RENCANA KERJA (DPRD) KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(DPRD) KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Jln. Bhayangkara No. 3 Purwodadi 58111 Telp. (0292) 421145 ( Hunting ) Fax 422932 Email: [email protected] KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga akhirnya kami dapat menyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja DPRD) Kabupaten Grobogan Tahun

Anggaran 2015 guna

mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Anggota DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaen Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan, yang merupakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan

Protokoler

Dan Pimpinan DPRD Sebagai

Mana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD. Rencana

Kerja

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

(Renja

DPRD)

Kabupaten Grobogan ini merupakan salah satu wujud dari komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang baik, dimulai dari perencanaan kinerja sampai laporan akhir kinerja. Didalamnya tersusun pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator yang ada pada tingkat sasaran kuantifikasi hasil pengukuran kinerja setiap tingkat sasaran dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun. Kami menyadari bahwa hasil penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah

(Renja

DPRD)

Kabupaten

Grobogan

Tahun

Anggaran 2015 ini masih jauh dari sempurna, baik dari penyajian maupun cakupan informasi yang diharapkan. Oleh karena itu kritik dan saran dari Anggota DPRD maupun Alat Kelengkapan DPRD sangat kami harapkan untuk memperbaiki penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja DPRD) Kabupaten Grobogan yang akan datang.

Kami berharap Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja DPRD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2015. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terprogram dan terarah juga sistematis sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Purwodadi,

2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN KETUA

SRI SUMARNI, SH.,MM.

Salinan

PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Nomor 21 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan, perlu disusun Rencana Kerja DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015; b. bahwa Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja DPRD) Kabupaten Grobogan memuat kebijakan tentang rencana belanja untuk mendukung tugas fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Grobogan selama 1 (satu) tahun; c. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas sesuai dengan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 10. Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32); 22. Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

23. Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2004 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Keungan Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007 seri E); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 1 seri D). 25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 3 Seri E); 26. Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RENJA DPRD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015.

KEDUA

: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RENJA DPRD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana DIKTUM KESATU selengkapnya terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Naskah Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RENJA DPRD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB BAB BAB BAB BAB BAB

I II III IV V VI

PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM VISI DAN MISI KABUPATEN GROBOGAN ARAH DAN DESKRIPSI PROGRAM RENCANA KERJA PENUTUP

KEEMPAT

: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RENJA DPRD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Diktum KEDUA menjadi acuan Badan Musyawarah dalam penyusunan kegiatan dan rapat-rapat bulanan DPRD Kabupaten Grobogan.

KELIMA

: Tahun Anggaran 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwodadi Pada tanggal 9 Oktober 2014 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN KETUA, ttd SRI SUMARNI WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

HM. NURWIBOWO

WASONO NUGROHO

ANANG PRASETYO D

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Pimpinan DPRD Terkait. 2. Bupati Grobogan. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. 4. Para Asisten Sekda Kabupaten Grobogan. 5. Staf Ahli Bupati Grobogan. 6. Ka. Dinas/ Badan/ Kantor Pemerintah Kabupaten Grobogan (terkait). 7. Ka. Bag. Setda Kabupaten Grobogan (terkait). 8. Direktur BUMD Kab. Grobogan. 9. Penghimpun Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GROBOGAN

H. PANGKAT DJOKO WIDODO NIP. 19591024 198303 1 015

Salinan

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 14 Tahun 2014 Tanggal : 9 Oktober 2014 BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan

Daerah

dan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban DPRD. DPRD

merupakan

berkedudukan

sebagai

lembaga unsur

perwakilan

penyelenggara

rakyat

daerah

pemerintahan

yang daerah

mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah yang dapat menampung dan dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas. Sudah seyogyanya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil masyarakat dalam mengakomodir masukan-masukan,

saran

dan

pendapat

dari

masyarakat

serta

merealisasikannya sesuai dengan kondisi dan kultur masyarakat dengan tetap

memperhatikan

Peraturan

Perundang-undangan

yang

berlaku

sehingga pihak Pemerintah Daerah dapat secara maksimal memenuhi aspirasi mayarakat. Guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengembangkan check dan balances antara Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah

dan

Pemerintah

Daerah,

Pemerintah

mengeluarkan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tetib DPRD dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dengan mengeluarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud a. Memberikan pedoman pencapaian kinerja bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan tata Tertib selama 1 (satu) tahun berjalan. b. Memberikan bahan acuan Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator DPRD. 2. Tujuan a. Untuk mengukur kinerja DPRD dan Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya. b. Memenuhi

peran

dan

fungsi

DPRD

dalam

mewujudkan

penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. c. Mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan. C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1999

Nomor

75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2003

Nomor

47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor126,

Tahun

2011

tentang

Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang

Nomor

12

Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011Tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pimpinan

Dewan

Penggunaan Perwakilan

Belanja

Rakyat

Penunjang

Daerah

serta

Operasional Tata

Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 22. Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2004 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Seri E); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 1 seri D). 25. Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan; D. Sistematika Penulisan Mengacu pada dasar pemikiran tersebut, disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab I berisi latar belakang adanya Rencana Kerja, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM Bab II berisi tentang gambaran umum DPRD Kabupaten Grobogan masa bhakti 2014-2019, Fungsi, Tugas dan Wewenang

BAB III

VISI DAN MISI Bab III ini menggambarkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan periode 2011-2016.

BAB IV

ARAH DAN DISKRIPSI PROGRAM GROBOGAN TAHUN 2015 Bab IV ini menjelaskan arah Program (tentang penjabaran funngsi legislatif), Diskripsi Program (penjabaran program prioritas dan penanganannya)

BAB V

RENCANA KERJA Dalam

Bab

V

menjelaskan

rencana

kerja,

Prosedur

kegiatan, tahapan pelaksanaan,pelaksanaan kegiatan dan peningkatan SDM. BAB VI LAMPIRAN

PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM A. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Grobogan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Grobogan telah terpilih wakil rakyat Kabupaten Grobogan yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan masa bhakti 2014-2019 sebanyak 50 orang dari partai peserta pemenang pemilu. Untuk partai peserta pemenang pemilu tahun 2014 adalah Partai Demokrasi

Indonesia

Perjuangan

mendapatkan

12

kursi,

Partai

Kebangkitan Bangsa sebanyak 7 kursi, Partai Golkar sebanyak 6 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 5 kursi, Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 4 kursi, Partai Nasdem sebanyak 4 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 3 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 3 kursi, Partai Demokrat sebanyak 4 kursi dan Partai Amanat Nasional sebanyak 2 kursi. Dari 50 kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan masa bhakti 2014-2019 terbentuk 8 fraksi yaitu : NO 1.

Uraian

Jumla

Keteranga

h

n

12

Orang

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

7

Orang

3.

Fraksi Partai Golkar

6

Orang

4.

Fraksi Partai Gerinda

5

Orang

5.

Fraksi Partai Persatuan

4

Orang

Pembangunan 6.

Fraksi Partai Nasional Demokrat

4

Orang

7.

Fraksi Nurani Keadilan

6

Orang

8.

Fraksi Partai Demokrat

6

Orang

Sedangkan Susunan Alat Kelengkapan Dewan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan masa bhakti 2014-2019 adalah : NO 1.

Uraian

Jumlah

Keterangan

4

Orang

a. Ketua DPRD

1

Orang

b. Wakil Ketua DPRD

3

Orang

Pimpinan

2.

Badan Musyawarah

3.

Komisi, terdiri dari

25

Orang Orang

Komisi A

9

Orang

Komisi B

12

Orang

Komisi C

13

Orang

Komisi D

12

Orang

4.

Badan Legislasi Daerah

12

Orang

5.

Badan Kehormatan

5

Orang

6.

Badan Anggaran

25

Orang

7.

Pansus DPRD

25

Orang

B. Fungsi, Tugas dan Wewenang Di dalam Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2010

tentang

Tata

Tertib

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

yang

mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, tertuang Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Grobogan. Fungsi DPRD Kabupaten Grobogan adalah : 1.

Legislasi;

2.

Anggaran;

3.

