ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2010 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/083/2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabuppaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Bahwa penyempurnaan ini dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.12 Th 1985; UU No.21 Th 1997; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.7 Th 1977; PP No.109 Th 2000; PP No.24 Th 2004; PP No.24 Th 2005; PP No.54 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.56 Th 2005; PP No.57 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.65 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.8 Th 2006; PP No.40 Th 2006; PP No.3 Th 2007; Kepres No.80 Th 2003; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai besaran APBD 2. Pasal 2, mengenai pendapatan daerah 3. Pasal 3, mengenai belanja daerah 4. Pasal 4, mengenai pembiayaan daerah 5. Pasal 5, mengenai uraian APBD 6. Pasal 6 7. Pasal 7
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.
WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan meningkatkan program wajib belajar sampai ke jenjang pendidikan menengah. Bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah, perlu mengatur Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun bagi penduduk Kabupaten Kudus.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.20 Th 2003; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.19 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.47 Th 2008; PP No.17 Th 2010; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008; Perda Kab.Kudus No.5 Th 2009.
c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Penyelenggaraan 4. Pengelolaan 5. Evaluasi 6. Penjaminan wajib belajar 7. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat 8. Ketentuan penutup
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta untuk pengelolaan dan administrasi pengelolaan barang daerah, perlu mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.72 Th 1957; UU No.5 Th 1960; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.46 Th 1971; PP No.40 Th 1994; PP No.40 Th 1996; PP No.2 Th 2001; PP No.24 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.6 Th 2006; PP No.8 Th 2006; PP No.38 Th 2007; PP No.50 Th 2007; Kepres No.40 Th 1974; Kepres No.80 Th 2003; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.13 Th 2008; Perda Kab.Kudus No.14 Th 2008; Perda Kab.Kudus No.15 Th 2008; Perda Kab.Kudus No.16 Th 2008. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Asas dan tujuan pengelolaan barang 3. Ruang lingkup 4. Pengelolaan barang 5. Pejabat pengelola barang 6. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 7. Pengadaan, penerimaan, dan penyaluran 8. Penggunaan 9. Penatausahaan 10. Pemanfaatan 11. Pengamanan dan pemeliharaan 12. Penilaian 13. Penghapusan 14. Pemindahtanganan 15. Pengendalian dan pengawasan 16. Pembiayaan 17. Tuntutan ganti rugi dan sanksi 18. Ketentuan lain-lain 19. Ketentuan peralihan 20. Ketentuan penutup CATATAN
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Barang yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pengelolaan barang khususnya yang terkait dengan pemindahan dan pemanfaatan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengelolaan barang pada SKPD mendasarkan pada Peraturan Daerah ini, kecuali pada Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan pengelolaan barang sendiri Pengelolaan barang pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai pengelolaan barang, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
IRIGASI TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 85 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai wewenang untuk mengatur pengawasan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.5 Th 1960; UU No.8 Th 1981; UU No.12 Th 1992; UU No.7 Th 2004; UU No.10 Th 2004; No.25 Th 2004; No.32 Th 2004; No.33 Th 2004; No.26 Th 2007; No.32 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.82 Th 2001; PP No.65 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.20 Th 2006; PP No.38 Th 2007; PP No.42 Th 2008; PP No.43 Th 2008; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987; Perda Kab.Kudus No.8 Th 2003; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Asas 4. Prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif 5. Kelembagaan pengelolaan irigasi 6. Kerjasama dalam PPSIP 7. Prinsip partisipasi masyarakat petani 8. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A 9. Pengelolaan air untuk irigasi 10. Pengembangan jaringan irigasi 11. Pengelolaan jaringan irigasi 12. Pengelolaan aset irigasi 13. Pembiayaan 14. Fungsi dan keberlanjutan irigasi 15. Alih fungsi lahan beririgasi 16. Koordinasi 17. Pengawasan 18. Ketentuan penyidikan 19. Ketentuan pidana 20. Ketentuan peralihan 21. Ketentuan penutup
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum
dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelumnya ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir Bagi petani pemakai air yang sudah ada dan memperoleh Hak Guna Air dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini wajib mengajukan izin penggunaan air Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2004 tentang Irigasi ( Lembar Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2010 ABSTRAK
CATATAN
: a.
