PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI GROBOGAN,
Menimbang :
a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa T'engah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 12. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 Nomor 5 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2005-2025
RENCANA DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan; 2. Bupati adalah Bupati Grobogan; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Kabupaten Grobogan Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025; 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 2 RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah, yang merupakan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat daerah serta strategi untuk mencapainya. BAB II SISTEMATIKA Pasal 3 RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I BAB II BAB III BAB IV
BAB V
: PENDAHULUAN : KONDISI UMUM DAERAH : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025 : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025 : PENUTUP
5
BAB III URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Pasal 4 RPJP Daerah disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah, yang masa berlakunya sama dengan RPJP Nasional 2005-2025, yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Pasal 5 RPJP Daerah merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pasal 6 (1) Uraian RPJP Daerah sebagaimana lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1) (2)
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah; Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
6
Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.
Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal .................... BUPATI GROBOGAN,
BAMBANG PUDJIONO Diundangkan di Purwodadi pada tanggal .................................. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
SUTOMO HERU PRIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2007 NOMOR...SERI..
7
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2005-2025
DAFTAR ISI JUDUL ……………………………………………………………… KATA PENGANTAR ……………………………………………… DAFTAR ISI ……………………………………………………….. BAB I
: PENDAHULUAN………………………………..………
A. Latar Belakang …………………………………………... B.
Visi dan Misi…….. ………………………………
C.
Maksud dan Tujuan………………………………….
D.
Landasan …...……………………………................
E.
Tata Urut…………….. .……………………………
BAB II : KONDISI UMUM DAERAH ………….. ........................ 2.1. Kondisi Pada Saat Ini ……………………………. 2.2. Tantangan…………………….. .. ………………… 2.3. Modal Dasar………………………………………… BAB III : VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan 2005 – 2025 …………………………….. 3.2. Misi Pembangunan Daerah ………………………… BAB IV : ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025 4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025……………………………………. 4.1.1 Pelayanan Umum…………………………………... 4.1.2 Ketertiban dan Keamanan.......................................... 4.1.3 Ekonomi..................................................................... 4.1.4 Perlindungan dan Lingkungan Hidup serta Konservasi Sumber Daya Alam........................ 4.1.5 Tata Ruang dan Permukiman............................ 4.1.6 Kesejahteraan Sosial dan Budaya............................. BAB V : PENUTUP ........................................................................
4
5
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Pengantar Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan. Pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dan pembaruan dari tahap pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, baik di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya, sehingga masyarakat Kabupaten Grobogan dapat mengejar ketinggalannya dan mempunyai posisi yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju di wilayah Negara Indonesia. Rencana pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Grobogan serta strategi untuk mencapainya.
Visi
merupakan
penjabaran
cita-cita
kita
berbangsa
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya
5
6
ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir visioner. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Berbicara mengenai pembangunan yang telah dilaksanakan di masa lalu, berbagai kemajuan yang cukup berarti telah berhasil dicapai, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Titik berat pembangunan ekonomi yang selama ini dicanangkan telah berhasil meningkatkan pendapatan per kapita, menurunkan jumlah kemiskinan, dan angka pengangguran serta perbaikan kualitas hidup manusia secara umum. Tujuan dibentuknya pemerintah Kabupaten Grobogan adalah memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Meskipun demikian pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kuat kepada peningkatan produksi daerah, kurang disertai dengan pembangunan dan penguatan institusi pasar maupun institusi keuangan yang berfungsi mengendalikan efisiensi sumberdaya secara bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represif telah melemahkan berbagai institusi strategis, seperti sistem hukum dan peradilan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik yang
6
7
menciptakan mekanisme kontrol dan keseimbangan, dan sistem sosial untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai. Akibat lebih jauh dari lemahnya berbagai institusi strategis di atas adalah timbulnya kesenjangan antar golongan maupun antar wilayah ditilik dari besarnya pendapatan. Selanjutnya kondisi yang demikian sangat rawan bagi timbulnya permasalahan, baik yang dipicu oleh peristiwa lokal, nasional, maupun global. Secara lebih rinci masalah yang dihadapi oleh masyarakat Grobogan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang antara lain sebagai berikut : a. Daya dukung geografis wilayah Kabupaten Grobogan seluas kurang lebih 197.587,420 Ha terdiri dari tanah sawah seluas 63.281,408 Ha dan tanah bukan sawah 134.305,012 Ha, kondisi tanahnya sebagian besar berupa daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya, di mana daerahnya merupakan jalur lintas transportasi antara beberapa kabupaten dengan dua kota utama di Jawa Tengah, yaitu Semarang dan Surakarta; b. Kondisi geografis, geologi, morfologi dan prasarana dan sarana kurang mendukung bagi pemasaran serta daya tarik investasi. Di lain pihak, Kecamatan Penawangan, Purwodadi, Klambu, Godong dan Tegowanu serta Kecamatan Geyer memiliki hamparan bahan tambang yang luas seperti lempung gampingan dan belum diolah secara maksimal. Begitu juga beberapa kecamatan seperti Purwodadi, Godong, Tegowanu belum diolah potensi depositnya. c. Belum optimalnya pengembangan Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri yang didukung oleh sektot pertanian yang kuat. Sektor pertanian pada tahun 2005 masih memberikan kontribusi yang cukup tinggi 42,69% dan tahun 2006 sebesar 43,61% terhadap PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku, sehingga Kabupaten Grobogan sampai saat ini masih tetap sebagai daerah pertanian. d. Masalah kependudukan yang masih dihadapi Kabupaten Grobogan yaitu jumlah penduduk sampai bulan Desember 2006 sebesar 1.378.461, dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, dan sebagian besar
7
8
angkatan
kerja
(usaha
produktif)
yaitu
sebesar
69,88%
dan
berpendidikan rendah. e. Rasa persatuan dan kesatuan, toleransi, dan semangat membangun dari masyarakat merupakan faktor non ekonomi yang cukup positif dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Grobogan. f. Masih ada kesenjangan budaya dan etos kerja serta mekanisme kesisteman, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun masyarakat. g. Keterbatasan kemampuan daerah dalam membiayai program
dan
kegiatannya masih belum terpecahkan. h. Tetap perlunya perhatian terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. i. Rendahnya pendapatan petani akibat harga komoditas pertanian yang rendah pada musim panen. j. Masih tingginya tingkat pengangguran masyarakat, khususnya yang setengah menganggur. k. Masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, meskipun setiap tahunnya terus terjadi penurunan. l. Adanya ancaman bencana alam banjir dan angin ribut di sebagian wilayah Kabupaten Grobogan pada bulan-bulan tertentu. Berdasarkan
pertimbangan
hal-hal
di
atas,
disusun
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan 2005 2025, yang memuat di antaranya proyeksi target kinerja indikatif (yang bersifat fleksibel/ dapat disesuaikan dengan perkembangan daerah).
1.2. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan jabaran dan tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesian yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan, yang mencakup kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2025.
8
9
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 1. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah Kabupaten Grobogan (Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan dan pemilihan program sesuai kebutuhan daerah. 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
1.4. Landasan 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945 3. Landasan Operasional, meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan daerah : 3.1.
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
3.3.
Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.4.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
9
10
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3.5.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.6.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3.7.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
3.9.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3.10. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 3.11. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3.12. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3.13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 3.14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; 3.15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10
11
3.16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3.17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 3.18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah; 3.19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah; 3.20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.
1.5.Tata Urut BAB I
: PENDAHULUAN Berisi tentang pengantar, pengertian, maksud dan tujuan, landasan dan tata urut penulisan RPJP Daerah
BAB II
: KONDISI UMUM DAERAH Berisi tentang Kondisi pada Saat Ini, Tantangan, dan Modal Dasar
BAB III
: VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 2005 -2025 Berisi tentang Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan 2005 – 2025 dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan 2005 – 2025
BAB IV
: ARAH TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025
BAB V
: PENUTUP
11
12
BAB II KONDISI UMUM DAERAH
2.1. Kondisi pada Saat Ini Pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan melalui pengembangan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Utamanya potensi daerah merupakan modal dasar bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan visi pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan.
2.1.1. Kondisi Geografi Dan Sumber Daya Alam Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, berada di bagian timur dan berbatasan dengan : -
Sebelah Barat
: Kabupaten Semarang dan Demak
-
Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora
-
Sebelah Timur : Kabupaten Blora
-
Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali, Sragen, Ngawi dan Semarang Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di
antara 1100 15’ BT – 1110 25’ BT dan 70 LS – 70 30’ LS. Mengenai kondisi tanah, sebagian berupa daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Luas wilayahnya ada 197.586,420 ha yang terdiri dari : -
Tanah Sawah
: 62.680,635 ha
-
Tanah Bukan Sawah
: 134.905,785 ha
Dari tanah sawah seluas 62.680,635 ha dapat digolongkan ke dalam : -
Irigasi Teknis
: 18.566,574 ha
-
Irigasi Setengah Teknis : 1.801,000 ha
-
Irigasi Sederhana
: 7.388,607 ha
-
Tadah Hujan
: 34.924,454 ha
Dan tanah bukan sawah seluas 134.905,785 ha terdiri dari :
12
13
-
Pekarangan/bangunan
:
28.824,624 ha
-
Tegalan/kebun
:
27.677,494 ha
-
Padang gembala
:
2.000
ha
-
Tambak/kolam
:
23.000
ha
-
Rawa
:
15.000
ha
-
Hutan
:
70.699,139 ha
-
Lain-Lain (Sungai, Jalan, kuburan, dll)
: 7.664,524
ha
Kabupaten Grobogan memiliki sumber bahan tambang dari galian yang cukup dapat diandalkan, meskipun sumbangan dari sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB hingga saat ini masih relatif kecil. Kawasan hutan lindung, yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan penyangga yang terdapat di sekitar Waduk Kedung Ombo, Danau Gunung Wulan, Danau Bendung Harjo, dan Ngemplak. Pembangunan perwilayahan berorientasi pada sistem permukiman sebagai pusat aktivitas penduduk, sehingga pengembangan wilayah ini mendasar pada pembentukan pusat – pusat pengembangan aktivitas, pusat – pusat aktivitas, dan pola pelayanan baik pada permukiman perkotaan dan pedesaan. Untuk sistem permukiman perkotaan diarahkan pada pusat – pusat aktivitas yang mengarah pada pembentukan pusat – pusat permukiman baru yang berorientasi sifat perkotaan. Selanjutnya untuk pembangunan sistem permukiman pedesaan, diarahkan pada pembentukan pusat – pusat pengembangan desa – desa. Berdasarkan Perencanaan Mitigasi Bencana Kabupaten Grobogan tahun 2006, di wilayah Kabupaten Grobogan memiliki beberapa titik rawan bencana alam yang meliputi:
1. Daerah Rawan Bencana Banjir No.
Kecamatan
Desa
13
14
1.
Tegowanu
Tegowanu Wetan Tegowanu kulon Medani Tlogorejo Mangunsari Sukorejo Kebonagung Gebangan Kejawan Tajemsari Karangpasar
2.
Grobogan
Grobogan Ngabenrejo Karangrejo
3.
Klambu
Klambu Penganten Taruman Kandangrejo Terkesi Menawan Jenengan Wandankemiri
4.
Gubug
Gubug Kuwaron Ginggangtani Glapan Penadaran Rowosari Ngroto Trisari
4.
Brati
Temon
5.
