RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG TAHUN BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2016 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perbaikan

tata

kelola

pemerintahan

dan

sistem

manajemen

merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,

berwibawa,

transparan,

efisiensi,

efektivitas,

profesional,

pelayanan prima, bertanggung jawab dan supremasi hukum diharapkan mampu mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Melalui penerapan prinsip-prinsip good governance pada semua program dan kegiatan, merupakan salah satu upaya

menuntaskan penanggulangan dan

penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk

praktek-praktek Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme. Kelemahan yang paling menonjol dalam proses tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik selama ini adalah masih tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan telah menyentuh pada seluruh lapisan masyarakat, baik disektor publik maupun swasta. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah

mewujudkan

pengawasannya pengawasan

dapat

daerah

penyelenggaraan

tata

pemerintahan

berfungsi mempunyai

pemerintahan

dengan peran

daerah,

yang

baik,

efektif, yang maka

jika

sistem

dimana

sistem

strategis

dalam

optimalisasi

peran

Inpektorat dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang efektif guna mendorong terciptanya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), dapat dilakukan melalui : 1. Penyempurnaan kebijakan, pola dan sistem pengawasan; 2. Pemantapan kedudukan dan peran organisasi pengawasan; 3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;

2 4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai; 5. Optimalisasi Anggaran; 6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi

antar Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawas Eksternal; 7. Membangun kerjasama secara vertikal dan horisontal dengan berbagai pihak. Guna mewujudkan optimalisasi peran Inspektorat tersebut, maka dibutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan, pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi secara sistematik, sesuai dengan Kebijakan Pengawasan yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam jangka menengah, pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Malang tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) adalah proses rencana, strategis dan rencana aksi dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai, atau dengan kata lain rencana strategis merupakan suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses pengembangan untuk mencapai tujuan, sasaran atau cita-cita

masa depan yang telah

ditetapkan. Rencana Strategis satu

dokumen

mengarahkan

Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan

rencana

resmi

daerah

yang

dipersyaratkan

untuk

Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah

pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat

ditentukan

oleh

kemampuan

Perangkat

Daerah

dalam

mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Untuk

mendapatkan

mengimplementasikan

dukungan

yang

optimal

dalam

proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

perlu membangun komitmen dan kesepakatan

dari semua stakeholder

dalam mencapai tujuan Renstra melalui proses yang transparan dan

3 akuntabel. Tanpa

perencanaan strategis yang baik maka instansi

pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya. Tantangan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah antara lain dilakukan dengan pendekatan partisipatif maksudnya dalam perencanaan pembangunan daerah Perangkat Daerah harus mampu menerapkan: 1. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta dalam penyusunan

program

dalam

Renstra

Perangkat

Daerah

harus

berdasarkan kerangka pendanaan; 2. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran Pemerintah Daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang dilakukan maupun yang akan datang,

dapat

mengukur

outcome

(hasil)

yang

harus

dicapai,

mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya serta menjadi alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

sebagai

acuan

dalam

penyusunan Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam Permendagri tersebut akan memperkuat tugas, fungsi dan peran Kepala Perangkat Daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan SKPD. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah berpedoman pada rancangan awal RPJMD yang telah disepakati bersama, dengan langkah-langkah: 1. Menerima rancangan awal RPJMD dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; 2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan perangkat daerah dengan menjabarkan Visi, Misi, Program Kepala Daerah terpilih dan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Perangkat Daerah;

4 3. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam tujuan, dalam bentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan sebagai pelaksana tugas dan fungsinya; 4. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas Perangkat Daerah,

lintas perangkat daerah

dan program

kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan, serta dilampiri rencana regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif; 5. Menetapkan

rancangan

kegiatan

dengan

tetap

memperhatikan

kebijakan pengawasan dan kegiatan yang sesuai dengan pengawasan. Langkah-langkah tersebut diatas menjadi muatan dalam rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai masukan untuk menyusun rancangan RPJMD sebagai bahan utama dalam Musrenbang jangka menengah daerah. Sebelum menjadi dokumen Rencana Strategis, maka dibentuk Tim penyusun Renstra dulu dengan keputusan Inspektur Kabupaten Malang. Tugas Tim Penyusun Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut: a. Pengolahan data dan informasi; b. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; c. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; d. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah; e. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan; f. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD Keterkaitan

proses

penyusunan

Rencana

Strategis

Perangkat

Daerah dengan RPJMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 62, yang berisi:

5 1. Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah; 2. Rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD. Bupati Malang selaku Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2016 - 2021, telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah (program prioritas) serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (program prioritas). Visi Bupati Malang tahun 2016-2021 adalah “MADEP MANTEP MANETEP” dengan 7 (tujuh) Misi, yaitu: 1. Memantapkan

kesadaran

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum; 2. Memperluas

inovasi

dan

reformasi

birokrasi

demi

tata

kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, ekuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi; 3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia; 4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri kreatif dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai; 5. Melakukan

percepatan

pembangunan

desa

melalui

penguatan

kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa; 6. Mengembangkan

ketersediaan

infrastruktur

jalan,

transportasi,

telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan; 7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kaitannya dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 dan 273 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat : a. Rencana Strategis Perangkat Daerah tidak memuat Visi maupun Misi tetapi memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan

6 pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah; b. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan; c. Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana

kerja

Perangkat

Daerah

dan

digunakan

sebagai

bahan

penyusunan rancangan RKPD. Setelah RPJMD Pemerintah Daerah selesai baru Kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi

dan

kebijakan,

program

prioritas

dan

kegiatan

prioritas.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD adalah tujuan dan sasaran yang telah dibuat untuk secara langsung maupun tidak langsung mendukung atau mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan program pembangunan yang berisi program-program prioritas terpilih yang menjadi “top priority” dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah (RPJMD). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat kami jelaskan sebagai berikut: a. Renstra

Inspektorat

pembangunan

Kabupaten

Malang

yang

berisi

rencana

5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Malang sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintaah Daerah (RKPD); b. Renstra

Inspektorat

Kabupaten

Malang

Kabupaten Malang yang merupakan acuan

mengacu

pada

RPJMD

Perangkat Daerah (PD)

untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Untuk itu dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan kegiatan serta pendanaan yang telah ditetapkan dalam tahapan-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum RPJMD Kabupaten Malang.

dalam Renstra Inspektorat dan

7

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat kami gambarkan sebagai berikut :

Rancangan Awal RPJMD

Integrasi

Musrenbang RPJMD

Rancangan RPJMD

Verifikasi Rancangan Akhir RPJMD

Penyusunan Ranc. Renstra

Ranc. Renstra

Penyesuaian Ranc. Renstra

Penetapan Perda RPJMD

Rancangan Akhir Renstra

Penetapan Renstra

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

selama 5 (lima) tahun sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah

selama 5 (lima) tahun. Kemudian RPJMD

Daerah dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama 1 (satu) tahun yang menjadi acuan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun, sedangkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. 1.2 Landasan Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Pemeriksaan

8 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2014

tentang

Administrasi

Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten;

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Maksud ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah agar Instansi Pemerintah

dapat

mempertanggungjawabkan

kinerjanya

yang

telah

diukur dan sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Rencana Strategis sebagai perencanaan jangka menengah harus dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan.

10 Tujuan Tujuan rencana strategis perangkat daerah, adalah untuk : 1. Merencanakan perubahan organisasi, tentang pengelolaan kebutuhan secara sistematis, mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi terhadap masa depan, mengembangkan komunikasi dan network dengan organisasi lain; 2. Manjadi tolok ukur Inspektur Kabupaten Malang dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan; 3. Merupakan

keterkaitan

perencanaan,

penganggaran,

serta

pelaksanaan program dan kegiatan. 1.4 Sistematika Penulisan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang, adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat 2.2 Sumber Daya Inspektorat 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat 2.4 Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Inspektorat BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi

Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Inspektorat 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 3.4 Telaahan

Rencana

Tata

Lingkungan Hidup Strategis

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

11 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat 4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan

Kegiatan,

Indikator

Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Inspektorat BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP

12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa “Unsur

Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang

selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat

Kota.

