RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 I.

PENDAHULUAN Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 27 dan 40 ayat 5 ditegaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renja Kerja (Renja). Inilah yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015 ini merujuk pada Visi dan Misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang dan Program Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2014-2019. Dalam proses penyusunan Rencana kerja dimaksud mempedomani program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Visi Bagian Hukum : Terwujudnya produk hukum daerah sebagai penunjang terlaksananya otonomi daerah menuju pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa. Misi Bagian Hukum : a. Perwujudan Peraturan daerah, Keputusan Walikota dan produk hukum daerah lainnya yang memenuhi aspek legalitas dan rasa keadilan masyarakat. b. Perwujudan tindakan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. d. Perwujudan kehidupan masyarakat Kota Padang yang tertib. Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Padang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang

1

Nomor 13 Tahun 2013, Bagian Hukum rnerupakan salah satu bagian pada Sekretariat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan. Adapun tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu : 1. menyusun

program,

melaksanakan,

membantu

merumuskan

kebijakan,

menyusun pedoman, mengkoordinasikan pelaksanaan merumuskan Peraturan Perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum dan dokumentasi hukum. 2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hukum mempunyai fungsi: a. menelaah

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

peraturan

perundang-

undangan dan menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah; b. menghimpun

peraturan

perundang-undangan

dan

melakukan

dokumentasi hukum; c.

mengkoordinasikan merumuskan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

d. melakukan pemberian bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ( JANUARI S/D FEBRUARI 2014) Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Belanja Langsung sebesar Rp.1.745.187.000,Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.160.200.000,Dengan rincian :


2

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

No

Kegiatan

1

2

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 3.400.000,Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Rp. 23.724.000,Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp. 9.840.000,Penyedian Alat Tulis Kantor Rp. 13.750.000,Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 16.592.500,Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Rp.1.100.000,Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Rp. 135.502.500,Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUUan Rp.19.240.000,Penyediaan Makanan & Minuman Rp. 5.500.000,Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Rp. 164.000.000,-

2 3 4 5 6 7. 8 9 10

Realisasi (Januari s/d Februari 2014) Fisik (%) Keu (%) 5 6 17

16

0

0

17

12

17

32

17

17

0

0

0

0

17

14

0

17

17

2

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : No 1 1 2

Kegiatan 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp.45.450.000,Pengadaan Mebeleur Rp.13.400.000,-

Realisasi (Januari s/d Februari 2014) Fisik (%) Keu (%) 5 6 0 0 0

0

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rp. 141.730.000,-

17

16

4

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelier Rp.1.100.000,-

0

0


3

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : No

Kegiatan

1

2

1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Rp. 8.000.000,-

Realisasi (Januari s/d Februari 2014) Fisik (%) Keu (%) 5 6 100

100

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : No

Kegiatan

1

2

1

Realisasi (Januari s/d Februari 2014) Fisik (%) Keu (%) 5 6

Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Rp. 88.453.500,-

0

0

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan : No

Kegiatan

1

2

1


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 10.000.000,-

17

0

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan : Realisasi (Januari s/d Februari 2014) Fisik (%) Keu (%) 5 6

No

Kegiatan

1

2

1

Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kota Padang Rp.375.941.500,-

17

0

2

Peningkatan dan Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Rp.113.362.000,-

15

0

3

Pembahasan Ranperda di DPRD Rp.56.775.000,-

10

0

4.

Penyusunan Rancangan Rp.165.000.000,-

12

9

Peraturan


Jaringan Hukum

Daerah

4

5.

Penyuluhan Hukum Terpadu Rp.258.326.000,-

0

0

6

Penyusunan Rancangan Peraturan Bantuan Hukum Rp.60.000.000,-

0

0

Daerah

7. Program Perancanaan Pembangunan Daerah : No

Kegiatan

1

2

1


Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Rp. 15.000.000,-

0

0

III. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang adalah untuk mendeskripsikan rencana kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota

Padang

dan

sebagai

pedoman,

acuan

atau

rujukan

dalam

melaksanakan Program dan kegiatan untuk tahun depan yaitu tahun 2015 serta mengsinkronkan prioritas kegiatan pembangunan

dengan rencana kerja satuan

kerja perangkat daerah di Lingkungna Pemerintah Kota Padang dan menetapkan kinerja yang akan dicapai dari kegiatan yang telah dibuat dalam rencana kerja. Rencana kerja juga bertujuan untuk menyesuaikan produktifitas kerja dan kinerja dengan plafon/pendanaan SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah dan mengidentifikasi keefektifitasan berbagai regulasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD terutama untuk mendukung terlaksananya rencana kerja SKPD. IV. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan Bagian Hukum Tahun 2015 adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;


5

d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan; g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; h. Kegiatan

Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

undangan; i.

