RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

TAU J O

N

Disusun oleh: Tim Penyusun

BAGIAN ADM EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH DHARMASRAYA Rencana Kerja KABUPATEN (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016 TAHUN 2015

-1-

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

TAU J O

N

Disusun oleh: Tim Penyusun

BAGIAN ADM EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

-2-

KATA PENGANTAR Kita panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayatNya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ini dapat selesai pada waktunya. Sekretariat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan seluruh SKPD, dimana Sekretariat Daerah berperan dalam advokasi, koordinasi dan sinkronisasi melalui bagian-bagian yang dikoordinasikan oleh Asisten dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Peran Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai upaya membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya. Upaya yang dilakukan pada akhirnya diharapkan akan mendukung Kinerja Pembangunan Kabupaten Dharmasraya lebih optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis. Berdasarkan peranan tersebut maka Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah. Oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita banggakan ini. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terima kasih.

Pulau Punjung,

Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. Benny Mukhtar, MM Pembina Utama Madya/ IVd NIP. 19560815 198610 1 001


-3-

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I

PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

BAB II

Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN


-4-

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tabel 2.3 Riview terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Dharmasraya Tabel 1. Data Petugas K-3 dan Penjaga Kantor Tabel 2. Data Personil Honor Daerah di Sekretariat Daerah Tabel 3. Jenis Kendaraan Jabatan Berdasarkan Kondisinya


-5-

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : 1) Penyusunan rencana; 2) Penetapan rencana; 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan 4) Evaluasi pelaksanaan rencana. Upaya untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Dharmasraya untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Dharmasraya adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

-6-

pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Dharmasraya akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah. Adapun visi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya adalah: “SEBAGAI FASILITATOR DAN ADVISOR UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK’’ Makna yang terkandung: a. Fasilitator serta advisor adalah fungsi utama dalam merumuskan kebijakan publik sehingga diharapkan akan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel dan dipertanggungjawabkan baik keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya. b. Sebagai

fasilitator

diharapkan

dapat

memfasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang dalam suatu mekanisme kerja Pemerintah Daerah. c. Sebagai advisor dalam perumusan kebijakan publik yang mengandung arti memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan urusan-urusan daerah. d. Aparatur

daerah

dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsi

mengimplementasikannya dalam sikap yang profesional. e. Terwujudnya good governence dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan pilar-pilar tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Visi Sekretariat Daerah maka ditetapkan Misi sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan

koordinasi

dalam

perumusan

kebijakan

umum

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

-7-

dan aparatur yang bersih dan baik (Good and Clean Government). 3. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang prima. 4. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan melalui pembinaan aparatur yang terprogram dan sinergis. Perkembangan reformasi di segala aspek bidang kehidupan dan pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekwensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip good governance ini juga akan menuntut adanya koordinasi antara stakeholders. Koordinasi yang baik ini akan mampu menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, lebih terjaminnya aliran arus aspirasi dan tersampaikannya kebijakan dan program pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat. Kebijakan pembangunan dari Pemerintah bagi masyarakat luas diharapkan masyarakat tidak hanya menerima bagaimana kebijakan itu ditetapkan, bagaimana kebijakan dilaksanakan, berperan serta dalam pelaksanaan dan dampak kegiatan kepada masyarakat luas. Sekretariat Daerah mempunyai peranan penting dalam menjaga mekanisme pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah dengan SKPD, masyarakat dan stakeholder lain tetap terjaga, sehingga kebijakan dan program pembangunan akan lebih tepat sasaran. Demokrasi dengan bentuk pemilihan kepala pemerintahan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat juga membawa konsekwensi pada semakin tingginya tanggung jawab kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, terhadap tuntutan masyarakat, makin kritisnya masyarakat terhadap visi, misi dan program pembangunan dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perlunya advokasi, koordinasi dan sinkronisasi untuk menjaga konsistensi kebijakan, program pembangunan, efektifitas dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Peningkatan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan berkembang dinamis sangat pesat, sementara itu di sisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk


-8-

kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang, dan kebijakan jangka menengah dan kebijakan tahunan. Oleh karena itu, peran Sekretariat Daerah yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya akan tepat sasaran. Kegiatan pelayanan publik, selain sebagai bagian dari kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya, untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas dan usulan-usulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa peran Sekretariat Daerah akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini SKPD dan masyarakat luas. Sekretariat Daerah sebagai bagian dari lembaga Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, membangun citra Pimpinan Pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Recanan Kerja Pembangunan (RENJA) Tahun 2015 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi, misi, dan agenda pembangunan.

1.2.

Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2015 adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3.

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


-9-

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 25); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015; 12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 66 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah; 13. Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014;

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk membangun sebuah

rencana kerja yang disusun dengan menggunakan pendekatan sistem manajemen perencaanan yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2016 adalah: Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 10 -

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. 2. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui advokasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan dan antar SKPD, Stakeholders, masyarakat. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Sekretariat Daerah baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen. 4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. 5. Sebagai pusat informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring data dan bahan baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

Rencana

Kerja

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Dharmasraya Tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review terhadp rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan


- 11 -

BAB IV PENUTUP Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.


- 12 -

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014, sedangkan pelaksanaan tahun 2015 yang sedang dilaksanakan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan tahun 2016. Tahun 2015 belum dilakukan evaluasi karena kegiatannya sedang dilaksanakan. Program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran 5. Pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan tahun 2014 di Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya yaitu: a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan 4 (empat) kegiatan, yakni: 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi maksud pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemeirntah Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. LPPD ditargetkan dalam 1 Dokumen dan telah berhasil dilakukan dengan penggandaan buku sebanyak 55 Buku. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.29.134.000,- dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.27.837.200,- atau 95.55%. 2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ ditargetkan dalam 1 Dokumen dan telah berhasil dilakukan dengan penggandaan


- 13 -

buku sebanyak 85 Buku. LKPJ yang disusun adalah laporan Tahun 2013 telah dilaksanakan dengan realisasi 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.085.200,- atau 89,71%. 3. Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa setiap Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membuat dan menyampaikan LAKIP setelah tahun anggaran berakhir dan penetapan kinerja pada awal tahun anggaran. Kegiatan ini ditargetkan dalam 1 Dokumen LAKIP dan telah berhasil dilakukan dengan baik. 4. Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 22.972.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.736.500,- atau sebesar 64,15% b. Program

Penyelesaian

Konflik-konflik

Pertanahan,

dilaksanakan

untuk

mendukung program ini adalah : 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Batas Nagari. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka fasilitasi terhadap masalah-masalah pertanahan yang muncul di masyarakat, baik masalah tanah antar sesama warga, dengan pemerintah, maupun dengan pihak lain. Dalam upaya penyelesaian konflik-konflik pertanahan, pemerintah telah berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di masyarakat, disediakan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.252.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.814.600,- atau 93,54%. 2. Kegiatan penyelesaian sengketa tanah milik Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2014 mempunya pagu dana sebesar Rp. 6.645.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.772.000,- kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan BMD yang masih bersatatus sengketa dengan pihak lain. Realisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1. Kegiatan penyelesaian sengketa Bagian aset lebih banyak berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Tata Pemerintahan;


- 14 -

2. Proses penyelesaian Sengketa tanah yang telah dilaksanakan adalah : a. Tanah lokasi bangunan SDN 15 Sititung b. Tanah R di nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh c. Tanah Eks. Kebun Percobaan IPB Bogor di Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Timpeh

c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah. Kegiatan ini merupakan penyelesaian masalah batas antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Propinsi Jambi serta Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Karena merupakan batas propinsi, maka kewenangan untuk menentukan batas tersebut adalah pihak Pemerintah Propinsi, peran pemerintah Kabupaten hanya sebatas melakukan koordinasi untuk dapat tercapainya MoU antar daerah yang dilaksanakan antar pemuka masyarakat adat dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah kedua belah pihak, dengan pagu dana sebesar Rp. 57.504.500,-. dan realisasi sebesar Rp. 31.858.500,- atau sebesar 55,40%.

d. Program Penataan Daerah Otonom Baru, yang dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut: 1. Fasilitasi pemantapan SOTK Pemerintahan Daerah Otonomi Baru, dengan target kegiatan pembahasan usulan SKPD terkait perubahan dan reorganisasi struktur organisasi perangkat daerah untuk dijadikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pagu dana untuk kegiatan ini Rp. 60.431.000,- dan realisasi sebesar Rp. 52.501.500,- atau sebesar 86,88%. 2. Fasilitasi Pemekaran Jorong. Pemekaran jorong dapat dilaksanakan dalam bentuk pengajuan dan pembahasan dengan pengajuan 123 jorong pemekaran yang diajukan dari 21 nagari dan 7 kecamatan. Capaian keuangan untuk kegiatan fasilitasi pemekaran jorong adalah sebesar Rp. 32.530.000,- atau 90,07% dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 36.117.500,3. Pembakuan Nama Rupa Bumi. Pembakuan nama rupa bumi dilaksanakan di 11 Kecamatan dan 52 Nagari, namun belum dapat dilaksanakan untuk seluruh jenis


- 15 -

rupa bumi dan akan dilanjutkan tahun 2016. Untuk melaksanakan kegiatan pembakuan nama rupa bumi disediakan anggaran sebesar Rp. 16.908.800,dengan realisasi sebesar Rp. 15.238.500,- atau 90,12%.

e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, yang dilaksanakan dalam program ini adalah Kegiatan Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah, dengan target kegiatan berupa sosialisasi peraturan terkait pelaksanaan dan pedoman Reformasi Birokrasi di Daerah. Melalui kegiatan ini pada Tahun 2014 telah dilaksanakan 2 (Dua) kali sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi, diantaranya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publuk dan Peraturan Pemerintaha Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Alokasi anggaran tahun 2014 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 121.307.000,- dapat drealisasikan sebesar Rp. 110.129.200,- atau sebesar 90,79%.

f. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, yang dilaksanakan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalin koordinasi yang baik antar pemerintah daerah dengan unsur Muspida. Kegiatan rapat koordinasi unsur MUSPIDA dilaksanakan dalam rangka menjalin koordinasi yang baik antar pemerintah daerah dengan unsur Muspida. Rapat koordinasi ini dilaksanakan 1 kali sebulan dengan alokasi anggaran Rp.295.920.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 268.369.700,- atau 90,69%. g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk mendukung program ini, dilaksanakan 2 kegiatan sebagai berikut: 1. Fasilitasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang APB Nagari dan pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari dan telah terlaksana dengan baik. Dalam kegiatan ini ditujukan dengan target 2 dokumen peraturan bupati tentang Penyusunan APB Nagari Tahun 2014 dan Pedoman umum tentang pengelolaan keuangan Nagari Tahun 2014. Dana yang tersedia untuk kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 16 -

ini adalah sebesar RP. 24.156.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.016.000,- atau 99,42%. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya buku pedoman umum Alokasi Dana Nagari (ADN) dan terlaksananya evaluasi pelaksanaan APB-Nagari dengan out come yang diharapkan adalah tertibnya pengelolaan ADN dan tersedianya buku pedoman bagi nagari. Manfaat yang yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya petunjuk penggunaan APBNagari. 2. Monitoring Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Pembinaan Administrasi. Dana yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar RP.25.625.200,- terealisasi sebesar Rp.25.320.200,- atau 98,81% dengan capaian fisik 100%. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah telah terlaksananya monitoring ADN dan pembinaan administrasi di 52 (lima puluh dua) Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar penggunaan Alokasi Dana Nagari (ADN) lebih jelas dan lebih terarah sehingga penyimpangan yang terjadi di nagari-nagari dalam penggunaan ADN semakin berkurang dari waktu ke waktu. h. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa. Pada program ini dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu: 1. Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari se-Kabupaten Dharmasraya. Melalui kegiatan ini telah terpilih Wali Nagari dan Sekretaris Nagari terbaik yang mewakili Dharmasraya untuk mengikuti kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari Tingkat Propinsi Sumatera Barat. Wali Nagari terbaik atas nama Andestra, S.Pt dari Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar, sekretaris terbaik atas nama Ridwan, ST dari Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh. wali nagari dan sekretaris nagari terbaik dikirimkan ke tingkat propinsi dan Wali Nagari berhasil memperoleh peringkat I untuk kategori Bidang Ekonomi dan Sekretaris Nagari berhasil memperoleh peringkat I untuk kategori Administrasi Kependudukan. Alokasi Dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.472.500,dengan realisasi sebesar Rp. 21.510.500 atau 60,64%. 2. Pembekalan Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari. Kegiatan Pembekalan Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari dalam Bidang manajemen Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2014 diikuti oleh 104 orang yang terdiri dari 52 (lima puluh Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 17 -

dua) orang Bendahara Nagari dan 52 (lima puluh dua) orang Sekretaris Nagari. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Bendahara Nagari dalam bidang manajemen pemerintahan nagari sehingga diharapkan melalui pelatihan ini pengelolaan keuangan Nagari akan menjadi lebih baik. Tingkat capaian untuk kegiatan ini secara fisik adalah 100%, sementara secara keuangan sebesar Rp. 57.711.400,- atau 97,20% dari dana yang disediakan yaitu Rp. 59.374.500,3. Pembekalan Wali Nagari dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari. Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2014 ini diikuti oleh 52 (lima puluh dua) orang Wali Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Wali Nagari dalam bidang Manajemen Pemerintahan Nagari. Kegiatan yang mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 30.953.000,- ini bisa terlaksana 100% dengan realisasi anggaran Rp. 20.812.500 atau 67,24%. i. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, yang dilaksanakan dalam program ini adalah Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi. Melalui kegiatan ini telah terpilih Camat terbaik yang mewakili Dharmasraya untuk mengikuti kompetensi Camat Tingkat Propinsi. Camat terbaik diperoleh atas nama Azhari, SH. MM dari Kecamatan Pulau Punjung. Alokasi Dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.276.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.413.400 atau 63,49%. j. Program Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah. Pada program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu: 1. Koordinasi bidang perekonomian. Kegiatan ini berupa rapat koordinasi bersama SKPD terkait tentang permasalahan ekonomi yang terjadi, dengan volume sebanyak 8 kali dan pelaksanaan kegiatan pameran sebanyak 2 kali, yaitu 2nd Apkasi 2014 dan pelaksanaan pameran Porprov Sumbar. Dalam tahun 2014, selain rapat terkait perekonomian dan mengikuti pameran juga dilakukan fasilitasi pelaksanaan pameran yaitu pameran APKASI, pameran Sumbar Expo, dan pameran Porprov Sumbar. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan munculnya penanam modal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 18 -

baru baik yang berasal dari masyarakat langsung ataupun perusahaan besar. 2. Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah dengan sasaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dilaksanakan bertujuan untuk melakukan rapat terkait inflasi dan pengecekan kondisi di lapangan baik secara SKPD maupun gabungan. Tim ini difungsikan untuk antisipasi penurunan dan kenaikan harga barang dan komoditas unggulan di Kab. Dharmasraya, dimana Kab. Dharmasraya merupakan daerah yang sangat rentan terhadap penurunan harga komoditas utama masyarakat seperti karet, sawit, coklat dan padi serta kenaikan harga pangan pokok di masyarakat.

k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 2 kegiatan, yaitu: 1. Penyusunan Analisa Standar Belanja. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan menyusun standar belanja aparatur sebanyak 2 dokumen. Penyusunan standar belanja aparatur berupa perubahan standar belanja aparatur tahun 2014 dan standar belanja aparatur tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik. Standar belanja aparatur tahun 2014 dilakukan perubahan 2 kali akibat adanya perubahan BBM yang mengakibatkan pembiayaan berubah dan berdampak terhadap belanja aparatur. Khusus standar belanja aparatur tahun 2015 dipisahkan antara standar biaya perjalanan dinas tahun 2015 dan standar belanja umum tahun 2015. 2. Penyusunan Standar Satuan Harga. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan menyusun standar satuan harga yang merupakan pedoman bagi SKPD dan masyarakat sebanyak 2 (dua) dokumen. Penyusunan Standar Satuan Harga berupa perubahan standar satuan harga tahun 2014 dan standar satuan harga tahun 2015. Penyusunan standar harga barang perubahan tahun 2014 dilaksanakan targetnya lebih baik dari tahun 2013, dimana dilakukan efektifitas dalam

jumlah

lembaran

sehingga

mempermudah

dalam

pemanfaatan.

Penyusunan standar harga barang tahun 2015 dilakukan pengelompokan dan penambahan item kelompok.


- 19 -

l. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi terhadap permasalahan sumber daya alam dan objek pajak sebanyak 10 kali. 2. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi pemanfaatan sumber daya alam khususnya yang menjadi objek pajak sebanyak 7 kali.

m. Program Pengembangan Penanaman Modal, kegiatan pengawasan barangbarang bersubsidi. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) yang difungsikan dalam pengawasan pupuk bersubsidi dan pengawasan terhadap harga eceran pupuk. Selama tahun 2014 terjadi kelangkaan pupuk dan dapat cepat diatasi, namun berbagai penyimpangan masih ditemui di lapangan. Tahun 2014 digunakan pola verifikasi dan validasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan masih ditemukan banyaknya pupuk yang tidak dapat diverifikasi akibat ketidaktepatan penyaluran. Tim KP3 melakukan punishment terhadap CV. Usaha Tani dengan mencabut izin penyaluran sebagai distributor akibat terjadinya kelangkaan dan tidak pro aktif. Lokasi CV. Usaha Tani diambil alih penyaluran oleh PT. Farrel Antharesa Pratama.

n. Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan, , yang dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut: 1. Pengumpulan up-dating dan analisa data capaian target kinerja program. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kontrol pembangunan yang dilaksanakan di seluruh SKPD dan hasil pelaporan akan dibahas dalam rapat koordinasi sebanyak 16 kali. Pelaksanaan pemantauan dilakukan terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan yang diberikan SKPD serta kegiatan terkait yang khusus mengalami berbagai permasalahan lapangan. Pemantauan tidak hanya kegiatan APBD Kab. Dharmasraya tetapi juga APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 20 -

2. Operasional

Aplikasi

Sistem

Monitoring

Pembangunan

TEPPA

yang

dilaksanakan dengan Entry Data Pelaksanaan Pembangunan secara rutin setiap bulannya. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan data seluruh SKPD bagi kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kab. Dharmasraya. Sistem ini langsung tergabung dengan UKP4, sehingga dapat diketahui kemampuan capaian masingmasing daerah. Kabupaten Dharmasraya dalam tahun 2014 telah melakukan entry data ini dengan baik, namun belum mampu mencapai persentase pelaksaan tertinggi di Propinsi Sumatera Barat maupun di tingkat Nasional.

1. Rapat Teknis dan Pembinaan Penguatan Pemerintahan Nagari serta Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.892.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.662.000,- atau 88,71%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mensinkronkan program pembangunan yang ada di Nagari dengan program pembangunan SKPD, sekaligus merupakan upaya peningkatan

kapabilitas

Wali

Nagari

dan

perangkat

Nagari

dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

o. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan STQ dilaksanakan untuk mencari Qori-Qori’ah yang berprestasi di Kabupaten Dharmasraya pada MTQ VIIII Tingkat Kabupaten Dharmasraya dan menjadi calon kafilah yang akan dikirim pada MTQ Nasional XXXVI Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang dimulai dengan MTQ VIII Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan Asam Jujuhan dimana dimulai dengan Penunjukan Kecamatan Asam Jujuhan sebagai Tuan rumah Penyelenggara MTQ VIII tingkat Kabupaten Dharmasraya tanggal 31 Oktober s/d 2 November 2014 yang diikuti 11 Kecamatan dengan 10 Cabang Lomba terdiri dari Tilawah, Tartil, Gifzil Qur’an, Khattil Qur’an, Tafsir Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Khutbah Jum’at dan Menulis Kandungan Al-Qur’an. Acara Pembukaan dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 31 Oktober 2014 di Lapangan Sepak Bola Sungai Limau yang dibuka secara resmi oleh Bupati Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 21 -

Dharmasraya atas nama Gubernur Sumatera Barat. Dan ditutup pada hari minggu sore secara resmi oleh Bapak Wakil Bupati Dharmasraya. Pada acara penutupan diumumkan juara seluruh cabang lomba sebanyak 144 pemenang dan Juara Umum diraih oleh Kecamatan Pulau Punjung, Juara umum II Kecamatan Sungai Rumbai dan Juara umum III Kecamatan Sitiung. Pada Kegiatan dukungan MTQ dan STQ ini terealisasi anggaran sebesar Rp.601.038.000,-. 2. Kegiatan Imam, Gharim, Khatib, Bilal, Guru Ponpes dan Guru TPQ/TPSQ. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan motivasi kepada Imam, Gharim, Khatib, Bilal, Guru Ponpes, dan Guru TPQ/TPSQ dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan meningkatkan kualitas dalam mendidik anak-anak.

