RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG SEKRETARIAT DPRD JL.KH Wachid Hasyim No .110 Telp (0321) 866024 – 866028 JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jl. KH. WAHID HASYIM 110 TELP. ( 0321 ) 866024 – 866028 Website : www.dprdjombang.go.id

JOMBANG

PERATURAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/17 /415.20/2015 TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu Tahun 2016; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 dalam suatu Peraturan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Mengingat

: 1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

-2-

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah KabupatenJombangNomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

-3-

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang ; 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2015 tentang RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2016.

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016. Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, LembagaTeknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksan akan untuk melaksanakan visi. 6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

oleh

8. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

-4-

Pasal 2 (1)

Renja-Sekretariat DPRD merupakan penjabaran dari Renstra-Sekretariat DPRD Tahun 2014-2018.

(2)

Renja-Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris DPRD ini. Pasal 3

Renja-Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD selama Tahun 2016 Pasal 4 (1)

Renja-Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud danTujuan 1.4. Sistematika Renja

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakannasional, dan 3.2. Tujuandan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

-5-

Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Sekretaris DPRD ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD . Pasal 6 Peraturan Sekretaris DPRD diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 12 Juni 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Drs. PINTO WIDIARTO Pembina Tingkat I NIP. 196206111993031005

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan

Rencana Kerja (Renja)

Sekretariat DPRD Tahun 2016 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 serta

Rencana Pembangunan jangka

Panjang Kabupaten Jombang tahun 2000-2025. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2016 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam

renja Sekretariat DPRD

Tahun 2016

mengacu kepada kebijakan prioritas pembangunan tahun 2016 sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2016. Hal ini adalah upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJP Kabupaten Jombang tahun 2000-2025 . Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Jombang, 12 Juni 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Drs.PINTO WIDIARTO Pembina Tk. I NIP. 196206111993031005

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2016

i


KATA PENGANTAR .....................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ...........................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ...........................................................................

I-1

1.2. Landasan hukum .......................................................................

I-3

1.3. Maksud dan tujuan ....................................................................

I-5

1.3.1. Maksud .............................................................................

I-4

1.3.2. Tujuan ..............................................................................

I-5

1.4. Sistematika Rancangan Renja ..................................................

I-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD .........................................................

II - 1

2.2. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ...........................

II - 8

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Sekretariat DPRD

II - 9

.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ...................................

II - 10

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .............

II - 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional .....................................

III - 1

3.2. Tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD

..........................

III - 3

3.2.1. Tujuan ..............................................................................

III - 3

3.2.2. Sasaran ............................................................................

III - 4

3.3. Program dan kegiatan ...............................................................

III - 4

BAB IV PENUTUP .........................................................................................

IV - 1


ii


Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Sekretariat DPRD …………………………….. .............................................................

II - 5

Tabel 2.2. Review rancangan awal RKPD Tahun 2015 .................................

II - 11

Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan tahun 2016 ....................................

II - 5

Tabel 3.1. Rumusan program dan kegiatan tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 ....................................................


III - 8

iii


1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana.

Paradigma

pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu

perencanaan yang

matang dan terpadu atau terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Rancangan perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk

mengarahkan perencanaan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2016 I- 1


pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disebut dengan

Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Rancangan Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja DPRD) Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Jombang periode 2016 yang memuat rencana

arah kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan kesekretariatan DPRD dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Sekretariat DPRD

merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesekretariatan DPRD . Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), tentunya diperlukan

perencanaan yang matang, terpadu dan

terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimal di dalam menentukan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsi maupun Nasional melalui membangun suatu sistem rancangan perencanaan yang partisipatif, implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Sekretariat DPRD guna mencapai sasaran.



1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan daerah kabupaten Jombang Nomor 19 tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015; 20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat DPRD

Kabupaten

Jombang;



21. Peraturan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Nomor 188/19/415.20/2014 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014-

2018.-2013. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten

Jombang Tahun 2016 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan rencana Sekretariat DPRD

arah dan pedoman bagi seluruh aparatur

Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya dalam rangka kegiatan kesekretariatan dan pelayanan kedewanan , sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2016 dapat berjalan sesuai dengan

kebijakan

dan

petunjuk teknis yang

ditetapkan dalam

pelaksanaan APBD tahun 2016. . 2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan . 3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016. 4. Merupakan rencana pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD . 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah untuk : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD

di dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan. 2. Mewujudkan akuntabel,

pelayanan tugas dan wewenang kedewanan partisipatif,

bermanfaat,

tepat

sasaran

yang dan

berkesinambungan.



