KATA PENGANTAR Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2015

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita dalam rangka pembahasan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2015. Rencana Kerja ini memuat segala rencana strategis termasuk didalamnya target kinerja DPRD Masa Persidangan 2015, karena DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama Pemerintah Daerah. Sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki hubungan kemitraan dan tidak saling membawahi. Pemerintah dan DPRD bersama-sama membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan fungsi masing-masing lembaga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki dan melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, maka dalam rangka meningkatkan efektiﬁtas kinerja DPRD Kabupaten Bogor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan, Pimpinan DPRD menyusun suatu program kerja DPRD menurut bidang penugasan masing-masing alat kelengkapan DPRD. Rencana kerja DPRD merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berhasil tidaknya sebuah rencana kerja yang ditetapkan ini, akan sangat tergantung pada komitmen seluruh Anggota DPRD untuk bersama-sama memahami bahwa tugas yang kita emban ini merupakan amanah masyarakat Kabupaten Bogor yang harus kita pertanggungjawabkan. Harapan kita bersama, dengan Rencana Kerja ini, pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang kita miliki berjalan lebih berkualitas, efektif, dan akuntabel, terutama dalam mewujudkan APBD yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

ii

Demikian, yang dapat disampaikan terima kasih atas saran, masukan dan koreksi dari seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bogor sehingga rencana kerja ini dapat tersusun walaupun masih banyak kekurangan dari berbagai aspek, mudahmudahan kedepan kualitas rencana kerja ini lebih baik. Cibinong,

Februari 2014

PIMPINAN D EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR Ketua,

H. MOCH. HANAFI, S.PD

ii

DAFTAR ISI Halaman

BAB I

BAB II

BAB III BAB IV

BAB V

BAB VI

Kata Pengantar Daftar Isi PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Pendekatan E. Sistematika VISI DAN MISI DPRD KABUPATEN BOGOR A. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Bogor B. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Bogor KEBIJAKAN DPRD KABUPATEN BOGOR A. Rencana Strategis B. Arah Kebijakan RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN BOGOR A. Masa Persidangan B. Materi Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor 1. Rencana kerja berdasarkan fungsi-fungsi DPRD 2. Rencana Kerja Berdasarkan alat-alat kelengkapan DPRD : a. Pimpinan DPRD b. Badan Musyawarah c. Badan Anggaran d. Badan Legislasi Daerah e. Badan Kehormatan f. Komisi g. Tabel Rencana Kerja Lima Tahunan DPRD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN A. Pengawasan B. Pengendalian C. Dukungan Anggaran PENUTUP

i iii 1 1 2 4 5 5 6 6 7 19 19 20 22 22 22 22 27 27 30 32 33 35 35 37 40 40 40 42 43

iii

1 BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki hubungan kemitraan dan tidak saling membawahi. Pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah, kedudukan DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya DPRD mendapatkan

fasilitas

berupa

belanja

penunjang

kegiatan

DPRD

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 : (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fuingsi dan wewenang DPRD. (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD. Karenanya setiap tahun DPRD wajib membuat rencana kerja sebagai bagian dari rencana kerja Sekretariat DPRD selaku satuan kerja perangkat daerah yang mengelola administrasi keuangan DPRD, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 PP tersebut, yaitu : (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

RENCANA KERJA (RENJA) DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

2 UU No 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengemukakan bahwa DPRD Kab/Kota merupakan lembaga perwakilan

rakyat

daerah

yang

berkedudukan

sebagai

lembaga

pemerintahan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam UU No 32/2004 disebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki dan melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2010. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja DPRD Kabupaten Bogor perlu disusun suatu program kerja DPRD menurut bidang penugasan masing-masing alat kelengkapan DPRD. Rencana kerja DPRD merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. B.

Dasar Hukum Dasar Hukum dari penyusunan dokumen Rencana Kerja DPRD adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;


3 b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; f.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

g. Undang-Undang

Nomor

14

Tahun

1950

tentang

Pemerintahan

Kebupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat; h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nopmor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; i.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

j.

Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; k. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD;


4 l.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor

Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2015; n. Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor; o. Peraturan DPRD Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor. C.

Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Maksud a.

Merupakan arah dan pedoman bagi DPRD didalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor;

b.

Merupakan bahan bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas

keseketariatan

dan

fungsi

fasilitator

kepada

DPRD

Kabupaten Bogor. 2. Tujuan a.

Sebagai landasan bagi perencanaan dan evaluasi kerja alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2015 yang meliputi Rencana Kerja Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Legislasi Daerah;


5 b.

Menyediakan instrumen bagi DPRD didalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah, efisien dan efektif;

c.

Sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.

D.

Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2015 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E.

Sistematika Sistematika penyusunan Rencana Kerja Lima Tahun DPRD Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : BAB I

:

Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Pendekatan dan Sistematika.

BAB II :

Gambaran Umum, Visi dan Misi DPRD Kabupaten Bogor.

