RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Pemerintah Kota Padang perlu menjabarkannya dalam bentuk Rencana Kerja yang lebih kongkrit dan memungkinkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan Program Pembangunan Daerah Kota Padang dan Rencana Kerja Kota Padang, maka perlu pula disusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2017 yang menyesuaikan terhadap perkembangan dan tuntutan pelayanan masyarakat. Dengan telah terwujudnya Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, diharapkan pemahaman akan Visi, Misi tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sebagai staf, abdi Negara dan abdi masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Mengingat Visi Kota Padang yaitu ”MEWUJUDKAN KOTA PADANG SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERBUDAYA” maka misi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang untuk mendukung Visi Kota tersebut yaitu ”MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI”. Berdasarkan Rencana Kerja ini kiranya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang dalam melaksanakan penyusunan program, membantu perumusan kebijakan penyusunan pedoman dan mengkoordinasikan pembinaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Padang, Desember 2016 Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang

Ir. TRI HADIYANTO Nip. 19670711 199403 1 007

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...........................................................................................

i

DAFTAR ISI .....................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................

1

1.1

Latar Belakang .........................................................................

1

1.2

Landasan Hukum .....................................................................

2

1.3

Maksud dan Tujuan ..................................................................

3

1.4

Sistematika Penulisan ...............................................................

3

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) ...................

4

BAB II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Restra SKPD ...............................................................................

4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................

4

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..............

6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...........................

8

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..........................................

8

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...................................................

8

C. Program dan Kegiatan .................................................................

9

BAB VIIIPENUTUP .......................................................................................

13

Lampiran

ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah. Dari dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, 1

Renstra SKPD dan

RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP,

Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. 1.2. LANDASAN HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6.

Peraturan Pemerinta h Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020;

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Keja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perda No 13 Tahun 2012; 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019; 12. Peraturan Walikota Padang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;

2

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Renja SKPD adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar

pelaksanaan kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang serta memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan

disusunnya

Renja

SKPD

adalah

untuk

mengoptimalkan

peran

Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang dalam pencapaian visi, misi, Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Pembangunan agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD. 1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota

Padang Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut: 1.

PENDAHULUAN

Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja SKPD yang meliputi: 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Resntra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan pengganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahsan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

3

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015 meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, dan pelaksanaan rencana program & kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2015 termasuk Perubahan Anggaran yaitu sebesar Rp. 3.522.084.525,- dan Tahun 2016 dengan anggaran Rp. 3.858.924.570,2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD. Pelayanan yang diselenggarakan Bagian Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pembangunan dan Pengkoordinasian Penyusunan Program Pembangunan dengan SKPD terkait. a.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi pembangunan;

b.

Mengumpulkan, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan administrasi pembangunan.

c.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang administrasi pembangunan.

d.

Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan

yang berkaitan dengan administrasi

Pembangunan dan menyiapakan bahan petunjuk pemecahan masalah e.

Melakukan koordinasi penyusunan program pembangunan dengan unit kerja dan instansi terkait dan menyiapkan bahan rekomendasi.

4

2. Pengumpulan

Bahan

Penyusunan

Pedoman

dan

Petunjuk

Teknis

Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengendalian a.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian pembangunan.

b.

Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengendalian pembangunan.

c.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pembangunan .

d.

Menginvetarisasi permasalahan – permasalahan. Pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pembangunan dan menyiapakan bahan petunjuk pemecahan masalah

e.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f.

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah yang dibiayai oleh APBD dan dana pembangunan Daerah lainya.

g.

Mengumpulkan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

h.

Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan Daerah.

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan a.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan.

b.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan yang berhubungan evaluasi dan pelaporan.

c.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang evaluasi dan pelaporan.

d.

Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pemabangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

e.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

f.

Mengumpulkan data dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah

5

g.

Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan APBD dan bantuan pembangunan Daerah lainnya.

h.

