DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REVISI. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD) Tahun 2016

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD) Tahun 2016

REVISI

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Jl. Palabuan No. 9 Sukamelang Tlp. (0260) 416204 Fax. (0260) 416204 Subang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunaan Kabupaten Subang Tahun 2016 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunaan Kabupaten Subang Tahun 2016 ini disusun sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan tahunan daerah. Sedangkan Tujuannnya adalah tersusunnya rencana kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunaan Kabupaten Subang Tahun 2016 ini memuat Rencana Kerja Dinas Kehutanan yang memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Sebelumnya, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini kami susun, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan penyusunan Renstra di masa yang akan datang sangat kami harapkan. Subang,

November 2015

Plt. Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

Drs. H. Ida Sudayat, M.Si NIP. 19610906 198603 1 018

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....................................................................................................................

i

DAFTAR ISI

.........................................................................................................................

ii

PENDAHULUAN........................................................................................................

I-1

1.1 Latar Belakang...................................................................................................

I-1

1.2 Landasan Hukum..............................................................................................

I-3

1.3 Maksud dan Tujuan .........................................................................................

I-4

1.4 Sistematika Penyajian ....................................................................................

I-4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJAN TAHUN 2014 ....................................

II - 1

BAB I

BAB II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang ....................

II - 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD............................................................... II - 16 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............ II - 19 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................. II - 20 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................. II - 20

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................

III - 1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................................

III - 1

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ..............................................

III - 2

3.3 Indikator Dan Target Kinerja Program Dan Kegiatan....................... III - 11

BAB IV

PENUTUP ....................................................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ii

IV - 1

DAFTAR TABEL

No.

Uraian

Halaman

1.

Pencapaian Sasaran Strategis ke - 1.................................................................

II - 1

2.


II - 2

3.


II - 6

4.


II - 13

5.


II - 14

iii

DAFTAR LAMPIRAN

No.

1.

Uraian

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

2.

Matrik Rencana Kerja Dan Pendanaan Program Dan Kegiatan Prioritas SKPD Tahun 2016

iv

lampiran

v

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renja merupakan salah satu tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah (Sisrenbangda) yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang, berkewajiban secara penuh untuk mendukung dan menjabarkan pelaksanaan Misi ke Tiga tentang “MEWUJUDKAN EKONOMI

MANDIRI

BERBASIS

EKONOMI

KERAKYATAN

DAN

KEUNGGULAN

DAERAH”. Untuk itu maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah mencoba untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) sebagai implementasi dari sistem perencanaan daerah yang memuat sasaran, program dan kegiatan yang secara indikatif merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2018

yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018.

Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Tahun 2016 memuat tujuan, sasaran serta kebijakan strategis dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta diselaraskan dengan target dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018.

Revisi Rencana Kerja Tahun 2016

I - 1

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2016 telah disesuaikan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Subang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Subang Nomor 14C.12 Tahun 2008 sebagai dokumen perencanaan tahunan. Renja Tahun 2016 merupakan pedoman dalam menyusun Rancangan APBD, oleh karena itu program dan rencana kegiatan yang termuat dalam Renja ini haruslah terukur dan disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan yang ada. Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah sehingga secara kumulatif dengan sektor lain akan membentuk sinergi yang akan mempercepat terwujudnya visi dan misi yang berkaitan dengan pembangunan Kehutanan di Jawa Barat. Visi dan misi Dinas Kehutanan ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018 dengan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Subang. Dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi dan perkembangan isu-isu strategis dibidang kehutanan dan perkebunan, maka Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang ditetapkan sebagai berikut : ”Terwujudnya Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Yang berwawawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemandirian Masyarakat Berbasis Gotong Royong” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan 5 ( lima ) misi Pembangunan Kehutanan sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Infrastruktur Kehutanan dan Perkebunan yang berwawasan Lingkungan,

2.

Menciptakan Kondisi Daya Dukung Lahan yang Lestari,

3.

Mewujudkan Pengembangan Usaha Budidaya Kehutanan dan Perkebunan yang memiliki daya saing yang tinggi,

4.

Mewujudkan fungsi perencanaan Kehutanan dan Perkebunan yang komprehensif dan terintegrasi,

5.

Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Memiliki Integritas dan Kompetensi dibidangnya;


I - 2

1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Tahun 2016 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daaerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bntuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018; Revisi Rencana Kerja Tahun 2016

I - 3

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; 15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 tahun 2009; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2014-2018; 17. Keputusan Bupati Subang Nomor Nomor 14 C.12 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang; 18. Keputusan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Tahun 2010-2014; 19. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Nomor 522/395/HUTBUN/2014 tentang Penetapan RENSTRA SKPD Tahun 2014-2018 Menjadi Pedoman Unit Kerja Di Lingkungan SKPD Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Dalam Menyusun Rancangan Renja SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Tahun 2016 adalah sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan tahunan daerah. Sedangkan Tujuannnya adalah tersusunnya rencana kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

1.4. Sistematika Penyajian Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB

I

PENDAHULUAN Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB

II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN TAHUN 2014 Memuat evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang tahun 2014 dan capaian Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang, analisis kinerja pelayanan dan Revisi Rencana Kerja Tahun 2016

I - 4

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta peninjauan ulang terhadap rancangan awal SKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB

III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat tentang tujuan

dan sasaran Renja Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Subang, program dan kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan Tahun 2016. BAB

IV

PENUTUP Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang, penegasan komitmen Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang tahun 2014 - 2018 dan RPJMD, serta penegasan Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang sebagai acuan penyusunan RKA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang pada tahun 2016.

LAMPIRAN – LAMPIRAN


I - 5

B AB I I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Capaian kinerja sasaran strategis sesuai Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kehutanan dan perkebunan, untuk mendukung produksi dan produktivitas usaha kehutanan dan perkebunan Tabel 1. Pencapaian Sasaran Strategis ke - 1 Sasaran Strategis 1. Penyediaan infrasruktur kehutanan dan perkebunan

Indikator Kinerja 1. Terbangunnya infrastruktur perkebunan berupa jalan produksi

Target 1.

3 Paket Jalan Produksi

Realisasi 1. 3 Paket Jalan Produksi

Capaian % 100

1. Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan adalah merupakan kegiatan yang sangat berperanan untuk menyediakan infrastruktur pertanian dalam pembangunan pertanian untuk menjadi semakin strategis dan penting, karena berkaitan dengan upaya pencapaian sasaran program ketahanan pangan nasional. Dukungan infrastruktur pertanian yang memadai seperti jalan sangat dibutuhkan guna menunjang pembangunan pertanian yang efisien, pengembangan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Pada saat ini banyak lokasi lahan pertanian belum mempunyai jalan produksi yang memadai sehingga menghambat masyarakat tani dalam berusaha tani di lahannya. Oleh karena itu perlu pengembangan jalan produksi yang memenuhi standar teknis untuk dilalui kendaraan yang mengangkut produksi pertanian, hasil pertanian, alat dan mesin pertanian. Hasil dari kegiatan ini berupa terbangunnya jalan produksi di 3 lokasi, yaitu : a. Desa Bunihayu Kecamatan Jalancagak sepanjang 800 M lebar 2,5 M. b. Desa Cicadas kecamatan Sagalaherang sepanjang 627 M lebar 2 M c. Desa Cipancar kecamatan serangpanjang sepanjang 672 M lebar 3 M. Adapun anggaran yang tersedia sebesar Rp. 630.000.000,- sedangkan anggaran yang terserap sebesar Rp. 622.201.100,- atau 98,76%. Revisi Rencana Kerja Tahun 2016

II - 1

2. Meningkatnya penanganan

lahan kritis milik masyarakat, untuk

memulihkan daya dukung lahan dalam upaya peningkatan produksi serta daya dukung daerah aliran sungai (DAS) Tabel 2. Pencapaian Sasaran Strategis ke - 2 Sasaran Strategis 1.