Pernyataan

ini

mensyaratkan

bahwa

sejak

diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, lembaga pengawasan daerah yang sebelumnya bernama Badan Pengawasan berubah nama menjadi Inspektorat. Sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah diatas, Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dalam pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten Malang merupakan salah satu lembaga teknis daerah. Sebagai salah

satu

pendukung

lembaga tugas

teknis

Bupati

daerah, yang

Inspektorat

mempunyai

merupakan

tugas

unsur

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat

spesifik

yaitu bidang pengawasan. Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa “(1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (2) Inspektorat Kabupaten Malang dipimpin

oleh

seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.” Sesuai

Peraturan

Bupati

tersebut

Inspektorat

Kabupaten

Malang

mempunyai tugas: (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

13 Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 23 Tahun 2007

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

menunjukkan

bahwa

peran

Inspektorat Kabupaten Malang sebagai pengawas internal mempunyai kewenangan lain yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Malang, serta berfungsi sebagai lembaga yang memberikan masukan kepada Kepala Daerah. Fungsi Inspektorat dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Malang adalah sebagai lembaga pengawas/penyelenggara pemerintah daerah di daerah. Bukan hanya berfungsi untuk melakukan pemeriksaan, tetapi juga sebagai mitra manajemen dalam upaya mencapai kinerja organisasi sebagaimana yang diharapkan. Peran pengawas internal tidak terbatas pada kegiatan verifikasi terhadap kebenaran angka-angka, tetapi juga meliputi penilaian terhadap ketaatan terhadap kebijakan yang telah

ditetapkan,

penilaian

terhadap

pengamanan

harta

kekayaan

organisasi dan penilaian atas penggunaan sumber-sumber yang dikuasai dan dikelola oleh organisasi serta yang terpenting adalah evaluasi terhadap pencapaian kinerja. Dengan adanya fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas, pengawasan

internal mempunyai peran ganda sebagai watchdog dan

sekaligus sebagai agent of change. Sebagai watchdog, pengawas internal harus melakukan tugas-tugas pengecekan dan pengujian atas ketaatan pelaksanaan

kinerja

terhadap

instruksi-instruksi

yang

digunakan,

sedangkan sebagai agent of change, berarti pengawas internal bertindak sebagai ahli (expert) atau konsultan untuk keberhasilan organisasi. Jika dikaitkan dengan pembangunan, maka pengawas internal bisa berfungsi sebagai

katalisator

pengawasan

yang

tercapainya baik

akan

ekonomis, efisien dan efektif (3E).

keberhasilan berdampak

pembangunan,

pada

tercapainya

karena prinsip

14 Bagan

Struktur

Organisasi

Perangkat

Daerah

Inspektorat

Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten, adalah sebagai berikut:

15 PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 23 TAHUN 2008 TANGGAL : 29 PEBRUARI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

INSPEKTUR

SEKRETARIS

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Administrasi dan Umum

STAF

STAF

STAF

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor = GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI

16 Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten, dijelaskan tentang tugas pokok dan fungsi. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malang Tugas Pokok : a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa ; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi: Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; b. Perencanaan strategis pada Inspektorat Kabupaten; c. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan; e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan; f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan; g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Kabupaten Malang; h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan; i. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; j. Pengkoordinasian,

pengintegrasian

dan

sinkronisasi

pelaksanaan

kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah; k. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya; l. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

17

Susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Malang terurai sebagai berikut : a. 1 (satu) orang Inspektur, mempunyai tugas: - Memimpin,

mengawasi,

membina,

melakukan

koordinasi

dan

kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. b. 1 (satu) orang Sekretaris, mempunyai tugas di Sekretariat: - Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administrasi dan fungsinya kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Kabupaten; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Orang Sub Bagian, yaitu : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan; 2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum. Masing-masing Kepala Sub Bagian mempunyai tugas: 1. Tugas dari Kepala Sub Bagian Perencanaan, adalah: a. Menyiapkan

bahan

penyusunan

dan

pengendalian

rencana/program kerja pengawasan; b. Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; c. Menyusun anggaran Inspektorat Kabupaten; d. Menyiapkan laporan statistik Inspektorat Kabupaten; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan a. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; b. Mengadministrasi laporan hasil pengawasan; c.

Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;

d. Menyusun statistik hasil pengawasan; e.

Melakukan adminstrasi pengaduan masyarakat

18 f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum a. Melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; b. Melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan; c. Melakukan urusan kepegawaian; d. Melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga; e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. c. 4 (empat) Orang Inspektur Pembantu Wilayah, adalah : - Inspektur Pembantu Wilayah I ; - Inspektur Pembantu Wilayah II ; - Inspektur Pembantu Wilayah III ; - Inspektur Pembantu Wilayah IV. Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah mempunyi tugas yang sama: - Melaksanakan

sebagian

tugas

inspektorat

kabupaten

dalam

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV pada Tahun 2016 masih membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, yaitu : a. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. Masing-masing Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Bidang Kemasyarakatan, mempunyai tugas: 1. Tugas Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan: a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan; b. Melakukan pengusutan program pengawasan diwilayah kerja bidang pembangunan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan; d. Melaksanakan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan bidang pembangunan;

urusan

19 e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan pernilaian tugas pengawasan bidang pembangunan; f. Melaksaanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Tugas Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan; b. Melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang pemerintahan; c. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan; d. Melaksanakan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah bidang pemerintahan; e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian ugas pengawasan bidang pemerintahan; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan; b. Melaksanakan pengusutan program pengawasan di wilayah kerja bidang kemasyarakatan; c. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan; d. Melaksanakan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

Pemerintahan Daerah bidang kemasyarakatan; e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya. 2.2 Sumber Daya Inspektorat a. Sumber Daya Manusia Aparatur Komposisi personil Inspektorat Kabupaten Malang berdasarkan jenjang Pendidikan terdiri dari SMA, D-3, S-1 dan S-2 dengan berbagai macam disiplin ilmu yaitu administrasi, teknik, ekonomi, hukum, Ilmu Sosial, Sastra Inggris, Manajemen, Administrasi Publik, kebijakan

20 publik, sedangkan

berdasarkan kepangkatan mulai dari II/a sampai

dengan IV/c. Sedangkan jumlah eselon II sampai dengan IV ada 21 orang, non eselon mulai dari staf sampai CPNS sebanyak 30 orang ditambah tenaga kontrak sebanyak 7 orang, dengan demikian jumlah personil aparatur sebanyak 51 orang, dapat kami uraikan sebagai berikut:

NO

GOLONGAN

ESELON

NON ESELON

JUMLAH

1

Golongan IV

1

5

4

-

1

-

11

2

Golongan III

-

-

11

1

16

2

30

3

Golongan II

-

-

-

-

1

2

3

PNS/CPNS

44

Tenaga Kontrak

7

TOTAL

NO 1

PANGKAT Pembina Utama Muda

21

GOL

30

PENDIDIKAN S-2

S-1

D-3

SMA

IV/c

1

-

-

-

2

Pembina Tingkat I

IV/b

2

-

-

-

3

Pembina

IV/a

7

1

-

-

4

Penata Tingkat I

III/d

2

7

-

-

5

Penata

III/c

3

8

-

-

III/b

-

7

1

-

III/a

-

2

-

-

II/b

-

-

-

1

II/a

-

-

-

2

6 7 8

Penata Muda Tingkat I Penata Muda Pengatur Muda Tingkat I

9

Pengatur Muda

12

Tenaga Kontrak

51

2

TOTAL

4

SMP

KETERANGAN

CPNS

CPNS (K-2) 1

51

4

Pejabat Struktural dan Fungsional Untuk mendukung operasional organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Malang terdapat Jabatan Struktural terdiri dari : a. Jabatan struktural eselon II b ; b. Jabatan struktural eselon III a; c. Jabatan struktural eselon IV a.

