
52
Rp 106.054.000
Rp 306.547.000
52
Rp 1.907.675.266
Rp 120.600.000 9 bln
60
bulan
12 bulan
Rp 279.000.000 9 bln
60
bulan Puskes mas (150) dan Dinkes (5)
30 Puskes mas & 1 Dinkes
Rp 99.826.000
bulan
12 bulan
Rp 107.000.000
9 bln
Aparaur Dinkes
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak & penggandaan sesuai kebutuhan dinas
60
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kebutuhan listrik kantor dinas dan Puskesmas terpenuhi
150
Tersedianya bahan bacaan, surat kabar
60
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makan & minum keperluan dinas
60
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terpenuhinya biaya perjalanan dinas
60
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana aparatur
Aparatur Dinkes
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kadis, kabid, ka UPT, kaise memiliki kendaraan operasional dinas
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeler
Gedung kantor aman & nyaman
Dinkes, PKM
Aparatur Dinkes
Aparatur Dinkes Aparatur Dinkes
Aparatur Dinkes
2
Dinkes, PKM dan jaringannya Dinkes, PKM dan jaringannya
bulan
12 bulan
Rp 518.548.319
Rp 517.490.000
Rp 776.113.700
72
100%
Rp 24.000.000
Rp 23.999.500
Rp 75.195.500
11
Rp 23.400.000
Rp 43.800.000
73
Rp 228.950.000
Rp 486.843.500
49
Rp 257.853.700
Rp 569.729.370
46
Rp 226.790.000
Rp 492.290.000
54
Rp 1.142.715.000
Rp 1.132.652.000
Rp 3.675.630.400
408
Rp 940.105.000
Rp 475.810.000
Rp 561.328.200
198
Rp 266.425.000
Rp 313.850.000
#DIV/ 0!
9 bln PKM
9 bln bulan
12 bulan
Rp 23.400.000
12 bulan
Rp 228.960.000
12 bulan
Rp 257.865.000
9 bln bulan bulan
9 bln
9 bln Terpenuhinya biaya perjalanan dinas
100
%
100%
Rp 232.530.000 9 bln
Tersedianya biaya untuk mebeler
100
%
29
4 mobil, 20 motor unit
Dinkes
Rp 276.513.000
dinkes
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terselenggaranya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung/kantor
602
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Aparatur kesehatan memiliki kapabilitas aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Perilaku & keterampilan petugas meningkat
SDK
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan
Aparatur Dinkes
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Bintek simda BMD, sosialisasi petugas TU PKM, pelatihan arsiparis PKM, pelatihan pengisian DP3 dan DUK PKM
Tersusunnya Laporan Kinerja
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Tersusunnya laporan kinerja
Dinkes
Dinkes, PKM dan jaringannya
Dinkes, PKM dan jaringannya
3
Umum
4
240
lokasi
unit
unit
5 gedung
Rp 160.000.000
6 bln
Dinkes
Rp 287.469.000
6 bln
Rp 44.000.000
6 bln
12 bulan
Rp 109.550.000
Rp 477.969.500
65
Rp 287.429.800
Rp 978.428.600
54
Rp 43.125.000
Rp 139.612.000
50
44
Rp 792.677.350 1900
orang
1 tahun 30 PKM, 60 sarkesw a 100%
Rp 186.075.000
Rp 164.175.000
Rp 421.199.000
Rp 117.003.350
Rp 117.003.350
Rp 220.341.350
Rp 524.459.000
Rp 511.499.000
Rp 626.349.000
Rp 219.972.000
Aparatur Dinkes
5
Tersedianya obat & perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
6 Meningkatnya pelayana kesehatan dasar bagi masyarakat
107/100000xjml penduduk (sasaran kasus BTA + baru)
Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja tahunan
28
Obat & Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat & perbekalan kesehatan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan obat masyarakat
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK-Kesehatan)
Terpenuhinya biaya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Tingkat kunjungan masyarakat ke puskesmas & jaringannya
Pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah Revitalisasi Sistem Kesehatan
Tingkat pelayanan dan sarana prasarana meningkat
55
Cakupan penemuankasus baru BTA+
84
Dokum en
4 dokume n, 2x pelatiha n
Rp 224.767.000
Rp 219.972.000
Rp 614.891.000
181
29
Rp 4.733.854.844
99,9
%
30 PKM
Rp 1.364.859.274
Rp 1.327.937.328
Rp 6.804.373.892
30 PKM
Rp 3.534.845.000
Rp 3.405.917.516
Rp 7.540.658.291
Rp 5.790.650.246
%
%
80% dari sasaran
Rp 283.319.970
Rp 282.800.369
Rp 7.874.584.369
311
Rp 120.600.000
Rp 120.590.000
Rp 386.370.000
19
Rp 203.755.000
Rp 192.335.000
30 PKM
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan pemeliharaan PKM