2.

Penanganan Pengelolaan Lahan Kritis

Pelestarian Fungsi Kawasan Lindung

Indikator Kinerja

Capai an % 100

Realisasi

1.

Terlaksananya pembuatan hutan desa

1.

3 desa seluas 24 Ha

1.

3 desa seluas 24 Ha

2.

Tersedianya bibit unggul tanaman kehutanan

2.

406.000 pohon

2.

406.000 pohon

3.

Tersosialisaikannya pelestarian lingkungan melalui penghijauan di DMGR

3.

12 Desa DMGR

3. 12 Desa DMGR

100

4.

Terlaksananya KTA melalui pembuatan sumur resapan

4.

50 Unit

4. 50 Unit

100

5.

Terlaksananya Penghijauan Lingkungan

5.

Tertanamnya bibit sebanyak 3.000 pohon

5. Tertanamnya bibit sebanyak 4.000 pohon

133

6.

Terlaksananya pencananagan OBIT di Kabupaten Subang

6.

Terlaksanakannya kegiatan pencanangan OBIT di Kabupaten Subang

6. Terlaksanakan nya kegiatan pencanangan OBIT di Kabupaten Subang

100

1.

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan

1.

1 desa sekitar hutan

1. 1 desa sekitar hutan

100

2.

Tersedianya dan terbangunnya fasilitas hutan kota ranggawulung berupa : Pembuatan Gazebo: 1 unit Perbaikan Mushola: 1 unit Pembuatan Saung: 2 buah Pembuatan Sumur: 1 unit Outbond: 1 paket Perbaikan jogging track: 1 paket

2. Tersedianya dan terbangunnya fasilitas hutan kota ranggawulung berupa : Pembuatan Gazebo: 1 unit Perbaikan Mushola: 1 unit Pembuatan Saung: 2 buah Pembuatan Sumur: 1 unit Outbond: 1 paket Perbaikan jogging track: 1 paket

100

2. Terwujudnya penataan hutan kota Rangga wulung di areal seluas 13 Ha


Target

100

II - 2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 3. Terlaksananya perbaikan tegakan pohon disekitar sumber mata air

Target 3.

Capai an % 100

Realisasi

2 lokasi mata air

3. 2 lokasi mata air

Sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis pelestarian penanganan pengelolaan lahan kritis dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pembuatan Hutan Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Kegiatan pembuatan hutan desa yang dilaksanakan adalah seluas 24 Ha tersebar di 3 desa, yaitu : Desa Sukamelang, Desa Tenjolaya dan Desa Bojongloa Kecamatan Kasomalang. Jumlah anggaran

yang tersedia

adalah Rp. 250.000.000,-, adapun dana yang terserap Rp. 249.350.000,- atau 99,74%. Dengan realisasi fisik 100%. 2. Kegiatan Pembuatan Bibit Unggul Tanaman Kehutanan bertujuan untuk mewujudkan

penambahan

populasi

tanaman

khususnya

tanaman

Kehutanan,yang berkualitas, penanggulangan lahan kritis, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam dan memelihara tanaman. Pembuatan bibit unggul tanaman kehutanan tahun Anggaran 2014 diarahkan pada penyediaan bibit untuk penghijauan lingkungan sebanyak 406.000 batang yang tersebar di 5 lokasi dengan rincian sebagai berikut: Kebun Bibit Dinas

: 230.000 batang

Persemaian Desa Bojongloa

: 86.000 batang

Persemaian Desa Cikaum

: 50.000 batang

Persemaian Desa Gandasoli

: 60.000 batang

Persemaian Desa Buniara

: 60.000 batang

Jumlah anggaran yang tersedia Rp. 381.010.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 379.135.000,- atau 99,51 % dengan realisasi fisik 100%. 3. Program Gotong Royong merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan dengan melestarikan dan mendayagunakan semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakatnya dalam rangka melaksanakan pembangunan kelanjutan yang diantaranya adalah masalah lingkungan. Untuk itu diharapkan melalui kegiatan ini bisa meningkatkan respon dan partisipasi Revisi Rencana Kerja Tahun 2016

II - 3

masyarakat

Desa / Kelurahan Mandiri Gotong Royong dalam manjaga

lingkungan di sekitarnya. Jumlah anggaran yang tersedia Rp. 50.000.000,-, sedangkan dana yang terserap Rp. 49.980.000,- atau sekiatar 99,96 % dengan realisasi realisasi fisik 100%. 4. Kegiatan konservasi tanah dan air bertujuan meningkatkan laju penyerapan air guna memulihkan daya dukung lahan terhadap ketersediaan cadangan air tanah. Kegiatan konservasi tanah dan air yang dilaksanakan adalah dalam bentuk pembuatan sumur resapan sebanyak 50 unit di kawasan pemukiman, sekolah, instansi pemerintah dll di sekitar wilayah Kecamatan Subang, Cibogo, Kalijati, Cipeundeuy, Purwadadi dan Kecamatan Kasomalang. Jumlah anggaran yang tersedia adalah Rp. 250.000.000,-, sedangkan dana yang terserap Rp. 249.350.000,- atau 99,74 % dengan realisasi fisik 100%. 5. Kegiatan penghijauan lingkungan yang dilaksanakan bertujuan sebagai salah satu upaya percepatan perbaikan lingkungan dan untuk mengatasi melimpahnya produksi Carbon Dioksida (CO2 ). Kegiatan ini dilaksanakan di sekitar daerah perkotaan ( Pasar Inpres ) dengan melakukan penanaman sebanyak Rp.

4.000

190.853.100,-

pohon.

Realisasi

atau

95,43

%

penyerapan dari

anggaran

anggaran

yang

sebesar tersedia

Rp. 200.000.000,6. Kegiatan Pencanangan OBIT Tingkat Kabupaten adalah bertujuan sebagai sarana edukasi, peningkatan kepedulian, kemampuan dan kemandirian seluruh komponen bangsa akan pentingnya menanam dan memelihara pohon. Pelaksanaan kegiatan pencanangan OBIT dilaksanakan di Blok Pasirbilik Desa Tenjolaya Kecamatan Kasomalang (Lokasi SML Peternakan). Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.890.000,- atau 99.78 % dari total anggaran Rp. 50.000.000,-.

Sedangkan untuk melaksanakan sasaran strategis pelestarian fungsi kawasan lindung terdiri atas kegiatan : 1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan keberdayaan masyarakat desa hutan secara partisiatif serta membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan

masyarakat

desa

sekitar

hutan.

Pelaksanaan

kegiatan

dilaksanakan di Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungisang, dengan realisasi Revisi Rencana Kerja Tahun 2016

II - 4

penyerapan anggaran sebesar Rp. 82.275.000,- atau sekitar 99,73 % dari anggaran Rp. 85.000.000,2. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan diselenggarakan di Hutan Kota Ranggawulung dengan tujuan tertatanya dan terpeliharanya kawasan Hutan Kota Ranggawulung dan mempertahankan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung sekaligus sebagai daerah tangkapan air, serta sumber produksi oksigen bagi daerah Kota Subang. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

Pembersihan lahan di sekitar hutan kota.



Pemeliharaan/pembersihan lahan di sekitar jooging track.



Pemeliharaan/perbaikan Jooging Track.



Pembuatan Gazebo



Pemeliharaan/perbaikan Gazebo



Pemeliharaan/perbaikan sarana ibadah.