Imam,

Gharim, Khatib, Bilal, Guru Ponpes dan Guru TPQ/TPSQ yang menerima bantuan sebanyak 1.146 orang terdiri dari Imam 203 orang, Gharim 203 orang, khatib 201 orang, Bilal 204 orang, Guru Ponpes 97 orang dan Guru TPQ/TPSQ 238 orang. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap pertama diberikan bantuan untuk 5 bulan Rp. 1.297,500.000,- yang dibayarkan Juli 2014 dan 5 bulan berikutnya dibayarkan Desember 2014 sebanyak Rp. 1.297.500.000,-. 3. Kegiatan Safari Ramadhan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjalin silaturrami antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat secara langsung sekaligus menampung aspirasi masyarakat guna pemerataan pembangunan di seluruh aspek. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 13 Tim yang turun ke 52 Masjid/Mushollah di 52 Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 3 Juli, 7 Juli, 10 Juli dan 14 Juli 2014. 52 Masjid yang dikunjungi diberikan bantuan Al-Qur’an Terjemahan sebanyak 4 bh/Masjid dan bantuan uang sebesar Rp. 10.000.000,-/ Masjid melalui bantuan hibah. Selain kunjungan ke 52 Masjid juga dilaksanakan buka bersama dengan seluruh aspek masyarakat dirumah Bupati dan Wakil Bupati. Pada Pelaksanaan Buka bersama dibagikan souvenir kain sarung sebanyak 7000 helai, dimana pengadaan sarung dilaksanakan melalui LPSE Dharmasraya dengan pihak ketiganya CV. ATIQA PRIMA PERSADA dengan nilai kontrak Rp. sebesar 431.200.000,- Selain itu juga dilakukan fasilitasi Tim Safari Ramadhan Provinsi Sumatera barat yang turun di 3 (tiga) tempat terpisah di Kabupaten Dharmasraya. Secara keseluruhan kegiatan ini difasilitasi dengan pagu dana Rp. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 22 -

923.308.000 dan terealisasi Rp. 854.282.400,-.

p. Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat dengan kegiatan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan

Fasilitasi

Haji,

dilaksanakan

untuk

memberikan

fasilitas

pemberangkatan untuk 81 orang jemaah calon haji Kabupaten Dharmasraya sampai ke Asrama Haji Padang dan pemulangan jemaah haji dari Asrama Haji sampai di Kabupaten DharmasrayaTahun 2014 Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya memberangkatan satu orang Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) atas nama Hendri Ismail dengan nilai bantuan sebesar Rp. 35.000.000,(Tiga puluh lima juta rupiah). Kegiatan ini terdiri dari dua tahap, Pertama pemberangkatan dan kedua penjemputan. Pemberangkatan dilaksanakan hari selasa tanggal 2 September 2014 untuk pemberangkatan jemaah calon haji yang dilepas oleh Bapak Bupati Dharmasraya di Masjid Babussalam pada pukul 07.30 WIB dan difasilitasi keberangkatannya sampai di Asrama Haji Padang. Pemulangan Jemaah Haji disambut oleh Bapak Wakil Bupati Dharmasraya di Asrama Haji Padang pukul 06.00 WIB hari selasa tanggal 12 Oktober 2014 untuk kemudian difasilitasi oleh pemerintah daerah sampai ke Masjid Babussalam, dimana rombongan sampai di Masjid Babussalam pada hari minggu pukul 16.00 WIB. Jumlah jemaah haji Kabupaten Dharmasraya dalam dua kegiatan tersebut, dengan pagu dana Rp. 144.099.500,- dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 126.319,900,-

q. Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan yaitu: 1. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan serta Pembinaa UKS Tingkat Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan dan kabupaten dalam melaksanakan pembinaan secara terpadu ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA se Kabupaten Dharmasraya serta mempersiapkan sekolah untuk mengikuti lomba sekolah sehat tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan serta Pembinaan UKS Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 23 -

Tingkat Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 diawali dengan penetapan kantor sekretariat UKS Kabupaten, kemudian pembinaan terpadu antara Bagian Kesra, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama ke SDN 12 Koto Baru selaku peserta Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2014. Selain itu juga dilaksanakan Studi komperatif oleh TP UKS Kecamatan Koto Baru, Kepsek SDN 12 Koto Baru dan TP UKS Kabupaten ke Provinsi Bali dengan Tim Pembina UKS se-Provinsi Sumatera Barat untuk melihat langsung bagaimana pelaksanaan UKS di Bali karena mereka selalu meraih juara nasional setiap tahunnya. Pelaksanaan studi ini menjadi panduan untuk mempersiapkan SDN 12 Koto Baru dalam mengikuti Lomba Sekolah Sehat tingkat Nasional Pada tanggal 22 Mei 2014. Setelah pelaksanaan Lomba sekolah sehat tingkat nasional dilaksanakan pembinan ke TK Makarti Tiumang, SDN 20 Sitiung, MTs.N Koto Baru dan SMAN 1 Sungai Rumbai sebagai peserta Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dan pada LSS Provinsi tersebut SDN 20 Sitiung meraih juara III, SMAN 1 Sungai rumbai harapan I, TK Makarti Tiumang dan MTs.N Koto Baru meraih harapan III. Pada tahap akhir pelaksanaan kegiatan UKS diadakan Pelatihan Guru Pembina UKS se Kab Dharmasraya dan TP UKS Kecamatan dan Kabupaten selama 3 hari tanggal 2 s.d 4 Desember 2014 dengan Narasumbernya dari TP UKS Provinsi Sumbar, Dinas Kesehatan Kab Dharmasraya dan BLH Kab Dharmasraya. Kegiatan UKS ini disediakan pagu dana sebesar Rp. 178.670.000,- dan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 170.974.000,2.

Kegiatan Koordinasi Bidang Pendidikan dilaksanakan guna memfasilitasi rapatrapat bidang pendidikan, dimana

rapat ditargetkan 5 kali dan berhasil

dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam setahun dan pembahasannya antara lain STITNU, Pengangkatan Pamong Belajar pada UPT SKB, Pembayaran Tunjangan Jabatan Pamong Belajar dan Penilik PNFI, Status TK SATAP, Koordinasi UKS yang dihadiri oleh SKPD terkait lainnya, dalam kegiatan ini dengan pagu dana sebesar Rp. 7.892,000,- dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 2.650.000,3.

Kegiatan Koordinasi Bidang Kesehatan dilaksanakan guna memfasilitasi rapat-


- 24 -

rapat bidang kesehatan, dimana rapat ditargetkan 5 kali dan terlaksana sebanyak 7 kali dalam tahun 2014 diantaranya rapat Pembahasan Ambulance dan JKN Rumah Sakit, Pembahasan Verifikator Independen Rumah Sakit, Penambahan Tenaga Dokter Umum dan tenaga Keuangan Rumah Sakit, Permohonan Tanah IBI dan Permohonan Klinik Arba, serta Pembahasan Laporan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Depot Air Minum. Kegiatan koordinasi Kesehatan dengan pagu dana sebesar Rp. 7.630,000,- dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 5.177.400,-. 4.

Kegiatan Koordinasi Bidang Keagamaan dilaksanakan agar terkoordinasikannya permasalahan-permasahan bidang keagamaan yang masuk ke Sekretariat Daerah dengan pagu dana sebesar Rp. 17.503,000,-. Kegiatan Koordinasi Bidang Keagamaan dilaksanakan bersama SKP terkait (camat 11 Kecamatan, KUA 11 Kecamatan, Kemenag) Rakor dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan selama 1 tahun yang bertujuan untuk : -

Menginventarisir permasalah-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keagamaan.

-

Menuyusun konsep rencana kegiatan bidang keagamaan.

-

Mengevaluasi kegiatan bidang keagamaan yang telah dilaksanakan.

-

Dengan adanya rakor agama bersama SKPD terkait sangat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang keagamaan.

5.

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Dana Hibah dilaksanakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi proposal hibah masjid/musholla/majelis taklim/organisasi islam se-Kabupaten Dharmasraya tahun

2014.

Berdasarkan

Keputusan

Bupati

Dharmasraya

Nomor

:

189.1/112/KPTS-BUP/2-14 telah ditetapkan 164 Surau/Musholla/Masjid, 9 Majelis Taklim, 1 Organisasi Islam dan 52 Masjid Kunjungan Tim Safari Ramadhan yang berhak sebagai penerima hibah tahun Anggaran 2014. Dari 226 proposal yang masuk dalam Lampiran APBD yang cair sebanyak 187 proposal, dalam fasilitasi bantuan hibah ini terealisasi anggaran sebesar Rp. 56.549.000,-

r. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur. Untuk mendukung program ini dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 25 -

bagi Aparatur Pemda. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terutama dalam penyusunan produk hukum daerah, dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur Pemda. Tahun 2014 Bimbingan teknis Legal Drafting dilaksanakan 1 hari dengan jumlah peserta 43 orang dengan rincian 1 (satu) orang masing-masing SKPD dengan realisasi capaian 100% dengan dana sebesar Rp. 35.846.000,- dan realisasi anggaran Rp. 14.025.500,- (39%).

s. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur,

dilaksanakan dengan

kegiatan Penyusunan Buku Informasi Jabatan. Output dari kegiatan ini tersusunnya Peraturan Bupati tentang Informasi Jabatan seluruh SKPD se-Kabupaten Dharmasraya. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Informasi jabatan ini dapat dijadikan bahan bagi seluruh PNS untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

t. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan pendukung sebagai berikut: 1. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pada program Penataan Peraturan Perundangundangan untuk melakukan koordinasi tentang tatacara dan prasyarat pelaksanaan bantuan hukum kepada Lembaga/Pejabat Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 55.499.500,-. Dari anggaran yang telah dialokasikan pada kegiatan ini, dapat terealisasi sebesar Rp. 46.490.400 dipersentasekan kegiatan tersebut sekitar 75%. 2. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan

Rencana

Kerja

Rancangan

Peraturan

Perundang-undangan

merupakan kegiatan penyusunan produk hukum daerah, dengan sasaran penyiapan draft Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Tahun 2014 ditargetkan bisa tersusun dan dibahas sebanyak 55 Produk Hukum Daerah yang terdiri dari 5 Rancangan Peraturan Daerah dan 50 Peraturan Bupati. Melalui


- 26 -

kegiatan ini dapat direalisasikan, yaitu penetapan 6 Perda, pembahasan dan penetapan 67 Peraturan Bupati, dan ditetapkannya 473 Keputusan Bupati. 3. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mensosialisasikan peraturan perundangundangan. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. Sosialisasi langsung dengan peserta tokoh masyarakat, Wali Nagari dan seluruh perangkat Nagari dan Jorong sesuuai dengan materi yang akan disosialisasikan. b. Sosialisasi melalui Website JDIH Bagian Hukum Dharmasraya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, melalui ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi tentang Peraturan Perundang-undangan Pada Tahun 2014 kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dialokasikan dana sebesar Rp. 65.316.000,- Dana yang terserap dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi ini sebesar Rp. 57.986.600 atau sebesar 90% dengan realisasi capaian target 96%. Dana tersebut digunakan untuk sosialisasi 4 buah peraturan perundang-undangan. 4. Sosialisasi Aksi Nasional HAM (RANHAM). Dalam rangka meningkatkan penerapan nilai-nilai HAM, dilakukan kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM kepada Aparatur Daerah. Dalam tahun 2014 Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 20.503.500 Dengan target 50 (Lima Puluh) Orang peserta Sosialisasi. Pelaksanaan kegiatan Rencan Aksi Nasional HAM (RANHAM) ini dilaksanakan kegiatannya pada Bulan Mei 2014 dengan Realisasi anggaran Rp. 20.433.900 (90,50%).

u. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Kegiatan ini terdiri dari belanja honor petugas khusus (petugas caraka/agendaris), belanja perangko, materai dan benda pos lainnya serta belanja perjalanan dinas. Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 84.125.000,- dengan target pencapaian terkirimnya surat selama satu tahun. Realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 70.115.000,- atau sebesar 83,35 %. Tidak terealisasinya anggaran kegiatan ini seluruhnya disebabkan karena belanja honor petugas khusus dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 27 -

petugas tersebut dalam setahun dimana honor petugas khusus tersebut sebesar Rp. 35.000/hari, tetapi secara fisik kegiatan ini terealisasi sebesar 100% 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan belanja pembayaran rekening telepon dan speedy sebanyak 17 unit, rekening air 1 unit dan rekening listrik 11 unit selama satu tahun yang dilaksanakan rutin setiap bulannya. Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 677.200.000,dengan target pencapaian terbayarnya seluruh tagihan biaya air, listrik dan telepon Kepala / Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah selama tahun 2014. Realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 666.664.905,- atau sebesar 98,44 %. Pembayaran rekening listrik, air dan telepon berdasarkan beban pemakaian yang dibayarkan kepada pihak penyedia jasa. 3. Belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor dialokasikan untuk biaya sewa karangan bunga dari Bupati / Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Pada tahun 2014 dialokasikan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.00.000.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.950.000,- atau sebesar 94,95% 4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS, dialokasikan untuk biaya perawatan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati. Pembayaran biaya pemeliharaan ini berdasarkan total biaya perawatan termasuk general chek-up yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati beserta keluarganya. Pada tahun 2014 anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 53.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.962.450,- atau sebesar 33,89 %. Pembayaran biaya pemeliharaan kesehatan Bupati / Wakil Bupati beserta keluarga berdasarkan tagihan dari rumah sakit, tetapi secara fisik kegiatan ini terealisasi sebesar 100%. 5. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, dialokasikan untuk biaya premi asuransi kendaraan dinas/operasional

Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat

Daerah. Pada tahun 2014 dialokasikan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.511.000,- atau sebesar 99,35% untuk 23 unit kendaraan dinas/operasional yang diasuransikan. Berikut kendaraan dinas/operasional yang diasuransikan pada kegiatan ini untuk tahun 2014 : 1). Toyota Fortuner 2.7 V A/T, BA 1504 V 2). Toyota Camry 3.5 Q AT, BA 1705 V Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 28 -

3). Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T, BA 1502 V 4). Ford Doble Cabin, BA 8906 VG 5). Toyota Innova V, BA 1503 V 6). Toyota Innova G, BA 9 V 7). Toyota Innova G, BA 10 V 8). Toyota Innova G, BA 11 V 9). Toyota Innova G, BA 1509 V 10). Toyota Altis 1,9 V A/T, BA 1706 V 11). Toyota Innova G, BA 1738 V 12). Toyota Innova V A/T, BA 1505 V 13). Toyota Innova V, BA 1510 V 14). Toyota Rush 1,5 G, BA 1869 VF 15). Toyota Innova V, BA 1513 V 16). Toyota Innova V, BA 33 V 17). Toyota Innova V, BA 1739 V 18). Toyota Innova E, BA 1837 V 19). Toyota Innova E, BA 15 V 20). Toyota Innova G, BA 23 V 21). Toyota Innova G, BA 1774 V 22). Toyota Innova G, BA 1775 V 23). Toyota Innova G, BA 1740 V 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, bertujuan untuk memenuhi perizinan kendaraan jabatan/operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta kendaraan dinas/ operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, terdiri dari belanja jasa Kir 6 unit, Belanja STNK 46 unit dan Belanja perpanjangan SIM. Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 51.400.000,- terdiri dari belanja jasa Kir, Belanja STNK dan Belanja perpanjangan SIM. Realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 42.128.060,- atau sebesar 81,96%. 7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dialokasikan dana sebesar Rp. 186.650.000,-. Dana ini dialokasikan untuk honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium jasa pengelola keuangan, honorarium panitia pemeriksa Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 29 -

barang dan jasa, uang lembur PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya serta belanja materai khusus untuk kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bagian keuangan. Realisasi belanja pada kegiatan ini sebesar Rp. 177.865.000,- atau sebesar 95,29 %, sedangkan anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 8.785.000. 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, yang telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.066.600.000,-. Dana ini dianggarkan untuk penyediaan jasa cleaning service untuk kantor bupati dan gedung auditorium serta untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap di Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang mencakup petugas operator pelaksana sound system dan penjaga malam. Disamping itu pada kegiatan ini juga dianggarkan belanja pembelian peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih untuk lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Realisasi keuangan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.038.488.000,- atau sebesar 97,36%. 9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, diperuntukkan untuk pembayaran honorarium tenaga ahli dan pembelian suku cadang untuk perbaikan peralatan kerja seperti komputer PC, Laptop/note book, printer, AC dll di Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2014 dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 53.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.043.000 atau sebesar 98,19% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 957.000,-. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor Bupati / Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah selama satu tahun. Total anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 125.000.000,dengan Jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 123.878.500.,- atau sebesar 99,10%. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, untuk dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan belanja cetak seperti cetak buku kwitansi, cetak buku SPPD, cetak buku nota permintaan barang, cetak himbauan/seruan Bupati/Wakil Bupati, fotocopi dan penjilidan Sekretariat Daerah. Untuk tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 91.000.000,- dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 84.325.600, atau sebesar 92,67%. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 30 -

12. Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan

Kantor,

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk tersedianya jasa perbaikan jaringan/instalasi air, listrik dan telpon serta penyediaan bahan atau suku cadang komponen instalasi listrik, air dan telepon di Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Pada kegiatan ini juga dianggarkan biaya untuk penambahan daya listrik auditorium serta biaya pemasangan instalasi listrik untuk stand pameran dalam rangka porprov ke 13 tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 166.500.000,-. Realisasi keuangan kegiatan ini pada tahun 2014 sebesar Rp. 129.261.500,- atau sebesar 77,63%. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, merupakan belanja yang bertujuan untuk menyediakan belanja sewa ruang rapat/pertemuan, meja, kursi dan tenda untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah. Total dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.383.800.000,- terdiri dari :  Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

: Rp.

140.000.000-

 Belanja sewa meja kursi

: Rp.

44.800.000,-

 Belanja sewa tenda

: Rp. 1.114.000.000,-

Realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 1.375.409.500,- atau sebesar 99,39% namun secara fisik kegiatan ini terealisir sebesar 100%.. Pembayaran belanja sewa ruang rapat / pertemuan, sewa meja kursi dan sewa tenda tergantung dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga merupakan kebutuhan rumah tangga Bupati / Wakil Bupati dan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Total anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini sebesar Rp. 67.340.000,- yang penggunaannya adalah untuk belanja pengisian tabung gas, air gallon, pembelian cindera mata, pengadaan dispenser, pengadaan televisi dan pengadaan piring dll. Realisasi belanja untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 63.870.000,- atau sebesar Rp. 94,85%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.470.000. 15. Penyediaan Makanan dan Minuman, yang digunakan untuk terpenuhinya makan dan minum di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, yang mencakup makan dan minum harian pegawai, makan dan minum harian Bupati / Wakil Bupati, Makan dan minum harian Sekda, makan dan minum rapat serta Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 31 -

makan dan minum tamu Bupati/wakil bupati dan Sekretariat Daerah. Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.981.500.000. terdiri dari : a. Belanja Makanan dan minuman harian pegawai; -

Makan dan minum harian Bupati

Rp.

360.000.000,-

-

Makan dan minum harian Wakil Bupati

Rp.

240.000.000,-

-

Makan dan minum harian Sekretariat Derah

Rp.

298.750.000,-

b. Belanja Makanan dan minuman rapat

Rp.

47.750.000,-

c. Belanja Makanan dan minuman tamu

Rp. 1.035.000.000,-

Realisasi belanja makanan dan minuman pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 1.968.242.500,- atau sebesar 99,33%, dengan rincian : a. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

Rp.

898.750.000,-

b. Belanja makanan dan minuman rapat

Rp.

45.811.500,-

c. Belanja makanan dan minuman tamu

Rp. 1.023.681.000,-

16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, untuk membiayai perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, PNS, dan Non PNS di Sekretariat Daerah yang diselenggarakan didalam/luar daerah. Total anggaran untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.554.741.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.550.896.418,- atau sebesar 99,75%. 17. Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Administrasi Teknis dan Fungsional Kantor bertujuan untuk membiayai honorarium pegawai tidak tetap dan insentif khusus untuk ajudan, Tata usaha pimpinan dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekda dan sopir patwal yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 977.845.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 973.845.000,- atau sebesar 99,59%. v. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut: 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dianggarkan untuk pengadaan kendaraan dinas / operasional sebesar Rp. 355.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 350.795.000,- atau 98,82% terdiri dari Kendaraan tamu 1 unit dan sepeda motor 1 unit. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 32 -

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor dengan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 250.500.000 dengan realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp. 247.521.000 atau 98,81 % digunakan untuk:  Belanja modal pengadaan Umbul-umbul, bendera, rampel Rp. 101.341.000  Belanja modal pengadaan Tikar ( Karpet )

Rp.

19.600.000

 Belanja modal pengadaan Kain

Rp.

21.000.000

 Belanja modal pengadaan Vitrage, gorden dll

Rp.

75.000.000

 Belanja modal pengadaan alat-alat studio (kamera)

Rp.

30.580.000

3. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 749.000.000 dengan realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp. 741.749.544 atau 99,03 % :  Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Rp.

4.527.000

 Belanja modal pengadaan Alat Pendingin ( AC )

Rp.

13.900.000

 Belanja modal pengadaan Almari

Rp.

14.550.000

 Belanja modal pengadaan Meja Rapat

Rp.

15.500.000

 Belanja modal pengadaan Meja Makan

Rp.

24.650.000

 Belanja modal pengadaan Tempat Tidur

Rp. 257.414.544

 Belanja modal pengadaan kursi tamu

Rp.

59.620.000

 Belanja modal pengadaan dispenser

Rp.

7.500.000

 Belanja modal pengadaan kulkas

Rp.

7.500.000

 Belanja modal pengadaan peralatan dapur

Rp.

9.995.000

 Belanja modal pengadaan Vitrage, gorden dll

Rp. 298.743.000

 Belanja modal pengadaan alat-alat studio ( CCTV )

Rp.

9.850.000

 Belanja modal pengadaan televisi

Rp.

18.000.000

4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dilaksanakan untuk bertujuan supaya terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 76.000.000,- dan terealisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp. 75.540.00,- atau sebesar 99,39% terdiri dari:  Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)

: Rp. 23.750.000,-


- 33 -

 Belanja modal pengadaan computer PC

: Rp. 20.925.000,-

 Belanja modal pengadaan proyektor

: Rp. 6.000.000,-

 Belanja modal pengadaan alat-alat studio

: Rp. 24.865.000,-

5. Pengadaan Mobeuler bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mobeuler Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 71.875.000,- dan terealisasi belanja pada tahun 2014 untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 71.757.500,- atau sebesar 99,84%. terdiri dari :  Belanja modal pengadaan Meja kerja

: Rp.

3.000.000,-

 Belanja modal pengadaan Kursi Kerja

: Rp.