Ngaringan
Ngaringan Tanjungharjo Bandungsari
Sumber : Dispermas Kesbanglinmas Kab. Grobogan, 2006
2. Bencana Tanah Longsor 1. Kecamatan Pulokulon: Ds. Randurejo (erosi alur Sungai Klampis)
14
15
2. Kecamatan Kradenan Ds. Kradenan Ds. Wates (erosi tebing Sungai Soca) 3. Kecamatan Wirosari: Ds. Dapurno (Erosi tebing Sungai Lusi) 4. Kecamatan Tawangharjo Ds. Jono (erosi tebing Sungai Lusi)
3. Daerah rawan bencana kekeringan di Kabupaten Grobogan No. 1.
Kecamatan Pulokulon
Desa Randurejo Mlowokarangtalun Pojok Tuko Panunggalan Mangunrejo Jetaksari Pulokulon Jambon Karangharjo Sembungharjo
2.
Ngaringan
Sarirejo Sendangrejo Kalanglundo
3.
Wirosari
Dapurno Kropak Tambahrejo Mojorebo Gedangan Sambirejo Tanjungrejo
4.
Tawangharjo
Mayahan Plosorejo Jono Pojok Tawangharjo
15
16
Selo Tarub Pulongrambe 5.
Geyer
Geyer Ledokdawan Monggot Juworo Asemrudung Karanganyar Bangsri
6.
Penawangan
Sedadi Lajer Bologarang Karangwader Leyangan
7.
Karangrayung
Sumberjosari Mangin Telawah Karanganyar Cekel Nampu Karangsono Ketro Sendangharjo Parakan Jetis
8.
Kedungjati
Kedungjati Panimbo Prigi Padas
9.
Gabus
Karangrejo Pelem Bendoharjo Banjarejo Gabus Tunggulrejo
10.
Kradenan
Rejosari Pakis
16
17
Crewek Banjarsari Grabagan Banjardowo Kuwu Sambungbangi Kalisari Bago Sengon wetan 11.
Purwodadi
Nglobar Warukaranganyar Nambuhan Kandangan
12.
Brati
Tegalsumur Temon
13.
Toroh
Sindurejo Genengadal Dimoro Depok Plosoharjo Boloh Tunggak Ngrandah Kenteng Tambirejo
14.
Grobogan
Teguhan Ngabenrejo Putatsari Tanggungharjo Grobogan Lebak Rejosari
15.
Tanggungharjo
Padang Ringinpitu Brabo Tanggungharjo
4. Daerah rawan angin topan di kabupaten Grobogan
17
18
No
Kecamatan
Desa
1.
Purwodadi
Purwodadi Kuripan Karanganyar
2.
Grobogan
Getasrejo Grobogan Ngabenrejo Teguhan Sedayu Jatipohon
3.
Gubug
Papanrejo Trisari
4.
Ngaringan
Kalangdosari
5.
Toroh
Tambirejo
6.
Brati
Temon Jangkungharjo
7.
Karangrayung
Sumberjosari
8.
Wirosari
Tambakselo
Sumber : Dispermas Kesbanglinmas Kab. Grobogan, 2006
Tabel 2.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2002 - 2006 PDRB Th 2003 Atas Dasar 22,62 Harga Berlaku Atas Dasar 8,10 Harga Konstan Sumber : BPS Kabupaten Grobogan, 2006
Th 2004 9,83
Th 2005 12,35
Th 2006 12,81
3,78
4,74
4,00
Tabel 2.2 Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2002 - 2005 NO 1
2
INDIKATOR Indeks Gini Ratio
Prosentase Pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah
Th 2002 0,22
Th 2003 0,23
Th 2004 0,24
Th 2005 0,24
25,87
25,69
26,86
26,80
18
0<16R<0,35 Ketimpangan rendah 40% Penduduk pendapatan terendah menikmati
19
>17% total 27,95 pendapatan, Ketimpangan rendah Sumber : BPS Kab. Grobogan Th 2006
Tabel 2.3 Indikator Perkembangan Industri Sedang dan Kecil di Kabupaten Grobogan 2004 - 2006 NO
INDIKATOR Th 2004 KINERJA 1 Perusahaan Industri 14 sedang 2 Perusahaan industri 1330 kecil 3 Tersedianya sistem 1 paket informasi pasar kerja dan bursa verja Sumber : Disperindagtam Kabupaten Grobogan Th 2006
Th 2005
Th 2006
15
16
1348
1353
1 paket
2 paket
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Koperasi dan KUD Kabupaten Grobogan di Kabupaten Grobogan 2004 - 2006 NO
INDIKATOR Th 2004 KINERJA 1 KUD 23 2 Koperasi Primer non 260 KUD Sumber : Disperindagtam Kabupaten Grobogan Th 2006
Th 2005
Th 2006
24 270
24 300
Tabel 2.5 Indikator Penanganan Jalan di Kabupaten Grobogan 2004 – 2006 NO 1
INDIKATOR KINERJA Kondisi ruas jalan. Kondisi mantap (baik) Kondisi mantap (sedang) Kondisi rusak ringan (tidak mantap) Kondisi rusak berat
Th 2004
123.450 km (12,1%) 2 185.112 km (18%) 3 913.559 km (49%) 4 161.896 km (20%) Sumber : DPU Kabupaten Grobogan Th 2006
19
Th 2005
Th 2006
123.699 km (14,1%) 185.220 km (21%) 412.449 km (47%) 161.732 km (18%)
233.998 km (26%) 189.635 km (21%) 324.130 km (37%) 135.327 km (10,1%)
20
Tabel 2.7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun ajaran 2001/2002 s/d 2005/2006
INDIKATOR
TAHUN AJARAN 01/02
02/03
03/04
04/05
2005/2006
APK SD
100,57
103,10
99,52
97,02
97,10
APM SD
82,52
81,76
83,64
82,97
89,45
APK SLTP
67,87
60,95
73,91
76,01
76,39
APM SLTP
51,71
44,70
58,06
58,13
64,87
APK SLTA
14,85
20,00
30,43
35,15
31,07
APM SLTA
9,93
16,00
23,86
21,19
22,92
Sumber : Dinas P dan K Kabupaten Grobogan tahun 2006
Tabel 2.8 Derajat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Grobogan Tahun 2001-2005 INDIKATOR
2001
2002
2003
2004
2005
AKP/1000 Kelahiran Hidup
14,51
16,71
13,63
9,88
8,55
AKI/100.000 Kelahiran Hidup
117,87
73,85
164,97
111,23
109,93
AKABA/1000 Kelahiran Hidup
3,85
0,76
3,43
1,79
1,33
AKBBLR/1000 Kelahiran Hidup
4,00
2,2
2,43
3,03
4,54
BBLR (Kejadian)
65
64
68
71
95
Analisis a. Kekuatan 1. Besarnya minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan. 2. Semangat kerja aparatur yang cukup tinggi. 3. Jumlah SDM yang cukup memadai. b. Kelemahan 1. Masih belum optimalnya kualitas pendidikan dasar dan menengah. 2. Terbatasnya sarana/prasarana pendidikan dasar dan menengah. 3. Masih terbatasnya kemampuan tenaga pendidik/guru pendidikan dasar dan menengah. 4. Belum meluas dan meratanya pendidikan menengah dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama anak kurang mampu.
20
21
5. Terbatasnya jumlah instruktur dan ragam pendidikan non formal yang berkualitas. 6. Kurangnya prasarana dan sarana pendidikan non formal yang memadai.
c. Peluang 1. Perkembangan iptek di bidang pendidikan. 2. Adanya lembaga swasta/pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan. 3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti penting pendidikan bagi anak-anaknya.
d. Tantangan 1. Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) yang tidak bisa dijangkau oleh semua anak usia pra sekolah. 2. Adanya program wajib belajar 9 tahun. 3. Hasil pendidikan non formal belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga terampil. 4. Tingginya investasi di bidang pendidikan.
Kesimpulan Minat masyarakat di Kabupaten Grobogan untuk memperoleh pendidikan sangat tinggi, namun adanya sarana dan prasarana pendidikan yang ada masih terbatas. Namun peran lembaga swasta dalam berpartisipasi dalam bidang pendidikan cukup tinggi. Untuk masa mendatang masih banyak dibutuhkan investasi di bidang pendidikan. Prediksi Kondisi Umum Daerah Potensi daerah Kabupaten Grobogan meliputi beberapa aspek berikut ini : 1. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan dapat menyerap peningkatan angkatan kerja, pada tahun 2003 sebesar Rp. 2.867.131,96 tahun 2004 naik sedikit menjadi 3.149.111,13 dan tahun 2005 naik menjadi 35.379.14,15 dan tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 3.991.099,62. Kemudian PDRB atas dasar harga konstan 2000, pada tahun 2003 sebesar Rp. 2.372.922,58 dan tahun 2004 meningkat menjadi Rp.
21
22
2.462.661,26, dan pada tahun 2005 ada Rp. 2.579.283,27 dan tahun 2006 naik menjadi Rp. 2.682.467,17. 2. Pada tahun 2002 ekonomi kabupaten Grobogan mengalami pertumbuhan sebesar 5,77%, pada tahun 2003 menjadi sebesar 2,20% dan pada tahun 2004 meningkat walaupun kecil menjadi 3,78% dan tahun 2005 meningkat menjadi 4,74% dan tahun 2006 menjadi 4,00%. 3. Sektor-sektor lapangan usaha pada tahun 2006 yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu sektor lapangan usaha pertanian tumbuh sebesar 4,40%, pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 7,24%, industri tumbuh 2,73%, listrik gas air minum 3,16% dan bangunan tumbuh 4,08%, perdagangan dan restoran tumbuh sebesar 4,96%, angkutan dan komunikasi sebesar 5,37%. Keuangan persewaan dan jasa penunjang keuangan tumbuh sebesar 3,64% dan jasa lainnya sebesar 2,06%. 4. Pada tahun 2006 sektor lapangan usaha yang memiliki konstribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan yaitu lapangan usaha pertanian yaitu 41,81% dari total PDRB. Sektor lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran kontribusinya sebesar 18,01% , lapangan jasa-jasa 17,13%, serta lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa keuangan kontribusinya 9,16%. 5. Distribusi Pendapatan yang diukur melalui nilai indeks Gini Ratio Kabupaten Grobogan pada tahun 2001 sebesar 0,21, tahun 2002 sebesar 0,22 dan pada tahun 2003 sebesar 0,23 dan pada tahun 2004 adalah sebesar 0,23, tahun 2005 adalah 0,22 dan tahun 2006 adalah 0,22. Karena nilai Gini Ratio lebih kecil dari 0,35 maka menurut kriteria OSHIMA memiliki tingkat ketimpangan yang rendah. 6. Pada tahun 1999 kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah menikmati 25,85% dari total pendapatan penduduk. Pada tahun 2001, kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah menikmati 26,16%, tahun 2002 kelompok 40% menikmati 25,87%, pada tahun 2003 kelompok penduduk yang berpendapatan terendah menikmati 25,69% dari total penduduk, tahun 2004 27,95 % dan pada tahun 2006 dalam kasus yang sama menikmati 27,50% dari total pendapatan penduduk.
22
23
7. Tingkat partisipasi pendidikan masyarakat untuk APK SD pada tahun 2001/2002 ada 100,57 dan tahun 2005/2006 turun menjadi 97,10 dan APM SD tahun 2001/2002 ada 82,52 dan tahun 2005/2006 meningkat menjadi 97,10. Kemudian APM SLTA tahun 2001/2002 ada 9,93 dan tahun 2005/2006 meningkat menjadi 22,92. 8. Jumlah penduduk yang berumur 10 tahun keatas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang tidak/belum tamat SD/MI pada tahun 2004 ada 28,73% dan tahun 2005 ada 22,47%. Untuk yang lulus SD/MI tahun 2004 ada 46,23% dan tahun 2005 ada 45,39%, sedangkan yang lulus D III/S. Muda tahun 2004 ada 0,94% dan tahun 2005 ada 2,79%. 9. Penyerapan jenis lapangan kerja pada tahun 2006 yaitu sektor pertanian 56,7%, perdagangan 16,0%, konstruksi 11,4%, jasa 7,2% serta industri 5,0. 10. Kemampuan keuangan daerah jumlah belanja langsung dan tidak langsung (tahun
2006)
ada
Rp.
