ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2006

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2006 ABSTRAK

: a.

Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD, yang telah disepakati versama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disusun dan ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2006 dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 18 Th 1997; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 22 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 104 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 107 Th 2000; PP No 108 Th 2000; PP No 109 Th 2000; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; Perda Kab. Demak No 32 Th 2002; Perda Kab. Demak No 1 Th 2005.

CATATAN

c.

Perda ini mengatur tentang besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2006.

: 

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006.



DPRD – PROTOKOLER DAN KEUANGAN – PERUBAHAN TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2006 ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004, serta adanya perbedaan penafsiran terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 maka Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Demak perlu ditinjau kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1987; UU No 17 Th 2003; PP No 25 Th 2000; PP No 24 Th 2004; PP No 37 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; Perda Kab. Demak No 1 Th 2005. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Demak No 1 Tahun 2005 khususnya mengenai 1. Pengertian tujangan kesehatan; 2. Besar tunjangan alat kesehatan; 3. Jaminan pemerilharaan kesehatan; 4. Tunjangan perumahan; 5. Belanja penunjang kegiatan; 6. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DESA JATISONO, DESA TLOGOPANDOGAN – PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2006 ABSTRAK

: a.

Bahwa berdasarkan adanya usul dan prakarsa masyarakat mengenai pembentukan Desa Tlogopandogan sebagai Desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Jatisono, maka dipandang perlu untuk membentuk Desa Tlogopandogan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 72 Th 2005; Kepmendagri No 63 Th 1999; Perda Kab. Demak No 8 Th 2000; Perda Kab. Demak No 13 Th 2000; Perda Kab. Demak No 15 Th 2000; Perda Kab. Demak No 1 Th 2004; Perda Kab. Demak No 2 Th 2004; Perda Kab. Demak No 11 Th 2004.

CATATAN

c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Pemecahan Desa Jatisono dan Pembentukan Desa Tlogopandogan a. Pemecahan dan Pembentukan Desa; b. Luas, Batas Wilayah dan Peta Desa; c. Penduduk Desa; d. Pembagian Tanah Kas Desa. 2. Kewenangan, Hak dan Kewajiban.

: 

Lurah Desa dan atau Pamong Desa Jatisono yang telah ada sebelum proses pemecahan Desa Jatisono dan pembentukan Desa Tlogopandogan tetap menjabat sebagai Lurah dan atau Pamong Desa berdasarkan domisili masing-masing; Pada saat terbentuknya Desa Tlogopandogan, untuk pertama kalinya Pejabat Sementara Lurah Desa Tlogopandogan diangkat oleh Bupati atas usul masyarakat dengan memperhatikan kemampuan seseorang di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.





DESA TAMBIREJO, DESA MOJOSIMO – PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2006 ABSTRAK

: a.

Bahwa berdasarkan adanya usul dan prakarsa masyarakat mengenai pembentukan Desa Mojosimo sebagai Desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Tambirejo, maka dipandang perlu untuk membentuk Desa Mojosimo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 72 Th 2005; Kepmendagri No 63 Th 1999; Perda Kab. Demak No 8 Th 2000; Perda Kab. Demak No 13 Th 2000; Perda Kab. Demak No 15 Th 2000; Perda Kab. Demak No 1 Th 2004; Perda Kab. Demak No 2 Th 2004; Perda Kab. Demak No 11 Th 2004. c.

CATATAN

: 





Perda ini mengatur tentang : 3. Pemecahan Desa Tambirejo dan Pembentukan Desa Mojosimo e. Pemecahan dan Pembentukan Desa; f. Luas, Batas Wilayah dan Peta Desa; g. Penduduk Desa; h. Pembagian Tanah Kas Desa. 4. Kewenangan, Hak dan Kewajiban. Lurah Desa dan atau Pamong Desa Tambirejo yang telah ada sebelum proses pemecahan Desa Tambirejo dan pembentukan Desa Mojosimo tetap menjabat sebagai Lurah dan atau Pamong Desa berdasarkan domisili masing-masing; Pada saat terbentuknya Desa Mojosimo, untuk pertama kalinya Pejabat Sementara Lurah Desa Mojosimo diangkat oleh Bupati atas usul masyarakat dengan memperhatikan kemampuan seseorang di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

PAJAK HIBURAN TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2006 ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan diterbitkannya UU Nomor 34 Tahun 2000, PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sekaligus dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan untuk memenuhi rasa keadilan masuarakat, sehingga Perda Kab. Demak Nomor 9 Tahun 2005 perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru, maka berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kab. Demak tentang Pajak Hiburan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU 17 Th 1997; UU No 18 Th 1997; UU No 19 Th 1997; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 65 Th 2001; PP 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; Kepmendagri No 170 Th 1997; Kepmendagri No 171 Th 1997; Kepmendagri No 173 Th 1997; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002.