21 Untuk jabatan fungsional, baik Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (JFPP) atau Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2009, serta Jabatan Fungsional Kepegawaian

sampai bulan Pebruari 2016 Inspektorat

Kabupaten Malang belum menerapkan jabatan fungsional, penerapan jabatan fungsional pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Malang mulai berubah kelembagaannya sesuai dengan

Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 77 paragraf 3 (1) Inspektorat daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu dan 3 (tiga) sub bagian. Untuk pengembangan SDM Inspektorat Kabupaten Malang perlu dilakukan diklat-diklat dengan rincian sebagai berikut: PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) No.

Jumlah (orang)

Uraian Diklat

1 PIM IV tahun 2015 dan 2016

3

2 TOT PKD – Perbendaharaan Daerah Tahun 2015

1

3 E learning dan tatap muka sertifikat JFA Pembentukan Auditor Pertama Tahun 2015

1

4 TOT PKD – Akuntansi Keuangan Daerah Tahun 2015

1

5 Workshop Auditor Kepegawaian

1

6 Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2015

1

7 Bimtek Fraud Auditing/Audit Kecurangan 8 Workshop Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

2

9 Bimtek Sistem Keuangan Desa berbasis Aplikasi dalam rangka pembinaan dan fasilitasi penyusunan RAPBDes Tahun 2016

4

b. Sumber Daya Anggaran Kewenangan

dalam

perumusan

Kebijakan

Umum

Anggaran

merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki Inspektorat mengingat kedudukan

Inspektur

Pemerintah

Daerah

sebagai (TAPD).

anggota Dari

sisi

didalam

Tim

anggaran,

Anggaran Inspektorat

mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun. Dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran antara tahun 2011-2015 beserta penyerapannya, sebagai berikut:

22

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DPPA Tahun 2011-2015 Tahun

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

2011

3.000.000.000,-

2.997.467.400,-

99,9

2012

3.842.000.000,-

3.838.715.750,-

99,9

2013

5.015.500.000,-

5.012.516.500,-

99,9

2014

6.015.500.000,-

6.009.731.000,-

99,9

2015

8.353.900.000,-

8.344.175.800,-

99,9

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan alokasi anggaran Inspektorat berbanding lurus dengan penyerapan anggarannya, karena semua kegiatan yang telah direncanakan pada tahun anggaran

2011-

2015 dapat dilaksanakan/direalisasikan sesuai kegiatan yang telah direncanakan. c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Untuk mendukung kegiatan operasional, Inspektorat Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2016, telah didukung sarana, prasarana, alat studio dan komunikasi, sebagai berikut:

23 Sumber Daya Sarana dan Prasarana No.

Uraian

Banyaknya

Satuan

1335

M²

690

M²

13200

Volt Ampere

1.

Tanah

2.

Gedung

3.

Listrik

4.

Air

1

Saluran

5.

Telepon

2

Line

6.

Area Parkir

2

Area

7.

Ruang Rapat

2

Ruang

8.

Ruang Arsip

2

Ruang

9.

Taman Dalam

1

Area

10.

Musholla

1

Ruang

11.

Toilet

5

Ruang

12.

Kendaraan Roda Empat

6

Unit

13.

Kendaraan Roda Dua

7

Unit

14.

Komputer

24

Unit

15.

Note Book

17

Unit

16.

Mesin Fotokopi

1

Unit

17.

Kamera Digital

3

Unit

18.

Handycam

2

Unit

19.

Kamera SLR

1

Unit

20.

Mesin penghancur kertas

5

Unit

21.

LCD

2

Unit

22.

TOA

2

Unit

23.

Scaner

1

Unit

24.

Generator

1

Unit

25.

Faxsimili

1

Unit

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang telah dimiliki Inspektorat Kabupaten Malang cukup memadai, tetapi masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun guna peningkatan kinerja. Sedangkan

dari segi prasarana berupa

gedung dan ruangan yang baru didalamnya masih terdapat beberapa kekurangan antara lain AC ruangan, kursi sofa dan beberapa peralatan dimana untuk pemenuhannya akan diusulkan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

24 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Indikator kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang tahun 2011-2015 yang lalu telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai, dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian dari kedua Sasaran tersebut dapat disimpulkan, sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan

kegiatan

dalam

program

peningkatan

sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH antara lain adalah Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) pada tahun 2011-2015 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peta pengawasan yang dituangkan tiap tahun dalam jadwal pengawasan yang ditandatangani Inspektur, hal tersebut dapat dilaksanakan karena terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik diantara Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP), sebagaimana kesepakatan dan keterpaduan program pengawasan, sedangkan obyek pemeriksaan setiap tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang. Sedangkan pencapaian kinerja pelayanann Inspektorat yang dituangkan dalam indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi dan uraian target Renstra Tahun 2011-2015, realisasi capaian tahun 2011-2015 dan rasio capaian tahun 2011, dapat kami jelaskan dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2. Sedangkan penyelesaian dan capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) pada tahun 2011-2015, sebagaimana tabel-tabel berikut ini:

25 REKAPITULASI TEMUAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 S.D. 2015 Tindak Lanjut No

Tahun

Jumlah LHP

Jumlah Temuan

Jumlah Rekomendasi

Selesai

Dalam Proses

Belum

1

2011

48

637

899

890

9

0

2

2012

44

624

755

747

7

1

3

2013

68

849

1012

1003

7

2

4

2014

84

1158

1406

1364

13

29

5

2015

73

955

1228

1038

40

151

REKAPITULASI KEWAJIBAN SETOR KEPADA NEGARA/DAERAH HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 S.D. 2015 NO

TAHUN

KEWAJIBAN SETOR (Rp)

TELAH DISETOR (Rp)

SISA (Rp)

1

2011

77.497.005,60

38.351.590,50

39.145.415,10

2

2012

19.634.142,63

17.752.325,73

1.881.816,90

3

2013

17.019.015,86

17.019.015,86

0

4

2014

60.157.371,89

60.157.403,80

(31,91)

5

2015

55.675.984,96

51.777.357,96

3.898.627,00

REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 S.D. 2015 NO

TAHUN

JUMLAH KERUGIAN (Rp)

TELAH DISETOR (Rp)

SISA (Rp)

1

2011

251.968.523,79

251.968.523,79

0,00

2

2012

72.277.619,66

51.277.619,66

21.000.000,00

3

2013

347.921.537,65

341.051.626,15

6.869.911,50

4

2014

153.223.546,59

118.705.568,45

34.517.978,14

5

2015

211.041.912,68

186.853.551,68

24.188.361,00

26 2. Pelaksanaan Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pada pelaksanaan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi, untuk meningkatkan kinerja aparatur pengawas. Selama tahun 2011-2015 sebanyak 72 aparatur yang mengikuti diklat, bimtek, maupun sosialisasi, sedangkan untuk kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) pada tahun 2011-2015 sudah dilaksanakan sebanyak 30 Pelatihan Kantor sendiri.

