Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Kab. Pessel Tahun

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Kab. Pessel Tahun 2014

0

BAB I


1

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan esehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah. Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Kesehatan tahun 2014 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2013 ini menyusun Rencana Kerja tahun 2014. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Kesehatan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna


2

mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2014, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015 yaitu : “ Masyarakat Pesisir Selatan Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan “ Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten pada tahun 2014 nantinya.

B.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2014 adalah : 1.

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

3.

Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

6.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7.

Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 11 tanggal 30 Sepetember Tahun 2010 tentang strukur organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas daerah Kab. Pesisir Selatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2013.


3

C.

Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan tahun 2014 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2014. Sedangkan tujuannya adalah: 1.

Sebagai acuan bagi Dinas kesehatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kab. Pesisir Selatan tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi

2.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014; Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014.

D.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan yang meliputi latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.


4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2013), mengacu pada APBD tahun 2013. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan tahun-tahun sebelumnya.

B.

Analisi Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D.

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan yang langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.


5

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN A.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan.

B.

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan.

C.

Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM FISIK SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN Menjelaskan hasil dan perkembangan pelaksanaan program fisik prasarana pelayanan kesehatan selama tahun

2011

sarana dan

sampai 2012

dan perencanaan tahun 2013 s/d 2014.

BAB V

PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II


6

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012

A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2012 dan Capaian RENSTRA 1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Kesehatan Tahun 2012 (RENJA SKPD Tahun 2012) Anggaran pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

selama Tahun 2012 sesuai dengan RENJA SKPD tahun 2011 yaitu Rp.

17.028.336.613,- yang memuat 16 program dan 52 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 16.083.985.061,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,56 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 94,45 %. Adapun capaian realisasi fisik dan keuanan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


7

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2012 ada beberapa kegiatan yang realisasi dan penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan : a.

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan jasa pengembalian pelayanan kesehatan kepada petugas Kesehatan dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap retribusi jasa umum pelayanan kesehatan, terhadap masyarakat pada 18 puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Pesisir Selatan. Target kinerja 18 puskesmas 15 Kecamatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 68.388.375,terealisasi sebesar Rp. 42.882.975,- ( 61,80 %) dan realisasi fisik kegiatan ini 80,17 %. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena pengembalian jasa sarana retribusi pasien umum di 18 puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kelebihan sisa anggaran (SILPA) yang disesuaikan dengan besarnya pengembalian (klaim).

b.

Pengadaan Puskesmas Keliling Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan kegiatan sarana dan prasarana di puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Target kinerja 4 unit

Mobil Ambulance. Alokasi anggaran sebesar Rp.

706.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.450.000,- (0,21 %). Hasil/keluaran adalah tidak tersedianya ambulance Puskesmas/ Keliling sebanyak 4 (empat) unit atau 0 %, namun secara keseluruhan realisasi fisik secara umum yaitu 33,33 %. Tidak terealisasinya pengadaan

ambulance/puskel

dikarnakan

keterbatasan

waktu

proses

tender

sedangkan pengesahan perubahan anggara baru bisa terlaksanan pada bulan November 2012.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan selama tahun 2012 dikaitkan dengan RENJA SKPD Dinas Kesehatan yang telah disusun pada tahun 2011


8

maka terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara RENJA dan Pagu anggaran dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu 65,5 % atau dari usulan Rp. 49.438.598.000,- sedangkan yang disahkan melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan Rp. 17.028.336.613,- Sementara itu, dari jumlah program dan kegiatan yang diusulkan tidak terdapat perubahan atau 100 % disetujui.

2.

Perkiraan Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2013 Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2013 mendapatkan anggaran sebesar Rp.20.733.640.200,- dimana didalamnya terdapat alokasi anggaran untuk operasional RSUD Tapan selama 4 bulan Rp. 1.348.506.000,- Anggaran pembangunan kesehatan untuk tahun 2013 ini secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2012, adapun rinciannya yaitu: a.

Belanja rutin dan operasional pelayanan administrasi dan jasa pelayanan Rp. 2.225.460.855,-

b.

Belanja DAK dan pendamping untuk pembangunan dan rehab sarana pelayanan kesehatan Rp. 5.998.267.000,-

c.

Belanja DAK dan pendaping pengadaan obat-obatan PKD Rp. 3.382.291.000,-

d.

Bantuan belanja operasional kegiatan Cukai Hasil tembakau (CHT) Rp. 111.440.200,-

e.