Pengawasan. Sedangkan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Grobogan adalah :

1.

Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;

2.

Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;

3.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;

4.

Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentikan Bupati dan /atau Wakil Bupati kepada Kementerian Dalam Negeri Melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau Pemberhentian;

5.

Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;

6.

Memberikan

pendapat

dan

pertimabangan

Pemerintah

Daerah

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 7.

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

8.

Meminta

laporan

keterangan

pertanggungjawaban

Bupati

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daaerah; 9.

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengn daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

10. Mengupayakan

terlaksananya

kewajiban

daerah

sesuai

dengan

ketentuan Peratuaran Perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

DPRD

Kabupaten

Grobogan

dipimpin oleh Pimpinan DPRD yang terdiri dari satu orang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua. Dan tata kerja DPRD Kabupaten Grobogan dikelola oleh alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan dengan persetujuan DPRD, terdiri dari : 1) Pimpinan 2) Badan Musyawarah 3) Komisi, terdiri dari a. Komisi A : Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum b. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan c. Komisi C : Bidang Pembangunan d. Komisi D: Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya 4) Badan Legislasi Daerah 5) Badan Kehormatan 6) Badan Anggaran 7) Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna, antara lain Panitia Khusus (Pansus) DPRD Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas berikut: 1. Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan; b. Meyusun rencana kerja Pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua; c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD; d. Menjadi juru bicara DPRD; e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lain;

g. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD; h. Mewakili DPRD di pengadilan; i. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; j. Menyusun Rencana Anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna; dan k. Menyampaikan

laporan

kinerja

Pimpinan

DPRD

dalam

Rapat

Paripurna DPRD khusus diadakan untuk itu. 2. Badan Musyawarah mempunyai tugas: a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, Perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna untuk mengubahnya; b. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksaan tugas dan wewenang DPRD; c. Meminta

dan/atau

Kelengkapan

memberikan

DPRD

yang

kesempatan lain

kepada

untuk

Alat

memberikan

keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; d. Menetapkan Jadwal acara Rapat DPRD; e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; f. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah. 3. Komisi mempunyai tugas: a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;

d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD; e. Menerima,

menampung

dan

membahas

serta

menindaklanjuti

aspirasi masyarakat; f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; g. Melakukan

kunjungan

kerja

komisi

yang

bersangkutan

atas

persetujuan Pimpinan DPRD; h. Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengan Pendapat; i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi. 4. Badan Legislasi Daerah mempunyai tugas: a. Menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap Tahun Anggaran di lingkungan DPRD; b. Koordinasi untuk penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah; c. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. Melakukan

pengharmonisasian,

pembulatan,

dan

pemantapan

konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi, dan/atau gabungan komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD; e. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota/komisi dan/atau gabungan komisi,di luar prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah; f. Mengikuti

Perkembangan

dan

melakukan

evaluasi

terhadap

pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus; g. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang

sudah

maupun

yang

belum

terselesaikan

untuk

dapat

digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. 5. Badan Kehormatan mempunyai tugas: a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD; b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRD; c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD. 6. Badan Anggaran mempunyai tugas: a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan APBD selambatlambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD; b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh Anggotanya kepada Komisi

terkait

untuk

memperoleh

masukan

dalam

rangka

pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta prioritasa dan plafon Anggaran sementara; c. Memberikan

saran

dan

pendapat

kepada

Bupati

dalam

memepersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

dan

Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dan

Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah; e. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan

f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran Belanja DPRD. 7. Alat Kelengkapan Dewan lainnya/PANSUS Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk Alat Kelengkapan Dewan lain berupa Panitia Khusus. Panitia Khusus merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah yang kemudian ditetapkan Keputusan DPRD. Jumlah

anggota

Panitia

Khusus

ditetapkan

dengan

mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan Anggaran DPRD. Anggota Panitia Khusus terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi. Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari

dan

oleh

Anggota

Panitia

Khusus.

Panitia

melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Khusus

dalam

BAB III VISI MISI KABUPATEN GROBOGAN 1. Visi Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Grobogan pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, maka untuk pembangunan Kabupaten Grobogan pada periode lima tahun ke depan (tahun 2011-2016), disusun visi sebagai berikut: Visi : "Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera." Dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa Kabupaten Grobogan diupayakan agar memiliki kemajuan pesat dan keunggulan di bidang industri pengolahan produk pertanian yang dihasilkan oleh daerah Grobogan itu sendiri dan diupayakan pula menjadi daerah penghasil komoditas perdagangan dari hasil pertanian tersebut. b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat. c. Sedangkan yang dimaksud masyarakat Grobogan yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya. d. Yang

dimaksud

masyarakat

yang

lebih

sejahtera

adalah

bahwa

diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan lahir (sandang, pangan, papan) maupun kebutuhan bathin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). 2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Memantapkan

pembangunan

infrastruktur

yang

mendukung

pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.

2. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik. 3. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. 4. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata. 5. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 6. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian. Tujuan dan Sasaran A.

Untuk mencapai misi 1, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : 

Meningkatkan

pembangunan

dan

pemeliharaan

sarana-prasarana

ekonomi, dengan sasaran antara lain : o

Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi.

o

Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pertanian dalam arti luas.

o

Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana perdagangan.

o

Meningkatnya

ketersediaan

sarana-prasarana

pengembangan

industri. o 

Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pariwisata.

Meningkatkan

pembangunan

dan

pemeliharaan

sarana-prasarana

pelayanan kesehatan dengan sasaran antara lain :



o

Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat pelayanan kesehatan.

o

Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan.

Meningkatnya

pembangunan

dan

pemeliharaan

sarana-

prasarana

pembangunan pendidikan dengan sasaran antara lain : o

Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat kegiatan pendidikan.

o

Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.



Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana bidang pemerintahan dengan sasaran antara lain : o

Meningkatnya

ketersediaan

gedung-gedung

perkantoran

beserta

peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga pedesaan. B.

Untuk

mencapai

misi

2,

maka

tujuan

dan

sasaran

yang

akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dengan sasaran antara lain : o

Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.



o

Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas.

o

Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.

Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan sasaran antara lain : o

Meningkatnya tingkat kebekerjaan lulusan pendidikan kejuruan.

o

Meningkatnya perolehan jenjang akuditasi bagi satuan- satuan pendidikan baik di negeri maupun swasta pada jenjang SD - SLTA dan lembaga pendidikan non formal.



Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, dan tenaga kependidikan dengan sasaran antara lain sebagai berikut : o

Meningkatnya prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4.

o

Meningkatnya prosentase guru yang telah bersertifikasi.

o

Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan.



Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan dengan sasaran antara lain sebagai berikut : o

Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan dan pramuka.

o

Meningkatnya

penguasaan

teknologi,

jiwa

kewirausahaan

dan

kreativitas pemuda. 

Meningkatkan budaya dan prestasi olah raga pada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut : o

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.

o

Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

C.

Untuk

mencapai

misi

3,

maka

tujuan

dan

sasaran

yang

akan


Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan sasaran antara lain :

o

Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.

o

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.



o

Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

o

Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.

Meningkatkan optimalisasi kesehatan para pekerja/ pegawai/ aparat dan masyarakat dengan sasaran antara lain : o

Semakin minimalnya prosentase absensi para pekerja/ pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.

o D.

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.

Untuk mencapai misi 4, maka tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :



Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran antara lain sebagai berikut : o

Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

o

Meningkatnya produksi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.



Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas dengan sasaran antara lain sebagai berikut : o

Meningkatnya aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.



Meningkatkan upaya pemberdayaan para penyuluh pertanian dalam arti luas dengan sasaran antara lain : o

Meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.

o

Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.



Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan para pelaku usaha industri, perdagangan, dan pariwisata dengan sasaran antara lain sebagai berikut : o

Meningkatnya ketrampilan usaha industri dan berkembangnya usaha industri.

o

Meningkatnya dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.

o

Meningkatnya usaha di sektor pariwisata.

o

Meningkatkan dan berkembangnya kelembagaan koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.

E.