BAB III :

Kebijakan dan Rencana Strategis DPRD Kabupaten Bogor.

BAB IV :

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor.

BAB V

Penutup.

:


6 BAB II VISI DAN MISI DPRD KABUPATEN BOGOR A.

Visi dan Misi DPRD Kabupaten Bogor Visi DPRD Kabupaten Bogor untuk masa bakti tahun 2009 sampai 2014 mempunyai Visi: “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang

bertakwa,

berdaya,

berbudaya

menuju

sejahtera

melalui

penguatan peran DPRD Kabupaten Bogor dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak kepada rakyat”. Penjelasan lebih detail visi tersebut diuraikan dalam Misi DPRD Kabupaten Bogor, sebagai berikut : 1.

Menghasilkan produk-produk kebijakan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat;

2.

Meningkatkan profesionalisme anggota DPRD sebagai representasi rakyat Kabupaten Bogor. Mengevaluasi dan mendorong perbaikan regulasi perijinan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya yang mungkin timbul;

3.

Mendorong terwujudnya hubungan yang sinergis antara Pemerintah, masyarakat politik/ekonom/sipil dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik;

4.

Meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja lembaga DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat;

5.

Mendorong

terwujudnya

lembaga

legislatif

yang

bersih

dan

berwibawa dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi lembaga DPRD. RENCANA KERJA (RENJA) DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

7 B.

Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Bogor 1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi: a.

Fungsi Legislasi, yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah;

b.

Fungsi Anggaran, yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk

menyusun

dan

menetapkan

APBD

bersama-sama

Pemerintah Daerah; c.

Fungsi Pengawasan, yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelaksanaan APBD maupun kegiatan pemerintahan lainnya.

2. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai Tugas dan Wewenang antara lain sebagai berikut: a.

Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;

b.

Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;

c.

Melaksanakan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

Peraturan

Daerah dan APBD Kabupaten Bogor; d.

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahannya;

e.

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


8 f.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan

g.

peraturan perundang-undangan;

Memberikan

persetujuan

terhadap

rencana

kerja

sama

internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; h.

Memberikan persetujuan rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

i.

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD Kabupaten Bogor adalah lembaga demokrasi perwakilan yang paling dekat

dengan

konstituennya.

Semakin

meningkatnya

tuntutan

demokratisasi, maka menjadi penting adanya optimalisasi fungsi dan peranan DPRD, karena DPRD memiliki posisi dan peranan sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada era perubahan politik yang semakin demokratis, justru yang menjadi fokus utama bagi keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah upaya meningkatkan fungsi dan peranan DPRD dengan membangun kinerja produktif dan tingkat profesional yang tinggi. Oleh karena itu, DPRD memiliki peran sebagai lembaga yang turut mengendalikan dan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan

Pemerintah

Nomor

16

Tahun

2010

tentang

Pedomen

Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, serta Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, bahwa alat kelengkapan DPRD meliputi :


9 1. Pimpinan DPRD; 2. Badan Musyawarah; 3. Komisi; 4. Badan Legislasi Daerah; 5. Badan Anggaran; 6. Badan Kehormatan; 7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. DPRD terdiri dari fraksi-fraksi yang merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD dan bukan merupakan alat kelengkapan DPRD. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD. B. 1.

Pimpinan DPRD Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peratuan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagai berikut : a.

memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;

b.

menyusun

rencana

kerja

pimpinan

dan

mengadakan

pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; c.

melakukan

koordinasi

pelaksanaan

agenda

kelengkapan DPRD;


dalam dan

materi

upaya

mensinergikan

kegiatan

dari

alat

10 d.

menjadi juru bicara DPRD;

e.

melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;

f.

mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga.instansi lainnya;

g.

mengadakan

konsultasi

dengan

Bupati

dan

Pimpinan

Lembaga/Instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD; h.

mewakili DPRD di Pengadilan;

i.

melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.

menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;

k.

menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

B. 2.

Badan Musyawarah DPRD Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peratuan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, Badan Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut : a.

menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) tahun masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;


11 b.

memberikan

pendapat

kepada

pimpinan

DPRD

dalam

menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; c.

meminta dan atau/memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

d.

menetapkan jadual acara rapat DPRD dan menetapkan kegiatan/jadual komisi-komisi;

e.

memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

f.

merekomendasikan pembentukan panitia khusus;

g.

melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

B. 3.

Komisi Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peratuan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi DPRD Kabupaten Bogor meliputi Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D, dengan masing-masing bidang, sebagaiomana dimaksud pada Pasa 39 Peratuan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, yaitu : 1.

Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi : a.

Pemerintahan Umum;

b.

Ketertiban dan Keamanan;

c.

Politik, Hukum, dan Perundang-undangan;


12

2.

3.

d.

Humas/Pers;

e.

Kepegawaian/Aparatur Daerah;

f.

Organisasi Masyarakat;

g.