Belanja pelaksanaan program dan kegiatan sebanyak 14 program dan 46 kegiatan yaitu Rp. 10.593.447.145,-

Secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 16 program dan 57 kegiatan, dimana diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik dari realisasi keuangan maupun realisasi fisiknya. Untuk itu perkiraan capaian kinerja secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


9


10


11


12


13


14


15

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut : 1.

Masih rendahnya jumlah sarana dan prasarana khususnya bangunan Poskesri dan masih banyaknya puskesmas yang perlu dilakukan rehab sedang dan berat. Hal ini juga ditambah dengan kondisi Puskel yang 90 % dari 18 unit Puskel mengalami kerusakan berat dan tidak layak pakai lagi. Masalah ini sangat berdampak sekali terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya dalam rangka menurunkan angka kematian ibu maternal dan angka kematian bayi serta anak balita dan menurunkan prevalensi gizi buruk dan kurang serta prevalensi penderita penyakit menular dan dampak akibat bencana alam dan

KLB; 2.

Masih rendahnya cakupan kesehatan lingkungan dan sanitasi masyarakat dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit yang diakibatkan masih buruk kondisi serta sarana sanitasi yang berbasis lingkungan sehat;

3.

Adanya kecendrungan meningkatnya beberapa jenis penyakit menular (AFP, campak, TB paru, Ispa, Diare, Malaria, DBD, Kusta, HIV/AIDS );

4.

Rendahnya porposi masyarakat memanfaatkan Posyandu untuk memantau perkembangan status gizi anak dan balita;

5.

Masih sulitnya akses dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan daerah tertinggal serta kantor-kantong masyarakat miskin;

6.

Masih rendahnya jumlah dan kualitas SDM kesehatan yang disertai dengan permasalahan distribusi tenaga kesehatan

7.

Masih kurangnya insentif untuk petugas di Puskesmas sebagai kompensasi pelayanan gratis termasuk jasa/insentif bagi petugas (dokter dan paramedis) jaga pada puskesmas rawatan dan non rawatan termasuk pelayanan unit gawat darurat.


16

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan 1. Pencapaian MDG;S Milenium Development Goals (MDG’s) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2011 – 2015. Adapun hasil pencapaian indikator MDG’s ini adalah: a.

Goals I Golas I mempunyai indikator yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, dengan target menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US$ 1 perhari sampai dengan tahun 2015. Adapun program di bidang kesehatan adalah pelaksanaan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan melalui program JAMKESDA dan JAMKESMA serta JAMPERSAL dan pelaksanaan bantuan Biaya Operasional Kesehatan (BOK). Realisasi sampai dengan tahun 2012 ini adalah sebanyak 21.000 jiwa mendapatkan pelayanan kesehatan dari JAMKESDA dengan sharing anggaran dengan Pemerintah propinsi Sumatera Barat dengan pencapaiannya 100 %. Untuk operasional BOK selama tahun 2011 s/d 2012 sudah mencakup ke semua puskesmas (18 Puskesmas) dengan anggarannya sebesar 1.596.900.000,- dengan realisasi keuangannya Rp. 1.547.489.450,- atau 96,9 %;

b.

Goals IV menurunkan angka kematian anak dengan target mengurangi angka kematian bayi (AKB) dari 21/1.000 KH menjadi 9/1.000KH pada tahun 2015. Sedangkan sampai dengan tahun 2012 ini jumlah kematian bayi adalah sebanyak 97 orang atau apabila dikonversi ke angka yaitu 11/1.000 KH, masih diatas target yaitu 9/1.000 KH. Adapun indikator AKB diperkirakan akan tercapai (on track) mengingat sudah semakin membaiknya sistem pencatatan dan pelaporan dan program pencegahan dan penanggulangan kematian bayi di Kabupaten Pesisir Selatan.


17

Golas IV mempunyai indikator yaitu meningkatkan kesehatan ibu dengan indikatornya yaitu menurunkan jumlah (angka) kematian ibu maternal dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Adapun hasil dan cakupan pelaksanaan golas IV yaitu: 1) Jumlah kematian ibu maternal selama tahun 2012 adalah 9 orang (AKI : 106/100.000 KH seangkan target yang akan dicapai 102/100.000 KH; 2) Jumlah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan sampai dengan tahun 2012 adalah 87,9 % dan mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu 85,8 % sedangkan target adalah 90 %. Adapun perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun 2015 akan tercapai (on track); d.