27

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malang No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Targ et SPM

Targ et IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD tahun 2010-2015

Realisasi Capaian Tahun 2010-2015

Rasio Capaian pada Tahun 2010-2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

60%

65%

70%

75%

80%

70,93%

82,6%

88,40%

76,74%

89.53%

118%

127%

126%

102,3%

112%

70%

98,8%

97,67%

95,35%

94,19%

93.02%

153%

158%

146%

140,5%

132,88%

85,35%

84,65%

79,80%

86,26%

63,89%

142%

141%

133%

143,7%

106,48%

(1)

(2)

1

Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat

2

Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI

91,86%

60%

62%

65%

67%

3

Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) APIP

Hasil

71,41%

60%

60%

60%

60%

4

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal

74,75%

70%

70%

75%

80%

80%

88,56%

93,65%

90,50%

95,63%

94.20%

126%

133%

120%

119,5%

118%

5

Opini BPK RI

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

-

-

-

-

-

6

Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang diselesaikan

70,70%

80%

80%

80%

80%

80%

94,3%

87,57%

72,33%

56,89%

89,51%

17,8%

109%

90,4%

71,11%

111,89%

7

Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP Min.B

-

20%

20%

20%

25%

30%

13,88%

22,22%

27,7%

13,90%

41,65%

55,52%

74,07%

69,76%

60%

5,55%

2,78%

8,33%

28 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malang INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG Anggaran pada tahun 2011-2015 NO

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 1 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.2 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala PKPT Non Reguler Monitoring dan Evaluasi ADD Pemeriksaan APBDes Reviu LKPD Kormonev Lakip SKPD Cek potensi Kependidikan Pemeriksaan aset tanah di 12 Kel. Monev Penyelesaian Kerugian Daerah Pemantauan aset sekolah Monev peng. Keu BUMD Monitoring Dokumen Perencanaan Sekolah Dasar Reviu AKIP Pemerintah Kabupaten Malang Progres Report AMJ Bupati Malang Tahun 2010-2015 Monotoring LHKPN dan LHKASN Monotoring laporan Kinerja (LKj) Triwulan pada SKPD Koordinasi Persiapan PKPT (Pra PKPT) Koordinasi Persiapan Evaluasi AKIP SKPD Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Kasus 1.3 Inventarisasi Temuan Pengawasan 1.4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 2 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Rasio antar realisasi anggaran tahun 2011-2015

Realisasi anggaran pada tahun 2011-2015

2011 (Rp dalam ribuan)

2012 (Rp dalam ribuan)

2013 (Rp dalam ribuan)

2014 (Rp dalam ribuan)

2015 (Rp dalam ribuan)

2011 (Rp dalam ribuan)

2012 (Rp dalam ribuan)

2013 (Rp dalam ribuan)

2014 (Rp dalam ribuan)

2015 (Rp dalam ribuan)

2.426.378 2.023.762

3.402.992 3.035.164

3.922.532 3.491.648

5.127.172 4.856.863

6.025.797 5.711.722

2.425.955 2.023.552

3.402.346 3.034.865

3.920.618 3.491.266

5.123.370 4.855.639

6.024.797 5.710.722

552.600 693.900 227.985

704.000 1.441.200

1.660.000 1.028.100

552.600 693.900 227.985

704.000 1.441.200

1.660.000 1.028.100

576.000 65.000 25.600 153.600

98.175 154.500 32.800 340.000 57.600 48.600

1.809.200 1.484.900 328.080 155.250 9.760 700.000

576.000 65.000 25.600 153.600

98.175 154.500 32.800 340.000 57.600 48.600

31.125 18.320 138.150 205.855

2.100.000 1.806.750 0 64.350 154.500 32.800 240.000 0 0 194.400 60.000 65.755

31.125 18.320 138.150 205.855

103.140 103.140

2.100.000 1.806.750 0 64.350 154.500 32.800 240.000 0 0 194.400 60.000 59.755

100.000 17.920 36.100 82.350 246.750 133.880 34.125 224.080

1.809.200 1.484.900 328.080 154.250 9.760 700.000

103.140 103.140

2011

99,98 99,99

2012

99,98 99,99

2013

2014

Rata-rata pertumbuhan

2015

Anggran Realisasi

99,95 99,99

99,93 99,97

99,98 99,98

20,00% 20,00%

20,00% 20,00%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 90,88

100.000 17.920 36.100 82.350 246.750 133.880 34.125 224.080 95,88 99,91

99,36 100,00 100,00

100,00 100,00

72.586 330.030

71.940 295.889

183.075 247.810

58.109 212.200

314.075

72.406 329.998

71.653 295.829

181.705 247.648

55.714 212.017

314.075

99,75 99,99

99,60 99,98

99,25 99,93

100,00

20,00% 20,00%

20,00% 20,00%

34.107

24.962

21.962

21.962

18.962

34.107

24.821

21.881

21.962

18.962

100,00

99,44

99,63 100,00 100,00

20,00%

20,00%

34.107

24.962

21.962

21.962

18.962

34.107

24.821

21.881

21.962

18.962

100,00

99,44

99,63

20,00%

20,00%

100,00

100,00

29 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Berdasarkan isu-isu yang berkembang, dapat diidentifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Malang dalam melaksanakan program dan kegiatan, yaitu : 1. Cepatnya perubahan Regulasi Regulasi

atau

Peraturan

Perundang-undangan

menjadi

tantangan

tersendiri, hal ini disebabkan perubahan regulasi yang terjadi tidak didasarkan atas kepentingan organisasi, masyarakat dan lainnya tetapi lebih banyak didasarkan atas kepentingan politik. Untuk itu perlu dipersiapkan peraturan perundangan serta penguatan kelembagaan; 2. Umpan balik tindak lanjut hasil pengawasan belum maksimal Tindak lanjut yang ditemui pada SKPD pada tahun lalu masih tetap ada, hal tersebut terjadi pada saat dilakukan tindak lanjut berikutnya, SKPD tidak segera memenuhi bukti mendukung yang menguatkan. 3. Mempertahankan hubungan yang sudah baik dan serasi antara Inspektorat

Kabupaten

Malang

dengan

Inspektorat

Provinsi,

dan

Pengawas Eksternal. 4. Heterogenitas permasalahan Banyaknya

permasalahan

tahunan/reguler,

maupun

yang

muncul

permasalahan

pada

pada

pengawasan

non

reguler/kasus

pengaduan masyarakat. Disamping tantangan diatas, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka setiap tahun keluar Permendagri

tentang Kebijakan Pengawasan di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan kebijakan pengawasan yang setiap tahun keluar, adalah: a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal; b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten atau Kota; c. Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dengan adanya kebijakan pengawasan, program dan kegiatan setiap tahun yang ada di Inspektorat Kabupaten Malang minimal harus disesuaikan walaupun tidak semuanya, hal tersebut menjadi tantangan yang perlu

30 perhatian dengan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, antara lain meliputi: 1. Pengawasan

dalam

rangka

penguatan

akuntabilitas

kinerja

dan

keuangan; 2. Kegiatan

pengawasan

dalam

rangka

percepatan

menuju

good

governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah; 3. Kegiatan penunjang pengawasan. Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Secara umum terdapat 4 (empat) peluang

yang mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun ke depan: 1. Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Malang kemungkinan ada perubahan

kelembagaan, berdasarkan Permendagri Nomor 64

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota bab III pasal 18 menyebutkan “apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah sesuai peraturan dan

telah ditetapkan

perundang-undangan maka jabatan struktural

dibawah Inspektorat Pembantu dihapus. Secara otomatis nantinya diikuti

dengan

Peraturan

Daerah

tentang

struktur

organisasi

Inspektorat yang baru dengan menghapus jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu, jabatan fungsional tersebut kemungkinan ada 3 (tiga), yaitu jabatan fungsional kepegawaian, Auditor dan

jabatan

fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

(P2UPD)

atau

JFPP

(Jabatan

Fungsional

Pengawas

Pemerintahan). 2. Kompetensi

dan

profesioanalisme

sebagai

pengawas

intern

pemerintah perlu diperkuat. Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya terletak pada sisi kualitas namun juga kuantitas. Untuk meningkatkan kuantitas bisa dilakukan inpassing dari pemeriksa menjadi Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah atau P2UPD dan Jabatan Fungsional Kepegawaian bila sudah berubah kelembagaan.