Untuk mencapai misi 5, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :



Meningkatkan

pelayanan

bidang

pemerintahan

kepada

masyarakat

dengan sasaran antara lain : o

Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.

o

Meningkatnya

pencapaian

kesetaraan

gender,

pemberdayaan

perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana. o

Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.

o

Dalam perencanaan pembangunan daerah di berbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.



Meningkatkan kualitas demokratisasi di daerah dengan sasaran antara lain : o

Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum.

o

Meningkatnya keberhasilan menyelenggarakan pemilu 2014 yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi rakyat yang optimal.



Meningkatkan iklim transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain : o

Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.

o

Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.

o

Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum.

F.

Untuk

mencapai

misi

6,

maka

tujuan

dan

sasaran

yang

akan


Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup dengan sasaran sebagai berikut : o

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

pelestarian

lingkungan. o

Meningkatnya

kegiatan

analisis

dampak

lingkungan

(AMDAL)

terhadap adanya berbagai jenis limbah dan pencemaran lingkungan. o

Terciptanya

keserasian

antara

kawasan

lindung

dan

kawasan

budidaya 

Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dengan sasaran sebagai berikut :

o

Meningkatnya upaya reboisasi.

o

Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.

o

Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

BAB IV ARAH DAN DISKRIPSI PROGRAM A. Arah Program Dengan

berdasarkan

pada

kedudukan,

fungsi,

tugas

dan

wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seluruh program kerja

DPRD

Kabupaten

Grobogan

senantiasa

mengarah

pada

implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. 1. Fungsi Legislasi Penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, serta perputaran roda perekonomian di daerah memerlukan arah, kebijakan dan peraturan yang menjadi rambu-rambu sebagai aturan main bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. DPRD

Kabupaten

pemerintah

Grobogan,

daerah,

menentukan

sebagai

bersama-sama

arah/kebijakan

unsur

dengan

melalui

penyelenggara Bupati,

penetapan

harus

peraturan

daerah. 2. Fungsi Penganggaran Wujud

pelaksanaan

adalah

keterlibatan

DPRD

Kabupaten

Grobogan secara aktif dan proaktif dalam rangka menyusun, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Dengan senantiasa mencari dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar melakukan penyusunan dan evaluasi di dalam proses penyusunan, pembahasan, penetapan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 3. Fungsi Pengawasan Wujud pelaksanaan fungsi pengawasan adalah berjalannya roda dan

mekanisme

melaksanakan

kinerja

peraturan

pemerintah daerah,

daerah

termasuk

di

dalam

pengawasan

terhadap pelaksanaan APBD. DPRD

Kabupaten

Grobogan

berkewajiban

pula

melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama internasional di daerah,

serta

pengawasan

tehadap

pelaksanaan

berbagai

kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah.

B. Diskripsi Program Implementasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD diwujudkan

dalam

berbagai

program

kerja

DPRD

Kabupaten

Grobogan sebagai berikut : 1. Rapat Paripurna DPRD Rapat Paripurna DPRD terdiri dari: a) Rapat Paripurna biasa yaitu Forum rapat tertinggi Anngota DPRD dalam mengambil keputusan yang dipimpin ketua atau wakil ketua DPRD b) Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang

dipimpin

oleh

ketua

atau

wakil

ketua

untuk

melaksankan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. 2. Rapat Alat Kelengkapan DPRD Rapat Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Grobogan, disamping bersifat internal juga dapat menghadirkan mitra kerja, serta seluruh

Stakeholders

sesuai

dengan

kebutuhan

dan

kepasitasnya. Rapat Kelengkapan DPRD dilaksanakan baik atas inisiatif alat kelengkapan DPRD maupun berdasar atas permintaan mitra kerja, Stakeholders, maupun permintaan masyarakat luas. 3. Rapat Fraksi Meskipun Fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun keberadaan fraksi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Terutama dalam proses pengambilan keputusan rapat-rapat dan dalam menyikapi kondisi internal fraksi. 4. Reses Reses adalah kegiatan mengunjungi daerah pemilihan oleh masing-masing anggota guna menyerap informasi/menjaring aspirasi masyarakat dalam hal memberikan pertanggungjawaban secara moral politis kepada konstituen, berdasarkan pada daerah pemilihannya. 5. Kunjungan Kerja Kegiatan kunjungan kerja meliputi kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Grobogandan kunjungan kerja luar daerah Kabupaten Grobogan.

a. Kunjungan kerja dalam daerah mengarah pada kegiatan Penyerapan Aspirasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di daerah Kabupaten di Wilayah Kabupaten Grobogan. b. Kunjungan kerja keluar daerah adalah merupakan koordinasi dan konsultasi mencari informasi kebijakan di daerah lain dan pemerintah. 6. Koordinasi dan konsultasi Agar didalam menyikapi, mengelola serta manyesuaikan berbagai permasalahan

pemerintahan

dan

kemasyarakatan,

DPRD

Kabupaten Grobogan perlu melakukan upaya pengayaan dan penguatan kelembagaan dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkompeten. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan dua model. Pertama model Out going, dimana kegiatan koordinasi

dilakukan

dengan

mendatangi

institusi

yang

dituju,dan kedua model In going, dimana DPRD Kabupaten Grobogan mengundang para pihak untuk hadir dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Grobogan. 7. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Keterlibatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan didalam kegiatan Workshop, seminar, lakakarya dan lain-lain kegiatan sejenis,baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD dan pihak lain yang kompetensinya disahkan oleh Badan Diklat Departemen Dalam Negeri. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi daya dukung bagi upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Grobogan sesuai kapasitas sebagai anggota DPRD. 8. Penyerapan Aspirasi Masyarakat Kegiatan

Penyerapan

Aspirasi

dimaksud

untuk

menjaring

aspirasi masyarakat atas berbagai kebijakan daerah yang sedang dalam proses pembahasan oleh DPRD Kabupaten Grobogan. Kegiatan Penyerapan Aspirasi masyarakat dikategorikan dakam tiga bentuk : 1) Penyerapan Aspirasi pembangunan melalui reses 2) Penyerapan aspirasi pembangunan di luar reses atau rapatrapat,

3) Penyerapan aspirasi dalam formulasi perda. Adapun

sasaran

dalam

pelaksanaan

kegiatan

ini

adalah

keselarasan, kesinambungan dan kesesuaian kebijakan dan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat Grobogan. 9. Sosialisasi Kegiatan sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui lebih dalam terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta

menyampaikan

produk

yang

dihasilkan

oleh

DPRD

Kabupaten Grobogan. Agar masyarakat luas mengetahui program kerja DPRD dan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Selain masyarakat

luas, sasaran sosialisasi

adalah masyarakat diProvinsi Jawa Tengah, dengan harapan kebijakan yang diambil oleh DPRD Kabupaten Grobogan dapat disinergiskan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

BAB V RENCANA KERJA A. Rencana kerja Dengan merujuk pada kedudukan, fungsi tugas dan wewenang serta arah dan Program DPRD, maka Rencana Kerja DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 diformulasikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Rapat- rapat DPRD dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan : Rapat – rapat DPRD Meliputi : a. Rapat Paripurna; b.Rapat Paripurna Istimewa; c. Rapat Pimpinan DPRD; d.Rapat Fraksi; e. Rapat Konsultasi; f. Rapat Badan Musyawarah; g. Rapat Komisi; h.Rapat Gabungan Komisi; i. Rapat Badan Anggaran; j. Rapat Badan Legislasi Daerah; k.Rapat Badan Kehormatan; l. Rapat Panitia Khusus; m.Rapat Kerja; n.Rapat Dengar Pendapat; o. Rapat Dengar Pendapat Umum. 2) Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah dialokasikan sebagai berikut : a. Komisi A Komisi A dan unsur Pimpinan x 84 kali x 1 tahun b.Komisi B Komisi B dan unsur Pimpinan x 84 kali x 1 tahun c. Komisi C Komisi C dan unsur Pimpinan x 84 kali x 1 tahun d.Komisi D Komisi D dan unsur Pimpinan x 84 kali x 1 tahun