Kependudukan;

h.

Pertanahan;

i.

Perizinan.

Komisi B, Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi : a.

Perindustrian dan Perdagangan;

b.

Koperasi, dan Usaha Kecil Menangah (UKM);

c.

BUMN/BUMD dan Dunia Usaha lainnya;

d.

Pendapatan dan Aset Daerah;

e

Perbankan dan Penanaman Modal;

f.

Ketahanan Pangan dan Pertanian;

g.

Kehutanan dan Perkebunan;

h.

Peternakan dan Perikanan.

Komisi C, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi : a.

Pekerjaan Umum;

b.

Infrastruktur;

c.

Kebersihan dan Pertamanan;

d.

Lingkungan Hidup;

e.

Perumahan Rakyat;


13 f.

Energi dan Sumberdaya Mineral;

g.

Perhubungan;

h.

Pos, Komunikasi dan Informatika;

i.

Tata Ruang.

d. Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : a.

Keagamaan;

b.

Pendidikan;

c.

Kesehatan;

d.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

e.

Pariwisata, Seni dan Budaya;

f.

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

g.

Kepemudaan dan Olahraga;

h.

Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Mitra Kerja komisi-komisi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten

Bogor

sesuai

dengan

bidang

kewenangan

serta

lembaga/instansi vertikal lainnya yang terkait dengan bidang tugas komisi yang bersankutan. Komisi mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, yaitu : a.

Mengupayakan kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


14 b.

Melakukan

pembahasan

terhadap

rancangan

peraturan

daerah, dan rancangan Keputusan DPRD; c.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai ruang lingkup tugas komisi;

d.

Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;

e.

Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

f.

Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;

g.

Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;

h.

Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;

i.

Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan

j.

Memberikan laporan tertulis dan/atau rekomendasi kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

B. 4.

Badan Legislasi Daerah Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peratuan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, Badan Legislasi Daerah mempunyai tugas, yaitu : a.

Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah


15 beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b.

Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;

c.

Menyiapkan

rancangan

peraturan

daerah

usul

DPRD

berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d.

Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

e.

Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan peraturan

daerah

yang

diajukan

anggota, komisi,

dan

gabungan komisi diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan; f.

Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan

materi

muatan

peraturan

daerah

melalui

koordinasi dengan komisi, dan/atau panitia khusus; g.

Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan

h.

Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh badan legislasi daerah dan/atau komisi pada masa keanggotaan berikutnya.


16 Untuk memenuhi uraian tersebut di atas, Badan Legislasi Daerah harus melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang berkompeten memahami bidang tugas garapan tentang kelegislasian baik melalui rapat kerja, dengar pendapat maupun melakukan kunjungan kerja ke dalam dan luar daerah. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bogor sebagai bentuk surat rekomendasi Badan legislasi Daerah berupa laporan kepada Badan Musyawarah, Komisi-komisi atau Panitia Khusus yang terkait dengan penyusunan program kegiatan, pembahasan masalah, serta saran-saran pertimbangan terhadap urutan prioritas yang masuk ke DPRD, terutama dalam pembahasan peraturan daerah dan keputusan-keputusan hasil produk hukum DPRD Kabupaten Bogor. B. 5.

Badan Anggaran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor mempunyai tugas adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, yaitu : a.

Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah,

selambat-

lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD; b.

Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

c.

Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD


17 dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d.

Melakukan

penyempurnaan

rancangan

peraturan

daerah

tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah; e.

Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh bupati; dan

f.

Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

B. 6.

Badan Kehormatan DPRD Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor mempunyai tugas adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 Peratuan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, yaitu : a.

Memantau, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota

DPRD

dalam

rangka

menjaga

martabat

dan

kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD; b.

Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;

c.

Melakukan pengaduan

penyelidikan, Pimpinan

masyarakat; RENCANA KERJA (RENJA) DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

verifikasi, dan

dan

Anggota

klarifikasi DPRD,

atas

dan/atau

18 d.

Melaporkan

keputusan

Badan

Kehormatan

atas

hasil

penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD. Untuk melaksanakan tugas di atas, Badan kehormatan berwenang : a.

Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b.

Meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

c.

Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

B. 7.

Alat Kelengkapan Lainnya Dalam Pasal 53 Peratuan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia khusus menyusun jadual pembahasan dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja disesuaikan dengan suatu permasalahan yang akan dibahas.


19 BAB III KEBIJAKAN DPRD KABUPATEN BOGOR A.

Rencana Strategis Rencana Strategis DPRD Kabupaten Bogor adalah memantapkan kapasitas dan

sinergitas

alat-alat

kelengkapan

DPRD

dalam

menjalankan

kewenangan, tugas dan fungsinya disertai dengan dukungan fasilitasi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor. Strategi tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi DPRD Kabupaten Bogor yang kemudian dijabarkan kedalam sasaran-sasaran yang hendak dicapai, sebagai berikut : 1.

Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran;

2.