787.585.438.417,-
dan
PADS
hanya
Rp
47.359.543.857,- dengan demikian kemampuan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar 6,01 %.
2.2. Tantangan a. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1. Dalam 20 tahun mendatang Indonesia menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2006 mencapai 1.378.461 jiwa dan sebagian besar pada umur 10-14 tahun ada 10,11%, dan kelompok umur 15-19 tahun ada 9,92% serta kelompok 5-9 tahun ada 9,08% dan diproyeksikan jumlah penduduk meningkat mencapai sekitar 1,9 juta orang pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, berbagai
parameter
kependudukan
diperkirakan
akan
mengalami
perbaikan yang usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk tetap penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam produktif lebih besar dalam rangka menuju adanya jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non produktif.
23
24
2. Rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Grobogan yang diukur dengan Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM)
mengakibatkan
rendahnya
produktivitas dan daya saing perekonomian memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia. Untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkan untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya. 4. Pengembangan sumber daya manusia khususnya pemuda dan olahraga tetap merupakan kebutuhan penting dalam rangka meningkatkan kualitas manusia secara pribadi maupun selaku generasi penerus bangsa. 5. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari serta kerukunan intern dan antar umat beragama.
b. Ekonomi 1. Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita – citanya untuk mewujudkan perekonomian tangguh dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan. 2. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu bangsa di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. 3. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak – hak dasar rakyat secara bertahap. Tantangan yang dihadapi antara lain yaitu kurangnya pemahaman terhadap hak – hak desa masyarakat miskin.
c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
24
25
Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam pengawasan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan.
d. Sarana dan Prasarana 1. Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu peningkatan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama masyarakat. 2. Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi daerah yang mantap, efisien dan efektif, terjangkau dan ramah lingkungan. 3. Globalisasi, kemajuan teknologi tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi secara cepat, tepat, aktual dan terpercaya.
e. Politik 1. Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut tantangan yang akan dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis, agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat dapat tercapai. Tantangan lain yang dihadapi untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis. 2. Menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang benar – benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi hingga ke tingkat lokal dan dinamika di berbagai daerah.
25
26
3. Mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan negara yang profesional. 4. Dengan adanya kebebasan pers dan media massa, akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik.
f. Pertahanan Keamanan 1. Meningkatkan profesionalisme POLRI seiring dengan meningkatnya kesejahteraan anggotanya agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat dan mencegah tindak kejahatan. 2. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi diperkirakan akan meningkatnya potensi dan ancaman dengan timbulnya terorisme, konflik komunal/lokal, kejahatan, kriminal konvensional.
g. Hukum dan Aparatur 1. Tantangan ke depan di dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran. 2. Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tat pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu
26
27
memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
h. Wilayah dan Tata Ruang 1. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi (a) arahan lokasi kegiatan, (b) batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, (c) efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antar sektor, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana. 2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Mulai tahun 2010 dengan diberlakukannya perdagangan bebas di seluruh wilayah Asia Pasifik. Dalam kaitan itu, tantangan bagi daerah – daerah adalah menyiapkan diri menghadapi pasar global untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, tantangannya ialah memanfaatkan potensi dan peluang keunggulan masing – masing daerah dalam rangka mendukung daya saing nasional sekaligus meminimalkan dampak negatif globalisasi.
27
28
i. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Ketiga krisis ini menjadi tantangan nasional jangka panjang yang perlu diwaspadai agar menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. 2. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan
pangan
semakin
terbatas.
Hal
itu
disebabkan
oleh
meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional
mengancam
kelestarian
sumber
daya
alam
dan
keberkanjutan sistem produksi pertanian. Di lain pihak bertambahnya kebutuhan lahan kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air waduk dan suangai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian. 3. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagai mana mestinya. Pengembangan nilai tambah
28
29
kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI).
2.3.Modal Dasar Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial yang dimiliki dan didayagunakan masyarakat dan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. 1) Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. 2) Dilihat dari letak geografis Kabupaten Grobogan terletak di antara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur. Di mana kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang tiang penyangga perekonomiannya berada pada sektor pertanian. 3) Sumber – sumber kekayaan alam yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan memberikan kehidupan bagi masyarakat di segala bidang. Sumber – sumber kekayaan alam tersebut: sumber bahan tambang dan galian kapur, tanah liat, garam, gipsum dan batu. 4) Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif dan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha – usaha pembangunan di segala bidang. 5) Modal rohaniah dan mental yaitu kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga pengerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dalam berbagai program pembangunan. Juga kesetiakawanan sosial dan kegotong-royongan yang selalu dilakukan oleh masyarakat Kabupaten
29
30
Grobogan merupakan modal sikap mental yang dapat membawa masyarakat Kabupaten Grobogan mewujudkan visi pembangunan daerahnya. 6) Modal budaya, yakni budaya lokal, kesenian tradisional, peninggalan kepurbakalaan dan obyek – obyek wisata yang telah berkembang sampai sekarang merupakan modal dasar untuk melanjutkan pembangunan. 7) Potensi efektif masyarakat Kabupaten Grobogan, yakni segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah dicapai olah masyarakat Kabupaten Grobogan sepanjang sejarahnya. Begitu juga dengan telah terciptanya kualitas masyarakat Kabupaten Grobogan yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera dalam tata kehidupan masyarakat dalam suasana kehidupan yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan Tuhan-nya untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan. 8) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara dalam
rangka
mewujudkan
kesejahteraan
Grobogan.
30
masyarakat
Kabupaten
31
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan 2005-2025 Berdasar pada kondisi, potensi dan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Grobogan, maka visi Kabupaten Grobogan jangka panjang untuk 20 tahun ke depan dirumuskan sebagai berikut : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan sejahtera lahir dan batin yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, maju dan mandiri. Yang dimaksud masyarakat Kabupaten Grobogan sejahtera lahir dan batin adalah bahwa seluruh lapisan dan kelompok masyarakat warga Kabupaten Grobogan dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara adil, baik aspek lahiriah (sandang, pangan, papan dan kesehatan jasmani) maupun aspek batiniah (rasa aman, pendidikan, dan keagamaan). Kemudian pengertian masyarakat Kabupaten Grobogan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bahwa tidak saja masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya dalam hal keagamaan, namun lebih dari itu adalah bahwa masyarakat Kabupaten Grobogan merupakan masyarakat yang dalam setiap aspek kehidupannya selalu menunjukkan sikap, pemikiran dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penuh rasa persatuan sebagai warga Kabupaten Grobogan sekaligus sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selanjutnya perlu dijelaskan pengertian masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat Kabupaten Grobogan yang memiliki jati diri dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Grobogan khususnya yang telah adan secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan masyarakat yang maju diartikan bahwa masyarakat Grobogan yang ingin dicapai merupakan masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan masyarakat mandiri yang ingin dicapai adalah masyarakat Grobogan yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan
31
32
masyarakat daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
3.2. Misi Pembangunan Daerah Berdasarkan visi jangka panjang beserta uraiannya di atas, maka untuk mencapainya ditetapkan misi untuk jangka panjang sebagai berikut : 1. Meningkatkan daya saing, yakni dengan mengupayakan : a. Meningkatkan kemampuan ekonomi berbasis keunggulan pertanian, perdagangan, industri kecil dan pariwisata, guna mewujudkan masyarakat sejahtera. b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan masyarakat mandiri. c. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mewujudkan masyarakat maju. 2. Meningkatkan
terwujudnya
masyarakat
yang
demokratis,
guna
mewujudkan visi masyarakat maju, melalui : a. Pemantapan lembaga demokrasi yang kokoh. b. Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah. c. Peningkatan penegakan hukum secara adil dan memihak rakyat kecil. 3. Meningkatnya terwujudnya masyarakat yang damai, bersatu dan rukun dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan batin, melalui : a. Pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat secara mantap. b. Pembangunan keseimbangan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup. c. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana bagi pelayanan masyarakat. 4. Meningkatkan terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya, guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui : a. Peningkatan pembangunan agama.
32
33
b. Peningkatan pelestarian dan penerapan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Grobogan. c. Peningkatan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Meningkatkan sarana dan prasana fisik (infrastruktur) serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dibidang transportasi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agama, pemuda dan olahraga, utamanya secara fisik seperti jalan dan jembatan serta irigasi. 6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu potensi daerah, kekayaan alam dan keunggulan sumber daya manusia melalui: a. Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan potensi wisata daerah. b. Meningkatkan potensi koperasi, agar dapat menjadi sokoguru perekonomian daerah. c. Menjaga dan melestarikan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. 7. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah melalui: a. Penciptaan sistem perijinan yang mudah, murah, dan cepat. b. Menciptakan iklim investasi yang menarik investor yang diutamakan yang mengolah sumber alam lokal. c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya bagi kaum wanita. 8. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih.
33
34
BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025
Tujuan
Pembangunan
Jangka
Panjang
Tahun
2005-2025
adalah
terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan sejahtera lahir dan batin yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, maju dan mandiri. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang sejahtera lahir dan batin yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, maju, dan mandiri, dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut : A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab yang dilandasi oleh hal-hal berikut: 1. Terwujudnya karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong-royong,
berjiwa
patriotik,
berkembang
dinamis,
dan
berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa. 3. Meningkatnya kepemimpinan daerah yang saling asah, asih, dan asuh dengan prinsip ”Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tutwuri handayani.” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang antara lain tercermin dari meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Grobogan. B. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya saing tinggi dan cerdas untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang ditujukan oleh hal-hal sebagai berikut : 1.
Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkesinambungan, sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025
34
35
mencapai tingkat yang lebih tinggi, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen. 2.
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Grobogan ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
3.
Terbangunnya
struktur
perekonomian
yang
kokoh
berlandaskan
keunggulan kompetitif di wilayah Kabupaten Grobogan. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing. 4.
Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. T erpenuhinya pasokan tenaga listrik yang menunjang elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi pedesaan. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
5.
Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan daerah.
C. Terwujudnya
Indonesia
yang
demokratis,
berlandaskan
hukum
dan
berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut : 1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hal-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan dan akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat,
35
36
dan
jabatan,
seorang
demi
supremasi
hukum
dan
terciptanya
penghormatan pada hak-hak asasi manusia. 2. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi. 3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik kaum kehidupan politik. 4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi, dan kemitraan. 5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta adanya kemandirian daerah. D. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat di Kabupaten Grobogan, yang ditandai oleh : 1. Terwujudnya keamanan daerah yang menjamin martabat kemanusiaan dan keselamatan kerja serta gangguan pertahanan dan keamanan. 2. Mewujudkan aparat ketertiban dan keamanan yang tangguh dan profesional. 3. Berkembangnya
keberadaan
dan
peran
aktif
masyarakat
dalam
menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungannya. 4. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan. E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut : 1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam wilayah Kabupaten Grobogan. 2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan umtuk tingkat rumah tangga.