Mengumpulkan, menghimpun, meneliti dan menganalisa laporan pelaksnaan program pembangunan Daerah.

2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD. Isu-isu pokok dari pembangunan derah yang bersifat strategis yang harus dilaksanakan

oleh Bagian Pembangunan yaitu antara lain Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019, dimana dalam pelaksanaan RPJM Daerah Kota Padang, Bagian Pembangunan melaksanakan misi 6, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, dengan tujuan yang hendak dicapai adalah terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good government) terutama prinsip profesional, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efesien. Dengan sasaran yang hendak dicapai adalah: a. b. c. d. e. f. g. h.

Meningkatnya kinerja aparatur kota; Tersedianya data dan informasi statistik; Meningkatnya efektifitas peraturan daerah; meningkatnya efektifitas pelayanan satu pintu; meningkatnya kompetensi aparatur daerah; berkurangnya temuan audit keuangan; meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan; meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan kota. Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan

untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu daerah , jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat, maka hal ini dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Tata

pemerintahan

pembangunan baik

yang

baik

sangat

menentukan

keberhasilan

pelaksanaan

ditingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya perbaikan tata

pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong

proses

profesionalisme

pembangunan

aparatur

daerah,

daerah

yang

peningkatan

meliputi pelayanan

transparansi publik,

pemerintahan,

ketaatan

terhadap

pembangunan dan lain-lain. Sehingga reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

6

Pelaksanaan dari tugas dimaksud menunjukkan bahwa tata pemerintahan yang baik sangat

menentukan

keberhasilan

pelaksanaan

pembangunan

di

bidang

pembangunan.

Sedangkan tantangan masa depan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Pembangunan saat ini adalah kekurangan terhadap staf tenaga administrasi dan teknis yang kurang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan beberapa personil Bagian Pembangunan diketahui ada yang mengalami kejenuhan karena sudah terlalu lama berada pada tugas yang sama. Untuk itu perlu diupayakan adanya penyegaran dan tambahan personil baru di Bagian Pembangunan dan diharapkan unit yang berkepentingan dapat membaca situasi dan kondisi ini. Dari ketersediaan sarana dan prasarana, secara umum sudah cukup baik. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan, dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Terwujudnya pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan administrasi program dan pembangunan

b.

Terwujudnya pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan

c.

Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaporan pelaksanaan pembangunan

d.

Penyusunan program dan laporan pembangunan

e.

Penyelenggaraan tata usaha Sub Bagian Pengendalian dan Sub Bagian Administrasi Pembangunan.

f.

Terlaksananya pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan setiap SKPD.

g.

Adanya keterlambatan penyerahan pelaporan realisasi fisik dan keuangan SKPD karena masih menggunakan proses manual sehingga diperlukan sistem online.

7

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Ketentuan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut harus Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme

perencanaan

pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi. 3.2.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah: a.

Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kota Padang untuk Tahun 2017 sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Program Pokok serta kegiatan dengan skala prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kota Padang untuk tahun 2017 dan

8

sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak tertampung dalam anggaran tahun 2016. b.

Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Pembangunan Setda Kota Padang selama 1 (satu) tahun mendatang.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah a.

Tercapainya dan terarahnya suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017.

b.

Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan serta tepat waktu dan tertibnya administrasi pembangunan

c.

Meningkatkan koordinasi, pengendalian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

d.

Memberikan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kota Padang, melalui laporan yang dapat disajikan tentang informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap bulannya.

3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Bagian Pembangunan Tahun 2017 adalah: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No

Kegiatan

Masukan

Keluaran

Hasil

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana sebesar Rp. 4.000.000,-

Tersedianya meterai.

Lancarnya pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Lancarnya pelaksanaan Administrasi Perkantoran dan meningkatnya wawasan aparatur

3.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja.


4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Tersedianya alatalat tulis kantor.


5.

