ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2007 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2007

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2007 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2007 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa untuk melaksanakan Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama. Dasar hukum Perda ini adalah UU No. 13 Th 1950; UU No. 12 Th 1985; UU No. 18 Th 1997; UU No. 21 Th 1997; UU No. 28 Th 1998; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 65 Th 2001; PP No. 66 Th 2001; PP No. 24 Th 2004; PP No. 23 Th 2005; PP No. 24 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 57 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; Permendagri No. 13 Th 2006; Permendagri No. 26 Th 2006; Perda No. 17 Th 2002. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1; 2. Pasal 2; 3. Pasal 3; 4. Pasal 4; 5. Pasal 5; 6. Pasal 6; 7. Pasal 7.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENCABUTAN PERDA KABUPATEN DATI II GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2007 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

bahwa telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 9 Tahun 1985 tentang Biaya Operasional Pendapatan Daerah. Dasar hukum Perda ini adalah UU No. 13 Th 1950; UU No. 18 Th 1997; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 65 Th 2001; PP No. 66 Th 2001; PP No. 58 Th 2005; Permendagri No. 13 Th 2006. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1 2. Pasal 2

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT II GROBOGAN NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2007 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali.  Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Dasar hukum Perda ini adalah UU No. 13 Th 1950; UU No. 73 Th 1958; UU No. 9 Th 1990; UU No. 18 Th 1997; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 66 Th 2001; PP No. 58 Th 2005; Perda No. 16 Th 1998. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1 diubah; 2. Pasal 4 diubah; 3. Pasal 9 diubah; 4. Pasal 11 ayat (2) kalimat “Kepala Daerah” dihapus; 5. Pasal 12 ayat (3) kalimat “Kepala Daerah” dihapus; 6. Pasal 16 ayat (1) dan (2) kalimat “kepala daerah” dihapus; 7. Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat baru; 8. Pasal 22 diubah.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2007 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa untuk melaksanakan pasal 151, ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 332 huruf e Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dasar hukum Perda ini adalah UU No. 13 Th 1950; UU No. 18 Th 1997; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 65 Th 2001; PP No. 66 Th 2001; PP No. 24 Th 2004; PP No. 23 Th 2005; PP No. 24 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 57 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 6 Th 2006; PP No. 8 Th 2006; Perda No. 13 Th 2006. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum; 2. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; 3. Azas umum dan struktur APBD; 4. Penyusunan rancangan APBD; 5. Penetapan APBD; 6. Pelaksanaan APBD; 7. Perubahan APBD; 8. Pengelolaan kas; 9. Asas umum penatausahaan keuangan daerah; 10. Akuntansi keuangan daerah; 11. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 12. Pengendalian defisit dan penggunaan surflus APBD; 13. Kekayaan dan kewajiban; 14. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; 15. Penyelesaian kerugian daerah; 16. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; 17. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; 18. Sanksi administratif; 19. Ketentuan peralihan; 20. Ketentuan penutup.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT II GROBOGAN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN 2007 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2001 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali. Dasar hukum Perda ini adalah UU No. 13 Th 1950; UU No. 73 Th 1958; UU No. 14 Th 1992; UU No. 18 Th 1997; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 22 Th 1990; PP No. 41 Th 1993; PP No. 43 Th 1993; PP No. 66 Th 2001; PP No. 58 Th 2005; Perda No. 17 Th 1998; Perda No. 7 Th 2001; Perda No. 7 Th 2004. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1 angka 4 diubah; 2. Pasal 3 ayat (2) huruf b ditambah 1 angka menempati angka 6; 3. Pasal 11 huruf a dan c diubah.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2007 ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2006. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1987; UU No. 17 Th 2003; UU No. 22 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 62 Th 1990; PP No. 24 Th 2004, PP No. 58 Th 2005, PP No. 79 Th 2005, Permendagri No. 13 Th 2006; Permendagri No. 21 Th 2007; Perda No. 6 Th 2004; Perda No. 33 Th 2004; Perda No. 4 Th 2007. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan pasal 1 angka 18a dan angka 18b diubah; 2. Ketentuan pasal 11 A ayat (2) dihapus; 3. Ketentuan pasal 15 A diubah; 4. Ketentuan pasal 15 B diubah; 5. Ketentuan pasal 15 C diubah; 6. Ketentuan pasal 15 D diubah; 7. Ketentuan pasal 16 ayat (2) diubah; 8. Diantara pasal 25 dan pasal 26 disisipkan 7 (tujuh) pasal baru, yakni Pasal 25 A, Pasal 25 B, Pasal 25 C, Pasal 25 D, Pasal 25 E, Pasal 25 F dan Pasal 25 G; 9. Diantara pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a); 10. Diantara pasal 28 dan pasal 29 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 C.

