RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015 BAGIAN UMUM
1.
Pendahuluan
1.1.
Latar Belakang Sekretariat Daerah Kota Padang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota
Padang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 15 tahun 2008. Sekretariat Daerah Kota Padang adalah unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah Kota Padang mempunyai 9 Bagian, salah satunya adalah Bagian Umum. Bagian Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Adminstrasi. Bagian Umum mempunyai tugas dan fungsi diantaranya tugas pokok yakni melaksanakan urusan dan tata usaha pimpinan dan rumah tangga daerah dan Kepala Daerah, perjalanan dinas dan protokol sandi telekomunikasi dan keuangan Sekretariat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi antara lain; a. Pelaksanaan tata usaha pimpinan. b. Pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dan kepala daerah. c. Pelaksanaan urusan keuangan Sekretariat Daerah. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Umum mempunyai 4 (empat ) Sub Bagian antara lain; 1. Sub Bagian Rumah Tangga 2. Sub Bagian Tata Usahan Pimpinan dan Santel 3. Sub Bagian Keuangan Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan.
Rencana Kerja ( Renja ) merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui persetujuan DPR, Pemerintah telah mengeluarkan UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 yang mengubah hubungan dan keterkaitan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara signifikan. Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintah Pusat memberikan Otonomi Daerah berupa kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dimana Pemerintah Daerah akan lebih banyak berperan serta dalam membuat rencana pembangunan di daerahnya. Pada saat yang sama peran dan fungsi Pemerintah Pusat semakin berkurang dan terbatas terutama dalam skala makro dalam membuat kebijakan strategis. Dalam aspek finansial UU No.25/1999 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat telah memodifikasi hubungan fiscal antara pusat dan daerah termasuk dalam pembagian hasil pajak dari pendapatan sumber daya alam dan peningkatan jumlah bantuan berupa block grant kepada daerah. Berkaitan dengan implementasi desentralisasi, maka kewenangan dan tanggung jawab yang semakin besar berada pada Pemerintah Daerah yang membutuhkan kemampuan yang lebih baik. Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah mengandung makna pada pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dalam pemafaatan sumber daya daerah secara optimal dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan secara keseluruhan dari aktivitas pemerintah daerah baik dalam urusan pemerintahan, administrative, pengaturan dalam pembangunan serta pelayanan umum. Hal ini menegaskan bahwa penanganan dan pengembangan sumber daya manusia harus bersifat pro aktif dan serius sejak dini, mengingat kemampuan aparat pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan implementasi otonomi daerah. Berdasarkan pada rasionalitas di atas, maka peningkatan kemampuan aparat serta kelembagaannya merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan agar mampu
berkompetisi dan bersaing secara aktif dalam upaya memuaskan stake holder dan menghadapi berbagai perubahan lingkungan yang dinamis. Langkah yang perlu dilakukan dalam kegiatan pengembangan kemampuan Pemerintah Kota pada setiap SKPD adalah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang dimaksudkan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap SKPD dalam menerima Otonomi Daerah. Penyusunan Renja ini merupakan kegiatan akomodasi aspirasi dari tingkat bawah yang dikoordinasikan oleh Pimpinan masing-masing Dinas/Instansi/Bagian. 1.2.
Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan rencana kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455); 4. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13); 1.3.
Maksud dan Tujuan Berdasarkan latar belakang diatas, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah untuk : a.
Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan jangka pendek daerah Kota Padang untuk Tahun 2015 sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Program Pokok serta kegiatan dengan skala prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kota Padang untuk tahun 2015 dan sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan tahun yang lalu (2013).
b. Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Umum Kota Padang selama 1 (satu) tahun dan untuk tahun mendatang. 1.4.
Proses dan Sistematika Penyusunan Renja Penyusunan Renja ini diawali oleh keinginan untuk merencanakan sesuatu yang
melibatkan komitmen dan sumber daya manusia serta pengumpulan data dan melakukan berbagai analisa sehingga didapat rumusan yang disepakati.