Pembuatan Flying Fox



Pembuatan Saung Ijuk

Jumlah anggaran yang tersedia Rp. 150.000.000,- dengan dana yang terserap Rp. 149.450.000,- atau sekitar 99,63 %. 3. Kegiatan Pelestarian Sumber Mata Air adalah sebagai salah satu upaya untuk mengarahkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, tanah dan air secara optimal yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar mata air khususnya dan pada

umumnya

semua

masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan di sekitar Desa

Tanggulun

Barat

yang

menerima

manfaatnya.

sumber mata air yang terletak di

Kecamatan

Kalijati

dan

Desa

Cikujang

Kecamatan Serangpanjang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa sosialisasi dan penanaman pohon berupa : Petai

: 2.250 batang

Salam

: 2.250 batang

Sukun

: 2.100 batang

Acacia mangium

: 2.200 batang

Adapun untuk pelaksanaan kegiatan ini penyerapan dananya hanya 98,21 % atau Rp. 137.599.000,- dari anggaran Rp. 140.000.000,-


II - 5

3.

Mewujudkan

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

serta

diversifikasi

pembangunan kehutanan dan perkebunan yang berorientasi agribisnis dan agroindustri dengan memanfaatkan teknologi budidaya tanaman dan penanganan pasca panen. Tabel 3. Pencapaian Sasaran Strategis ke - 3 Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya produksi/ produktivitas komoditas strategis perkebunan rakyat

Indikator Kinerja 1.

1 lembaga

1.

1 lembaga

2.

2 kelompok

2.

2 kelompok

100

3.

Terlaksananya pengembangan Tanaman Tembakau (DBH CHT) yang berkualitas

3.

Terlaksananya pengembangan tanaman tembakau seluas 20 Ha

3.

10

4.

Tersedianya dan Berkembangannya bibit unggul tanaman perkebunan

4.

4.

Terlaksananya pengembanga n tanaman tembakau seluas 2 Ha a. Pengembanga n Tanaman Karet seluas 5 Ha dan Tanaman Pala seluas 15 Ha. b. Gagal lelang.

5.

12 Ha

1.

2.


1.

Capaian % 100

Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis

6.

Terwujudnya Pengadaan Sarana Pengolahan Hasil Produksi Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat

Realisasi

2.

5.

2.

Terlaksananya pelatihan kelembagaan dan koperasi

Target

Terlaksananya pengembangan tanaman teh Terlaksananya pelaksanaan promosi pengembangan hasil produksi

5.

a. Pengembangan Tanaman Karet seluas 5 Ha dan Tanaman Pala seluas 15 Ha. b. Tersedianya bibit tanaman : bibit teh 110.000 pohon, bibit cengkeh 6.000 pohon, bibit karet 6.000 pohon, bibit kopi 12.000 pohon, benih tembakau 100 kwintal, bibit kelapa dalam 5.000 pohon. 22 Ha

100

6.

1 Kali kegiatan

6.

1 kali kegiatan

100

Teranalisinya secara detail tentang pengembangan usaha dan pengolahan hasil perkebunan rakyat (terutama karet) Terwujudnya Pengadaan Sarana Pengolahan Hasil Produksi Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat

1.

1 kegiatan penelitian objek tanaman perkebunan

1.

1 kegiatan penelitian objek tanaman perkebunan

100

2.

Alat pengolah kopi 2 unit dan Alat pengolah gula aren 2 unit

2.

Alat pengolah kopi 2 unit dan Alat pengolah gula aren 2 unit

100

54,55

II - 6

3.

3.

4.

Meningkatnya Produktivitas Usaha Kehutanan, melalui Pengembangan Hutan Rakyat dan aneka usaha hasil hutan non kayu

Terwujudnya kondisi perusahaan kehutanan dan perkebunan yang maju, dan taat aturan

Tersampaikannya informasi dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, pemahamam dan keterampilan kepada kelompok dan anggotanya 1. Adanya usaha untuk meningkatkan hasil produksi dari usaha kehutanan

1. Terjalinnya kerjasama yang baik serta terkoordinasikannya semua perkembangan kegiatan

3.

2 kelompok

3.

2 kelompok

100

1.

25 Ha, areal lahan bawah tegakan termanfaatkan

1.

25 Ha, areal lahan bawah tegakan termanfaatkan

100

2.

1 kelompok tani

2.

200

3.

4 kelompok budidaya jamur

1.

a. Terkoordinasi kannya pelaksanaan kinerja penerimaan PSDH dalam 1 kegiatan b. Terselenggara nya Pelatihan SKAU bagi 40 orang para Kepala Desa / perangkat desa

2 kelompok tani 3. 4 kelompok budidaya jamur 1. a. Terkoordinasi kannya pelaksanaan kinerja penerimaan PSDH dalam 1 kegiatan b. Terselenggara nya Pelatihan SKAU bagi 40 orang para Kepala Desa / perangkat desa 2. Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi peraturan peredaran hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan dalam 1 kegiatan

2. Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi peraturan peredaran hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan dalam 1 kegiatan

Untuk pencapaian sasaran strategis dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditas strategis perkebunan yang akan dilakukan diantaranya melalui kegiatan : 1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, khususnya petani karet, sehingga petani termotivasi untuk membangun kebersamaan ekonomi melalui wadah kelompok tani. Kegiatan ini dilaksanakan di kelompok Tani Jaya Abadi Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Adapun Jumlah anggaran yang terserap adalah


II - 7

100

100

100

Rp. 24.987.800,- atau sekitar 99,9 % dari total anggaran yang tersedia Rp. 25.000.000,2. Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan motivasi dan pengertian kepada petani tentang manfaat Sistem Kebersamaan Ekonomi metode Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) melalui proses belajar mengajar, mencari, menemukan, menganalisa dan mendiskusikannya diantara petani sendiri, menyimpulkan bersama untuk menentukan tindakan dalam memecahkan masalah petani sendiri dan meningkatkan kemampuan petani sehingga menjadi pandai dan profesional. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Majelis Ta’lim Babu Salam Kp. Cilame Desa Mayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Kelompok Tani Mayangsari) dan Balai Musyawarah Kp. Babakan Desa Cikujang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang (Kelompok Tani Giri Mukti). Adapun anggaran yang terserap unutk pelaksanaan tersebut adalah 99,99 % atau sekitar Rp. 59.996.550,- dari anggaran Rp. 60.000.000,3. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau ini hanya Pembangunan demplot uji lokasi tanaman tembakau seluas 2 Ha di Desa Gandasoli dan Desa Cikawung dengan fasilitasi benih tembakau 44.000 pohon, pupuk kandang 40 ton, pupuk NPK 1.000 Kg, Pestisida 20 liter dan hand sprayer 5 buah) kunjungan kerja ke wilayah pengembangan tanaman tembakau di kabupaten limapuluh kota provinsi Sumatera Barat dan pelatihan petani dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu hibah benih tembakau sebanyak 250 gram, alat pengolah lahan (hand traktor) sebanyak 2 unit dan belanja pembangunan konstruksi jalan produksi sebanyak 2 unit di Desa Gandasoli dan Desa Cikawung. Adapun anggaran yang digunakan sebes Rp. 624.806.744,- dengan dana yang terserap Rp. 619.960.100,- atau sekitar 99,22 % dengan Realisasi fisik mencapai 100 %. 4. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan ini adalah sebagai upaya dalam menunjang program revitalisasi/peremajaan tanaman perkebunan khususnya komoditas karet rakyat di Kabupaten Subang, meningkatkan produktivitas lahan perkebunan dengan diversifikasi usaha tani untuk menambah pendapatan petani. dan untuk meningkatkan luas areal pertanaman. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Tani di Revisi Rencana Kerja Tahun 2016