6.920.000,-

 Belanja modal pengadaan Kursi Rapat

: Rp. 28.837.500,-

 Belanja modal pengadaan podium/mimbar

: Rp. 33.000.000,-

6. Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan bertujuan untuk tersedianya biaya pemeliharaan rutin rumah jabatan bupati/wakil bupati dan Sekretaris daerah serta sewa rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum memiliki rumah jabatan untuk Bupati dan Wakil Bupati. Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 170.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.110.000,- atau sebesar 99,48% dari total anggaran dengan rincian sebagai berikut : Jenis Belanja Belanja Bupati

Anggaran

Realisasi

sewa

rumah

jabatan/dinas

Rp. 87.000.000,-

Rp. 87.000.000,-

Belanja sewa Wakil Bupati

rumah

jabatan/dinas

Rp. 58.000.000,-

Rp. 58.000.000,-

Belanja pemeliharaan rutin rumah dinas Rp. 25.000.000,- Rp. 24.110.000,Sekretaris Daerah 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Sekretariat Daerah. Pada tahun 2014 dianggarkan honor / upah tukang sebesar Rp. 20.000.000,- dan biaya bahan baku bangunan sebesar Rp. 66.000.000,- dengan realisasi anggaran untuk honor / upah tukang sebesar Rp. 19.800.000,- dan biaya bahan baku bangunan sebesar Rp. 57.010.500,8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan berupa belanja jasa service, penggantian suku cadang dan oli, serta BBM operasional Bupati dan Wakil Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 34 -

Bupati sebanyak 4 kendaraan roda 4 (empat) bertujuan supaya mobil jabatan Bupati dan Wakil Bupati dapat terpelihara dengan baik. Total anggaran kegiatan ini pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 271.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 228.701.091,- atau sebesar 84,30% dari total angaran : a. Belanja jasa service

Rp.

57.489.569,-

b. Belanja penggantian suku cadang

Rp. 113.194.664,-

c. Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas

Rp.

58.016.858,-

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dalam rangka memenuhi kebutuhan perawatan dan BBM kendaraan dinas/operasional Sekretariat Daerah selama tahun anggaran 2014. Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.184.207.500,- yang terealisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.182.607.331 atau sebesar 99,86% dengan rincian : a. Belanja jasa service

Rp. 82.113.057,-

b. Belanja penggantian suku cadang

Rp. 390.355.316,-

c. Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas

Rp. 710.138.958,-

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk tercapainya pemeliharaan mobeuler Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya seperti meja, kursi dan lemari selama tahun 2014. Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.584.000 atau sebesar 71,53%.

w. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya. Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bertujuan untuk tersedianya pakaian dinas KDH / WKDH untuk tahun 2014 sebanyak 30 stel. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 93.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.000.000,- atau sebesar 100,00%.

x. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 35 -

sumber daya aparatur Sekretariat Daerah. Kegiatan ini meliputi diklat-diklat yang diikuti oleh Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah. Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 42.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- atau sebesar 95,24%.

y. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilaksanakan 2 kegiatan, yaitu: 1. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dianggarkan untuk membiaya kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati Dharmasraya ke seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya. Pada kegiatan ini dianggarkan biaya sewa meja kursi, sewa tenda, biaya makanan dan minuman penunjang kegiatan serta belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 221.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 210.265.000 atau 95,14%. 2. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 1.493.000.000 untuk kegiatan ini yang digunakan untuk membiayai biaya perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati Dharmasraya beserta sopir dan ajudan dalam rangka koordinasi, konsultasi, sharing informasi dan tugas kedinasan lainnya dalam perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dan Provinsi serta ke pemerintahan pusat serta iuran tahunan APKASI Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku anggota APKASI. 3. Fasilitasi Mas Media Cetak dan Elektronik, mempunyai sasaran terjalinnya hubungan yang harmonis antara Pemda dengan Mass Media (fasilitasi perjalanan dinas wartawan keluar daerah /luar kabupaten Dharmasraya) dengan keluaran terlaksananya peliputan dan pemberitaan oleh wartawan mas media sehingga kegiatan Pemda terpublikasikan melalui media. Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 123.173.000,- dengan realisasi sebesar Rp.121.906.500,- (99%). Secara fisik, kegiatan ini terealisasi dengan baik dengan mempertimbangkan wartawan yang sudah pergi atau belum untuk meliput kegiatan Pemda mengingat pertimbangan dana dan kebutuhan berita.


- 36 -

z. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 1. Pembuatan

Baliho/advertising,

melalui

kegiatan

ini

diharapkan

dapat

tersebarnya informasi mengenai pembangunan daerah kepada masyarakat dengan keluaran berupa tersedianya spanduk dan baliho yang berisi informasi tentang pemerintah daerah dan pembangunan kepada masyarakat. Untuk mendukung kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 279.434.000,- dengan realisasi sebesar Rp.278.964.450,- (sekitar 100%). 2. Pengadaan peningkatan sarana informasi (Koran, majalah, dll). Kegiatan sarana informasi ini mempunyai sasaran tersedianya sarana informasi melalui media cetak harian, mingguan dan media online, yang didistribusikan hingga ke kecamatan dengan output terlaksananya pengadaan peningkatan sarana informasi (Koran,majalah, dll) yang terwujud dalam bentuk kerjasama dengan 7 Media Harian (Singgalang, Padang Ekspres, Haluan, Pos Metro, Dharmasraya Ekspres, Rakyat Sumbar dan Koran Padang) serta beberapa media mingguan yang direncanakan pelaksanaannya untuk 1 tahun serta media online seperti jasa portal Antara, Sumbar Online dan Dharmasraya Today.Com. Secara fisik kegiatan ini terealisasi 100% yang mana didalam kegiatan ini cakupannya berupa langganan dan promosi dalam bentuk pariwara/advertorial/Lipsus dan sejenisnya dengan realisasi anggaran Rp. 1.909.286.418,- dari total anggaran Rp. 1.935.137.000,- (sekitar 99%). 3. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi. Kegiatan dengan sasaran tercapainya aparatur yang handal dalam bidang kehumasan ini dengan

keluaran

berupa

terlaksananya

Pembinaan

Bakohumas

Kab.

Dharmasraya Tahun 2014, yang dilaksanakan pada bulan September 2014 dengan peserta merupakan anggota Bakohumas sejumlah 55 orang serta Rapat Bakohumas Per Tri Wulan. Menghabiskan anggaran sebesar Rp. 32.357.200 (sebesar 96%) dari total anggaran yang dianggarkan Rp 33.861.000,4. Pengadaan Media Dharmasraya, Kalender Tahunan, Buku Agenda, Leaflet dan Brosur Photo Kegiatan. Melalui kegiatan ini diharapkan keluaran berupa terbitnya Media Dharmasraya, Kalender tahun 2015, buku agenda, dan Buku Foto Dharmasraya Dalam Lensa. Secara fisik kegiatan ini terealisasi 100% berupa Media Dharmasraya terbit 5 kali dalam setahun sebanyak 250 Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 37 -

eksemplar/edisi dan kalender 1.230 eksemplar. Produk-produk ini dibagikan ke seluruh SKPD, hingga ke Nagari dan Kab/Kota di Sumbar. Dana awal yang diperuntukan untuk mencetak buku kerja dan Dharmasraya Dalam Lensa tidak dapat direalisasi karena mengingat keterbatasan dana maka dipergunakan untuk kegiatan lain yang lebih penting, diantaranya ke langganan koran, cetak baliho dengan realisasi anggaran 98% yaitu Rp 174.458.800,- dari Rp 177.205.000 anggaran yang tersedia. ab. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1. Jumpa Pers Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah adanya penyampaian informasi/klarifikasi/pemberitahuan dari Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat melalui jurnalis/ media massa dengan output berupa jumpa pers. Kegiatan yang ditargetkan 12 kali ini dan dilaksanakan sesuai target 100% dengan realisasi anggaran 95% yaitu Rp 43.651.000,- dari total anggaran Rp. 45.766.000,-. 2. Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Kegiatan ini merupakan penggabungan dari tiga kegiatan yang dianggap mempunyai maksud dan sasaran yang sama dan tidak dapat dipisahkan, yaitu kegiatan Produksi Video Dokumenter Kegiatan Pemerintah Daerah, dan Kegiatan Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah adanya informasi melalui release berita kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dan adanya dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah baik berupa foto maupun video dengan anggaran yang tersedia sebasar Rp 190.280.500,- Kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.187.566.217,- (atau 99 %). ac. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik. Program ini dituangkan dalam kegiatan Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Keprotokolan diharapkan dapat terselenggaranya kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 171.264.100 dari alokasi dana sebesar Rp. 173.495.000,-. (99%). Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 38 -

ad. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dituangkan dalam beberapa kegiatan, yaitu: 1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Bidang Keprotokolan. Kegiatan ini diharapkan dapat tercapainya aparatur yang handal dalam bidang keprotokolan, yang dituangkan dalam bentuk Bimbingan Teknis Keprotokolan. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini diikuti 20 peserta pada bulan April 2014. Kegiatan ini sudah terealisasi 100% dengan realisasi keuangan 98% yaitu sebesar Rp 56.664.450,- dari alokasi dana sebesar Rp 58.103.250,2. Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Hari Besar, merupakan kegiatan baru di Bagian Humas pada tahun 2014. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah terfasilitasinya penyelenggaraan upacara hari –hari besar nasional dengan pagu anggaran Rp. 20.861.750,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada peringatan Hari-hari besar nasional yang diperingati dengan pelaksanaan upacara pada tahun 2014 terealisasi 100%, Realisasi keuangan mencapai 89% yaitu sebesar Rp. 18.600.000.-

ae. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Promosi Daerah Melalui Media Elektronik. Sasaran kegiatan ini adalah promosi Pembangunan Daerah melalui Media radio dan televisi. Kegiatan ini terlaksana secara fisik 100% dengan pelaksanaannya berupa promosi daerah melalui Radio Dharma FM berupa Himbauan, Live Report, Time Signal Ramadhan, relis berita dan promosi daerah melalui media Televisi yaitu Padang TV berupa Dialag/Talk Show dan Penayangan berita-berita Porprov di TVRI Padang dengan realisasi dana Rp. 58.341.400,- dari alokasi dana sebesar Rp. 59.662.000,- atau sebesar 98%.

af. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah pada Tahun 2014 mempunyai dana sebesar Rp. 94.894.000,- dengan realisasi Rp. 79.493.800,- dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan setiap Barang Milik Daerah dapat dilakukan pengamanan dan pendayagunaan secara maksimal. Realisasi pelaksanaan kegiatan yaitu: Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 39 -

a. Mutasi Barang Milik Daerah antar SKPD di Kabupaten Dharmasraya, yang dilakukan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

Mutasi bangunan gedung DPRD, dari Dinas PU ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;



Mutasi kendaraan roda dua yang digunakan oleh Pemerintah Nagari, dari Sekretariat Daerah ke Kantor Camat Se-Kabupaten Dharmasraya;

b. Pemanfataan Barang Milik Pemda Kab. Dharmasraya oleh Pihak Lain, yang telah dilakukan adalah dalam bentuk pinjam pakai, pinjam pakai yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

BMD berupa tanah dipinjam pakaikan oleh :  Kampus UNAND III Dharmasraya  Kantor

Pelayanan

Pendapatan

Prov.

Sumatera

Barat

di

Kab.

Barat

di

Kab.

Dharmasraya  Kantor BPS Kabupaten Dharmasraya  Kantor Kejaksaan Negeri Pulau Punjung  Kantor BPN Kabupaten Dharmasraya  Kementerian Kelautan dan Perikanan 

BMD berupa kendaraan dinas dipinjam pakaikan oleh :  Kodim 0302/SSD  Polres Dharmasraya  Kantor

Pelayanan

Pendapatan

Prov.

Sumatera

Dharmasraya  Kampus UNAND III Dharmasraya c. Pemanfaatan Barang Milik Provinsi yang digunakan oleh Pemda Kabupaten Dharmasraya adalah berupa tanah dan bangunan. d. Hibah yang dilaksanakan oleh pihak lain kepada Pemda Kabupaten Dharmasraya, proses ini lebih banyak dilakukan oleh pihak SKPD terkait. e. Pengamanan Barang Milik Daerah berupa pemasangan Plank Merk, yang dipasang pada tahun 2014 adalah sebanyak 10 buah dengan lokasi sebagai berikut :  1 buah di Tanah lokasi rumah dinas Bupati;


- 40 -

 2 buah di Tanah lokasi Fasum (Jalan Baru);  2 buah di Tanah lokasi Laboratorium Tanah dan Daun  1 buah di Tanah lokasi SMPN 1 Pulau Punjung  2 buah di Tanah lokasi SMAN 1 Pulau Punjung  1 buah di Tanah lokasi SMPN dan SMKN Sikabau  1 buah di Tanah lokasi kantor Setwan Dharmasraya ag. Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan melalui kegiatan peninjauan lokasi, pengukuran dan penyelesaian administrasi pertanahan. Kegiatan peninjauan lokasi dan penyelesaian administrasi pertanahan dan diharapkan dapat menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh pihak lain dan dapat menghindari terjadinya konflik-konflik pertanahan. Pagu dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 837.712.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 332.162.160,- kegiatan ini berfokus pada proses penerbitan sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah berupa penerbitan baru, balik nama dan pemecahan. Realisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah: Pada tahun anggaran 2014 sertifikat yang telah diterbitkan adalah sebanyak 8 (delapan) percil sertifikat. ah. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset, dengan kegiatan peningkatan manajemen aset barang daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata barang inventaris daerah yang layak pakai maupun yang tidak layak pakai, aset yang tidak layak pakai akan direkomendasikan untuk dilakukan penghapusan atau pelelangan.

Untuk

melakukan

kegiatan

ini

sebelumnya

dibentuk

panitia

penghapusan dan pelelangan, penghapusan atau pelelangan bertujuan ini efesiensi penggunaan barang milik daerah. Kegiatan ini pada tahun 2014 mempunyai pagu dana sebesar Rp. 207.693.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 127.776.850,-. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan, yaitu penghapusan dan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang belum ada nilainya. Realisasi pelaksanaan kegiatan ini yaitu: 1. Pelaksanaan penilaian a. Masih banyaknya BMD yang belum ada nilainya sangat berpengaruh pada nilai aset yang ada di neraca; Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 41 -

b. Penilaian yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2014 Bagian Aset melakukan kerja sama dengan pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) perwakilan Kota Padang; 2. Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan a. Kegiatan penghapusan pada tahun 2014 belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari inspektorat. b. Selanjutnya proses pelelangan akan dilakukan bekerjasama dengan KPKNL sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

ai. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Barang Milik Daerah, merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2014 dengan total dana 170.600.000,- dan realisasi 118.534.200,-, sebagian besar anggaran digunakan untuk pengadaan peralatan pendukung aplikasi (laptop, pc dan server) dan selebihnya digunakan untuk mengadakan bimtek penerapan aplikasi tersebut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu dalam penatausahaan Barang Milik Daerah dan ini telah menjadi keharusan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Realisasi pelaksanaan Kegiatan ini yaitu Pelaksanaan pembekalan/Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi SIMBMD kepada sebagian besar para pengurus barang SKPD dengan nara sumber dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumatera Barat dan terlaksananya pengentrian BMD kedalam aplikasi SIMBMD yang dilakukan oleh pengurus barang SKPD. 2. Kegiatan penatausahaan Aset Daerah mempunyai pagu dana sebesar Rp. 69.917.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.906.400,- kegiatan ini bertujuan untuk mengelola Barang Milik Daerah agar dalam penyusunan pada Kartu Inventaris Barang sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Realisasi pelaksanaan Kegiatan yaitu: -

Melakukan rekonsilidasi/pencocokan data BMD yang disampaikan oleh SKPD dengan data yang telah audited;


- 42 -

-

Merekap data BMD masing-masing SKPD untuk kemudian disusun Buku induk Barang Milik Daerah Persemester dan Tahunan;

-

Melakukan pembinaan kepada Pengurus dan penyimpan barang SKPD mengenai pengelolaan/penatausahaan Barang Milik Daerah;

-

Mengkoreksi data-data BMD yang tergabung dalam Aset Ekstrakontabel dan Aset Intrakontabel.

Review evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dapat dilihat pada tebel 2.1


- 43 -

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2013

3

4

LPPD Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2014

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8=(7/6)

5 Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen

LKPJ Tahunan dan Akhir Jabatan Kepala Daerah

6 Dokumen

4 Dokumen

Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah

LAKIP Pemerintah Daerah

5 Dokumen

2 Dokumen

Fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)

PATEN Kecamatan

11 Kecamata n

11 Kecamatan

11 Kecamatan

11 Kecamata n

20 Kali Rapat

15 Kali Rapat

6 Kali Rapat

6 Kali Rapat

2

1

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 Tingka realisasi t capaian capaia n (%)

Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2014 9

10=(5+7+9)*

1 Dokumen

5 Dokumen

11*

Catatan

12

Urusan : Wajib Bidang: Otonomi Daerah Program Perencanaan Pembangunan daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

100.00

1 Dokumen

100.00

1 Dokumen

100.00

80.00 1 Dokumen

6 Dokumen 80.00

1 Dokumen

4 Dokumen 80.00

100.00

11 Kecamatan

11 Kecamatan

100.00

11 Kecamatan

11 Kecamatan

80.00

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Batas Nagari

masalah batas di Kabupaten Dharmasraya


100%

- 44 -

1 Dokumen/ Tahun 1 Dokumen/ Tahun 1 Dokumen/ Tahun

Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah Daerah

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah Program Penataan Otonomi Daerah Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintahan daerah otonomi baru Fasilitasi pemekaran jorong

Pembakuan Nama rupa bumi

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat Koordinasi unsur Muspida

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang APB Nagari dan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari

Tanah milik Pemda yang sengketa dengan pihak lain

Batas dengan Kabupaten tetangga

Ranperda SOTK

15 Paket

5 paket

5 MoU

2 MoU

1 Ranperda

11 Kecamata n

……

5 Peraturan

2 Peraturan

Rapat Koordinasi unsur Muspida

60 kali rapat

36 kali rapat

Perbup pengelolaan APB Nagari

10 Dokumen

6 Dokumen

Nama rupa bumi

Sosialisasi peraturan kepegawaian baru

3 paket

3 paket

3 paket

100%

3 Kali Rapat

3 Kali Rapat

100%

1 Ranperda

1 Ranperda

100%

100 Jorong

100 Jorong

100%

11 Kecamatan

11 Kecamatan

100%

2 Peraturan

2 Peraturan

100%

12 kali rapat

12 kali rapat

100%

2 Dokumen

2 Dokumen

100.00

5 Ranperda 100 Jorong

Pengajuan jorong baru

3 paket

……

3 Kali Rapat


3 Kali Rapat


11 Kecamatan

11 Kecamata n

2 Peraturan

2 Peraturan

12 kali rapat

2 Dokumen

12 rapat

100.00

100.00 100.00

100.00

100.00

kali

2 Dokumen

100.00

100.00


100%

- 45 -

Monitoring Alokasi Dana Nagari (AND) dan Pembinaan Administrasi

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari se-Kab. Dharmasraya Pembekalan Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari Pembekalan Wali Nagari dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari

Monev APB Nagari

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100.00

Wali Nagari dan Sekretaris Nagari

52 Nagari

Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari

52 Nagari

Wali Nagari

52 Nagari

52 Nagari

52 Nagari

52 Nagari

100%

52 Nagari

52 Nagari

100%

52 Nagari

52 Nagari

100%

52 Nagari

52 Nagari

100%

11 Kecamatan

11 Kecamatan

100%

120%

Rapat 8 Kali dan Pameran 2 Kali


100%

120%

1 Tim dan 12 Kali Pemantauan


100%

100.00 52 Nagari

52 Nagari

52 Nagari 100.00

52 Nagari

52 Nagari

52 Nagari 100.00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi Program Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah Koordinasi Bidang Perekonomian

Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah

Camat

Rapat Koordinasi Pameran

dan

Tim TPID dan Pemantauan Lapangan

11 Kecamata n

11 Kecamatan

11 Kecamatan

11 Kecamata n




5 Tim dan 50 Kali Pemantau an



Rapat 17 Kali dan Pameran 2 Kali, Fasilitasi Pameran 4 Jenis 1 Tim dan 12 Kali Pemantau an

100.00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


- 46 -

Penyusunan Analisa Standar Belanja

Standar Belanja Aparatur

10 Dokumen

6 Dokumen

2 Dokumen/ Tahun

Penyusunan Standar Satuan Harga

Standar Satuan Harga

10 Dokumen

5 Dokumen

2 Dokumen/ Tahun

Rapat Koordinasi

50 Kali

15 Kali

Rapat koordinasi

50 Kali

16 Kali

5 Tim/ 30 kali Rapat

80 Kali rapat

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Penanaman Modal pengawasan barang-barang bersubsidi

Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan pengumpulan up-dating dan analisa data capaian target kinerja program

Operasional Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan TEPPA

Tim KP3 Koordinasi

dan

Rapat

Rapat Koordinasi Evaluasi dan peninjauan lapangan Entry Data Pelaksanaan Pembangunan

60 Bulan

4 Dokumen/ Tahun 2 Dokumen/ Tahun

100%

2 Dokumen/ Tahun

2 Dokumen/ Tahun

100%

100%

2 Dokumen/ Tahun

2 Dokumen/ Tahun

100%

5 Kali

5 Kali

100%

5 Kali

5 Kali

100%

7 Kali

Rapat Kali

9

140%

7 Kali

7 Kali

100%

2 Tim dan 20 Kali rapat

1 Tim, 6 Kali rapat

1 Tim, 10 Kali rapat, pengawasa n lapangan 12 Kali

167%

1 Tim, 10 Kali rapat, pengawasan lapangan

1 Tim, 10 Kali rapat

100%

20 kali Rapat

12 kali Rapat

117%

12 kali Rapat

12 kali Rapat

100%

36 Bulan

12 Bulan

10 kali Rapat, Koordinasi Propinsi 4 Kali 12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari


- 47 -

Barang yang diawasi Pupuk Bersubsidi

Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan SKPD

Rapat teknis dan pembinaan penguatan pemerintahan Nagari serta Integrasi dan sinkronisasi Kegiatan Pembangunan SKPD

Integrasi SKPD dengan Nagari

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan STQ Kegiatan Imam, Gharim, Khatib, Bilal, Guru Ponpes dan Guru TPQ/TPSQ Safari Ramadhan

Program Pembinaan Masyarakat

fisik

di

Cori/coriah yang berprestasi. Honor Imam, Gharim, Khatib, Bilal, Guru Ponpes dan Guru TPQ/TPSQ Kunjungan nagari

50 Kali Rapat dan 75 Kunjungan lapangan

2 Tim dan 10 Kali Rapat

1 Tim dan 6 Kali Rapat dan 10 Kunjungan Lapangan

20 kali rapat

12 Kali rapat

4 kali rapat

1 Tim dan 6 Kali Rapat dan 8 Kunjungan Lapangan 4 kali rapat

88%

10 Kali Rapat dan 15 Kunjungan Lapangan

10 Kali Rapat dan 15 Kunjungan Lapangan

100%

100%

4 kali rapat

4 kali rapat

100%

0

56

44

79%

56

112

79%

1185

740

740

100%

740

740

100%

60 Tim untuk 52 Nagari




100%

13 tim untuk 52 Nagari

13 tim untuk 52 Nagari

100%

3 Kendaraan 50 orang

3 Kendaraan

2 kendaraan

100%

2 kendaraan

2 kendaraan

100%

50 orang

0

2 kendaraan 0

100%

0

0

100%

TPA/TPSA/ MDA, 11 Kecamata n

0

0

0

100%

0

0

100%

1 Kali Rapat dilaksanak an di Lapangan

Keagamaan

Kegiatan Fasilitasi Haji

Fasilitasi Haji

Pondok Al-Qur'an

lahirnya bibit qori dan qoriah serta terwujudnya pemahaman Al-qur'an secara mendalam

Pembinaan Lembaga Didikan subuh (LDS)

Jumlah Lembaga Didikan Subuh (LDS)

Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial


- 48 -

Tahun Anggaran 2014 kegiatan Pondok Alqur'an tidak ada. Tahun Anggaran 2014 LDS Tingkat Kab. Tidak ada.

Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan serta Pembinaan UKS tingkat Kab. Dharmasraya Koordinasi Bidang Pendidikan

UKS Kecamatan

Koordinasi Bidang Kesehatan

Rapat Koordinasi

Koordinasi Bidang Keagamaan

Rapat Koordinasi

Fasilitasi Bantuan Dana Hibah

Nagari Penerima Hibah

Program Pembinaan dan Pengembanngan Aparatur Penyusunan Buku Informasi Jabatan

12 Kecamata n 60 Kali Rapat 60 Kali Rapat 60 Kali Rapat 52 Nagari

Rapat Koordinasi

11 Kecamatan

12 Kali Rapat 12 Kali Rapat 12 Kali Rapat 52 Nagari

5 Kali Rapat

27 Dokumen

-

10 Hari

4 hari

Pelaksanaan dan Penerapan Program Reformasi Birokrasi

1 dokumen dan 10 kali sosialisasi

2 kali sosialisasi

Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi

Pejabat Penyelenggaran Negara di daerah

150 orang

Program Penataan daerah Otonomi Baru Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemeintah Daerah Otonomi Baru

Evaluasi terhadap Perda SOTK Pemerintah Daerah

6 Perda

Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur Pemda

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah

Dokumen Informasi Jabatan SKPD

11 Kecamatan

Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur Pemda

5 Kali Rapat 6 Kali Rapat 52 Nagari

11 Kecamata n 6 Kali Rapat 7 Kali Rapat 6 Kali Rapat 52 Nagari

100%

11 Kecamatan

11 Kecamatan

100%

100%


100%

100%


100% 100%

100% 100% 100%

27 Dokumen

27 Dokumen

100.00

-

27 Dokumen

2 hari

1 hari

50%

2 hari

7 hari

1 kali sosialisasi

1 kali sosialisasi

100%

3 kali sosialisasi

6 kali sosialisasi

50%

0

85 orang

50 orang

58%

0

50 orang

58%

0

0

0

0%

3 Perda

3 Perda

50%


100.0 0

Telah selesai pada tahun 2013

70%

- 49 -

Tidak tersediany a anggaran Tahun 2014

Program Penataan Perundang-undangan

Peraturan

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun dan dikaji Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

50 Perda dan 75 Perbup 16 kali


100%

10 Perda dan 15 Perbup 2

39 Perda dan 131 Perbup 12

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyusunan Prolegda Kabupaten Dharmasraya Sosialisasi Perda Kabupaten Dharmasraya Sosialisasi HAM di Kabupaten Dharmasraya Advokasi Hukum bagi Pemda/lembaga. Pejabat TUN yang membutuhkan Penyuluhan Hukum terpadu

5 Prolegda

0

1

100%

1

2

10 kali

2 paket

2 paket

100%

2 paket

8 kali

80%

2 kali

1 paket

1 paket

100%

1 paket

4 kali

80%

25 kali

3 kali

5 kali

1 kali

20%

5 kali

4 kali

16%

10 kali

2 kali

0

0

0%

0

2 kali

10%

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat Terkirim

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran rekening telp, air dan listrik

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Penyediaan jasa jaminan pemeliharan kesehatan PNS

Kesehatan Bupati/ Wakil Bupati

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Penyedian jasa jaminan barang milik daerah

Asuransi kendaraan dinas

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersaional

Perizinan kendaraan dinas/ operasional

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Sosialisasi Aksi Nasional HAM (RANHAM) koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Penyuluhan Hukum



1

4 kali

5 kali

1.56

1.36 75% 40%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


- 50 -

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Honor bendaharawan, staf pengelola keuangan dan KPA Kebersihan kantor

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

Peralatan kerja yang rusak Alat tulis kantor

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan rumah tangga

5 Paket

3 Paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

5 Paket

3 Paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Pembayaran honor tenaga administrasi, teknis dan fungsional

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan dinas operasional

15 Unit

3 unit

1 Unit

1 Unit

100%

1 unit

5 unit

100%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Peralatan gedung kantor

5 Paket

3 Paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas

Peralatan rumah jabatan/ dinas

5 Paket

3 Paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


- 51 -

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Perlengkapan gedung kantor

5 Paket

3 Paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Pengadaan Mebeleur

Mebeleur

5 Paket

3 Paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rumah jabatan

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Gedung kantor

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Mobil jabatan

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Mobil kendaraan dinas/ operasional

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Mebeleur

60 bulan

36 bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Pakaian kepala daerah

5 Tahun

3 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

Pendidikan dan pelatihan

5 Tahun

3 Tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal


- 52 -

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat Daerah mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemayarakatan, penataan organisasi dan tatalaksana, keuangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: 1.

Pengkoordinasian

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

dibidang

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 2.

Penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

dibidang

organisasi

dan

ketatalaksanaan; 3.

Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset daerah;

4.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

5.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan di daerah;

6.

Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;

7.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk

menyelenggarakan

tugas

tersebut

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Dharmasraya mempunyai fungsi: 1. pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pemerintah daerah; 2. penyelengaraan administrasi pemerintahan; 3. penyelenggaraan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan daerah; 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, SKPD ini bukan merupakan SKPD pelayanan publik sehingga tidak memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam mengukur Kinerja Sekretariat Daerah indikator yang dipergunakan mengacu pada hasil output program kegiatan. Adapun analisis capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 53 -

N o

Target Indikator

SPM / Standar Nasional

IKK

Renstra SKPD

Realisa si

Capaia n

Proyek si

Tahun 2013

Persentase

Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah

analisi s Tahun 2014

Tahun 2015

Berkurangnya potensi

Program

Pengembangan Wilayah Perbatasan

1 1.Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah

Perbatasan Daerah

Catata n

Antar

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal

konflik masyarakat di wilayah perbatasan Tercapainya kesepakatan penyelesaian batas antar Provinsi

6 kali

6 kali

6 kali

Berkurangnya potensi konflik di wilayah perbatasan Terpasangnya patok batas wilayah administrasi dengan Kabupaten

Batas Wilayah administrasi antar tetangga daerah

10

10

10

patok

patok

patok


- 54 -

Tahun 2016

T

2

Cakupan

2

Pengelolaan manajemen Keuangan Nagari

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Berkurangnya tingkat 1.Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan tentang APB-Nagari

2.Monitoring Alokasi Dana Nagari dan Pembinaan

Administrasi Optimalisasi

3

Pelaksanaan Manajemen Pemerintahan

kesalahan penyusunan Peraturan Nagari tentang APBNagari Terpantaunya penggunaan dana Nagari sesuai aturan yang berlaku

100 %

100 %

100 %

/thn

/thn

/thn

52 Nagari

52 Nagari

52 Nagari

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1.Kegiatan Pembekalan Wali Nagari dan Aparatur

Terlaksananya

Pemerintahan Pelatihan bagi 52 Nagari dalam Wali Nagari dan Nagari bidang Manajemen Perangkat Nagari Pemerintahan Nagari

104

104

orang

orang


- 55 -

2.Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari

Terlaksananya Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari

2 orang

2 orang

2 orang

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1. Kegiatan Fasilitasi Pemekaran Jorong Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terlaksananya

Pemekaran Jorong

4

Meningkatnya kompetensi Camat

1.Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Umum di

Kecamatan dan Terpilihnya Camat Penilaian Camat Teladan / Teladan/Berpresta Berprestasi si Cakupan

4

Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

3

3

3

orang

orang

orang

5%

5%

5%

Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Lainnya

Meningkatnya konservasi SDA

1.Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

Rapat Koordinasi SDA

10 kali

10 kali

10 kali

1.Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Pengendalian SDA

12 kali

12 kali

12 kali

Persentase

5

Pengendalian dan Pegawasan Pemanfaatan SDA


- 56 -

2.Kegiatan Profil SDA

Penyusunan

3.Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Reklamasi

Daerah Tambang Cakupan

6

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Perekonomian

Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi

Koperasi UMKM

dan

1.Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian

Profil SDA

Tim Pengendalian Inflasi Daerah

1 dok

4 kegt

4 kegt

5%

5%

5%

2 kali

2 kali

2 kali

10 kali

10 kali

10 kali

14 kali

14 kali

Reklamasi daerah

tambang Meningkatnya tingkat kesejahteraan

Masyarakat

Pameran

Rapat 2.Kegiatan Koordinasi

1 dok

Ekonomi

Koordinasi Tim

Pengendalian Inflasi Daerah

Perencanaan

7

penganggaran dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah guna pelayanan publik yang lebih baik

Program Administrasi Perkantoran

Pelayanan


- 57 -

Tercapainya 1. Kegiatan Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

administrasi kerja keuangan yang baik sesuai aturan yang berlaku

100%

100%

rapat teknis serta koordinasi pembangunan lintas sektoral di Nagari

4 kali

4 kali

100 %

100 %

100 %

/thn

/thn

/thn

100%

Persentase

8

Peningkatan Pemberdayaan Pemerintahan Nagari

Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Nagari 1.Kegiatan Rapat Teknis dan Pembinaan Penguatan

Pemerintahan Nagari serta integrasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan SKPD

Terlaksananya

4

kali

Cakupan

9

Pelaksanaan Koordinasi penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

1.Kegiatan Penyusunan LPPD

Tersedianya Buku LPPD


- 58 -

2.Kegiatan Penyusunan LKPj Persentase

rancangan produk hukum yang ditetapkan

Program Penataan Peraturan

Perundangundangan

10 1.Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Peraturan PerundangUndangan Persentase

11

jumlah produk hukum yang didokumentasika n

Program Peraturan undangan

Penataan Perundang-

12

100 % /thn

100 % /thn

100 % /thn

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Tersusunnya produk hukum daerah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terlaksananya penyusunan dan pengkajian Produk Hukum Daerah Tersedianya Buku Lembaran Daerah dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum 1.Kegiatan Publikasi Peraturan PerundangUndangan

Terlaksananya pendokumentasian Lembaran Daerah dan Produk hukum lainnya


Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum

Persentase

produk hukum daerah yang disosialisasikan ke masyarakat

Tersedianya Buku LKPj

Penataan Perundang-


- 59 -

1.Kegiatan Sosialisasi

Fasilitasi Peraturan

Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

20%

20%

20%

2.Kegiatan Penyuluhan Hukum

Terlaksananya penyuluhan hukum bagi masyarakat

20%

20%

20%

Program pembinaan dan pengembangan

Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang legal

25%

20 &

20%

100 %

100 %

100 %

/ th

/ th

PerundangUndangan

Cakupan

13

Pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah dan Nagari

aparatur

drafting

1.Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi aparatur

Persentase

Prolegda yang diakomodir menjadi produk hukum daeeah


Penataan Perundang-

Terlaksananya bimtek Legal Drafting aparatur di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tersedianya Program Legislasi Daerah Kabupaten Dharmasraya

14 1.Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya penyusunan Prolegda Kabupaten Dharmasraya

/ th


- 60 -

Persentase

15

pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Dharmasraya

Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1.Kegiatan Fasilitasi Aksi Nasional HAM

(RANHAM)

Terlaksananya program RANHAM di Kabupaten

20%

20%

20%

100 %

100 %

100 %

/ th

/ th

/ th

Terselesaikannya masalah hukum yang dihadapi oleh

Persentase

jumlah kasus perdata dan TUN yang memperoleh bantuan hukum

Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia


Penataan Perundang-

1.Kegiatan Kerja

Koordinasi sama

16

Permasalahan Peraturan Perundangundangan

Pemerintah Daerah /Lembaga/Pejab at Tata Usaha Negara Terlaksananya Advokasi Hukum bagi Pemerintah Daerah/Lembaga/ Pejabat TUN yang membutuhkan

Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat


- 61 -

17

Cakupan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah

Terlaksananya 1. Kegiatan Safari Ramadhan

Safari Ramadhan di Kabupaten Dharmasraya

Masji d

Masji d

Peningkatan minat masyarakat untuk mendalami Al-Qur’an

2 Paket

1 Paket

2 Paket

Terbina dan terlatihnya QoriQori’ah Dharmasraya

10 kali

12 kali

12 kali

1 paket

2 paket

2 paket

52

52

52 Masjid

2. Kegiatan Dukungan

MTQ Kabupaten dan Provinsi Penyelenggaraan

3. Kegiatan Pondok AlQuran

4. Pembinaan Lembaga Didikan Subuh

Peningkatan minat santri untuk tampil

dan meningkatkan percaya diri

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

18

Persentase jumlah imam, gharin, khatib, bilal, guru ponpes dan guru tpq/tpsq yang mendapat pembinaan dari pemerintah daerah

Imam, Gharin, Khatib, gharin, khatib, Bilal, Guru bilal, guru ponpes Ponpes dan dan guru tpq/tpsq Guru TPQ/TPSQ 1. Pembinaan

Kegiatan imam,

Terbantunya

1185

1200

orang

orang

1200 orang


- 62 -

Program Peningkatan Syiar-Syiar Islam di Tengah Masyarakat

Terperingatinya harihari besar Islam

Meningkatnya

Kegiatan memfasilitasi PHBI Kabupaten Dharmasraya 1.

pemahaman terhadap Pengetahuan Sejarah Agama Islam

4

kali

4 kali

4 kali

30 kali

30 kali

Program Rapat-rapat dan Koordinasi

Cakupan

19

pelaksanaan koordinasi SKPD terkait dengan Kesejahteraan Rakyat

1. Kegiatan Rapatrapat dengan SKPD

Terbangunnya

terkait Kesra

sinergitas antar SKPD terkait

Program Penguatan Kelembagaan Adat di Setiap Nagari

Menguatnya lembaga adat di setiap Nagari 1

1

paket

paket


- 63 -

Persentase

20

jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan

Kegiatan Pembinaan kelembagaan adat nagari (LKAAM, KAN, Bundo Kanduang) 1.

Program Pembinaan Organisasi Kepemudaan

1. Kegiatan Koordinasi Temu

Pemuda 2. Kegiatan Peningkatan SDM Pemuda Pelopor

Pembangunan Daerah

adat budaya di tengah arus globalisasi Pelestarian

Terbinanya organisasi pemuda

Terciptanya sinergitas antar pemuda di

Kabupaten Dharmasraya

1 paket

1 paket

1

1

paket

paket

Meningkatnya pengetahuan pemuda pelopor pembangunan daerah


- 64 -

Program Penguatan Peran Tungku Tigo Sajarangan Tali Tigo

Sapilin dalam Pelestarian NilaiNilai Budaya, Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Budaya Masyarakat serta Pembangunan Daerah

1. Kegiatan pelatihan Ninik Mamak

Program fasilitasi pendidikan, sosial dan

pelayanan lainnya bagi organisasi dan masyarakat

Menguatnya peran tungku tigo sajarangan tali tigo

1 paket

1 paket

2 paket

2 paket

sapilin

Meningkatnya pemahaman adat dan pengalaman ABS/SBK

Terfasilitasinya organisasi dan masyarakat di bidang sosial, pendidikan

dan kesehatan

1

paket

2

paket

2

2

paket

paket


- 65 -

Cakupan

21

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sekretariat UKS, KPA, PMI dan organisasi lain yang terkait Kesra

1. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

Peningkatan pemahaman tim pembina UKS Kabupaten dan Kecamatan

2 paket

2 paket

2. Kegiatan Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS dan Palang Merah Indonesia

Tarfasilitasinya organisasi KPA dan PMI

1 paket

1 paket

3. Kegiatan Haji

Terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Dharmasraya

1 paket

1 paket

4. Kegiatan Bantuan Hibah

22

Cakupan pelaksanaan fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji

Fasilitasi

Monev

Program penyebarluasan data dan informasi pembangunan kesehatan

Termonitornya dan terevaluasinya bantuan hibah yang diberikan pada Masjid, Mushalla dan Majelis Taklim Peningkatan pengetahuan kesehatan masyarakat dan terpantaunya program JKN


- 66 -

Cakupan masjid,

mushola dan majelis taklim yang memperoleh bantuan Cakupan

pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi pembangunan kesehatan

1. Kegiatan Penyebarluasan data dan informasi pembangunan kesehatan

Peningkatan pengetahuan tentang informasi pembangunan kesehatan

1 paket

2. Kegiatan Monev pelaksanaan program

jaminan kesehatan nasional Kabupaten Dharmasraya

di

1 paket

1

paket Program tepat sasaran sehingga membantu penanggulangan masalah kemiskinan

1

paket

Tersedianya Buku LAKIP dan Dokumen Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.Kegiatan LAKIP Daerah

Penyusunan Pemerintah

Penetapan Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tersusunnya LAKIP Kabupaten Dharmasraya

100 % / th

100 % / th

100 % / th


- 67 -

Cakupan pelaksanaan koordinasi penyusunan LAKIP dan TAPKIN

2.Kegiatan Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan RKT Kabupaten

Tersusunnya Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten

100 %

/

100 %

100 %

/ th

/th

15%

20%

20%

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemda

6 kali

6 kali

6 kali

Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur Muspida

12 kali

12 kali

12 kali

th

Kabupaten Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

kekayaan

1.Kegiatan Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi Persentase

jumlah pejabat yang melaporkan harta kekayaan

Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah 1.Kegiatan Koordinasi Pemerintahan

Terkumpulnya data LHKPN Bagi Pejabat yang wajib melaporkan harta

Rapat Pejabat

Daerah

Terlaksananya pelaporan LHKPN bagi pejabat yang wajib

LHKPN Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

2.Kegiatan Koordinasi Muspida

Rapat Unsur


- 68 -

Terlaksananya Rapat 3.Rapat Koordinasi Pemerintahan Provinsi

Koordinasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumbar

4.Peningkatan Kapasitas Muspida, Ormas dan Tokoh

1 kegt

1 Kegt

30%

40%

20%

20%

Masyarakat Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya 1.Kegiatan Pelayanan

Fasilitasi Terpadu

Kecamatan

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Program Penyelesaian Konflik Pertanahan Terlaksananya 1.Kegiatan Penyelesaian Pertanahan

Fasilitasi Konflik

fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan

20%


- 69 -

Persentase

Penyelesaian Konflik Pertanahan

2.Fasilitasi Koordinasi Penyelesaian

dan masalah

Pertanahan Batas Nagari

dan

15%

20%

20%

30%

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1. Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi Program Penguasaan, penggunaan

Cakupan pemberian

nama rupa bumi

0%

Penataan, Pemilikan, dan

Pemanfaatan Tanah 1. Kegiatan Pencadangan Tanah untuk kegiatan

Pembangunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan Meningkatnya ketepatan penyaluran

pupuk bersubsidi

15 %

15 %

15 %

10 kali

10 kali

10 kali

12

12 bulan

12 bulan

1.Kegiatan

Pengawasan Barang-barang bersubsidi

Rapat pupuk bersubsidi

Cakupan

ketersediaan pupuk bersubsidi di masyarakat

Pengawasan pupuk bersubsidi

bulan


- 70 -

2.Kegiatan Koordinasi Pembangunan Pertanian Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.Kegiatan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Koordinasi Pembangunan Pertanian Tersedianya Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien Terlaksananya evaluasi terhadap struktur organisasi perangkat daerah

12

kali

80 % / th

90 % / th

80 %

80 %

12

kali

90 % / th

Cakupan

organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien

2.Kegiatan Evaluasi Uraian Tugas jabatan SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.Kegiatan Workshop Penyusunan SOP

Cakupan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Terlaksananya evaluasi terhadap uraian tugas jabatan

SKPD

/ th

/ th

100 %

100%

100%

/ th

Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang penyusunan SOP Terlaksananya workshop penyusunan SOP bagi SKPD se

Kabupaten Dharmasraya

100%

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah


- 71 -

1.Kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Terlaksananya sosialisasi SPM terhadap SKPD yang melaksanakan SPM

20%

30%

50%

100 %

100 %

100 %

di daerah 2.Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten 3.Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi SKPD

Tersusunnya Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM

Terlaksananya fasilitasi penyusunan SOP bagi SKPD

4.Kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

Terlaksananya evaluasi terhadap SOP SKPD

5.Kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik

6.Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit

Pelayanan Publik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

Kabupaten

/ th

/ th

/ th

0%

50%

30%

0%

0%

60%

5%

10%

10%

0%

10%

10%

Tersedianya unit pelayanan public yang sesuai dengan UU No

25 Tahun 1999 tentang pelayanan public Tersedianya data hasil Survey IKM

terhadap pelayanan publik

unit

Meningkatnya Kinerja aparatur daerah


- 72 -

1.Kegiatan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan PNS Cakupan

ketersediaan informasi jabatan SKPD

Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

1.Kegiatan Penyusunan Buku Informasi Jabatan

Tersusunnya Perturan Bupati tentang Informasi Jabatan PNS

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangunn

Desa/nagari 1.Kegiatan Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan

terpantaunya capaian target kinerja program dan kegiatan di seluruh SKPD

2.Kegiatan Monitoring

Up Dating dan Analisis Capaian Target

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

2%

2%

2%

1 kali

1 kali

12 kali

12 kali

jabatan PNS

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2.Kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja PNS