Menguatnya peran DPRD Kabupaten Bogor dalam menjalankan fungsi Legislasi, Pengawasan dan Anggaran;

3.

Meningkatnya Produk-produk Legislasi Daerah yang berpihak pada seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, kesetaraan gender dan perlindungan anak;

4.

Meningkatnya kemitraan dengan pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya;

5.

Terwujudnya peraturan daerah yang sejalan dengan kebutuhan aktual masyarakat;

6.

Terwujudnya APBD yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bogor.


20 B.

Arah Kebijakan Guna mendorong tercapainya visi, misi, kebijakan dan strategi di atas, maka sasaran prioritas Rencana Kerja DPRD kabupaten Bogor diarahkan kepada : 1.

Bidang Pemerintahan Sasaran

bidang

pemerintahan

umum

diarahkan

pada

upaya

mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berkepastian hukum dan pelayanan prima dari aparatur pemerintah daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan good governance dan clean government. 2.

Bidang Ekonomi Sasaran bidang ekonomi dan keuangan diarahkan pada upaya mendorong terciptanya perekonomian berbasis kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

3.

Bidang Keuangan Sasaran

bidang

keuangan

diarahkan

pada

upaya

mendorong

terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah dalam struktur APBD sejalan dengan pemberdayaan badan usaha milik daerah. 4.

Bidang pembangunan Sasaran bidang pembangunan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya kualitas pembangunan di sektor pendidikan dan sarana transfortasi

disertai

dengan

kegiatan

memperhatikan kualitas lingkungan hidup. 5.

Bidang Kesejahteraan Rakyat


pembangunan

yang

21 Sasaran

bidang

kesejahteraan

rakyat

diarahkan

pada

upaya

mendorong terwujudnya sarana dan prasarana sosial yang memadai disertai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Untuk mencapai sasaran-sasarana yang telah disebutkan di atas, dilakukan melalui

program-program

kegiatan

DPRD

Kabupaten

Bogor

Masa

Persidangan Tahun 2015. Program yang terkait dengan pelaksanaan fungsifungsi DPRD diatur dalam program peningkatan kapasitas lembaga DPRD, secara umum dapat dilakukan melalui kegiatan diantaranya adalah : 

Pembahasan rancangan peraturan daerah;



Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, dan tokoh/elemen masyarakat;



Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD;



Rapat Paripurna;



Pelaksanaan kegiatan Reses;



Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah;



Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD;



Sosialisasi peraturan perundang-undangan.


22 BAB IV RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN BOGOR A.

Masa Persidangan Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Masa Persidangan Tahun 2015 terbagi dalam 3 (tiga) Masa Persidangan. Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, yaitu : 1. Masa Sidang Kesatu, (1 Januari 2015 – 30 April 2015); 2. Masa Sidang Kedua (1 Mei 2015 – 31 Agustus 2015); 3. Masa Sidang Ketiga (1 September 2015 – 31 Desember 2015). Setiap akhir Masa Sidang, dilaksanakan satu kali masa reses. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kupaten Bogor, j.o. Pasal 64 ayat (3) PP 16 Tahun 2010, jo. Pasal 318 ayat (3) Undang-Undang 27 Tahun 2009.

B.

Materi Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2015 1. Rencana Kerja Berdasarakan Fungsi - Fungsi DPRD Rencana

Kerja

DPRD

Kabupaten

Bogor

disusun

berdasarkan

Permendagri 13 Tahun 2006, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Atas dasar tersebut maka uraian Rencana Kerja DPRD yaitu melalui program/kegiatan DPRD.

1.1. Fungsi Legislasi 1)

Program Penyusunan Prolegda Tahun 2015 a. Bintek mengenai Penyusunan Prolegda;


23 b. Konsultasi Publik Prolegda; c. Lokakarya Prolegda; d. Studi Banding Tentang Penyusunan Prolegda ke Daerah lain; e. Paripurna Pengesahan Prolegda. 2)

Program Penyusunan PERDA Inisiatif DPRD a. Konsultasi Publik PERDA Insiatif; b. Seminar Lokakarya pembahasan Raperda Inisiatif; c. Studi banding mengenai Raperda inisiatif ke daerah yang sesuai.

3)

Pendampingan tim/tenaga ahli pembahasan raperda inisiatif

4)

Sosialisasi Perda Inisiatif a. Sosialisasi Perda inisiatif melalui media massa; b. Rapat dengar pendapat dengan elemen masyarakat sipil mengenai umpan balik terhadap Raperda inisiatif.

5)

Peningkatan SDM dan Profesionalisme a. Workshop Legal Drafting; b. Studi Banding Penyusunan Raperda ke daerah lain; c. Pelatihan/ Lokakarya tentang penguatan peran komisi dalam melaksanakan Fungsi Legislasi.