Goals IV Indikatornya yaitu memerangi penyakit HIV/AIDS, Malaria serta penyakit menular lainnya. Adapun beberapa cakupan program dan kegiatan dapat disimpulkan pada atabel dibawah ini. No.

Uraian Kegiatan

Cakupan (%)

Target 2015

1.

Succses Rate TB Paru

90,6

95 %

2.

Insiden Rate Malaria

16,1

< 10

3.

Insiden Rate DBD

0,14

< 0,1


18

4.

e.

Insiden Rate Diare

79

< 50 %

Goals VI : Menjamin kelestarian lingkungan Goals VI mempunyai indikatornya dimana lingkungan mempunyai peranan yang sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan oleh karena itu upaya pemberantasan penyakit harus dimulai dari lingkungan yang sehat. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Salah satu faktor yang menunjukan tinggi rendahnya angka kesakitan suatu daerah yang disebabkan oleh sanitasi dasar terutama air bersih, pengelolaan makanan yang tidak sehat, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Kondisi sarana kesehatan lingkungan sampai dengan Tahun 2012 adalah: a.

Cakupan Rumah Sehat Jumlah Rumah di Kabupaten Pesisir Selatan 91,222 dari jumlah rumah tersebut diperiksa sebanyak 25.042 dengan persentase 36.42 % dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 18.180 (72.60 % ) dari jumlah rumah yang diperiksa.

b.

Akses Air Bersih. Jumlah KK yang ada sebanyak 104.693 KK yang diperiksa 24.340, jadi Persentase keluarga yang diperiksa air bersihnya sebesar 43.01 % dan yang memiliki akses terhadap air bersih 18.690, (76.75 %) dari jumlah air yang diperiksa.

2.

Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Pembangunan di bidang kesehatan dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan yang merupakan tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah/Kota. Hasil pencapaian pelaksanaan Program dan kegiatan berdasarkan SPM ( Standar Pelayanan Minimal) Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan pada tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :


19

CAPAIAN

TARGET

SPM

(th)

(%)

1. Kunjungan Ibu Hamil (K4)

2015

95 %

78,5 %

1.

2015

80 %

80 %

2015

90 %

90 %

NO

CAKUPAN

TH 2012 (%)

A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

2. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kesehatan 3.

Pelayanan Nifas

2015

90 %

90 %

4.

Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

2012

80 %

84,3 %

5.

Kunjungan Bayi

2012

90 %

90 %

6.

Desa/Kelurahan Universal Child Imunisasi (UCI)

2012

100%

85%

7.

Pelayanan Anak Balita

2012

90 %

90 %

2012

100 %

100%

2012

100 %

100,%

10. Penjaringan Siswa SD dan Setingkat

2012

100 %

100 %

11. Peserta KB Aktif

2012

70 %

75%

12. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

2012

100 %

100%

13. Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

2015

100 %

100%

2015

100 %

100%

2015

100 %

100%

8. Pemberian Makanan Pendamping Asi pada Anak Usia 6 – 24 bulan Keluaraga Miskin 9.

B.

Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 3. Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat miskin 4. Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

C.

PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI & PENANGGULANGAN

IAN LUAR B IASA / KLB

KEJAD 1. Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan

2015

Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam D.

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


20

100 %

100 %

1.

Desa Siaga Aktif

2015

80 %

81 %

Untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu atau miskin, maka strategi yang dilakukan adalah mendekatkan (rentang kendali) pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan penempatan tenaga-tenaga kesehatan sampai ke tingkat nagari dan kampung seperti penempatan bidan desa. Sampai tahun 2012 sebanyak 284 Polindes/Poskesri yang tersebar di kampung telah ditempati oleh bidan-bidan desa.

3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan a.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 1)

Inovasi-inovasi melibatkan

di

bidang

pembangunan

kesehatan

dengan

masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat. 2)

Penelitian-penelitian

kesehatan lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi

pembangunan bidang kesehatan dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, koordinasi, dan dinamika perubahan. 3)

Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.

4)

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bidang kesehatan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.

5)

Memanfaatkan

peluang

untuk

menentukan

kebijakan

dan

proses

perencanaan

pembangunan bidang kesehatan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan daerah secara lebih terstruktur. 6)

Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, koordinasi, dan monitoring dan

b.

evaluasi. Sumber Daya Manusia Aparatur 1)

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil


21

kegiatan. 2)

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

3)

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

c.