Sedangkan

untuk

meningkatkan

kualitas

aparat

pengawas dilakukan dengan peningkatan bimbingan teknis dan diklat

31 dengan mengirimkan para pengawas untuk mengikuti kegiatan bimtek, lokakarya, seminar dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat pengawas sehingga dalam melaksanakan

tugas pengawasan selalu

berdasarkan pada etika dan standar pemeriksaan. 3. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik belum optimal Tata

Kelola

Pemerintahan

yang

akuntabel,

partisipatif,

transparan dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah dan diharapkan dapat memuaskan semua komponen

masyarakat

dalam

pelayanan

publik

mupun

kinerja

pemerintah. Komitmen pemerintah tersebut diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui : 1. Menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; 2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian; 3. Senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan regulasi pengelolaan manajemen Pemerintah Daerah; 4. Perlunya penguatan peran Inspektorat. 4. Sinergisitas

dan

koordinasi

pengawasan

antar

APIP

perlu

ditingkatkan Kebijakan pengawasan yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi

dibidang pengawasan. Koordinasi

dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penyelesaian tindak lanjut antar APIP (Badan Pengawas Keuangan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota).

dan Pembangunan,

32 Yang tidak kalah penting adalah sinergitas pelaksanaan pengawasan antar APIP, sinergi pengawasan yang selama ini sudah dilakukan yaitu joint audit antara Inspektorat Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum (Audit Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi), Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri (Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Perdesaan)

perlu

lebih

diberdayakan

lagi

sehingga

pelaksanaan tugas-tugas yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (APBD)

yang

dilaksanakan

oleh

SKPD

Provinsi

dapat

diketahui

pencapaian hasilnya. Saat ini yang sangat perlu diberdayakan adalah sinergi antara Inspektorat

Provinsi

Jawa

Timur

dengan

Inspektorat

Kabupaten

terhadap pelaksanaan pengawasan dana-dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten atau masyarakat yang menerima dan bantuan sosial/hibah.

33 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Daerah

Pembinaan pasal

1

dan

ayat

Pengawasan 4

disebutkan

Penyelenggaraan bahwa

Pemerintah

”Pengawasan

atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan juga sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dengan tugas pokok dan fungsi serta luasnya wilayah kerja, Inspektorat dituntut untuk melakukan tindakan

korektif

atas

penyimpangan

yang

pelaksanaan tugas pokok apabila tidak sesuai

dilakukan

terhadap

dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah (PD) yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagai

unsur

pengawas

penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah,

Inspektorat Kabupaten Malang dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik

(good governance)

maupun pemerintahan yang bersih (clean government) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemerintahan daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia pemeriksa masih kurang, tidak sesuai dengan luas wilayah pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang, yang meliputi semua SKPD, UPTD TK, SD dan PLS, SMPN, SMAN, Puskesmas maupun Pustu ;

34 2. Terbatasnya sarana dan prasarana, jumlahnya belum sebanding dengan jumlah aparatur; 3. Kualitas aparatur pengawasan tidak merata, belum semuanya mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan; 4. Kompleksitas temuan, waktu pemeriksaan yang dibutuhkan lebih lama; 5. SKPD tidak konsisten terhadap proses tindak lanjut hasil temuan pengawasan; 6. Masih banyak SKPD dalam merencanakan anggaran menganggap perencanaan bukan sebagai kebutuhan mendasar, sehingga banyaknya temuan

terkait

volume,

satuan,

kelebihan

harga

masih

banyak

dijumpai; 7. Seringnya ditemukan temuan yang berulang (pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa). Dari 7 (tujuh) poin identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat diprediksikan kondisi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke depan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang terdiri

atas kondisi lingkungan internal dan eksternal

sebagai berikut : a. Kondisi lingkungan internal Organisasi Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu

Inspektorat

Kabupaten

Malang.

Lingkungan

internal

dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), sebagaimana tabel berikut ini :

35 Analisa Lingkungan Internal Aspek

Kekuatan (Strengths) Sistem/kebijakan Sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Hasil Pengawasan Kelembagaan

1. Program pendidikan dan pelatihan dibidang pengawasan 2. Adanya kerjasama yang baik dengan BPKP terkait kegiatan diklat pengawasan

Sumber Manusia

Daya Sumber Daya Manusia aparatur pengawas yg dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal sangat tinggi Sumber Daya Dukungan Anggaran yang Anggaran diterima dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) memadai Lingkungan 1. Dukungan Inspektur strategis dalam penguatan peran Inspektorat 2. Teknologi Informasi (TI) dalam kegiatan pengawasan

Kelemahan (Weaknesses) Kinerja pengawasan yang masih rendah ditandai dengan hasil pengawasan dan keterlambatan penerbitan LHP 1. SOTK yang belum mengarah pada spesifikasi bidang urusan pemerintahan 2. Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu JFA dan P2UPD yang belum jelas dualisme pembinaan) Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pengawas

Terbatasnya dukungan anggaran operasional untuk pemeriksaan Terbatasnya prasarana

sarana

dan

b. Kondisi lingkungan eksternal organisasi Lingkungan Ekternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar organisasi yang tidak dapat dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu

Inspektorat

dikelompokkan

Kabupaten

menjadi

dua

Malang. yaitu

Lingkungan

Peluang

Tantangan (threats) sebagaimana tabel dibawah ini:

eksternal

(opportunities)

dan

36 Analisa Lingkungan Eksternal Aspek

Peluang (Opportunities) Sistem/kebijakan Aturan tentang Kebijakan Pengawasan selalu mengalami perubahan setiap tahun sesuai dengan kondisi tahun berjalan Kelembagaan Perubahan SOTK dibawah Irban sebelumnya Kasi menjadi jabatan fungsional Sumber Daya Bertambahnya SDM setiap Manusia tahun sebagai tambahan tenaga pemeriksa Lingkungan Keberadaan teknologi strategis informasi dalam rangka kegiatan pengawasan

Tantangan (Threats) Pelaksanaan kebijakan pengawasan bila diterapkan bisa berhasil atau tidak Penilai dan penilaian angka kredit (PAK) Peningkatan kualitas SDM yang dapat diandalkan Tersedianya data update

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Malang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Malang, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malang mendukung pada Misi ke-2 Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021, yaitu : Misi ke-2 RPJMD : “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel

dan

demokratis

berbasis

teknologi

informasi“. Tujuan Misi ke-2 RPJMD

: Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

pelayanan publikkepada masyarakat Sasaran Misi ke-2 RPJMD : 1. Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

terhadap pelayanan publik; 2. Meningkatnya keuangan daerah;

kualitas

pengelolaan

37 3. Meningkatnya

kualitas

tata

kelola

pemerintahan yang baik. Strategi Misi ke-2 RPJMD sesuai Inspektorat

: 1. Meningkatkan nilai opini BPK RI 2. Meningkatkan hasil nilai audit/evaluasi 3. Meningkatkan kapasitas dari tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal 4. Meningkatkan hasil nilai SAKIP PD 5. Meningkatkan

hasil

pemeriksaan

non

reguler (Kasus) yang diselesaikan Arah Kebijakan Misi ke-2 RPJMD sesuai Inspektorat : 1. Peningkatan evaluasi hasil nilai opini BPK 2. Peningkatan

akuntabilitas

kinerja

dan

penyusunan laporan untuk audit 3. Peningkatan

kapasitas

tindak

lanjut

melalui sosialisasi hasil pemeriksa 4. Peningkatan penyusunan laporan kinerja berdasarkan indikator dalam SAKIP 5. Peningkatan hasil pemeriksaan melalui kegiatan evaluasi Indikator kinerja (Outcome) Misi ke-2 RPJMD sesuai Inspektorat