% penyelenggaraan pelayanan kefarmasian & alat kesehatan Jumlah penelitian tentang masalah kesehatan
100
Jumlah PKM yg diefekifkan pelayanannya
150
9
%
keg
12 bulan
Rp 147.235.000
Rp 147.235.000
Rp 481.735.000
33
4 unit alat lab
Rp 218.147.750
Rp 203.211.500
Rp 444.166.750
97
Rp 4.129.740.744
Rp 3.878.701.535
Rp 134.540.000
Rp 96.360.000
30 PKM
Rp 24.860.000
Rp 24.860.000
Rp 68.677.000
25
800 sampel air makin dan 1700 slide
Rp 438.403.344
Rp 436.229.336
Rp 2.101.895.163
95
Rp 567.675.000
Rp 408.327.506
Rp 1.021.265.506
unit
Penyelenggaraan kesehatan lingkungan Kegiatan Monev dan pelaporan
Jumlah kegiatan survei kepuasan pelanggan
10
Kegiatan Penyelenggaraan labkesda
Tingkat pelayanan & operasionalisasi labkesda
100
keg. %
Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan 7
Obat & makanan
Pengawasan Obat & Makanan peningkatan pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan
Obat dan makanan yang ada di masyarakat terawasi Beredarnya makanan yang mengandung BKO
-
Rp 164.390.750 300
guru UKS
Rp 93.885.000
Rp 86.506.000
Rp 86.506.000
Rp 57.950.000
Rp 57.434.750
Rp 57.434.750
19
Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan Monev & pelaporan
8
Program Promosi Kesehatan dan pembangunan masyarakat Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kegiatan Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Monev dan pelaporan
Rasio penggunaan obat (27-30)
balita gizi buruk
Perbaikan Gizi Masyarakat
%
Rp 5.500.000
Rp 5.500.000
Rp 15.000.000
Rp 14.950.000
Rp 14.950.000
25
Rp 5.781.165.500
Jumlah media promosi dan informasi
8000
% masyarakat yang diberi penyuluhan
250
tingkat pemanfaatan sarana kesehatan oleh masyarakat
30
seluruh PKM mendapat bintek promkes, cakupan mencapai target, laporan tepat waktu
Upaya Kesehatan berbasis masyarakat 9
100
Rp 5.500.000
cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
unit
org
%
30 PKM
1498 posyan du, 7490 kader 30 PKM
Rp 385.107.000
Rp 383.532.000
-
Rp 198.150.000
Rp 198.150.000
-
Rp 98.781.500
Rp 97.581.500
Rp 5.107.727.000
Rp 5.101.902.000 Rp 782.173.000
Rp 213.845.000
28
Rp 204.734.050
136
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
PKM melaksanakan surveilans gizi, balita gizi buruk mendapat PMT & Vitamin Terlaksananya pemberian PMT
64
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
% kadarzi yang diberdayakan
30
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Jumlah lokasi lingkungan sehat Jumlah sampel lokasi pengembangan lingkungan sehat
150
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
% kecamatan melaksanakan kecamatan sehat
100
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Angka kesakitan & kematian akibat penyakit menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
10
11
Lingkungan masyarakat
Penurunan angka kesakitan & kematian akibat penyakit menular
61,4
%
%
%
1495 posyan du
Rp 191.750.000
Rp 191.375.000
Rp 638.400.000
27
400 balita gizi buruk 80 orang
Rp 507.538.000
Rp 464.608.000
Rp 1.594.819.500
23
Rp 126.670.000
Rp 126.190.000
Rp 2.134.669.000
651
Rp 338.519.500 lokasi
%
624 sampel air dan makana n 10 PKM
Rp 245.260.000
Rp 244.809.500
Rp 711.623.500
91
Rp 94.760.000
Rp 93.710.000
Rp 184.675.000
14
Rp 1.766.189.750
35
Rp 1.475.040.250
4300
Fokus
271 fokus
Rp 542.064.750
Rp 542.064.750
Pelayanan vaksinasi bagi bayi, balita dan anak sekolah
Proporsi jumlah bayi 0-11 bulan dapat imunisasi dasar lengkap, % balita dan anak sekolah divaksin
99,4
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular
100
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
Tingkat penemuan & pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Terlaksananya kegiatan imunisasi setiap bulan, sarana buffer stok vaksin, sarana pemeliharaan coldchain Cakupan surveilans epidemiologi & penanggulangan wabah
100
Tersedianya dana peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit dan PTM
90
Peningkatan imunisasi
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah Peingkatan komunikasi, Informasi dan edukasi (IDE) Pencegahan dan pemberantasan penyakit 12
Standar Pelayanan Kesehatan (SPK)
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tersusunnya pedomen SOP