3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam bentuk rancangan rencana kerja . 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan . 1.4 SISTEMATKA RANCANGAN RENJA Rencana Kerja

Sekretariat DPRD

Tahun 2016 disusun berdasarkan

sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Revisi Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5.

BAB III

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan propinsi 3.2. Tujuan dan sasaran rancangan renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV

PENUTUP



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Renstra-Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

yang

mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan pelayanan kesekretariatn kedewanan, maka visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun

2014--2018

adalah

“Terwujudnya Sekretariat DPRD yang

professional, netral dan beribawa terhadap pelayanan DPRD dalam rangka mewujudkan E-Government”, oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku institusi pelayanan kegiatan kedewanan

di lingkup Pemerintah

Kabupaten Jombang harus mampu menjadi institusi pelayananan yang professional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan . Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD

Kabupaten

Jombang adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan jaring aspirasi masyarakat yang aktif dan efektif b. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum c. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 7 program dan 22 kegiatan pada tahun 2015. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan selama dua bulan ( Januari s.d Pebruari 2015 ) sebesar 1,65 % baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain :

II-1

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2016 II - 2


1.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada

bulan januari s.d

pebruari 2015 , realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih banyak yang belum tercapai diantaranya : a. Program fasilitasi perumusan produk hukum DPRD secara target waktu 12 bulan tercapai 2 bulan hanya secara target kinerja realisasi total serapan anggaran masih minim yakni 1,09 % dengan kegiatan berupa Penyiapan bahan perumusan raperda inisiatif DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD terealisasi 0 %; pengelolaan perpustakaan DPRD 4,84 % ; pengumpulan dan persiapan referensi hukum bagi DPRD pengumpulan terealisasi 0 % . b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan target 100 % sedangkan target waktu adalah 1 tahun masih teralisasi 0 % dengan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100 % dengan target waktu 1 tahun realisasi

tertinggi

pada

terealisasi baru 0,47

kegiatan

pemeliharaan

% dimana

rutin

berkala

/sedang/berat sarana dan prasaran gedung kantor / bangunan pendukungnya sebesar 2,87 % dan Pembangunan

gedung

terendah pada kegiatan

kantor/bangunan

pendukungnya

dan

pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yakni masih 0 % d. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan target 100 % terealisasi 1,37

% dengan realisasi kegiatan

terendah adalah pada kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah yakni sebesar 5,05 % dan kegiatan reses yakni 0 % sedangkan tertinggi pada kegiatan rapat rapat paripurna 2,15 % e. Program pelayanan administrasi perkantoran terealisir 3,69 % dengan target 100 % target tahunan 1 tahun, terdiri dari kegiatan penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 69,69 % dan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 8,95 % . f.

Program peningkatan disiplin aparatur targetnya 100 % terealisasi 0 % pada kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya . II - 2



g. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD terealisasi 5,6 % dengan kegiatan terdiri dari h. penyusunan rencana strategis SKPD terealisasi 0 %;Penyusunan rencana kerja SKPD terealisasi 0 % ;penyusunan laporan capaian kinerja SKPD terealisasi 0

% penyusunan laporan keuangan SKPD

terealisasi 22,40 % 2.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya ( 2015 ) , belum ada yang memenuhi target kinerja 100 % seperti yang telah direncanakan .

3.

Kesiapan personil yang mengelola pengadaan lemah.

4.

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya

target dari beberapa

program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya : i.

Pelaksanaan tahun anggaran 2015 masih 2 bulan ( Januari s.d Pebruari 2015 )

ii.

Sistem pengeloaan keuangan yang masih baru .

iii.

Pelaksanaan yang sangat hati hati dan taat azas ;

iv.

Pergantian pucuk pimpinan yang

memunculkan persepsi kebijakan

baru ; v.

Kondusifnya permasalahan yang berkembang terkait tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Jombang ;

5.

Adanya

target

menimbulkan

capaian

program yang

ada

dalam Renstra

dapat

implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja

SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya : i.