CATATAN

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2006 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2007 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dasar hukum Perda ini adalah UU No. 13 Th 1950; UU No. 12 Th 1985; UU No. 18 Th 1997; UU No. 21 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 108 Th 2000; PP No. 109 Th 2000; PP No. 65 Th 2001; PP No. 66 Th 2001; PP No. 24 Th 2004; PP No. 54 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 08 Th 2006; PP No. 38 Th 2007; Permendagri No. 13 Th 2006; Permendagri No. 15 Th 2006; Perda No. 1 Th 2006; Perda No. 4 Th 2007. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1; 2. Pasal 2; 3. Pasal 3; 4. Pasal 4; 5. Pasal 5.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (RETRIBUSI SIUP) TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2007 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mentri Perdagangan Nomor : 36 / M-DAG / PER / 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka struktur dan besarnya tarif retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan dimaksud. Dasar hukum Perda ini adalah Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938: 86); UU No. 13 Th 1950; UU Darurat No. 7 Th 1955; UU No. 73 Th 1958; UU No. 8 Th 1981; UU No. 3 Th 1982; UU No. 25 Th 1992; UU No. 9 Th 1995; UU No. 18 Th 1997; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 27 Th 1983; PP No. 66 Th 2001; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Kepres No. 5 Th 1984; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Dati II Grobogan No. 10 Th 1987; Perda Kab. Grobogan No. 14 Th 2003; Perda Kab. Grobogan No. 2 Th 2003. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan pasal 1 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan dua angka yaitu angka 5a dan 5b, serta ketentuan angka 21 dan angka 30 diubah; 2. Ketentuan pasal 4 ayat (2) diubah; 3. Pasal 13 diubah:

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGAKAT II GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN 2007 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali. Dasar hukum Perda ini adalah UU No. 13 Th 1950; UU No. 73 Th 1958; UU No. 23 Th 1992; UU No. 18 Th 1997; UU No. 23 Th 1997; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 66 Th 2001; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Dati II Grobogan No. 12 Th 1998; Perda Kab. Grobogan No. 4 Th 2007. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan pasal 1 diubah; 2. Pasal 11 diubah:

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2007 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2007 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan sumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten grobogan tahun anggaran 2007. Dasar hukum Perda ini adalah UU No. 13 Th 1950; UU No. 12 Th 1985; UU No. 18 Th 1997; UU No. 21 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 65 Th 2001; PP No. 66 Th 2005; PP No. 24 Th 2004; PP No. 23 Th 2005; PP No. 24 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 57 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; Permendagri No. 13 Th 2006; Permendagri No. 26 Th 2006; Perda Kab. Grobogan No. 1 Th 2007; Perda Kab. Grobogan No. 4 Th 2007. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1; 2. Pasal 2; 3. Pasal 3; 4. Pasal 4; 5. Pasal 5; 6. Pasal 7:

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2005 - 2025 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2007 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;  Bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Dalam Jangka Panjang Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Dasar hukum Perda ini adalah UU No. 13 Th 1950; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 22 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 17 Th 2007; UU No. 24 Th 2007; UU No. 26 Th 2007; PP No. 108 Th 2000; PP No. 21 Th 2004; PP No. 6 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 40 Th 2006; Perda Prov. Jawa Tengah No. 21 Th 2003; Perda Prov. Jawa Tengah No. 8 Th 2006; Perda Kab. Grobogan No. 14 Th 2005. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan; 2. Sistematika; 3. Uraian rencana pembangunan jangka panjang daerah; 4. Pengendalian dan evaluasi.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.