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Pedoman SOP kesehatan
Monev dan pelaporan
Terlaksananya bintek ke seluruh Puskesmas
100
%
%
%
%
%
100%
Rp 274.750.650
Rp 274.655.650
Rp 744.019.300
22
Rp 79.676.000
Rp 79.666.000
Rp 228.109.550
17
Rp 16.940.000
Rp 16.940.000
Rp 80.955.000
10
100%
Rp 233.340.000
Rp 228.060.350
Rp 821.947.540
100%
Rp 237.654.500
Rp 229.838.500
Rp 620.509.000
112
Rp 104.285.000
Rp 103.815.000
Rp 201.909.600
29
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Rp 509.785.875
14 150
dok PKM
100% 30 PKM
Rp 293.790.000
Rp 280.214.875
Rp 682.362.925
195
Rp 230.276.000
Rp 229.571.000
Rp 407.622.600
480
13
14
Penduduk miskin
Pendidikan Lanjutan Kesehatan
Terselenggaranya pendidikan lanjutan kesehatan
Kegiatan belajar mengajar
Terpenuhinya biaya penunjang kebutuhan belajar mengajar
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin
Pelayanan kesehatan dasar
Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin Tingkat kemampuan petugas dalam melayani pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
Monev dan pelaporan
15
Sarana & prasarana PKM/Pustu dan jaringannya
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PKM/Pustu dan Jaringannya Pembangunan puskesmas
Pengadaan sarana pendukung program
Rp 749.725.751 100%
Rp 800.000.000
Rp 749.725.751
Rp 3.086.655.908
Rp 12.783.976.500
100
%
1 kali di dinkes
Rp 13.568.000.000
Rp 12.733.736.500
Rp 22.429.551.300
Rp 50.780.000
Rp 50.240.000
Rp 152.504.400
Rp 6.657.400.150
Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas
9 unit (6 PKM, 1 SAB, 1 lahan PKM & konstru ksi jalan)
Rp 7.147.502.650
Rp 6.537.450.150
Rp 121.515.000
Rp 119.950.000
Rp 11.583.027.100
12
puskesmas
16
17
Meningkatnya jumlah penduduk memiliki jaminan kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan anak
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
% penduduk memiliki jaminan kesehatan
Monev dan pelaporan
Kemampuan petugan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta administrasi & perkantoran
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Cakupan deteksi dini & intervensi dini tumbuh kembang anak prasekolah
Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan anak balita
Cakupan SD/MI melaksanakan UKS & penjaringan 100%
Rp 34.280.000
100
%
2 kali di dinkes
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes
Manajemen Program Kesehatan Ibu
Terpenuhinya biaya pelayanan dan penanggulangan masalah
Rp 34.280.000
Rp 133.363.100
26
Rp 469.930.000
61
Rp 170.479.000
100
%
30 PKM
Pembinaan usaha kesehatan sekolah 18
Rp 38.260.000
Rp 161.576.000
Rp 160.836.000
Rp 9.643.000
Rp 9.643.000 Rp 394.667.102
35 orang AMP
Rp 253.224.102
Rp 252.824.102
Rp 449.287.102
kesehatan
19
Kualitas kesehata lansia
Pendidikan dan pelatihan keterampilan petugas kesehatan
Terlaksananya pelatihan dan kualifikasi APN, PPGDON, pelatihan manajemen Asfiksia dan BBLR, kelas bumil, penggunaan ABPK
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Cakupan pemeriksaan prausila dan usila
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan monev
Terlaksanannya monev
100%
15 bidan terstand arisasi APN
Rp 141.843.000
Rp 401.875.000
Rp 70.394.000
100
%
100% Jumlah
Rp 141.843.000
Rp 55.354.000
Rp 55.354.000
Rp 55.354.000
Rp 15.040.000
Rp 15.040.000
Rp 32.214.000
52
Rp 45.677.698.884
Rp 112.585.633.125
45
Rp 48.519.199.903
94.13%
BAB III RENCANA STRATEGIS, VISI MISI DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014
3.1 Rencana Stategis Rencana strategis sebagaimana yang tertuang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Serang merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.
