PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 04 TAHUN 2007 T E N TA N G PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Walikota Tarakan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 903/8998/299V/Keu Tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2007.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan 2
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 4503);
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
3
29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 05 Seri D03); 30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 03 Seri D-01); 31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 04 Seri D-02); 32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 05 Seri D-03); 33. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 06 Seri D-04). 34. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 02 Seri A-02); 35. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 03 Seri A-03); 36. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 04 Seri A-04); 37. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2006 Nomor 03 Seri E-01); 38. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2007 Nomor 01 Seri A-01).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN dan WALIKOTA TARAKAN MEMUTUSKAN :
4
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan : a. Semula Rp. 710.000.000.000,00 b. Bertambah Rp. 18.088.168.265,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 728.088.168.265,00
2. Belanja : a. Semula Rp. 903.500.000.000,00 b. Bertambah Rp. 1.109.052.000.000,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 205.552.000.000,00 2. Pembiayaan : a. Penerimaan 1) Semula Rp. 167.611.777.874,00 2) Bertambah/(Berkurang) 0,00 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 167.611.777.874,00 b. Pengeluaran : 1) Semula Rp. 45.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) 0,00 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 45.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Rp. 556.909.248.742,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 175.945.417.007,00
Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah : 1) Semula Rp. 34.775.000.000,00 Rp. 22.052.389.000,00 2) Bertambah Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 56.827.389.000,00
b. Dana Perimbangan : 1) Semula Rp. 621.160.260.735,00 2) Berkurang (Rp. 42.259.220.735,00) Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 578.901.040.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah : 1) Semula Rp. 54.064.739.265,00 2) Bertambah Rp. 38.295.000.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan setelah Perubahan Rp. 92.359.739.265,00
5
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah : 1) Semula Rp. 6.557.500.000,00 2) Bertambah Rp. 1.265.500.000,00 Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 7.823.000.000,00 b. Retribusi Daerah : 1) Semula Rp. 5.632..500.000,00 2) Bertambah Rp. 360.889.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 5.993.389.000,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : 1) Semula Rp. 5.400.000.000,00 2) Bertambah Rp. 4.800.000.000,00 Jumlah hasil penglelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 10.200.000.000,00 d. Lain-lain PAD yang sah : 1) Semula Rp. 17.185.000.000,00 2) Bertambah Rp. 15.626.000.000,00 Jumlah Lain-lain PAD setelah Perubahan Rp. 32.811.000.000,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil : 1) Semula Rp. 541.116.260.735,00 2) Berkurang (Rp. 44.259.220.735,00) Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 498.857.040.000,00 b. Dana Alokasi Umum : 1) Semula Rp. 72.991.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 72.991.000.000,00 c. Dana Alokasi Khusus : 1) Semula Rp. 7.053.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah hasil pengl setelah Perubahan Rp. 7.053.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah : 1) Semula Rp. 2) Bertambah (Rp. Jumlah hibah setelah Perubahan b. Dana darurat : 1) Semula Rp. Rp. 2) Bertambah Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan
0,00 0,00) Rp.
0,00
0,00 0,00 Rp.
0,00
6
c. Dana bagi hasil pajak : 1) Semula 2) Bertambah Jumlah setelah Perubahan
Rp. 9.564.739.265,00 Rp. 0,00 Rp. 9.564.739.265,00
d. Dana penyesuaian : 1) Semula Rp. 14.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah dana penyesuaian setelah Perubahan Rp. 14.500.000.000,00 e. Bantuan keuangan dari provinsi : 1) Semula Rp. 30.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 38.295.000.000,00 Jumlah setelah Perubahan Rp. 68.295.000.000,00
Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja tidak langsung : 1) Semula Rp. 208.845.942.437,88 2) Bertambah Rp. 55.180.065.636,28 Jumlah BTL setelah Perubahan Rp. 264.026.008.074,16 b. Belanja langsung : 1) Semula Rp. 694.654.057.562,12 2) Bertambah Rp. 150.371.934.363,72 Jumlah BL setelah Perubahan Rp. 845.025.991.925,84 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai : 1) Semula Rp. 137.958.616.637,88 Rp. 13.767.490.566,28 2) Bertambah Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 151.726.107.204,16 b. Belanja bunga : 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah belanja bunga setelah Perubahan c. Belanja subsidi : 1) Semula Rp. Rp. 2) Bertambah Jumlah belanja setelah Perubahan d. Belanja hibah : 1) Semula Rp. Rp. 2) Bertambah Jumlah dana penyesuaian setelah Perubahan e. Belanja bantuan sosial : 1) Semula 2) Bertambah Jumlah setelah Perubahan
0,00 0,00 Rp.
0,00
0,00 0,00 Rp.
0,00
0,00 0,00 Rp.
0,00
Rp. 55.887.325.800,00 Rp. 41.412.575.070,00 Rp. 97.299.900.870,00
7
f. Belanja bagi hasil : 1) Semula Rp. 0,00 Rp. 0,00 2) Bertambah Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp.
0,00
g. Belanja bantuan keuangan : 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 Rp. 0,00 2) Bertambah Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00 h. Belanja tidak terduga : 1) Semula Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 0,00 2) Bertambah Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai : 1) Semula Rp. 43.930.838.089,00 2) Bertambah Rp. 9.026.175.701,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 52.957.013.790,00 b. Belanja barang jasa : 1) Semula Rp. 135.538.371.392,54 2) Bertambah Rp. 26.652.051.233,78 Jumlah belanja barang jasa setelah Perubahan Rp. 162.190.422.626,32 c. Belanja Modal : 1) Semula Rp. 515.184.848.080,58 Rp. 114.693.707.428,94 2) Bertambah Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 629.878.555.509,52
Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan pembiayaan : 1) Semula Rp. 601.909.248.742,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 601.909.248.742,00 b. Pengeluaran pembiayaan : 1) Semula Rp. 45.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 45.000.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SILPA TA sebelumnya : 1) Semula Rp. 167.611.777.874,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Silpa awal thn setelah Perubahan Rp. 167.611.777.874,00
8
b. Pencairan dana cadangan : 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp.
0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan : 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah hasil penjl key setelah Perubahan Rp.
0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah : 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah penerimaan pinjm setelah Perubahan
0,00 0,00 Rp.
0,00
e. Penerimaan kembali pinjaman : 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah setelah Perubahan
0,00 0,00 Rp.
0,00
f. Penerimaan Piutang : 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah penerimaan piutang setelah Perubahan Rp.
0,00
g. Kelebihan target pendapatan/efesiensi belanja : 1) Semula Rp. 434.297.470.868,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah kelebihan target pendapatan / efisiensi setelah Perubahan Rp. 434.297.470.868,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan dana cadangan : 1) Semula Rp. 25.000.000.000,00 Rp. 0,00 2) Bertambah Jumlah pemb dana cad setelah Perubahan Rp. 25.000.000.000,00 b. Penyertaan modal : 1) Semula Rp. 20.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan Rp. 20.000.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang : 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp.
0,00
d. Pemberian pinjaman daerah : 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.
0,00
9
Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran 1 2. Lampiran II
APBD; Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainlain; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 6 Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal
7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di T a r a k a n Pada tanggal 31 Oktober 2007 WALIKOTA TARAKAN,
ttd H. JUSUF S.K
10
Diundangkan di Tarakan pada tanggal 31 Oktober 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd I B R A H I M NIP. 010 177 820
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2007 NOMOR 04 SERI A - 03
11