II - 8

Desa

Purwadadi,

Desa

Panyingkiran

Kecamatan

Purwadadi,

Desa

Banggalamulya Kecamatan Kalijati, Desa Batusari Kecamatan Dawuan, Desa Sidamulya Kecamatan Cipunagara, Desa Sukamandi Kecamatan Sagalaherang dengan hasil kegiatan berupa Pengembangan tanaman karet seluas 5 ha di Desa

purwadadi,

DSsa

Panyingkiran

Kecamatan

purwadadi,

Desa

Banggalamulya Kecamatan Kalijati, Desa Batusari kecamatan dawuan dan desa Sidamulya Kecamatan Cipunagara, sedangkan pengembangan Tanaman Pala seluas 15 Ha di Desa Sukamandi Kecamatan Sagalaherang. Adapun realisasi anggaran yang terserap adalah sebesar Rp. 99.693.300,00 dari anggaran sebesar Rp. 105.000.000,00 atau sekitar 94,95%. 5. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan ( Kopi, Karet, Teh dan Tebu, APBD Provinsi) ini merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kopi, karet, teh dan tebu melalui pengembangan/perluasan tanaman, peremajaan dan rehabilitasi tanaman serta penggunaan klon-klon unggul dengan teknik budidaya yang baik. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan luas tanaman kopi, karet, teh, dan tebu yang selanjutnya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman tersebut dan dalam rangka untuk meningkatkan

produktivitas lahan perkebunan melalui optimalisasi

pemanfaatan lahan dan diversifikasi usaha tani untuk meningkatkan pendapatan/kesejahteraan petani. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsiang, Cisalak, Kasomalang, Cijambe, Sagalaherang, Serangpanjang, Kalijati dan Kecamatan Pabuaran, namun kegiatan yang terealisasi hanya pembuatan kebun bibit datar ( KBD ) Tebu seluas 3 Ha di Desa Kedawaung Kecamatan Pabuaran, hal ini dikarenakan Gagal Lelang, sehingga dana yang terserap hanya sebesar Rp. 128.894.600,- atau 10,74%. Dari total anggaran Rp. 1.200.000.000,- . 6. Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Teh Rakyat ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan Produktivitas per hektar masih sangat rendah sekitar 1.263 Kg teh kering/ha/th, masih jauh di bawah potensi di tingkat riset yang telah

mencapai

5.000

kg/ha/th.

Kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

merehabilitasi areal tanaman teh rakyat terehabilitasi seluas 12 Ha di Desa Cipancar, Desa Cikujang dan Desa Cijengkol Kecamatan serangpanjang serta Desa Cicadas dan Desa Sukamandi di Kecamatan Sagalaherang pada


II - 9

6 kelompok tani masing-masing 10.000 pohon atau equivalen dengan 2 Ha. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 250.000.000,-

dengan realisasi

penyerapan anggaran sebesar

Rp. 242.830.300,00 (97,13%). Sedangkan

untuk

mewujudkan

sasaran

strategis

dalam

rangka

untuk

mewujudkan Pengadaan Sarana Pengolahan Hasil Produksi Hutan Rakyat dan Perkebunan Rakyat diantaranya melalui kegiatan : 1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna ini dilaksanakan dalam rangkauntuk ikut menganalisis secara detail tentang pengembangan usaha dan pengolahan hasil perkebunan rakyat terutama karet dengan sebaran lokasi pengamatan di seluruh Kabupaten Subang yang terdapat oengembangan Teh Rakyat. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya

dokumen

perencanaan

pengembangan

karet

rakyat

di

Kabupaten Subang dimana penyusunannya dilaksanakan oleh konsultan dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan anggaran dana yang terserap sebesar 193.790.000,00 atau 96,89%. 2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna adalah sebagai upaya untuk membantu menerapkan teknologi tepat guna pada pengolahan kopi dan alat pengolah gula aren, memacu tumbuh dan berkembangnya unit usaha pengolahan hasil komoditi perkebunan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai tambah dan daya saing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan. Pemberian alat ini dilaksanakan / diberikan kepada petani kopi di Desa Cibeusi Kecamatan Ciater dan petani Gula Aren di Desa Cibeusi dan Cibitung Kecamatan Ciater. Penyerapan anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 59.615.000,- atau 99,36 % dari Rp. 60.000.000,3. Kegiatan

Pengendalian

Hama

Penyakit

Kehutanan

dan

Perkebunan

dilaksanakan di Desa Cirangkong dan Sukahurip Kecamatan Cijambe. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan para petani peserta sosialisasi yang berada di wilayah kerja dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Subang khususnya di Desa Cirangkong, Desa Sukahurip Kecamatan Cijambe. Penyerapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah 100% dari anggaran Rp. 50.000.000,-


II - 10

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Usaha Kehutanan Melalui Pengembangan Hutan Rakyat Dan Aneka Usaha Hasil Hutan Non Kayu Lainnya dupayakan melalui kegiatan : 1. Kegiatan Pemanfatan Lahan Bawah Tegakan merupakan salah satu bentuk stimulan yang diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat luas untuk dapat menumbuhkan kepedulian terhadap pemanfaatan lingkungan secara bijaksana dan optimal dalam pengelolaan lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan di Blok Pasir Angin Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsiang seluas 15 Ha dan Blok Kosambi Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang seluas 10 Ha. Dalam pelaksanaannya jumlah anggaran yang dapat diserap hanya Rp. 80.055.000,- atau sekitar 98,83 %. Dari anggaran yang tersedia Rp. 81.000.000,- dengan fisik 100 %. 2. Kegiatan

Pengendalian

Hama

Penyakit

Kehutanan

dan

Perkebunan

dilaksanakan dalam rangka pengendalian hama penyakit tanaman kehutanan terutama tanaman sengon yang merupakan tanaman unggulan di bidang kehutanan dan menjadi prioritas tanaman tahunan bagi masyarakat maka perlu adanya penyebaran ilmu dalam pengendalian hama penyakitnya. Pengendalian hama penyakit tanaman sengon

yang banyak menyerang

tanaman sengon muda maka perlu adanya sosialisasi tentang cara dan bagaimana langkah yang harus dilaksanakan dalam penanggulangan / pengendalian hama penyakit tersebut agar tidak mengakibatkan kerugian bagi petani sedangkan tujuan dari kegiatan untuk pengetahuan, pemahaman dan keterampilan para petani. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Cirangkong dan Sukahurip Kecamatan Cijambe. Anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan penyerapan anggaran dan fisik mencapai 100 %. 3. Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu merupakan salah satu upaya pengembangan usaha kehutanan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, salah satunya adalah budidaya jamur kayu. Kegiatan Pengembangan Budidaya Jamur Kayu merupakan usaha alternatif yang diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, sehingga diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat dapat terbantu untuk lebihmengetahui dan

memahami

tentang

budidaya jamur yang

menguntungkan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Jambelaer dan Margasari Revisi Rencana Kerja Tahun 2016

II - 11

Kecamatan Dawuan, di dalam kegiatan ini melibatkan 4 kelompok jamur kayu. Pelaksanaan

kegiatan

ini

hanya

mampu

menyerap

anggaran

Rp. 73.550.000,- atau sama dengan 99, 39 %. Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya kondisi perusahaan kehutanan dan perkebunan yang maju dan taat aturan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang telah mencoba merealisasikan melalui kegiatan : 1. Kegiatan Fasilitasi Rekonsiliasi Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) merupakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan evaluatif terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Subang. Dalam pengelolaan hutan negara oleh suatu lembaga atau perusahaan negara dikenakan pungutan PSDH sebagai pengganti nilai intristik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Untuk itu perlu adanya pengawasan, pengendalian melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Fasilitasi Provisi Sumber Daya Hutan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan

(PSDH) secara

untuk meningkatkan kemampuan

untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat desa hutan secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi serta ketahanan lingkungan, terlaksananya rekonsiliasi dana bagi hasil mulai dari tingkat BKPH, KPH, Provinsi maupun dengan Pusat dan terbantunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang bersumber dari sektor kehutanan. Anggaran yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan dana yang terserap Rp. 49.835.000,- atau 99,67% dari total anggaran yang tersedia. 2. Kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dilaksanakan dalam rangka untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, membina Para Kepala Desa sebagai Penerbit SKAU dan ikut mengendalikan serta mengawasi peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Rakyat dan membina serta mengendalikan para pemilik Gergaji mesin/rantai. Anggaran yang terserap untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 49.980.000,- atau 99,96 % dari total anggaran Rp. 49.980.000,-


II - 12

3. Kegiatan Pelatihan Penerbit Surat Keterangan Asal Usul ( SKAU ) kegiatan merupakan realisasi dari anggaran dana Bagi Hasil PSDH, Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melatih dan membinan para pejabat penerbit Surat Keterangan Asal Usul ( SKAU ) sehingga diharpkan peredaran kayu rakyat dan tata usaha kayu rakyat bisa tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang. Pelaksanaan kegiatan ini hanya mampu menyerap anggaran Rp. 146.045.000,- atau 97,36% dari Rp. 150.000.000,-

4. Optimalisasi Fungsi Konservasi, Fungsi Lindung, dan Fungsi Produksi Kehutanan dan Perkebunan untuk mencapai manfaat ekonomi, ekologi dan sosial budaya yang lestari Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis ke - 4 Sasaran Strategis 1.

Tersusunnya Perencanaan Kehutanan dan Perkebunan Dalam Rangka Pengelolaan Terpadu

Indikator Kinerja

Target

1.

Tersusunnya dokumen perencanaan kehutanan

1.

2.

Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Kehutanan dan Perkebunan

2.

3. .

Tersedianya database potensi kehutanan dan perkebunan berbasis spatial dan prospek pengembangannya dalam 1 kegiatan

3.

Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan Tahunan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk tahun 2015 sebanyak 3 buku Tesedianya data statistik potensi kehutanan dan Perkebunan dalam 1 paket kegiatan Tersedianya data base penyebaran potensi kehutanan dan perkebunan dalam 1 paket kegiatan

Realisasi 1 Terlaksananya . penyusunan dokumen Perencanaan Tahunan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk tahun 2015 sebanyak 3 buku 2 Tesedianya data . statistik potensi kehutanan dan Perkebunan dalam 1 paket kegiatan 3 Tersedianya data . base penyebaran potensi kehutanan dan perkebunan dalam 1 paket kegiatan

Untuk pencapaian sasaran strategis tersusunnya perencanaan kehutanan dan perkebunan dalam rangka pengelolaan terpadu dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) adalah dengan maksud untuk menyusun rencana penanganan lahan kritis secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan serta bersinergi dengan instansi terkait lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2014 hanya


II - 13

Capaian % 100

100

100

menyusun Rencana Tahunan Rehabiltasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) untuk Tahun 2015 dan pemantapan penyusunan RTn-RHL Tahun 2014. Anggaran yang disediakan untuk penyusunan RTn-RHL tersebut Rp. 28.745.000,- atau sekitar 95,82 % dari total anggaran Rp. 30.000.000,- dengan pencapaian fisik 100 %.. 2. Kegiatan

Pengumpulan

dan

Pengolahan

Data

Statistik

Kehutanan dan

Perkebunan, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyajikan data dan informasi secara akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dengan mudah untuk diidentifikasi dan dianalisis yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan ini Rp. 50.000.000,- namun anggaran yang terserap hanya 99,92 % atau Rp. 49.960.000,3. Kegiatan Potensi Kehutanan dan Perkebunan yang dilaksanakan adalah merupakan kegiatan pemetaan potensi kehutanan dan perkebunan dengan tujuan untuk memetakan seluruh potensi di sektor kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupate Subang secara digital ke dalam peta penyebaran potensi. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 180.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 179.581.500,00 atau 99,77 %.

5. Meningkatnya fungsi pelayanan teknis kepada masyarakat dan instansi lain yang terkait Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis ke - 5 Sasaran Strategis 1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis serta penyediaan kebutuhan sumber informasi


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.

Tercapainya pelayanan tugas dan fungsi aparatur

1. Terpenuhinya jasa surat menyurat dinas selama 1 tahun

1. Terpenuhinya jasa surat menyurat dinas selama 1 tahun

2.

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat komunikasi, Sumber daya air dan listrik

3.

Tersediannya Jasa Jaminan Milik Daerah

2. Terpenuhinya kebutuhan jasa surat komunikasi, Sumber daya air dan listrik selama 1 tahun 3. Terpenuhinya kebutuhan jasa Jaminan Milik Daerah selama 1 tahun

2. Terpenuhinya kebutuhan jasa surat komunikasi, Sumber daya air dan listrik selama 1 tahun 3. Terpenuhinya kebutuhan jasa Jaminan Milik Daerah selama 1 tahun

Capaian % 100

II - 14

100

100

4.

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5.

Tersedianya jasa kebersihan kantor

6.

Tersedianya alat tulis kantor

7.

Tersedianya barang cetakan dan dan Penggadaan

8.

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

9.

Tersedianya peralatan rumah tangga

10. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan

11. Tersedianya makanan dan minuman untuk kepentingan rapat” dinas

12. Terfasilitasinya akomodasi untuk menghadiri rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dan penunjang kerja lainnya


1.

Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

2.

Tersedianya Pengadaan peralatan gedung Kantor

3.

Tersedianya Pengadaan perlengkapan gedung Kantor

4. Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun 5. Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun 6. Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 1 tahun 7. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan dan Penggadaan Selama 1 tahun 8. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 1 tahun 9. Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga selama 1 tahun 10 Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan selama 1 tahun 11 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk kepentingan rapat” dinas selama 1 tahun 12. Terfasilitasinya akomodasi untuk menghadiri rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun 1. Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan roda 2 = 5 Unit dan kendaraan roda 4 = 1 Unit 2. Terpenuhinya Pengadaan 6 Unit Netbok 2 Unit Printer 1 Unit Proyektor 2 Unit Monitor 3. Terpenuhinya Pengadaan 8 Unit Meja 52 Unit Kursi 6 Unit Lemari

4. Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun 5. Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun 6. Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 1 tahun 7. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan dan Penggadaan Selama 1 tahun 8. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 1 tahun 9. Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga selama 1 tahun 10 Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan selama 1 tahun 11 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk kepentingan rapat” dinas selama 1 tahun 12. Terfasilitasinya akomodasi untuk menghadiri rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun 1. Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan roda 2 = 5 Unit dan kendaraan roda 4 = 1 Unit 2. Terpenuhinya Pengadaan 6 Unit Netbok 2 Unit Printer 1 Unit Proyektor 2 Unit Monitor 3. Terpenuhinya Pengadaan 8 Unit Meja 52 Unit Kursi 6 Unit Lemari

II - 15

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala

5.

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala

6.

Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala

7.

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.

Tersusunannya pelaporan keuangan semesteran

9.