Persentase

Meningkatnya pengetahuan aparatur terhadap analisis

Tersedianya Jumlah kebutuhan PNS setiap jabatan yang ada

di seluruh SKPD Meningkatnya ketepatan pelaksanaan kinerja

target

pembangunan Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan

Rapat Up Dating dan Analisis Capaian Target

12 kali


- 73 -

Monitoring Up Dating dan Analisis Capaian Target

12 bulan

12 bulan

12 bulan

10%

10%

10%

300 Klp

300 Klp

300 Klp

14 kali

14 kali

20%

30%

15 %

15 %

Terlaksananya Program Pencerdasan Masyarakat

1.Kegiatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Persentase terpantaunya kegiatan pembangunan fisik di seluruh SKPD dan partisipasi masyarakat dalam

2.Kegiatan Monitoring dan pelaporan kegiatan pembangunan Desa/Nagari

kegiatan pola partisipatif ke kelompok masyarakat Stimulan

Monitoring dan Pelaporan kegiatan pembangunan

Desa/Nagari

pembangunan 3.Kegiatan Fasilitasi kerjasama Pemda

dengan Dunia Usaha/Lembaga Program Transparansi Masyarakat

Ghatering PEmda dengan Dunia Usaha Meningkatnya transparansi pelaksanaan

15 %

anggaran


- 74 -

Cakupan Keterlibatan Pihak Dunia Usaha/Lembaga Swasta membangun sarana dan prasarana publik Meningkatnya ketepatan pedoman penggunaan dana

APBD melalui Standar Belanja Aparatur

1.Kegiatan Standar Aparatur

Penyusunan Belanja

2.Penyusunan Harga

Standar Barang

Kebutuhan Pemerintah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Meningkatnya

ketepatan pedoman penggunaan dana APBD melalui Standar Harga Barang Persentase

terlaksananya administrasi pertanahan

Kegiatan Lokasi,

Standar Belanja Aparatur

Standar Harga Barang

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

80%

80 %

100 %

100%

100%

100%

Tersedianya sertifikat Tanah Pemda

Peninjauan Pengukuran

Terlaksananya proses dan Penyelesaian administrasi administrasi pertanahan pertanahan Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1.Kegiatan Pelaksanaan Sensus Barang

Tersedianya data Barang Milik Daerah

yang akurat


- 75 -

Persentase

terlaksananya pembinaan dan pengelolaan asset daerah

2.Kegiatan Penatausahaan Daerah

Aset

Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola barang

100%

80%

100%

3.Kegiatan Peningkatan Manajemen asset/barang daerah

Terlaksananya penghapusan barang milik daerah

100%

80%

100%

4.Kegiatan evaluasi

Aset Daerah

Terdatanya rumah dinas guru dan Eks. Transmigrasi

30%

100%

100%

5.Kegiatan Aset Daerah

Tersedianya nilai asset yang belum ada nilai

0%

100%

100%

90%

90%

90%

20%

20%

20%

Monitoring Pengelolaan

Penilaian

Terwujudnya 6.Kegiatan Bimtek Bendahara Barang

Bendahara Barang dengan SDM yang baik

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Terpasangnya Baliho dan Spanduk di berbagai tempat 1.Kegiatan Pembuatan Baliho/Advertising

untuk informasi dan sosialisasi program pemerintah


- 76 -

Persentase

Publikasi dan Dokumentasi Kebijakan Pemda

2.Kegiatan Pengadaan Peningkatan Sarana Infromasi (Koran, majalah) 3.Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi Informasi

dan

4.Kegiatan Pekan Informasi Nasional

5.Kegiatan Pengadaan Media Dharmasraya

Program Kualitas Informasi

Tersedianya informasi melalui Koran, majalah dll

20%

20%

20%

Tersedianya aparatur yang handal di bidang kehumasan

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

15%

25%

35%

Terkirimnya kelompok tradisional

utusan media untuk

mengikuti PIN Tersedianya sarana informasi melalui media dharmasraya

Peningkatan Pelayanan

1.Kegiatan Jumpa Pers KDH/WKDH

Adanya informasi yang valid terkait kebijakan daerah


- 77 -

Persentase

Peningkatan koordinasi dan perpaduan rencana program dan kegiatan kehumasan dan keprotokolan

2.Kegiatan Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi

KDH/WKDH

Tersedianya informasi berupa release berita dan dokumentasi

kegiatan KDH/WKDH

20%

20%

20%

15%

15%

20%

20%

20%

20%

Tersalurnya informasi 3.Kegiatan Operasional Publikasi Keliling

Program Informasi Massa

Kerja dan

kebijakan daerah kepada masyarakat

sama Media

1.Kegiatan Kerja sama dengan RRI dan Radio

Swasta

Adanya informasi

pembangunan daerah

Persentase

pengumpulan data informasi mengenai pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Pemda

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


- 78 -

1.Kegiatan Meningkatkan kompetensi

SDM Aparatur bidang keprotokolan

Tersedianya aparatur yang cakap sebagai pembawa acara/MC

20%

20%

20%

20%

25%

25%

20%

20%

20%

25%

25%

100 % /thn

100 % /thn

Meningkatnya 2.Kegiatan Jurnalistik

Pelatihan

keahlian menulis berita yang layak muat di surat kabar

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Dep/Lembaga

Pemerintah Non Dep/Luar Negeri 2.Kegiatan Fasilitasi Mass Media Cetak dan

Elektronik

Terlayaninya tamutamu daerah sesuai dengan aturan keprotokolan Terselenggaranya

Fasilitasi Mass Media Cetak dan Elektronik

Program Pengembangan manajemen Pelayanan Publik 1.Kegiatan Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Keprotokolan

Tertibnya pelaksanaan acara Pemda

100 %

/thn


- 79 -

Persentase

Peningkatan Penyelenggaraa n Kegiatan Upacara, Resepsi dan Pelayanan Tamu

2.Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar

3.Kegiatan Kendaraan

Fasilitasi Upacara

Pengadaan Dinas

Operasional Protokoler Program Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan upacara Hari Besar

100 % / thn

100 % / thn

Tersedianya

kendaraan dinas Operasional Protokoler

100 % / thn

Pelayanan

1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor guna mendukung kegiatan

administrasi perkantoran

100%

100%

100%

90%

90%

100%

Perencanaan

Pembelian Barang dan jasa dan pengelolaan barang dan jasa yang tersedia untuk mendukung pelayanan rumah tangga perkantoran

2. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Tersedianya barang cetak, jilid dan

Penggandaan

fotokopi


- 80 -

3. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik 4. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

6. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

7. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Tercapainya penyediaan komponen jaringan listrik Tercapainya penyediaan peralatan dan perlengkapan

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

kantor Tercapainya kebutuhan tangga

alat rumah

Terpenuhinya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Tercapainya administrasi surat masuk dan surat keluar

8. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening telepon, listrik dan air

9. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Terjaminnya kesehatan Kepala Daerah dan Wakil

10. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tercapainya barang milik

Kepala Daerah jaminan

daerah


- 81 -

11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Terpenuhinya pajak kendaraan dinas

100%

100%

100%

12. Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Tercapainya kebersihan kantor dan rumah dinas

90%

90%

90%

13. Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja yang rusak

100%

100%

100%

14. Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

dinas/operasional

daerah

Tercapainya 15. Penyediaan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Jasa Teknis

pelayanan administrasi perkantoran yang prima

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terciptanya Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah lainnya

koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya


- 82 -

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya

Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fomal

Meningkatnya

Kualitas Sumber Daya Aparatur

90%

80%

80%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya kendaraan operasional

dinas

100%

100%

100%

2. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

80%

90%

100%

3. Kegiatan pengadaan peralatan rumah

Terpenuhinya kebutuhan peralatan

90%

90%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

80%

80%

80%

jabatan/dinas

rumah jabatan

4. Kegiatan mebeuler

Terpenuhinya mebeuler kantor

pengadaan

5. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Terpenuhinya

peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pakaian

Pengadaan Dinas

Beserta Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian

Dinas KDH/WKDH


- 83 -

Pencatatan,

pengelolaan dan pendistribusian barang di lingkungan Sekretariat Daerah

Program Administrasi Perkantoran

Pelayanan

1. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas 2. pemeliharaan kantor

Kegiatan gedung

3. pemeliharaan mebeuler

Kegiatan rutin

4. Kegiatan pemeliharaan rutin rumah jabatan

Tercapainya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor Tercapainya pemeliharaan rutin mebeuler Tercapainya pemeliharaan rumah jabatan

rutin

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%


- 84 -

Pada beberapa sasaran Renstra tahun 2015 masih belum dapat ditentukan capainnya karena merupakan tahun berjalan dan hanya proyeksi/perkiraan yang diambil berdasarkan data tahun sebelumnya. Beberapa Renstra Sekretariat telah terlaksana yang dimasukkan kedalam program yang disesuaikan dengan rencana Strategis Sekretariat. Untuk proyeksi di tahun 2015 seluruh sasaran Renstra dapat tercapai 100%. Tahun 2016 merupakan tahun awal kepala daerah baru maka untuk proyeksi sasaran Renstra di targetkan maksimal 20 %. Di harapkan tidak hanya angka dalam bentuk kwantitas tetapi juga kwalitas kinerja yang semakin baik.

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam tahun 2016 terdapat beberapa isu penting yang terkait dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terutama terkait dengan tahun 2015 sebagai masa akhir jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga tahun 2016 memiliki isu strategis dalam pelaksanaan suksesi Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2015 yang dilaksanakan pemilihan langsung oleh rakyat serentak di Wilayah Sumatera Barat bersama dengan pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Pelaksanaan suksesi Kepala Daerah tahun 2015 yang dilaksanakan tahun 2016 termasuk dilaksanakan oleh Kab. Dharmasraya yang membutuhkan anggaran dan personil yang cukup banyak serta lintas instansi. Dalam hal ini Sekretariat Daerah membantu kelancaran kegiatan secara umum. Selain itu, target pencapaian pemerataan pembangunan terutama yang terkait kegiatan fisik di masyarakat baik yang bersifat rehabilitasi maupun pembangunan baru. Terpilihnya kepala daerah yang baru, kebijakan-kebijakannya tidak serta merta sama dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya. Kepala daerah sebelumnya telah menetapkan rencana kegiatan untuk beberapa tahun kedepan, merupakan sebuah tantangan bagi lingkup Sekretariat Daerah untuk menyesuaikan dan mengarahkan Kepala Daerah yang baru agar program kegiatannya dapat sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang sebelumnya. Kepala daerah yang terpilih nantinya tentu akan membawa harapan baru bagi warga masyakat. Harapan baru ini dapat menjadi dukungan moril yang besar untuk kepala daerah terpilih untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Dukungan moral ini


- 85 -

disikapi lingkup Sekretariat daerah sebagai momentum menambah motivasi kerja sehingga visi dan misi kepala daerah dapat tercapai.

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD terdiri atas 15 (lima belas) program dan 85 (delapan

puluh lima) Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, yang terdistribusi ke dalam 7 (tujuh) bagian yang ada di Sekretariat Daerah, sebagaimana pada tahun 2014 yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) program dan 91 (Sembilan puluh satu) Kegiatan. Beberapa program kegiatan di Sekretariat Daerah tidak terakomodir di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan rancangan awal RKPD, tapi program kegiatan tersebut dibutuhkan untuk dilaksanakan karena kegitan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :


- 86 -

Tabel 2.3 RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

Rancangan Awal RKPD No.

1

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program / kegiatan

2 Program pembinaan

dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

3

4

Indikator Kinerja

Lokasi

5

6

7 Program Penataan

Administrasi, Keuangan dan Aset Desa/Nagari bidang Urusan: Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah Penyusunan Draft Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemerintahan Nagari Monitoring Alokasi

Dana Nagari dan pembinaan administrasi

8

10 5%

11

Setda 1 Dokumen Setda 1 Ranperda Setda 52 Nagari Setda

Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

9

5% Setda


- 87 -

12

Penilaian nagari terbaik bidang keamanan dan

6 kali Setda

ketertiban Setda Program Peningkatan kemampuan

5%

pemerintahan nagari Setda

Pembekalan Wali Nagari dan Aparatur Pemerintahan Nagari dalam bidang

Manajemen Pemerintahan Nagari Kompetensi Wali Nagari dan sekretaris nagari seKabupaten Dharmasraya

156 orang Setda

1 orang wali Setda

nagari dan 1 orang Seknag

Setda Program Penataan

Daerah Otonomi Baru

Program Penataan daerah otonomi baru

5% Setda

Pembakuan Nama

Rupa Bumi

Setda

1 Buku


- 88 -

Evaluasi Kelembagaan Perangkat daerah

Setda

6 Perda

Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari

Setda

20 Nagari

Setda Pengembangan Wilayah Perbatasan

5% Setda

Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dan

6 paket batas Setda

batas nagari

Fasilitasi penetapan batas antar nagari

15 nagari Setda

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antardaerah

15 patok Setda

Setda Program peningkatan

dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Aset Daerah

5% Setda


- 89 -

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

…..Unit Aset Setda Setda

Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Rakyat

Setda 25 Kali Rapat

Koordinasi Bidang kesejahteraan rakyat Setda

dan 40 kali Koordinasi dalam dan luar daerah

Setda Program pembinaan

dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

Program Peningkatan dan Pengembangan Tata kelola Keuangan

5% Setda

Daerah Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Penata usahaan Aset Daerah

3 Paket Setda 1 Laporan Setda 2 laporan

Verifikasi, Klasifikasi

dan Penilaian Barang Milik Daerah Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah Daerah

Setda 4 UPT Eks Setda

Transmigrasi, 5 Kasus


- 90 -

Penyusunan Laporan BMD

2 laporan Setda

Penyusunan Peraturan Pendayagunaan BMD

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan


2 Perbup

1 Perda, Setda Setda

10%

Setda

daerah Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja

Setda

1 Dokumen

Setda

1 Dokumen

Setda

Kecamatan

Pemerintah Daerah 11

Fasilitasi Pelayanan

terpadu Kecamatan (PATEN) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Keterangan

1 Dokumen Setda 2 Dokumen Setda

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati


- 91 -

Setda Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi

Setda

5%

dan UMKM Rapat 10 Kali,

Koordinasi Bidang Perekonomian

Setda

Monitoring dan Pengendalian Inflasi

Setda

Pameran 2 Kali 2 Laporan

Daerah Setda

Program Peningkatan ketahanan pangan

Setda

15%

Pengawasan BarangBarang Bersubsidi

Setda

60 Kali

Setda

5 Rapat dan12 Kali Tinjauan lapangan

Koordinasi

Pembangunan Pertanian

Setda


- 92 -

Program Perlindungan dan konservasi

sumber daya hutan dan SDA Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

Setda

5%

Setda

12 Kali

Setda

pengawasan

Setda

1 Dokumen

Setda

2 Laporan

Setda

4 Kegiatan

Pengendalian dan

Pengawasan Pemanfaatan SDA Penyusunan Profil Sumber Daya Alam

6 kali

Tahun 2014 Monitoring

Pelaksanaan Reklamasi Daerah Pertambangan Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Hidup

Setda

Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam membangun desa/nagari

Setda

10%


- 93 -

Monitoring dan

Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan

Rapat 36 kali Setda

dan 1 Dokumen

Setda

Program

pengembangan wawasan kebangsaan

Program Pengembangan Wawasan

Setda

Kebangsaan Pelatihan

Setda

52 Orang

Pelatihan dan Sertifikasi guru-guru TPQ /TPSQ

Setda

400 0rang

Fasilitasi Haji

Setda

2 Kali

Setda

144 Orang

Mubaligh/Da'I Nagari

Dukungan

Penyelenggaraan MTQ Kabupaten Dharmasraya

Setda Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat

Setda

5%


- 94 -

Safari Ramadhan

Setda

10 kali buka bersama, 4 kali Turba 12 Lembaga

Pembinaan Lembaga

Didikan subuh

Setda

yang dibina dan 44 guru LDS yang dilatih

Pesantren Ramadhan

Setda

1.000 Orang

Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam

Setda

5 hari besar

Setda

55 Orang

Pelatihan Dewan

Hakim

Setda

Program pencerdasan masyarakat dan penyebaran informasi

Setda

2%

Setda

12 Laporan

melalui TI Pengumpulan, Up-dating dan Analisis Data

Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan


- 95 -

Setda

Program peningkatan

dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan

5% Setda

BIMTEK Pengelolaan Barang Milik Daerah

60 Org Setda

Pembinaan pemerintahan umum di kecamatan dan penilaian camat

11 Camat yang Setda

Teladan/berprestasi

terbina & 1 orang camat teladan

Setda Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Program Penataan

Peraturan Perundangundangan

Program Penataan Peraturan Perundangundangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan

Setda 35 sekolah dan Setda

50 orang guru

Setda

5% 15 Ranperda

Setda

dan 45 Perbub


- 96 -

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-

Setda

1 PROLEGDA

Setda

52 Nagari

Setda

Perundangundangan

Setda

5 Kasus

undangan Pembinaan dan

Pengawasan Produk Hukum Nagari Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundangundangan

8 peraturan

Setda Program

Pengembangan Komunikasi, Informatika, dan Media Massa Peliputan dan pengumpulan informasi dan dokumentasi kebijakan daerah

Peningkatan SDM wartawan, calon wartawan dan personil

Setda

5%

Setda

500 Liputan

Setda

50 Orang

Setda

1 Paket

humas Pembinaan dan

pengembangan jaringan komunikasi media cetak dan elektronik


- 97 -

Pengembangan media

internal

Setda

12 Edisi

Setda

500 Eks

Setda

500 Eks

10 Pita

Setda

Pengembangan jaringan komunikasi sosial

Setda

500 Eks

Setda

150 Bh

Setda

220 Bh

Setda

1 Paket

media

Setda

5 Unit

Setda

1 Unit


- 98 -

Perencanaan dan pengembangan sistem

Setda

…Orang

informasi publik Setda Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

5% Setda 6 orang

Kunjungan

kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lainnya

Peningkatan kapasitas FORKOPIMDA, ormas dan Tokoh masyarakat Rapat Koordinasi Unsur FORKOPIMDA

Setda 6 orang Setda 100% Setda 100% Setda

Setda Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan

Program transparansi anggaran

Setda

Penyusunan Analisa Standar Belanja

Setda

15%

daerah 2 Dokumen


- 99 -

Penyusunan Standar Satuan Harga

Setda

2 Dokumen

Setda Program Penerapan Prinsip Good Governance

Setda 5%

Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian Administrasi Pertanahan Fasilitasi

penyelesaian konflikkonflik pertanahan

50 sertifikat Setda 5 kali Setda Setda

Program Peningkatan

Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukkan kerjasama antar daerah dalam penyediaan layanan

5% Setda 1 th Setda

publik

Fasilitasi kerjasama antar daerah

1 Kegiatan Setda

Setda 5% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Setda


- 100 -

Dialog/Audiensi tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial dan masyarakat

Setda 160Kali Setda

Setda Peningkatan pelayanan keprotokoleran KDH/WKDH Kunjungan kerja/Inspeksi kepala

daerah/wakil kepala daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

Kali

Setda …Kali Setda ...Kali Setda

Setda Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Setda

2%

Prosedur Pengawasan Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah

Setda


Setda

4 kali

Sosialisasi 100 orang


- 101 -

Setda Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Setda

2%

Penyediaan jasa surat menyurat

Setda

2000 Surat 3 rek

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber

Setda

daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

telephone, 3 rek air, 3 rek listrik 12 Bulan

Setda 2 orang (Bupati dan Wakil Bupati) Setda

Penyediaan jasa jaminan pemeliharan kesehatan PNS 34 unit Penyedian jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Opersaional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Setda 65 unit Setda 50 org Setda


- 102 -

12 Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis

Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Setda 15 unit Setda

Setda

12 Bulan 130 lembar

500 jilid

Setda 3 instalasi

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Setda

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

34 kegiatan Setda

Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

listrik, 3 instalasi telp, 3 instalasi air

22 jenis Setda 4 kegiatan

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi

Setda

dan Konsultasi ke luar Daerah

Setda

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

240 kali

53 org Setda Setda


- 103 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

10% Setda

Aparatur 15 Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan

Setda

Rumah Jabatan /Dinas

Setda

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5 kegiatan Setda 6 set 8 unit Setda 4 bh Setda

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan

2 bh

Rutin/Berkala rumah Jabatan

Setda

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Setda

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2 bh

4 unit Setda 67 unit Setda


- 104 -

110 bh

Setda Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Setda Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Setda

10% 80 orang

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Setda

Setda

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Setda

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Setda

Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur

Setda

5% 20 orang

43 orang


- 105 -

Peningkatan

kompetensi SDM aparatur bidang keprokoleran

orang Setda

Setda

Setda Program peningkatan

peran serta Kepemudaan Pelatihan dan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Setda

5%

Setda

50 orang

Setda Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Fisik,Mental Aparatur Pemerintah

Setda

10%

Setda

4800 orang


- 106 -

*Catatan Penting 1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu dari komponen penyelenggaraan SAKIP paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur. Untuk menindaklanjuti ketentuan diatas, maka Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum dan Organisasi selain mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja SKPD setiap tahunnya, juga menyusun Laporan Kinerja Kabupaten sesuai dengan Laporan Kinerja dari setiap SKPD dengan membentuk Tim Penyusun Kabupaten. Oleh karena itu maka kegiatan Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah ini selalu ada setiap tahunnya untuk mengakomodir amanat dari kedua Peraturan diatas.

b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Disamping pelaporan kinerja sebagai salah satu dari komponen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), juga perlu disusun dan ditetapkan Perjanjian Kinerja Kabupaten setiap awal Tahun Anggaran sesuai dengan DPA yang telah disahkan. Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan.