Langkah kedua mengimbas tata nilai yang merujuk pada “Lima Prinsip Mars” yakni, kualitas, responsibilitas-tanggap dan tanggung jawab, mutual bersama dan saling menguntungkan, efektif dan efisien serta kebebasan untuk berinovasi. Langkah ketiga memformulasikan misi sehingga tergambar tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang relevan untuk mewujudkannya. Langkah keempat, menetapkan model strategi mengikuti sistim organisasi dan mekanisme yang relevan dengan perumusan dan perubahan yang akan melahirkan metoda. Langkah kelima, intropeksi dengan sasaran keadaan yang ideal berdasarkan pencapaian Tupoksi dan ketersediaan sumber daya. Pada langkah kelima ini di gunakan matrik SWOT, yaitu metoda penentuan strategi berdasarkan kolaborasi antara komponen internal Dinas yang meliputi Kekuatan (Strengh) dan kelemahan serta kekurangan (weakness) serta komponen eksternal yang meliputi peluang (Opportunity) dan ancaman (Threats). Langkah keenam, mengintegrasikan rencana tindakan dalam program dan kegiatan tahun 2015. Langkah ketujuh, menyusun skenario kegiatan merujuk pada analisis SWOT dan rencana tindakan sehingga dapat ditentukan strategi kebijakkan yang tepat berdasarkan kelayakan dari segi sumber daya dan dampaknya. Langkah kedelapan, implementasi berdasarkan pada program/kegiatan yang telah ditetapkan termasuk mengembangkan sistem informasi dan peningkatan sumber daya sedangkan peningkatan kemampuan aparatur merupakan tujuan antara.
2.
Visi, Misi dan Tupoksi SKPD
2.1.
Visi dan Misi SKPD Visi dari Bagian Umum adalah Terciptanya pelayanan yang baik dibidang
administrasi, sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota.
Dan misi dari Bagian Umum adalah Menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai guna memberikan arahan jangka panjang dan terciptanya kematangan dalam manajemen pengelolaan yang merupakan perencanaan dari tugas pokok dan fungsi Bagian Umum. 2.2.
Tupoksi Tugas pokok melaksanakan urusan dan tata usaha pimpinan dan rumah tangga
daerah dan kepala daerah, perjalanan dinas dan keuangan Sekretariat Daerah. Fungsi antara lain; a. Pelaksanaan tata usaha pimpinan. b. Pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dan kepala daerah. c. Pelaksanaan urusan keuangan Sekretariat Daerah. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu ( tahun 2014 )
3.1.
Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Program / kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bagian Umum selama
tahun anggaran 2014, antara lain : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik
3.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
7.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.
Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – undangan 13. Penyediaan Makanan dan Minuman 14
Rapat – rapat Koordinasi, Konsultasi dan Kedinasan Lainnya Ke Luar Daerah
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16. Penyediaan Peralatan Kebersihan 17. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 18. Pelayanan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 19. Penyediaan Penunjang Tugas Kepala Daerah 20. Penyediaan Penunjang Rapat-rapat KDH/WKDH dan Sekda 21. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan
3.
Pengadaan Mebeleur
4.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan
5.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
6.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
7.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
8.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan
9.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan 11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 12. Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas 13. Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.
Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
F. Program Peningkatan dan Pemahaman Agama 1. 3.2.
Penyediaan Penunjang Acara Ramadhan dan Hari Raya Islam Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
1. Melakukan prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada. 2. Melakukan efisiensi terhadap kegiatan dengan tetap mempertahankan kualitas.
4.
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015 ( lampiran )
5.