Tersusunannya pelaporan keuangan akhir tahun

10. Tersusunnya pelaporan hasil monev 11. Tersedinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Terpenuhinya Pemeliharaan gedung kantor untuk 2 unit selama 1 tahun 5. Terpenuhinya Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional untuk Roda 2 : 25 unit, Roda 4: 4 unit selama 1 tahun 6. Terpenuhinya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala untuk Mesin Tik : 5 Unit, Komputer PC 21 Unit, Printer 10 Unit, Meja 18 Unit dan AC 3 Unit 7. Terfasilitasinya penyusunan Buku LAKIP 15 buah, 20 Buku Renstra, 15 buah Rencana Kerja Tahun 2015, dan 30 Buku RKA 2015, 30 Buku DPA 2014 dan 30 Buku DPPA 2014 8. Tersedianya laporan keuangan semesteran sebanyak 20 buku

4. Terpenuhinya Pemeliharaan gedung kantor untuk 2 unit selama 1 tahun 5. Terpenuhinya Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional untuk Roda 2 : 25 unit, Roda 4: 6 unit selama 1 tahun 6. Terpenuhinya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala untuk Mesin Tik : 5 Unit, Komputer PC 21 Unit, Printer 10 Unit, Meja 18 Unit dan AC 3 Unit 7. Terfasilitasinya penyusunan Buku LAKIP 15 buah, 20 Buku Renstra, 15 buah Rencana Kerja Tahun 2015, dan 30 Buku RKA 2015, 30 Buku DPA 2014 dan 30 Buku DPPA 2014 8. Tersedianya laporan keuangan semesteran sebanyak 20 buku

100

9. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 10 buku

9. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 10 buku

100

10. Tersedianya buku laporan hasil monev kegitan 11. Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

10. Tersedianya buku laporan hasil monev kegitan 11. Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

100

Dalam pencapaian sasaran strategis ke - 5, semua kegiatan yang ada di dalamnya termasuk urusan wajib, sehingga tidak bermasalah dan tidak ada permasalahan dalam pencapaian target kinerjanya. Untuk semua elemen kegiatan urusan wajib terfasilitasi dengan anggaran Rp. 718.265.000,- dengan penyerapan anggran sebesar Rp. 693.352.720 atau 96,53 % dari total anggaran, Adapun Rekapitulasi Pencapaian Renja dan Capaian Renstra Dinas, terlampir.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas


II - 16

100

100

100

100

100

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2008 telah melakukan penyesuaian dengan perombakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru dengan kembali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, yang membawahi : a. Sub Bagian Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum 3. Bidang Program, yang membawahi: a. Seksi Identifikasi dan Perumusan Program b. Seksi Data dan Informasi c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 4. Bidang Kehutanan, yang membawahi: a. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam b. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan. c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah. 5. Bidang Perkebunan, yang membawahi: a. Seksi Bina Produksi Perkebunan b. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perkebunan. c. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan. 6. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, yang membawahi: a. Seksi Pengawasan Hasil Hutan dan Perkebunan b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan. c. Seksi Sertifikasi Usaha Kehutanan dan Perkebunan. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lembaga Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang tanggal 15 Juli 2008, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang mempunyai 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis Revisi Rencana Kerja Tahun 2016

II - 17

Dinas (UPTD) yang terdiri dari 4 (empat) UPTD di bidang teknis Kehutanan dan Perkebunan dan 6 (enam) UPTD Wilayah. UPTD tersebut adalah : 1.

UPTD Pembenihan Dan Pembibitan Tanaman Kehutanan Dan Perkebunan

2.

UPTD Pengembangan Teknologi Perlindungan Tanaman Kehutanan Dan Perkebunan

3.

UPTD Pengelolaan Hutan Mangrove

4.

UPTD Pengelolaan Tata Usaha Hasil Hutan

5.

UPTD Kehutanan Dan Perkebunan Wilayah Subang yang meliputi Kecamatan Subang, Cibogo, Cijambe, Kalijati dan Dawuan.

6.

UPTD Kehutanan Dan Perkebunan Wilayah Jalancagak yang meliputi Kecamatan Jalancagak, Ciater, Kasomalang, Cisalak, Tanjungsiang, Sagalaherang, Serangpanjang.

7.

UPTD Kehutanan Dan Perkebunan Wilayah Ciasem yang meliputi Kecamatan Ciasem, Sukasari, Patokbeusi dan Blanakan.

8.

UPTD Kehutanan Dan Perkebunan wilayah Pagaden yang meliputi Kecamatan Pagaden, Pagaden Barat, Binong, Tambak Dahan dan Cipunagara.

9.

UPTD Kehutanan Dan Perkebunan Wilayah Pabuaran yang meliputi Kecamatan Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi dan Cikaum.

10. UPTD Kehutanan Dan Perkebunan Wilayah Pamanukan yang mencakup Kecamatan Pamanukan, Legon Kulon, Pusakanagara dan Compreng. Berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor 14C.12 Tahun 2008, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Subang, sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor 14C.12 Tahun 2008, adalah melaksanakan kewenangan daerah dibidang kehutanan dan perkebunan serta tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah Propinsi Jawa Barat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijaksanaan teknis kehutanan dan perkebunan ;


II - 18

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kehutanan dan perkebunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati; 3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan; 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perijinan, melakukan penerapan pengkajian teknologi kehutanan dan perkebunan, pemberian usaha kehutanan dan perkebunan, serta pemberian ijin usaha kehutanan dan perkebunan; 5. Pelaksanaan pencegahan terhadap peredaran dan penjualan hasil hutan dan tata niaga hasil hutan; 6. Pelaksanaan

pengembangan

dan

peningkatan

produksi

kehutanan

dan

perkebunan serta persuteraan alam dan hasil hutan lainnya; 7. Pelaksanaan bimbingan teknis kehutanan dan perkebunan; 8. Pengamanan, penertiban dan perlindungan kehutanan dan perkebunan; 9. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas.

2.3. Permasalahan Dalam perwujudan tolok ukur kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Tahun 2014, secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan yang menjadi kendala dan tantangan dalam merealisasikan target kinerja tersebut. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut telah dilakukan upaya-upaya dalam rangka meminimalisir hambatan dan kendala tersebut. Adapun permasalahan dan upaya pemecahan masalah yang dapat diinventarisasi sebagai berikut: A. Permalasahan 

Kurang optimalnya penyerapan anggaran masing-masing kegiatan yang tidak bisa menyesuaikan dengan anggaran kas yang telah disusun.



Kegiatan yang bersumber anggaran di luar APBD Kabupaten tidak bisa ditentukan realisasinya, sehingga dapat menghambat perencanaan yang telah disusun.



Kurangnya tenaga/panitia pengadaan barang/jasa yang telah bersertifikat sehingga mengakibatkan proses pelaksanaan administrasi pengadaan barang dan jasa sedikit terhambat.


II - 19



Kegiatan - kegiatan yang di dalamnya terdapat bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat belum bisa menempuh proses adminstrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Sebagian besar kegiatan di sektor kehutanan dan perkebunan sangat tergatung pada kondisi cuaca/iklim sehingga sebagian besar kegiatan pelaksanaannya menumpuk pada triwulan IV pada saat masuk musim hujan.



Dalam hal penanganan lahan kritis yang dilaksanakan baru hanya sebatas penanganan secara vegetatif, sedangkan upaya penanganan secara holistik belum bisa dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran



Tidak adanya kegiatan yang bersifat lanjutan untuk lebih memantapkan kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan.



Untuk kegiatan yang bersifat fasilitasi tidak bisa menekan kepada pihak lain untuk bisa lebih baik dan tertib administrasi, karena terbatas oleh kewenangan.

