RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 I.

PENDAHULUAN Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 27 dan 40 ayat 5 ditegaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renja Kerja (Renja). Inilah yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015 ini merujuk pada Visi dan Misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang dan Program Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2014-2019. Dalam proses penyusunan Rencana kerja dimaksud mempedomani program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Visi Bagian Hukum : Terwujudnya produk hukum Daerah, Pelayanan Informasi Hukum, Dan Pelayanan Bantuan Hukum yang berkualitas Misi Bagian Hukum : 1. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Hukum 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum Dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Padang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, Bagian Hukum rnerupakan salah satu bagian pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang

1

Sekretariat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan. Adapun tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu : 1. menyusun

program,

melaksanakan,

membantu

merumuskan

kebijakan,

menyusun pedoman, mengkoordinasikan pelaksanaan merumuskan Peraturan Perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum dan dokumentasi hukum. 2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hukum mempunyai fungsi: a. menelaah

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

peraturan

perundang-

undangan dan menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah; b. menghimpun

peraturan

perundang-undangan

dan

melakukan

dokumentasi hukum; c.

mengkoordinasikan merumuskan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

d. melakukan pemberian bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ( JANUARI S/D OKTOBER 2014) Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Belanja Langsung sebesar Rp.2.188.483.000,Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.161.400.000,Dengan rincian :


2

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

No

Kegiatan

1

2

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 3.400.000,Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Rp. 23.724.000,Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp. 9.840.000,Penyedian Alat Tulis Kantor Rp. 13.750.000,Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 16.592.500,Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Rp.1.100.000,Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Rp. 166.902.500,Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUUan Rp.19.240.000,Penyediaan Makanan & Minuman Rp. 5.500.000,Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Rp. 289.000.000,-

2 3 4 5 6 7. 8 9 10

Realisasi (Januari s/d Oktober 2014) Fisik (%) Keu (%) 5 6 84

71

84

46

84

42

84

79

84

83

84

54

84

17

84

72

84

44

84

62

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : No 1 1 2

Kegiatan 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp.45.000.000,Pengadaan Mebeleur Rp.13.400.000,-

Realisasi (Januari s/d Oktober 2014) Fisik (%) Keu (%) 5 6 100 96 100

100

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rp. 141.730.000,-

84

73

4

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelier Rp.1.100.000,-

100

99


3

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : No

Kegiatan

1

2

1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Rp. 8.000.000,-

2

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Realisasi (Januari s/d Oktober 2014) Fisik (%) Keu (%) 5 6 100

100

0

0

Rp.5.000.000,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : No

Kegiatan

1

2

1

Realisasi (Januari s/d Oktober 2014) Fisik (%) Keu (%) 5 6

Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Rp. 88.453.500,-

100

91

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan : No

Kegiatan

1

2

1


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 10.000.000,-

84

85

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan : Realisasi (Januari s/d Oktober 2014) Fisik (%) Keu (%) 5 6

No

Kegiatan

1

2

1

Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kota Padang Rp.495.937.500,-

84

68

2

Peningkatan dan Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Rp.112.012.000,-

80

43

3

Pembahasan Ranperda di DPRD Rp.56.775.000,-

45

22


Jaringan Hukum

4

4.

Penyusunan Rancangan Rp.165.000.000,-

5. 6

Peraturan

Daerah

47

31

Penyuluhan Hukum Terpadu Rp.261.926.000,-

100

78

Penyusunan Rancangan Peraturan Bantuan Hukum Rp.60.000.000,-

80

83

Daerah

7. Program Perancanaan Pembangunan Daerah : No

Kegiatan

1

2

1


Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Rp. 15.000.000,-

90

84

III. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang adalah untuk mendeskripsikan rencana kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota

Padang

dan

sebagai

pedoman,

acuan

atau

rujukan

dalam

melaksanakan Program dan kegiatan untuk tahun depan yaitu Tahun 2015 serta mengsinkronkan prioritas kegiatan pembangunan

dengan rencana kerja satuan

kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dan menetapkan kinerja yang akan dicapai dari kegiatan yang telah dibuat dalam rencana kerja. Rencana kerja juga bertujuan untuk menyesuaikan produktifitas kerja dan kinerja dengan plafon/pendanaan SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah dan mengidentifikasi keefektifitasan berbagai regulasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD terutama untuk mendukung terlaksananya rencana kerja SKPD. IV. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan Bagian Hukum Tahun 2015 adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang

5

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan; g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; i.

Kegiatan

Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

undangan; j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman; k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelier; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan a. Monitoring dan Evaluasi Peraturan dan Produk Hukum Daerah 6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan : a. Penyelesaian Perkara Hukum Pemko Padang; b. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD; d. Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kota Padang; e. Penyusunan Ranperda; f. Penyuluhan Hukum Terpadu.