Tersedianya akses informasi/data yang memadai dalam menunjang kegiatan kedewanan seperti Hot spot area ;

ii.

Tersusunnya dokumen kegiatan kedewanan seperti dokumen risalah, buku buku perpustakaan dll

6.

iii.

Adanya tempat parkir yang representative ;

iv.

Dimilikinya gedung ruang kerja DPRD .

Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut: II - 3



i.

Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya.

ii.

Koordinasi di internal secretariat DPRD kabupaten Jombang perlu ditingkatkan terutama pemahaman tugas pokok san fungsi masing masing .

iii.

Untuk

biaya

perjalanan

dinas,

hendaknya

disesuaikan

dengan

kebutuhan yang ada sesuai dengan undangan - undangan dan koordinasi yang harus

dilakukan

untuk

menunjang keberhasilan

pembangunan daerah, sehingga kelebihan penganggaran

dalam

perjalanan dinas dapat diminimalisir. iv.

Kerjasama dengan pihak stakehoders maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan ;

v.

Dilakukan

pengendalian

dan

pengawasan

dalam

setiap

tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai. vi.

Sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dapat dilakukan secara intensif, sebagai upaya memperoleh data dan informasi yang update untuk meningkatkan pelayanan .dasar khususnya kepada masyarakat miskin.

ii

II - 4



TABEL 2.1 ; Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Jombang No

1

Program/Kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat

Tahun 2014

2015

Target Renstra

Target

Rea lisasi

Realisasi

12 bulan

12 bulan

2 bulan

12 bulan

1.1

Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

12 Bulan

12 Bulan

2 Bulan

12 Bulan

1.2

Rapat-rapat paripurna

12 Bulan

12 Bulan

2 Bulan

12 Bulan

1.3

Kegiatan Reses

3 kali

2 kali

0 kali

3 kali

1.4

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

11 bulan

12 Bulan

2 Bulan

11 bulan

1.5

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

11 bulan

12 Bulan

2 Bulan

11 Bulan

1.6

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

12 Bulan

12 Bulan

2

Program fasilitasi perumusan produk hukum DPRD

12 bulan

12 bulan

2 Bulan 2 Bulan

12 Bulan 12 bulan

II - 5



2.1

2.2

Penyiapan bahan perumusan raperda inisiatif DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD Pengelolaan perpustakaan DPRD 2.3 Pengumpulan dan persiapan referensi hukum bagi DPRD

75%

12 bulan 12 bulan

7,38 %

- bulan 12 bulan

0%

80%

4,84 %

12 bulan 0% 12 bulan

3

Program : Pelayanan administrasi perkantoran

3.1

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis perkantoran

12 bulan

12 bulan

2 bulan

12 bulan

3.2

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

12 bulan

2 bulan

12 bulan

4

2 bulan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4.1

Pembangunan gedung kantor

1 paket

1 pkt

-

1 pkt

4.2

Pengadaan sarana dan prasarana gedung

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

2 bulan

12 bln

kantor 4.3

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

12 bln

II-6



t:

4.4

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

12 bln

12 bln

4.5

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program peningkatan disiplin aparatur

12 bln

12 bln

2 bulan

12 bln

5 stel

0 stell

5 stel

2 bulan

1 tahun

5 5.1 6 6.1

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5 Stel

2 bulan

12 bln

1 tahun

1 tahun

7.1

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD

1 paket

1 pkt

-

1 paket

7.2

Penyusunan rencana kerja SKPD

1 paket

1 pkt

-

1 pkt

7.3

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

1 paket

1 pkt

-

1 pkt

7.4

Penyusunan laporan keuangan SKPD

3 paket

3 pkt

22.40%

3 pkt

7

II-7



2. 2

Analisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Sesungguhnya Pelayanan dan fasilitasi

kedewanan

merupakan suatu

proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2015, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau

patokan

penilaian

keberhasilan

dan

kegagalan

penyelenggaraan

pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra-Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan jaring aspirasi masyarakat yang aktif dan efektif; 2. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum; 3. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD.

II-8



2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

Tahun 2015 dari

target/sasaran sebesar 100% rata rata selama 1 tahun anggaran yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan januari sampai dengan Pebruari

2015 sebesar 1,65

%. Hal itu

menunjukkan bahwa Penyerapan yang sangat rendah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

selama Tahun 2015 ( Januari dan pebruari )

adalah : 1.