3) Kunjungan Kerja Luar Daerah Pelaksanaan kunjungan kerja luar daerah dialokasikan sebagai berikut : a) Kunjungan kerja ke Jawa Timur  Komisi A Komisi A dan unsur Pimpinan x 4 kali x 1 tahun  Komisi B Komisi B dan unsur Pimpinan x 4 kali x 1 tahun  Komisi C Komisi C dan unsur Pimpinan x 4 kali x 1 tahun  Komisi D Komisi D dan unsur Pimpinan x 4 kali x 1 tahun b) Kunjungan Kerja ke DKI, Jabar, Banten  Komisi A Komisi A dan unsur Pimpinan x 3 kali x 1 tahun  Komisi B Komisi B dan unsur Pimpinan x 3 kali x 1 tahun  Komisi C Komisi C dan unsur Pimpinan x 3 kali x 1 tahun  Komisi D Komisi D dan unsur Pimpinan x 3 kali x 1 tahun c) Kunjungan Kerja ke DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur  Kunker Badan Legislasi Daerah Anggota Balegda, Pimpinan dan Sekretariat 25 Orang x 3 Kali x 1 Tahun d) Kunjungan Kerja ke Jawa Barat, Banten, Jawa Timur  Kunker Badan Musyawarah Anggota Badan Musyawarah, Pimpinan dan Sekretariat 35 Orang x 3 Kali x 1 Tahun  Kunker Badan Kehormatan Anggota Badan Kehormatan, Pimpinan dan Sekretariat 10 Orang x 3 Kali x 1 Tahun  Kunker Banggar Anggota Badan Anggaran, Pimpinan dan Sekretariat 35 Orang x 3 Kali x 1 Tahun

e) Kunjungan kerja keDaerah Istimewa Yogyakarta  Komisi A Komisi A dan unsur Pimpinan x 4 kali x 1 tahun  Komisi B Komisi B dan unsur Pimpinan x 4 kali x 1 tahun  Komisi C Komisi C dan unsur Pimpinan x 4 kali x 1 tahun  Komisi D Komisi D dan unsur Pimpinan x 4 kali x 1 tahun f) Kunjungan kerja keluar Jawa  Komisi A Kunjungan Kerja Keluar Jawa Komisi A meliputi: - Luar Jawa Komisi A dan unsur Pimpinan : 1 kali x 1 tahun  Komisi B Kunjungan Kerja Keluar Jawa Komisi B meliputi: - Luar Jawa Komisi B dan unsur Pimpinan x 1 kali x 1 tahun  Komisi C Kunjungan Kerja Keluar Jawa Komisi C meliputi: - Luar Jawa Komisi C dan unsur Pimpinan : 1 kali x 1 tahun  Komisi D Kunjungan Kerja Keluar Jawa Komisi D meliputi: -

Luar Jawa Provinsi Sumatra

Komisi D dan unsur Pimpinan x 1 kali x 1 tahun 4) Kegiatan rapat Anggota DPRD Kegiatan rapat anggota DPRD meliputi : a. Rapat Paripurna 150 Orang x 36 Kali x 1 Tahun b. Rapat Paripurna Istimewa 350 Orang x 4 Kali x 1 Tahun c. Rapat Pimpinan 15 Orang x 12 Kali x 1 Tahun d. Rapat Panitia khusus 80 Orang x 40 Kali x 1 Tahun

e. Rapat Badan Musyawarah 45 Orang x 16 Kali x 1 Tahun f. Rapat Badan Anggaran 150 Orang x 8 Kali x 1 Tahun g. Rapat Badan Kehormatan 10 Orang x 12 Kali x 1 Tahun h. Rapat Badan Legeslasi Daerah 40 Orang x 12 Kali x 1 Tahun i. Rapat Komisi 60 Orang x 6 Kali x 4 Komisi x 1 Tahun j. Rapat Fraksi 50 Orang x 36 kali x 8 Fraksi x 1 Tahun k. Menerima Kunjungan Kerja/ Tamu 20 Kali X 1 Tahun l. Menghadiri Upacara/ Peringatan Hari – Hari Besar : 14 Kali m. Menghadiri Pelantikan Pejabat Daerah/ Eselon

: 12 Kali

n. Melaksanakan Jumpa Pers

: 12 Kali

o. Rapat dengar pendapat umum dan instansi terkait : 12 Kali 5) Reses Kegiatan reses dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu selama 4 hari efektif dalam setiap kegiatan reses. Subtansi dalam reses bagi Anggota Dewan, selain menyerap dan menampung penyerapan aspirasi kontituen juga kewajiban Anggota Dewan menyampaikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilih. 6) Pembahasan dan penetapan peraturan daerah Kegiatan Pembahasan dan penetapan peraturan daerah didasarkan atas

skala

program

legislasi

daerah

(PROLEGDA)

yang

telah

ditetapkan. 7) Bintek Keluar Daerah Dalam rangka penguatan paradigma/cara pandang, mind set, dan kompetensi bagi Anggota DPRD maka perlu dilakukan Bimbingan teknis untuk pemecahan beberapa permasalahan yang ada. Adapun Bintek dilakukan 8 kali dalam 1 tahun.

8) Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kegiatan ini meliputi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 dan Perubahan Raperda APBD TA. 2015. APBD TA. 2016. 9) Kegiatan Pengawasan DPRD dilaksanakan melalui rapat-rapat alat kelengkapan Dewan melalui kunjungan dalam daerah B. Prosedur Kegiatan 1. Pelaksanaan atas setiap kegiatan tersebut pada dasarnya harus melalui pertimbangan Badan Musyawarah (BANMUS), kacuali dalam kondisi tertentu dapat disetujui oleh Pimpinan DPRD. 2. Rapat Badan Musyawarah (BANMUS) sedikit-dikitnya dilaksanakan 1 kali dalam setiap bulan dalam agenda utama, yaitu evaluasi kinerja yang telah dan atau sedang berjalan serta membahas dan menetapkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan bulan berikutnya. 3. Agar pelaksanaan kegiatan DPRD berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, Pimpinan DPRD dapat mempertimbangkan saran dan pendapat Rapat Banmus dalam hal menyusun dan menetapkan alur dan mekanisme tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan. 4. Tahapan Perencanaan, serta pelaporan adalah keputusan Pimpinan DPRD yang bersifat mengikat dan menjadi bahan Evaluasi Kinerja tahunan DPRD yang disampaikan dalam rapat Paripurna. C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik sehingga harus disusun

melalui

tahapan

perencanaan,

penetapan,

pelaksanaan,

pelaporan, dan evaluasi. 1. Perencanaan Kegiatan Perencanaan hanya untuk Alat Kelengkapan DPRD. Dalam rangka menyusun perencanaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD setiap bulan untuk berikutnya, yang selanjutnya Banmus.

dijadikan

bahan/materi

pembahasan

dalam

rapat

2. Penetapan Keputusan Banmus atas rencana kegiatan, agar menjadi agenda kegiatan Dewan yang diformulasikan menjadi keputusan Pimpinan Dewan. Atas keputusan ini maka Sekretariat Dewan mendukung kelancaran kegiatan tersebut sesuai dengan bentuk kebutuhan yang harus difasilitasi. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan oleh Pimpinan Dewan, dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dengan penuh rasa tanggungjawab, baik pelaksanaannya dalam bentuk tim ataupun perorangan. Dalam hal Pelaksanaan dilakukan oleh tim, maka pimpinan tim mengkoordinasikan langkah dan kegiatan sehingga melahirkan tanggungjawab bersama. 4. Pelaporan Setiap pelaksanaan kegiatan berakhir maka wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, atau kepada Pimpinan Dewan, Untuk dijadikan bahan dalam rapat pertanggungjawaban kinerja DPRD. 5. Evaluasi Berdasarkan

atas

laporan

kegiatan

maka

dilakukan

evaluasi

kegiatan, untuk disampaikan dalam rapat Banmus sebagai dasar pertimbangan Banmus melakukan pembahasan dan penetapan agenda berikutnya. D. Pelaksanaan Kegiatan Pada

dasarnya

kegiatan

Pimpinan

dan

Anggota

Dewan

dapat

dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu : Rapat, Kunjungan kerja, dan peningkatan SDM. 1. Rapat Kegiatan rapat-rapat baik yang diselenggarakan dalam bentuk rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan DPRD, dilaksanakan untuk

melakukan

pembahasan

sesuai

dengan

agenda

rapat

dimaksud. Dijadwalkan setiap bulan dalam Badan Musyawarah, untuk ditetapkan sebagai agenda bulanan. 2. Kunjungan Kerja Kunjungan