36
37
3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh. 4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelamjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. F. Pembangunan daerah yang dinamis untuk membangun Kabupaten Grobogan yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal sebagai berikut : 1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari. 2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan daerah. 3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan. 4. Peningkatan pembangunan perekonomian daerah melalui peningkatan produk unggulan, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan daya saing, pengembangan jaring distribusi pemasaran produk unggulan daerah. 5. Mengoptimalkan potensi wilayah dengan prioritas pengembangan pada pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan. 6. Peningkatan dunia usaha melalui Usaha Kecil Menengah (UKM), Industri Kecil Menengah (IKM), Pariwisata, dengan membuang peluang investasi sektor industri menengah/sektor pertambangan. 7. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan biaya yang terjangkau.
37
38
8. Meningkatkan
intensifikasi
dan
ekstensifikasi
sumber
–
sumber
pendapatan daerah untuk membiayai program pembangunan di Kabupaten Grobogan. 9. Pengembangan dan pengendalian penggunaan kawasan pertanian, hutan produksi, perkebunan dan pertambangan. 10. Koordinasi dan kerjasama antar Kabupaten Grobogan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 11. Pengembangan wilayah perbatasan dan pembangunan pusat desa pertumbuhan. Strategi utama adalah dengan mengembangkan dan mengendalikan kawasan strategis. 12. Pengembangan sawah lestari yaitu upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 13. Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan aspek bencana alam dan pengurangan resiko bencana. 14. Menetapkan luasan kawasan lindung di Kabupaten Grobogan minimal 30% sesuai dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang. Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut untuk 20 tahun mendatang maka arah kebijakannya sebagai berikut : 4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang 4.1.1. Pelayanan Umum 4.1.1.1. Permasalahan Prinsip otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua fungsi pemerintahan di luar yang menjadi fungsi pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani fungsi pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai
38
39
dengan potensi dan kekhasan daerah. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Efektivitas pelaksanaan pemerintahan merupakan tujuan dasar dari diadakannya sistem desentralisasi. Dalam konsideran UU Nomor 32 tahun 2004 ditetapkan bahwa pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri fungsi pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu fungsi penting pemerintah daerah selain menciptakan regulasi juga memberikan perlindungan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Fungsi regulasi dimaksudkan terkait dengan pengaturan pemanfaatan sumber daya dengan cara memaksimalkan penyediaan kebutuhan pelayanan secara mudah, cepat dan murah. Sehubungan dengan itu konsekwensi logisnya dituntutnya pemerintah kabupaten - baik lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif – yang lebih optimal dan proporsional dalam melaksanakan kewenangannya melalui upaya peningkatan kapasitas, dan pada akhirnya terwujudnya profesionalisme aparatur pemerintah yang mampu melaksanakan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi maka lembaga pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif. Masing-masing lembaga menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka demokrasi, anggota DPRD dan alat kelengkapannya membutuhkan struktur, prosedur dan tata kerja yang mampu menjaga integritas dan mengoptimalkan kinerjanya. Kapasitas kelembagaan perlu dikembangkan
39
40
secara lebih terbuka, sehingga secara konstitusional DPRD berpeluang untuk bekerja dengan jaringan yang lebih luas baik dengan sesama lembaga perwakilan yang lain, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, perguruan tinggi, maupun masyarakat luas. Jaringan kerja ini akan memperkuat DPRD dalam mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan masyarakat sehingga nantinya dapat ditetapkan kebijakan-kebijakan daerah yang efektif. Pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah secara umum masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Terkait dengan isi otonomi, belum jelasnya pembagian kewenangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karenan peraturan perundang-undangan sektoral yang belum disesuaikan dengan undang-undang tentang pemerintah daerah. Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah yang disebabkan oleh perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Persepsi yang belum sama antar para pelaku pembangunan telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagi Kabupaten Grobogan ada berbagai permasalahan yang dipandang cukup mengganggu jalannya pemerintahan daerah, antara lain : -
Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
-
Terbatasnya jumlah dan kurang proporsionalnya distribusi kesejahteraan aparat pemerintah daerah, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu, kurang transparan dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di wilayahnya.
-
Belum tersedianya data kepegawaian yang lengkap dan akurat sehingga berdampak pada belum adanya hasil analisis jabatan yang tepat dan akurat, pada akhirnya menyulitkan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai serta perencanaan pola pengembangan pegawai.
40
41
-
Kondisi obyektif wilayah Kabupaten Grobogan yang kurang mendukung yaitu sering terjadinya bencana alam, kekeringan, banjir dan angin ribut di sebagian wilayah Kabupaten Grobogan.
4.1.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang 1. Mengoptimalkan kapasitas DPRD dalam melaksanakan fungsinya baik fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Arah kebijakan ini meliputi adanya peningkatan kerjasama antara DPRD dengan stakeholder, serta peningkatan sarana dan prasarana kelengkapan DPRD. 2. Mengoptimalkan kapasitas DPRD dalam rangka artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Kebijakan ini dimaksudkan DPRD mampu menetapkan kebijakan-kebijakan daerah yang efektif, responsif serta partisipatif. Arah kebijakan ini meliputi antara lain: peningkatan sumber daya anggota DPRD, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan daerah. 3. Mewujudkan sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan baik terhadap kinerja DPRD maupun masyarakat lebih optimal. Hal ini dimaksudkan sebagai badan legislatif di daerah DPRD benar-benar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Arah kebijakan ini meliputi antara lain: peningkatan sumber daya aparatur pemerintah daerah di sekretariat DPRD, peningkatan sarana prasarana sekretariat DPRD serta peningkatan kerjasama antara sekretariat DPRD dengan stakeholder. 4. Mengembangkan kapasitas sumber daya daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip ”good governance” . dengan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah yang memadai diharapkan pemerintah daerah mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam proses desentralisasi. Arah kebijakan ini meliputi antara lain: pengembangan
manajemen
perencanaan
dan
penerimaan
pegawai,
pengembangan organisasi dan manajemen sumber daya manusia, pelatihan, diklat, kursus-kursus, pengembangan tata usaha pegawai dan lain-lain.
41
42
5. Mengembangkan manajemen pelayanan publik yang transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat. Hal ini dimaksudkan masyarakat benar-benar merasakan terpenuhinya apa yang menjadi kepentingannya. Arah kebijakan ini meliputi antara lain: peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha, penanganan secara intensif pengaduan masyarakat, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pelayanan publik. 6. Meningkatkan sarana prasarana kepegawaian daerah. Hal ini dimaksudkan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi diharapkan aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Arah kebijakan ini meliputi antara lain: inventarisasi sarana
dan
prasarana
yang
telah
ada
maupun
yang
diperlukan,
peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak. 7. Peningkatan kesejahteraan pegawai daerah. Hal ini dimaksudkan dengan terpenuhinya kebutuhan bagi aparat pemerintah daerah yaitu kinerja aparat dapat optimal. Arah kebijakan ini meliputi antara lain: peningkatan pelayanan terhadap aparatur pemerintah daerah, peningkatan bantuan pada aparatur pemerintah daerah dalam pengembangan diri. 8. Mewujudkan suatu pemerintahan yang berjalan sesuai dengan prinsip “good governance”. Hal ini dimaksudkan agar pemerintahan berjalan mampu menciptakan suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Arah kebijakan ini dilaksanakan maliputi : peningkatan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip “good governance”, pengembangan nilai-nilai etika, budaya kerja yang mendukung produktivitas, rekruitmen pimpinan penyelenggara pemerintahan di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengembangan nilai-nilai etika budaya kerja. 9. Mengembangkan
struktur
organisasi
pemerintahan
daerah.
Hal
ini
dimaksudkan agar pemerintahan di daerah berjalan efektif dan efisien. Pelaksanaan arah kebijakan ini meliputi : pengembangan struktur organisasi
42
43
pemerintahan ditingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, peningkatan koordinasi oleh pemerintah daerah terhadap tingkat pemerintah yang lebih bawah, peningkatan bantuan pemberdayaan organisasi pemerintah yang lebih rendah, peningkatan koordinasi oleh pemerintah daerah terhadap instansi pemerintah dan pengembangan struktur organisasi pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. 10. Mengembangkan
pembinaan
pertanahan.
Hal
ini
dimaksudkan
agar
keberadaan pertanahan dapat bermanfaat secara efektif, efisien dan proporsional. Pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan melalui : inventarisasi tanah negara, pengaturan pemanfaatan tanah negara, peningkatan pelayanan pertanahan. 11. Mengembangkan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan, fungsi ini sangat membutuhkan tersedianya
tempat,
alat
dan
lain-lain.
Arah
kebijakan
ini
dalam
pelaksanaannya meliputi : peningkatan sarana dan prasarana baik yang bersifat perangkat keras maupun perangkat lunak. 12. Mewujudkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan dalam hal pelayanan perpustakaan atau dalam hal mengakses data atau arsip daerah
masyarakat
dilaksanakan
tidak
meliputi
mengalami
peningkatan
kesulitan. kualitas
Arah
pelayanan,
kebijakan
ini
peningkatan
profesionalisme. 13. Mewujudkan sistem kelembagaan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan kelembagaan daerah benar-benar sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah serta sesuai dengan dengan kebutuhan yang diperlukan, dengan demikian dapat mempengaruhi terciptanya suatu pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Pelaksanaan arah kebijakan ini meliputi : penataan kelembagaan daerah, peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan umum, penataan hubungan kerjasama antar kelembagaan pemerintah daerah khususnya antar pemerintah daerah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
43
44
14. Mengembangkan kelembagaan non pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat yang berada di wilayah kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar adanya kerjasama antar lembaga pemerintah dengan lembaga non pemerintah sehingga pelaksanaan pemerintahan daerah benar-benar efektif. Arah kebijakan ini meliputi : pengembangan atau penetapan peraturan daerah yang mengatur tentang kelembagaan non pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat, pemantapan hubungan kerjasama antar pemerintah daerah dengan kelembagaan
non
pemerintah
dearh
serta
kelembagaan
masyarakat,
standarisasi dan evaluasi pelayanan umum. 15. Meningkatkan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat mempengaruhi terciptanya suatu pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Pelaksanaan arah kebijakan ini meliputi : penyempurnaan struktur organisasi dan tatakerja perangkat daerah, penyusunan pedoman kerja perangkat daerah, penyusunan standarisasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan umum. 16. Meningkatkan pengawasan internal terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan daerah bebas dari penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran, sehingga jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip “good governance”. Arah kebijakan ini meliputi : peningkatan sumber daya manusia, sehingga diperoleh tenaga pengawas yang profesional, peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia sehingga diperoleh tenaga pengawas yang berdedikasi, loyal dan jujur, pengembangan suatu pedoman atau tata aturan pengawasan dalam rangka mewujudkan suatu pengawasan yang efektif dan efisien, peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, peningkatan budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan sumber daya manusia. 17. Meningkatkan pengawasan eksternal (pengawasan masyarakat). Hal ini dimaksudkan meningkatkan kepedulian atau peran serta masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan daerah hingga tercipta suatu pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip “good governance”. Arah kebijakan ini dilaksanakan meliputi : usaha pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah/badan pengawas dengan
44
45
masyarakat, pengembangan peraturan yang mengatur tentang pengawasan eksternal. 18. Mengembangkan sarana dan prasarana pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien. Arah kebijakan ini dilaksanakan meliputi : penyediaan sarana dan prasarana pengawasan baik perangkat lunak maupun perangkat keras, pemeriksaan atas sendi-sendi pelayanan pada unit-unit pengelola perijinan. 19. Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan arah kebijakan ini meliputi : penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing. 20. Mengembangkan
kewirausahaan.