Sarana dan Prasarana 1)

Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan bidang kesehatan.

2) 3)

Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

4)

Peningkatan sarana pelayanan kesehatan sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses pelayanan yang bermutu dan berkualitas.

5)

4.

Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Secara sistem perencanaan pembangunan, maka perencanaan harusnya muncul dari tingkat bawah atau tingkat kampung dan nagari. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan akan menambahkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun yang tak kalah pentingnya dari wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui mekanisme dana aspirasinya serta melalui hasil pengumpulan informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sendiri dari pemantauan dan monitoring evaluasi lapangan serta kumpulan hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang masih berlangsung pada saat penyusunan RENJA ini.


22

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

A.

Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Program dan kegiatan pembangunan kesehatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator MDG,S tahun 2015 tetap menjadi prioritas dalam menyusun perencanaan program pembangunan kesehatan, disamping kegiatan yang menunjang pencapaian indikator SPM bidang kesehatan yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Selain itu kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi operasional pelaksanaan program dan kegiatan di puskesmas juga merupakan program kebijakan nasional yang harus dilaksanakan, disamping program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JAMKESDA, JAMKESMAS da JAMPERSAL).

B.

Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan halhal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan bidang kesehatan dan membantu Bupati Pesisir Selatan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan program-program yang berkualitas. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Kesehtan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011 – 2015. VISI Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan : “ Masyarakat Pesisir Selatan Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas & Berkeadilan “


23

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Kesehatan Tahun 2011 – 2015. Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah “ Membuat Rakyat Sehat “ untuk melaksanakan misi tersebut dilandasi dengan nilai : a. b.

Berpihak kepada rakyat Bertindak cepat dan tepat

c.

Kerjasama tim

d.

Integritas yang tinggi

e.

Transparansi dan Akuntabilitas Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Kesehatan Kab

Pesisir Selatan Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015 untuk program dan kegiatan di tahun 2013 adalah sebagai berikut 1.

:

Meningkatnya Status kesehatan dan gizi masyarakat dengan : a.

Menciptakan Umur Harapan Hidup dari 68,4 tahun menjadi 68,8 tahun

b.

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 151 menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup

c.

Menurunnya angka kematian bayi dari 13 menjadi 9 per 1.000 kelahiran hidup

d.

Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stuting TB/U) dari 15 % menjadi kurang 12 %

e.

Angka gizi kurang (BB/TB) dari 14,46 % menjadi 15,21 %

f.

Presentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) dari 86 % menjadi 95 %

2.

g.

Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED menjadi 100%

h.

Cakupan Neonatal lengkap (K4 lengkap) dari 68,45 % menjadi 68,45 %

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan : a.

Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 150 per 100.000 penduduk menjadi 100 per 100.000 penduduk

b.

Meningkatnya penemuan kasus baru TBC dari 53 % menjadi 80%

c.

Meningkatnya Succes Rate menjadi >90 %

d.

Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 1 menjadi 0,05 per


24

1.000 penduduk e.

Kasus malaria yang diobati 100%

f.

Terkendalinya prevalensi HIV yang mendapat pengobatan ARV 100%

g.

Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,7 % menjadi 0,5%

h.

Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80 % menjadi 85%

i.

Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80 % menjadi 85,1%

j.

Angka kesakitan DBD menjadi 50 per 100.000 penduduk

k.

Seluruh puskesmas melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular 100%

l.

Persentase Akses Air Minum dari 72,61 % menjadi 72,06%

m.

Persentase Akses Jamban dari 51,57 % menjadi 52,87%

n.

Ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%

o.

Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat rumah tangga dari 55 % menjadi 72 %

p. q.

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin 100% Seluruh puskesmas melaksanakan Standar Pelayanan Minimal(SPM)

r.

Penurunan angka kebutaan karena katarak dari 3% menjadi 1.8%

s.

Tersedianya Alkes sesuai standar di pelayanan kesehatan menjadi 100%

t.

Terselenggaranya informasi kesehatan yang terintegrasi di kabupaten 100%

Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2011-2015 difokuskan pada 8 (delapan) fokus prioritas yaitu : 1.

Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan Keluarga Berencana (KB)

2.

Perbaikan status gizi masyarakat

3.

Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan

4.

Pemenuhan, Pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan

5.

