ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa telah disempurnakannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007 oleh Dewan Perwakilan Daerah bersama Walikota Salatiga, dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/102 Tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga TA 2007, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 17 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 18 Th 1997; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 69 Th 1992; PP No 20 Th 2001; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; PP No 23 Th 2005; PP No 24 Th 2005; PP No 54 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 8 Th 2006; Permendagri No 13 Th 2006; Permendagri No 26 Th 2006. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2007.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA – STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga khususnya ketentuan yang mengatur tentang Kontor Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali, berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisis Pamong Praja Kota Salatiga.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 17 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 25 Th 2000; PP No 69 Th 1992; PP No 8 Th 2003; PP No 32 Th 2004; Perda Kota Salatiga No 6 Th 2001. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Kedudukan, tugas dan fungsi; 2. Wewenang, hak dan kewajiban; 3. Struktur organisasi a. Susunan organisasi; b. Uraian tugas 4. Tata kerja. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi LEmbaga Teknis Daerah Kota Salatiga khususnya ketentuan yang mengatur tentang Kontor Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
KEUANGAN DAERAH – PENGELOLAAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kota Salatiga perlu mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 17 Th 1950; UU No 17 Th 2003; UU No 22 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 69 Th 1992; PP No 25 Th 2000; PP No 20 Th 2001; PP No 24 Th 2004; PP No 23 TH 2005; PP No 24 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum a. Pengertian; b. Ruang lingkup; c. Asas umum pengelolaan keuangan daerah 2. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; b. Koordinator pengelolaan keuangan daerah; c. Pejabat pengelola keuangan daerah; d. Kuasa bendahara umum daerah; e. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang; f. Pejabt kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; g. Pejabt pelaksana teknis kegiatan SKPD; h. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD; i. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran 3. Asas umum dan struktur APBD a. Asas umum APBD; b. Struktur APBD; c. Pendapatan daerah; d. Belanja daerah; e. Pembiayaan daerah; f. Dana cadangan; g. Investasi pemerintah daerah 4. Penyusunan rancangan APBD a. Rencana kerja pemerintah daerah; b. Kebijakan umum APBD; c. Prioritas dan plafon anggaran sementara; d. Rencana kerja dan anggaran SKPD; e. Penyiapan Raperda APBD
5. Penetapan APBD a. Penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD; d. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 6. Pelaksanaan APBD a. Asas umum pelaksanaan APBD; b. Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah; d. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah; e. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah 7. Laporan Realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD a. Laporan realisasi semester pertama APBD; b. Perubahan APBD; c. Pinjaman daerah 8. Penatausahaan keuangan daerah a. Asas umum penatausahaan keuangan daerah; b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; c. Penatausahaan bendahara penerimaan; d. Penatausahaan bendahara pengeluaran; e. Akuntansi keuangan daerah 9. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 10. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD a. Pengendalian defisit APBD; b. Penggunaan Surplus APBD 11. Kekayaan dan kewajiban a. Pengelolaan kas umum daerah; b. Pengelolaan piutang daerah; c. Pengelolaan investasi daerah; d. Pengelolaan barang milik daerah; e. Pengelolaan utang daerah 12. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah a. Pembinaan dan pengawasan; b. Pengendalian intern; c. Pemeriksaan ekstern 13. Penyelesaian kerugian daerah; 14. Sistem informasi keuangan; 15. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. CATATAN
:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kondisi daerah dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BANK PERKEREDITAN RAKYAT – PERUSAHAAN DAERAH TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkereditas Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan daerah Bank Perkereditan Rakyat Kotamadya Dati II Salatiga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini dan perlu ditinjau kembali, berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Kota Salatiga.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 17 Th 1950; UU No 5 Th 1962; UU No 7 Th 1992; UU No 28 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 69 Th 1992; PP No 30 Th1999; PP No 58 Th 2005. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Bentuk badan hukum, pendirian dan tempat kedudukan; 2. Asas, maksud dan tujuan; 3. Tugas dan kegiatan usaha; 4. Modal; 5. Organ PD BPR; 6. Kewenangan Walikota; 7. Dewan Pengawas a. Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab; b. Pengangkatan; c. Penghasilan dan penghargaan; d. Pemberhentian anggota 8. Direksi a. Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab; b. Pengangkatan; c. Penunjukan pejabat sementara; d. Hak, penghasilan dan penghargaan; e. Pemberhentian anggota 9. Pegawai a. Pengangkatan; b. Pangkat dan golongan ruang; c. Kenaikan pangkat; d. Hak-hak dan penghasilan; e. Bantuan dan penghargaan; f. Kewajiban dan larangan; g. Pelanggaran peraturan kepegawaian dan pemberhentian 10. Perencanaan dan pelaporan a. Rencana jangka panjang;