6)

Optimalisasi peran DPRD dan keterlibatan publik dalam proses Legislasi di DPRD


24 a. Penyelenggaraan konsultasi publik tentang implementasi PERDA secara periodik; b. Sidak Komisi kepada SKPD Mitra secara periodik; c. Penyelenggaraan Rapat dengar Pendapat Umum dan Penerimaan aspirasi masyarakat. 7)

Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Secara Periodik a. Analisis kebijakan pelayanan urusanpemerintahan daerah berdasarkan bidang tugas Komisi A; b. Analisis kebijakan pelayanan urusanpemerintahan daerah berdasarkan bidang tugas Komisi B; c. Analisis

kebijakan

pelayanan

urusan

pemerintahan

daerah berdasarkan bidang tugas Komisi C; d. Analisis kebijakan pelayanan urusanpemerintahan daerah berdasarkan bidang tugas Komisi D; e. Pembahsan kerjasama antar daerah; f.

Seminar evaluasi hasil implementasi Perda-perda.

1.2. Fungsi Penganggaran 1)

Evaluasi APBD tahun anggaran 2014. a. Penyiapan

pengkajian

dan

pembahasan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014. 2)

Pembahasan APBD tahun 2015. a.

Penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka meyusun KUA;


25 b.

Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD untuk KUA;

c.

Pembahasan KUA/Kebijakan umum perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD;

d.

Pembahasan PPAS;

e.

Klarifikasi Strategi, prioritas dan Plafon APBD;

f.

Penyusunan RKA DPRD;

g.

Musrenbang RKPD kecamatan;

h.

Forum SKPD dan forum gabungan SKPD;

i.

Musrenbang RKPD Kabupaten;

j.

Pembahasan RKA-SKPD dan penyiapan Raperda APBD;

k.

Pembahasan Raperda APBD;

l.

Penetapan Perda APBD.

3)

Pembahasan perubahan APBD tahun 2015.

4)

Evaluasi pelaksanaan APBD per triwulan.

5)

Peningkatan SDM anggota DPRD bidang anggaran. a.

Pelatihan/ lokakarya mekanisme pengadaan barang dan jasa;

b.

Pelatihan/ lokakarya pengelolaan keuangan daerah;

c.

Bimbingan Teknis Penguatan fungsi komisi terkait fungsi penganggaran.

6)

Pengembangan sistem pendukung untuk DPRD.


26 a.

Pendampingan tenaga ahli dalam penyusunan RKA DPRD;

b.

Pendampingan tim/tenaga ahli dalam Pembahasan Arah Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas APBD;

c.

Pendampingan tim/tenaga ahli dalam pembahasan RAPBD;

d.

Pengadaan Sistem Informasi dan Keuangan Sekretariat Dewan

1.3. Fungsi Pengawasan 1)

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan. a.

Dengar

Pendapat

Umum

dengan

lembaga

/

masyarakat; b.

Kunjungan Kerja Komisi A dalam rangka evaluasi program-program Mitra kerja;

c.

Kunjungan Kerja Komisi B dalam rangka evaluasi program-program Mitra kerja;

d.

Kunjungan Kerja Komisi C dalam rangka evaluasi program-program Mitra kerja;

e.

Kunjungan Kerja Komisi D dalam rangka evaluasi program-program Mitra kerja;

f.

Pembentukan alat kelengkapan lain bersifat tidak tetap berupa panitia khusus.


27 2)

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan PERDA, Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Kebijakan PEMDA, Pelaksanaan APBD TA Berjalan.

3)

Pembahasan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Bupati Tahun Anggaran 2014. 4)

Rapat dan Kunjungan kerja Alat kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD.

5)

Optimalisasi peran DPRD dan Keterlibatan Publik dalam Pengawasan di Lembaga DPRD.

6)

Pengembangan sistem pendukung (tim/ tenaga ahli) untuk DPRD.

2. Rencana Kerja DPRD berdasarkan alat-alat kelengkapan DPRD Rencana Kerja DPRD dapat diperinci kedalam masing-masing rencana kerja bersasarkan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas masingmasing alat kelengkapan DPRD, sebagai berikut : a.

Pimpinan DPRD Pimpinan DPRD, mempunyai tugas, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, adalah : a.

Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;

b.

Menyusun

rencana

kerja

pimpinan

dan

pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;


mengadakan

28 c.

Melakukan

koordinasi

pelaksanaan

agenda

dalam dan

upaya

materi

mensinergikan

kegiatan

dari

alat

kelengkapan DPRD; d.

Menjadi juru bicara DPRD;

e.

Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;

f.

Mewakili

DPRD

dalam

berhubungan

dengan

lembaga/instansi lainnya; g.

Mengadakan

konsultasi

dengan

Bupati

dan

Pimpinan

Lembaga/Instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD; h.

Mewakili DPRD di Pengadilan;

i.

Melaksanakan

Keputusan

DPRD

berkenaan

dengan

penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j.

Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD

yang

pengesahannya

dilakukan

dalam

rapat

paripurna; k.

Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Berdasarkan tugas-tugas di atas, maka secara teknis rencana kerja Pimpinan DPRD Tahun 2015, sebagai berikut : 1.

Melakukan evaluasi kegiatan program kerja DPRD Tahun 2014 dan persiapan pelaksanaan Program Kerja Tahun 2015;

2.

Menyelenggarakan rapat pimpinan DPRD;

3.

Melaksanakan koordinasi kegiatan komisi-komisi dan alat kelengkapan lain;


29 4.

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan fraksi-fraksi;

5.

Mengagendakan

sosialisasi

pelaksanaan

perda-perda

termasuk jalannya perda tentang APBD 2015; 6.

Mengagendakan kunjungan kerja ke daerah pemilhan;

7.

Menyampaikan press release tentang kebijakan-kebijakan DPRD;

8.

Mengagendakan pembahasan Raperda baik yang diusulkan eksekutif maupun inisiatif dari legislatif dan permasalahan yang muncul;

9.

melakukan pengawasan internal kesekretariatan DPRD;

10.

Melakukan kunjungan kerja ke luar daerah Kabupaten Bogor;

11.

Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2014;

12.

Koordinasi

dan

konsultasi

dengan

Bupati

mengenai

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015; 13.

Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan semester pertama tahun 2015 menjelang penyusunan Perubahan APBD

Tahun

Anggaran

2015

dan

mengagendakan

Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2015; 14.

Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2015 menjelang penyusunan Perubahan APBD TA. 2015 dan mengagendakan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2016;


30 15.

Menyampaikan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

tugas

Pimpinan dalam sidang Paripurna DPRD. b.

Badan Musyawarah Badan

Musyawarah

DPRD,

mempunyai

tugas

sebagaimana

tercantum dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, adalah : a.

Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) tahun masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

b.

Memberikan

pendapat

kepada

pimpinan

DPRD

dalam

menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; c.

Meminta dan atau/memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

d.

Menetapkan jadual acara rapat DPRD dan menetapkan kegiatan/jadual komisi-komisi;

e.

Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

f.

Merekomendasikan pembentukan panitia khusus;

g.

Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.


31 Berdasarkan tugas-tugas di atas, maka secara teknis Rencana Kerja

Badan

Musyawarah

DPRD

Kabupaten

Bogor

Masa

Persidangan tahun 2015, meliputi kegiatan sebagai berikut : 1.

Menetapkan jadual kegiatan sosialiasi Perda APBD Tahun 2015;

2.

Mengagendakan pembahasan rancangan perda yang belum terselesaikan atau belum sempat dibahas pada tahun 2014, baik yang berasal dari eksekutif, maupun dari DPRD sebagai usul inisiatif;

3.

Menetapkan agenda rapat paripurna;

4.

Menetapkan jadual kunjungan DPRD ke daerah pemilhan;

5.

Mengagendakan penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bogor Tahun 2015;

6.

Membahas masalah-masalah yang tidak terselesaikan oleh alat-alat kelengkapan DPRD;

7.

Menyampaikan setiap keputusan rapat Bamus kepada anggota DPRD melalui alat kelengkapan DPRD;

8.

Menetapkan waktu pelaksanaan reses;

9.

Membahas hasil kerja alat kelengkapan DPRD;

10.

Mempersiapkan

rapat

Paripurna

untuk

menetapkan

Keputusan DPRD; 11.

Menetapkan agenda study banding Alat-alat kelengkapan DPRD ke luar daerah, dan kunjungan kerja di dalam daerah;

12.

Mempersiapkan agenda kegiatan pembahasan perda tentang Perubahan APBD berjalan;


32 13.

Mengagendakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka HUT Kemerdekaan RI dan HUT (Hari Jadi) Bogor;

14.

Membahas dan menetapkan waktu pelaksanaan rapat paripurna persetujuan rancangan perda;

15.

Mempersiapkan agenda pembahasan tentang APBD Tahun Anggaran 2016.

c.

Badan Anggaran Badan Anggaran mempunyai tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 44 Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, adalah : a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah,

selambat-

lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD; b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara; c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. Melakukan

penyempurnaan

rancangan

peraturan

daerah

tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah; RENCANA KERJA (RENJA) DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

33 e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh bupati; dan f.

Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Berdasarkan tugas-tugas di atas, maka secara teknis Rencana Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor Masa Persidangan tahun 2015, meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 bersama pemerintah daerah (tim anggaran pemerintah daerah); 2. Membahas Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014; 3. Membahas KUA APBD dan PPAS Tahun 2015. d.

Badan Legislasi Daerah Tugas Badan Legislasi sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, adalah : a.

Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

b.

Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;


34 c.

Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d.

Melakukan

pengharmonisasian,

pembulatan

dan

pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD; e.

Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan;

f.

Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi, dan/atau panitia khusus;

g.

Memberikan

masukan

kepada

pimpinan

DPRD

atas

rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; h.

Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh badan legislasi daerah

dan/atau

komisi

pada

masa

keanggotaan

berikutnya. Berdasarkan tugas-tugas di atas, maka secara teknis Rencana Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor Masa Persidangan tahun 2015, meliputi kegiatan sebagai berikut : RENCANA KERJA (RENJA) DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

35 1.

Membahas Prolegda Tahun 2015 bersama pemerintah daerah;

2.

Melakukan Evaluasi program legislasi tahun 2014;

3.

Menyusun prioritas pembahasan rancangan peraturan daerah berdasarkan Prolegda.

e.

Badan Kehormatan DPRD Tugas Badan Kegirmatan DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, adalah : a. Memantau, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota

DPRD

dalam

rangka

menjaga

martabat

dan

kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD; b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji; c. Melakukan pengaduan

penyelidikan, Pimpinan

verifikasi, dan

dan

Anggota

klarifikasi DPRD,

atas

dan/atau

masyarakat; d. Melaporkan

keputusan

Badan

Kehormatan

atas

hasil

penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD. f.

Komisi Komisi

memupnyai

tugas

sebagaimana

tercantum

dalam

ketentuan Pasal 40 Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, adalah : RENCANA KERJA (RENJA) DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

36 a.

Mengupayakan kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan Keputusan DPRD;

c.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai ruang lingkup tugas komisi;

d.

Membantu penyelesaian

Pimpinan masalah

DPRD yang

untuk

mengupayakan

disampaikan

oleh

Bupati

dan/atau masyarakat kepada DPRD; e.

Menerima,

menampung

dan

membahas

serta

menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f.

Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;

g.

Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;

h.

Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;

i.

Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan

j.

Memberikan laporan tertulis dan/atau rekomendasi kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Komisi DPRD Kabupaten Bogor meliputi Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D, dengan masing-masing bidang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, yaitu : RENCANA KERJA (RENJA) DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

37

g.

1.

Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum;

2.

Komisi B, Bidang Ekonomi dan Keuangan;

3.

Komisi C, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

4.

Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Tabel Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Sebagai bagian dari Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2015, maka sebagai langkah awal disajikan Draft Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2015, sebagai berikut :

RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN BOGOR MASA PERSIDANGAN TAHUN 2015 No.

Kegitan

1

2

1

Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, meliputi kegiatan Rapat: Internal, Konsultasi bersama Komisi terkait, Raker dengan Mitra Kerja /SKPD terkait, Dengar Pendapat / Dialog masing-masing AKD / gabungan AKD berkaitan isue aktual di daerah sesuai dengan bidang tugas AKD, yaitu:

Masa Persidangan ke I II III 3

4

5

12 kali 13 kali

10 kali 14 kali

-

Komisi A

-

Komisi B

10 kali 12 kali

-

Komisi C

11 kali

12 kali

12 kali

-

Komisi D

10 kali

11 kali

12 kali

-

Gabungan Komisi

1 kali

1 kali

1 kali

-

Dengar Pendapat Komisi A,B,C,D

2 kali

1 kali

1 kali

-

Badan Musyawarah

8 kali

8 kali

8 kali

-

Badan Anggaran

4 kali

8 kali

12 kali

-

Pimpinan DPRD

4 kali

4 kali

4 kali


38 1

3

4

5

-

Badan Kehormatan Badan Legislasi Daerah

2

4 kali

4 kali

4 kali

11 kali

11 kali

11 kali

-

Panitia Khusus

12 kali

12 kali

12 kali

-

Pimpinan DPRD

4 kali

4 kali

4 kali

-

Konsultasi Pimpinan DPRD dan Fraksi/alat kelengkapan lainnya

3 kali

3 kali

3 kali

Pimpinan

2

Rapat Fraksi

24 kali

24 kali

24 kali

3

Rapat Paripurna

6 kali

6 kali

7 kali

4

Rapat Paripurna Istimewa

-

2 kali

1 kali

5

Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor

-

1 kali

-

6

Rapat Paripurna Internal

1 kali

1 kali

1 kali

7

Kunjungan kerja ke daerah pemilhan dalam rangka Pelaksanaan Reses

1 kali

1 kali

1 kali

8

Kunjungan Kerja ke Komisi-komisi berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengasawasan

50 kali

70 kali

60 kali

9

Kunjungan kerja/konsultasi ke Propinsi Jawa Barat atau daerah di dalam dalam Propinsi Jawa Barat, DKI, dan Banten masing-masing alat kelengkapan :

10

-

Komisi-komisi

20 kali

20 kali

13 kali

-

Badan Kehormatan

2 kali

2 kali

3 kali

-

Badan Legislasi Daerah

2 kali

2 kali

2 kali

-

Badan Anggaran

1 kali

1 kali

1 kali

-

Badan Musyawarah

1 kali

1 kali

2 kali

-

Panitia Khusus

5 kali

10 kali

5 kali

1 kali

4 kali

5 kali

-

1 kali

2 kali

Study Banding ke luar daerah propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta/Banten : -

Komisi-komisi

-

Badan Kehormatan

-

Badan Legislasi Daerah

1 kali

1 kali

1 kali

-

Badan Musyawarah

1 kali

-

1 kali

-

Badan Anggaran

1 kali

1 kali

1 kali

-

Panitia Khusus

5 kali

7 kali

7 kali


39 1

11

2

3

4

5

1 kali

1 kali

1 kali

b. Bimbingan Teknis Anggota DPRD (dilakukan perorangan / kelompok anggota DPRD).