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan,

pemerataan,

keamanan,

penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan 6.

Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

7.

Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan

8.

Peningkatan Pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.


25

mutu

dan

C.

RENJA Program dan Kegiatan Tahun 2014 1. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2011-2015 Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan didasarkan pada arah dan kebijakan dan strategi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan periode tahun 20112015, perencanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Namun untuk menjamin terlaksananya berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya yang bersifat reformatif dan akseleratif. Upaya kesehatan tersebut juga ditujukan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, gender, dan antar tingkat sosial ekonomi melalui : 1.

Pemihakan kebijakan yang lebih membantu kelompok miskin dan daerah yang tertinggal;

2.

Pengalokasian sumber daya yang lebih memihak kepada kelompok miskin dan daerah tertinggal;

3.

Pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi;

4.

Peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah yang tertinggal.

Selain itu untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, kedepan fokus prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan bidang kesehatan didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, ketersediaan obat dan vaksin, penyediaan sumberdaya kesehatan, penyediaan peralatan kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui : a.

Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan kesehatan

b.

Pengembangan perencanaan pembangunan kesehatan berbasis wilayah

c.

Penguatan peraturan perundang undangan pembangunan kesehatan


26

d.

Penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi komprehensif dan pengembangan jejaring

e.

Pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan bahan baku obat

f.

Peningkatan penapisan teknologi kesehatan dari dalam dan luar negeri yang cost effective

g.

Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif

h.

Peningkatan pembiayaan kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran luaran dan sasaran hasil

i.

Peningkatan pembiayaan kesehatan di daerah untuk indikator SPM dan Universal coverage

j.

Penguatan advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan

k.

Pengembangan kemitraan dengan penyediaan pelayanan masyarakat dan swasta

l. m.

Peningkatan efektivitas dan efisien penggunaan anggaran Peningkatan biaya operasional Puskesmas dalam rangka peningkatan kegiatan preventif dan promotif dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

n.

Peningkatan kelembagaan dan tata kelola upaya kesehatan yang baik (good governance)

o.

Peningkatan kualitas lingkungan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular

p.

Peningkatasn manjemen kesiapsiagaan penanggulangan bencana

q.

Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pelatihan tenaga kesehatan

r. s.

Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Peningkatan pemantauan surveilance gizi

t.

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk UKBM.

Adapun strategi pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015, yaitu: a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadialan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotifpreventif Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif termasuk layanan kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak maupun pembiayaan, memfokuskan pada upaya percepatan pembangunan


27

kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan dan berkurangnya disparitas status kesehatan antar wilayah, mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas manusia yang sehat (fisik, mental dan sosial) dan mengurangi angka kesakitan, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan melalui kajian, penelitian, pengembangan dan penerapan, menyediakan biaya operasional untuk puskesmas sehingga mampu melaksanakan pelayanan preventif dan promotif di puskesmas, menuju inovasi upaya pelayanan kesehatan berkelanjutan, melalui reformasi upaya kesehatan sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang berdayaguna dan berhasilguna. Fokus : 1)

Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar

2)

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti p[osyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi massal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif sehingga penurunan tingkat kematian bayi dan balita dalam MDGs dapat lebih cepat tercapai

3)

Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti

4)

HIV/AIDS, Malaria dan TBC Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita dengan memperkuat institusi yang ada seperti puskesmas dan posyandu, Polindes/poskesri

5)

Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari malpraktek dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung jawab

6)

Meningkatkan pelayanan kesehatan haji, kesehatan kerja, matra dan pengobatan tradisional alternatif

7)

Meningkatkan kesiapan untuk evakuasi, perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah korban bencana alam

8)

Meningkatkan kesehatan jiwa melalui penguatan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa dasar, pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang berdasarkan evidence based

9)

Peningkatan penguatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar antara lain melalui


28

revitalisasi puskesmas, revitalisasi posyandu, dokter keluarga dan lain-lain 10) Meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mengantisipasi pencapaian universal coverage, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, rehabilitasi pasca bencana dan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan 11) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan struktur pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga alur rujukan dari pelayanan primer, sekunder dan tersier dapat terlaksana sesuai dengan proporsi dan kompetensi sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna 12) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik dan ketenagaan 13) Meningkatkan utilitasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat swasta 14) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia dan penduduk daerah rawan bencana 15) Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan sesuai masalah mendesak setempat, misalnya kesehatan perkotaan dan kesehatan kerja.

b.

Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan dan bertanggungjawab Meningkatkan manajemen kesehatan dengan focus pada pembenahan perencanaan kebijakan dan pembiayaan serta hukum kesehatan dengan dukungan data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir, penerapan kebijakan pembangunan kesehatan juga meliputi swasta dan masyarakat, memantapkan penyelenggaraan SKN, melaksanakan desentralisasi yang efektif di bidang kesehatan, termasuk menata dan memberi dukungaan bagi pengembangan organisasi yang efektif dan kepemimpinan di daerah, mengurangi disparitas status kesehatan secara menyeluruh, melaksanakan reformasi birokrasi dan good gavernance termasuk akuntabilitas pembangunan dan mengedepankan tata kelola yang efektif dan efisien. Fokus :


29

1)

Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak

2)

Meningkatkan pengawasan dan penyelidikan kesehatan

3)

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kesehatan yang modern dan terjamin

4)

Meningkatkan produk hukum yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan

5)

Meningkatkan pemanfaatan elektronik health atau ubiquteous Health dalam mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu

6)

Mengembangkan sistem hotline respon cepat untuk mengawasi operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan.

c.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama antar kelompok dan antar lembaga Mendorong kerjasama antar masyarakat, kelompok dan antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan, memantapkan peran serta masyarakat termasuk swasta sebagai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan, meningkatkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan mensinergikan sistem kesehatan yang efektif. Fokus 1)

:

Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

2)

Meningkatkan mobilitas masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui avokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung untuk pengembangan saran dan prasarana dalam mendukung upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat

3)

Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan mencapai 10% (pembiayaan dari APBD yang mencukupi untuk pembangunan kesehatan di daerah)

4)

Meningkatkan

kemandirian

masyarakat

dalam sistem peringatan

dini,

penanggulangan dampak kesehatan akibat bencan, serta terjadinya wabah/KLB


30

5)

Meningkatkan upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terutama pada pemberian ASI ekslusif, perilaku tidak merokok, cuci tangan pakai sabun, makan sayur dan buah dan sanitasi

6)

Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, LSM, Organisasi Profesi dan Dunia Usaha, terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan, pangan dan budaya.

d.

Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat secara adil, utamanya di DTPK, mengedepankan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dengan lebih memantapkan sistem mutu(upaya, pengawasan, audit) standarisasi dan sertifikasi serta mempermudah akses SDM kesehatan terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, mengembangkan kode etik profesi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan yang diiringi dengan upaya mensejahterakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM kesehatan Fokus : 1)

Kesejahteraan dan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis khusunya yang bertugas didaerah terpencil tidak memadai. Sistem insentif yang ada akan disempurnakan dengan tanpa mengurangi makna dari desentralisasi atau otonomi daerah. Pengembangan karir bagi teneaga kesehatan perlu ditingkatkan sehingga penyebaran tenaga kesehatan dapat merata

2)

Sertifikasi kompetensi dan lisensi SDM kesehatan serta penerapannya dalam praktek kedokteran dan profesi kesehatan lainnya

3)

Peningkatan kerjasama antar institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dan organisasi profesi

4)

Meningkatkan perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan


31

5)

Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesehatan sesuai kebutuhan program

6)

Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan pemerataan jenis tenaga kesehatan.

e.

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi,alat kesehatan dan makanan. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat melaui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas, memantapkan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dalam rangka perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat.

Fokus : 1)

Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial generik

2)

Meningkatkan penggunaan obat rasional

3)

Meningkatkan keamanan, khasiat dan mutu obat dan makanan yang benar

4)

Meningkatkan kualitas saran produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian

5)

Meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu

6)

Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional Indonesia

7)

Meningkatkan penelitian dibidang obat dan makanan kemandirian di bidang produksi obat, bahan baku obat, dan obat tradisional, makanan, kosmetika dan alat kesehatan

8)

Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan kabupaten.

f.

Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan


32

Lebih memantapkan penataan sub sistem pembiayaan kesehatan kearah kesiapan konsep, kelembagaan dan dukungan terhadap penerapan jaminan sosial menuju Universal Coverage, menyusun perencanaan pembiayaan dengan menjamin ketersediaan data dan sinkronisasi kebijakan dan alokasi anggaran, menghimpun sumber-sumber dana baik dari pemerintah pusat dan daerah, juga peningkatan peran serta masayarakat, termasuk swasta untuk menjamin tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang cukup, utamanya dalam menjajalankan upaya preventif dan promotif dan terlaksanaya program-program unggulan/prioritas nasional, merancang dan menetapkan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Fokus : 1)

Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dar segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih. Meningkatkan cakupan melalui Jaminan Kesehatan Sosial atau Jaminan Sosial Nasional yang diprluas secara bertahap untuk seluruh keluarga di kabupaten Pesisir Selatan

2)

Mendorong tercapainya kebijakan pembiayaan yang mencukupi, merata, tepat waktu, berdayaguna dan berhasilguna

3)

Mendorong tercapainya pembiayaan minimal 10% dari APBD, diluar gaji dan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik.

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan bidang kesehatan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan 2014 terdiri dari :

1.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas (kualitas dan kuantitas) SDM kesehatan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, baik yang diadakan di lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat serta Kementerian Kesehatan RI serta lembaga lainnya.


33

2.

a.

Pendidikan dan Pelatihan Formal;

b.

Pengelolaan dan Pemutakhiran data dasar SDM Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan bagi pelayanan kesehatan dasar masyarakat di puskesmas. Kegiatankegiatan yang tercakup dalam program ini antara lain :

3.

a.

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)

b.

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tujuan Upaya Kesehatan adalah meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. Sasaran program ini adalah tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan pra upaya. Perhatian utama diberikan pada pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan. Jenis Program-Program Upaya Kesehatan Antara lain : a. Pembinaan Perencanaan Tingkat Puskesmas dan Penilaian Kinerja Tingkat Puskesmas (P1, P2, P3); b. Pembinaan upaya kesehatan dasar masyarakat; c. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan; d. Pembinaan

upaya kesehatan

dasar masyarakat

(Bantuan

Operasional

Kesehatan/BOK); e. Upaya kesehatan masyarakat; f.

4.

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan.

Program Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Program ini bertujuan untuk melaksanakan sistem pengawasan dan pembinaan bahan makanan termasuk obat dan bahan industri rumah tangga (IRT-P), kegiatannya yaitu: a.

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;


34

b.

5.

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen di Bidang Obat dan Makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program ini merupakan program prioritas dalam meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan sekaligus meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat mengenai permasalahan kesehatan. Jenis kegiatan program ini antara lain :

6.

a.

Pengembangan Media Promosi Kesehatan dan Informasi Sadar Hidup Sehat;

b.

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat;

c.

Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat (UKI dan PSM);

d.

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);

e.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan gizi masyarakat dalam rangka menurunkan precalensi gizi buruk bagi balita dan KEK bagi ibu hamil yang juga akan mendorong upaya penurunan jumlah kematian bayi dan ibu hamil. Adapun kegiatan yang direncanakan adalah:

7.

a.

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin;

b.

Deteksi Dini dan Penanggulangan KEP;

c.

Penanggulangan anemia gizi besi dan KEK ibu hamil;

d.

Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Program Pegembangan Lingkungan Sehat Program ini bertujuan menciptakan kondisi lingkungan dan sanitasi keluarga dan masyarakat agar terhindar dari penyakit menular yang disebabkan oleh buruknya kondisi lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat. Program ini diuraikan menjadi beberapa kegiatan, yaitu: a.

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat;

b.

Pendamping PAMSIMAS;

c.

Penunjang Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP);

d.

Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat.


35

8.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penderita yang disebabkan oleh penyakit infeksi dan menular, kegiatannya:

9.

a.

Penyemprotan (Fogging) Sarang Nyamuk;

b.

Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular;

c.

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik;

d.

Peningkatan Imunisasi;

e.

Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah;

f.

Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;

g.

Surveilance dan Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji;

h.

Sistem Kewaspadaan Dini terhadap KLB/Wabah dan Bencana;

i.

Pemantauan dan Penanggulangan Masalah kesehatan Akibat Bencana dan KLB.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan sarana pelayanan kesehatan termasuk SDM kesehatan yang melakukan praktek pelayanan kesehatan. Disamping itu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas kesehatan. Kegiatannya yaitu: a.

Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan;

b.

Pembinaan dan evaluasi monitoring dokter, dokter gigi dan bidan PTT;

c.

Upaya peningkatan kinerja petugas dan isntitusi kesehatan;

d.

Pengelolaan dan Pembinaan tenaga fungsional kesehatan.

10. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Program ini merupakan program fisik berupa pembangunan dan pemeliharaan sarana

dan

prasarana

pelayanan

kesehatan

meliputi

pembangunan

Poskesri;

pemeliharaan puskesmas dan Poskesri serta puskesmas pembantu serta pengadaan kendaraan operasional puskesmas, dengan uraian kegiatannya: a.

Pengadaan Puskesmas Keliling (Ambulance);

b.

Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas;

c.

Pembangunan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri);


36

d.

Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya;

e.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas.

11. Program Kemitraan Peningkatan dan Pelayanan Kesehatan Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu serta memberikan bantuan persalinan baagi ibu hamil, kegiatannya: a.

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat.

b.

Pelayanan gratis di puskesmas dan jaringannya.

12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) Program ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat lanjut usia dan melakukan pembinaan terhadap program pos pelayanan terpadu (Posbindu) bagi Lansia dengan kegiatan pokoknya yaitu Pengembangan Puskesmas santun Lansia dan Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia.

13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program ini merupakan salah satu indikatir MDG,s yang harus dilaksanakan dan mempunyai target sampau dengan tahun 2015. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu maternal serta menekan jumlah kasus atau kejadian penyakit yang menyerang bayi dan anak balita serta ibu hamil, nifas dan menyusui. Kegiatannya yaitu: a.

Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak;

b.

Usaha kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

c.

Pelayanan kesehatan bayi dan anak balita;

d.

Pelayanan kesehatan anak prasekolah dan usia sekolah.

14. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) Program ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengevaluasi beberapa


37

penyakit (7 macam penyakit) tidak menular pada 18 puskesmas yang ada di kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatannya yaitu pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan

di Kab. Pesisir Selatan

mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang

menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1.

Tersedianya sarana dan prasarana serta sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan

2.

Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.

3.

Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kenagarian, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sector swasta.


38

4.

Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

5.

Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Denpasar dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan bidang kesehehatan adalah sebagai berikut : 1.

Perubahan peraturan mekanisme

perundangan dan

pedoman

yang

mengatur

perencanaan; 2.

Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;

3.

Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;

4.

Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;

5.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang kesehatan;

6.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

7.

Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang kesehatan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

8.

Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.


39

BAB IV REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM FISIK SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Sarana dan Prasarana Tahun 2007 s/d 2012 Tahun No

Sarana dan Prasarana

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

Rumah Sakit

1

1

1

1

2

2

2

Puskesmas

18

18

18

18

18

18

3

Puskesmas Keliling

18

18

18

18

18

4

Puskesmas Pembantu

86

87

87

87

87

90

5

Polindes

169

172

175

181

284

284

6

Posyandu

620

640

632

644

652

652

18

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah fasilitas kesehatan dari tahun 2007 s/d tahun 2012 yang menunjukan adanya penambahan fasilitas kesehatan yaitu sebanyak 3 buah Puskesmas Pembantu. Tujuan dari penambahan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara itu untuk penambahan fasilitas kesehatan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena

terbatasnya anggaran. Dari data terlihat jumlah Poskesri

sebanyak 284 buah. Tetapi Poskesri yang hanya memilki bangunan hanya 164 buah ( 8 bh rusak sedang dan 13 rusak berat ). Sisanya sebanyak 120 buah belum memiliki bangunan. Poskesri yang mempunyai peralatan hanya 112 Poskseri dan sebanyak 172 belum memiliki peralatan. Selama tahun 2012 pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan (rehab) sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan jaringannya yaitu Puskesmas, Pos Kesehatan Nagari


40

(POSKESRI), dimana sebanyak 26 unit Poskesri dan 1 unit pembangunan lanjutan gedung Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dengan alokasi anggaran berasal dari DAK dan pendamping yaitu Rp. 3.667.792.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.667.248.400,- atau 99,98 %. Sedangkan untuk tahun 2013 ini direncanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yaitu: 1.

Lanjutan pembangunan Poskesri Bumi Makmur;

2.

Lanjutan pembangunan Poskesri Sindang Luar;

3.

Lanjutan pembangunan Poskesri AdaLubuk Betung;

4. 5.

Pembangunan baru Poskesri Talang Dalam; Pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Air haji;

6.

Rehab berat ruang rawat inap Puskesmas Kambang.


41

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelakupelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benarbenar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selain menjadi bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2013, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan .

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Kab. Pessel Tahun

Recommend Documents