Perubahan Personil pengadaan barang dan jasa sehingga membutuhkan penyesuaian ;

2.

Kurangnya aparatur pelaksana dalam rangka memahami perubahan aturan terbaru ;

3.

Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar bagian ;

4.

Kurang disiplinnya aparatur Sekretariat DPRD ;

5.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.

6.

Keterbatasan pegawai dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang maksimal

7.

Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pelayanan dan fasilitasi kedewanan .

Pelaksanaan

program

dan

dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

kegiatan

pembangunan

daerah

yang

tahun 2015 merupakan upaya – upaya

dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2014 – 2018 yaitu mewujudkan Jombang sejahtera untuk semua . Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang didalam RPJMD 2014 – 2018, yaitu 1.

Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 terutama di bulan januari dan Pebruari .

II - 9



2.

Target pencapaian sasaran pembangunan (pelayanan kedewanan )

dan fasilitasi

yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Jombang menjadi

terhambat, karena beberapa hal seperti yang disebutkan diatas . Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan bertindak dan juga dedikasi aparatur Secretariat DPRD Kabupaten Jombang yang ditandai dengan kurang disiplin sehingga mengurangi dalam proses pencapaian visi dan misi yang ada di dalam RPJMD meskipun masih berjalan dua bulan januari dan pebruari . Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai

rekomendasi/catatan

yang

strategis

untuk

ditindaklanjuti

dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga

proses

perencanaan

pembangunan

yang

dihasilkan

dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan

nasional

terutama

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

II -10



Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

NO 1

I

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

LOKASI

MASUKAN

Keluaran

TARGET CAPAIAN HASIL

3

6

4

5

Kabupaten

Rapat – rapat paripurna

Kabupaten

18,416,393,200.00 462,400,000.00

1 793,920,000.00

2 Kabupaten

2,285,775,000.00

Terlaksananya Rapat – rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya rapat – rapat paripurna Terlaksananya reses


Kabupaten


Kabupaten


Kabupaten

312,250,000.00

4 13,976,628,000.00

5 585,420,200.00

6

Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD , keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD

218,820,000.00 Kabupaten

8

9,044,500.00

1.96

17,100,000.00

2.15

0.00

0.00

6,400,000.00

2.05

219,143,300.00

1.57

0.00

0.00

3,911,900.00

1.09

1 tahun

3 kali

Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

1 tahun

Terlaksananya Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1 tahun

Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

1 tahun

359,574,000.00 Kabupaten

pengelolaan perpustakaan

1.37

90%

Program fasilitasi perumusan produk hukum

7

251,687,800.00 1 tahun

3

II

6

Prosentase

90%

Rapat – rapat alat kelengkapan dewan

Kegiatan Reses

Realisasi s.d Pebruari

80,754,000.00

Tersedianya penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD , keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD tersedianaya sarana dan prasarana perpustakaan DPRD

1 tahun

0.00

0.00

1 tahun 3,911,900.00

4.84

II-11



Kabupaten

9 III

10

11

IV

pengumpulan dan persiapan refernesi hukum bagi DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

60,000,000.00 4,837,377,320.00

penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

Kabupaten

Penyediaan jasa tenaga tehnik administrasi keuangan

Kabupaten

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4,198,877,320.00

638,500,000.00

3,141,304,836.00

Tersedianya pengumpulan dan persiapan refernesi hukum bagi DPRD meningkatnya kinerja pelayanan SKPD

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran tersedianya tenaga tehnik administrasi keuangan meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

1 tahun 0.00

0.00

178,445,371.00

3.69

121,295,371.00

2.89

57,150,000.00

8.95

14,650,000.00

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

225,000.00

0.06

6,895,000.00

2.87

7,530,000.00

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 tahun

12 bulan

12 bulan

1 tahun

12 Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya

1 paket Kabupaten

21,800,000.00

13 pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten

2,058,009,735.00

14

15

16

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasaran gedung kantor gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Kabupaten