Hal
ini
dimaksudkan
untuk
mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui : pemasyarakatan kewirausahaan, penyediaan sistem insentif dan pembinaan, debirokratisasi dalam bidang perijinan. 21. Mengembangkan kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan dengan adanya kelembagaan masyarakat yang kuat keberadaan dan daya saing masyarakat menjadi efektif. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui pengembangan lembaga koperasi dan pengembangan lembaga gotong royong. 22. Mewujudkan struktur politik atau kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan demokrasi konstitusional yang dianut. Pelaksanaan arah kebijakan ini meliputi : fasilitas pemberdayaan partai
politik
serta organisasi kemasyarakatan
dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, peningkatan kemampuan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan kebijakan publik, perbaikan struktur politik bertujuan mengembangkan dan memantapkan institusi politik. 23. Meningkatkan kualitas proses politik sesuai dengan etika, norma, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses politik
45
46
yang terjadi di daerah berjalan sesuai aturan main yang telah ditetapkan, sehingga proses politik mampu menciptakan situasi kondisi yang stabil, kondusif terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan arah kebijakan ini meliputi : pelaksanaan pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; pengembangan hubungan kerjasama yang baik antara badan legislatif dan eksekutif, pengembangan sistem public hearing di daerah dalam usaha penetapan atau pengambilan kebijakan publik; pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah. 24. Mengembangkan budaya politik yang demokratis sesuai dengan etika, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar di daerah berkembang suatu budaya politik yang mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah yang demokratis. Pelaksanaan arah kebijakan ini meliputi : peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, peningkatan kemandirian partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsifungsinya, peningkatan wawasan kebangsaan bagi seluruh masyarakat, peningkatan stabilitas politik di daerah yang dinamis guna mengembangkan dan memelihara persatuan dan kesatuan, pemantapan mental ideologi Pancasila. 25. Mengembangkan perlindungan masyarakat. Tujuan program ini adalah mengembangkan sistem dan satuan perlindungan masyarakat sebagai inti penanggulangan awal terhadap gangguan keamanan atau bencana alam pada lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan. Pelaksanaan arah kebijakan ini meliputi : peningkatan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana, pemantauan daerah rawan bencana, peningkatan kemampuan deteksi dini. 26. Mengembangkan kesadaran bela negara. Hal ini dimaksudkan terwujudnya kesadaran masyarakat sebagai warga negara republik Indonesia menyadari akan hak dan kewajibannya. Pelaksanaan arah kebijakan ini meliputi :
46
47
peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan hak dan kewajibannya, peningkatan pendidikan bela negara pada masyarakat. 27. Meningkatkan inventarisasi secara menyeluruh obyek, harga dan nilai aset daerah. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu agar semua aset pemda dapat diinventarisir. 28. Mengembangkan sistem manajemen yang memungkinkan adanya optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. 29. Meningkatkan kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan pendataan perijinan. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu untuk mengetahui potensi dari aspek perijinan usaha. 30. Pembakuan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001 : 2000 Kebijakan ini bersasaran untuk membuat pembakuan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001 : 2000. 31. Peningkatan SDM dan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan. Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai melalui diklat dan pelatihan-pelatihan. 32. Peningkatan pelayanan kepada pelanggan/masyarakat. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu memberikan kemudahan dalam proses pelayanan perijinan, prosedurnya tidak berbelit-belit, dan fleksibel. 33. Pengembangan software komputerisasi perijinan berbasis web. Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk menambah sarana dan prasarana di institusi pelayanan terpadu. 34. Peningkatan dan pengembangan administrasi dan tatalaksana pengelolaan keuangan daerah. 35. Peningkatan Efisiensi dan Optimalisasi Pemanfaatan Keuangan Daerah. 36. Peningkatan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah. 37. Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah. 38. Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peningkatan Pendapatan Daerah. 39. Peningkatan pelayanan yang responsif dan komprehensif.
47
48
40. Peningkatan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kebijakan ini mempunyai sasaran mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 41. Peningkatan sistem penanganan masalah perempuan dalam bentuk lembaga pemberdayaan perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Kebijakan
ini
mempunyai
sasaran
terbentuknya
lembaga-lembaga
pemberdayaan perempuan. 42. Peningkatan kualitas SDM kaum perempuan. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu meningkatnya kualitas SDM kaum perempuan. 43. Pengembangan peran kaum perempuan. 44. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam rangka mengurangi penduduk miskin dan mewujudkan kemandirian. Kebijakan ini mempunyai sasaran semakin meningkatnya ketahanan keluarga dan mengurangi penduduk miskin 45. Pengendalian pertumbuhan dan kualitas penduduk. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk di wilayah Kabupaten Grobogan. 46. Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem administrasi kependudukan. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu untuk pembenahan registrasi penduduk. 47. Peningkatan kualitas sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengendalian pembangunan daerah. Kebijakan ini mempunyai sasaran meningkatkan kualitas sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengendalian pembangunan daerah. 48. Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas-tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas-tugas institusi perencanaan daerah 49. Peningkatan SDM perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu meningkatkan SDM perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
48
49
50. Peningkatan kemitraan dalam rangka perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu meningkatkan kemitraan dalam rangka perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. 51. Pencapaian keunggulan daerah Kebijakan ini mempunyai sasaran bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat menggali dan memberdayakan potensi daerah menjadi produk yang unggulan, andalan dan produk potensial. 52. Pencapaian kepercayaan daerah. Kebijakan ini mempunyai sasaran antara lain mengembangkan berbagai pola kerjasama dengan semua pihak yang lebih utama kepada perguruan tinggi dan investor yang akan mempercepat proses transportasi dan alih teknologi di Kabupaten Grobogan. 53. Untuk mencapai kemandirian. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu bagaimana berupaya untuk mengembangkan daerah Kabupaten Grobogan tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah. 54. Peningkatan koordinasi perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah. Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk memonitor dan memantau serta mengevaluasi tentang
beberapa
kebijakan
pemerintah daerah
dalam
pembangunan daerah baik itu berujud program jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan kebijakan jangka pendek (1 tahun), di dalam pelaksanaannya apakah ada penyimpangan atau tidak, dengan berbagai argumentasi dan konsekuensinya. 55. Peningkatan pengendalian pembangunan. Kebijakan ini mempunyai sasaran bagaimana
pengendalian,
pembinaan,
dan
pelayanan
administrasi
pembangunan daerah. 56. Pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini bersasaran bagaimana mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat yang sangat cocok dikembangkan di daerah kabupaten Grobogan. Sebab sistem pemberdayaan masyarakat yang ada sangat bervariasi dan beraneka ragam. Untuk itu perlu diawasi dan dimonitor keberjalanannya. 57. Peningkatan
kualitas
informasi
dan
peran
serta
masyarakat
dalam
pembangunan. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu meningkatkan
49
50
distribusi
informasi
dan
memacu
partisipasi
masyarakat
terhadap
pembangunan. 58. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mencerna dan menyeleksi informasi yang sangat bermanfaat dalam proses pembangunan. Kebijakan ini mempunyai sasaran memacu masyarakat dalam menyeleksi informasi yang bermanfaat dalam proses pembangunan. 59. Kerjasama yang positif antara pemerintah daerah, pers, dan masyarakat. Kebijakan ini mempunyai sasaran memacu kerjasama yang positif antara pemerintah daerah, pers, dan masyarakat. 60. Peningkatan komunikasi timbal balik/ interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu meningkatkan interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat. 61. Peningkatan SDM bagi pengelola komunikasi. Kebijakan ini mempunyai sasaran meningkatnya kinerja SDM bagi pengelola komunikasi. 62. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan komunikasi dan informasi. Kebijakan ini mempunyai sasaran meningkatnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan komunikasi dan informasi yang perkembangannya sangat cepat. 62. Pengaturan penggunaan teknologi informasi yang berpotensi sebagai sumber ancaman/ bahaya pada wilayahnya.
4.1.2. Ketertiban dan Keamanan 4.1.2.1. Permasalahan Rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok dan golongan masyarakat merupakan faktor yang penting untuk menciptakan rasa aman dan damai. Peristiwa pertikaian dan konflik antar golongan dan kelompok yang mewarnai perpolitikan merupakan pertanda rendahnya saling percaya dan tiadanya harmoni di dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar terciptanya rasa aman dan damai secara berkelanjutan, rasa percaya dan harmoni antar kelompok
50
51
harus terus dipelihara dan dibangun, serta pertikaian dan konflik perlu untuk ditangani dan diselesaikan. Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai luhur serta penghormatan terhadap hak asasi manusia mengalami hambatan. Hal ini disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah kurang mencerminkan aspirasi masyarakat. Tidak dilibatkannya masyarakat oleh pemerintah untuk ikut berperan secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan permasalahan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum. Dalam era transparansi, dan proses demokratisasi serta tingkat kemajuan masyarakat yang makin tinggi maka segala bentuk ketidakadilan, kesenjangan dan distorsi itu tidak dapat tersalurkan dan terselesaikan secara memadai, hal itu dapat menyebebkan terjadi gejolak emosional, kerusuhan sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Krisis
kepercayaan
terhadap
pemerintahan
telah
mengakibatkan
menurunnya kewibawaan pemerintah daerah, dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang terjadi di masyarakat. Keadaan tersebut, apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan hambatan internal di daerah, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman dan perubahan tuntutan dan dinamika perkembanga masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik dalam negeri yang membawa implikasi dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka menciptakan dan mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kemungkinan menghindari konflik regional, dan pengaruh negatif dari luar yang semakin terbuka dikarenakan era globalisasi dan keterbukaan di berbagai bidang kehidupan, sehingga kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan perlu ditingkatkan dan dipahami oleh semua komponen masyarakat secara lebih efektif dan efisien.
51
52
Semua
bentuk
pelanggaran
keamanan
dan
ketertiban
cenderung
disebabkan karena terjadinya persaingan yang semakin ketat antar warga masyarakat di dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan yang melanggar aturan seolah-olah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan. Upaya penertiban yang dilakukan aparat kadang-kadang menjadi kurang berdaya karena kondisi dilematis, baik akibat dan substansi permasalahan maupun dari segi kemampuan aparatnya. Pergeseran nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat secara berangsur-angsur mengakibatkan timbulnya budaya atau kebiasaan hidup tidak tertib, tidak jarang masyarakat melakukan tindakan-tindakan dengan caranya sendiri. Krisis di berbagai dimensi yang berkepanjangan dan belum menunjukkan adanya penyelesaian yang menyeluruh merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah yang semakin ketat dalam seluruh aspek kehidupan tetap akan menimbulkan terjadinya pelanggaran dalam upaya menciptakan ketertiban masyarakat. Pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan, dewasa ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Krisis ekonomi serta kurangnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab yang utama muncul dan berkembangnya PKL di pertokoan. Dampak dari berkembangnya pedagang kaki lima antar lain kemacetan lalu lintas, terganggunya kebersihan dan keindahan kota, terganggunya penggunaan ruang publik (public space) dan terganggunya ketertiban dan keamanan.
4.1.2.2. Arah Kebijakan 1. Mewujudkan produk hukum daerah yang responsif dan partisipatif. Hal ini dimaksudkan produk-produk hukum yang ditetapkan oleh daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. 2. Mewujudkan struktur hukum aparat penegak hukum. Hal ini dimaksudkan terwujudnya aparat penegak hukum yang profesional sehingga pelaksanaan hukum dapat dirasakan adil bagi masyarakat.