6

V. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator kinerja dan kelompok sasaran dari masing-masing Program dan Kegiatan Bagian Hukum adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : No 1

Kegiatan 2

Masukan 3

Keluaran

Hasil

4

5

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana sebesar Rp. 3.400.000,-

Tersedianya Jasa Surat menyurat

Lancarnya Administrasi Perkantoran

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air & Listrik

Lancarnya Pelaksanaan Tugas


Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

4

Penyedian Alat Tulis Kantor


Tersedianya AlatAlat Tulis Kantor

Lancarnya Pelaksanaan Tugas sesuai yang direncanakan Lancarnya pelaksanaan tugas sehari-hari tepat waktu sesuai perencanaan

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan


Tersedianya barang cetakan,bahan/doku men Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor.

Lancarnya Administrasi Kantor Lancarnya Administrasi Perkantoran

7.

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lancarnya pelaksanaan tugas sesuai dengan yg direncanakan

8.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dana sebesar RP.3.500.000,-

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8

Penyediaan Bahan

Dana sebesar

Tersedianya bahan

Lancarnya pelaksanaan tugas sesuai dengan yang direncanakan Menambah

3

6

Dana sebesar Rp.850.000,-


7

Bacaan &Peraturan PerUU-an

Rp.16.740.000,-

9

Penyediaan Makanan & Minuman


10

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Dana sebesar Rp197.200.000,-

bacaan peraturan Perundangundangan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Propinsi dan dalam Propinsi

wawasan dan pengetahuan Lancarnya pelaksanaan tugas Lancarnya Pelaksanaan Tugas sesuai yang direncanakan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

No

Kegiatan

Masukan

Keluaran

Hasil

1

2

3

4

5

1.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional


Terpeliharanya Kendaraan dengan Baik

Kendaraan dinas Dinas terawat dengan baik.

2

Pemeliharaan Ru-tin/ Berkala Meubelier

Dana sebesar Terpeliharanya Rp.1.000.000,- Mebeleur

Terawatnya meubiler untuk mendukung pelaksanaan tugas

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No

Kegiatan

Masukan

Keluaran

Hasil

1

2

3

4

5

1

Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundangundangan



Terlaksananya Bimtek Terciptanya Penyusunan Peraturan aparatur Kelurahan Perundang-undangan yang memahami teknik penyusunan peraturan perundangundangan

8

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan :

No

Kegiatan

1

2

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Masukan

Keluaran

Hasil

3

4

Dana sebesar Terdapatnya Data Lancarnya Rp. 10.000.000,- Laporan yang akurat Administrasi di dan validasi Bidang Keuangan

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan:

No

Kegiatan

1

2

1

Monitoring dan Evaluasi Peraturan dan Produk Hukum Daerah

Masukan

Keluaran

Hasil

3

4

Dana sebesar Terlaksananya Rp. 75.468.000,- Monitoring dan Evaluasi Peraturan dan Produk Hukum Daerah

Terciptanya Aparatur SKPD yang memahami Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

No

Kegiatan

Masukan

Keluaran

Hasil

1

2

3

4

1

Penyelesaian Perkara Hukum Pemko Padang.

Dana sebesar Rp.419.655.000,-

2

Peningkatan & Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH)

Dana sebesar Terlaksananya Mengfungsikan Rp. 127.000.000,- Jaringan Dokumentasi Jaringan dan Informasi Hukum Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum

3.

Pembahasan Ranperda di DPRD.

Dana sebesar Terlaksananya pemba- Membahas Rp.55.250.000,hasan Ranperda di Ranperda DPRD DPRD

4.

Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Tingkat

Dana sebesar

Terselesaikannya per- Perkara/Permasal kara Hukum Pemko ahan Hukum Padang selesai sesuai yang diharapkan

di

Terlaksanya Pembinaan Keluarga Rp.118.249.000,Sadar Hukum


9

Kota Padang 5.