Kerja

adalah

bentuk

kegiatan

Dewan

untuk

berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung dalam bentuk tatap muka untuk menjaring penyerapan aspirasi masyarakat,

sosialisasi, atau koordinasi/konsultasi dengan pihak lain. Dalam kegiatan ini, dilakukan melalui perjalanan dinas, yang dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu : dalam Kabupaten Grobogan dan Luar Kabupaten Grobogan. Kunjungan kerja dalam Kabupaten Grobogan dilakukan dalam konteks investigasi DPRD terhadap persoalan yang terjadi pada masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sekaligus dan sosialisasi

kinerja

penyerapan

DPRD

aspirasi

oleh

komisi

sebagaimana

terkait.

dimaksud

Sedang

dapat

dalam

berbentuk

masukan rancangan peraturan daerah dan usulan pembangunan sarana

dan

prasarana

guna

mempercepat

pembangunan

kesejahteraan masyarakat. E. Peningkatan SDM Peningkatan wawasan dan pengetahuan melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, dan sebagaimana dapat dilakukan

secara

swakelola

oleh

Sekretariat

Dewan

atas

dasar

kebutuhan, atau dilaksanakan oleh pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi atau sertifikat sebagaimana penyelenggara dari Badiklat Departemen Dalam Negeri dan Lemhanas RI. Peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi Anggota DPRD dapat dilaksanakan oleh : a. Diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Kegiatan

Peningkatan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

yang

diselenggarakan oleh SETWAN, didasarkan pada usulan pimpinan atau anggota DPRD dengan disertai kebutuhan materi. Narasumber dalam pelaksanaan berasal dari pejabat fungsional atau pihak yang membidangi. b. Diselenggarakan oleh pihak ketiga Keikut sertaan Anggota dalam kegiatan yang diadakan berdasarkan jadwal yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Banmus atau pimpinan DPRD. Bagi anggota yang berminat mengikuti dapat menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan

DPRD

menyelenggarakan.

dengan Setiap

melampirkan Anggota

dapat

ketentuan mengikuti

yang setelah

mendapat penugasan dari pimpinan Dewan dan selanjutnya dewan memberikan biaya kontribusi dan perjalanan dinas tanpa staf pendamping.

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 disusun secara berkesinambungan dan selaras dengan pertimbangan fungsi, tugas dan wewenang setiap alat kelengkapan untuk mewujudkan visi lembaga legislatif. Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja dan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diharapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 dijadikan sebagai alat pengendali pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015. Sedangkan untuk dokumen lainnya yang bersifat teknis operasional kegiatan perlu disusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015. Selain itu pada saat pelaksanaan kegiatan setiap pengelola kegiatan dan penanggungjawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik melalui evaluasi dan kajian yang memadai. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan evaluasi merupakan suatu proses menejemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lain dan dengan adanya evaluasi diharapkan untuk dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN KETUA, ttd SRI SUMARNI WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

HM. NURWIBOWO

WASONO NUGROHO

ANANG PRASETYO D

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GROBOGAN H. PANGKAT DJOKO WIDODO NIP. 19591024 198303 1 015

REKAPITULASI KEGIATAN TRIWULAN

URAIAN

NO 1

2

I

II

II

IV

3

4

5

6

1

Paripurna

9

9

9

9

2

Paripurna Istimewa

1

1

1

1

3

Rapat Pimpinan

3

3

3

3

4

Rapat Pansus

10

10

10

10

5

Rapat Badan Musyawarah

4

4

4

4

6

Kunker

1

1

1

7

Rapat Badan Anggaran

2

2

2

2

8

Rapat Badan Kehormatan

3

3

3

3

9

Rapat Badan Legeslasi Daerah

3

3

3

3

10

Rapat Komisi

72

72

72

72

11

Rapat Fraksi

9

9

9

9

12

Kunker Pansus

1

1

1

13

Bintek

2

2

2

14

Kunker Badan Kehormatan

2

1

15

Kunker Badan Legeslasi Daerah

2

1

16

Kunker Badan Anggaran

2

1

Badan Musyawarah

2

TABEL RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015 PIMPINAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN

NO

1

Bulan

Januari s/d Maret

WAKTU Lamanya

Uraian Kegiatan

Target/Volume

Jumlah

9 kali 1 kali 3 kali

150 350 15

Anggota DPRD dan Undangan Anggota DPRD dan Undangan Unsur Pimpinan

DPRD / * Rapat PANSUS Luar DPRD

10 kali

80

Seluruh Anggota Pansus dan SKPD terkait

DPRD

4 kali

45

Luar DPRD Kunjungan Kerja Badan Musyawarah dalam rangka Peningkatan Kinerja Badan Musyawarah.

1 kali

40

Badan Musyawarah Eksekutif, Setwan Badan Musyawarah Eksekutif, Setwan

DPRD

* Rapat BADAN ANGGARAN

2 kali

150

Badan Anggaran

DPRD

* Rapat BADAN KEHORMATAN

3 kali

10

Badan Kehormatan

DPRD

* Rapat BALEG

3 kali

40

Badan Legeslasi

DPRD

* Rapat KOMISI

72 kali

60

Komisi A,B,C,D

DPRD

* Rapat FRAKSI

9 kali

50

Semua Fraksi

DPRD

Menerima Kunjungan Kerja / Menerima tamu

Tempat

DPRD DPRD DPRD

Melaksanakan sidang dan rapat-rapat antara lain: Paripurna Paripurna istimewa Rapat Pimpinan

Pelaku Aktivitas

Keterangan

Rapat Alat Kelengkapan Dewan

* Rapat BANMUS

Melaksanakan kegiatan menyerap aspirasi ( RESES )

Temporer 1 kali

bulan Maret

NO

Bulan

WAKTU Lamanya

Uraian Kegiatan

Tempat

Luar DPRD Melaksanakan Bimbingan Teknis Luar DPRD Melaksanakan Kunjungan kerja dan Pemantauan/Monitoring : a. Dalam Daerah b. Luar Daerah

2

April s/d Juni

Target/Volume

Jumlah

Pelaku Aktivitas

2 kali

Anggota DPRD dan Setwan

21 kali 3 kali

Anggota DPRD dan Setwan Anggota DPRD dan Setwan

Luar DPRD Menghadiri Upacara Bendera / Peringatan hari-hari besar

3 kali

Pimpinan DPRD

Luar DPRD Menghadiri Pelantikan Pejabat Daerah/Pejabat Eselon

3 kali

Pimpinan DPRD Pimpinan DPRD,Anggota DPRD,Wartawan dibantu Setwan

DPRD

Melaksanakan Jumpa Pers

3 kali

DPRD

Rapat dengar pendapat umum dan instansi terkait

3 kali



150 350 15



10 kali

80


DPRD

4 kali

45

Badan Musyawarah

DPRD DPRD DPRD

Keterangan


* Rapat BANMUS

Eksekutif, Setwan Luar DPRD Kunjungan Kerja Badan Musyawarah dalam rangka Peningkatan Kinerja Badan Musyawarah.

1 kali

40

Badan Musyawarah

Bulan Mei

NO

Bulan

WAKTU Lamanya

Uraian Kegiatan

Target/Volume

Jumlah

2 kali

150

Anggota DPRD dan Undangan

Luar DPRD Kunjungan Kerja Badan Anggaran dalam rangka Peningkatan Kinerja Badan Anggaran ke DPRD Kabupaten / Kota.