Penyediaan Barang Cetakan dan


Tersedianya barang cetakan,

Lancarnya pelaksanaan

9

No

Kegiatan

Masukan

Keluaran

Penggandaan

Hasil

bahan/dokumen Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Administrasi Perkantoran Lancarnya pelaksanaan Administrasi Perkantoran

6.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


7.

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUU-an


Tersedianya bahan bacaan peraturan Perundangundangan.

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur

8.

Penyediaan Makanan & Minuman


Tersedianya makanan & minuman untuk kegiatan rapat dan tamu.

Lancarnya pelaksanaan tugas

9.

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah


Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Propinsi dan dalam Propinsi.

Lancarnya Pelaksanaan Tugas

10.

Penyediaan Alat Kebersihan


Tersedianya alat kebersihan kantor.

Terciptanya lingkungan bekerja yang bersih dan rapi.

2.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No

Kegiatan

1.

Pengadaan Pakaian Dinas Harian

3.

Masukan

Keluaran


Hasil

Tersedianya Pakaian Dinas PNS Bagian Pembangunan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No

Kegiatan

1.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Masukan

Keluaran


Terpeliharanya Kendaraan Dinas dengan Baik

10

Hasil Lancarnya Pelaksanaan Tugas

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur No 1.

Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Masukan

Keluaran


Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Hasil Bertambahnya wawasan pengetahuan aparatur.

dan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan No 1.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Masukan Dana sebesar Rp. 25.000.000,-

Keluaran

Hasil

Terdapatnya Data Laporan yang akurat dan validasi

Lancarnya Administrasi di Bidang Keuangan

6. Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah No

Kegiatan

1.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kota Padang Tahun 2017 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan


Tersedianya Laporan 12 Buku Laporan Perkembangan Kegiatan Sanitasi


3.

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan


Tersusunnya Laporan Tersedianya jumlah Monitoring Kegiatan laporan kegiatan Pembangunan. realisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemko Padang. Tersusunnya buku Tersedianya jumlah laporan laporan kegiatan perkembangan realisasi kegiatan pelaksanaan pembangunan. kegiatan di lingkungan Pemko Padang.

4.

Aplikasi dan Sosialisasi SIMBANGDA

Dana sebesar Rp. 66.102.000

Tersedianya SIMBANGDA

5.

Pelaksanaan TEPRA


Tersusunnya laporan Terwujudnya penyerapan anggaran pengendalian

2.

Masukan

Keluaran

11

Hasil

aplikasi Terwujudnya pengendalian pembangunan.

No

Kegiatan

Masukan

Keluaran Kota Padang

Hasil pembangunan

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah No

Kegiatan

Masukan

1.

Evaluasi SAB Tahun Anggaran 2018


2.

Evaluasi SAB Anggaran Perubahan Tahun 2017


Keluaran

Hasil

Tersedianya buku Pedoman Pedoman SAB untuk Penyusunan DPA DPA 2018 Tahun 2018 untuk seluruh SKPD Tersedianya buku Pedoman Pedoman SAB untuk Penyusunan DPA DPA Perubahan 2017 Perubahan Tahun 2017 untuk seluruh SKPD

12

BAB IV PENUTUP

Renja ini merupakan proses perencanaan yang terjadi atas kerjasama seluruh komponen Bagian

Pembangunan

Sekretariat

Daerah

Kota

Padang,

dengan

memperhatikan

dan

mempertimbangkan saran dan masukan dari pimpinan maupun Staf, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu Renja ini merupakan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur yang diharapkan dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat maka renja ini juga bersifat fleksibel, dengan kata lain sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan / penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah dituliskan dalam renja ini dapat membawa hasil positif dalam bidang administrasi pemerintahan khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN

Ir. Tri Hadiyanto Pembina / NIP. 19670711 199403 1 007

13

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA AWAL) SKPD BAGIAN PEMBANGUNAN KOTA PADANG TAHUN 2017

No

Prioritas Daerah

Sasaran Prioritas

1

2

3

Urusan dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

4

5

6

Rencana Tahun 2017 (N) Target capaian kinerja 7

Rencana Tahun 2018 (N+1)