Penutup Rencana Kerja ( Renja ) disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan
sebagai implementasi atas tugas pokok dan fungsi Bagian sebagai unsur perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Kota Padang. Demikian Renja ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas selanjutnya.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN UMUM TAHUN 2015 DAN PRAKIRAANMAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG RENCANA TAHUN 2015 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
URUSAN WAJIB
01
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pelayanan administrasi perkantoran
Padang
Meningkatnya administarsi perkantoran
26.000.000
DAU
Meningkatnya administarsi perkantoran
30.000.000
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pelayanan administrasi perkantoran Listrik
Padang
Meningkatnya administarsi perkantoran
2.211.500.000
DAU
Meningkatnya administarsi perkantoran
2.500.000.000
03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jasa peralatan dan perlengkapan kantor guna penunjang pelaksanaan kedinasan
Padang
Terdukungnya pelaksanaan pekerjaan dengan tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.278.500.000
DAU
Terdukungnya pelaksanaan pekerjaan dengan tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.400.000.000
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Kendaraan dinas/operasional dalam daftar asset Bagian Umum
Padang
Terdapatnya legalisasi hukum dan ketertiban administrasi
92.500.000
DAU
Terdapatnya legalisasi hukum dan ketertiban administrasi
110.000.000
08 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
Lingkungan kantor dari aspek kebersihan
Padang
Kantor yang bersih dan rapi untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan
623.330.000
DAU
Kantor yang bersih dan rapi untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan
745.000.000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Berbagai peralatan kerja penunjnag pelaksanaan tugas kantor
Padang
Alat-alat kantor yang siap guna penunjang pelaksanaan tugas kantor
37.000.000
DAU
Alat-alat kantor yang siap guna penunjang pelaksanaan tugas kantor
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekerjaan kantor yang membutuhkan alat tulis kantor
Padang
Terlaksananya pekerjaan kantor dengan didukung oleh ketersediaan alat tulis
318.750.000
DAU
Terlaksananya pekerjaan kantor dengan didukung oleh ketersediaan alat tulis
350.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pekerjaan kantor yang membutuhkan kelengkapan barang cetakan dan penggandaan
Padang
Terselenggaranta tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya barang cetakan dan penggandaan
451.543.750
DAU
Terselenggaranta tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya barang cetakan dan penggandaan
470.000.000
Bagunan kantor yang membutuhkan penggantian/pembahruan alat listrik dan elektronik
Padang
Bagunan kantor yang didukung oleh kondisi instalasi listrik dan penerangan yang baik
150.000.000
DAU
Bagunan kantor yang didukung oleh kondisi instalasi listrik dan penerangan yang baik
220.000.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyelenggaraan tugas kedinasan yang membutuhkan peralatan dan perlengkapan kantor
Padang
Terselenggaranya tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya perelatan dan perlengkapan kantor
818.700.000
DAU
Terselenggaranya tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya perelatan dan perlengkapan kantor
970.000.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyelenggaraan tugas kedinasan yang membutuhkan peralatan rumah tangga
Padang
Terselenggaranya tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya peralatan rumah tangga
415.900.000
DAU
Terselenggaranya tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya peralatan rumah tangga
740.000.000
Aparatur pengguna penerima manfaat bahan bacaan dan peraturan penundang-undangan
Padang
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan
57.375.000
DAU
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan
Kegiatan pelayanan administtrasi kantor yang membutuhkan makanan dan minuman
Padang
Tersedianya pelaksanaan tugas dengan tersedianya makanan dan minuman
2.698.427.500
DAU
Tersedianya pelaksanaan tugas dengan tersedianya makanan dan minuman
12
15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
45.000.000
65.000.000
3.200.000.000
KET.
Aparatur penerima manfaat rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Padang
Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang terkoordinir dengan baik melalui konsultasi dan koordinasi
1.822.655.000
DAU
Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang terkoordinir dengan baik melalui konsultasi dan koordinasi
1.950.000.000
19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Aparatur penerima manfaat koordinasi dalam daerah
Padang
Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang terkoordinir dengan baik melalui konsultasi dan koordinasi
54.060.000
DAU
Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang terkoordinir dengan baik melalui konsultasi dan koordinasi
65.000.000
20 Penyediaan Alat Kebersihan
Bangunan kantor yang membutuhkan pealatan kebersihan
Padang
Terciptanya kondisi bangunan kantor yang bersih dan rapi