2 kali

35

Badan Anggaran

DPRD

3 kali

10

Badan Anggaran

Tempat DPRD



Luar DPRD Kunjungan Kerja Badan Kehormatan dalam rangka Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan ke DPRD Kabupaten / Kota. DPRD

* Rapat BALEG

Luar DPRD Kunjungan Kerja Badan Legislasi dalam rangka mencari Referensi Perda tentang Pedoman / tata Cara Penyusunan Produk Hukum.

Pelaku Aktivitas

2 kali

15

Badan Kehormatan

3 kali

40

Badan Legeslasi

2 kali

25

Badan Legeslasi

DPRD

* Rapat KOMISI

72 kali

60

Komisi A,B,C,D

DPRD

* Rapat FRAKSI

9 kali

50

Semua Fraksi

DPRD

Menerima Kunjungan Kerja / Menerima tamu Melaksanakan kegiatan menyerap aspirasi ( RESES )


Temporer 1 kali

2 kali


21 kali 3 kali


Keterangan

Bulan April dan Mei

Bulan April dan Juni

Bulan April dan Mei

NO

Bulan

WAKTU Lamanya

Uraian Kegiatan Tempat Luar DPRD Menghadiri Upacara Bendera / Peringatan hari-hari besar Luar DPRD Menghadiri Pelantikan Pejabat Daerah /Pejabat Eselon DPRD

DPRD

3 Juli s/d September

Target/Volume

Jumlah

3 kali

Pimpinan DPRD

3 kali

Pimpinan DPRD

3 kali

Pimpinan DPRD,Anggota DPRD,Wartawan dibantu Setwan


Rapat dengar pendapat umum dan instansi terkait Melaksanakan sidang dan rapat-rapat antara lain: Paripurna Paripurna istimewa Rapat Pimpinan

Pelaku Aktivitas

Rencana bulan Juni

3 kali


150 350 15



10 kali

80


DPRD

4 kali

45

Badan Musyawarah Eksekutif, Setwan

Luar DPRD Kunjungan Kerja Badan Musyawarah dalam rangka Peningkatan Kinerja Badan Musyawarah.

1 kali

40

Badan Musyawarah

DPRD

2 kali

150

Anggota dan Undangan

Luar DPRD Kunjungan Kerja Badan Anggaran dalam rangka Peningkatan Kinerja Badan Anggaran ke DPRD Kabupaten / Kota.

1 kali

35

Badan Anggaran

DPRD

3 kali

10

Badan Anggaran

1 kali

15

Badan Kehormatan

DPRD DPRD DPRD

Keterangan


* Rapat BANMUS



Luar DPRD Kunjungan Kerja Badan Kehormatan dalam rangka Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan ke DPRD Kabupaten / Kota.

Bulan September

Bulan September

Bulan September

NO

Bulan

WAKTU Lamanya

Uraian Kegiatan

Target/Volume

Jumlah

3 kali

40

Badan Legeslasi

Luar DPRD * Kunjungan Kerja Balegda untuk mencari Referensi Perda tentang Pedoman/Tata Cara Penyusunan Produk Hukum

1 kali

25

Badan Legeslasi

DPRD

* Rapat KOMISI

72 kali

60

Komisi A,B,C,D

DPRD

* Rapat FRAKSI

9 kali

50

Semua Fraksi

DPRD


Tempat

DPRD

* Rapat BALEG

Melaksanakan kegiatan menyerap aspirasi ( RESES ) Luar DPRD Melaksanakan Bimbingan Teknis Luar DPRD Melaksanakan Kunjungan kerja dan Pemantauan/Monitoring : a. Dalam Daerah b. Luar Daerah

Pelaku Aktivitas

Temporer 1 kali

2 kali


21 kali 3 kali



3 kali

Pimpinan DPRD


3 kali

Pimpinan DPRD

3 kali

Pimpinan DPRD,Anggota DPRD,Wartawan dibantu Setwan

DPRD

DPRD



3 kali

Keterangan

Bulan September

NO 4

WAKTU Bulan Lamanya Tempat Oktober DPRD s/d DPRD Desember DPRD

Uraian Kegiatan

Target/Volume

Jumlah


150 350 15



10 kali

80


DPRD

* Rapat BANMUS

3 kali

45

DPRD


2 kali

150

Badan Musyawarah Eksekutif, Setwan Anggota dan Undangan

DPRD


3 kali

10

Badan Anggaran

DPRD

* Rapat BALEG

3 kali

40

Badan Legeslasi

DPRD

* Rapat KOMISI

72 kali

60

Komisi A,B,C,D

DPRD

* Rapat FRAKSI

9 kali

50

Semua fraksi

DPRD



Pelaku Aktivitas



Temporer 2 kali


21 kali 3 kali



3 kali

Pimpinan DPRD


3 kali

Pimpinan DPRD

Keterangan

NO

Bulan

WAKTU Lamanya

Tempat DPRD

Uraian Kegiatan

Target/Volume

Melaksanakan Jumpa Pers 3 kali

DPRD


Jumlah

Pelaku Aktivitas Pimpinan DPRD,Anggota DPRD,Wartawan dibantu Setwan

3 kali

KETUA DPRD KABUPATEN GROBOGAN

SRI SUMARNI, SH, MM.

Keterangan

TABEL RENCANA KERJA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015 NO. 1.

BULAN Januari

2.

Pebruari

3.

Maret

4.

Maret

5.

April

6.

Mei

7

Mei

8

Juni

9

Juli

WAKTU URAIAN KEGIATAN LAMANYA TEMPAT DPRD Kab. Menyusun Rancana/Program Grobogan Kegiatan Dewan untuk Bulan Pebruari 2015 DPRD Kab. Menyusun Rancana/Program Grobogan Kegiatan Dewan untuk Bulan Maret 2015 DPRD Kabupaten / Kunjungan Kerja Badan Kota di Provinsi Musyawarah dalam Rangka Jawa Barat, Peningkatan Kinerja Badan Banten, Jawa Musyawarah Timur. DPRD Kab. Menyusun Rancana/Program Grobogan Kegiatan Dewan untuk Bulan April 2015 DPRD Kab. Menyusun Rancana/Program Grobogan Kegiatan Dewan untuk Bulan Mei 2015 DPRD Kab. Menyusun Rancana/Program Grobogan Kegiatan Dewan untuk Bulan Juni 2015 DPRD Kabupaten / Kunjungan Kerja Badan Kota di Provinsi Musyawarah dalam Rangka Jawa Barat, Peningkatan Kinerja Badan Banten, Jawa Musyawarah Timur. DPRD Kab. Menyusun Rancana/Program Grobogan Kegiatan Dewan untuk Bulan Juli 2015 DPRD Kab. Menyusun Rancana/Program Grobogan Kegiatan Dewan untuk Bulan Agustus 2015

TARGET /VOLUME 2

JUMLAH 45

1

45

1

35

1

45

2

45

1

45

1

35

1

45

2

45

PELAKU AKTIVITAS Badan Musyawarah, Eksekutif, Setwan Badan Musyawarah, Eksekutif, Setwan Badan Musyawarah, Setwan Badan Musyawarah, Eksekutif, Setwan Badan Musyawarah, Eksekutif, Setwan Badan Musyawarah, Eksekutif, Setwan Badan Musyawarah, Setwan Badan Musyawarah, Eksekutif, Setwan Badan Musyawarah, Eksekutif, Setwan

KETERANGAN

Selama 3 (tiga) hari


10.

Agustus

11.

September

12.

September

13.

Oktober

14.

Nopember

15.