Kabupaten Kabupaten

389,051,567.00

240,408,534.00

432,035,000.00 V

Program peningkatan disiplin aparatur

17

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusu lainnya

VI

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

Kabupaten

361,450,000.00 361,450,000.00

Tersedianya gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor /bangunan pendukungnya Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang /berat kendaraan dinas/operasional

2 paket

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun Tersedianya Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusu lainnya

50 anggota DPRD dan 55 orang setwan

115,000,000.00 1 tahu n Kabupaten

115,000,000.00

peningkatan SDM

1 tahun

II-12



VII

19

20

21

22

Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

Kabupaten

Penyusunan rencana kerja SKPD

Kabupaten

Penyusunan Laporan capaian kinerja SKPD

Kabupaten

penyusunan laporan keuangan SKPD

Kabupaten

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kabupaten

40,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 tahun

terwujudnya Penyusunan rencana strategis SKPD

1 paket

terlaksananya Penyusunan Rencana kerja SKPD

1 paket

Terlaksnanya penyusunan laporan capaian kinerja terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD

2,240,000.00

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2,240,000.00

22.40

0.00

0.00

3 paket

1 paket

27,271,099,356.00

450,935,071.00 1.65

II -13



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten

Jombang

pada

tahun

2016,

merupakan

hasil

dari

proses

perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berdoman pada RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD , Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD

yang nantinya Renja tersebut

dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta

penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai

upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD . Berdasarkan

pemilahan

dan

pembahasan

forum

SKPD

dan

juga

berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2016.

II-14









3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang

tidak terbatas.

Hal

tersebut

merupakan

dasar untuk

mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu INDONESIA YANG MANDIRI,

didalam visi

MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan 8 Misi yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. 2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; mening-katkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. 3. Mewujudkan

masyarakat

demokratis

berlandaskan

hukum

dengan

memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin

pengem-bangan

media

dan

kebebasan

media

dalam

mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

III-1

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2016 III -14567


4 Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta. 5

Mewujudkan

pemerataan

pembangunan

dan

berkeadilan

dengan

meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesen-jangan sosial secara menyeluruh

dengan

meningkatkan

keberpi-hakan

kepada

masyarakat,

kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. 6 Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan

untuk

menjaga

keseimbangan

antara

pemanfaatan,

keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memper-baiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan peman-faatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan. 7 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; III-2



dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 8

Mewujudkan

Indonesia

berperan

penting

dalam pergaulan

dunia

internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melan-jutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendisendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan

wibawa

negara,

tantangan

utama

pembangunan

mencakup

peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesen-jangan antarwilayah, dan percepatan pemba-ngunan kelautan . Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat

dalam

pembangunan,

mengurangi

gangguan

keamanan,

serta

menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakan kunci yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

3.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat III-3



DPRD Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2016

adalah sebagai berikut : a. Memenuhi pelayanan DPRD kepada masyarakat, b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung lembaga perwakilan rakyat.

3.2.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai rumusan

secara nyata

dalam

yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin

dicapai dalam Renja ini adalah : 1. Terwujudnya tata kelola kesekretariatan DPRD Kabupaten Jombang 2. Terwujudnya

peningkatan

kualitas dan kuantitas aparatur

yang

memenuhi standar kompetensi 3. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara proporsional 4. Terwujudnya

peningkatan

penyelenggaraan administrasi

kemampuan

fasilitasi

&

pelayanan

kesekretariatan DPRD,Administrasi

keuangan DPRD, rapat – rapat yang dilaksanakan DPRD serta penyediaan bahan pembuatan produk Hukum DPRD

1. 3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2016 dalam upaya RPJP ,pencapaian MDGs, pengentasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah yaitu : 1.

Mewujudkan pemerintahan yang baik yang

merupakan arahan untuk

mendukung RPJP ; mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. b. Rekapitulasi program dan kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

III-4



Tabel 3.1 : RANCANGAN AWAL RENJA SKPD TAHUN 2016 NO

PROGRAM /KEGIATAN NAMA

KODE

1

2

LOKASI

INDIKATOR KELUARAN

INDIKATOR HASIL

ANGGARAN (Rp)