: 1. Opini BPK 2. Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat 3. Persentase

tindak

lanjut

hasil

pemeriksaan pengawas eksternal 4. Persentase hasil nilai SAKIP minimal B 5. Persentase

pemeriksaan

non

reguler

(Kasus) yang diselesaikan Implementasi dari Visi tersebut diambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan; 2. Membina

dan

pemerintahan

memberikan

yang

pengawasan internal;

efektif,

masukan bersih

dan

atas melayani

penyelenggaraan melalui

hasil

38 3. Terwujudnya

Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah

(APIP)

yang

profesional, berkualitas dan akuntabel; 4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah; 5. Sinergitas

antar

mewujudkan

aparat

terlaksananya

pengawasan pengawasan

intern

pemerintah

intern

dalam

pemerintah

yang

optimal. Faktor penghambat

dan pendorong yang mempengaruhi Visi dan Misi

Kepala Daerah terpilih : 1. Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu: a. Kurangnya sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi bidang pengawasan; b. Rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan belum seimbang; c. Diklat maupun bimtek pengawasan bagi

aparatur pengawasan

masih kurang. 2. Sarana Prasarana, yaitu: a. Belum

memadainya

perangkat

pendukung

teknologi

informasi

penunjang pelaksanaan pengawasan; b. Belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan. 3. Anggaran, yaitu: Belum terpenuhinya anggaran penunjang pengawasan dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang, untuk pelaksanaan kegiatan kebijakan pengawasan yang harus diakomodir setiap tahunnya. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala dan hambatan, adalah : 1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, berupa Pendidikan dan Latihan (Diklat), Bimbingan Teknik (Bimtek) serta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS); 2. Merumuskan kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan; 3. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia

se-efektif

dan se-efisien

mungkin dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pengawas;

39 4. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pegawasan. 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Malang

merupakan

Organisasi

Perangkat

Daerah

penunjang

yang

berfungsi mendukung manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga tidak berkorelasi

dengan Renstra K/L atau Renstra

Provinsi, oleh karena itu Tugas Pokok Pelayanan Bidang Pengawasan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

adalah

Peningkatan

Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui : (1) Mengutamakan

Pengawasan

yang

bersifat

pencegahan

(preventif)

dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan; (2) Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (3) Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah; (4) Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila

upaya,

maksimal sudah tidak mencapai hasil; (5) Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan; (6) Inspektorat daerah sebagai aparatur pengawasan internal Pemerintah berperan sebagai “Quality Assurance” (Penjamin mutu) maksudnya sebuah bagian dari manajemen mutu difokuskan pada penyediaan keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada dasarnya Inspektorat Kabupaten Malang merupakan Organisasi Perangkat Daerah penunjang yang berfungsi mendukung manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga tidak berkorelasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

40 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama 5 (lima) tahun mendatang. Isu Strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya: 1. Isu Strategis dalam kebijakan pengawasan setiap tahun (tahun 20162021); 2. Isu Strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005

tentang

Pedoman

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Isu Strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 (Stranas PPK). Adapun Isu-isu Strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun rencana 2016-2021 Inspektorat Kabupaten Malang dan juga dalam pelaksanaan pengawasan tugas pokok dan fungsi, terurai sebagai berikut: 1. Perlu peningkatan pemahaman SKPD dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib dan terkendali dengan berpedoman pada SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

bertujuan

memberikan keyakinan yang memadai untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh PD pada pelaksanaan TLHP biasanya dicantumkan peringatan setelah 7 (tujuh) hari pelaksanaan TLHP, diharapkan bagi Perangkat Daerah yang kurang datanya segera menyampaikan data setelah dibenahi;

41 3. Banyaknya

pengaduan

masyarakat

yang

masuk

baik

melalui

pemberitaan media massa, surat pengaduan elektronik maupun pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi Penanganan terhadap hal tersebut di atas didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara terbuka (transparan); 4. Belum

optimalnya

implementasi

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah; Sesuai dengan Surat Edaran Menpan Nomor 03 Tahun 2011 tentang pelaksanaan

evaluasi

akuntabilitas

kinerja

internal

diharapkan

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan evaluasi terhadap unit/satuan kerja dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dilaporkan setiap tahun kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN). Tujuan dari evaluasi tersebut adalah : a. Mendorong perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja; b. Menilai akuntabilitas kinerja setiap unit kerja yang ada; c. Memberikan saran bagi setiap unit/satuan kerja dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja. 5. Perlunya peningkatan pelayanan atas Pengaduan Masyarakat; 6. Belum adanya jabatan fungsional baik Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

maupun

Pejabat

Pengawas

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan Daerah (P2UPD). Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota pada Bab III pasal 18 menyebutkan “Apabila jabatan fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan maka jabatan struktural dihapus”.

Inspektorat dibawah Inspekorat Pembantu

42 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana

Strategis

Perangkat

Daerah

memuat

tujuan,

strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan Tujuan dan Sasaran yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Dimana Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Malang mendukung Misi ke 2 Kepala Daerah periode terpilih Tahun 2016-2021. Adapun Tujuan Inspektorat Kabupaten Malang : “ Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan “. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Malang : 1. Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 2. Peningkatan Penanganan Non Reguler (kasus); 3. Peningkatan Akuntabilitas SKPD Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

43 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Malang Target Kinerja Sasaran Tahun 2016-2021 No

(1)

Tujuan

(2)

Sasaran

IndikatorKinerjaSasaran

(3)

Formula/Rumus

(4)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Target

Target

Target

Target

Target

Target

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(9)

Misi 2: Memperluas Inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi 1.

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

1. Peningkatan Akuntabilitas penyelenggara anPemerintah Daerah;

1.

Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat;

Jumlah SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik Inspektorat) X 100% Jumlah Seluruh SKPD

85%

86%

87%

88%

89%

89%

2.

Persentase SKPD yang tidak mempunyai Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPKRI;

Jumlah SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik BPK-RI) X 100% Jumlah Seluruh SKPD

75%

77%

80%

82%

85%

85%

3.

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP;

Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti Inspektorat) X 100% Jumlah Seluruh Rekomendasi

(Rik

65%

66%

67%

68%

70%

70%

4.

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal.

Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti BPK-RI) X 100% Jumlah Seluruh Rekomendasi

(Rik

85%

86%

87%

88%

90%

90%

5.

Opini BPK-RI

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

80%

81%

82%

83%

84%

84%

18%

19%

20%

21%

22%

22%

2. Peningkatan penanganan Non Reguler (kasus)

Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang diselesaikan

3. Peningkatan Akuntabilitas SKPD

Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Jumlah Pemeriksaan Non Reguler yang diselesaikan 100% Jumlah Non Reguler yang masuk

X

Jumlah SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B x 100% Jumlah seluruh SAKIP SKPD

44 4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan, maka haruslah didukung dengan strategi pencapaian visi dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Adapun Strategi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 1. Penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); 2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 3. Meningkatkan koordinasi dengan entitas (Interaktif, komunikatif, dan informatif) 4. Penerapan Jabatan Fungsional; 5. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis bidang pengawasan; 6. Melengkapi sarana prasarana penunjang kegiatan. Untuk

mencapai

tujuan

dan

sasaran

organisasi

maka

strategi

memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi. Adapun Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Pengawasan kebijakan Kepala Daerah dan programprogram prioritas pemerintah daerah; 2. Mengutamakan pembinaan dan pencegahan daripada penindakan; 3. Membuka layanan konsultasi bagi entitas; 4. Perubahan Struktur Organisasi; 5. Prioritas Pendidikan dan Pelatihan (Teknis Bidang Pengawasan); 6. Pemenuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan tupoksi.