- 107 -

2. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN a. Kegiatan Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah Kegiatan Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah dengan sasaran 8 (delapan) area perubahan reformasi secara nasional. Kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dari delapan area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi secara nasional akan dilaksanakan secara bertahap oleh daerah sampai target akhir pada tahun 2025. Oleh karena itu pada Tahun 2016 dengan target kegiatan antara lain: 1. Sosialisasi Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten kepada seluruh SKPD selaku pelaksana RB di daerah 2. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelayanan Publik di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. 3. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan membentuk Tim Survey tingkat Kabupaten. 3. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU a. Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka berdampak pada organisasi perangkat daerah karena pembagian urusan (kewenangan) Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mlakukan penataan organisasi perangkat daerah dimaksud mengacu pada Peraturan Pemerintah yang sudah hampir final oleh Kementerian Dalam Negeri, diperkirakan akhir tahun ini telah keluar Peraturan Pemerintah pengganti PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dimaksud. Sekiranya nanti PP tersebut telah ditetapkan, maka seluruh Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ada sekarang akan mengalami perubahan. Oleh karena itu perlu ditampung dengan kegiatan tersendiri pada tahun 2016 agar penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.


- 108 -

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sekretaiat Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan SKPD non teknis, secara umum tugas pokok dan fungsinya adalah pelayanan terhadap administrasi. Administrasi tersebut berupa Administrasi Pemerintahan, Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta Administrasi Umum. Sebagai SKPD non-teknis Sekretariat Daerah tidak menerima usulan program kegiatan masyarakat yang diajukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) karena usulan tersebut bersifat teknis. Usulan program kegiatan yang bersifat teknis tersebut akan di realisasikan oleh SKPD teknis.


- 109 -

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Arah kebijakan dan prioritas pembanguan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran terlaksananya manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan) secara terintegrasi dan tepat waktu dengan basis data yang terkini dan akurat.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya 2011 – 2015 yang merupakan Rencana Strategis yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengarahkan Sumber Daya Daerah khususnya sekretarait daaerah pada tugas pokok masing-masing Bagian. Adapun tujuan pembuatan Renja Sekretariat Dharmasraya adalah untuk mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 sesuai dengan yang direncakan dan tidak keluar dari tugas dan fungsi masing-masing bagian. Sasaran yang ingin di capai untuk mewujudkan Manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat waktu dengan basis data yang terkini dan akurat

3.3 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Program merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program adalah proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan suatu rencana. Program Sekretariat Daerah merupakan langkahlangkah yang diambil untuk untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 110 -

Program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 sebagai berikut: B. Program Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yang bertujuan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernagari dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Penilaian nagari terbaik bidang keamanan, sasaran kegiatannya adalah keterlibatan warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah nagari meningkat. C. Program penataan daerah otonomi baru yang bertujuan untuk tertatanya wilayah administrasi di Kab. Dharmasraya yang direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Pembakuan nama rupa bumi meliputi nama gunung, bukit, jalan, gedung sesuai dengan nama local masyarakat setempat yang direncanakan untuk 11 kecamatan yang digunakan untuk daerah-daerah utama. 2. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah ini dengan sasaran 4 (empat) Perda Organisasi Perangkat Daerah. Dengan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan Perda tentang organisasi perangkat daerah yang telah ada, maka akan menjawab permasalahan yang ada selama ini di SKPD terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada. D. Program pengembangan dan penyelesaian tapal batas wilayah yang bertujuan untuk terselesaikannya penegasan batas dengan Kabupaten Tetangga direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dengan sasaran koordinasi daerah perbatasan dengan Kabupaten tetangga sebanyak 6 kali pertemuan terhadap 2 (dua) daerah Kabupaten tetangga. Kegiatan ini bertujuan dalam upaya mewujudkan batas daerah antar daerah dengan kabupaten tetangga yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah, mencegah terjadi konflik batas antara Dharmasraya dengan Solok, Solok Selatan yang dapat menimbulkan korban harta benda dan jiwa, mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerinatah daerah serta


- 111 -

terlaksananya penyaluran dana perimbangan secara merata dan adil. 2. Fasilitasi penetapan batas antar nagari yang bertujuan untuk menegaskan batas wilayah antar nagari melalui berita acara titik ordinat batas antar nagari yang ditargetkan dapat dilaksanakan untuk 15 nagari di wilayah Kab. Dharmasraya selama tahun 2015. 3. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah yang diwujudkan dengan koordinasi yang hasil akhirnya berupa adanya berita acara titik tapal batas Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Tetangga, dengan target sebanyak 15 Patok selama tahun 2015. D. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang bertujuan untuk meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Perayaan hari-hari besar Nasional yang memiliki sasaran meningkatkan kapasitas kesadaran dan disiplin aparatur. 2. Pendidikan dan pelatihan formal memilki sasaran meningkat pengetahuan Sumberdaya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3. Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur Pemda. Dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terutama dalam penyusunan produk hukum daerah, dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur Pemda. Tahun 2016 Bimbingan teknis Legal Drafting dilaksanakan 2 hari dengan sasaran 43 orang peserta dengan rincian satu orang masing-masing SKPD. E. Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial

dengan

kegiatan sebagai berikut : 1. Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan sasaran masalah-masalah bidang kesra dapat dikoordinasikan bersama SKPD terkait yang ada di Kabupaten Dharmasraya sehingga permasalahan yang ada dapat cepat ditindaklanjuti F. Program Peningkatan dan Pengembangan Tata kelola Keuangan Daerah yang bertujuan untuk meningkatnya tata kelola keuangan daerah direncanakan dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan sebagai berikut: Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 112 -

1. Monitoring evaluasi

pengelolaan

aset

daerah

yang bertujuan untuk

memonitoring pengelolaan aset daerah terdiri dari pendataan rumah dinas guru Sekolah Dasar yang berada di Kab. Dharmasraya dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum diberdayagunakan melalui kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk terlaksananya proses pinjam pakai, sewa, bangun serah guna, bangun guna serah, kerjasama pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Milik Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD di Pemda Kabupaten Dharmasraya. 2. Penatausahaan aset daerah, meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, rekonsiliasi dan pelaporan. Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan dalam penyusunan laporan asset setiap bulan oleh SKPD. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka seluruh barang milik kabupaten ini terkondisikan dalam pencatatan yang akurat dan terinventarisir. Sehingga akan diperoleh angka yang akurat tentang kekayaan Pemerintah Daerah dan terwujudnya neraca pemerintah daerah. 3. Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, yang bertujuan untuk melakukan verifikasi aset lainnya/aset tetap yang bermasalah (butuh penanganan lebih lanjut) dari hasil sensus tahun 2014 dan adanya kegiatan penilaian oleh petugas yang memiliki kemampuan dan bersertifikasi seperti KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). 4. Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengamankan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang belum dikelola Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan bagi asset yang sudah tercatat milik Pemerintah Daerah yang merupakan tanah fasilitas umum, namun dikuasai dan diokupasi oleh masyarakat, sehingga tidak dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah. 5. Penyusunan laporan BMD bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan neraca asset semester I dan semester II (akhir tahun 2014). Sebelum dilaksanakan penyusunan maka dibentuk tim penyusunan neraca asset. Neraca asset ini merupakan salah satu parasyarat untuk dapat mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Dharmasraya tahun 2016. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 113 -

6. Penyusunan peraturan pendayagunaan BMD dalam bentuk Peraturan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Bupati. Peraturan ditujukan terhadap penggunaan Tanah R dan Tanah Fasum, Sewa Tanah dan Bangunan, Sewa Kendaraan khususnya Bus yang secara keseluruhan dimanfaatkan masyarakat secara pribadi. Selain itu, diikuti dengan penyusunan peraturan bupati tentang tata aturan sarana dan prasarana aparatur seperti ukuran ruangan bupati dan fasilitas yang dibutuhkan, jenis fasilitas, jumlah staf, dan lainnya. G. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tujuan meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah melalui pelaporan kinerja tahunan. Untuk mewujudkan tujuan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah dengan sasaran Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah Tahun 2015. Kegiatan ini di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa setiap Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membuat dan menyampaikan LAKIP setelah tahun anggaran berakhir dan penetapan kinerja pada awal tahun anggaran. 2. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan RKT Kabupaten dengan sasaran kegiatan adalah Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016. Tujuan disusunnya dokumen ini adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2020. 3. Fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan yang dimaksudkan untuk membuat petunjuk teknis PATEN yang direncanakan untuk 1 kegiatan dalam tahun 2016. 4. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi maksud pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemeirntah

Daerah

wajib

menyampaikan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berupa LPPD Tahunan. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 114 -

5. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati. Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

merupakan

pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir berupa LKPJ Tahunan. H. Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM yang bertujuan untuk meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi Bidang Perekonomian dengan sasaran rapat koordinasi dan pelaksanaan pameran sebanyak 2 kali pameran dan rapat 10 kali. Rapat dilaksanakan terhadap koordinasi di lingkup perekonomian yaitu pertanian, kehutanan,

perkebunan,

peternakan,

perikanan,

koperasi,

industri,

perdagangan, pasar, UMKM, lembaga perbankan dan non perbankan. Pameran yang diikuti merupakan sarana untuk mengangkat potensi ekonomi daerah 1 kali dalam propinsi dan 1 kali luar propinsi. Rapat dilakukan bertujuan untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program/kegiatan yang dapat dilakukan oleh SKPD terkait. 2. Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah dengan sasaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dilaksanakan bertujuan untuk melakukan rapat terkait inflasi dan pengecekan kondisi di lapangan baik secara SKPD maupun gabungan. Tim ini difungsikan untuk antisipasi penurunan dan kenaikan harga barang dan komoditas unggulan di Kab. Dharmasraya, dimana Kab. Dharmasraya merupakan daerah yang sangat rentan terhadap penurunan harga komoditas utama masyarakat seperti karet, sawit, coklat dan padi serta kenaikan harga pangan pokok di masyarakat. I.

Program

peningkatan

meningkatnya

ketahanan

kesejahteraan

pangan

masyarakat

yang

bertujuan

direncanakan

untuk

dilaksanakan

melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Pengawasan Barang-Barang Bersubsidi dengan sasaran barang-barang bersubsidi yang beredar di Kab. Dharmasraya seperti Raskin, Pupuk, BBM, dan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan rapat koordinasi dan pengawasan lapangan baik yang dilaksanakan SKPD maupun secara terpadu. Kegiatan ini Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 115 -

ditingkatkan targetnya dari tahun 2014 dan 2015, dimana hanya dilaksanakan untuk pengawasan pupuk bersubsidi dan tahun 2016 ditargetkan untuk seluruh koordinasi seluruh barang-barang bersubsidi. 2. Koordinasi Pembangunan Pertanian dengan sasaran rapat koordinasi percepatan pembangunan pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan rapat terkait bidang pertanian yang menjadi fokus daerah cetak sawah, revitalisasi pertanian, pelaksanaan penyuluhan, pelaksanaan ketahanan pangan dan lainnya serta pengecakan kondisi di lapangan J.

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan SDA dengan

tujuan

untuk

meningkatnya konservasi

SDA direncanakan

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA dengan sasaran Pengelolaan konservasi SDA. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi terhadap permasalahan sumber daya alam baik yang sudah dimanfaatkan dan sedang dilaksanakan oleh masyarakat dan SKPD ataupun yang masih dalam bentuk potensi dan belum digali sebanyak 12 kali. 2. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA dengan sasaran pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi pemanfaatan sumber daya alam dan pengecekan ke lapangan. 3. Penyusunan Profil Sumber Daya Alam Tahun 2015 dengan sasaran Buku Profil SDA Tahun 2015. Kegiatan ini merupakan pembuatan data base khusus sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai data sumber dalam pelaksanaan pameran untuk menjaring investasi dari luar daerah. 4. Monitoring Pelaksanaan Reklamasi Daerah Pertambangan dengan sasaran koordinasi reklamasi daerah pertambangan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat. Kegiatan ini didasarkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah yang terdampak pertambangan agar dapat dimanfaatkan. 5. Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Hidup dengan sasaran fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peringatan berbagai kegiatan Lingkungan Hidup sebanyak 4 kegiatan yaitu pekan lingkungan hidup, hari lingkungan hidup, Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 116 -

pelaksanaan adipura dan pelaksanaan gerakan sumbar bersih. K.

Program

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

desa/nagari yang bertujuan untuk terlaksananya kegiatan pola partisipatif masyarakat direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan dengan sasaran Kegiatan Pembangunan SKPD dan Lembaga Kemasyarakatan. Kegiatan ini merupakan kontrol dari pelaksanaan pembangunan agar dapat dilaksanakan sesuai schedule yang dijadwalkan dengan pengecekan ke lapangan dan apabila ditemui kendala atau fungsi kelanjutan dilakukan rapat koordinasi untuk mencari langkah penyelesaian sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan sebagai mestinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. L.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan beberapa kegiatan berikut : 1. Pelatihan Mubaligh/Da'i Nagari dengan sasaran Da'i yang ada di nagari. Kegiatan ini didasarkan pada pelaksanaan kegiatan rutin di Propinsi Sumatera Barat sebagai bentuk pelaksanaan ABS-SBK, oleh karena itu diperlukan sinkronisasi kegiatan di tingkat Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Selain itu pelatihan Da’I Nagari penting untuk mengkaderkan da’I di masing-masing nagari yang ada di Dharmasraya. 2. Pelatihan dan Sertifikasi Guru TPQ/TPSQ dengan sasaran Guru TPQ dan TPSQ yang ada di kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan dalam peningkatan kemampuan Guru TPQ/TPSQ dengan memberikan sertifikat kepada guru yang mengikuti sertifikasi dengan nilai yang jelas. Sehingga honor yang diberikan sesuai dengan akreditasi masingmasing guru, apakah akreditasi A, B, atau C. 3. Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji. Kegiatan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Ibadah Haji reguler, yang menyatakan peningkatan pelayanan pemerintah terhadap pelaksanaan ibadah haji, sehingga pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji difasilitasi pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya.


- 117 -

4. Dukungan Penyelenggaraan MTQ Kabupaten Dharmasraya dengan sasaran Qori-Qori’ah berprestasi. Kegiatan ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an, yang mengamanatkan perlunya dilaksanakan MTQ di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehingga penting untuk kita melaksanakan kegiatan tersebut guna mendapatkan qori-qoriah berprestasi di Kabupaten Dharmasraya yang terus akan dibina selaku aset bagi sumber daya manusia dibidang agama M.

Program

Pembinaan

Keagamaan

Masyarakat

dilakukan

dengan

melaksanakan kegiatan sebagai berikut ; 1. Safari Ramadhan dengan sasaran Masjid di Nagari. Kegiatan ini didasarkan pada agenda rutin Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengadakan pertemuan warga di Mesjid-Mesjid yang berada di masing-masing Nagari dalam bulan Ramadhan sebagai bentuk pengembangan ABS-SBK yang menjadi tujuan utama pemerintah Kabupaten Dharmasraya sejak berdiri sampai saat ini, selain itu juga dilakukan buka bersama di rumah Bupati dan Wakil Bupati untuk bersilaturahmi dengan berbagai aspek masyarakat di Kab. Dharmasraya, sehingga kegiatan ini merupakan agenda rutin yang harus tetap dilaksanakan setiap tahunnya. 2. Pembinaan Lembaga Didikan subuh dengan sasaran TPA Lembaga Didikan Subuh. Kegiatan ini merupakan agenda rutin pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang mengadakan lomba didikan subuh se-Sumatera Barat sebagai bentuk pelaksanaan ABS-SBK, sehingga pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengirimkan perwakilan perlu dilakukan pembinaan rutin dan seleksi di tingkat Kabupaten terhadap lomba didikan subuh. 3. Kegiatan Pesantren Ramadhan, adalah sebagai basis pembentukan Karakter siswa-siswi kabupaten Dharmasraya. Kegiatan Pesantren Ramadhan tersebut difokuskan kepada kegiatan keagamaan, Pelaksana dan penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah pihak sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan pemuda dan olah raga dan Kementerian agama kabupaten dharmasraya. Kegiatan ini bertujuan untuk : Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 118 -

a. Memotivasi siswa-siswi kabupaten Dharmasraya untuk membaca AlQur’an dengan baik dan benar sesuai aturan-aturan baku b. Menciptakan suasana yang islami kapanpun dan dimanapun c. Membiasakan siswa-siswi untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di samping terus mengerjakan yang wajib. d. Membentuk karakter dan akhlak anak berdasarkan nilai-nilai keislaman. 4. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam. Kegiatan ini didasarkan agenda nasional dan agenda keagamaan Islam yang rutin diperingati mulai dari pusat sampai ke daerah berupa peringatan hari besar agama Islam yaitu Tahun Baru Islam, Maulid Nabi Muhammad SAW., Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW., Nuzullul Qur’an, Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri serta Halal Bihalal. N.

Program pencerdasan masyarakat dan penyebaran informasi melalui TI yang bertujuan untuk meningkatnya SDM masyarakat melalui informasi dan media massa, yang direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: Pengumpulan, Up-dating dan Analisis Data Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan dengan sasaran kegiatan SKPD. Kegiatan ini merupakan kontrol dari pelaksanaan pembangunan agar dapat dilaksanakan sesuai schedule yang dijadwalkan dengan melakukan pelaporan rutin dan apabila ditemui kendala dilakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi penyelesaian sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.

O.

Program peningkatan kinerja aparatur pemerintahan Kab. Dharmasraya yang bertujuan untuk meningkatnya kinerja sumber daya aparatur, yang direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. BIMTEK Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran SDM pengelolaan aset daerah. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan bimbingan kepada pemegang barang agar aset daerah dapat dikendalikan dan dimanfaatkan untuk pelayanan umum secara lebih baik pencatatan, pelaksanaan dan pelaporannya. Kegiatan ini sangat penting, karena dengan diselenggarakannya bimtek pengelolaan BMD akan meningkatkan kualitas dan pengetahuan pengurus/penyimpan barang.


- 119 -

2. Pembinaan pemerintahan umum di kecamatan dan penilaian camat teladan/berprestasi dengan sasaran Camat teladan. Kegiatan ini merupakan pemilihan camat teladan sehingga pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan dapat ditingkatkan dan dicontoh oleh kecamatan lainnya. P.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut : Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah, Pembinaan dan pengembangan UKS dengan sasaran TP-UKS Kabupaten dan Kecamatan. Kegiatan ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah. UKS penting dilaksanakan karena program tersebut memuat kegiatan-kegiatan pendidikan tentang kesehatan sebagai usaha mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan ke TP UKS untuk selanjutnya melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah.

Q.

Program penataan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menciptakan landasan hukum untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka menciptakan landasan Hukum untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah, Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan landasanlandasan

Hukum

terhadap

berbagai

bidang,

namun

seiring

dengan

perkembangan zaman masih banyak kebijakan-kebijakan Daerah yang perlu ditindaklanjuti dengan produk hukum daerah, maka pada tahun anggaran 2015 ini akan melaksanakan kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan Peraturan Perundang-undangan. Tahun 2016 ditargetkan bisa tersusun dan dibahas sebanyak 55 Produk Hukum Daerah yang terdiri dari 15 Rancangan Peraturan Daerah dan 45 Peraturan Bupati. 2. Legislasi Peraturan Perundang-undangan. Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 120 -

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa penyusunan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. Dalam rangka perencanaan pembahasan produk hukum daerah pada tahun 2017, maka dilaksanaakn kegiatan Program Legislasi Daerah Tahun 2016. 3. Pembinaan dan pengawasan Produk hukum Nagari. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan Produk Hukum Nagari yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka setiap Produk Hukum Nagari harus disampaikan kepada Bupati, dalam hal ini Bagian Hukum dan Organisasi melakukan evaluasi dan klarifikasi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari. Pada umumnya Pemerintahan Nagari belum ada menetapkan Peraturan Nagari, sedangkan terhadap pemungutan yang dilakukan Pemerintahan Nagari adalah berdasarkan Keputusan Hasil musyawarah antara Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari dan tidak dituangkan dalam bentuk Peraturan Nagari yang bersifat mengatur sehingga tidak mempunyai dasar hukum yang mengikat. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Hukum tersebut. 4. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan merupakan kegiatan untuk mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan teruama peraturan Daerah Kepada Masyarakat dengan target 240 orang tokoh masyarakat dan perangkat Nagari. Di tahun 2016 kegiatan ini akan dilaksanakan 2 angkatan yang masing- masing angkatan pesertanya 120 orang. 5. Koordinasi

Kerjasama

Permasalahan

Peraturan

Perundang-undangan

merupakan salah satu kegiatan yang memberikan bantuan hukum kepada Lembaga/Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka membantu Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang memerlukan bantuan hukum/ Konsultasi hukum dan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum khusunya perkara perdata dan TUN. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 121 -

6. Penyusunan draft rancangan peraturan daerah tentang pemerintahan nagari ditargetkan mampu menghasilkan 2 draf minmal rancangan tentang pemerintahan nagari. R.

Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa, yang bertujuan untuk membangun pencitraan daerah, dan meningkatkan, mengumpulkan,

menginformasikan,

dan

mempublikasikan

informasi

daerah, serta meningkatkan kompetensi pelaku kehumasan daerah. Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan sebagai berikut: 1. Peliputan dan pengumpulan informasi dan dokumentasi kebijakan daerah. Pengumpulan ini baik melalui kegiatan langsung KDH/WKDH maupun pengumpulan informasi kebijakan daerah yang ada di setiap SKPD. 2. Peningkatan sumber daya manusia wartawan, calon wartawan maupun personil kehumasan daerah melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan jurnaslitik dan fotografi, video dokumenter, dan sharing informasi. 3. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi media cetak dan elektronik. Kegiatan ini meliputi penyerapan informasi melalui langganan koran serta promosi dan publikasi daerah melalui media cetak baik koran maupun majalah serta media elektronik baik televisi maupun radio. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat tersebar informasi mengenai pembangunan daerah kepada masyarakat dengan keluaran berupa tersedianya berita dan laporan liputan tentang pemerintah daerah dan pembangunan. 4. Pengembangan media internal daerah. Kegiatan ini berupa penerbitan media internal seperti majalah bulanan, kalender derah, buku kerja, booklet, baliho, spanduk dan sleebaran daerah. Tujuannya untuk publikasi, informasi, dan penyebarluasan informasi daearah kepada masyarakat luas dan kalangan internal. 5. Pengembangan jaringan komunikasi sosial media. Kegiatan ini memfokuskan pencitraan dan penyebarluasan informasi daerah melalui sarana sosial media untuk promosi, sosialisasi dan publikasi informasi dan kebijakan daerah. 6. Perencanaan dan pengembangan Sistem Informasi Publik. Kegiatan ini tercakup dalam kegiatan pembinaan badan koordinasi humas yang ada di setiap Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 122 -

SKPD sebagai wadah kehumasan daerah serta melaksanakan operasional program pengembangan informasi daerah (PPID) yang meliputi kegiatan pelatihan, kunjungan lapangan, dan sarasehan. S.

Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah bertujuan dengan peningkatan pelayanan akan meningkatkan kapasitas ormas dan tokoh masyarakat dan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah 2. Koordinasi dengan pemerinth pusat dan pemerintah daerah lainnya 3. Peningkatan kapasitas FORKOPIMDA, Ormas dan Tokoh masyarakat 4. Rapat koordinasi unsur FORKOPIMDA 5. Koordinasi Bidang Pemerintahan Kelima kegiatan tersebut memiliki sasaran terjalinnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga sinergi Pimpinan Daerah dapat tercipta dan mampu memberikan efek yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.

T.

Program transparansi anggaran yang bertujuan untuk meningkatnya transparansi pelaksanaan anggaran direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan Analisa Standar Belanja dengan sasaran Buku Standar Belanja Aparatur. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan menyusun standar belanja aparatur sebanyak 2 dokumen. Penyusunan standar belanja aparatur berupa perubahan standar belanja aparatur tahun 2015 dan standar belanja aparatur tahun 2016. Berdasarkan hasil temuan BPK tahun 2015 bahwa kegiatan tersebut direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh DPPKD. Oleh karena itu di Renja Sekretariat daerah ni 2. Penyusunan Standar Satuan Harga dengan sasaran Buku Standar Satuan Harga. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan menyusun standar satuan harga yang merupakan pedoman bagi SKPD dan masyarakat sebanyak 2 (dua) dokumen. Penyusunan Standar Satuan Harga berupa perubahan standar satuan harga tahun 2015 dan standar satuan harga tahun 2016.


- 123 -

U.

Program penerapan prinsip good governance yang bertujuan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, yang direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Peninjauan lokasi, pengukuran dan penyelesaian administrasi pertanahan dengan sasaran Administrasi dan sertifikasi tanah pemda. Kegiatan ini diharapkan dapat menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh pihak lain dan dapat menghindari terjadinya konflikkonflik pertanahan. 2. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dalam rangka fasilitasi terhadap masalah-masalah pertanahan yang muncul di masyarakat, baik masalah tanah antar sesama warga, dengan pemerintah, maupun dengan pihak lain. Dalam upaya penyelesaian konflik-konflik pertanahan, pemerintah telah berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di masyarakat dan konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat tidak dapat diprediksi sebelumnya.

V.

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah yang bertujuan untuk terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penyedia pelayanan public yang direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan public yang akhirnya digunakan untuk meningkatkan cakupan penyediaan layanan publik di Kab. Dharmasraya.

W.

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, yang bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara kepala daerah/wakil kepala daerah dan pemerintah daerah dengan pemerintah lain, baik kabupaten tetangga, provinsi, maupun pusat, serta tokoh masyarakat, dunia usaha, dan pers serta untuk memfasilitasi keprotokolan KDH/WKDH. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:


- 124 -

1. Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat/pimpinan/anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa target kegiatan sebagai berikut: a. Jumpa pers yang dilakukan dengan wartawan dan kunjungan ke media massa. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala baik dalam forum resmi maupun tidak resmi (coffee night). b. Safari jumat yang dilaksanakan setiap hari Jumat yakni dengan melaksanakan solat Jumat di masjid-masjid di setiap nagari, dengan tujuan untuk berdialog dan menyerap aspirasi. Selain itu juga dilakukan kunjungan/peninjauan ke beberapa titik lokasi pelaksanaan pembangunan maupun rencana pembangunan. c. Coffee morning yang dilaksanakan dalam bentuk sarapan pagi kepala daerah/wakil kepala daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat di kedai-kedai kopi yang ada di kecamatan secara berkala minimal 1 kali satu bulan. Tujuannya yakni untuk menyerap aspirasi dan menyampaikan informasi pembangunan. 2. Peningkatan pelayanan keprotokolan KDH/WKDH, yang dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi protokol terhadap kegiatan KDH/WKDH yang meliputi pelayanan tata upacara, tata tempat dan tata penghormatan serta fasilitasi upacara bendera yang dilaksanakan daerah. 3. Kunjungan

kerja/inspeksi

kepala

daerah/wakil

kepala

daerah

yang

dilaksanakan untuk memfasilitasi setiap kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah ke kecamatan, nagari dan jorong dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun 2015. 4. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dilaksanakan untuk melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya baik dalam propinsi maupun propinsi lainnya.

X.

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang bertujuan untuk melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan secara nasional direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 125 -

1. Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah dengan sasaran area perubahan reformasi secara nasional. Kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dari delapan area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi secara nasional akan dilaksanakan secara bertahap oleh daerah sampai target akhir pada tahun 2025. Oleh karena itu pada Tahun 2015 dengan target kegiatan antara lain: 1. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten

sesuai dengan

Permen PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2011 dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten. 2. Memfasilitasi SKPD Unit Pelayanan Publik dalam menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Survey Indek Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa Unit Pelayanan Publik 4. Melaksanakan pembinaan terhadap satu Unit Pelayanan Publik sebagai pilot Project di daerah yang akan diusulkan dalam penilaian Unit Pelayanan Publik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 5. Memfasilitasi SKPD dalam melaksanakan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait. 2. Laporan

Percepatan

Pemberantasan

Korupsi

dengan

sasaran

seluruh

Penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini akan dilakukan pengisian dan pengumpulan harta kekayaan penyelenggara negara dan akan disampaikan kepada KPK sesuai dengan jumlah pejabat yang wajib lapor dalam Keputusan Bupati yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2015 target yang akan menjadi wajib lapor ditambah dengan bendahara dan pejabat pengadaan barang/jasa yang ada di daerah. Y.

Program pelayanan administrasi perkantoran yang bertujuan untuk meningkatnya pelayanan perkantoran direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan sasaran jumlah surat proses masuk dan jumlah surat keluar. Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan proses surat menyurat di Sekretariat Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 126 -

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan sasaran rekening telp, air dan listrik. Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan pembayaran telepon dan speedy 5 jenis, air 3 jenis dan listrik 3 jenis di Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah. 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan sasaran peralatan dan perlengkapan Kantor. Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan di Sekretariat Daerah. 4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dengan sasaran Asuransi kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan pembayaran asuransi kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah beserta keluarganya. 5. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dengan sasaran Asuransi kendaraan dinas. Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan asuransi kendaraan dinas di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas yang diperbantuan ke SKPD vertikal lain. 6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan sasaran Pembayaran pajak kendaraan dinas. Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan pajak kendaraan dinas di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas yang diperbantuan ke SKPD vertikal lain. 7. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan sasaran Honor pengelolaan keuangan. Kegiatan ini merupakan pembayaran honor pengelolaan keuangan selama 12 bulan berupa Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD dan PPTK. 8. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan sasaran Jasa Cleaning Service, K-3/ operator, penjaga kantor, dan petugas sound system. Kegiatan ini merupakan fasilitasi pembayaran jasa cleaning service selama 1 tahun, K-3/Operator sebanyak 20 orang, penjaga kantor sebanyak 3 orang, dan Petugas Sound System sebanyak 12 orang.


- 127 -

Tabel 1. Data Petugas K-3 dan Penjaga Kantor NAMA

NO

PENDIDIKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DAPIT EFENDI DORY FRICI RIDWAN MARJONI BULLOH ROBI SUSANTO HENGKI EFENDI AWEN SAPUTRA M. SAFRIADI BAHARUDIN DESNO FITRA SAIFUL ZULFIANDI ENIS KUSAIRI YUNIAWATI YULI ASTUTI LELA SARI TITI SRI ROSTI EVA HARTATI JAMIL WINDY NOFRIANTI BUSRAL

SI SMA SMK

23

RUKAYA

24

EFENDI

SMP

25

RITA HASTUTI

SMP

26

FANI YANTI

27

RINDA

28 29 30 31 32

ERLINA VINNI VINDANI NURKHASIKIN SRI MULYATI YENI FITRI

SMP

33

MARJOHAN

SMA

34

AMDAS

35

ISOPATRIO

SMA SD SMA SMA SMK SD SMA SMK SMP SMP SMP SMP SMP SD SD SMA SMP SMA SD

SMP

TUGAS PETUGAS SOUND SYSTEM PETUGAS SOUND SYSTEM PETUGAS SOUND SYSTEM PETUGAS SOUND SYSTEM PETUGAS SOUND SYSTEM PETUGAS SOUND SYSTEM PETUGAS SOUND SYSTEM PETUGAS SOUND SYSTEM PETUGAS SOUND SYSTEM PETUGAS SOUND SYSTEM PETUGAS SOUND SYSTEM PETUGAS SOUND SYSTEM k-3 RUMAH BUPATI k-3 RUMAH BUPATI k-3 RUMAH BUPATI k-3 RUMAH BUPATI k-3 RUMAH BUPATI k-3 RUMAH BUPATI k-3 RUMAH BUPATI k-3 RUMAH BUPATI k-3 RUMAH BUPATI k-3 RUMAH BUPATI K-3 RUMAH DINAS WAKIL BUPATI K-3 RUMAH DINAS WAKIL BUPATI K-3 RUMAH DINAS WAKIL BUPATI K-3 RUMAH DINAS WAKIL BUPATI K-3 RUMAH DINAS WAKIL BUPATI K-3 RUMAH DINAS WAKIL BUPATI K-3 RUMAH DINAS SEKDA K-3 RUMAH DINAS SEKDA K-3 MESS SEDASI K-3 MESS PEMDA PADANG PENJAGA MALAM KANTOR BUPATI PENJAGA MALAM KANTOR BUPATI PENJAGA MALAM MES PADANG


- 128 -

9. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan sasaran Peralatan kerja. Kegiatan ini merupakan fasilitasi perbaikan peralatan kerja di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. 10. Penyediaan alat tulis kantor dengan sasaran ATK Kantor. Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan alat tulis kantor di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. 11. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan dengan sasaran Barang Cetak dan Penggandaan. Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan barang cetak dan penggandaan di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan sasaran Instalasi listrik kantor. Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan komponen instlasi listrik yang perlu diganti melalui Sekretariat Daerah dan diadakan guna mendukung kegiatan/acara pemerintah daerah. Selain itu tahun 2015 juga dilaksanakan untuk penambahan daya di Gedung Auditorium dan pemasangan instalasi listrik di rumah dinas Bupati Dharmasraya. 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan sasaran Peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan melalui Sekretariat Daerah. 14. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan sasaran peralatan rumah tangga. Kegiatan ini merupakan Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan peralatan rumah tangga di Sekretariat Daerah dan rumah dinas/ jabatan dan rumah dinas Bupati yang baru. 15. Penyediaan makanan dan minuman dengan sasaran makanan dan minuman kegiatan pemda. Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan makanan dan minuman melalui Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan rapat dan tamu.


- 129 -

16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan sasaran Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah. Kegiatan ini merupakan fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan rapat koordinasi baik yang dilakukan di dalam daerah, luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi aparatur di Sekretariat Daerah, Bupati dan Wakil Bupati. 17. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran dengan sasaran Tenaga honor daerah. Kegiatan ini merupakan pembayaran gaji personil honor daerah sebanyak 9 orang selama 12 bulan dan gaji ke-13, insentif khusus untuk ajudan, TU Pimpinan, dan sopir Bupati, Wakil Bupati, dan sopir Patwal. Tabel 2. Data Personil Honor Daerah di Sekretariat Daerah No

Nama

1 Indra Fitri

Pendidikan SMA

Tugas Staf

Bag.

Umum

dan

Perlengkapan 2 Enik Muryanti 3 Delfitra

SMP SD

Staf Bag. Humas dan Protokol Staf

Bag.

Umum

dan

Hukum

dan

Perlengkapan 4 Asnafiah, SH.

S1 Hukum

Staf

Bag.

Organisasi 5 Egawati, S.Sos 6 Andri Arsis

S1 Komunikasi SMA

Staf Bag. Adm. Kesra Staf

Bag.

Umum

dan

Hukum

dan

Umum

dan

Perlengkapan 7 Silvia Deswita

MAN

Staf

Bag.

Organisasi 8 Zarwita

SLTA

Staf

Bag.

Perlengkapan 9 Linda Irnawita

Z.

SMA

Staf Bag. Humas dan Protokol

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatnya sarana dan prasarana aparatur direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:


- 130 -

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan sasaran kendaraan dinas. Kegiatan ini merupakan pemenuhan terhadap keperluan kendaraan dinas dan untuk tahun 2015 pengadaan direncanakan untuk :  5 unit Avanza untuk Bag. Kesra, Bag. Hukum, Bag. Aset, Bag. Tapem, Bag. Ekbang  6 unit Inova untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  3 kendaraan double gardan operasional Sekretariat Daerah 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan sasaran peralatan gedung kantor. Kegiatan ini merupakan pemenuhan kebutuhan untuk peralatan gedung yang tahun 2015 sebagai berikut:  1 PKT sound system untuk Gedung Auditorium  250 meter gorden untuk Sekretariat Daerah  3 unit laptop untuk Bagian Umum dan Perlengkapan  4 unit printer untuk Bagian Umum dan Perlengkapan 3. Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas dengan sasaran Peralatan rumah jabatan. Kegiatan ini merupakan pemenuhan peralatan kebutuhan rumah jabatan/ dinas yaitu Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. 4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan sasaran Perlengkapan gedung kantor. Kegiatan ini merupakan pemenuhan kebutuhan untuk perlengkapan gedung yang tahun 2015. 5. Pengadaan Meubeleur dengan sasaran Meubeleur Kantor. Kegiatan ini merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meubeleur yang tahun 2015 berupa meja biro 2 unit dan kursi biro 1 unit. 6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan sasaran rumah jabatan. Kegiatan ini merupakan perbaikan terhadap kerusakan sedang dan ringan terhadap rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. 7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan sasaran Gedung kantor. Kegiatan ini merupakan perbaikan terhadap gedung kantor Sekretariat Daerah. 8. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan sasaran Mobil jabatan. Kegiatan ini merupakan pemeliharaan kendaraan jabatan Bupati, dan Wakil Bupati.


- 131 -

Tabel 3. Jenis Kendaraan Jabatan Berdasarkan Kondisinya Jumlah dan Kondisi

Jenis Kendaraan

No

Dinas/ Operasional

I.

Baik

Rusak Ringan

Rusak Sedang

Keterangan

Bupati 1. Toyota Camry

1 Unit

Tahun 2007

2. Toyota Fortuner

1 Unit

Tahun 2012

1. Ford DBL Cabin

1 Unit

Tahun 2010

2. Toyota Fortuner

1 Unit

Tahun 2012

II.

Wakil Bupati

9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

dengan sasaran

Kendaraan dinas. Kegiatan ini merupakan pemeliharaan kendaraan dinas yang berada di lingkup Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebanyak 32 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2. Daftar kendaraan dinas/operasional sebagaimana terlampir. 10. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur dengan sasaran meubeleur yang berada di Sekretariat, Auditorium dan Rumah Jabatan AA.

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

yang

bertujuan

untuk

meningkatnya disiplin aparatur direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan sasaran Pakaian kepala daerah. Kegiatan ini didasarkan pada peraturan Nomor 109 tahun 2000 tentang biaya operasional kepala daerah sebanyak 80 orang.

AB.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dilaksanakan melalui kegiatan berikut: 1. Pelatihan dan Pembinaan organisasi kepemudaan dengan sasaran Organisasi kepemudaan di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini dilakukan karena organisasi kepemudaan di Kab. Dharmasraya belum banyak terlibat dalam pembangunan daerah, untuk itu perlu dilaksanakan pembinaan agar dapat lebih


- 132 -

aktif turut serta dalam pembangunan di Kab. Dharmasraya terutama pembangunan kepemudaan. AC.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dilaksanakan melalui kegiatan berikut: 1. Pembinaan Fisik Mental Aparatur, Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya kegiatan olahraga minimal 2 (dua) kali sebulan serta mampu meningkatkan koordinasi aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta meningkatkan semangat kerja aparatur karena didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat hal ini sangat mendukung semangat kerja aparatur dilingkungan pemerintah kabupaten Dharmasraya.

AD.

Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa bertujuan agar pemerintahan nagari dapat mempedomani Peraturan Bupati tentang APB Nagari dan Pedum Nagari, kegiatan yang menunjang kegiatan ini adalah sebagai berikut : Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang APB Nagari dan Pedoman umum pengelolaan Keuangan Nagari dengan sasaran agar pemerintahan nagari dapat mempedomani

peraturan

yang

berlaku

tentang

pengelolaan

keuangan

Desa/Nagari. AE.

Program peningkatan kemampuan pemerintahan nagari yang bertujuan untuk

meningkatnya

kemampuan

aparatur

nagari

direncanakan

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Pembekalan wali nagari dan aparatur pemerintahan nagari dalam bidang manajemen pemerintahan nagari dengan sasaran SDM wali nagari sebanyak 52 orang. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wali nagari dalam penyelenggaran pemerintahan di nagari sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintah di nagari semakin baik, tertib dan akuntabel. 2. Kompetensi wali nagari dan sekretaris nagari se-Kabupaten Dharmasraya dengan sasaran Wali nagari teladan dan sekretaris nagari masing-masing sebanyak 1 orang dari 11 kecamatan yang ada. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dimana wali nagari dan sekretaris nagari terpilih akan diikutsertakan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 133 -

dalam pemilihan tingkat Propinsi. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan motivasi kerja wali nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan di nagari. AF.

Program peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa memiliki sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan rapat dalam pemerintahan nagari dengan tujuan terciptanya koordinasi yang baik antar lembaga pemerintahan nagari. 1. Rapat teknis dan pembinaan penguatan pemerintahan nagari serta integrasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan SKPD dengan sasaran rapat teknis stakeholders di nagari sebanyak 6 kali pertemuan. Kegiatan ini merupakan fasilitasi rapat tentang pemerintahan di nagari dalam upaya menyamakan persepsi dan mensinkronkan kegiatan SKPD dengan kegiatan yang ada di nagari sehingga kegiatan yang dilaksanakan berhasil guna dan berdaya guna.

AG.

Program peningkatan kapasitas aparatur Nagari bertujuan sebagaimana diamanatkan UU desa No 6 tahun 2014 tentang desa sebagai berikut : Peningkatan kapasitas penyelenggaraaan pemerintahan nagari menjadi prioritas utama

bagi

pemerintahan

daerah

melalui

kegiatan

pembinaan

secara

komprehensif bagi pemerintahan nagari, wali nagari serta perangkat nagari lembaga-lembaga nagari Bamus KAN PKK Nagari, Parik Paga Nagari, Ninik Mamak sehingga pelaksanaan kegiatan ini meliputi pembinaan dalam pemerintahan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari AH.

Program penataan administrasi, keuangan dan aset Nagari yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Nagari direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Monitoring alokasi dana nagari dan pembinaan administrasi dengan sasaran monitoring dan pembinaan administrasi APB-Nagari sebanyak 4 kali pertemuan. Kegiatan ini merupakan bentuk kontrol terhadap pelaksanaan APBNagari.