KETERANGAN

3

I

x.xx.01

Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

1

TA


Kabupaten

Terlaksananya Rapat – rapat alat kelengkapan dewan

Terlaksananya Rapat – rapat alat kelengkapan dewan

234,350,000.00

APBD

2

x.xx.01.006


Kabupaten

Terlaksananya rapat – rapat paripurna


468,860,000.00

APBD

3

x.xx.01.007

Kegiatan Reses

Kabupaten

Terlaksananya reses

Terlaksananya reses

2,291,400,000.00

APBD

x.xx.01.008


Kabupaten



407,400,000.00

APBD

x.xx.01.010


Kabupaten



11,860,500,000.00

APBD

x.xx.01.011


Kabupaten



504,420,200.00

APBD

x.xx.xx.xxx

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Kabupaten

75,000,000.00

APBD

x.xx.xx.xxx

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Kabupaten

75,000,000.00

APBD

375,808,000.00

APBD

4 5 6 II 7 III

x.xx.01.012


Kabupaten

15,766,930,200.00

Terlaksananya Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Kabupaten

Terlaksananya Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

III-5



x.xx.01.013


Kabupaten

Tersedianya penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD , keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD

x.xx.01.014


Kabupaten

tersedianaya sarana dan prasarana perpustakaan DPRD

Tersedianya penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD , keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD tersedianaya sarana dan prasarana perpustakaan DPRD

x.xx.01.015

pengumpulan dan persiapan refernesi hukum bagi DPRD

Kabupaten

Tersedianya pengumpulan dan persiapan refernesi hukum bagi DPRD


x.xx.01.016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten

meningkatnya kinerja pelayanan SKPD


10

x.xx.01.017


Kabupaten

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran


11

x.xx.01.018


Kabupaten

tersedianya tenaga tehnik administrasi keuangan

x.xx.01.019


Kabupaten

12

x.xx.01.020

Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya

13

x.xx.02

14

7 8 9 III

IV

APBD

101,988,000.00

APBD

30,000,000.00

APBD

4,399,701,146.00

APBD

660,050,000.00

APBD


3,739,651,146.00

APBD

meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD


1,465,804,550.00

APBD

Kabupaten

Tersedianya gedung kantor


pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor


637,700,000.00

APBD

x.xx.02.007

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor

Kabupaten

Terpeliharanya gedung kantor /bangunan pendukungnya


373,100,000.00

APBD

x.xx.02.009

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasaran gedung kantor gedung kantor

Kabupaten

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor


176,469,550.00

APBD

x.xx.02.022

Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Kabupaten

Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang /berat kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang /berat kendaraan dinas/operasional

278,535,000.00

APBD

15 16

243,820,000.00

APBD

III-6



x.xx.02.024


x.xx.02.024


Kabupaten

x.xx.02.026


Kabupaten

x.xx.02.028


Kabupaten

x.xx.03


x.xx.03.005

penyusunan rencana strategis

20

x.xx.03.002

21 22

V

17 VI 18

Tersedianya Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusu lainnya


426,000,000.00

APBD

426,000,000.00

APBD

150,000,000.00

APBD

150,000,000.00

APBD

peningkatan SDM

peningkatan SDM



40,000,000.00

APBD



10,000,000.00

APBD

Penyusunan Rencana kerja SKPD



10,000,000.00

APBD

x.xx.05

penyusunan laporan capaian kinerja

Terlaksnanya penyusunan laporan capaian kinerja


10,000,000.00

APBD

x.xx.05.003


terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD


10,000,000.00

APBD

VII

Kabupaten

19

Kabupaten

JUMLAH

22,699,243,896.00

III-7



Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017, yaitu :

TABEL RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROGRAM / KEGIATAN KODE

x.xx.01

TA

NAMA

RENCANA TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat


TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

90%

15,766,930,200.00

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 SUMBER DANA

APBD

CAT. PENTING

TARGET KINERJA

90%

ANGGARAN (Rp.)