11. 12. 13. 14. 15. 16. CATATAN
:
b. Rencana kerja dan anggaran tahunan; c. Laporan tahunan Tahun buku dan penggunaan laba; Pembinaan; Kerja sama; Asosiasi; Pembubaran; Ketentuan pidana dan ganti rugi
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Segala peraturan pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai ada peraturan pelaksanaan yang baru; Semua kekayaan/aset termasuk utang piutang PD BPR milik Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PD BPR berdasarkan Peraturan Daerah ini; Dewan pengawas, direksi dan pegawai yang sudah ada, harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM – PERUBAHAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, besarnya tarif retribusi tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga perlu ditinjau kembali, maka berdasarkan hal tersebut dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. ‘ b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 17 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 14 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 38 Th 2004; PP No 69 Th 1992; PP No 43 Th 1993; PP No 66 TH 2001; PP No 58 Th 2005; Perda Kotamadya Dati II Salatiga No 9 Th 1998; Perda Kota Salatiga No 8 Th 2004. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum, khususnya merubah ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi parkir ditepi jalan umum.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR – PERUBAHAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi retribusi tempat khusu parkir, besarnya tarif retribusi tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga perlu ditinjau kembali, maka berdasarkan hal tersebut dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. ‘ b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 17 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 14 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 38 Th 2004; PP No 69 Th 1992; PP No 43 Th 1993; PP No 66 TH 2001; PP No 58 Th 2005; Perda Kotamadya Dati II Salatiga No 12 Th 1998; Perda Kota Salatiga No 8 Th 2004. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 TAhun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, khususnya merubah ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
RETRIBUSI IZIN MEDIRIKAN BANGUNAN – PERUBAHAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 8 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat diimplementasikan sehingga perlu dilakukan penyesuaian, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 17 Th 1950; UU No 4 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 23 Th 1997; UU No 28 Th 2002; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 38 Th 2004; PP No 69 Th 1992; PP No 66 TH 2001; PP No 36 Th 2005; PP No 58 Th 2005; Perda Kotamadya Dati II Salatiga No 5 Th 1988; Perda Kotamadya Dati II Salatiga No 7 Th 1991; Perda Kota Salatiga No 7 Th 2000; Perda Kota Salatiga No 8 Th 2004.
CATATAN
c.
Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, khususnya merubah ketentuan tentang besaran koefisien, cara perhitungan nilai bangunan dan tarif, besaran retribusi yang terhutang.
:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga khususnya ketentuan yang mengatur tentang retribusi dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PERHITUNGAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2006, Walikota menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 17 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 18 Th 1997; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 69 Th 1992; PP No 108 Th 2000; PP No 109 Th 2000; PP No 20 Th 2001; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; PP No 24 Th 2005; PP No 54 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 8 Th 2006; Perda Kota Salatiga No 1 Th 2006. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang besaran nilai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang dilampirkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PERUBAHAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2007, maka dipandang perlu dilakukan perubahan APBD TA 2007 serta menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 17 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 18 Th 1997; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 69 Th 1992; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; PP No 23 Th 2005; PP No 24 Th 2005; PP No 54 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang besaran nilai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PARTAI POLITIK – BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka dipandang perlu diatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 17 Th 1950; UU No 31 Th 2002; UU No 12 Th 2003; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 69 Th 1992; PP No 29 Th 2005; PP No 58 Th 2005; Perda Kota Salatiga Nomor 3 Th 2007.
CATATAN
c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Bantuan keuangan; 2. Tata cara pengajuan bantuan keuangan; 3. Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan adminstrasi partai politik; 4. Tata cara penyerahan bantuan keuangan; 5. Laporan penggunaan bantuan keuangan.
:
Dalam hal Partai Politik mempunyai kepengurusan ganda, bantuan keuangan tidak diberikan sebelum adanya keputusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat mengenai keabsahan kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