1 kali

1 kali

c.

Workshop Alat Kelengkapan DPRD

1 kali

1 kali

d.

Workshop Anggota DPRD (dilakukan perorangan / kelompok anggota DPRD).

1 kali

1 kali

e.

Seminar Alat Lengkapan DPRD

1 kali

f.

Seminar Anggota DPRD (dilakukan perorangan/kelompok anggota DPRD).

1 kali

Pelatihan, seminar : a.

12

Bimbingan

Teknis,

workshop

atau

Bimbingan Teknis Alat Kelengkapan DPRD

Pelatihan Non Formal (Sinergitas antara Setwan dengan DPRD)


1 kali

1 Kali

40 BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAN DUKUNGAN ANGGARAN Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program Kerja DPRD selama satu masa persidangan, dilakukan oleh pimpinan DPRD dan ditujukan kepada optimalisasi kinerja seluruh kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD dan kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD. A.

Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap alat-alat kelengkapan DPRD baik yang bersifat tetap seperti Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Legislasi Daerah maupun panitia khusus sebagai alat kelengkapan DPRD yang tidak tetap.

B.

Pengendalian Pengendalian

pelaksanaan

rencana

kerja

DPRD

kabupaten

Bogor

disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan sistem pelaporan sebagai berikut : 1.

Jenis laporan : -

Laporan harian dalam bentuk : catatan rapat kerja, catatan rapat dengar pendapat,

laporan kunjungan kerja, laporan rapat

gabungan komisi, laporan masa persidangan (I, II, dan III), dan laporan tahunan. 2.

Bentuk laporan : -

Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD membuat laporan hasil kegiatan setiap akhir masa persidangan DPRD (seluruh kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD)


41 -

Komisi : Komisi menyampaikan laporan kepada pimpinan DPRD, meliputi : a. Laporan harian dalam bentuk catatan rapat kerja, catatan rapat dengar pendapat, laporan kunjungan kerja, dan laporan rapat gabungan komisi yang perlu mendapatkan tindak lanjut dari lembaga secara segera; b. Laporan akhir masa persidangan; c. Laporan tahunan akhir masa persidangan.

-

Badan Anggaran : Badan Anggaran membuat laporan kepada Pimpinan DPRD, meliputi : a. Laporan akhir masa sidang, merupakan hasil pembahasan dan saran atas laporan pelaksanaan APBD setiap semester; b. Laporan tahunan, merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD; c. Laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentag APBD, LPJP APBD, dll.

-

Badan Legislasi Daerah Laporan

Badan

Legislasi

Daerah

merupakan

catatan

hasil

pelaksanaan rapat kerja, kunjungan kerja, saran, atau masukan tentang

sesuatu

kebijakan

dan/atau

hasil kajian

terhadap

peraturan daerah dan kebijakan lainnya yang menjadi tugas Badan Legislasi Daerah. -

Badan Kehormatan


42 Laporan Badan Kehormatan Daerah merupakan catatan hasil pelaksanaan rapat kerja, kunjungan kerja, saran, atau masukan tentang

sesuatu

kebijakan

dan/atau

menyampaikan

hasil

penelitian, verifikasi dan atau rekomendasi hasil keputusan badan Kehormatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh lembaga DPRD. -

Badan Musyawarah Laporan Badan Musyawarah merupakan catatan hasil pelaksanaan rapat kerja badan Musyawarah.

C.

Dukungan Anggaran Untuk terlaksananya pelaksanaan rencana kerja tahun 2015 DPRD Kabupaten Bogor, maka rencana kerja tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014. Realisasi anggaran belanja DPRD tersebut diproses oleh Sekretariat DPRD Kabupaten

Bogor

sesuai

dengan

undangan.


ketentuan

peraturan

perundang-

43 BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja DPRD Tahun 2015 ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab DPRD sebagai lembaga yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat di daerah. Berhasil tidaknya pelaksanaan Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bogor, untuk bersama-sama memahami bahwa tugas yang diembannya merupakan amanah masyarakat Kabupaten Bogor yang harus dipertanggungjawabkan. Cibinong, Februari 2014 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Ketua,

H. MOCH. HANAFI, S.PD. Wakil Ketua DPRD,

Wakil Ketua DPRD,

Wakil Ketua DPRD,

H. BAMBANG GUNAWAN

H. ADE RUHANDI, S.E.

WASTO, S.Hut


KATA PENGANTAR Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2015

Recommend Documents