Penyusunan Ranperda

Dana sebesar Terlaksananya Meningkatnya Rp. 148.750.000,- penyusunan Peraturan kualitas produk Perundang-undangan hukum daerah

6

Penyuluhan Hukum Dana sebesar Terlaksananya Pe- Ketaatan serta Terpadu Rp 287.071.000,- nyuluhan Hukum dan Pengetahuan Perda Hukum dan Perda Kepada Masyarakat

VI. DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF.

(Terlampir)

VII.SUMBER

DANA

YANG

DIBUTUHKAN

UNTUK

MENJALANKAN

PROGRAM DAN KEGIATAN. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan ini adalah berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang. VIII. PENUTUP Renja ini merupakan proses perencanaan yang terjadi atas kerjasama seluruh komponen

Bagian

Hukum

Sekretariat

Daerah

Kota

Padang

dan

dengan

memperhatikan atau mempertimbangkan saran dan masukan dari pimpinan maupun Staf, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu Renja ini merupakan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur yang diharapkan dapat


10

dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat maka renja ini juga bersifat fleksibel, dengan kata lain sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan / penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah dituliskan dalam renja ini dapat membawa hasil positif dalam

bidang

administrasi

pemerintahan

khususnya

dalam

mewujudkan

pemerintahan yang baik.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SYUHANDRA,SH Nip. 19630410 199103 1 007


11


12

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

2

3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9

Ket

10

11

Urusan Wajib 1 20 01 1

20 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat

Lancarnya Administrasi Kota Padang Perkantoran

100%

3.400.000

PAD

100%

3.740.000

02 Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Lancarnya Tugas

Pelaksanaan Kota Padang

100%

25.800.000

PAD

100%

28.380.000

09 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Lancarnya pelaksanaan Kota Padang tugas sesuai yang direncanakan Pelaksanaan Kota Padang Lancarnya tugas sehari-hari tepat waktu sesuai perencanaan Kota Padang Lancarnya administrasi

100%

10.200.000

PAD

100%

11.220.000

100%

13.025.000

PAD

100%

14.327.500

PAD

100%

18.947.500

10 Penyedian Alat Tulis kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

17.225.000

perkantoran 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Lancarnya Administrasi Kota Padang Perkantoran

100%

850.000

PAD

100%

935.000

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

lancarnya Pelaksanaan Kota Padang tugas sesuai dengan yang diharapkan lancarnya pelaksanaan Kota Padang tugas sesuai yang diharapkan Menambah wawasan dan Kota Padang

100%

32.500.000

PAD

100%

35.750.000

100%

3.500.000

PAD

100%

0

100%

16.740.000

PAD

100%

18.414.000

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

pengetahuan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

lancarnya tugas

pelaksanaan Kota Padang

100%

5.100.000

PAD

100%

5.610.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

lancarnya pelaksanaan Kota Padang tugas sesuai yang direncanakan

100%

197.200.000

PAD

100%

216.920.000

kode



1

2

3

1 20 02

1 20

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

20 06

1

20 06

5

6

7

8


10

Kendaraan dinas terawat dengan baik.

100%

147.238.000

PAD

100%

161.961.800

100%

1.000.000

PAD

100%

1.100.000

Kota Padang

100%

147.400.000

PAD

100%

97.298.850

Lancarnya Administrasi di Kota Padang Bidang keuangan

100%

10.000.000

PAD

100%

11.000.000

Meningkatnya kemampuan dan persentase aparatur

Kota Padang

100%

75.468.000

PAD

100%

83.014.800

Persentase Penyelesaian Perkara Hukum Pemko Padang Jumlah Sistem Informasi

Kota Padang

100%

419.655.000

PAD

100%

461.620.500

Kota Padang

100%

127.000.000

PAD

100%

139.700.000

Jumlah Perda yang ditetapkan

Kota Padang

100%

55.250.000

PAD

100%

60.775.000

Terawatnya meubiler untuk mendukung pelaksanaan tugas

Kota Padang Kota Padang

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 47 Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundangundangan

1

4

Sumber Dana

Catatan Penting

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 20 05

Lokasi

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

1 03

17

1 03

17 ..... Monitoring dan Evaluasi

Terciptanya aparatur Pemko yang memahami teknik penyusunan

Peingkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Urusan Pilihan 1 20 26 1

20

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

26 08 Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kota

09 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Produk Hukum Daerah Informasi Hukum 10 Pembahasan Ranperda di DPRD

Ket

11

kode



1

2

3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


10

11 Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Kota Padang

Jumlah Keluarga yang Taat Kota Padang Hukum

100%

118.249.000

PAD

100%

130.073.900

32 Penyusunan Rancangan Perda

Jumlah gugatan terhadap Kota Padang Perda

100%

148.750.000

PAD

100%

163.625.000

33 Penyuluhan Hukum Terpadu

Jumlah Persentase Kasus Hukum di Masyarakat

100%

287.071.000

PAD

100%

315.778.100

Jumlah

Kota Padang

1.862.621.000

1.980.191.950

Padang, November 2014 KEPALA BAGIAN HUKUM

SYUHANDRA,SH NIP.19630410 199103 1 007

Ket

11

RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015

Recommend Documents