- 134 -

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Rencana Tahun 2016

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumbe r Dana

Catata n Pentin g

1

2

3

4

5

6

7

8

a

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

5%

Penilaian nagari terbaik bidang keamanan dan ketertiban b

Program Penataan daerah otonomi baru Pembakuan Nama Rupa Bumi

Evaluasi Kelembagaan Perangkat daerah

Perda SOTK Pemerintah daerah

Kab. Dharmasraya

Kab. Dharmasraya

9

10

6 kali

279,708,500

1 Buku

16,988,400

28,463,050

5%

307,679,350

APBD II 29,708,500

6 Perda

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

5%

APBD II

5%

Target capaian kinerja

25,875,500

25,875,500 tertatanya administrasi wilayah di Kab. Dharmasraya terwujudnya pembarian nama unsur buatan di Dharmasraya

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

250,000,000

APBD II

1 Buku

32,679,350

6 Perda

275,000,000


- 135 -

Pengembangan Wilayah Perbatasa c

Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dan batas nagari

d

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perayaan Hari-Hari Besar Nasional / Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur

Fasilitasi dan koordinasi masalah perbatasan antar Kab. Dharmasrayadeng an Kabupaten dalam provinsi kabupaten di provinsi tetangga, serta batas antar nagari tercapainya kesepakatan tapal batas wilayah dengan kabupaten tetangga dan nagari

5%

Kab. Dharmasraya

6 paket batas

40,611,000

Dharmasraya

44,672,100

APBD II 40,611,000

5% Kelanjaran rangkaian peringatan Hari HUT Kabupaten dan HUT RI di Kabupaten Dharmasraya Jumlah Peserta Bimtek Aparatur Pemda yang Telatih

5%

6 paket batas

44,672,100

2 Paket

81,027,100

APBD II

2 Paket

APBD II 73,661,000

Kab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya

20 orang 200,000,000 43 orang 50,000,000

APBD II

20 orang

220,000,000

APBD II

43 orang

55,000,000


- 136 -

e

Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial Koordinasi Bidang kesejahteraan rakyat

Program Peningkatan dan Pengembangan Tata kelola Keuangan Daerah F Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah

Penata usahaan Aset Daerah

Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah

10%

100,000,000 110,000,000

jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan bagian kesra

Terlaksananya Pengamanan, Pemeliharaan dan Pendayagunaan Aset Pemkab Dharmasraya Jumlah paket pengamanan, pemeliharaan dan pendayagunaan Aset Pemkab Dharmasraya Pemeriksaan berkala Penata usahaan Aset Daerah di tingkat SKPD Jumlah laporan Validasi, klasifikasi dan penilaian data barang milik daerah

Kab. Dharmasraya

25 Kali Rapat dan 40 kali Koordinasi dalam dan luar daerah 5%

Dharmasraya

100,000,000 APBD II

925,000,000

25 Kali Rapat dan 40 kali Koordinasi dalam dan luar daerah 5%

110,000,000

775,500,000

3 Paket 400,000,000

Dharmasraya

APBD II

3 Paket

440,000,000

APBD II

1 Laporan

88,000,000

APBD II

2 laporan

110,000,000

1 Laporan 80,000,000

Dharmasraya

2 laporan 100,000,000


- 137 -

Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah Daerah

Jumlah sengketa tanah milik Pemda yang terselesaikan

Dharmasraya

Penyusunan Laporan BMD

Laporan BMD

Dharmasraya

4 UPT Eks Transmigras i, 5 Kasus

125,000,000

2 laporan 60,000,000

Penyusunan Peraturan Pendayagunaan BMD

Peraturan Pendayagunaan BMD


Meningkatnya Kinerja organisasi Perangkat Daerah Buku LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2015

G Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah

Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016

Dharmasraya

1 Perda, 2 Perbup

10%

Kab. Dharmasraya

1 Dokumen

Kab. Dharmasraya

1 Dokumen

Fasilitasi Pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN)

pelayanan administrasi terpadu terwujud di kecamatan

Kab. Dharmasraya

11 Kecamatan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Program dan Kegiatan SKPD

Kab. Dharmasraya

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Buku laporan pertanggung jawaban

Kab. Dharmasraya

2 Dokumen

160,000,000

APBD II

4 UPT Eks Transmigrasi, 5 Kasus

APBD II

2 laporan

66,000,000

APBD II

1 Perda, 3 Perbup

176,000,000

452,656,000

120,000,000

80,000,000

10%

137,500,000

497,921,600

APBD II

1 Dokumen

132,000,000

APBD II

1 Dokumen

88,000,000

11 Kecamatan

23,161,600

1 Dokumen

154,000,000

2 Dokumen

100,760,000

APBD II 21,056,000

APBD II 140,000,000 APBD II 91,600,000


- 138 -

H

I

Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM

Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Koordinasi Bidang Perekonomian

Rapat Koordinasi dan pelaksanaan pameran

Kab. Dharmasraya

Rapat 10 Kali, Pameran 2 Kali

Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah

Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Kab. Dharmasraya

2 Laporan

Program Peningkatan ketahanan pangan Pengawasan Barang-Barang Bersubsidi Koordinasi Pembangunan Pertanian

J

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan SDA Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Meningkatnya ketepatan penyaluran Pupuk bersubsidi Terawasinya Barang-barang bersubsidi Rapat koordinasi percepatan pembangunan pertanian

5%

15% Kab. Dharmasraya

60 Kali

Kab. Dharmasraya


Meningkatnya konservasi SDA Terkoordinasi nya Pengelolaan konservasi SDA Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

5% Kab. Dharmasraya

12 Kali

Kab. Dharmasraya

6 kali pengawasa n

464,067,000

392,053,500

72,013,500

349,119,500

264,119,500

85,000,000

373,011,000

89,662,500 58,917,500

APBD II

5%

APBD II

Rapat 10 Kali, Pameran 2 Kali

APBD II

2 Laporan

APBD II

15%

APBD II

60 Kali

APBD II


APBD II

5%

APBD II

12 Kali

98,628,750

APBD II

6 kali pengawasan

64,809,250


510,473,700

431,258,850

79,214,850

384,031,450

290,531,450

93,500,000

410,312,100

- 139 -

K

Penyusunan Profil Sumber Daya Alam Tahun 2014

Buku Profil SDA Tahun 2014

Kab. Dharmasraya

1 Dokumen

Monitoring Pelaksanaan Reklamasi Daerah Pertambangan

Termonitornya pelaksanaan reklamasi daerah tambang

Kab. Dharmasraya

2 Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Peringatan Berbagai kegiatan Lingkungan Hidup

Kab. Dharmasraya

4 Kegiatan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/nagari Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan

L

Terlaksananya kegiatan pola partisipatif masyarakat Kegiatan Pembangunan SKPD dan Lembaga Kemasyarakatan

10%

Kab. Dharmasraya

Rapat 36 kali dan 1 Dokumen

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pelatihan Mubaligh/Da'I Nagari Pelatihan dan Sertifikasi guruguru TPQ /TPSQ

Fasilitasi Haji

75,430,000

63,258,000

85,743,000

117,478,500

117,478,500

APBD II

1 Dokumen

82,973,000

APBD II

2 Laporan

69,583,800

APBD II

4 Kegiatan

94,317,300

APBD II

10%

APBD II

Rapat 36 kali dan 1 Dokumen

APBD II

52 Orang

33,000,000

APBD II

400 0rang

220,000,000

APBD II

2 Kali

220,000,000

129,226,350

129,226,350

1,430,000,000 Meningkatnya kualitas Da'I Nagari Guru-guru TPQ /TPSQ yang tersertifikasi Terfasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah haji Kab. Dharmasraya

Kab. Dharmasraya

52 Orang

Kab. Dharmasraya

400 0rang

Kab. Dharmasraya

2 Kali

30,000,000 200,000,000

200,000,000


- 140 -

Dukungan Penyelenggaraan MTQ Kabupaten Dharmasraya

Cori-Coriah Kab. Dharmasraya berprestasi

Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan dan minat masyarakat di bidang agama

Safari Ramadhan

Cakupan kegiatan safari Ramdhan

M

Pembinaan Lembaga Didikan subuh

Pesantren Ramadhan

Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam Pelatihan Dewan Hakim

N

Program pencerdasan masyarakat dan penyebaran informasi melalui TI

Lembaga Subuh terbina

Didikan Yang

Jumlah Siswa SD, SLTP dan SLTA yang mengikuti Pembinaan Jumlah peringatan hari besar islam di Kabupaten Dharmasraya Dewan Hakim yang terlatih Meningkatnya SDM masyarakat melalui informasi dan media massa

Kab. Dharmasraya

144 Orang

5%

Kab. Dharmasraya

10 kali buka bersama, 4 kali Turba

Kab. Dharmasraya

12 Lembaga yang dibina dan 44 guru LDS yang dilatih

Kab. Dharmasraya

1.000 Orang

Kab. Dharmasraya

5 hari besar

Kab. Dharmasraya

55 Orang

2%

1,000,000,000

1,645,000,000

1,100,000,000

75,000,000

200,000,000

170,000,000

100,000,000

390,000,000

APBD II

144 Orang

APBD II

5%

APBD II

10 kali buka bersama, 4 kali Turba

1,210,000,000

APBD II

12 Lembaga yang dibina dan 44 guru LDS yang dilatih

82,500,000

APBD II

1.000 Orang

220,000,000

APBD II

5 hari besar

187,000,000

APBD II

55 Orang

110,000,000

APBD II

2%


1,100,000,000

1,210,000,000

429,000,000

- 141 -

O

P

Pengumpulan, Up-dating dan Analisis Data Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Laporan RFK

Program Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan

Meningkatnya kualitas pelayanan

BIMTEK Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah Pengurus barang Terlatih

Bukittinggi

Pembinaan pemerintahan umum di kecamatan dan penilaian camat Teladan/berprestasi

Terilihnya camat berprestasi

Kab. Dharmasraya

Kab. Dharmasraya

12 Laporan

5%

150,000,000 11 Camat yang terbina & 1 orang camat teladan

Q Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan

APBD II

12 Laporan

28,423,500

60 Org

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

390,000,000

5%

APBD II

60 Org

APBD II

11 Camat yang terbina & 1 orang camat teladan

28,423,500

Tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terlaksananya penyusunandan pengkajian produk hukum daerah

Kab. Dharmasraya

35 sekolah dan 50 orang guru

5%

Kab. Dharmasraya

15 Ranperda dan 45 Perbub

APBD II 12,000,000

847,707,500

250,000,000

31,265,850

165,000,000

31,265,850

13,200,000

12,000,000 Jumlah Sekolah dan guru UKS yang terbina

429,000,000

35 sekolah dan 50 orang guru

5%

APBD II

13,200,000

863,500,000

15 Ranperda dan 45 Perbub


275,000,000

- 142 -

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya penyusunan program legislasi daerah

Kab. Dharmasraya

1 PROLEGDA

Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari

terlaksananya pembinaan, pengawasan , dan evaluasi terhadap produk hukum

Kab. Dharmasraya

52 Nagari

Kab. Dharmasraya

8 peraturan Perundangundangan

Kab. Dharmasraya

5 Kasus

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah ttg Pemerintahan Nagari

R

Program Pengembangan Komunikasi, Informatika, dan Media Massa Peliputan dan pengumpulan informasi dan dokumentasi kebijakan daerah

Peraturan perundangundangan yang disosialisasikan Terlaksana advokasi Hukum bagi Pemda/ lembaga Pejabat TUT yang membutuhkan 2 Draft rancangan Peraturan Daerah tentang pemerintahan nagari Meningkatnya informasi kepada masyarakat Jumlah Liputan kegiatan Pemerintah Daerah

2 Draft

5%

Kab. Dharmasraya

500 Liputan

50,000,000

85,000,000

100,000,000

300,000,000

62,707,500

APBD II

1 PROLEGDA

55,000,000

APBD II

52 Nagari

93,500,000

APBD II

8 peraturan Perundangundangan

110,000,000

APBD II

5 Kasus

330,000,000

APBD II

2 Draft

68,978,250

4,500,000,000

550,000,000

5%

APBD II

3 Paket


4,510,000,000

560,000,000

- 143 -

Peningkatan SDM wartawan, calon wartawan dan personil humas Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi media cetak dan elektronik Pengembangan media internal

Pengembangan jaringan komunikasi sosial media

Perencanaan dan pengembangan sistem informasi publik

Jumlah Wartawan dan Calon wartawan Yang Terlatih Jaringan komunikasi media cetak dan elektronik Jumlah Majalah yang tercetak

Padang, Bukitttinggi dan Kab. Dharmasraya

50 Orang

Kab. Dharmasraya

1 Paket

Kab. Dharmasraya dan Padang

12 Edisi

300,000,000

2,350,000,000

550,000,000

APBD II

3 Kali

APBD II

1 Paket

2,400,000,000

APBD II

12 kali terbitan

650,000,000

Kalender

500 Eks

500 Eks

Buku Kerja

500 Eks

500 Eks

Selebaran

10 Pita

10 Pita

Booklet

500 Eks

500 Eks

Baliho

150 Bh

150 Bh

Spanduk

220 Bh

220 Bh

Jaringan internet Pengadaan Komputer PC/ Laptop Gedung Media Center Jumlah PPID dan Bakohumas yang terbina

Kab. Dharmasraya

1 Paket

350,000,000

APBD II

-

5 Unit

1 Paket

150,000,000 5 Unit

1 Unit Kab. Dharmasraya

350,000,000

-

400,000,000

APBD II

1 Paket


400,000,000

- 144 -

S

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Peningkatan kapasitas FORKOPIMDA, ormas dan Tokoh masyarakat

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Muspida, Ormas danTokoh Masyarakat Terpantaunya kegiatan pembangunan Terjalinnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya Terkoodinirnya pelaksanaan pemerintah daerah dengan baik

Rapat Koordinasi Unsur FORKOPIMDA

Adanya koordinasi yang baik antara pemda dengan unsur MUSPIDA

Koordinasi Bidang Pemerintahan

Terkoordinirnya pelaksanaan pemerintahan daerah dengan baik

T Program transparansi anggaran Penyusunan Analisa Standar Belanja

Meningkatnya transparansi pelaksanaan anggaran Jumlah Buku Standar Belanja Aparatur

5%

Kab. Dharmasraya

6 orang

Kab. Dharmasraya

6 orang

1,732,872,600

5%

1,595,000,000

APBD II 450,000,000

6 orang APBD II

495,000,000 1,100,000,000

1,000,000,000 6 orang

Kab. Dharmasraya

100%

APBD II 63,347,000

100%

100% APBD II

187,570,600

6 kali rapat Koordiansi

2 Dokumen

206,327,660 100%

APBD II 31,955,000

Kab. Dharmasraya

69,681,700

-

35,150,500 6 kali rapat Koordiansi

APBD II

0%

APBD II

2 Dokumen


-

-

- 145 -

Penyusunan Standar Satuan Harga U

Program Penerapan Prinsip Good Governance Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian Administrasi Pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan

V

Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukkan kerjasama antar daerah dalam penyediaan layanan publik Fasilitasi kerjasama antar daerah

W Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah Buku Standar Satuan Harga Tertatanya Aset Pertanahan Pemda Kab. Dharmasraya Jumlah Sertifikat yang dihasilkan tercapainya kesepakatan penyelesaian masalah pertanahan yang terjadi di masyarakat Terlaksananya kerjasama antar dalam penyedia layanan publik cakupan penyedian layanan publik Terjalinnya kerjasama antar daerah Meningkatnya pelayanan publik oleh KADA dan WAKADA

Kab. Dharmasraya

Dharmasraya

2 Dokumen

5% 50 sertifikat

-

5 kali

5% APBD II

-

2 Dokumen

526,817,000 500,000,000

Kab. Dharmasraya

APBD II

579,498,700

50 sertifikat

550,000,000

APBD II 26,817,000 5 kali

5%

Kab. Dharmasraya

1 th

Kab. Dharmasraya

1 Kegiatan

105,174,000

29,498,700

5%

88,000,000

APBD II 80,000,000 25,174,000

5%

1 th APBD II

88,000,000

1 Kegiatan

2,706,070,000


5%

27,691,400

3,015,000,000

- 146 -

Jumpa Pers Dialog/Audiensi tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat

Safari Jum'at Coffee Morning

Peningkatan pelayanan keprotokoleran KDH/WKDH

Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

X

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah

Jumlah Pelayanan keprotokoleran KDH / WKDH dan Pelaksanaan Upacara Jumlah Kunjungan kerja KADA dan WAKADA Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Kantor Bupati Kab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya Kantor Camat se-Kab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya

24 Kali 24 Kali

1 Paket

75,000,000 50,000,000 50,000,000

1,081,070,000

APBD II

12 Kali

70,000,000

APBD II

24 Kali

75,000,000

APBD II

24 Kali

75,000,000

APBD II

1 Paket

1,200,000,000

APBD II

1 tahun

495,000,000

APBD II

1 tahun

1,100,000,000

1 tahun Kab. Dharmasraya

450,000,000 1 tahun 1,000,000,000

Kab. Dharmasraya

Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

15 Kali

2%

Kab. Dharmasraya

4 kali Sosialisasi

500,000,000

350,000,000

2%

APBD II

550,000,000

3 Kali Sosialisasi dan 2 kali pembinaan dan kunjungan lapangan


385,000,000

- 147 -


Y

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 2

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharan kesehatan PNS 5

Penyedian jasa jaminan barang milik daerah

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersaional 7

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan ke KPK Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah surat Terkirim Jumlah Pembayaran rekening telp, air dan listrik Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan kesehatan Bupati/ Wakil Bupati Adanya asuransi kendaraan dinas Tersedianya perizinan kendaraan dinas/ operasional Pembayaran honor bendaharawan, staf pengelola keuangan dan KPA

Kab. Dharmasraya

100 orang

2%


90,000,000 3 rek telephone, 3 rek air, 3 rek listrik 12 Bulan

Kab. Dharmasraya

715,000,000

145,000,000 2 orang (Bupati dan Wakil Bupati) 34 unit

APBD II

120 orang

7,765,800,000

2000 Surat


150,000,000

152,000,000

113,000,000

2%

165,000,000

7,277,380,000

APBD II

2000 Surat

99,000,000

APBD II

3 rek telephone, 3 rek air, 3 rek listrik

786,500,000

APBD II

12 Bulan

159,500,000

APBD II

2 orang (Bupati dan Wakil Bupati)

167,200,000

APBD II

34 unit

124,300,000

APBD II

65 unit

60,500,000

APBD II

50 org

195,800,000

65 unit 55,000,000 Kab. Dharmasraya 50 org Kab. Dharmasraya

178,000,000


- 148 -

8 9

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

10 11 12

13

14 15 16 17

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Tersedianya kebersihan kantor Perbaikan peralatan kerja yang rusak

Kab. Dharmasraya

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya makanan dan minuman Terselenggaranya rapat, koordinasi dan konsultasi Pembayaran honor tenaga administrasi, teknis dan fungsional

Kab. Dharmasraya

12 Bulan 1,100,000,000

APBD II

12 Bulan

45,000,000

APBD II

15 unit

123,000,000

APBD II

12 Bulan

98,300,000

APBD II

130 lembar 500 jilid

APBD II

3 instalasi listrik, 3 instalasi telp, 3 instalasi air

1,210,000,000

15 unit Kab. Dharmasraya


Kab. Dharmasraya

49,500,000

12 Bulan 130 lembar 500 jilid 3 instalasi listrik, 3 instalasi telp, 3 instalasi air 34 kegiatan

154,000,000

22 jenis

Kab. Dharmasraya

4 kegiatan

Kab. Dharmasraya

240 kali

Kab. Dharmasraya

53 org

108,130,000 169,400,000

946,000,000 860,000,000

Kab. Dharmasraya

135,300,000

APBD II

34 kegiatan 22 jenis

87,500,000

96,250,000

APBD II APBD II

4 kegiatan

APBD II

240 kali

APBD II

53 org

1,650,000,000

1,500,000,000 1,320,000,000 1,200,000,000

1,265,000,000

1,150,000,000


- 149 -

z

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3 4

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

5 6 7

8 9

Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Meningkatnya pelayanan publik Pemda Kab. Dharmasraya Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan rumah jabatan/ dinas Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya Mebeleur Terpeliharanya rumah jabatan Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya mobil jabatan

10%

Kab. Dharmasraya

15 Unit

Kab. Dharmasraya

5 kegiatan

Kab. Dharmasraya

6 set

Kab. Dharmasraya

8 unit

Kab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya

4 bh

67 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya mobil kendaraan dinas/ operasional

Kab. Dharmasraya

10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terpeliharanya mebeleur

Kab. Dharmasraya

a.a

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur Pemda Kab. Dharmasraya

8,622,000,000

4,300,000,000

10%

9,484,200,000

APBD II

15 Unit

4,730,000,000

680,000,000

APBD II

5 kegiatan

748,000,000

950,000,000

APBD II

6 set

1,045,000,000

350,000,000

APBD II

8 unit

385,000,000

APBD II

4 bh

258,500,000

APBD II

2 bh

253,000,000

87,000,000

APBD II

2 bh

95,700,000

275,000,000

APBD II

4 unit

302,500,000

1,500,000,000

APBD II

67 unit

15,000,000

APBD II

110 bh

235,000,000 2 bh 230,000,000 2 bh 4 unit

1,650,000,000

110 bh

10%

120,000,000


16,500,000

10%

132,000,000

- 150 -

a.b

a.c

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian kepala daerah yang tersedia

Program peningkatan peran serta Kepemudaan

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

Pelatihan dan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Jumlah Organisasi kepemudaan yang terbina

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Jumlah Peserta Pembinaan fisik, Mental Aparatur Pemerintah

Pembinaan Fisik,Mental Aparatur Pemerintah

a.d

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keungan Desa

Jumlah Peraturan Bupati Tentang APB Nagari dan Pedum nagari

Kab. Dharmasraya

Kab. Dharmasraya

Kab. Dharmasraya

80 orang

120,000,000

5%

50,000,000

50 orang

50,000,000

10%

100,000,000

4800 orang

100%

100,000,000

APBD II

APBD II

APBD II

80 orang

132,000,000

5%

55,000,000

50 orang

55,000,000

5%

110,000,000

4800 orang

30,555,000


110,000,000

100%

33610500

- 151 -

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ttg APB Nagari dan Pedoman Umum Pengelolaan Keungan Nagari

a.e

a.f

a.g

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat Nagari Dlm Bid. Manajemen Pemerintahan Nagari

Terlaksananya Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang APB Nagari dan Pedoman Umum Pengelolaan Keungan Nagari

lancarnya pengelolaan administrasi pemerintahan nagari

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun desa

Terlaksananya Rapat Teknis antar Pemerintahan Nagari serta koordinasi

Rapat Teknis dan Pembinaan Penguatan Pemerintahan Nagari Serta Integrasi dan Sinkronisasi

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari

1 Paket

Kab. Dharmasraya

30,555,000

33610500

100%

68,800,500

APBD

52 Nagari

31,170,000

APBD

100%

75,680,550

156 perangkat nagari dan 52 Wali Nagari 34287000

Kab. Dharmasraya

53,612,000


58973200

- 152 -

Kompetensi Wali Nagari dan Seknag se-Kabupaten Dharmasraya a.h

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keungan Desa Monitoring AND dan Pembinaan Administrasi

Terpilihnya Wali Nagari dan Seknag yang berkompeten dan terampil

Kab. Dharmasraya

52 Nagari Terpantaunya penggunaan ADN sesuai peraturan perundangundangan

26,308,200

28939020

52 Nagari


- 153 -

BAB IV PENUTUP Penyusunan

Rencana

Kerja

(RENJA)

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Dharmasraya Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksananaan kegiatan pembangunan bagi para aparatur pelaksana. Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD. Mengingat strategisnya peran Sekretariat Daerah dalam koordinasi, advokasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi, yang baru dapat kami prediksi sehingga belum masuk dalam program dan kegiatan tahunan ini. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja selama tahun 2014 dengan berpedoman terhadap pelaksanaan tahun 2015 yang sedang berjalan, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Semoga Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pulau Punjung, Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM Pembina Utama Madya/ IV d NIP. 19560815 198610 1 001 Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016

- 154 -

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

Recommend Documents