CATATAN

c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 2. Perijinan; 3. Dasar Pengenaan dan Tarip Pajak; 4. Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak; 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 6. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; 7. Tata Cara Pembayaran; 8. Tata Cara Penagihan Pajak; 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 11. Keberatan dan Banding; 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 13. Kadaluwarsa Penagihan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penyidikan.

: 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan; b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan



Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RENCANA PEMBANGUNA JANGKA PANJANG (RPJP) TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2006 ABSTRAK

: a.

Bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, dipandang perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006 – 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 17 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 79 Th 2005; Perda Kab. Demak No 7 Th 2004. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006 – 2025 yang tercantum dalam lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2006 ABSTRAK

: a.

Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan yang terencana sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Panjang maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak untuk periode 5 (lima) tahun sejak 2006 sampai 2001 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 17 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; Perpres No 7 Th 2005; Perda Prov. Jateng No 11 Th 2003; PP No 79 Th 2005; Perda Kab. Demak No 7 Th 2004.

CATATAN

c.

Perda ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak Tahun 2006 – 2011 yang tercantum dalam lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini.

: 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 – 2005; b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) KAbupaten Demak. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PARTAI POLITIK – BANTUAN TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2006 ABSTRAK

: a.

Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik dengan tujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu dibuat suatu ketentuan/pedoman yang mengatur tentang pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar huku Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 31 Th 2002; UU no 12 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 29 Th 2005; PP No 79 Th 2005; Permendagri No 32 Th 2005; Perda Kab. Demak No 7 Th 2004. c.

CATATAN

: 



Perda ini mengatur tentang :  Pemberian Bantuan Keuangan;  Bantuan Keuangan;  Tata Cara Pengajuan Bantuan;  Penyerahan Bantuan Keuangan;  Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada partai politik, pengurusan dan pengawasannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

APBD TA 2005 – PERHITUNGAN TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2006 ABSTRAK

: a.

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan terahdap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1957; UU No 12 Th 1985; UU No 18 Th 1997; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 22 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 104 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 107 Th 2000; PP No 108 Th 2000; PP No 109 Th 2000; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; PP No 25 Th 2005; PP No 79 Th 2005; Perda Kab. Demak No 32 Th 2002; Perda Kab. Demak No 1 Th 2005; Perda Kab. Demak No 2 Th 2005; Perda Kab. Demak No 15 Th 2005; Perda Kab. Demak No 2 Th 2006. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang nilai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak TA 2005 beserta dengan lampiran-lampiran yang menjelaskan lebih lanjut Peraturan Daerah ini.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

APBD TA 2006 – PERUBAHAN TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2006 ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang berpengaruh pada tidak tercapainya target APBD yang ditetapkan serta adanya kegiatan-kegiatan baru, maka sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dilakukan perubahan APBD TA 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 18 Th 1997; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 22 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 108 Th 2000; PP No 109 Th 2000; PP No 65 Th 2001;n PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; PP no 37 Th 2005; PP No 54 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; Perda Kab. Demak No 32 Th 2002; Perda Kab. Demak No 1 Th 2005; Perda Kab Demak No 1 Th 2006; Perda Kab Demak No 2 Th 2006. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang jumlah/besaran nilai perubahan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta dengan lampiran-lampiran yang menjelaskan lebih lanjut Peraturan Daerah ini.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DPRD – PROTOKOLER DAN KEUANGAN – PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2006 ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 atas Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004, maka Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Demak perlu mengubah kembali beberapa ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan Kedua.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1987; UU No 17 Th 2003; UU No 22 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; Uu No 33 Th 2004; PP No 9 Th 1980; PP No 62 Th 1990; PP No 25 Th 2000; PP No 24 Th 2004; PP No 37 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 37 Th 2006; Permendagri No 13 Th 2006; Perda Kab. Demak No 1 Th 2005; Perda Kab. Demak No 2 Th 2006. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Demak No 1 Tahun 2005 serta perubahannya khususnya mengenai 1. Pengertian Tujangan Komunikasi Intensif, Dana Operasional dan Tunjangan Kesehatan; 2. Jenis penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; 3. Besaran Uang Representasi; 4. Pajak Penghasilan 21; 5. Uang duka dan Bantuan pengurusan jenazah; 6. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.