3.2 Visi dan Misi. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Dimana visi instansi tersebut perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakan segala sumber daya instansi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta untuk mendukung dan mewujudkan Visi Kabupaten Serang maka Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Serang adalah ”Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat Menuju Kabupaten Serang Yang Agamis, Berkeadilan Dan Sejahtera”. Melalui Visi tersebut diharapkan gambaran masyarakat di Kabupaten Serang di masa depan ditandai dengan penduduknya yang hidup dalam ligkungan yang kondusif dan berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah Kabupaten Serang. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah menetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Kesehatanyaitu : 1. Menggerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan 2. Mewujudkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Kesehatan Yang Merata, Bermutu dan Terjangkau 3. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat
4. Memelihara dan Meningkatkan Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat Beserta Lingkungannya 5. Membebaskan Masyarakat dari Masalah Penyakit dan Memberi Perlindungan Kesehatan Kepada Kelompok atau Golongan Masyarakat Yang Beresiko.
3.3 Rencana Kinerja Rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Kesehatan untuk mencapainya pada tahun 2014. Didalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 telah disusun rencana kinerja yang bersumber anggaran APBD, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan kendaraan dinas / operasional b. Pengadaan peralatan gedung kantor c. Pengadaan meubeleur d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan c. Bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undangan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan b. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK-Kesehatan) 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya b. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah c. Revitalisasi sistem kesehatan d. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan e. Peningkatan kesehatan masyarakat f. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan g. Penyelenggaraan dan penyehatan lingkungan h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan i. Penyelenggaraan labkesda j. Penyediaan pendukung pelayanan kesehatan 7. Program Pengawasan Obat dan Makanan a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan Bahan Berbahaya b. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan c. Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan d. Upaya kesehatan berbasis masyarakat 9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi b. Pemberian tambahan makanan dan vitamin c. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat a. Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat b. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a. Penyemprotan / Fogging sarang nyamuk b. Peningkatan survelence epidemiologi dan penanggulangan wabah c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah d. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular e. Peningkatan Imunisasi f. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit g. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a. Penyusunan Satndar Pelayanan Kesehatan b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan b. Pelayanan kesehatan dasar 14. Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya a. Pembangunan Puskesmas b. Pengadaan sarana pendukung program Puskesmas 15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita a. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak dan Balita b. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan b. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak a. Manajemen program kesehatan ibu b. Pendidikan dan pelatihan keterampilan petugas kesehatan
BAB IV TELAAH KEBIJAKAN
4.1 Kebijakan dan Program Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ditempuh melalui berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. 4.1.1 Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Untuk tercapainya tujuan dan sasaran diperlukan suatu kebijaksanaan operasional yang mendukung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. 4.1.2 Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan. Program kesehatan tahun 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya namun demikian inti program kesehatan tersebut sesuai dengan Renstra dan merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya. Program-program kesehatan yang ada meliputi: 1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan
5.