Desember

Catatan

DPRD Grobogan

Kab. Menyusun Rancana/Program Kegiatan Dewan untuk Bulan September 2015 DPRD Kab. Menyusun Rancana/Program Grobogan Kegiatan Dewan untuk Bulan Oktober 2015 DPRD Kabupaten / Kunjungan Kerja Badan Kota di Provinsi Musyawarah dalam Rangka Jawa Barat, Peningkatan Kinerja Badan Banten, Jawa Musyawarah Timur. DPRD Kab. Menyusun Rancana/Program Grobogan Kegiatan Dewan untuk Bulan Nopember 2015 DPRD Kab. Menyusun Rancana/Program Grobogan Kegiatan Dewan untuk Bulan Desember 2015 DPRD Kab. Menyusun Rancana/Program Grobogan Kegiatan Dewan untuk Bulan Januari 2015

1

45

1

45

1

35

1

45

1

45

1

45

Badan Musyawarah, Eksekutif, Setwan Badan Musyawarah, Eksekutif, Setwan Badan Musyawarah, Setwan


Badan Musyawarah, Eksekutif, Setwan Badan Musyawarah, Eksekutif, Setwan Badan Musyawarah, Eksekutif, Setwan

: Bila dianggap perlu serta melihat situasi dan kondisi yang sifatnya mendesak bahwa Badan Musyawarah dapat melaksanakan rapat lebih dari 1 X dalam 1 ( satu ) bulan sesuai keperluan.

BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN GROBOGAN KETUA,


TABEL 10 MATRIK RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015 BADAN LEGISLASI DAERAH NO

WAKTU BULAN

LAMANYA

TEMPAT

1

Januari Desember

12 hari

DPRD

2

April

3 hari

Luar Daerah

3

4

Mei

September

URAIAN KEGIATAN

TARGET/V JUMLAH OLUME ORANG

PELAKU AKTIVITAS

420

35

Balegda bersama eksekutif terkait

Kunjungan Kerja Balegda ke luar daerah dalam pulau Jawa dalam rangka Peningkatan kinerja Balegda

75

25


3 hari

Kunjungan kerja Balegda keluar daerah dalam pulau Jawa dalam rangka mencari referensi penyusunan Luar Daerah Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Kode Etik dan / atau Pedoman Beracara Badan Legislasi Daerah

75

25


3 hari

Kunjungan Kerja Balegda ke luar daerah dalam pulau Jawa dalam rangka Mencari Referensi atas Peraturan Luar Daerah DPRD tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah

25


Rapat Kerja Balegda

75

KETERANGAN

Apabila Pilkada dilaksanakan oleh DPRD

BADAN LEGISLASI DAERAH

DPRD KABUPATEN GROBOGAN KETUA,

BAMBANG GURITNO, SH. MM.

TABEL RENCANA KERJA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015 WAKTU NO.

BULAN

LAMANYA

TEMPAT

2

3

4

1

URAIAN KEGIATAN 5

TARGET / VOLUME ( JUMLAH kali ) 6

7

PELAKU AKTIVITAS

KETERANGAN

8

9

1

April

Luar DPRD

Kunjungan Kerja Badan Anggaran dalam rangka peningkatan kinerja Badan Angggaran ke DPRD Kabupaten / Kota

1

35

Badan Anggaran,


2

Mei

Luar DPRD


1

35

Badan Anggaran,


3

Juni

DPRD

Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD TA. 2015

3

150

4

September

Luar DPRD


1

35

5

Oktober

DPRD

Pembahasan Perubahan APBD TA. 2015 atas hasil evaluasi Gubernur

1

150

Badan Anggaran, TAPD, SKPD terkait, Setwan

Oktober

DPRD

Pembahasan KUA PPAS APBD TA. 2016

3

150

Badan Anggaran, TAPD, SKPD, Setwan

Desember

DPRD

Pembahasan APBD TA. 2016 atas hasil evaluasi Gubernur

1

150

Badan Anggaran, TAPD, SKPD terkait, Setwan

6

Badan Anggaran, TAPD, SKPD, Setwan Badan Anggaran,


BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN KETUA,


TABEL 10 RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015 BADAN KEHORMATAN NO

WAKTU BULAN

LAMANYA

TEMPAT

URAIAN KEGIATAN

TARGET/VOLUME

JUMLAH ORANG

PELAKU AKTIVITAS

1

Januari

DPRD

Rapat Badan Kehormatan Evaluasi Kegiatan Dewan Bln. Desember

2

10

Badan Kehormatan

2

Februari

DPRD

Rapat Badan Kehormatan Evaluasi Kegiatan Dewan Bln. Januari

1

10

Badan Kehormatan

3

Maret

DPRD

Rapat Badan Kehormatan Evaluasi Kegiatan Dewan Bln. Februari

1

10

Badan Kehormatan

4

April

DPRD

Rapat Badan Kehormatan Evaluasi Kegiatan Dewan Bln. Maret

2

10

Badan Kehormatan

5

April

Luar Daerah

Kunjungan Kerja Bk ke luar daerah dalam pulau Jawa dalam rangka Menambah wawasan dan Kinerja BK

1

15

Badan Kehormatan

6

Mei

DPRD

Rapat Badan Kehormatan Evaluasi Kegiatan Dewan Bln. April

1

10

Badan Kehormatan

7

Juni

DPRD

Rapat Badan Kehormatan Evaluasi Kegiatan Dewan Bln. Mei

1

10

Badan Kehormatan

8

Juni

Luar Daerah

Kunjungan Bk ke luar daerah dalam pulau Jawa dalam rangka Menambah wawasan dan Kinerja BK

1

15

Badan Kehormatan

9

Juli

DPRD

Rapat Badan Kehormatan Evaluasi Kegiatan Dewan Bln. Juni

2

10

Badan Kehormatan

10

Agustus

DPRD

Rapat Kerja Badan Kehormatan Evaluasi Kegiatan Dewan Bln. Juli

1

10

Badan Kehormatan

11

September

DPRD

Rapat Badan Kehormatan Evaluasi Kegiatan Dewan Bln. Agustus

1

10

Badan Kehormatan

12

September

Luar Daerah

Kunjungan Kerja Bk ke luar daerah dalam pulau Jawa dalam rangka Menambah wawasan dan Kinerja BK

1

15

Badan Kehormatan

KET

NO

WAKTU BULAN

LAMANYA

TEMPAT

URAIAN KEGIATAN

TARGET/VOLUME

JUMLAH ORANG

PELAKU AKTIVITAS

13

Oktober

DPRD

Rapat Badan Kehormatan Evaluasi Kegiatan Dewan Bln. September

1

10

Badan Kehormatan

14

Nopember

DPRD

Rapat Badan Kehormatan Evaluasi Kegiatan Dewan Bln. Oktober

1

10

Badan Kehormatan

15

Desember

DPRD

Rapat Badan Kehormatan Evaluasi Kegiatan Dewan Bln. Nopember

1

10

Badan Kehormatan

BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN KETUA,

HERU SANTOSA, SH. MM.

KET

MATRIK RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014 KOMISI A NO

BULAN

WAKTU LAMANYA

1 Januari

URAIAN KEGIATAN

TEMPAT R. Rapat Komisi A 1.

Menerima aduan masyarakat ( audensi )

Temporer

Luar Komisi

Melaksanakan kunjungan kerja dan pemantauan / monitoring : a. Dalam daerah b. Luar Daerah

10 kali 1 Kali

3.

R. Rapat Komisi A 1.

3 hari

4 Kali 2 Kali


2 hari

2 Pebruari

Melaksanakan sidang dan rapat - rapat antara lain : a Rapat Intern Komisi b. Rapat Kerja Komisi c. Rapat Dengar Pendapat

TARGET/VOLUME


4 Kali 2 Kali



Temporer

Luar Komisi

Melaksanakan kunjungan kerja dan pemantauan / monitoring : a. Dalam daerah b. Luar daerah

4 kali 1 Kali

3.

JUMLAH ORANG

9 orang 9 orang

PELAKU AKTIVITAS Seluruh Angggota Komisi A, Pimpinan DPRD, undangan difasilitasi Staf Komisi A

9 orang 9 orang

9 orang 9 orang

9 orang 9 orang

KETERANGAN

DIY

Seluruh Angggota Komisi A, Pimpinan DPRD, undangan difasilitasi oleh Staf Komisi A

Jawa timur

3 Maret



Temporer

Luar Komisi


10 kali 1 Kali

3.


3 hari

4 Kali 2 Kali


2 hari

4 April



4 Kali 2 Kali



Temporer

Luar Komisi


10 kali 1 Kali

3.