Kebutuhan Dana/ Target Capaian pagu indikatif Kinerja 8

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

9

10

1

Peningkatan Penataan Birokrasi dan Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya penataan Program Pelayanan Administrasi birokrasi dan tatakelola Perkantoran penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik Penyediaan jasa surat menyurat

SKPD (Bagian Pembangunan) SKPD (Bagian Pembangunan)

Tersedianya 1.170 lembar materai Tersedianya jasa 12 bulan komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

SKPD (Bagian Pembangunan)

Tersedianya jasa 43 unit perbaikan peralatan kerja

20.000.000 43 unit

17.715.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Tersedianya ATK untuk Administrasi Perkantoran

38 item

28.000.000 38 item

50.767.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Tersedianya barang 13 item cetakan dan penggandaan

35.000.000 13 item

61.187.000

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


Tersedianya 55 buah komponen instalasi listrik

3.686.000 55 buah

4.055.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Tersedianya bahan 12 bulan bacaan dan peraturan perundangundangan

9.982.000 12 bulan

10.980.000

Penyediaan makanan dan minuman


Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapatrapat dan tamu

100 persen

24.139.500 100 persen

30.746.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30 kali

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.000.000 1.170 lembar

5.226.000

1.320.000 12 bulan

3.600.000

283.292.400 30 kali

855.851.000

Penyediaan alat kebersihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


Tersedianya alat kebersihan kantor

15 item

10.000.000 15 item


Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Bagian Pembangunan

8 unit


Tersedianya 16 Stel Pakaian Dinas PNS Bagian Pembangunan

12.000.000 16 Stel

Terlaksananya Bimibingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

50.000.000 60 orang

76.133.000

25.000.000 100 persen

14.641.000

150.000.000 8 unit

8.338.000

270.346.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Harian

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan SKPD (Bagian Kegiatan Pembangunan Pembangunan)

60 orang

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


tersedianya 100 persen dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


Tersedianya Laporan Perkembangan Kegiatan Sanitasi

Perencanaan Pembangunan 2

Peningkatan Infrastruktur/ Meningkatnya kualitas Program Pembinaan dan Pengendalian Sarana Prasarana Perkotaan infrastruktur/ sarana prasarana Pembangunan Daerah dan Transportasi Kota perkotaan dan transportasi kota Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kota Padang Tahun 2017

12 Buku Laporan

100.000.000 12 Buku Laporan

200.000.000

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan


Laporan monitoring 50 SKPD kegiatan pembangunan

300.000.000 50 SKPD

450.942.800

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan


Buku laporan perkembangan kegiatan pembangunan

136.410.000 360 buku

161.051.000

Aplikasi dan sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)


Aplikasi Simbangda 50 SKPD

66.102.000 50 SKPD

80.525.000

Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan SKPD (Bagian Realisasi Anggaran (TEPRA) Pembangunan)

Laporan 50 SKPD penyerapan anggaran kota padang tahun 2016

125.000.000 50 SKPD

360 buku

125.370.000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 3

Peningkatan Penataan Birokrasi dan Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya penataan Program Peningkatan dan birokrasi dan tatakelola Pengembangan Pengelolaan Keuangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik Evaluasi Standar Analisa Biaya Anggaran Tahun 2018 Evaluasi Standar Analisa Biaya Anggaran Perubahan Tahun 2017

TOTAL

SKPD (Bagian Pembangunan) SKPD (Bagian Pembangunan)

Buku Panduan SAB 100 buku

65.000.000 100 buku

96.630.000

Tersedianya buku panduan SAB Perubahan

65.000.000 100 buku

70.000.000

100 buku

1.513.931.900

Padang, Desember 2016 KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN

Ir. TRI HADIYANTO NIP. 19670711 199403 1 007

2.594.103.800

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

Recommend Documents