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;

j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelier; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan : a. Penyuluhan Hukum ; b. Penyelesaian Perkara Hukum Pemko Padang; c. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; d. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD; e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) V. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator kinerja dan kelompok sasaran dari masing-masing Program dan Kegiatan Bagian Hukum adalah :


6

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : No 1

Kegiatan 2

Masukan 3

Keluaran

Hasil

4

5

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana sebesar Rp. 3.740.000,-

Tersedianya Jasa Surat menyurat

Lancarnya Administrasi Perkantoran

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air & Listrik

Lancarnya Pelaksanaan Tugas


Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

4

Penyedian Alat Tulis Kantor


Tersedianya AlatAlat Tulis Kantor

Lancarnya Pelaksanaan Tugas sesuai yang direncanakan Lancarnya pelaksanaan tugas sehari-hari tepat waktu sesuai perencanaan

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan


Tersedianya barang cetakan,bahan/doku men Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor.

Lancarnya Administrasi Kantor Lancarnya Administrasi Perkantoran

7.

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lancarnya pelaksanaan tugas sesuai dengan yg direncanakan

8

Penyediaan Bahan Bacaan &Peraturan PerUU-an

Dana sebesar Rp.21.164.000,-

Menambah wawasan dan pengetahuan

9

Penyediaan Makanan & Minuman


10

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Dana sebesar Rp180.400.000,-

Tersedianya bahan bacaan peraturan Perundangundangan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Propinsi dan dalam Propinsi

3

6



Lancarnya pelaksanaan tugas Lancarnya Pelaksanaan Tugas sesuai yang direncanakan

7

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

No

Kegiatan

Masukan

Keluaran

Hasil

1

2

3

4

5

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional


Terpeliharanya Kendaraan dengan Baik

Kendaraan dinas Dinas terawat dengan baik.

2

Pemeliharaan Ru-tin/ Berkala Meubelier

Dana sebesar Terpeliharanya Rp.1.210.000,- Mebeleur

Terawatnya meubiler untuk mendukung pelaksanaan tugas

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No

Kegiatan

Masukan

Keluaran

Hasil

1

2

3

4

5

1

Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundangundangan


Terlaksananya Bimtek Terciptanya Penyusunan Peraturan aparatur Pemko Perundang-undangan yang memahami teknik penyusunan peraturan perundangundangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan :

No

Kegiatan

1

2

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Masukan

Keluaran

Hasil

3

4

Dana sebesar Terdapatnya Data Lancarnya Rp. 11.000.000,- Laporan yang akurat Administrasi di dan validasi Bidang Keuangan


8

5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

No

Kegiatan

1

Masukan

Keluaran

Hasil

2

3

4

1

Penyuluhan Hukum

Dana sebesar Terlaksananya Pe- Ketaatan serta Rp 284.158.600,- nyuluhan Hukum dan Pengetahuan Perda Hukum dan Perda Kepada Masyarakat

2

Penyelesaian Perkara Hukum Pemko Padang.


3

Peningkatan & Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH)

Dana sebesar Terlaksananya Mengfungsikan Rp. 124.698.200,- Jaringan Dokumentasi Jaringan dan Informasi Hukum Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum

4.

Pembahasan Ranperda di DPRD.

Dana sebesar Terlaksananya pemba- Membahas Rp.64.452.500,hasan Ranperda di Ranperda DPRD DPRD

5.

Penyusunan Ranperda

Dana sebesar Terlaksananya Meningkatnya Rp. 181.500.000,- penyusunan Peraturan kualitas produk Perundang-undangan hukum daerah

Terselesaikannya per- Perkara/Permasal kara Hukum Pemko ahan Hukum Padang selesai sesuai yang diharapkan

di

VI. DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF. (Terlampir) VII.SUMBER

DANA

YANG

DIBUTUHKAN

UNTUK

MENJALANKAN

PROGRAM DAN KEGIATAN. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan ini adalah berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang.


9

VIII. PENUTUP Renja ini merupakan proses perencanaan yang terjadi atas kerjasama seluruh komponen

Bagian

Hukum

Sekretariat

Daerah

Kota

Padang

dan

dengan

memperhatikan atau mempertimbangkan saran dan masukan dari pimpinan maupun Staf, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu Renja ini merupakan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur yang diharapkan dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat maka renja ini juga bersifat fleksibel, dengan kata lain sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan / penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah dituliskan dalam renja ini dapat membawa hasil positif dalam

bidang

administrasi

pemerintahan

khususnya

dalam

mewujudkan

pemerintahan yang baik. KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDRI YULIKA,SH.M.Hum Nip. 19721026 199703 2 002


10


11

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang PROGRAM / KEGIATAN LAINNYA Indikator Kinerja No

URAIAN

1

2

A. I

Capaian Program Tolok Ukur

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Manfaat Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

3

4

5

6

7

8

9

10

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Anggaran Tahun lalu (nPagu Indikatif (n) (Rp.) 1) (Rp.) 11

12

Rencana Anggaran Tahun (n+1) (Rp.)