45 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Inspektorat

Berdasarkan

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, maka akan

disusun langkah-langkah strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun

2016-

2021, yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Malang dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Malang yang dikoordinasikan

dengan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi yang nantinya dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rincian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1, sebagai berikut:

46 Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG Data Indikator Kinerja Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode

Sasaran

Program dan

Program

kegiatan

(Outcome) dan

3

4

5

Kondisi kinerja pada

6

2016

2017

2018

2019

2020

2021

akhir periode Renstra

awal perencanaa n

2

Unit kerja

pada Tahun

Kegiatan (Output)

1

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Capaian

7

SKPD Target

Rp

Target

Rp

Target

Target

Rp

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

8

9

10

11

12

16

17

15

16

17

16

17

18

100%

531.010

100%

557.560

100%

585.440

100%

643.984

100%

23.152

2.200

24.310

2.200

25.525

2.200

28.078

13.200

SKPD Penanggu

Rp

19

20

Misi 2: Memperluas Inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi 1

20

0700

01

Program:

Tingkat

Pelayanan

administrasi

Administrasi

perkantoran

kelancaran

99,35%

100%

481.650

100%

505.730

21.000

2.200 surat

22.050

3.305.374

Sekretariat

Perkantoran Kegiatan: 1

20

0700

01

01

Penyediaan

Jasa

Surat Menyurat

Jumlah

registrasi

surat

masuk

dan

surat

keluar

yang

diproses

dalam

2.200 surat

2.200

2.200 surat

surat

surat

surat

surat

144.155

Sekretariat

126.801

Sekretariat

surat

1

tahun

1

20

0700

01

02

Penyediaan

Jasa

Komunikasi Sumber

Jumlah rekening yang

4 rekening

dibayar

Daya

4

18.480

4 rekening

19.400

4 rekening

20.370

rekening

4

21.389

rekening

4

22.458

rekening

4

24.704

rekenin

Air

24 rekening

g

dan Listrik 1

20

0700

01

07

Penyediaan

Jasa

Administrasi

1

20

20

0700

0700

01

01

09

10

20

0700

01

11

Jasa

20

0700

01

15

Jumlah

penyediaan

Perbaikan

jasa

Peralatan Kerja

peralatan kerja

Penyediaan

Alat

14 orang

183.840

14 orang

193.030

14 orang

202.680

14 orang

212.814

14 orang

223.455

14

245.800

84 orang

1.261.619

Sekretariat

orang

50 unit

50 unit

30.855

50 unit

32.398

50 unit

34.018

50 unit

35.719

50 unit

37.505

50 unit

41.255

300 unit

211.750

Sekretariat

54 item

54 item

57.300

54 item

60.165

54 item

63.173

54 item

66.332

54 item

69.648

54 item

766.613

324 item

1.083.231

Sekretariat

8 item

8.782

8 item

9.221

8 item

9.682

8 item

10.166

8 item

10.674

8 item

11.742

48 item

60.267

Sekretariat

12 bukti

12 bukti

3.480

12 bukti

3.655

12 bukti

3.837

12 bukti

4.029

12

4.653

72 bukti

23.844

Sekretariat

pembayaran

pembaya

24.705

Sekretariat

perbaikan

Jumlah

Penyediaan Barang

Jumlah

Cetak

barang

Penyediaan

17 orang

pengadaan

alat tulis kantor dan

Penggandaan 1

yang

selama 1 tahun

Penyediaan

Tulis Kantor 1

orang

diberikan honorarium

Keuangan 1

Jumlah

penyediaan cetakan

8 item

dan

penggandaan Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Jumlah bahan

eksemplar bacaan

yang

dibeli

pembayaran

pembayaran

pembay

ran

12 bukti

4.230

pembay

aran

aran

Perundang-

bukti

pembayar

pembay

an

aran

undangan 1

20

0700

01

16

Penyediaan

Bahan

Logistik Kantor 1

20

0700

01

17

Jumlah makanan dan dan

Minuman

1

20

0700

01

18

24 tabung

minuman

24

3.600

24 tabung

3.780

24 tabung

3.969

tabung 160 kotak

yang

160

24

4.167

tabung 10.298

160 kotak

10.815

160 kotak

11.355

kotak

160

24

4.376

tabung 11.923

kotak

160

24

4.813

tabung 12.519

kotak

160

144 tabunng

13.771

960 kotak

70.681

Sekretariat

kotak

disediakan

Rapat-rapat koordinasi

penyediaan

bahan logistik kantor

Penyediaan Makanan

Jumlah

Jumlah aparatur yang dan

7 orang

7 orang

67.275

7 orang

70.639

7 orang

74.170

7 orang

77.879

7 orang

81.772

7 orang

89.950

42 orang

461.685

Sekretariat

6 orang

6 orang

76.740

6 orang

80.577

6 orang

84.604

6 orang

88.834

6 orang

93.277

6 orang

102.605

36 orang

526.637

Sekretariat

mengikuti rapat-rapat

konsultasi ke Luar

koordinasi

Daerah

konsolidasi

dan ke

luar

daerah 1

20

0700

01

21

Rapat-rapat

Jumlah aparatur yang

koordinasi

dan

konsultasi

ke

Dalam Daerah

mengikuti rapat-rapat koordinasi

dan

konsolidasi ke dalam

Lokasi

ng Jawab

21

47 Data Indikator Kinerja Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode

Sasaran

Program dan

Program

kegiatan

(Outcome) dan Kegiatan (Output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

pada

Kondisi kinerja pada

Tahun

2016

2

3

4

5

6

2017

2018

2019

2020

2021

akhir periode Renstra

awal

SKPD

perencanaa n

1

Unit kerja

Capaian

7

Target

Rp

Target

Rp

Target

Target

Rp

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

8

9

10

11

12

16

17

15

16

17

16

17

18

SKPD Penanggu

Rp

19

20

daerah 1

20

0700

03

Program:

Cakupan pemenuhan

Peningkatan

disiplin aparatur

-

100%

52.000

100%

55.000

100%

58.000

100%

165.000

Sekretariat

-

52 orang

52.000

55 orang

55.000

58 orang

58.000

165 orang

165.000

Sekretariat

100%

62.000

65.000

100%

68.000

100%

71.000

100%

74.000

100%

74.000

100%

414.000

Sekretariat

5 buah

10.000

5 buah

10.500

5 buah

11.000

5 buah

12,000

5 buah

12,000

5 buah

12,000

30 buah

67.500

Sekretariat

5 item

4.000

5 item

4.120

5 item

4.800

5 item

4.800

5 item

4.800

25 item

22.520

Sekretariat

13

54.200

13

57.200

78

323.980

Sekretariat

Disiplin Aparatur 1

20

0700

03

05

Kegiatan: Pengadaan Pakaian

Jumlah

Khusus

olahraga

hari-hari

tertentu

pakaian untuk

mendukung

budaya

sehat 1

20

0700

02

Program:

Cakupan pemenuhan

Pelayanan

kompetensi

peningkatan

99,48%

100%

sumberdaya aparatur

Sarana

dan

Prasarana Aparatur 1

20

0700

02

09

Kegiatan: Pengadaan Peralatan

1

20

0700

02

22

Jumlah Gedung

Pengadaan

peralatan

-

Gedung

Kantor

Kantor

Pemeliharaan

Jumlah gedung kantor

Rutin/Berkala

yang dipelihara

25 item

-

gedung kantor 1

1

20

20

0700

0700

02

24

06

Pemeliharaan

Jumlah

Rutin/Berkala

pemeliharaan

kendaraan

kendaraan roda 2 dan

dinas/operasional

roda 4

Program:

Cakupan

Peningkatan

kinerja dan keuangan

Pengembangan

yang disusun sesuai

sistem

aturan yang berlaku,

pelaporan

Capaian

Kinerja

dan Keuangan

tepat

unit

20

0700

06

01

52.000

laporan

waktu

13

50.500

kendaraan

13

52.880

kendaraan

kendara

an

100%

an

100%

6.990

100%

6.000

100%

6.240

1

4.310

1 laporan

4.000

1 laporan

4.160

13

57.200

kendara an

100%

6.490

1

4.330

100%

6.750

1

4.500

kendar

kendaraa

aan

n

100%

7.425

100%

39.895

Sekretariat

1

4.950

6 laporan

26.250

Sekretariat

616

3 laporan

3.536

Sekretariat

1.859

3 laporan

10.109

Sekretariat

8.250.000

100%

42.287.67

dan

akuntabel 1 laporan

Penyusunan laporan

13 kendara

Kegiatan: 1

13 kendaraan

Jumlah

capaian

capaian

laporan kinerja

laporan

laporan

laporan

dan

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja (LKj)

realisasi

Inspektorat

kinerja

laporan

SKPD 1

20

0700

06

02

Penyusunan

Jumlah

laporan

keuangan semesteran

keuangan

laporan

1 laporan

1

800

1 laporan

500

1 laporan

520

laporan

1

540

laporan

1

560

laporan

1 laporan

semesteran 1

20

0700

06

04

Penyusunan

Jumlah

pelaporan

keuangan akhir tahun

keuangan

laporan

1 laporan

1

1.880

1 laporan

1.500

1 laporan

1.560

laporan

1

1.620

laporan

1

1.690

laporan

1 laporan

akhir

tahun Peningkata n

1.Peningkatan

1. Persentase

penyelenggaraa

tidak

Sistem

as

n

mempunyai

Pengawasan

temuan terkait

Internal

Kerugian

Pengendalian

Daerah dari

Pelaksanaan

hasil

Kebijakan KDH

Keuangan

Pemerintah

pemeriksaan

20

pelaksanaan

Akuntabilit

Daerah;

0700

Persentase

SKPD yang

Kinerja

20

Peningkatan

Akuntabilitas

dan

1

Program:

pengawasan internal dan dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

99,98%

100%

6.037.670

100%

6.500.000

100%

6.800.000

100%

7.200.000

100%

7.500.000

100%

Lokasi

ng Jawab

0

Irban I sd IV

21

48 Data Indikator Kinerja Tujuan

Indikator

Sasaran

Kode

Program dan

Program

kegiatan

(Outcome) dan

Sasaran

Kegiatan (Output)

2

3

4

5

6

Unit kerja

pada

Kondisi kinerja pada

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

akhir periode Renstra

awal perencanaa n

1

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Capaian

7

SKPD Target

Rp

Target

Rp

Target

Target

Rp

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

8

9

10

11

12

16

17

15

16

17

16

17

18

6 kegiatan

6.275.00

6

6

6.920.000

0

kegiatan

SKPD Penanggu

Rp

19

20

Inspektorat; 2.Persentase SKPD yang tidak mempunyai Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI; 3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP; 4. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal; 5. Opini BPK-RI. 2. Peningkatan

1. Persentase

penanganan

Pemeriksaan

Non Reguler

Non Reguler

(kasus)

(kasus) yang diselesaikan

3. Peningkata

1. Persentase

Akuntabilitas

SKPD dengan

SKPD

hasil Evaluasi SAKIP minimal B Kegiatan: 1

20

0700

20

01

Pelaksanaan

Jumlah sub kegiatan

pengawasan internal

pengawasan secara

12 kegiatan

internal

6

5.785.000

6 kegiatan

6.000.000

kegiatan

6.645.000

kegiatan

6

7.612.000

kegiata

secara berkala

36

39.237.00

kegiatan

0

30

3.113.000

Irban I sd IV

n

berkala 1

20

0700

20

06

Tindak Lanjut Hasil

Jumlah lembaga yang

Temuan

melakukan

Pengawasan

lanjut

4 kegiatan

tindak

hasil

5

315.000

5 kegiatan

500.000

5 kegiatan

525.000

kegiatan

5

555.000

kegiatan

5

580.000

kegiatan

5

638.000

kegiata

temuan

Irban I sd IV

kegiatan

n

pengawasan

1

20

0700

21

Program:

Cakupan pemenuhan

Peningkatan

profesionalisme

Profesionalisme

tenaga

Tenaga Pemeriksa

dan

dan

pengawasan

Aparatur

100%

100%

19.000

100%

20.000

100%

21.000

100%

22.000

100%

23.000

50 orang

19.000

50 orang

20.000

50 orang

21.000

50 orang

22.000

50 orang

23.000

100%

81.400

100%

186.400

Sekretariat

50

81.400

300 orang

186.400

Sekretariat

pemeriksa aparatur

Pengawasan 1

20

0700

21

01

Kegiatan:

Jumlah

pengawas

Pelatihan

yang

mengikuti

50 orang

orang

Lokasi

ng Jawab

21

49 Data Indikator Kinerja Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode

Program dan

Program

kegiatan

(Outcome) dan

Sasaran

Kegiatan (Output)

2

3

4

5

6

Pengembangan Tenaga

Unit kerja

pada

Kondisi kinerja pada

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

akhir periode Renstra

awal perencanaa n

1

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Capaian

7

SKPD Target

Rp

Target

Rp

Target

Target

Rp

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

8

9

10

11

12

16

17

15

16

17

16

17

18

100%

1.958.00

100%

2.115.000

SKPD Penanggu

Rp

19

20

pelatihan/bintek

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawas 1

20

0700

26

Program:

Persentase Peraturan

Peraturan

Perundang-undangan

Perundang-

yang sudah ditata

100%

1.089.000

100%

1.881.000

100%

2.034.000

100%

2.115.000

0

100%

11.192.00

Sekretariat

0

undangan 1

20

0700

26

04

Kegiatan:

Jumlah

Fasilitasi

peraturan perundang-

Sosialisasi

undangan

Peraturan Perundangundangan

sosialisasi

2 sosialisasi

5 kali

1.089.000

5 kali

1.881.000

5 kali

1.958.00 0

5 kali

2.034.000

5 kali

2.115.000

5 kali

2.115.000

Lokasi

ng Jawab

11.192.00 0

Sekretariat

21

50 BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja

merupakan sesuatu yang dapat

dihitung dan diukur serta

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan

kinerja

baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going) dan tahap penyelesaian (ex-post). Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Malang, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Kabupaten Malang mendukung

pada Misi ke-2 Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021 Dalam tabel dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, adalah: 1. Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat 2. Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI 3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP 4. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal 5. Opini BPK-RI 6. Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang diselesaikan 7. Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B

51 Tabel 6.1 : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No

Indikator

(1)

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2015 (3)

2016

Target Capaian Setiap Tahun 2017 2018 2019

2020

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2021

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

85%

86%

87%

88%

89%

89%

75%

77%

80%

82%

85%

85%

65%

66%

67%

68%

70%

70%

94.20%

85%

86%

87%

88%

90%

90%

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

1

Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat

89.53%

2

Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI

93.02%

3

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP

63,89%

4

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal

5

Opini BPK-RI

6

Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang diselesaikan

89,51%

80%

81%

82%

83%

84%

84%

7

Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B

22,22%

18%

19%

20%

21%

22%

22%

52 BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi seluruh aparatur

dilingkungan Inspektorat

Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkannya kepada pimpinan yang lebih atas (Bupati Malang)

dalam bentuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja

tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program akan dilaksanakan secara bertahap melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance). Semoga

Rencana

Strategis

Inspektorat

Kabupaten

Malang

Tahun 2016-2021 bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

53