B. Upaya-upaya Pemecahan Masalah 

Sebaiknya diingatkan kembali kepada para calon penyelenggara kegiatan pada saat penyusunan perencananaan harus memperhatikan berbagai aspek.



Koordinasi dengan pihak lain harus lebih ditingkatkan, hal ini diharapkan untuk meminimalisir perubahan-perubahan perencanaan yang terjadi di luar perkiraan.



Adanya upaya pemberitahuan dan koordinasi lebih awal dengan pihak ULP, sehingga dalam penentuan langkah selanjutnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang / jasa dapat diantisipasi lebih awal.



Sebaiknya kepada para calon penyelenggara kegiatan yang di dalamnya terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat harus bisa lebih awal mempersiapkan bahan-bahan maupun kelengkapan-kelengkapan lainnya yang telah ditentukan dalam atauran yang berlaku.



Dalam hal penyusunan rencana terhadap barang yang berkaitan dengan musim, sebaiknya dikordinasikan kembali bagian keuangan untuk bisa menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.



Untuk penangan lahan kritis yang penanganannya tidak secara vegetatif, sebaiknya dikoordinasikan kembali dengan pihak Bappeda, hal ini berkaitan dengan penentuan pagu anggaran dan skala prioritas pembangunan.


II - 20



Diharapkan

kepada

para

calon

penyelenggara

kegiatan

untuk

bisa

mengalokasikan sebagian anggarannya sebagai upaya untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dan mengevaluasi perkembangan. 

Adanya upaya untuk mengingatkan kembali atau menghimbau kepada yang bersangkutan secara kontinyu dan berkelanjutan untuk melaksanakan semua yang menjadi kewajibannya.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Subang untuk tahun 2016, dilakukan melalui proses yang selama ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang ) baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Usulan-usulan tersebut tetap mengacu dan disinergiskan dengan isu-isu strategis dan program-program prioritas pembangunan kehutanan dan perkebunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang 2014-2018 yang selanjutnya disinergiskan dengan rencana pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi. Adapun besaran nilai pagu anggaran yang diusulkan akan disatukan dengan pagu anggaran prioritas SKPD.


II - 21

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan yang merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009. Rencana Kinerja Tahunan ini memuat tujuan, sasaran, indikator makro, program dan kegiatan serta indikator kinerja sasaran program secara kuantitatif, sesuai Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2014 - 2018. Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2018, Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2014-2018 serta bertujuan agar terwujud sinkronisasi dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah antara Renja SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2016 dengan RKPD Kabupaten Subang Tahun 2016. Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Tahun Anggaran 2016, yakni melaksanakan kewenangan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah Propinsi Jawa Barat. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kinerja (RENJA) yang telah ditetapkan perlu didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, sarana/prasarana dan anggaran yang memadai, serta didukung pula oleh semua stakeholder yang menyusun perencanaan teknis dibidangnya masing-masing juga peran serta masyarakat. Proses penyusunan dokumen perencanaan RENJA SKPD dilakukan melalui proses sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) dengan tahapantahapan proses : Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Rapat-rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lainnya, seperti Rakorenbanghut, Pra Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Provinsi. sehingga diharapkan prioritas program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan dapat lebih terarah efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.


IV - 1

B AB I I I TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Tema pembangunan nasional tahun 2016 adalah memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Unsur-unsur pokok tema tersebut adalah : 1)

Daya saing

2)

Daya Tahan Ekonomi

3)

Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat

4)

Stabilitas Sosial dan Politik

Prioritas Nasional dalam RPJMN 2010 – 2014 yang berkaitan dengan sektor kehutanan adalah prioritas 9 yaitu lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dengan tema prioritas konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Kementerian Kehutanan dalam Renstra 2010 – 2014 telah mengelaborasi prioritas nasional (prioritas 9) melalui penetapan 6 (enam) Kebijakan Prioritas Kementerian Kehutanan, meliputi : 1) Pemantapan Kawasan Hutan. 2) Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). 3) Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. 4) Konservasi Keanekaragaman Hayati. 5) Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. 6) Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.

Kementerian Pertanian di dalam Renstranya 2010-2014, telah menetapkan dua belas program yang dilaksanakan untuk periode 2010-2014. Beberapa program yang sesuai dengan pengembangan usaha budidaya komoditas perkebunan di Kabupaten Subang, adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas,

dan

Mutu

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan; 2.

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;


III - 1

3.

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian;

4.

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

5.

Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani;

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merespon kebijakan nasional melalui prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam 10 (sepuluh) Common Goals, meliputi 1.

Peningkatan Kualitas Pendidikan

2.

Peningkatan Kualitas Kesehatan

3.

Peningkatan Daya Beli Masyarakat

4.

Kemandirian Pangan

5.

Peningkatan Kinerja Aparatur

6.

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

7.

Kemandirian Energi Dan Kecukupan Air Baku

8.

Penanganan Bencana Dan Pengendalian Lingkungan Hidup

9.

Pembangunan Perdesaan

10. Pengembangan Budaya Lokal Dan Destinasi Wisata Kebijakan pembangunan daerah yang berkaitan dengan sektor kehutanan, adalah Common Goal 3 Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Common Goal 8 Penanganan Bencana Dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

3.2.

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD TUJUAN Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang telah ditetapkan visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2014-2018 yaitu ” Terwujudnya Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemandirian Masyarakat Berbasis Gotong Royong” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka dalam mewujudkan pembangunannya Dinas Kehutanan dan Perkebunan menekankan pada pencapaian misi Kabupaten Subang 2014-2018, yaitu Mewujudkan Ekonomi, Mandiri Berbasis

Ekonomi,

Kerakyatan

dan

Keunggulan

Daerah,

dengan

tujuan

meningkatkan perkembangan kemandirian ekonomi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, industri dan kerajinan bagi masyarakat yang berlandaskan ekonomi kerakyatan (koperasi).


III - 2

Dalam pencapaian misi tersebut berikut di bawah ini penjabaran dari implementasi misi tersebut : 1.

Mewujudkan Infrastruktur Kehutanan dan Perkebunan yang berwawasan Lingkungan;

2.

Menciptakan Kondisi Daya Dukung Lahan yang Lestari;

3.

Mewujudkan Pengembangan Usaha Budidaya Kehutanan dan Perkebunan yang memiliki daya saing yang tinggi;

4.

Mewujudkan fungsi perencanaan Kehutanan dan Perkebunan yang komprehensif dan terintegrasi;

5.

Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Memiliki Integritas dan Kompetensi dibidangnya;

Sedangkan tujuan pencapaian misi tersebut, sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2014-2018, yaitu: 1.

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kehutanan dan perkebunan, untuk mendukung produksi dan produktifitas usaha kehutanan dan perkebunan.

2.

Meningkatnya penanganan lahan kritis milik masyarakat, untuk memulihkan daya dukung lahan dalam upaya peningkatan produksi serta daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

3.

Mewujudkan intensifikasi dan ekstensifikasi serta diversifikasi pembangunan kehutanan dan perkebunan yang berorientasi agribisnis dan agroindustri dengan memanfaatkan teknologi budidaya tanaman dan penanganan pasca panen.

4.

Optimalisasi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi kehutanan dan perkebunan untuk mencapai manfaat ekonomi, ekologi dan sosial budaya yang lestari.

5.

Meningkatnya fungsi pelayanan teknis kepada masyarakat dan instansi lain yang terkait.

6.

Mewujudkan fungsi pelayanan kebutuhan aparatur dalam meningkatkan kinerja.

SASARAN Memperhatikan analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang terjadi di masyarakat sasaran Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut: 1.

Tersampaikannya informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lahan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi


III - 3

2.