Lokasi

Sumber Dana

ket

13

14

15

16

Urusan Wajib Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

392,649,000

431,913,900

475,105,290

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

100%


100%

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100%

3,400,000

3,740,000

4,114,000 Kota Padang

PAD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listerik

Tersedianya Jasa komunikasi Sumber Daya Air & Listrik

100%

Lancarnya Pelaksanaan Tugas

100%


100%

23,724,000

26,096,400


PAD

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

100%

100%


100%

9,840,000

10,824,000


PAD

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya tulis kantor

alat-alat

100%

Lancarnya pelaksanaan tugas sesuai yang direncanakan Lancarnya Pelaksanaan tugas sehari-hari tepat waktu sesuai perencanaan

100%


100%

13,750,000

15,125,000


PAD

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan,Bahan/Dokum en kantor

100%

Lancarnya administrasi perkantoran

100%


100%

16,592,500

18,251,750


PAD

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

100%


100%


100%

1,100,000

1,210,000


PAD

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor.

100%

lancarnya Pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan

100%


100%

135,502,500

149,052,750


PAD

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU

Tersedianya bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan

100%

Menambah wawasan dan pengetahuan

100%


100%

19,240,000

21,164,000


PAD

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan & Minuman

100%

lancarnya pelaksanaan tugas

100%


100%

5,500,000

6,050,000


PAD

10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi ke luar propinsi dan dalam propinsi

100%

lancarnya pelaksanaan sesuai direncanakan

100%


100%

164,000,000

180,400,000


PAD

tugas yang

1

II

2

3

Program Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur

III

4

5

7

8

9

1 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

Adanya kendaraan dinas pada Bagian Hukum

100%

Lancarnya Pelaksanaan sehari-hari

tugas

2 Pengadaan mebeleur

Adanya Mebeleur Pada Bagian Hukum

100%


tugas

3 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/berkala meubiler

Terpeliharanya Kendaraan Dinas dengan baik

100%

Kendaraan dinas terawat dengan baik.

100%

Terpeliharanya mebeleur

100%

Terawatnya meubiler untuk mendukung pelaksanaan tugas

100%

Program Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

11

100%

15

201,680,000

157,113,000

172,824,300

0

0 Kota Padang

PAD


100%

13,400,000


100%

141,730,000

155,903,000


PAD


100%

1,100,000

1,210,000


PAD

8,000,000

0

0

8,000,000

0

0 Kota Padang

10,000,000

11,000,000

12,100,000

10,000,000

11,000,000


88,453,500

97,298,850

107,028,735

88,453,500

97,298,850


tugas

100%

100% Lancarnya Administrasi Bidang keuangan

14

45,450,000

100%

100% Terdapatnya data laporan yang akurat dan validasi

13

100%

100%

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja

12


100% 100%

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan

10

100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya IV

6

100%

PAD

PAD

terdapatnya data laporan yang akurat dan validasi

di

V

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

1 Bimbingan Teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan

B

Urusan Pilihan

VI

Program Penataan Peraturan Penataan Peraturan Perundang-undangan perundangUndangan 1 Penyuluhan Hukum

100%

Terciptanya aparatur Pemko yang memahami teknik penyusunan peraturan perundangundangan

100%

Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam penyusunan produk hukum

100%

100%

1,029,404,500 Terlaksananya Penyuluhan Hukum & Perda

100%

Ketaatan serta pengetahuan Hukum dan Peraturan daerah kepada masyarakat

100%

Meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat

100%

258,326,000

1,066,344,950 284,158,600

PAD

1,172,979,445 312,574,460 Kota Padang

PAD

16

2

1

3

4

2 Penyelesaian Perkara Hukum Pemko

Terselesaikannya Perkara Hukum Pemko Padang

3 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 4 Pembahasan Ranperda di DPRD

Terlaksananya Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDI) Terlaksananya Pembahasan Ranperda di DPRD

5 Penyusunan Ranperda

Terlaksananya Penyusunan Peraturan Per-UU-an.

6 Penyusunan Ranperda bantuan Hukum

VII

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Rencana Kerja ( RENSTRA) SKPD

Jumlah

5

Terlaksananya Penyusunan Peraturan Per-UU-an.

.

6

7

8

9

100%

Perkara/Permasalaha n Hukum selesai sesuai yang diharapkan

100%

100%

mengfungsikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi pada bag Hukum

100%

100%

Membahas Ranperda di DPRD

100%

100%

100%

meningkatnya kualitas produk hukum daerah meningkatnya kualitas produk hukum daerah

9

terselesaikan perkara Hukum Pemko

Meningkatkan prasarana /informasi hukum bagi PNS dan Masyarakat mendukung terbitnya Perda

11

100%

lancarnya rencana kegiatan untuk 5 tahun kedepan

13

14

15

100%

375,941,500

413,535,650


PAD

100%

113,362,000

124,698,200


PAD

100%

56,775,000

62,452,500


PAD

100%

mendukung peningkatan kualitas produk Hukum daerah

100%

165,000,000

181,500,000


PAD

100%

mendukung peningkatan kualitas produk Hukum daerah

100%

60,000,000

0

0 Kota Padang

PAD

15,000,000

0

0

15,000,000

0

0 Kota Padang

1,745,187,000

1,763,670,700

100% tersedianya Renstra Bagian Hukum

12

100%

mendukung kelancaran sehari-hari

tugas

100%

PAD

1,940,037,770

Padang, Maret 2014 KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDRI YULIKA,SH.M.Hum Pembina, NIP 19721026 199703 1 003

16

RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015

Recommend Documents