9 orang 9 orang


9 orang 9 orang

9 orang 9 orang

9 orang 9 orang

DIY


Jawa timur

5 Mei



Temporer

Luar Komisi


10 kali 1 Kali

3.



4 Kali 2 Kali



Temporer

Luar Komisi


10 kali 1 Kali

3.

3 hari

7 Juli

4 Kali 2 Kali


2 hari

6 Juni




4 Kali 2 Kali

9 orang 9 orang


9 orang 9 orang

9 orang 9 orang

DIY


9 orang 9 orang

9 orang 9 orang

Jawa Timur




Temporer

Luar Komisi


10 kali 1 kali

3.

2 hari

8 Agustus



Temporer

Luar Komisi


10 kali 1 Kali

3.


3 hari

4 Kali 2 Kali


3 hari 9 September



4 Kali 2 Kali



Temporer

Luar Komisi


10 kali 1 Kali

3.

9 orang

9 orang 9 orang

DIY


9 orang 9 orang

9 orang 9 orang

9 orang 9 orang

Jawa Timur Seluruh Angggota Komisi A, Pimpinan DPRD, undangan difasilitasi oleh Staf Komisi A

DKI/JABAR/BANTEN

10 Oktober



Temporer

Luar Komisi


10 kali 1 Kali

3.


3 hari

4 Kali 2 Kali


3 hari

11 November

Melaksanakan sidang dan rapat - rapat antara lain : a. Rapat Intern Komisi b. Rapat Kerja Komisi c. Rapat Dengar Pendapat


4 Kali 2 Kali



Temporer

Luar Komisi


10 kali 1 Kali

3.

9 orang 9 orang


9 orang 9 orang

9 orang 9 orang

9 orang 9 orang

DKI/JABAR/BANTEN


DKI/JABAR/BANTEN

12 Desember


4 hari


4 Kali 2 Kali



Temporer

Luar Komisi


10 kali 1 Kali

3.

9 orang 9 orang


9 orang 9 orang

Luar Jawa

Ketua Komisi A DPRD Kab. Grobogan

RIYADI, S.Pd.

MATRIK RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014 KOMISI B NO 1.

2.

3.

4.

BULAN Januari

Pebruari

Maret

April

WAKTU LAMANYA

TEMPAT

R. Rapat Komisi B

R. Rapat Komisi B

R. Rapat Komisi B

R. Rapat Komisi B

URAIAN KEGIATAN a Rapat Intern Komisi b. Rapat Kerja Komisi Melaksanakan Kunjungan Kerja 1. Dalam Daerah

a Rapat Intern Komisi b. Rapat Kerja Komisi Melaksanakan Kunjungan Kerja 1. Dalam Daerah 2. Luar Daerah



TARGET/VOLUME

JUMLAH ORANG

3 Kali

13 Orang

..... Kali

13 Orang

4 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang

5 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

5 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

PELAKU AKTIVITAS

KETERANGAN

Seluruh Angggota Komisi B, Pimpinan DPRD, dan Undangan Yang difasilitasi oleh Staf Komisi B

Prov. DIY / Prov. Jateng


Luar Provinsi : Prov. Jabar / Prov.Banten / DKI


Luar Provinsi : Prov. Jatim


Luar Provinsi : Propinsi Jatim

5.

6.

7.

8.

Mei

Juni

Juli

Agustus

R. Rapat Komisi B

R. Rapat Komisi B

R. Rapat Komisi B

R. Rapat Komisi B




a Rapat Intern Komisi b. Rapat Kerja Komisi Melaksanakan Kunjungan Kerja 1. Dalam Daerah

4 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

2 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

5 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

3 Kali

13 Orang

..... Kali

13 Orang


Luar Provinsi : Prov. Jabar / Prov. Banten / DKI







9.

10.

11.

12.

September

Oktober

Nopember

Desember

R. Rapat Komisi B

R. Rapat Komisi B

R. Rapat Komisi B

R. Rapat Komisi B





4 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

4 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

5 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

3 Kali

13 Orang

..... Kali

13 Orang


Luar Pulau Jawa







DPRD KABUPATEN GROBOGAN KETUA KOMISI B

Drs. BUDI SUSILO

MATRIK RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014 KOMISI C NO 1.

2.

3.

4.

BULAN Januari

Pebruari

Maret

April

WAKTU LAMANYA

TEMPAT

R. Rapat Komisi C

R. Rapat Komisi C

R. Rapat Komisi C

R. Rapat Komisi C





TARGET/VOLUME

JUMLAH ORANG

3 Kali

13 Orang

..... Kali

13 Orang

4 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang

5 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

5 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

PELAKU AKTIVITAS

KETERANGAN

Seluruh Angggota Komisi C, Pimpinan DPRD, dan Undangan Yang difasilitasi oleh Staf Komisi C



Luar Provinsi : Prov. Jabar / Prov.Banten / DKI





5.

6.

7.

8.

Mei

Juni

Juli

Agustus

R. Rapat Komisi C

R. Rapat Komisi C

R. Rapat Komisi C

R. Rapat Komisi C





4 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

2 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

5 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

3 Kali

13 Orang

..... Kali

13 Orang









9.

10.

11.

12.

September

Oktober

Nopember

Desember

R. Rapat Komisi C

R. Rapat Komisi C

R. Rapat Komisi C

R. Rapat Komisi C





4 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

4 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

5 Kali

13 Orang

..... Kali 1 Kali

13 Orang 13 Orang

3 Kali

13 Orang

..... Kali

13 Orang


Luar Pulau Jawa







DPRD KABUPATEN GROBOGAN KETUA KOMISI C

EKO BUDI SANTOSO

MATRIK RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014 KOMISI D NO 1.

2.

3.

4.

BULAN Januari

Pebruari

Maret

April

WAKTU LAMANYA

TEMPAT

R. Rapat Komisi D

R. Rapat Komisi D

R. Rapat Komisi D

R. Rapat Komisi D





TARGET/VOLUME

JUMLAH ORANG

5 Kali

12 Orang

..... Kali

12 Orang

5 Kali

12 Orang

..... Kali 1 Kali

12 Orang Orang

3 Kali

12 Orang

..... Kali 1 Kali

12 Orang Orang

4 Kali

12 Orang

..... Kali 1 Kali

12 Orang Orang

PELAKU AKTIVITAS

KETERANGAN

Seluruh Angggota Komisi D, Pimpinan DPRD, dan Undangan Yang difasilitasi oleh Staf Komisi D



Luar Provinsi : Prov. DKI Jakarta / Prov. Jabar /





5.

6.

7.

8.

Mei

Juni

Juli

Agustus

R. Rapat Komisi D

R. Rapat Komisi D

R. Rapat Komisi D

R. Rapat Komisi D





4 Kali

12 Orang

..... Kali 1 Kali

12 Orang Orang

5 Kali

12 Orang

..... Kali 1 Kali

12 Orang Orang

6 Kali

12 Orang

..... Kali 1 Kali

12 Orang Orang


Luar Provinsi : Prov. DKI Jakarta / Prov. Jabar / Prov. Banten





Prov. DIY / Prov. Jateng ..... Kali

12 Orang

Undangan Yang difasilitasi oleh Staf Komisi D

9.

10.

11.

12.

September

Oktober

Nopember

Desember

R. Rapat Komisi D

R. Rapat Komisi D

R. Rapat Komisi D

R. Rapat Komisi D





5 Kali

12 Orang

..... Kali 1 Kali

12 Orang Orang

4 Kali

12 Orang

..... Kali 1 Kali

12 Orang Orang

4 Kali

12 Orang

..... Kali 1 Kali

12 Orang Orang

5 Kali

12 Orang

..... Kali

12 Orang


Luar Pulau Jawa Prov. Sumatera


Luar Provinsi : Prov. DKI Jakarta / Prov. Jabar / Prov. Banten





DPRD KABUPATEN GROBOGAN KETUA KOMISI D

Ir. H. MUKHLISIN, MM, M.Si

RENCANA KERJA (DPRD) KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Recommend Documents