Terfasilitasinya sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan hasil produksi dan produktif

3.

Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan maupun perkebunan besar.

4.

Terciptanya fungsi kawasan lindung yang sejalan dengan meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat sekitar hutan dan kawasan lindung terhadap fungsi lindung.

5.

Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis pada daerah aliran sungai (DAS) Prioritas (di dalam dan di luar kawasan hutan)

6.

Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata

7.

Menciptakan wirausahawan baru sektor kehutanan

8.

Terpenuhinya sarana prasarana dan kebutuhan administratif aparatur

Sasaran-sasaran tersebut akan dicapai melalui kebijakan dan program serta kegiatan prioritas dan penunjang yang selaras dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2016.

3.3.

RENCANA PROGRAM DAN DAN KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM Program prioritas

masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

merupakan penjabaran dari program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Subang Tahun 2016 Program-program

penunjang

yang

merupakan

dukungan

mendasar

untuk

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang yang akan dilaksanakan, terdiri atas program-program berikut di bawah ini : I. Program Urusan Pilihan : A.

Program Urusan Pertanian ( Perkebunan ) 1.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

3.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

4.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

5.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

6.

Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan


III - 4

B.

Program Urusan Kehutanan 1.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

3.

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

4.

Program Pengelolaan Kawasan Lindung

5.

Program Perencanaan Pengembangan Kehutanan

6.

Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kehutanan

II. Program Urusan Wajib 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

KEGIATAN Untuk mendukung operasionalisasi program-program tersebut di atas diperlukan pembiayaan, baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN sehingga secara sinergis dapat diwujudkan sasaran program yang sudah ditetapkan. Penjabaran masing-masing program ke dalam kegiatan secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : A. Sumber Dana APBD Kabupaten Usulan anggaran untuk APBD Kabupaten Tahun 2016 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang adalah sebesar Rp. 3.841.900.000,-. terdiri dari ; I.

Program Urusan Pilihan :

A.

Program Urusan Kehutanan 1.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Rp. 108.200.000,b. Pemanfaatkan Lahan Bawah Tegakan Rp. 28.200.000,c. Perlindungan

dan

Pengendalian

Hama

Penyakit

Tanaman

Kehutanan Rp. 50.000.000,d. Intensifikasi

Lahan

Berbasis

Hutan Rakyat dan Konservasi

Rp. 4.500.000,-


III - 5

2.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Pembuatan Bibit Unggul Tanaman Kehutanan Rp. 300.000.000,b. Sosialisasi dan Pembinaan Penghijauan (DMGR) Rp. 50.000.000,c. Penghijauan Lingkungan (Jouling) Rp. 90.000.000,d. Pembuatan Sumur Resapan Rp. 147.500.000,-

3.

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Diimplementasikan melalui kegiatan : a. Pengembangan, Penghujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Rp. 50.000.000,-

4.

Program Pengelolaan Kawasan Lindung Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Kota

Ranggawulung

Rp. 150.000.000,b. Pelestarian Sumber Mata Air Rp. 155.000.000,c. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Rp. 82.500.000,d. Perlindungan Kawasan Tebing dan Daerah Rawan Longsor Rp. 55.000.000,e. Pemberdayaan

Penangkar

Tumbuhan

dan

Satwa Liar

Rp. 55.000.000,5.

Program Perencanaan Pengembangan Kehutanan Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Pengumpulan Data

Statistik

Kehutanan

dan

Perkebunan

Rp. 60.000.000,b. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Rp. 85.000.000,c. Pengembangan Model Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) Rp. 130.500.0006.

Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kehutanan Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 50.000.000,-


III - 6

B.

Program Urusan Pertanian ( Perkebunan ) 1.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Pelatihan Pembuatan Kemasan Produk Rp. 30.000.000,b. Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani, koperasi dan asosiasi perkebunan Rp. 50.000.000,-

2.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Pengembangan Tanaman Perkebunan Rp. 136.000.000,b. Rehabilitasi Tanaman Cengkeh ( Pajak Rokok ) Rp. 150.000.000,c. Pengendalian OPT

Tanaman

Perkebunan Ramah Lingkungan

Rp. 50.000.000,d. Peningkatan

Produksi

Tanaman

Perkebunan

(Pendampingan APBN) Rp. 50.000.000,e. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Rp. 50.000.000,f.

Peningkatan Produksi dan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau (DBH CHT) Rp. 350.000.000,-

3.

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan Dimplementasikan melalui kegiatan : a. 4.

Pembinaan produksi hasil Perkebunan Rp. 50.000.000,-

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Pembinaan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Rp. 35.000.000,b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna Rp. 75.000.000,-

5.

Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan Rp. 50.000.000,-


III - 7

II.

Program Urusan Wajib : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 3.000.000,b. Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

Dan

Listrik Rp. 59.400.100,c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Rp. 34.800.000,d. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional Rp. 20.000.000,e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 58.600.000,f. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 46.884.900,g. Penyediaan Barang Cetakan Dan Dan Penggandaan Rp. 50.000.000,h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp. 14.176.000,i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 30.000.000,j. Penyediaan

Bahan

Bacaan

Dan

Peraturan

Perundangan-

Undangan Rp. 20.400.000,k. Penyediaan Makanan Dan Minuman Rp. 14.700.000,l. Rapat-rapat

kordinasi

dan

konsultasi

ke

luar

daerah

Rp. 73.200.000,2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 60.000.000,b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 50.000.000,c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 50.000.000,d. Pengadaan Mebelair Rp. 76.000.000,e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 27.719.000,f. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Rutin/Berkala

Peralatan

Gedung

Rp. 68.800.000,g. Pemeliharaan

Kantor

Rp. 12.950.000,h. Penataan Halaman Kantor / Rumah Dinas Jabatan Rp. 40.000.000,-

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


III - 8

Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Pengadaan Pakaian Olahraga Rp. 20.100.000,4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Dimplementasikan melalui kegiatan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 25.000.000,b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Rp. 3.350.000,c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp. 1.920.000,d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 60.000.000,e. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Aset SKPD Rp. 4.000.000,-

Secara keseluruhan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2016 untuk memperjelas prioritas daerah, sasaran, lokasi, indikator kinerja dan pagu indikatif akan disajikan dalam bentuk matrik, terlampir.

B.

Sumber Dana APBD Provinsi Sumber dana APBD Provinsi berdasarkan hasil Rakorenbang yang diselenggarakan oleh BKPP Wilayah II Purwakarta untuk Tahun Angggaran 2016, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang direncanakan akan mendapatkan alokasi kegiatan sektoral dengan total anggaran Rp. 500.000.000,-

Adapun rincian

program dan besarnya usulan anggaran adalah sebagai berikut :

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Usulan Anggaran (Rp)

1.

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN 1) Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan ( PLBT )

200.000.000,-

2.

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKABUNAN 1) Pengadaan Unit Pengolah Hasil ( UPH ) Getah Karet

300.000.000,-

JUMLAH


500.000.000,-

III - 9

C.

Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN untuk Tahun 2016 berdasarakan Rincian Aloksai DAK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk Tahun Angggaran 2016, Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Subang direncanakan akan

mendapatkan DAK Untuk bidang Kehutanan dan Pertnaian, adapun rincian program dan besarnya anggaran adalah sebagai berikut :

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Anggaran (Rp)

1.

PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG 1. Peningkatan Pengelolaan Hutan Kota Di Kabupaten Subang

2.216.400.000,-

2.

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN / PERKEBUNAN 1. Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian / Perkebunan

400.000.000,-

JUMLAH


2.616.400.000,-

III - 10

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REVISI. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD) Tahun 2016

Recommend Documents