52
53
3. Mengembangkan budaya hukum bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat benar-benar memahami dan menyadari tentang keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta perilaku sadar hukum dan taat pada hukum dan akhirnya terwujud kepastian hukum. 4. Mewujudkan penetapan dan penegakan hukum dan HAM. Hal ini dimaksudkan
hukum
atau
perundang-undangan
benar-benar
berlaku
sebagaimana mestinya sengga tercipta suatu kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. 5. Mewujudkan aparat ketertiban dan keamanan yang tangguh dan professional. Hal ini dimaksudkan dengan terwujudnya aparat ketertiban dan keamanan yang tangguh dan profesional sebagai pelaksanan inti dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang benar-benar tertib dan aman. 6. Mengembangkan kesadaran dan peran aktif masyarakat. Dengan adanya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam ikut menciptakan ketertiban dan keamanan akan mempermudah dan mempercepat terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. 7. Mengembangkan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan dengan tersedianya sarana dan prasarana baik perangkat lunak maupun perangkat keras diharapkan mampu mendorong atau memperkuat aparat ketertiban dan keamanan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. 8. Terwujudnya ketertiban dan keamanan umum dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan kehidupan masyarakat benar-benar tertib dan aman bebas dari gangguan atau ancaman sehingga tercipta suatu keadaan yang kondusif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. 9. Penataan PKL secara adil dam komprehensif. Sasaran kebijakan ini adalah terciptanya usaha PKL sesuai perencanaan. 10. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sasaran kebijakan ini adalah Pedagang Kaki Lima menjadi berdaya, sehingga diharapkan mampu beralih profesi. 11. Peningkatan SDM bagi tenaga yang menangani PKL. Sasaran kebijakan ini adalah terwujudnya sumber daya manusia atau aparat yang menangani PKL secara profesional.
53
54
4.1.3. Ekonomi 4.1.3.1. Permasalahan Pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat memiliki peran penting dan strategis, karena ekonomi yang berkembang akan membawa dampak kemajuan dan perkembangan di bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya. Sebaliknya ekonomi daerah yang tidak mendapat perhatian serius dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan akan membawa dampak buruk terhadap bidang kehidupan masyarakat lainnya. Banyak permasalahan sosial, politik dan kebudayaan yang timbul karena berakar masalah dari permasalahan ekonomi. Permasalahan itu telah diungkap sejak awal menjadi permasalahan daerah yang perlu mendapatkan prioritas pemecahan. Tercermin dalam masalah-masalah itu terkait erat langsung maupun tidak langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat. Permasalahan dimaksud antara lain adalah: (1) Masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, (2) Masih rendahnya pendapatan petani akibat rendahnya harga komoditas hasil pertanian, (3) Masih rendahnya kualitas sarana prasarana fisik sosial dan ekonomi daerah, (4) Masih tingginya tingkat pengangguran, sulitnya lapangan kerja di luar sektor pertanian, (5) Masih banyaknya balita yang kekurangan gizi dan rentannya wabah penyakit, (6) Masih seringnya terjadi bencana alam kekeringan, banjir dan bencana alam lainnya, (7) Masih banyaknya anak usia sekolah tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pembangunan
ekonomi
diharapkan
dapat
memecahkan
segala
permasalahan itu, sehingga diletakkan dasar yang kuat bahwa pembangunan ekonomi bertumpu pada potensi sumber daya unggulan daerah, yaitu terutama pada kegiatan pertanian dalam arti luas, pengembangan industri kecil (IKM) dan kegiatan perdagangan. Pengembangan ekonomi dengan bertumpu pada potensi sumber daya unggulan daerah ini tetap akan memperhatikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
(sustainable
economic
development)
sehingga
aspek-aspek
pelestarian lingkungan tetap diperhatikan misalnya dalam pengembangan potensi pertanian, wisata, pertambangan dan energi.
54
55
Pembangunan
kelembagaan
ekonomi
terutama
diarahkan
untuk
mengembangkan lembaga Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang banyak berkembang di wilayah Kabupaten Grobogan. Secara kuantitas, kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) ada kecenderungan semakin meningkat, namun peningkatan itu belum diikuti dengan perkembangan kualitas terutama masalah produktivitas KUKM yang relatif rendah. Data nasional menunjukkan bahwa, produktivitas tenaga kerja usaha kecil adalah sebesar Rp. 10,5 juta per tenaga kerja pada tahun 2003. Sedangkan untuk usaha menengah baru mencapai angka Rp. 31,8 juta per tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja usaha besar mencapai angka Rp, 1,8 milyar per tenaga kerja. Kesenjangan produktivitas yang sangat tajam ini terutama disebabkan antara lain: (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya, dalam manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran; (2) lemahnya kompetensi kewirausahaan; (3) keterbatasan informasi dan jaringan pendukung usaha. Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang didukung semakin cepatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi KUKM. Kemampuan KUKM untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal KUKM sendiri harus kondusif, di mana lingkungan internal ini mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, system manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat kewirausahaan. Kedua, aspek lingkungan eksternal harus juga kondusif, di mana lingkungan eksternal ini mencakup kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan global ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan dari kegiatan investasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta di wilayah itu. Kegiatan investasi pemerintah dilakukan dengan membangun infrastruktur sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha, sedangkan investasi dari swasta biasanya dilakukan untuk pengembangan usaha-usaha produktif di masyarakat.
55
56
Pemerintah juga ikut terjun dalam kegiatan usaha melalui penyertaan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu pelaku ekonomi selain unit usaha swasta dan koperasi. Dengan demikian peranan investasi usaha ini sangat penting dalam menunjang semakin berkembangnya kegiatan usaha khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Perkembangan investasi di Kabupaten Grobogan belum menggembirakan, karena posisi geografis dan keadaan sumber daya daerah masih menjadi kendala bagi investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Grobogan. Selain itu iklim kondusif untuk berkembangnya investasi, seperti pelayanan perijinan yang cepat, responsif dan murah, ketersediaan sarana prasarana usaha, termasuk fasilitas dan utilitas yang memadai serta komitmen Pimpinan Daerah beserta jajarannya untuk mengembangkan investasi, masih harus terus dikembangkan. Kabupaten Grobogan memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang cukup
untuk
mendorong
berkembangnya
kegiatan
industri
pengolahan,
perdagangan, pertambangan dan energi. Maka dengan sentuhan dan perhatian intensif dari Pemerintah Kabupaten Grobogan, perkembangan kegiatan industri, perdagangan, pertambangan dan energi diharapkan mampu berkembang menghadapi pasar global. Pembangunan bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ke depan masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain : (1) kualitas dan ketrampilan sumber daya manusia belum memadai, (2) pendayagunaan jaringan kemitraan usaha yang masih lemah, (3) aspek pengelolaan usaha masih relatif sederhana, (3) akses permodalan usaha masih relatif sulit terutama bagi IKM, dan (4) pengembangan teknologi produksi masih relatif terbatas. Peran sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi secara umum sangat penting dan strategis. Sumber Daya Manusia yang trampil menjadi penggerak roda pembangunan, sedangkan sumber daya manusia yang tidak trampil
menjadi
beban
bagi
masyarakat
dan
negara.
Pembangunan
ketenagakerjaan dilakukan dalam upaya meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam persaingan global.
56
57
Beberapa permasalahan pembangunan bidang ketenagakerjaan antara lain adalah: (1) belum terbentuk system informasi ketenagakerjaan yang akurat dan dinamis, (2) belum semua institusi/lembaga pemerintah atau swasta membuat perencaaan tenaga kerja yang mikro, (3) Pelatihan kerja belum seluruhnya mengacu pada standart kompetensi kerja Nasional dan Internasional, (4) Sertifikasi kompetensi kerja belum berstandar nasional dan internasional, (5) Masih terbatasnya informasi dan lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan minat sebagian besar pencari kerja.
4.1.3.2. Arah Kebijakan 1. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penataan kelembagaan. 2. Pendampingan dan Pengembangan UKM melalui kelompok usaha sentra. 3. Pengembangan jaringan ekonomi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. 4. Peningkatan dan pengembangan investasi daerah. 5. Peningkatan partisipasi masyarakat / stakeholder dalam pengembangan investasi. 6. Peningkatan dan Pengembangan Investasi Usaha. 7. Peningkatan dan Pendayagunaan Investasi Usaha. 8. Pengembangan jaringan kerjasama kemitraan usaha dan penanaman modal. 9. Fasilitasi dan upaya pemberdayaan melalui bantuan teknis dan finansial serta upaya stratifikasi industri kecil dan menengah (IKM). 10. Pengembangan
masyarakat
untuk
melakukan
kegiatan
industri
dan
perdagangan. 11. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Produksi Industri Kecil dan Rumah Tangga. 12. Pengembangan Strategi Pemasaran dan Daya Saing Produk Industri. 13. Peningkatan Kualitas dan Ketrampilan SDM IKM di bidang produksi, kewisausahaan dan manajemen. 14. Peningkatan usaha pertambangan dan energi daerah. 15. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.
57
58
16. Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas tenaga kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja. 17. Penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja. 18. Pembinaan dan pengembangan transmigrasi. 19. Pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. 20. Peningkatan transmigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas transmigrasi guna mengatasi masalah kependudukan. 21. Mengembangkan agribisnis untuk meningkatkan nilai tumbuh dan daya saing usaha dan produk pertanian. Kebijakan ini ditempuh untuk mencapai sasaran adanya peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan dan perkebunan, pembinaan pasca panen, promosi agribisnis dan tersedianya sarana dan prasarana usaha pertanian dan perkebunan. 22. Meningkatkan posisi tawar, pendapatan, dan kesejahteraan petani. Kebijakan ini mempunyai sasaran meningkatnya kemampuan kelembagaan petani, perstatistikan, dan sistem informasi pertanian, tersedianya informasi dan teknologi bagi petani serta meningkatnya kompetensi aparat pertanian. 23. Meningkatkan pemantapan ketersediaan dan distribusi pangan antar wilayah antar waktu. Kebijakan ini mempunyai sasaran memantapkan ketersediaan dan distribusi pangan. 24. Mengembangkan pola pendekatan keseluruhan sistem agrobisnis yang dilaksanakan secara terpadu. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu mengembangkan sistem agribisnis. 25. Meningkatkan pembinaan sarana, permodalan petani dan kelembagaan pangan yang mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Grobogan. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu untuk dapat menambah sarana dan prasarana permodalan petani dan kelembagaan pangan. 26. Peningkatan kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan pangan. Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan pangan. 27. Meningkatkan koordinasi dalam penanganan rawan pangan. Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan rawan pangan.
58
59
28. Memanfaatkan sumber-sumber air dan perairan umum untuk budidaya perikanan. Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk meningkatkan produksi perikanan dan peternakan melalui pemberdayaan sumber daya alam yang ada. 29. Meningkatkan dan pemberantasan penyakit ikan dan ternak. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu untuk memacu peningkatan produktivitas ikan dan ternak secara cepat. 30. Pengembangan statistik dan sarana prasarana peternakan dan perikanan. Kebijakan ini mempunyai sasaran bagaimana dapat menambah sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan perikanan dan peternakan. 31. Pengembangan sentra agro industri peternakan dan perikanan. 32. Pengembangan inseminasi buatan. Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk memacu mempercepat kualitas yang baik untuk bibit ikan dan ternak. 33. Peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan ini mempunyai sasaran meningkatkan ketrampilan bagi aparat dan masyarakat yang bergerak di bidang perikanan dan peternakan. 34. Peningkatan Kualitas Produksi Kehutanan Kebijakan ini mempunyai sasaran bagaimana dapat memacu kualitas produksi kehutanan. 35. Peningkatan pengawasan tata niaga usaha hasil hutan Kebijakan ini mempunya sasaran yaitu menentukan dan pengawasan tata niaga hasil hutan. 36. Pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola hutan. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu untuk memacu kinerja SDM yang menangani kehutanan. 37. Pengembangan aneka usaha kehutanan Kebijakan ini memiliki sasaran yaitu untuk memacu aneka usaha kehutanan yang punya potensi dikembangkan di daerah Kabupaten Grobogan. 38. Pemberdayaan kelompok tani pengembangan kemitraan peningkatan daya saing Kebijakan ini mempunyai sasaran bagaimana memberdayakan kelompokkelompok usaha produktif di bidang agroforesty.