TARGET RENSTRA

17,466,930,200.00

1 tahun Terlaksananya Rapat – rapat alat kelengkapan dewan

Kabupaten

1 tahun

234,350,000.00

APBD

1 tahun

234,350,000

1 tahun

III-8



x.xx.01.006



Kabupaten

1 tahun

468,860,000.00

APBD

1 tahun

468,860,000

1 tahun x.xx.01.007

Kegiatan Reses

Terlaksananya reses

Kabupaten

3 kali

x.xx.01.008



Kabupaten

1 tahun

2,291,400,000.00

APBD

3 kali

407,400,000.00

APBD

1 tahun

2,291,400,000

3 kali

407,400,000

11 bulan

x.xx.01.010



Kabupaten

1 tahun

11,860,500,000.00

APBD

1 tahun

13,560,500,000

11 bulan

III-9



x.xx.01.011



Kabupaten

1 tahun

504,420,200.00

APBD

1 tahun

504,420,200

1 tahun

x.xx.xx.xxx

x.xx.xx.xxx

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Kabupaten

Terlaksananya Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan

Kabupaten

100%

75,000,000.00

APBD

100%

75,000,000.00

1 tahun

100%

75,000,000.00

APBD

100%

75,000,000.00

1 tahun x.xx.01.012


Kabupaten

90%

375,808,000.00

APBD

90%

375,808,000.00

95%

III-10



x.xx.01.013


Tersedianya penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD , keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD

Kabupaten

1 tahun

243,820,000.00

APBD

1 tahun

243,820,000

1 tahun

x.xx.01.014

x.xx.01.015


pengumpulan dan persiapan refernesi hukum bagi DPRD

tersedianaya sarana dan prasarana perpustakaan DPRD

Kabupaten


Kabupaten

1 tahun

101,988,000.00

1 tahun

101,988,000

1 tahun

1 tahun

30,000,000.00

APBD

1 tahun

30,000,000

1 tahun

III-11



x.xx.01.016

x.xx.01.017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kabupaten



Kabupaten

1 tahun

4,399,701,146.00

APBD

1 tahun

4,699,701,146.00

95

12 bulan

660,050,000.00

APBD

12 bulan

660,050,000

1 tahun x.xx.01.018

x.xx.01.019




Luar Kabupaten


Kabupaten

12 bulan

3,739,651,146.00

APBD

12 bulan

4,039,651,146

1 tahun

1 tahun

1,465,804,550.00

APBD

1 tahun

1,465,804,550.00

95% x.xx.01.020

Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya


Kabupaten

1 paket

APBD

1 paket

III-12



x.xx.02

pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor


Kabupaten

2 paket

637,700,000.00

APBD

2 paket

637,700,000

1 paket

x.xx.02.007

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor


Kabupaten

1 tahun

373,100,000.00

APBD

1 tahun

373,100,000

1 paket

x.xx.02.009

x.xx.02.022

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasaran gedung kantor gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional


Kabupaten

1 tahun

176,469,550.00

APBD

1 tahun

176,469,550

1 paket Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang /berat kendaraan dinas/operasional

Kabupaten

1 tahun

278,535,000.00

APBD

1 tahun

278,535,000

1 paket

III-13


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG x.xx.02.024


x.xx.02.024



Kabupaten

1 tahun

426,000,000.00


426,000,000.00

1 tahun

APBD


95

426,000,000.00

426,000,000.00

1 paket x.xx.02.026

x.xx.02.028



Kabupaten

1 tahu n

150,000,000.00

APBD

1 tahu n

150,000,000.00

95%

peningkatan SDM

Kabupaten

1 tahun

150,000,000.00

APBD

1 tahun

150,000,000.00

95%

x.xx.03



1 tahun

40,000,000.00

1 tahun

40,000,000.00

3 paket

III-14



x.xx.03.005

penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD


x.xx.03.002

Penyusunan Rencana kerja SKPD


Kabupaten

1 paket

10,000,000.00

1 paket

10,000,000.00

APBD

1 paket

10,000,000.00

1 paket

10,000,000.00

1 paket

x.xx.05

penyusunan laporan capaian kinerja


3 paket

10,000,000.00

APBD

3 paket

10,000,000.00

1 paket

x.xx.05.003



Kabupaten

1 paket

10,000,000.00

APBD

1 paket

10,000,000.00

1 paket JUMLAH

22,699,243,896.00 24,699,243,896.00

III-15





























Renja Sekretariat DPRD

Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat

digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Sekretariat DPRD

dalam kurun waktu tahun 2016, sehingga upaya

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD , karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2016 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Sekretariat DPRD .

Jombang, 12 Juni 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG

Drs.PINTO WIDIARTO Pembina Tk. I NIP. 196206111993031005


IV - 1



IV - 1

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016

Recommend Documents