ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2010 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 1 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh tujuan bersama. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Platform Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 November 2009
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.12 Th 1985; UU No.21 Th 1997; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.24 Th 2004; PP No.23 Th 2005; PP No.24 Th 2005; PP No.54 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.56 Th 2005; PP No.57 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.65 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.8 Th 2006; PP No.50 Th 2007; Perda Kab.Brebes No.2 Th 2008; Perda Kab.Brebes No.3 Th 2008; Perda Kab.Brebes No.10 Th 2008. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah 2. Pasal 2, rincian komponen pendapatan daerah 3. Pasal 3, rincian komponen belanja daerah 4. Pasal 4, rincian komponen pembiayaan daerah 5. Pasal 5, rincian 6. Pasal 6, pengeluaran bersifat darurat 7. Pasal 7 8. Pasal 8
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 2 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan khususnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan guna pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan pemberdayaan perlindungan usaha perikanan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasa, dan pengendalian pemandaatan sumber ikan. Bahwa guna menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Brebes sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.25 Th 1992; UU No.18 Th 1997; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.31 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.27 Th 1983; PP No.66 Th 2001; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Brebes No.11 Th 1987; Perda Kab.Brebes No.3 Th 2008; Perda Kab.Brebes No.6 Th 2008. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pengelolaan tempat pelelangan ikan 3. Retribusi 4. Tata cara pembayaran 5. Tata cara penagihan retribusi 6. Pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi 7. Penggunaan hasil pemungutan 8. Sanksi administrasi 9. Penyidikan 10. Ketentuan pidana 11. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan 12. Ketentuan penutup
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENGELOLAAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka mengatasi berbagai hambatan, kendala dan untukmeningkatkan fungsi pelayanan air minum yang berkelanjutan serta untuk memenuhi sasaran pemerataan terutama dalam menyediakan air bersih, maka perlu menertibkan para pelanggan dan pemakai air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tarif Pengelolaan Air Minum Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan saat ini, maka perlu disesuaikan.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.5 Th 1962; UU No.8 Th 1981; UU No.8 Th 1999; UU No.7 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.16 Th 2005; PP No.65 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perda Kab.Brebes No.31 Th 2000; Perda Kab.Brebes No.10 Th 2007; Perda Kab.Brebes No.8 Th 2008. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Ruang lingkup, asas, maksud dan tujuan 3. Wewenang dan tugas PDAM 4. Pelanggan 5. Penetapan tarif 6. Komponen biaya-biaya 7. Hak dan kewajiban 8. Larangan 9. Sanksi 10. Ketentuan penyidikan 11. Ketentuan pidana 12. Ketentuan penutup
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tarif Pengelolaan Air Minum Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Terdapat penjelasan atas peraturan ini.
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Brebes masih memerlukan dana untuk pengembangan pembangunan jaringan perpipaan Bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes tersebut maka Pemerintah Kabupaten Brebes perlu melaksanakan penyertaan modal.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.6 Th 1969; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.7 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.16 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.6 Th 2006; Perda Kab.Brebes No.10 Th 2007; Perda Kab.Brebes No.3 Th 2010. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Penambahan penyertaan modal 4. Tata cara penambahan penyertaan modal 5. Bagi hasil keuntungan/kerugian 6. Laporan penyertaan modal 7. Ketentuan penutup.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Terdapat lampiran rincian penyertaan modal.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2009 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.12 Th 1985; UU No.21 Th 1997; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.108 Th 2000; PP No.109 Th 2000; PP No.65 Th 2001; PP No.66 Th 2001; PP No.24 Th 2004; PP No.54 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; Permendagri No.13 Th 2006; Kepmendagri RI No.131.33-496 Th 2010; Perda Kab.Brebes No.10 Th 2008; Perda Kab.Brebes No.1 Th 2009; Perda Kab.Brebes No.7 Th 2009. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, komponen laporan pertanggungjawaban 2. Pasal 2, rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan 3. Pasal 3, rincian selisih anggaran 4. Pasal 4, rincian nilai komponen neraca 5. Pasal 5, rincian laporan arus kas 6. Pasal 6, catatan atas laporan keuangan 7. Pasal 7, lampiran pertanggungjawaban 8. Pasal 8 9. Pasal 9 10. Pasal 10
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2010 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2010.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.12 Th 1994; UU No.21 Th 1997; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.27 Th 2009; UU No.28 Th 2009; PP No.24 Th 2004; PP No.23 Th 2005; PP No.24 Th 2005; PP No.54 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.56 Th 2005; PP No.57 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.65 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.8 Th 2006; PP No.38 Th 2007; Kepmendagri No.131.33-496 Th 2010; Perda Kab.Brebes No.10 Th 2008; Perda Kab.Brebes No.1 Th 2010; Perda Kab.Brebes No.5 Th 2010. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, rincian penambahan pendapatan, pembiayaan daerah 2. Pasal 2, rincian perubahan pendapatan daerah 3. Pasal 3, rincian perubahan belanja daerah 4. Pasal 4, rincian perubahan pembiayaan daerah 5. Pasal 5, lampiran tentang uraian lebih lanjut 6. Pasal 6 7. Pasal 7
belanja,
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
dan
PAJAK DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 8 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan wajib yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai Pembangunan Daerah Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan objek pajak daerah dan pemberian batas dalam penetapan tarif sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.16 Th 2000; UU No.14 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP no.41 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Brebes No.11 Th 1987; Perda Kab.Brebes No.3 Th 2008; Perda Kab.Brebes No.6 Th 2008; Perda Kab.Brebes No.10 Th 2008. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Jenis pajak 3. Pemungutan pajak 4. Pengembalian kelebihan pembayaran 5. Kedaluarsa penagihan 6. Pembukuan dan pemeriksaan 7. Insentif pemungutan 8. Ketentuan khusus 9. Penyidikan 10. Ketentuan pidana 11. Ketentuan peralihan 12. Ketentuan penutup
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis pajak kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terhutang Peraturan daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) masih tetap berlaku untuk jangka waktu dua (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru tentang pajak.
Peraturan daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru tentang Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 Terdapat penjelasan atas peraturan daerah ini Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENGELOLAAN AIR TANAH TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa pengaturan air tanah dimaksud untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air tanah yang bertujuan agar keberadaan air tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantsipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan rakyat Bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas Bahwa pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air tanah harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan air tanah sehingga tidak merusak kondisi dan lingkungan air tanah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.18 Th 1999; UU No.7 Th 2004; UU No.32 Th 2009; UU No.10 Th 2004; UU No.28 Th 2009; UU No.32 Th 2004; PP No.27 Th 1983; PP No.27 Th 1999; PP No.28 Th 2000; PP No.82 Th 2001; PP No.20 Th 2006; PP No.38 Th 2007; PP no.42 Th 2008; PP No.43 Th 2008; Perda Kabda Tk.II Brebes No.11 Th 1987; Perda Kab.Brebes No.6 Th 2008; Perda Kab.Brebes No.13 Th 2008. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Fungsi dan dasar pengelolaan 3. Tujuan dan ruang lingkup 4. Wewenang dan tanggung jawab 5. Kegiatan pengelolaan 6. Perizinan 7. Pengawasan dan pengendalian 8. Pengelolaan data air tanah 9. Pelanggaran 10. Sanksi administrasi 11. Ketentuan pidana 12. Penyidikan 13. Ketentuan peralihan 14. Ketentuan penutup
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan dengan mengadakan penyesuaian yang diperlukan
Terdapat penjelasan atas rancangan peraturand daerah ini Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