59
60
39. Penyusunan pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Kebijakan ini memiliki sasaran yaitu mewujudkan arahan pengelolaan dan rehabilitasi lahan kritis, reboisasi serta penghijauan. 40. Mempertahankan keberadaan sumber daya hutan dan meningkatkan kawasan yang berfungsi hutan. Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu bagaimana menberdayakan sumber daya hutan agar dapat diolah secara optimal. 41. Menyelenggarakan pengelolaan, perlindungan dan pengamanan kerusakan lahan. Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk menjaga konservasi lahan dan pengamanan kerusakan lahan. 42. Mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari serta meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Kebijakan ini mempunyai sasaran pengelolaan hutan secara lestari. 43. Memantapkan pengelolaan dan pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air (waduk, embung, sumur dangkal dan sarana irigasi secara efektif dan efisien melalui kerjasama berbagai pihak terkait. 44. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta evaluasi. 45. Pemantapan rencana air secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan. 46. Memantapkan kualitas dan kuantitas jaringan stasiun dan data hidrologi serta sumber daya air lainnya untuk pengembangan data dasar perencanaan yang handal. 47. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air melalui koperasi secara bertahap. 48. Melindungi kawasan strategis dan sentra produksi dari ancaman banjir dan kekeringan. 49. Meningkatkan Penyediaan peta jaringan transportasi yang memadai antar wilayah. Kebijakan
ini
dimaksudkan
agar
masyarakat
Kabupaten
Grobogan
memperoleh kemudahan dalam melakukan mobilitas dan informasi jalur-jalur transportasi, sehingga keberadaan jalur transportasi benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan pengembangannya dapat berjalan secara komprehensif dan terkendali.
60
61
50. Meningkatkan Pengembangan sarana dan prasarana transportasi sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat memperoleh sarana transportasi yang aman dan lancar serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 51. Meningkatkan Pengembangan akses dengan wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen, serta Kabupaten Ngawi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membuka jalur transportasi antar wilayah agar lebih lancar dan aman serta dapat menunjang perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Grobogan khusunya yang dilalui jalur tersebut. 52. Meningkatkan Pengembangan jaringan trayek ke seluruh wilayah untuk memacu pertumbuhan seluruh wilayah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempermudah akses ke seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, guna memacu pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah serta pemerataan pembangunan transportasi. 53. Mendorong peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas khususnya di daerah padat lalu lintas rawan kecelakaan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. 54. Meningkatkan pengembangan stasiun di wilayah Kabupaten Grobogan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran stasiun kereta api di Kabupaten Grobogan sebagai tempat pemberhentian kereta api antar wilayah Kabupaten atau antar propinsi. 55. Meningkatkan peningkatan manajemen di kinerja lembaga pengelola transportasi antar instansi yang terkait.
4.1.4. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Serta Konservasi Sumber Daya Alam
Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber
61
62
daya air di Kabupaten Grobogan pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi. Sumber mata air yang ada di Kabupaten Grobogan diupayakan dapat dipertahankan dan dilestarikan baik dari kualitas maupun kuantitas debit air yang tersedia. Kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup antara lain peningkatan koordinasi dan penyusunan program kerja sekitar lingkungan hidup utamanya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, monitoring dalam pengelolaan lingkungan hidup alami. Kondisi fisik Kabupaten Grobogan memiliki sumber daya alam yang beragam dan relatif potensial. Meskipun hingga kini pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak mnimbulkan masalah yang serius terhadap lingkungan, namun untuk jangka panjang perlu pemikiran dan perencanaan secara memadai.
4.1.4.1. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup adalah : a. Pemanfaatan tanah untuk industri genteng, gerabah dan bata merah akan menimbulkan berkurangnya kesuburan tanah serta mengakibatkan bahaya tibulnya erosi. Aktivitas lain yang mengganggu lingkungan hidup adalah pembakaran kapur dan penambangan bahan galian golongan C yang tidak profesional di wilayah Kabupaten Grobogan. Aktivitas tersebut di satu pihak mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah dan mampu membantu mengatasi penganngguran, di lain pihak menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran (baik udara maupun tanah) dan pemanasan global. b. Manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup sangat tergantung pada aktivitas sumber daya alam yang tersedia, terutama kebutuhan air. Akan tetapi dalam aktifitasnya kesehariannya tidak menjaga kelestarian justru merusak potensi alam yang berkaitan dengan sumber air. c. Sumber alam yang ada di Kabupaten Grobogan sangat terbatas sehingga eksploitasi sumber daya alam harus berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
62
63
4.1.4.2. Arah Kebijakan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam lingkup lingkungan hidup, maka ditetapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan polusi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang sesuai daya dukung lingkungannya. Kebijakan ini dapat dimaksudkan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dan sumber daya alam. 2. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan secara kemitraan dan konsisten. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum lingkungan hidup dan menjalin kerjasama secara kemitraan antara lembaga pengelolaa lingkungan hidup, masyarakat dan instansi lain yang terkait. 3. Menjaga kawasan konservasi, sumber daya alam dan sumber mata air. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi, sumber daya alam dan sumber mata air dari perusakan lingkungan. 4. Meningkatkan profesionalisme aparat dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan
lingkungan
hidup.
Kebijakan
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat atau sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup. 5. Meningkatkan pengembangan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi tepat guna. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya alam dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, namun tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam tersebut. 6. Meningkatkan perlindungan sistem penyangga kehidupan yang berada di kawasan sumber daya alam Kabupaten Grobogan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan yang berada di kawasan sumber daya alam guna melestarikan dan menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di Kabupaten Grobogan. 7. Meningkatkan pemberdayaan keanekaragaman jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya yang berada di kawasan Kabupaten Grobogan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberdayakan flora dan fauna agar dapat terjaga ekosistem dan keanekaragaman jenisnya.
63
64
8. Meningkatkan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya dengan berwawasan sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melestarikan dan menjaga sumber daya alam agar tidak rusak akibat penggunaan sumber daya alam secara tidak terkendali yang dilandasi pengelolaan berwawasan sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi.
4.1.5. Tata Ruang dan Permukiman Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Keberhasilan suatu daerah, tercermin dari pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah kabupaten. Sasaran umum yang akan dicapai dalam 20 tahun
mendatang
adalah
terwujudnya
peningkatan
kualitas
hidup
dan
kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah pedesaan dan perkotaan dan berwawasan lingkungan. Arah pembangunan peraturan ruang di Kabupaten Grobogan adalah pemenuhan penataan ruang yang terpadu untuk pemanfaatan sumber daya manusia, alam dan buatan sehingga dicapai pembangunan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan. Hal tersebut disertai dengan penataan kembali hukum pertanahan sebagai subsistem hukum nasional. Pengendalian tata guna tanah untuk kegiatan penyediaan tanah untuk investasi. Pendayagunaan tanah terlantar atau tidak produktif sebagai sumber baru perekonomian rakyat.
4.1.5.1. Permasalahan Permasalahan struktur tata ruang di wilayah Kabupaten Grobogan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Rencana Tata Ruang Wilayah belum dijadikan acuan pembangunan sehingga pembagian wilayah pembangunan masih belum diikuti dengan usaha pembangunan, dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung terbentuknya struktur wilayah Kabupaten Grobogan yang merata dan
64
65
seimbang. Pembangunan masih terpusat dan terkonsentrasi pada pusat-pusat satuan wilayah pembangunan. b. Pemahaman dan aplikasi pembangunan perkotaan dan pedesaan belum terlihat dalam sistem struktur tata ruang wilayah. Sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa, dengan konsentrasi pembangunan pada wilayah perkotaan. c. Tata guna lahan belum mampu mengakomodasi pola perkembangan wilayah baik pengaruh perkembangan internal maupun eksternal, khususnya limpahan industri dari Kabupaten Demak, sehingga perlu disusun rencana tata ruang wilayah yang akomodatif. d. Koordinasi pembangunan belum dapat berjalan dengan baik, terlihat dari pembangunan yang tumpang tindih dan belum adanya integrasi yang baik. e. Permasalahan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan, khususnya untuk pengembangan wilayah ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4.1.5.2. Arah Kebijakan Kebijakan tata ruang Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut : 1. Pendekatan integrasi bagi pembangunan desa dan kota Pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan dilakukan dengan pendekatan integrasi antara kebijakan dan kegiatan-kegiatan pembangunan pedesaan dan perkotaan, khususnya pada wilayah yang saling terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan kebijakan Desa dan Kota diharapkan akan lebih meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dengan meningkatkan produktivitas wilayah yang berkelanjutan. 2. Meningkatkan pengembangan wilayah sesuai karakter daerah pembangunan. Dengan memperhatikan perkembangan, keterikatan dan kekhasan tiap-tiap daerah maka wilayah pembangunan dapat dikelompokkan sesuai dengan karakter masing-masing wilayah, sehingga pengelolaan dan pengembangan akan lebih optimal.
65
66
3. Optimalisasi Daerah Aliran Sungai dan Kawasan Lindung sesuai dengan karakter dan fungsi kawasan. Optimalisasi Daerah Aliran Sungai dan kawasan lindung yang dimaksud adalah pengelolaan kawasan lindung (kawasan yang memberi perlindungan pada kawasan di bawahnya, perlindungan setempat, suaka alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana) dengan memperhatikan kondisi setempat dan kualitas kawasan. 4. Optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian kawasan budi daya. Pemanfaatan kawasan budi daya yang meliputi pertanian, hutan produksi, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman,
militer
(hankam), dan pendidikan, secara optimal dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. 5. Meningkatkan kerjasama antar daerah perbatasan Kabupaten Grobogan Kerjasama antar daerah perbatasan di sekitar Kabupaten Grobogan yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora dan Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten
Semarang, Kabupaten Boyolali dan
Kabupaten Ngawi yang berada di Propinsi Jawa Timur dilakukan dengan prinsip-prinsip tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masingmasing daerah. 6. Meningkatkan pengembangan dan pengendalian kawasan strategis Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis adalah penanganan terhadap kawasan yang mempunyai nilai strategis dan tingkat pertumbuhan yang cepat, sehingga perkembangannya dapat memacu perkembangan kawasan sekitarnya dan terencana dengan baik. 7. Meningkatkan pengembangan dan pengendalian kawasan prioritas (kawasan fungsional) Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan pengembangan kawasan prioritas yang ada di kabupaten Grobogan. 8. Meningkatkan pengelolaan kawasan belum berkembang. Dengan kebijakan ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan kawasan yang belum berkembang untuk mencapai pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Grobogan.
66
67
9. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi. 10. Meningkatkan manajemen dan kinerja lembaga pengelola tata ruang dan pertanahan di Kabupaten Grobogan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan dan kinerja lembaga pengelola tata ruang dan pertanahan. 11. Tercukupinya kebutuhan dasar perumahan bagi masyarakat Kabupaten Grobogan. Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan akan adanya perumahan bagi segenap masyarakat terutama bagi masyarakat ekonomi kecil baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan Kabupaten Grobogan. 12. Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya kelengkapan sarana dan prasarana kawasan perumahan sederhana dan perumahan sederhana sehat yang biasanya diabaikan oleh para pengembang ataupun oleh masyarakat sendiri. 13. Kemudahan penyediaan dana pembangunan perumahan sederhana dan perumahan sederhana sehat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pengadaan dana bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat ekonomi lemah. 14. Meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam pengadaan dan penataan kawasan perumahan. 15. Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Grobogan. Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh, desa tradisional dan lingkungan perumahan lainnya dengan mengangkat tema budaya untuk menunjang pariwisata daerah Kabupaten Grobogan. 16. Perberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dan peningkatan Dasa Wisma, Rukun Tangga, Rukun Warga yang lebih optimal.