Bahwa dalam rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab perlu didukung dengan sumber keuangan daerah yang memadai. Bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan salah satu potensi yang mendukung sumber keuangan daerah dan pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.6 Th 2006; PP No.50 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Penyelenggaraan 3. Besarnya sumbangan pihak ketiga 4. Ketentuan penutup Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI DAERAH SELAIN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), pajak daerah dan retribusi daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dinyatakan tidak berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang pencabutan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Daerah selain yang diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.2 Th 2008. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai pencabutan beberapa peraturan daerah 2. Pasal 2 CATATAN
: Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2011
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI TAHUN 2010 PERATUTAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan guna menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.8 Th 1999; UU No.18 Th 1999; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.40 Th 2007; PP No.27 Th 1983; PP No.28 Th 2000; PP No.29 Th 2000; PP No.30 Th 2000; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Kepres No.80 Th 2003; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Usaha jasa konstruksi 3. Perizinan usaha jasa konstruksi 4. Sanksi administrasi 5. Penyidikan 6. Ketentuan pidana 7. Ketentuan peralihan 8. Ketentuan penutup
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Izin usaha jasa konstruksi yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sebagai media penyiaran di daerah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan programprogram pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.32 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.11 Th 2005; PP No.79 Th 2005; Perpres No.1 Th 2007. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Pendirian 3. Sifat, fungsi, tujuan, dan kegiatan 4. Organisasi lembaga penyiaran publik 5. Kepegawaian 6. Hak dan penghasilan 7. Sumber pembiayaan 8. Pertanggungjawaban 9. Ketentuan penutup
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1991 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2009 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah anggaran berakhir.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.12 Th 1985; UU No.18 Th 1997; UU No.21 Th 1997; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No. 109 Th 2000; PP No. 65 Th 2001; PP No. 66 Th 2001; PP No. 24 Th 2004; PP No. 24 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 57 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; PP No. 3 Th 2007; Kepres No.80 Th 2003; Perda Kab.Kudus No.95 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.1 Th 2009; Perda Kab.Kudus No.7 Th 2009. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2. Pasal 2, mengenai besaran APBD 3. Pasal 3, mengenai uraian Laporan Realisasi Anggaran 4. Pasal 4, mengenai rincian Neraca 5. Pasal 5, mengenai rincian Laporan Arus Kas 6. Pasal 6, mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan 7. Pasal 7, mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 8. Pasal 8, mengenai materi lampiran laporan keuangan 9. Pasal 9, mengenai kewenangan bupati 10. Pasal 10
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, dan untuk peningkatan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga kepada masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.10 Th 2009; UU No.28 Th 2009; UU No.32 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama, objek, dan subjek retribusi 3. Golongan retribusi 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi 7. Wilayah pemungutan 8. Saat retribusi terutang 9. Pemungutan retribusi 10. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran 11. Sanksi administrasi 12. Penagihan retribusi 13. Pengembalian kelebihan pembayaran 14. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa 15. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi 16. Pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 17. Penyidikan 18. Ketentuan pidana 19. Ketentuan penutup
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, beserta undang-undang yang mengatur perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus kepada masyarakat dengan dipungut retribusi.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama, objek, dan subjek retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi 7. Wilayah pemungutan 8. Saat retribusi terutang 9. Pemungutan retribusi 10. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran 11. Sanksi administrasi 12. Penagihan retribusi 13. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa 14. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi 15. Pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 16. Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 17. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran 18. Pemasangan label 19. Penyidikan 20. Ketentuan pidana 21. Ketentuan penutup
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1992 (Lembar
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1992 Nomor 8) tentang Pemeriksaan dan Pemasangan Label pada Alat Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah dan ddalam rangka penyesuaian terhadap objek dan besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan tingkat perkembangan dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1987 tentang Retribusi Sampah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1987 tentang retribusi sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1987 Nomor 18) sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.18 Th 2008; UU No.28 Th 2009; UU No.32 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1996; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama, objek, dan subjek retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi 7. Wilayah pemungutan 8. Saat retribusi terutang 9. Pemungutan retribusi 10. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran 11. Sanksi administrasi 12. Penagihan retribusi 13. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa 14. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi 15. Pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 16. Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 17. Penyidikan 18. Ketentuan pidana
19. Ketentuan penutup CATATAN
:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1987, dan Ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, maka perlu mengatur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.5 Th 1960; UU No.8 Th 1981; UU No.12 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.24 Th 1997; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987 ; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 20. Ketentuan umum 21. Nama, objek, dan subjek pajak 22. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak 23. Wilayah pemungutan 24. Saat dan tempat pajak yang terutang 25. Pembayaran, Penetapan, dan penagihan 26. Keberatan, banding, dan pengurangan 27. Pengembalian kelebihan pembayaran 28. Kadaluwarsa penagihan 29. Insentif pemungutan 30. Ketentuan khusus 31. Penyidikan 32. Ketentuan pidana 33. Ketentuan lain-lain 34. Ketentuan penutup
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2011.