120.000.000
DAU
Terciptanya kondisi bangunan kantor yang bersih dan rapi
185.000.000
21 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran
Padang
Membantu pelaksanaan kantor
1.157.520.000
DAU
Membantu pelaksanaan kantor
25 Pelayanan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan
Stakeholder yang menggunakan gedung kantor dan rumah dinas
Padang
Tersedianya PBB gedung kantor dan rumah dinas
35.000.000
DAU
Memberikan konstribusi untuk Pendapatan Asli Daerah
26 Penyediaan Penunjang Tugas Kepala Daerah
KDH dan Stakeholder pelayanan administrasi perkantoran
Padang
Terlaksananya tugas kedinasan KDH
100.000.000
DAU
Terlaksananya tugas kedinasan KDH
100.000.000
Aparatur dan Stakeholder koordinasi kedinasan KDH, WKDH dan Sekda
Padang
Terselenggarnya penyelenggaraan Pemerintahan Kota Padang
134.000.000
DAU
Terselenggarnya penyelenggaraan Pemerintahan Kota Padang
145.000.000
39 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Meningkatnya penunjang kegiatan perkantoran
Padang
Pendukungan pelaksanaan kegiatan perkantoran
1.545.404.000
DAU
Pendukungan pelaksanaan kegiatan perkantoran
1.750.000.000
06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas
Apatarur pengguna perlengkapan rumah jabatan/dinas
Padang
Pendukung pelaksanaan kedinasan dengan tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan
273.100.000
DAU
Pendukung pelaksanaan kedinasan dengan tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan
10 Pengadaan Mebeleur
Penyelenggaraan tugas kedinasan yang membutuhkan meubeleur
Padang
Tersedianya penyelenggaraan tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya meubeleur
2.505.550.000
DAU
Tersedianya penyelenggaraan tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya meubeleur
20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan
Rumah jabatan yang perlu pemeliharaan
Padang
Tersedianya rumah dinas yang layak pakai
723.000.000
DAU
Tersedianya rumah dinas yang layak pakai
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan
Padang
Tersedianya gedung kantor yang layak pakai
35.000.000
DAU
Tersedianya gedung kantor yang layak pakai
Kendaraan dinas/operasional yang membutuhkan pemeliharaan
Padang
Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai sebagai pendukung kedinasan
2.421.306.000
DAU
Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai sebagai pendukung kedinasan
18
35
02
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Rapat-rapat KDH / WKDH dan Sekda
1.250.000.000
40.000.000
450.000.000
2.000.000.000
950.000.000
45.000.000
24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
25
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Perlengkapan rumah jabatan yang perlu proses Jabatan / Dinas pemeliharaan
Padang
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan sebagai penunjang kedinasan
100.300.000
DAU
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan sebagai penunjang kedinasan
115.000.000
26
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan pada gedung kantor yang perlu proses pemeliharaan
Padang
Tersedianya perlengkapan kantor sebagai penunjang kedinasan
431.080.294
DAU
Tersedianya perlengkapan kantor sebagai penunjang kedinasan
450.000.000
27
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas
Peralatan rumah dinas yang perlu proses pemeliharaan
Padang
Tersedianya peralatan rumah dinas sebagai pendukung kedinasan
63.750.000
DAU
Tersedianya peralatan rumah dinas sebagai pendukung kedinasan
110.000.000
2.635.000.000
Peralatan gedung kantor yang perlu proses pemeliharaan
Padang
Tersedianya peralatan gedung kantor sebagai pendukung kedinasan
84.947.500
DAU
Tersedianya peralatan gedung kantor sebagai pendukung kedinasan
150.000.000
40 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan
Aparatur dan stakeholder penerima manfaat rumah dinas
Padang
Pendukung dalam penyelenggaraan kedinasan
1.047.650.000
DAU
Pendukung dalam penyelenggaraan kedinasan
1.500.000.000
42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Aparatur dan stakeholder penerima manfaat gedung kantor
Padang
Pendukung dalam penyelenggaraan kedinasan
2.348.068.500
DAU
Pendukung dalam penyelenggaraan kedinasan
3.000.000.000
28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
51 Penyediaan Jasa Perkantoran
03
01 Pengadaan Mesin Absensi
0
Aparatur penerima manfaat absensi
Padang
Aparatur penerima manfaat absensi
60.000.000
Aparatur penerima manfaat absensi
0
02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Aparatur penerima manfaat pakaian dinas beserta kelengkapannya
Padang
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapan untuk untuk Aparatur
122.800.000
DAU
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapan untuk Aparatur
145.000.000
06
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyelenggaraan pelaporan SKPD
Padang
Terlaksananya pelaporan SKPD
182.202.000
DAU
Terlaksananya pelaporan SKPD
195.000.000
19
14
Penyediaan Penunjang Acara Ramadhan dan Hari Raya Islam
Aparatur dan stakeholder yang terkait dengan acara bulan Ramadhan dan Hari Raya Islam
Padang
Pendukung kegiatan bulan Ramadhan dan Hari Raya Islam
731.260.000
DAU
Pendukung kegiatan bulan Ramadhan dan Hari Raya Islam
925.000.000
JUMLAH
25.278.179.544
29.000.000.000