Obat dan Perbekalan Kesehatan
6.
Upaya Kesehatan Masyarakat
7.
Pengawasan Obat dan Makanan
8.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9.
Perbaikan Gizi Masyarakat
10. Pengembangan Lingkungan Sehat 11. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 12. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 13. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 14. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 15. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 16. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita 17. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 18. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
4.2 Tujuan dan Sasaran. 4.2.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. berdasarkan Visi, Misi dan faktor–faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor). Tujuan umum Pembangungan Kesehatan di Kabupaten Serang adalah ” Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Serang secara optimal yang dapat Mendukung Produktifitas, berperilaku hidup bersih dan sehat, dengan lingkungan yang sehat, dan mandiri di dalam memelihara kesehatannya “ Dari tujuan umum tersebut di atas dikembangkan tujuan khusus yang ingin dicapai pada tahun 2014, sebagai berikut: 1.
Meningkatkan cakupan kunjungan Ibu hamil (K-4)
2.
Meningkatkan cakupan kebidanan yang ditangani
3.
Meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
4.
Meningkatkan cakupan pelayanan nifas
5.
Meningkatkan cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
6.
Meningkatkan cakupan kunjungan bayi
7.
Meningkatkan cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
8.
Meningkatkan cakupan pelayanan anak balita
9.
Meningkatkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 bulan Keluarga Miskin
10. Meningkatkan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 11. Meningkatkan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 12. Meningkatkan Cakupan peserta KB aktif 13. Meningkatkan penemuan dan penanganan penderita penyakit 14. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 15. Meningkatkan pelayanan kesehatan Rujukan pasien miskin 16. Meningkatkan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota 17. Meningkatkan penyelidikan epidemiologi <24jam terhadap Desa/Kelurahan yang mengalami KLB 18. Meningkatkan Cakupan Desa siaga aktif 19. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 20. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 21. Menurunkan Angka Kematian Balita (AKABA) 22. Menurunkan Kasus Gizi Buruk 23. Mencegah Terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB)
4.2.2 Sasaran Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun, triwulanan atau bulanan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan dalam tahun 2013, adalah : 1.
Ibu hamil memdapat pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali
2.
Ibu hamil, Ibu bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapat pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan
3.
Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan
4.
Ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar
5.
Neonatus dengan komplikasi yang ada
6.
Bayi umur 29 hari-11 bulan yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali
7.
Desa/Kelurahan dimana lebih dari sama dengan 80% jumlah bayi mendapat immunisasi dasar lengkap
8.
Anak Balita (12-59 bln) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
9.
Anak Usia 6-24 bulan dari keluarga miskin
10. Balita gizi buruk mendapat perawatan 11. Siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya 12. Pasangan Usia Subur yang menggunakan kontrasepsi 13. Penduduk < 15th dengan kelumpuhan yang bersifat flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) bukan disebabkan rudapaksa 14. Penderita Pneumonia Balita yang ditangani 15. Penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati 16. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar operasional prosedur (SOP) 17. Penderita diare yang datang dan mendapat pelayanan di sarana kesehatan 18. Kunjungan pasien miskin disarana kesehatan strata pratama 19. Pasien Maskin di sarkes strata 2 dan strata 3 20. Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan gawat darurat level 1 21. Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam 22. Desa yang mempunyai POS kesehatan atau UKBM yang buka setiap hari dan berfungsi sesuai kegunaannya. 23. Bayi dan anak di bawah lima tahun mendapatkan imunisasi dasar
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja bidang kesehatan dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan. Rencana Kerja ini merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem nasional lainnya dalam suatu suprasistem, bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan. Oleh karena itu tidak tertutup terhadap penyesuaian dan penyempurnaan dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal, sehingga tercapai keselarasan antara program, kegiatan serta sumber daya yang ada. Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan, maka penetapan prioritas pembangunan kesehatan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Serang. Sehingga tercapai peningkatan kinerja seluruh pegawai dalam upaya mewujudkan good governance and clean governance di Indonesia.