PAJAK AIR TANAH TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 14 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembinaan terhadap usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah serta peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu mengatur Pajak Air Tanah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.14 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.7 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.26 Th 2007; UU No.28 Th 2009; UU No.32 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.43 Th 2008; PP No.22 Th 2010; PP No.23 Th 2010; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987; Perda Kab.Kudus No.8 Th 2003; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kabda No.3 Th 2008. c. Perda ini mengatur tentang: 9. Ketentuan umum 10. Nama, objek, dan subjek pajak 11. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak 12. Wilayah pemungutan 13. Masa pajak 14. Penetapan pajak 15. Pemungutan pajak 16. Pengembalian kelebihan pembayaran 17. Kadaluwarsa penagihan 18. Pembukuan dan pemeriksaan 19. Insentif pemungutan 20. Izin pengambilan air tanah 21. Ketentuan khusus 22. Penyidikan 23. Ketentuan pidana 24. Ketentuan penutup CATATAN
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2011.
PAJAK HOTEL TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembinaan terhadap usaha perhotelan dan peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu mengatur Pajak Hotel.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.14 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.10 Th 2009; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kabda No.3 Th 2008. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama, objek, dan subjek pajak 3. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak 4. Wilayah pemungutan 5. Masa pajak 6. Penetapan pajak 7. Pemungutan pajak 8. Pengembalian kelebihan pembayaran 9. Kadaluwarsa penagihan 10. Pembukuan dan pemeriksaan 11. Insentif pemungutan 12. Pendaftaran usaha 13. Ketentuan khusus 14. Penyidikan 15. Ketentuan pidana 16. Ketentuan penutup CATATAN
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PAJAK RESTORAN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembinaan terhadap usaha restoran dan peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu mengatur Pajak Restoran.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.14 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.10 Th 2009; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987 ; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama, objek, dan subjek pajak 3. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak 4. Wilayah pemungutan 5. Masa pajak 6. Penetapan pajak 7. Pemungutan pajak 8. Pengembalian kelebihan pembayaran 9. Kadaluwarsa penagihan 10. Pembukuan dan pemeriksaan 11. Insentif pemungutan 12. Pendaftaran usaha 13. Ketentuan khusus 14. Penyidikan 15. Ketentuan pidana 16. Ketentuan penutup
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PAJAK REKLAME TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembinaan terhadap usaha reklame serta peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu mengatur Pajak Reklame.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.14 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama, objek, dan subjek pajak 3. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak 4. Wilayah pemungutan 5. Masa pajak 6. Penetapan pajak 7. Pemungutan pajak 8. Pengembalian kelebihan pembayaran 9. Kadaluwarsa penagihan 10. Pembukuan dan pemeriksaan 11. Insentif pemungutan 12. Perizinan reklame 13. Ketentuan khusus 14. Penyidikan 15. Ketentuan pidana 16. Ketentuan penutup
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PAJAK PARKIR TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembinaan terhadap usaha perparkiran dan peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu mengatur Pajak Parkir.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.14 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.22 Th 2009; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama, objek, dan subjek pajak 3. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak 4. Wilayah pemungutan 5. Masa pajak 6. Penetapan pajak 7. Pemungutan pajak 8. Pengembalian kelebihan pembayaran 9. Kadaluwarsa penagihan 10. Pembukuan dan pemeriksaan 11. Insentif pemungutan 12. Perizinan 13. Ketentuan khusus 14. Penyidikan 15. Ketentuan pidana 16. Ketentuan penutup CATATAN
: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TAHUN 2010 PERATUTAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembinaan terhadap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu mengatur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.14 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.26 Th 2007; UU No.4 Th 2009; UU No.28 Th 2009; UU No.32 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.79 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.22 Th 2010; PP No.23 Th 2010; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987; Perda Kab.Kudus No.8 Th 2003; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama, objek, dan subjek pajak 3. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak 4. Wilayah pemungutan 5. Masa pajak 6. Penetapan pajak 7. Pemungutan pajak 8. Pengembalian kelebihan pembayaran 9. Kadaluwarsa penagihan 10. Pembukuan dan pemeriksaan 11. Insentif pemungutan 12. Izin usaha pertambangan 13. Ketentuan khusus 14. Penyidikan 15. Ketentuan pidana 16. Ketentuan penutup CATATAN
: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PAJAK PENERANGAN JALAN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 20 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembinaan usaha ketenagalistrikan, penyediaan fasilitas umum berupa penerangan jalan kepada masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu mengatur Pajak Penerangan Jalan.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.14 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; UU No.30 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.10 Th 1989; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987; Perda Kab.Kudus No.8 Th 2003; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008. c. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Nama, objek, dan subjek pajak 3. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak 4. Wilayah pemungutan 5. Masa pajak 6. Penetapan pajak 7. Pemungutan pajak 8. Pengembalian kelebihan pembayaran 9. Kadaluwarsa penagihan 10. Pembukuan dan pemeriksaan 11. Insentif pemungutan 12. Pendaftaran atau izin 13. Ketentuan khusus 14. Penyidikan 15. Ketentuan pidana 16. Ketentuan penutup CATATAN
: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