67
68
17. Menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketenangan, dan kenyaman masyarakat setempat. 18. Mendorong upaya penyehatan lingkungan perumahan Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengadaan fasilitas-fasilitas yang menunjang kesehatan lingkungan baik secara fisik maupun non fisik. 19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lampu penerangan jalan Kebijakan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya penerangan jalan dan pencegahan terhadap tindakan kriminalitas serta mengurangi kecelakaan lalu lintas. 20. Meningkatkan pengaturan lampu penerangan jalan terpadu Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatur tata letak lampu penerangan jalan agar sesuai dan serasi dengan elemen street furniture lainnya sehingga keberadaan lampu penerangan jalan tidak hanya fungsional tetapi juga artistik (mempertimbangkan faktor estetika). 21. Pengaturan sistem automatic lampu Kebijakan ini dimaksudkan untuk efisiensi penggunaan energi listrik dan lampu dapat menyala dan padam pada saat yang tepat. 22. Meningkatkan kualitas dan fasilitas kebersihan kawasan perumahan dan kawasan lain Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebersihan dan melengkapi fasilitas kebersihan baik di lingkungan perkotaan maupun di desa. 23. Meningkatkan pemeliharaan kebersihan lingkungan Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pemeliharaan kebersihan baik dilingkungan perkotaan maupun di desa. 24. Meningkatkan kualitas dan fasilitas pertamanan Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pertamanan dan melengkapi fasilitas taman baik dilingkungan perkotaan maupun di desa 25. Mendorong upaya pemeliharaan pertamanan Kebijakan ini dimaksudkan untuk upaya pemeliharaan taman baik di lingkungan perkotaan maupun di desa. 26. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan fungsi pertamanan
68
69
Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan arti penting pertamanan baik di lingkungan perkotaan maupun di desa. 27. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
4.1.6. Kesejahteraan Sosial dan Budaya 4.1.6.1. Permasalahan 1. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup sehat. Hal ini bisa dilihat dari tingginya kebiasaan merokok, rendahnya pemberian ASI eksklusif, tingginya prefalensi kurang gizi pada anak balita, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif. 2. Kesenjangan status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi kuat dan lemah dan antara wilayah perkotaan dan desa. 3. Pola penyakit yang dihadapi oleh masyarakat umumnya masih penyakit infeksi menular terutama ISPA, diare dan penyakit kulit, namun juga mulai terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah serta kanker, selain dihadapkan juga pada penyakitpenyakit emergency misalnya Demam Berdarah Dengue (DBD) dan HIVAIDS. 4. Rendahnya kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan oleh masyarakat khususnya untuk menengah ke bawah. Hal ini ditandai dengan lambannya sistem pelayanan administratif, lamanya waktu tunggu, dan masih tingginya biaya pengobatan di rumah sakit, terutama yang menggunakan alat-alat pemeriksaan canggih. 5. Belum efektifnya program jaminan asuransi kesehatan khususnya untuk penduduk miskin, meskipun undang-undang sistem jaminan sosial nasional telah ditetapkan. 6. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan baik secara kualitas dan kuantitas. 7. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi dasar.
69
70
Tantangan yang dihadapi di masa mendatang khususnya dalam pembangunan bidang kesehatan adalah mewujudkan SDM yang sehat dan berkualitas, sehingga mempunyai daya saing tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat global yang semakin kompetitif, sementara sumber daya kesehatan yang dimiliki daerah sangat terbatas. Pada kondisi ini skala prioritas pembangunan menjadi sangat penting.
4.1.6.2. Arah Kebijakan 1. Kebijakan menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan oleh masyarakat. Sasaran kebijakan ini adalah terjaminnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan. 2. Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan upaya kesehatan secara mandiri. Sasaran kebijakan ini adalah berdayanya individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperilaku sehat dan mandiri. 3. Kebijakan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. 4. Pengembangan manajemen kesehatan dengan fokus pada peningkatan SDM secara professional. Sasaran kebijakan ini adalah berkembangnya manajemen kesehatan dengan fokus pada peningkatan SDM. 5. Peningkatan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya status gizi. 6. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat melalui kerja sama lintas sektor. Sasaran kebijakan ini adalah terwujudnya lingkungan hidup yang sehat. 7. Meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah. Sasaran kebijakan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah. 8. Mengembangkan potensi kepariwisataan (objek wisata dan sarana prasarana pariwisata) secara terpadu dan bertahap. 9. Mengembangkan daya tarik dan pengelolaan potensi kepariwisataan daerah.
70
71
10. Mengembangkan potensi kepariwisataan dengan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. 11. Meningkatkan aksesibilitas objek dan daya tarik wisata Kabupaten Grobogan. 12. Mengembangkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang pariwisata Kabupaten Grobogan. 13. Mengembangkan sistem pemasaran pariwisata Kabupaten Grobogan. 14. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata Kabupaten Grobogan. 15. Memberdayakan asosiasi/ organisasi pendukung pembangunan pariwisata Kabupaten Grobogan. 16. Mengembangkan sistem kemitraan (kerja sama) dan networking antar elemen pemangku kepentingan bidang pariwisata Kabupaten Grobogan. 17. Mengembangkan dan mengelola seni dan budaya Kabupaten Grobogan. 18. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olah raga. Sasaran kebijakan adalah terbinanya generasi muda dan olah raga. 19. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran kebijakan tersebut adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya agama bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 20. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama. Sasaran kebijakan tersebut adalah meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat (khususnya para pemeluk-pemeluknya) secara benar dan optimal. 21. Meningkatkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama dalam semangat kemajemukan. Kebijakan ini mengarah kepada meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa perbedaan merupakan bagian dalam kehidupan dan hal itu merupakan berkah bukan merupakan masalah, oleh sebab itu perlu dikembangkan semangat kemajemukan dan sikap toleransi yang tinggi. 22. Memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk pendidikan luar biasa yang berkualitas. Sasaran kebijakan ini adalah meluas dan meratanya kesempatan pendidikan.
71
72
23. Memberdayakan lembaga pendidikan - baik formal maupun informal - dalam pembentukan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia berwawasan IPTEK dan IMTAQ. Sasaran kebijakan ini adalah berdayanya lembaga pendidikan dalam pengembangan kualitas SDM. 24. Memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar. Sasaran kebijakan ini adalah meratanya kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. 25. Memberdayakan lembaga pendidikan - baik formal maupun informal - dalam pembentukan dan pengembangan kualitas SDM berwawasan IPTEK dan IMTAQ. Sasaran kebijakan ini adalah berdayanya lembaga pendidikan dalam pembentukan dan pengembangan SDM. 26. Memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah umum. Sasaran kebijakan ini adalah meluas dan meratanya kesempatan memperoleh pendidikan menengah umum yang berkualitas. 27. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan. 28. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan 29. Memberdayakan lembaga pendidikan - baik formal maupun informal - dalam pembentukan dan pengembangan kualitas SDM berwawasan IPTEK dan IMTAQ. Sasaran kebijakan ini adalah berdayanya lembaga pendidikan dalam pembentukan dan pengembangan SDM. 30. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 31. Memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk pendidikan luar biasa yang berkualitas. Sasaran kebijakan ini adalah meratanya kesempatan memperoleh pendidikan kejuruan yang berkualitas.
72
73
32. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan. 33. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan. 34. Memberdayakan lembaga pendidikan - baik formal maupun informal - dalam pembentukan dan pengembangan kualitas SDM berwawasan IPTEK dan IMTAQ. Sasaran kebijakan ini adalah berdayanya lembaga pendidikan dalam pembentukan dan pengembangan SDM. 35. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sasaran kebijakan ini adalah berdayanya lembaga pendidikan dalam pembentukan dan pengembangan SDM. 36. Memperluas
pemerataan
kesempatan
memperoleh
pendidikan
yang
berkualitas. Sasaran kebijakan ini adalah meratanya kesempatan memperoleh pendidikan. 37. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan 38. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan non formal. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan. 39. Memberdayakan lembaga pendidikan baik formal maupun informal dalam pembentukan dan pengembangan kualitas SDM berwawasan IPTEK dan IMTAQ. Sasaran kebijakan ini adalah berdayanya lembaga pendidikan dalam pembentukan dan pengembangan SDM. 40. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sasaran kebijakan ini adalah berdayanya lembaga pendidikan. 41. Meningkatkan pengembangan dan kualitas pelatihan. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya pengembangan dan kualitas pelatihan.
73
74
42. Meningkatkan sistem penyelenggaraan pelatihan. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya sistem penyelenggaraan. 43. Pemberdayaan institusi pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat miskin potensial produktif. Sasaran kebijakan ini adalah berdayanya institusi pendidikan dan pelatihan. 44. Meningkatkan status lembaga menjadi badan diklat yang terakreditasi. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya status lembaga. 45. Memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas. Sasaran kebijakan ini adalah meratanya kesempatan perguruan tinggi 46. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan tinggi. 47. Meningkatkan pembangunan perlindungan dan pelayanan orang sakit dan cacat 48. Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan penyandang eks penyakit kronis dan cacat. 49. Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan lanjut usia di Kabupaten Grobogan. 50. Meningkatkan pembangunan perlindungan dan pelayanan sosial kepada lanjut usia di Kabupaten Grobogan. 51. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan organisasi keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang. 52. Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang. 53. Membentuk badan penanggulangan bencana daerah. 54. Meningkatkan pembangunan perlindungan dan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga. 55. Meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, korban narkoba dan kelompok miskin serta masyarakat rentan sosial ekonomi lainnya.
74
75
56. Meningkatkan
kepedulian
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
upaya
pemberdayaan ketahanan keluarga, sehingga mampu mewujudkan keluarga berkualitas. 57. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga menuju kesejahteraan keluarga yang berbasis kemandirian dan kewirausahaan.Kebijakan ini mempunyai sasaran yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga 58. Meningkatkan kualitas data basis keluarga miskin. 59. Mengembangkan kebijakan penyediaan layanan promosi dan fasilitas layanan promosi dan fasilitas jaminan dan pelayanan KB. Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas. 60. Mengembangkan pola tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam pengarustamaan pola partisipasi dan peran serta keluarga dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana. 61. Meningkatkan
pembekalan
pengetahuan
kesehatan
membentuk keluarga kecil berkualitas di masa depan.
75
reproduksi
agar
76
BAB V PENUTUP
Keterbukaan
dan
kebertanggungjawaban
merupakan
kunci
sukses
pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dengan demikian diharapkan efisiensi, efektifitas, akurasi dan akuntabilitas pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemantapan sampai dengan pengkajiansecara nyata akan tercipta pula, sehingga akan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Grobogan diharapkan sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan. Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Grobogan ini mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan agar tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Namun demikian, keberhasilan upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Grobogan, sangat tergantung pada peran serta seluruh lapisan masyarakat serta sikap, mental, etika, tekad dan semangat, ketaatan dan taat asas para penyelengara pemerintah daerah. Untuk itu, nantinya hasil-hasil pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh selurluh lapisan masyarakat Kabupaten Grobogan sebagai peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan, tenteram dan damai, sehingga dapat mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Grobogan.
76
